MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF BAGI INDUSTRI PENUNJANG MIGAS

invest in

MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF BAGI INDUSTRI PENUNJANG MIGAS Direktur Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya – Hanung Harimba Rachman BKPM| Jakarta, 14 April 2015

© 2015 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved

1

Perizinan dan Non Perizinan di BKPM

2

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3

Perizinan Hilir Minyak dan Gas Bumi

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN di BKPM

Perizinan dan Nonperizinan di BKPM JENIS LAYANAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL (IP)    

Izin Prinsip (baru) Izin Prinsip Perluasan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan (Merger) Izin Prinsip Perubahan

IZIN USAHA (IU)    

Izin Usaha (baru) Izin Usaha Perluasan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (Merger) Izin Usaha Perubahan

FASILITAS PENANAMAN MODAL  Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Impor Mesin (baru, pengembangan, perubahan, restrukturisasi, modernisasi, rehabilitasi)  Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Impor Barang dan Bahan (baru, pengembangan, perubahan)  Usulan untuk mendapatkan Tax Allowance (TA)  Usulan untuk mendapatkan Tax Holiday (TH)  Angka Pengenal Impor (API-P dan API-U)

IZIN KANTOR PERWAKILAN  Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)  Surat Izin Usaha Perusahaan Perwakilan Perdagangan Asing (SIUP3A) The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

4

Perizinan dan Nonperizinan di BKPM PRINSIP DASAR PENANAMAN MODAL

 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) : Minimal nilai investasi PMDN yang wajib diproses menggunakan SPIPISE adalah mulai dari Rp. 500.000.000  Penanaman Modal Asing (PMA) :  Minimal nilai investasi adalah lebih besar dari Rp. 10 Milyar atau nilai setaranya dalam US$  Minimal modal disetor atau ditempatkan adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- atau nilai setaranya dalam US$  Minimal nominal saham dalam penyertaan modal perseroan adalah Rp. 10.000.000 atau nilai setaranya dalam US$  Perhitungan persentase modal (saham) berdasarkan nominal saham bukan lembar saham  Mekanisme permohonan di bidang usaha jasa diawali dengan presentasi tentang rencana kegiatan usaha

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

5

Perizinan dan Nonperizinan di BKPM IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL (IP) PENGERTIAN Izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.

IZIN PRINSIP PERLUASAN  Bidang usaha industri Peningkatan kapasitas produksi untuk jenis produk yang sama, lebih besar dari 30% dari kapasitas produksi yang telah diizinkan dan dilaksanakan dilokasi yang sama dengan pelaksanaan PM sebelumnya.  Bidang usaha selain industri Kegiatan penambahan bidang usaha atau peningkatan kapasitas produksi yang dilaksanakan baik dilokasi yang sama atau dilokasi yang berbeda dengan pelaksanaan kegiatan PM sebelumnya.

IZIN PRINSIP PERUBAHAN Perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Perubahan ketentuan mencakup:  Perubahan modal perseroan  Perubahan lokasi proyek  Perubahan bidang usaha  Perubahan rencana waktu penyelesaian proyek


6

Perizinan dan Nonperizinan di BKPM IZIN USAHA

PENGERTIAN

Izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan per-UU sektoral.

KETENTUAN UMUM IZIN USAHA

 Bidang usaha industri Kondisi minimal 80% mesin utama dari kegiatan produksi perusahaan di bidang usaha industri telah terpasang di lokasi proyek.  Bidang usaha selain industri Kondisi perusahaan di bidang usaha selain industri telah menyiapkan seluruh sarana dan prasarana dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya.


7

Perizinan dan Nonperizinan di BKPM FASILITAS PENANAMAN MODAL PENGERTIAN

Pemerintah memberikan fasilitas bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan untuk penanaman modal, PPh badan dan angka pengenal importir. INDUSTRI YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK

 Perusahaan yang telah memiliki Izin usaha untuk mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/ atau barang jadi, menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi  Industri Jasa Yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk (Sektor Primer Dan Tersier), antara lain:  Pariwisata dan kebudayaan  Transportasi/ Perhubungan (untuk jasa transportasi publik)  Pelayanan Kesehatan publik  Pertambangan  Konstruksi  Industri Telekomunikasi  Kepelabuhanan The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

8

Perizinan dan Nonperizinan di BKPM FASILITAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN (1)

KETENTUAN FASILITAS IMPOR BARANG MODAL  Barang modal harus digunakan untuk kebutuhan industri sendiri.  Jangka waktu impor 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai jangka waktu penyelesaian proyek (JWPP) dalam surat persetujuan penanaman modal.  Perusahaan yang telah mendapat fasilitas pembebasan bea masuk berdasarkan ketentuan lain tidak dapat menggunakan ketentuan fasilitas ini.


9


KETENTUAN FASILITAS IMPOR BAHAN BAKU  Bahan baku harus digunakan untuk kebutuhan industri sendiri.  Bahan baku diberikan untuk kebutuhan 2 (dua) tahun produksi, dapat diperpanjang batas waktu pengimporannya untuk 1 (satu) tahun.  Perusahaan yang menggunakan mesin/ peralatan hasil produksi dalam negeri diberikan fasilitas impor bahan baku untuk 4 (empat) tahun , dapat diperpanjang batas waktu pengimporannya untuk 1 (satu) tahun, dengan ketentuan :  Jangka waktu pengimporan 4 (empat) tahun , dapat diperpanjang batas waktu pengimporannya untuk 1 (satu) tahun.  Penetapan tentang kriteria perusahaan sebagai pengguna mesin produksi dalam negeri ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian.


10


BATASAN FASILITAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN BAKU Pembebasan bea masuk impor mesin, barang dan bahan diberikan apabila :  Belum diproduksi di dalam negeri  Sudah di produksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan  Sudah diproduksi didalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri


11

Perizinan dan Nonperizinan di BKPM FASILITAS TAX ALLOWANCE DAN TAX HOLIDAY (1)

FASILITAS TAX ALLOWANCE  Pengurangan penghasilan netto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal dibebankan selama 6 tahun.  Penyusutan dan amortisasi dipercepat.  Pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10% atau tarif tax treaty.  Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun dan tidak lebih dari 10 tahun dengan persyaratan tertentu. FASILITAS TAX HOLIDAY  Pembebasan Pajak Penghasilan badan dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Tahun Pajak dan Paling singkat 5 (lima) Tahun Pajak, terhitung sejak Tahun Pajak dimulainya produksi komersial.  Setelah berakhirnya pemberian fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan badan, Wajib Pajak diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 50% dari Pajak Penghasilan terutang selama 2(dua) Tahun Pajak.


12

Perizinan dan Nonperizinan di BKPM FASILITAS TAX ALLOWANCE DAN TAX HOLIDAY (2)

PERSYARATAN TAX HOLIDAY  Wajib pajak badan baru dengan nilai investasi : 1 Triliun  Dana minimum 10% ditempatkan di bank nasional  Berstatus badan hukum Indonesia per-15 Agustus 2010  Industri pioner:  Industri logam dasar  Industri pengilangan minyak bumi dan/atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam  Industri permesinan  Industri di bidang sumber daya terbarukan  Industri peralatan komunikasi


13

Perizinan dan Nonperizinan di BKPM ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

PENGERTIAN Importir adalah orang-perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan impor. JENIS API  API Produsen Diberikan kepada perusahaan yang hanya melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri, sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong atau bahan pendukung kegiatan proses produksi.  API Umum Diberikan kepada perusahaan yang hanya melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan.


14

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

PRODUKSI / OPERASI KOMERSIL

KONSTRUKSI

PENDIRIAN BHI

Perizinan dan Nonperizinan di BKPM Sebelum PTSP ALUR PROSES PERIZINAN

BKPM Pelaku Usaha

K/L dan PEMDA

IZIN PRINSIP Angka Pengenal ImportirProdusen (API-P)

 Fasilitas bea masuk mesin  Tax Allowance atau Tax Holiday

PERIZINAN USAHA/ PENDUKUNG LAINNYA

IZIN USAHA Angka Pengenal Importir-Umum (API-U)

Fasilitas bea masuk barang dan bahan The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

16

Perizinan dan Nonperizinan di BKPM Setelah PTSP ALUR PROSES PERIZINAN PTSP PUSAT di BKPM

Front Office

Investor

Back Office

Desk BKPM

BKPM

Desk K/L

K/L

Online K/L

Desk K/L

K/L

Online K/L

Desk K/L

K/L

Desk K/L

K/L

1. Penerimaan Berkas 2. Konsultasi

Online SPIPISE*

Perizinan diproses

Monitoring Online The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

* SPIPISE : Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik

17

TIMELINE KERJA PTSP PUSAT Peluncuran perizinan online BKPM

Desember 2014

Uji Coba PTSP Pusat ( 15 Jan)

Peluncuran PTSP Pusat (26 Jan)

Januari 2015 Sosialisasi PTSP Pusat ( Jan- Maret)

PTSP Daerah 24 Provinsi – 120 Kabupaten/Kota ( Feb- Desember)

Februari- Desember Percepatan dan Penyederhanaan Perizinan ( Feb-April)

2016

PTSP Daerah 34 provinsi 561 kab/kota

TUJUAN PTSP PUSAT: Tercapainya proses perizinan yang cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi KONSEP PTSP PUSAT

• • •

Investor cukup datang ke BKPM sebagai penyelenggara PTSP Pusat untuk mengurus perizinan investasi, tidak perlu lagi berkeliling kantor Kementerian/Lembaga Investor dapat memonitor proses perizinan secara online Investor memperoleh kepastian mengenai tenggat waktu perizinan The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

18

FOKUS PTSP DAERAH PTSP PUSAT

Fokus pengembangan PTSP Daerah: • 63 daerah yang belum membentuk PTSP • 217 yang belum mengimplementasikan SPIPISE • 191 daerah yang masih memisahkan urusan penanaman modal dengan PTSP

NO

DAERAH

(1)

(2)

PENYELENGGARAAN PTSP JUMLAH

NOMENKLATUR BPM-PTSP

IMPLEMENTASI SPIPISE

PENDELEGASIAN BAGI YANG SUDAH TERBENTUK SUDAH BELUM

FORMED

BELUM

SUDAH

BELUM

ADA

BELUM

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

URUSAN PENANAMAN MODAL BAGI PTSP YANG TELAH TERBENTUK GABUNG

PISAH

(11)

(12)

(13)

1

PROVINSI

34

34

0

3

31

33

1

34

0

27

7

2

KABUPATEN

416

362

54

3

413

236

180

351

9

226

136

3

KOTA

98

97

1

1

97

70

28

99

0

54

43

4

KPBPB

5

4

1

0

5

4

1

4

0

0

4

5

KEK

8

1

7

0

8

1

7

1

0

0

1

561

498

63

7

554

344

217

489

9

307

191

TOTAL

Sumber: BKPM, data per 27 Januari 2015 KPBPB: Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas KEK: Kawasan Ekonomi Khusus Dasar Hukum : Perpres 97/2014 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

19

YANG SUDAH ONLINE DI PTSP PUSAT 11 Perijinan di BKPM sudah online sejak 15 Desember 2014 No

Jenis Perizinan

SOP

1

Izin prinsip baru

3 hari kerja

2

Izin prinsip perluasan

3 hari kerja

3

Izin prinsip perubahan

5 hari kerja

4

Izin usaha perubahan

5 hari kerja

5

Izin kantor perwakilan perusahaan asing

5 hari kerja

6

Izin usaha

7 hari kerja

7

Izin usaha perluasan

7 hari kerja

8

Izin usaha penggabungan

7 hari kerja

9

Fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin

7 hari kerja

10

Fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang.bahan

7 hari kerja

11

Izin prinsip penggabungan

10 hari kerja

•

SPIPISE : Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik.

•

Keunggulan SPIPISE : • Memiliki sistem tracking dengan SOP yang jelas • Mudah, investor dapat mengakses dari manapun secara online • Aman, data perusahaan terjamin kerahasiaan Review SOP pada Februari 2015

•


20

22 KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG TERLIBAT di PTSP PUSAT Kementerian ESDM 10 kelompok izin

Kementerian Komunikasi & Informatika 14 kelompok izin

Kem. Lingkungan Hidup dan Kehutanan 35 kelompok izin

Kementerian Ketenagakerjaan 5 kelompok izin

Kementerian Perindustrian 11 kelompok izin

Kementerian PU dan Perumahan Rakyat 7 kelompok izin

Kem. Agraria, Tata Ruang, dan BPN 1 kelompok izin

Kementerian Kelautan dan Perikanan 1 kelompok izin

Kementerian Perdagangan 7 kelompok izin

Kementerian Pendidikan & Kebudayaan 1 kelompok izin

Kementerian Pertanian 5 kelompok izin

Kementerian Pertahanan 1 kelompok izin

Kementerian Keuangan 2 kelompok izin

KEPOLISIAN RI 1 kelompok izin

Kementerian Perhubungan 7 kelompok izin

BPOM 1 kelompok izin

Kementerian Hukum dan HAM 1 kelompok izin

BSN 1 kelompok izin

Kementerian Kesehatan 9 kelompok izin

LEMSANEG

Kementerian Pariwisata 19 kelompok izin

PT. PLN Persero


Dari total 150 izin yang dilayani di PTSP Pusat, 118 izin didelegasikan kepada BKPM dan 32 izin yang tidak didelegasikan namun dilayani di PTSP Pusat.

21

KESIAPAN PTSP PUSAT PTSP Pusat siap melayani seluruh perizinan investasi bidang usaha, kecuali sektor hulu migas dan perbankan

Sebanyak 77 petugas penghubung (liaison officer- LO) yang berasal dari 22 Kementerian/Lembaga siap melayani investor Para LO bertugas di front office dan back office: 1. Tugas LO front office : menerima permohonan perizinan dan konsultasi pada investor 2. Tugas LO back office : melakukan pemrosesan izin PTSP Pusat memiliki contact center 0807-100-2576 (BKPM). Layanan informasi yang diberikan meliputi: 1. Informasi umum 2. Pelayanan, perizinan dan regulasi 3. Service desk sistem online BKPM 4. Informasi terkait kementerian teknis 5. Pengaduan The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

22

Integrasi Layanan Perizinan Ketenagalistrikan di PTSP 1. Izin Prinsip/IUPL Sementara 2. APIP (Inatrade) 3. Fasilitas Bea Masuk (DBC)* 4. NIK (DBC)* 5. IUPTL

6. Izin Operasi 7. Penetapan Wilayah Usaha 8. Penugasan Survei Panas Bumi 9. Izin Panas Bumi

Kemenhut dan LH

* Online oleh investor Kemenhub

PLN

PTSP PUSAT

KESDM

Investor

1. RUPTL langsung) 2. Pengadaan 3. PPA/PJBL (Lelang, Pemilihan 4. Financing Date langsung, Penunjukan

1. Komisioning 2. Pemeriksaan, pengujian, dan penerbitan SLO

Kemenko Ekon

Kemenaker

PTSP Kab/Kota

1. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 2. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

1. Izin Bendungan 2. Izin konstruksi Kem PU Pera

Kemenkeu

PTSP Provinsi*

1. Izin Terminal Khusus 2. Izin Navigasi 1. Persetujuan Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN)

1. Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU)

BPN

1. IPPKH 2. AMDAL

1. Pertimbangan pelaksanaan) Teknis 3. Sertifikasi 2. Pengadaan tanah (tahap

* Jika lokasi lintas kabupaten/kota diperlukan Izin Lokasi tingkat Provinsi Perizinan Daerah

Perizinan Daerah

1. IMB (Kab/Kota) 2. Izin Lingkungan 3. Izin Lokasi (Kab/Kota) 4. Izin Penggunaan Boiler 5. Izin Penggunaan Lif

6. Izin Penggunaan Genset 7. Izin Penangkal Petir 8. TDP 9. Izin Kesehatan dan Keselamatan Kerja

PERIZINAN HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

Kementerian ESDM Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan dan Nonperizinan (Permen ESDM No. 05 Tahun 2010)

Daftar Kewenangan Izin Usaha di Bidang ESDM yang didelegasikan, antara lain: 1) Bidang Usaha Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi • Pemberian Izin Prinsip dalam rangka izin fasilitas • Surat Persetujuan Pabean dalam rangka pengimporan mesin/peralatan* • Pemberian Persetujuan Perubahan (penanaman modal, pemegang saham, investasi dan pembiayaan, anggaran dasar perusahaan, direksi dan komisaris)* 2) Bidang Usaha Ketenagalistrikan • Untuk kepentingan umum: Pemberian Izin Prinsip dalam rangka izin fasilitas • Untuk kepentingan sendiri: Pemberian Izin Prinsip dalam rangka izin fasilitas, Surat Persetujuan Pabean dalam rangka pengimporan mesin/peralatan, Izin Operasi untuk pembangkit listrik untuk kepentingan sendiri yang lintas provinsi** 3) Bidang Usaha Jasa Pertambangan Mineral, Batubara, dan Panas Bumi • Pemberian Izin Prinsip dalam rangka izin fasilitas • Surat Persetujuan Pabean dalam rangka pengimporan mesin/peralatan • Izin Usaha Tetap dalam rangka penanaman modal asing** 4) Bidang Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi • Pemberian Izin Prinsip dalam rangka izin fasilitas • Surat Persetujuan Pabean dalam rangka pengimporan mesin/peralatan • Izin Usaha Tetap dalam rangka penanaman modal asing** * Persetujuan dari BKPM diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian ESDM ** Diterbitkan oleh BKPM atas nama Menteri ESDM The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

25

Kementerian ESDM Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 (1) No.

Bidang Usaha

KBLI

Persyaratan

Uraian Persyaratan

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN 1.

2.

3.

4.

Jasa Konstruksi Migas: - Platform - Tangki Spherical - Instalasi Produksi Hulu Minyak dan Gas Bumi di Darat - Instalasi Pipa Penyalur di Darat - Instalasi Pipa Penyalur di Laut - Tangki Horisontal/Vertikal - Instalasi Penyimpanan dan Pemasaran Minyak dan Gas Bumi di Darat

09100 09100 09100 42219 42219 42914 42914

Kepemilikan Modal: - PMA Max 75% - PMA Max. 49% - PMDN - PMDN - PMA Max. 49% - PMDN - PMDN

71100 71100 71100

Kepemilikan Modal Asing: - Max. 49% - Max. 49% - Max. 95%

Jasa Pemboran: - Migas di Darat - Migas di Laut - Panas Bumi

09100 09100 09900

Kepemilikan Modal: - PMDN - PMA Max. 75% - PMA Max. 95%

Jasa Penunjang Migas: Jasa Operasi Sumur dan Pemeliharaan Jasa Desain dan Engineering Migas Jasa Inspeksi Teknis

09100 71100 71204

Jasa Survey: Migas Geologi dan Geofisika Panas Bumi

Kepemilikan Modal 100% PMDN


26

Kementerian ESDM Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 (2) No.

Bidang Usaha

KBLI

Persyaratan

Uraian Persyaratan


Jasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Panas Bumi

09900

Kepemilikan Modal Asing Max. 90%

6.

Pembangkit Tenaga Listrik: - Pembangkit Listrik < 1 MW - Pembangkit Listrik Skala Kecil (1-10 MW) - Pembangkit Listrik > 10 MW

35101

Kepemilikan Modal: - PMDN - PMA Max. 49% - PMA Max. 95% (Max 100% apabila dalam rangka Kerjasama Pemerintah-Swasta selama masa konsesi)

7.

Transmisi Tenaga Listrik

35102

Kepemilikan Modal Asing Max. 95% (Max. 100% apabila dalam rangka Kerjasama Pemerintah-Swasta selama masa konsesi)

8.

Distribusi Tenaga Listrik

35103

Kepemilikan Modal Asing Max. 95% (Max. 100% apabila dalam rangka Kerjasama Pemerintah-Swasta selama masa konsesi)

9.

Konsultasi di Bidang Instalasi Tenaga Listrik

71100

Kepemilikan Modal Asing Max. 95%

10.

Industri Penghasil Pellet Biomassa untuk Energi

16295

Kemitraan


27

Kementerian ESDM Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 (3)

No.

Bidang Usaha

KBLI

Persyaratan

Uraian Persyaratan


Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik: - Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik - Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik

42213 43211

12.

Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik

43211

13.

Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik

71204

Kepemilikan Modal: - PMA Max 95% - PMDN Kepemilikan Modal Asing Max. 95%

Kepemilikan Modal 100% PMDN


28

Kementerian ESDM Alur Perizinan Bidang Usaha Minyak dan Gas

Izin Usaha Bidang Usaha Hulu

Diperoleh dari Kementerian ESDM, Direktur Jenderal Minyak dan Gas

Izin Prinsip Izin Operasional

Diperoleh dari BKPM

Bidang Usaha Hilir

1. Diperoleh dari Kementerian ESDM 2. Izin Operasional Berupa Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 3. Untuk Bidang Usaha Jasa Penunjang Migas, seperti: • Pengeboran • Konstruksi Pipa Bawah Laut • Penyewaan Peralatan Migas

Izin Usaha Tetap Diperoleh dari BKPM


29

Terima Kasih

Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC)

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia Investment Coordinating Board Jln. Jend. Gatot Subroto No. 44 Jakarta 12190 - Indonesia t . +62 21 525 2008 f . +62 21 525 4945 e . [email protected]

www.bkpm.go.id 30

LAMPIRAN


31

DAFTAR LINK PERIZINAN YANG DILAYANI BKPM •

• • • • • •

• •

Perizinan masing-masing Kementerian yang dilayani di PTSP Pusat dapat dilihat di http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/tracking_en.zul Perizinan yang dilayani BKPM dapat dilihat pada tautan berikut: http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/File/SOP-PERIZINAN-BKPM.pdf Perizinan yang dilayani Kementerian Perdagangan dapat dilihat pada tautan berikut: http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/File/SOP-PERIZINAN-KEMDAG.pdf Perizinan yang dilayani Kementerian ESDM dapat dilihat pada tautan berikut: http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/File/SOP-PERIZINAN-KEM-ESDM.pdf Perizinan yang dilayani Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan Kebudayaan dapat dilihat pada tautan sebagai berikut: http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/File/SOPPERIZINAN-KEMDIKBUD.pdf Perizinan yang dilayani Kementerian Hukum dan HAM dapat dilihat pada tautan sebagai berikut: http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/File/SOP-PERIZINAN-KEM-HUKUMHAM.pdf Perizinan yang dilayani Kementerian Keuangan dapat dilihat pada tautan sebagai berikut: http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/File/SOP-PERIZINAN-KEMKEU.pdf Perizinan yang dilayani Kementerian PU dan Perumahan Rakyat dapat dilihat pada tautan sebagai berikut: http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/File/SOP-PERIZINAN-PUDAN-PERA.pdf Perizinan yang dilayani Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dapat dilihat pada tautan sebagai berikut: http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/File/SOP-PERIZINAN-BPN.pdf


32

DAFTAR LINK PERIZINAN YANG DILAYANI BKPM • • • • • • • • • •

• •

•

Perizinan yang dilayani oleh Polri dapat dilihat pada tautan berikut: http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/File/SOP-PERIZINAN-POLRI.pdf Perizinan yang dilayani Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada tautan berikut: http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/File/SOP-PERIZINAN-KKP.pdf Perizinan yang dilayani Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat dilihat pada tautan berikut: http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/File/SOP-PERIZINAN-BPOM.pdf Perizinan yang dilayani Kementerian Pertahanan dapat dilihat pada tautan berikut: http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/File/SOP-PERIZINAN-HANKAM.pdf Perizinan yang dilayani Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tautan berikut: http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/File/SOP-PERIZINAN-KEMKOMINFO.pdf Perizinan yang dilayani Badan Standardisasi Nasional (BSN) dapat dilihat pada tautan berikut: http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/File/SOP-PERIZINAN-BSN.pdf Perizinan yang dilayani Kementerian Pertanian dapat dilihat pada tautan berikut: http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/File/SOP-PERIZINAN-KEMTAN.pdf Perizinan yang dilayani Kementerian Kesehatan dapat dilihat pada tautan berikut: http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/File/SOP-PERIZINAN-KEMKES.pdf Perizinan yang dilayani Kementerian Tenaga Kerja dapat dilihat pada tautan berikut: http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/File/SOP-PERIZINAN-KEMNAKER.pdf Perizinan yang dilayani Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dilihat pada tautan berikut: http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/File/SOP-PERIZINAN-KEMHUT-DAN-LH.pdf Perizinan yang dilayani Kementerian Pariwisata dapat dilihat pada tautan berikut: http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/File/SOP-PERIZINAN-KEM-PARIWISATA.pdf Perizinan yang dilayani Kementerian Perindustrian dapat dilihat pada tautan berikut: http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/File/SOP-PERIZINAN-KEMPERIN.pdf Perizinan yang dilayani Kementerian Perhubungan dapat dilihat pada tautan berikut: http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/File/SOP-PERIZINAN-KEMHUB.pdf The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

33

PERESMIAN PTSP PUSAT DI BKPM OLEH PRESIDEN

Presiden Jokowi bersama 15 Menteri dan Kepala Lembaga menghadiri peluncuran PTSP Pusat di BKPM sekaligus melakukan kunjungan ke Front Office dan Back Office PTSP Pusat The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

34

PTSP PUSAT DI BKPM

BACK OFFICE

FRONT OFFICE The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

35

MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF BAGI INDUSTRI PENUNJANG MIGAS

Recommend Documents