PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA
URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG RESPONSIF DALAM MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF DI INDONESIA
Jenis Kegiatan : PKM Penulisan Ilmiah (PKMI)
Diusulkan Oleh : Ketua
: Johar Kiswati (03400105) Angkatan 2003/2004
Anggota : Ayu Lestari (03400078) Angkatan 2003/2004 Arief Siregar (04400068) Angkatan 2004/2005
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG MALANG 2007
LEMBAR PENGESAHAN
1.
Judul Tulisan
: URGENSI
PEMBENTUKAN
UNDANG
YANG
UNDANG-
RESPONSIF
DALAM
MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF DI INDONESIA 2.
Bidang Ilmu
: Humaniora
3.
Penulis Utama
:
a. Nama lengkap
: JOHAR KISWATI
b. NIM
: 03400105
c. Jurusan
: Ilmu Hukum
d. Universitas
: Universitas Muhammadiyah Malang
e. Alamat rumah
: Ds. Gerih RT 07 / RW 01 Kec. Geneng. Kabupaten Ngawi. Telp. 081.331875028
4.
Anggota Penulis
: 2 (dua) orang
5.
Dosen Pendamping
:
a. Nama Lengkap
: Dr. Muslan Abdurrahman, SH, MH.
b. NIP
: UMM. 106. 8709. 0038.
c. Alamat rumah
: Jl.Danau Bratan Timur XII/L-51 Malang – Jawa Timur. Malang, Maret 2007
Menyetujui, Ketua Jurusan / Program Studi
Ketua Penulis Utama
( Catur Widho Haruni, S.H.,M.Si ) NIP.131 953 222
( Johar Kiswati ) NIM. 03400105
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
Dosen Pembimbing
(Drs. Joko Widodo, M.Si ) NIP. UMM.104 8611.0039
(Dr. Muslan Abdurrahman, SH.MH) NIP. UMM. 106. 8709. 0038.
ii
LEMBAR PENGESAHAN SUMBER PENULISAN ILMIAH PKMI
1. Judul Tulisan yang diajukan : URGENSI UNDANG
PEMBENTUKAN YANG
RESPONSIF
UNDANGDALAM
MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF DI INDONESIA 2. Sumber Penulisan (
) Kegiatan Praktek Lapangan / Kerja dan sejenisnya, KKN, Magang, Kegiatan Kewirausahaan.
_________________________________________________________
( X ) Kegiatan ilmiah lainnya Tugas mata kuliah Kapita Selekta Hukum Tata Negara Oleh
: Johar Kiswati, Ayu Lestari, Arief Siregar
Tahun
: 2006
Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.
Mengetahui,
Malang, Maret 2007
Ketua Jurusan / Program Studi
Penulis Utama
( Catur Widho Haruni, S.H.,M.Si ) NIP. 131 953 222
( Johar Kiswati ) NIM. 03400105
iii
1
URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG RESPONSIF DALAM MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF DI INDONESIA Johar Kiswati, Ayu Lestari, Arief siregar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
ABSTRAK
Terpuruknya dunia investasi di Indonesia terbukti dengan adanya penurunan investasi yang sangat drastis periode Januari-Oktober 2005 dibanding Januari-Oktober 2006. Penurunan investasi sebesar 52,5%. ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mandek. Dimana pertumbuhan ekonomi tersebut paralel dengan anjloknya nilai investasi Indonesia. Hasil survey Bank Dunia terhadap 155 negara menunjukkan iklim investasi di Indoneisa tergolong paling buruk di dunia. Daya tarik investasi Indonesia menurun bahkan dibawah negara Vietnam. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik investasi ini masih sangat rendah dan belum mendapat perhatian yang intensif dari pemerintah, sehingga para investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Salah satunya terkait dengan Perundang-undangan yang mendukung dunia usaha. Persoalan hukum memang menjadi persoalan utama dalam dunia usaha. Tidak adanya kepastian hukum, yaitu belum selesainya pembahasan sejumlah Rancangan Undang Undang (RUU) yaitu RUU Pajak, RUU Penanaman Modal, dan RUU Ketenagakerjaan menyebabkan angka investasi semakin menurun. Padahal kepastian hukum adalah faktor utama yang mendorong para investor menanamkan modalnya di suatu negara. Tidak adanya kepastian hukum tersebut juga menyebabkan paket investasi yang diterbitkan pemerintah (Inpres No.3 Tahun 2006) belum bisa dilaksanakan. Berdasarkan kenyataan diatas, maka tuntutan untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia guna memperbaiki pertumbuhan ekonomi harus segera dilakukan dengan pembentukan UU yang responsif guna mengatasi kendalakendala dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Kata kunci : Investasi, Undang-undang, Responsif.
PENDAHULUAN
Anjloknya nilai investasi di Indonesia terbukti dengan turunnya nilai investasi yang drastis sebesar 52,5% periode Januari-Oktober 2005 dibanding Januari-Okteber 2006. Kemudian terpuruknya Indonesia sebagai salah satu negara yang tidak diminati investor menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia
2
berjalan lambat dan terkesan mandek. Indonesia menjadi negara yang tidak diminati investor karena banyaknya faktor-faktor penghambat yang menyebabkan kurang tertariknya investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Salah satu faktor penghambat tersebut adalah tidak adanya kepastian hukum dimana kepastian hukum tersebut merupakan faktor utama yang mendorong investor mau menanamkan modalnya di suatu negara. Ditengah masih banyaknya faktor lain yang menghambat seperti korupsi, keamanan yang masih rawan, infrastrukur yang masih buruk, birokrasi yang berbelit-belit, bukan masanya lagi membuat sebuah Undang-undang (untuk selanjutnya disingkat UU) yang setengah hati dan asal jadi yang akan menempatkan keinginan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia hanya menjadi mimpi. Selain itu tanpa adanya kepastian hukum, paket kebijakan investasi tidak dapat dilaksanakan. Dengan tidak adanya kepastian hukum berarti tidak adanya payung hukum yang dapat melindungi dan menjamin investor dalam suatu negara. Menurut Soedjono (Soedjono Dirdjosisworo, 1999 : 226) ada beberapa hal yang umumnya harus dipelajari oleh investor sebelum menentukan sikap untuk menanamkan modalnya yaitu : 1) Sistem politik dan ekonomi negara yang bersangkutan. 2) Sikap rakyat dan pemerintahnya terhadap orang asing dan modal asing. 3) Stabilitas politik, stabilitas ekonomi dan stabilitas keuangan. 4) Jumlah dan daya beli penduduk sebagai calon konsumennya. 5) Adanya bahan mentah atau bahan penunjang untuk digunakan dalam pembuatan hasil produksi. 6) Adanya tenaga buruh yang terjangkau untuk produksi. 7) Tanah untuk tempat usaha, struktur perpajakan, pabean dan bea cukai. 8) Perundang-undangan dan hukum yang mendukung jaminan usaha. Salah satu faktor yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah adalah Perundangundangan dan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum bagi para investor terkait dengan investasi di Indonesia yang mencakup UU Penanaman Modal, UU Pajak, dan UU Ketenagakerjaan. Dimana ketiga Undang-undang tersebut merupakan regulasi yang sangat urgen dalam investasi, karena adanya pasal-pasal yang tidak responsif terhadap iklim investasi semakin membuat Indonesia menjadi negara yang yang tidak diminati investor.
3
Seperti dalam UU Perpajakan yang kurang memberikan insentif dalam hal perpajakan dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia, RRC, Korea Selatan, dan Singapura. Untuk UU Ketenagakerjaan juga masih ada aturan yang memberatkan
investor
seperti
pengaturan
besarnya
pesangon
dan
uang
penghargaan masa kerja yang terlampau besar. UU Penanaman Modal pun kurang memberikan jaminan hukum dan kemudahan berinvestasi di Indonesia. Berdasarkan data Bank Dunia, Doing Business 2007 disebutkan penghambat investasi di Indonesia berdasarkan indikator kemudahan berbisnis 2007 dari 175 negara meliputi perburuhan, pajak, perijinan usaha, dan perlindungan investor. Sedangkan dalam Pengarahan Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Dalam Forum Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal (KP3MR) Wilayah Jawa dan Bali di Surabaya pada tanggal 27 Juni 2005 juga disebutkan bahwa masalah kepastian hukum menjadi hal yang sangat penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Lemahnya regulasi dalam bidang investasi menyebabkan ketidakpastian hukum. Dalam ketidakpastian hukum tersebut kemudian memunculkan adanya pungutan liar dan berbagai tindak korupsi yang merajalela sehingga semakin memperparah keadaan iklim investasi di Indonesia, dan semakin meletakkan Indonesia di posisi urutan terbawah dibanding negara-negara lain. Terpuruknya iklim investasi di Indonesia semakin memperparah keadaan ekonomi Indonesia, yang pada akhirnya membuat semakin jauhnya kesejahteraan rakyat Indonesia dari segi ekonomi. Banyaknya pengangguran karena tidak terbukanya lapangan kerja baru menyebabkan tingginya angka kriminalitas (Teori kejahatan/Determinime ekonomi menurut W.A.Bonger yang menyatakan bahwa kesulitan objektif atau ekonomi seperti pengangguran merupakan pemicu kejahatan), juga semakin tertinggalnya Indonesia dalam persaingan dunia usaha menghadapi era globalisasi. Untuk itu perlu adanya solusi yang jelas dari kebijakan pemerintah melalui UU yang terkait dengan investasi yang harus segera diselesaikan dengan substansi yang responsif, memudahkan investor, birokrasi sederhana, dan satu atap. Hukum yang dibuat pemerintah dalam bentuk UU tersebut harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan dunia usaha, karena hukum merupakan alat untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dan merupakan alat pembaharuan kelakuan dalam
4
masyarakat. Seperti pendapat Satjipto Rahardjo (Satjipto Rahardjo, 1999 : 20) menyebut hukum tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaankebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru. Berdasar paparan yang ada, kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan sebagai suatu permasalahan yang memerlukan pemecahan. Bahwa kita perlu mengetahui peran kepastian hukum dalam bidang investasi di Indonesia dan juga urgensi pembentukan Undang-undang yang responsif guna memberikan kepastian hukum dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di indonesia. Dari permasalahan yang ada, kemudian dianalisis dan diharapkan masyarakat dapat mengetahui kendala dalam berinvestasi di Indonesia serta urgensi pembentukan UU investasi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mengatasi kendala yang ada. Selain tujuan penulisan diatas tulisan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah, diantaranya sebagai sumbangan pemikiran dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif guna memulihkan kondisi ekonomi Indonesia.
METODE PENDEKATAN
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif mengenai pengaturan investasi di Indonesia. Penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepkan
sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku
manusia yang dianggap pantas. Bahan hukum yang digunakan meliputi : Bahan hukum primer yaitu UU No.1 Tahun 1967 yang diubah dengan UU No.11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU No.12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta UU Perpajakan; Bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, hasil penelitian, dan artikel sebagai bahan penunjang untuk melakukan analisis terhadap data-data hasil kajian normatif. Teknik pengumpulan data melalui tinjauan kepustakaan, meliputi bahan hukum primer dan sekunder diatas. Data yang terkumpul dianalisis deskriptif kualitatif sesuai dengan pokok permasalahan.
5
HASIL
Dunia investasi kita terakhir ini semakin buruk. Terbukti dengan menurunnya nilai investasi yang drastis. Penurunan ini menjadi salah satu faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mandek. Jika pada awal 1990-an Indonesia digolongkan dalam satu gerbong dengan Malaysia dan Taiwan sebagai negara berkembang yang akan segera menjadi negara industri baru, namun pada awal tahun 2000-an Indonesia sudah dipindahkan ke gerbong lain bersama Vietnam dan Cina, namun kini Cina dan Vietnam lebih menarik pemodal asing daripada Indonesia (Lampiran 1). Kemudian berdasarkan hasil survey Bank Dunia terhadap 155 Negara menunjukkan iklim investasi di Inonesia paling buruk di dunia, iklim investasi yang dimaksud mencakup stabilitas ekonomi makro, kepastian hukum, sistem perpajakan, regulasi, korupsi, ketersediaan SDM terampil, dan ketersediaan infrastruktur. Bank Dunia memberi penilaian Indonesia bukan menjadi tujuan utama investasi asing. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya hambatan yang dihadapi para investor jika menanamkan modalnya di Indonesia. Salah satunya adalah kepastian hukum. Menurut penelitian Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), hambatan-hambatan yang dihadapi para investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia yaitu : 1. Masalah keamanan (penjarahan lahan pertambangan, pertanian, peternakan). 2. Masalah kepastian hukum (peraturan yang tidak konsisten dan sering berubah-ubah). 3. Masalah yang berkaitan dengan otonomi daerah : - 32% dari 896 Perda yang diteliti KPPOD 2003 dinilai mendistorsi iklim investasi. - Sampai dengan akhir Pebruari 2004, 200 Perda telah dibatalkan . 4. Besarnya biaya tidak resmi pelayanan perizinan dan birokrasi di daerah (60,62% dari biaya resmi). 5. Masalah perburuhan (termasuk demo yg anarkis), kepabeanan, perpajakan, keimigrasian, pertanahan dan lingkungan hidup. 6. Masalah lain termasuk permodalan. Menurut pemaparan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), faktor utama penghambat investasi adalah tidak adanya kepastian hukum terkait dengan regulasi
6
yang mengatur investasi yaitu UU Penanaman Modal, UU Ketenagakerjaan, dan UU Perpajakan. ”Tahun 2006 tidak ada investasi dari Korea Selatan dan Jepang yang biasanya berinvestasi dalam industri padat karya, karena semua investor asing menunggu revisi regulasi penanaman modal dan tenaga kerja” ujar Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi (Kompas; Selasa 26 Desember 2006). Kemudian menurut Presiden dan CEO Kamar Dagang AS, Thomas. J. Donohue dalam kunjungannya di Indonesia memaparkan salah satu problem utama investasi di Indonesia adalah menyangkut kepastian hukum. Pemerintah Indonesia harus melakukan tindakan yang membuat investor nyaman dan mau berinvestasi di Indonesia. (Jawa Pos; Rabu 15 November 2006). Masalah kepastian hukum dibidang ketenagakerjaan Indonesia juga masih belum responsif dalam hal pemberian Tax Holiday kepada para investor dibanding negara lain, sehingga menyebabkan para investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia (Lampiran 2). Dari hambatan-hambatan tersebut diatas tidak mengherankan jika nilai investasi di Indonesia menurun drastis, dari periode 2005-2006. (Lampiran 3)
PEMBAHASAN
Konsepsi dan praktek legal state yang lama, ternyata telah menimbulkan kepincangan sosial. Liberalisme dan individualisme yang dijadikan dasar hanya menguntungkan kaum borjuis atau yang kuat secara ekonomis sedangkan yang lemah selalu dirugikan. Maka pada paruh kedua abad XIX di Eropa Barat lahir konsep baru yang lebih dinamis yaitu Welfare State atau negara hukum materiil. Dengan demikian pemerintah bukan lagi sebagai penjaga malam, tetapi harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi semua orang tetap terjamin. Pemerintah harus memberikan perlindungan bagi warganya bukan hanya bidang politik tetapi juga bidang sosial ekonomi. Terkait dengan itu Indonesia sebagai negara hukum pancasila juga memiliki prinsip yang hampir sama dengan konsep Welfare State, dimana negara turut campur dalam bidang sosial ekonomi. Terkait dengan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi Bangsa Indonesia salah satunya melalui investasi guna pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki negara kita. Namun pada tahun 2006 nilai investasi kita menurun drastis. Hal ini disebabkan karena banyaknya faktor
7
yang menghambat seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Salah satu faktor penghambat yang perlu perhatian serius yaitu kepastian hukum. Dimana jaminan kepastian hukum sangat diperlukan dalam dunia usaha dan merupakan jaminan bagi para investor itu sendiri dalam melakukan kegiatan usahanya. Maka wujud dari peran aktif sebagai negara hukum pancasila dibidang ekonomi khususnya investasi pemerintah harus
memberikan jaminan kepastian hukum
dengan pembuatan UU yang responsif bagi para pihak guna kelancaran kegiatan investasi. Menurut Mahfud MD hukum responsif adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat, dalam pembuatannya memberikan peran besar dan partisipasi penuh kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. (Mahfud MD, 1996 : 10). Untuk itu Undang-undang tersebut harus mendukung dan menjadi alat penarik para investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia. UU yang dibuat dalam bidang investasi yaitu UU Penanaman Modal, UU Perpajakan, dan UU Ketenagakerjaan. Dimana ketiga UU ini haruslah mengadopsi secara seimbang antara kepentingan para investor, pemerintah maupun masyarakat. Namun regulasi kita sekarang belum memberikan pengaturan yang responsif. Sebagai contoh UU Perpajakan seperti Pajak Penghasilan (PPh) yang hanya dapat dinikmati oleh investasi bidang industri yang berorientasi ekspor dan dalam jangka waktu tertentu saja. Pemberian insentif pajak di Indonesia tergolong sangat tertinggal dibanding negara lain seperti data pada lampiran 2. Untuk UU Ketenagakerjaan di Indonesia juga dirasa kurang responsif terhadap dunia investasi. Sebagai contoh pasal 164 ayat 3 UU Ketenagakerjaan tentang besarnya pesangon, PHK, dan pengurangan karyawan. Aturan itu memperlebar jarak pesangon pekerja dengan upah tinggi dan upah rendah. Besaran pesangon
makin
memberatkan
pengusaha.
Dalam
pelaksanaannya
akan
mengakibatkan PHK sulit dilakukan karena biayanya tinggi, memperlambat restrukturisasi dunia usaha, dan membatasi perekrutan tenaga kerja baru. Jika aturan ini dihilangkan maka investor akan lebih tertarik berinvestasi di Indonesia. Sedangkan dalam UU PMA pasal 21 dan 22
yang menyebutkan dapat
dilakukannya nasionalisasi terhadap perusahaan asing jika kepentingan negara menghendaki hal tersebut, juga tidak disebutka secara jelas kepentingan negara seperti apa yang digunakan untuk menasionalisasi perusahaan asing. Pasal ini juga dirasa tidak responsif terhadap dunia usaha.
8
Aturan-aturan yang tidak responsif seperti diatas menghambat investasi, oleh karena itu pemerintah harus segera menyelesaikan revisi ketiga UU yang terkait dengan investasi. Dimana harus dimuat pasal-pasal yang mendukung dan sesuai dengan kepentingan dunia usaha dan era globalisasi serta dapat diterapkan dari ketiga aspek (filosofis, sosiologis, dan yuridis). Dimana dalam membuat aturan yang responsif pemerintah harus berlandaskan landasan filosofis yaitu sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan, filsafat hidup bangsa, serta kesusilaan. Sedangkan landasan sosiologis yaitu harus sesuai dengan keyakinan umum kesadaran hukum masyarakat dan tata nilai yang hidup di masyarakat. Landasan yuridis yaitu harus sesuai dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi. Seperti dalam UU Perpajakan pemerintah harus membuat aturan yang memberikan insentif atau kelonggaran-kelonggaran dalam hal perpajakan agar dapat bersaing dengan negara lain dalam menjaring investor. Dan insentif itu dapat dirasakan oleh semua bidang investasi tidak hanya investasi tertentu saja. Untuk aturan ketenagakerjaan pemerintah harus memberikan pengaturan yang tidak memberatkan investor seperti pengaturan
pesangon.
Aturan
Ketenagakerjaan
tersebut
tidak
boleh
menguntungkan salah satu pihak (investor saja ataupun pekerja saja), namun harus melindungi semua pihak. Untuk UU Penanaman Modal juga harus memberikan pengaturan yang responsif
yaitu harus memberikan pengaturan yang jelas
mengenai kepentingan negara yang dapat dijadikan dasar nasionalisasi perusahaan investor. Untuk membuat UU yang responsif terhadap iklim investasi memang bukanlah hal mudah namun bukan juga hal yang sulit asalkan ada kemauan dari pemerintah sendiri. Pemerintah sebelum membuat UU harus melakukan penjaringan aspirasi terhadap para pihak yang terkait dengan masalah yang akan dibahas, jadi semua pihak harus di dengar suaranya. Selain itu pemerintah dalam membuat UU harus melihat UU negara lain yang sudah berhasil dalam bidang investasi untuk dapat menjadi bandingan dan masukan dalam pembentukan UU di Indonesia. Dalam pembentukan UU yang merupakan bagian dari hukum haruslah dapat menciptakan kepastian, keseimbangan kepentingan dan keadilan. Menurut Gustav Radbruch (Ahmad Ali, 1996 : 95) dalam pembentukan Perundangundangan harus memuat 3 (tiga) ide dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, serta kepastian yang oleh para juris sering disebut sebagai tujuan hukum. Untuk itu
9
dalam pembuatan UU investasi juga harus mengadopsi ketiga ide dasar tersebut. Karena sebuah UU itu memiliki beberapa fungsi, Menurut Salman (Salman, 1999 : 37) yaitu (1) Memberikan pedoman / pengarahan kepada warga masyarakat untuk berprilaku. (2) Social control. (3) Dispute Settlement. (4) Social Engineering. Dengan pembentukan UU yang responsif ada beberapa urgensi dan keuntungan guna menciptakan iklim investasi yang kondusif yaitu : 1. Adanya kepastian hukum bagi para investor karena iklim investasi dikatakan kondusif jika ada kepastian hukum. Investor datang tergantung pada tiga faktor yaitu economic opportunity, polotical stability dan legal certainty. 2. Iklim investasi yang kondusif akan mendorong investor menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selama ini berjalan sangat lambat. 3. Dengan terdorongnya roda perekonomian akan mampu membuka lapangan kerja baru yang akan menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. 4. Kepastian hukum akan menghindarkan investor dari pungutan liar dan berbagai tindak korupsi. 5. dengan adanya kepastian hukum akan membuat Indonesia mampu dalam menghadapi era globalisasi khususnya dalam menyambut AFTA dalam bidang investasi. 6. Dengan adanya pengaturan UU yang responsif akan membuat kebijakankebijakan pemerintah dapat dilaksanakan karena ada dasar hukumnya. 7. dengan adanya UU yang responsif maka bila terjadi sengketa sudah ada pengaturan yang jelas untuk penyelesaian sengketa (Dispute Settlement). Dengan pembentukan UU yang responsif tersebut, yang memiliki berbagai urgensi seperti diatas diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mengatasi hambatan dalam bidang investasi khususnya kepastian hukum.
KESIMPULAN
Iklim investasi di Indonesia masih buruk dibanding negara-negara lain. Terbukti dengan menurunnya nilai investasi pada akhir tahun 2006. karena kurangnya daya tarik bagi investor dan banyaknya faktor penghambat.
10
Salah satu faktor penghambat tersebut tidak adanya kepastian hukum terkait dengan belum selesainya revisi UU di bidang investasi dan kurangnya pemberian insentif bagi para investor. Kepastian hukum dapat diwujudkan dengan pembentukan Undangundang yang responsif terhadap dunia investasi, dimana regulasi memang berperan penting dalam dunia usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka pembentukan UU yang responsif sangat urgen dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia dan mengembalikan perekonomian Indonesia yang selama ini berjalan lambat.
DAFTAR PUSTAKA
Ali, Achmad. 1998. ” Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum”. Jakarta. Yarsif Watampone. Dirdjosisworo, Soedjono. 1999. ”Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia”. Bandung. Mandar Maju. MD, Mahfud. 1996. ”Politik Hukum”. Bandung. Alumni. Mahfud MD, Moh dan ST Marbun. ”Pokok-pokok Hukum administrasi Negara”. Yogyakarta. Liberty. Rahardjo, Satjipto. 1983. ”Ilmu Hukum”. Bandung. Liberty. Rakhmawati, Rosyidah. 2003. ”Hukum Penanaman Modal di Indonesia”. Malang. Bayumedia Publishing. Salman. 1999. ”Beberapa Aspek Sosiologi Hukum”. Bandung. Alumni. Harian Jawa Pos, Rabu 15 November 2006. Harian Kompas; Selasa 26 Desember 2006. Prof. Dr. Erman Rajaguguk, ”Peraturan Perundang-undangan untuk Mendorong pertumbuhan ekonomi di Tahun 2006”
11
Lampiran 1 ARUS MASUK PENANAMAN MODAL ASING (US $ miliar) No
Negara
1997
1998
1999
2000
2001
2002
1
Asia
109,1
100,0
108,5
142,1
106,8
95,0
2
RRC
44,2
43,8
40,3
40,8
46,8
52,7
3
Korea Selatan
2,8
5,4
9,3
9,3
3,5
2,0
4
Malaysia
6,3
2,7
3,9
3,8
0,6
3,2
5
Thailand
3,9
7,5
6,1
3,4
3,8
1,1
6
Vietnam
2,6
1,7
1,5
1,3
1,3
1,2
7
Indonesia
4,7
-0,4
-2,7
-4,6
-3,3
-1,5
Sumber : UNCTAD, World Investment Report 2003
Lampiran 2 PERBANDINGAN FASILITAS PERPAJAKAN BEBERAPA NEGARA No
Negara
1
RRC
2
Korea Selatan
3
Malaysia
4
Filipina
Tax Holiday Tahun 1-2
Tax Allowance
Tahun 3-5 : Pengurangan pajak penghasilan sebesar 50%. Tahun 1-7 Tahun 8-10 : pengurangan pajak penghasilan badan dan perorangan sebesar 50%. 5-10 tahun Penundaan 70% (industri strategis dari pendapatan dan teknologi selama 5 tahun tinggi). untuk industri pioner 4 tahun (non NA pioner); 6 tahun (pioner); 3 tahun (perluasan); 6 tahun (perluasan baru di wilayah kurang berkembang
Tingkat Pajak 30% + 3% (lokal)
16%-28%
28%
32%
12
5
Singapura
5-10 tahun (pioner)
NA
24,5%
6
Thailand
NA
30%
7
Vietnam
3 tahun (zona 1); 3-5 tahun (zona 2); 8 tahun (zona 3) Pembebasan PPh selama periode tertentu (1 s/d 8 tahun) mulai dari tahun pertama untung yang diberikan kepada proyek investasi yang dipromosikan (mendapat tarif preferensi)
Pengurangan PPh sebesar 50% diberikan setelah masa Tax Holiday untuk waktu s/d 4 tahun
Tingkat pajak standar 25%. Tingkat pajak preferensi 10% (15 tahun), 15% (12 tahun), dan 20% (10 tahun) untuk investasi tertentu yang dipromosikan.
8
Indonesia
Pengurangn penghasilan netto sebesar 30% selama 6 tahun
Progresif maksimum 30%.
Sumber : Sekretariat ASEAN, 2001 (diolah BKPM)
Lampiran 3 REALISASI INVESTASI 1 Jan-31 Okt 2006
1 Jan-31 Okt 2005
Proyek
Nilai
Proyek
Nilai
PMDN
128
Rp. 13,545 T
178
Rp. 16,635 T
PMA
770
USD 4,480 M
785
USD 8,552 M
Sumber : Jawapos
BIODATA PEMBIMBING
A. IDENTITAS PRIBADI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Nama Tempat / Tgl lahir Agama NIP Pangkat / Golongan Jabatan Fungsional Bidang Keahlian Institusi
: Dr. Muslan Abdurrahman, SH., MH. : Lamongan, 22 Februari 1956. : Islam. : UMM. 106. 8709. 0038 : Lektor / III D. : Lektor pada FH-UMM. : Hukum Tata Negara. : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.
B. RIWAYAT PENDIDIKAN No 1. 2. 3. 4. 5.
Jenjang Pendidikan SD SLTP SMU Sarjana (S-1) Magister (S-2)
Lembaga Pendidikan
Lulus
SDN Lamongan SMP Muhammadiyah Tuban SMAN 8 Surabaya Fakultas Hukum UMM PPS UNAIR
1969 1972 1975 1985 1996
Spesialisasi Keperdataan Sosiologi Hukum
C. PENGALAMAN PENELITIAN No
Title
1.
Hukum Waris yang di cita-citakan Masyarakat Islam di Jatim. Tradisi Tanah Wakaf. Waris Di Kalangan Masyarakat Desa. Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian Desa. Zakat Dan Masalahnya. Perlindungan hukum bagi TKI Ketidakpatuhan TKI
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Funding Agency Dikti
Year 1998
Duration (Months) 8
DPP-UMM DPP-UMM DPP-UMM
1990 1994 1999
4 5 4
DPP-UMM DPP-UMM DPP-UMM
2001 2004 2006
4 3 6
Malang, Maret 2007 Pembimbing,
(Dr. Muslan Abdurrahman, SH., MH)
BIODATA PENULIS
1. Nama
: Johar Kiswati
Tempat/Tanggal Lahir
: Ngawi, 11 Oktober 1982
Pendidikan
: SDN Gerih III Geneng, Ngawi SMP 1 Geneng, Ngawi SMF “Bina Farma” Madiun Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
Karya Ilmiah yang pernah dibuat : 1. Pembangunan Hukum Melalui Peningkatan Profesionalisme Hakim Guna Mengatasi Terjadinya Mafia Peradilan Di Indonesia. 2. Urgensi Profesionalisme Hakim Terhadap Adanya Praktek Mafia Peradilan Di Indonesia. 3. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai The Guardian Of The Constitution Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. 4. Urgensi Penyelenggaraan Ijin Investasi Yang Prima Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 5. Strategi meningkatkan komunitas ASEAN. 6. Pembangunan
hukum
di
daeah
dengan
restrukturisasi
dalam
penyelenggaraan ijin investasi yang prima guna menyambut AFTA.
Penghargaan yang pernah diperoleh : 1. Juara II Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM) tingkat Universitas Muhammadiyah Malang Bidang IPS tahun 2006. 2. Penerima dana Program Kreatifitas Mahasiswa Penulisan Ilmiah (PKMI) tahun 2006 3. Finalis Ilmiah Expo Surakarta. Se-Jawa bidang hukum
2. Nama
: Ayu Lestari
Tempat/Tanggal Lahir
: Trenggalek, 12 Februari 1985
Pendidikan
: SDN 2 Passo, Ambon SLTPN 1 Tugu, Trenggalek SMUN 1 Karangan, Trenggalek Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
Karya Ilmiah yang pernah dibuat : 1. Pembangunan Hukum Melalui Peningkatan Profesionalisme Hakim Guna Mengatasi Terjadinya Mafia Peradilan Di Indonesia. 2. Urgensi Profesionalisme Hakim Terhadap Adanya Praktek Mafia Peradilan Di Indonesia. 3. Urgensi Penyelenggaraan Ijin Investasi Yang Prima Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 4. Strategi meningkatkan komunitas ASEAN. 5. Peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memperkuat Negara hukum.
Penghargaan yang pernah diperoleh : 1. Juara II Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM) tingkat Universitas Muhammadiyah Malang Bidang IPS tahun 2006. 2. Penerima dana Program Kreatifitas Mahasiswa Penulisan Ilmiah (PKMI) tahun 2006
3. Nama
: Arief Siregar
Tempat / Tanggal Lahir : Kediri, 14 Januari 1985 Pendidikan
: SDN Kepang 10 Kediri SMPN II Pare SMAN I Pare Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
Karya Ilmiah yang pernah dibuat : 1. Urgensi Profesionalisme Hakim Terhadap Adanya Praktek Mafia Peradilan Di Indonesia.
Penghargaan yang pernah diperoleh : 1. Penerima dana Program Kreatifitas Mahasiswa Penulisan Ilmiah (PKMI) tahun 2006
