PENINGKATAN KAPASITAS PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA disampaikan dalam WORKSHOP AHLI PERUBAHAN IKLIM REGIONAL MALUKU DAN MALUKU UTARA ”PENINGKATAN KAPASITAS AHLI DALAM PENANGANAN PEMANASAN GLOBAL DAN PERUBAHAN IKLIM PADA PULAU-PULAU KECIL”
oleh Ir. Achmad Gunawan W., MAS Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional
Ambon, 3 Juni 2016
Peningkatan Kapasitas Perubahan Iklim (Capacity Building-CB) Proses transformasi pembangunan oleh Pemerintah bersama dengan masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan yang rendah emisi dan tangguh terhadap dampak perubahan iklim.
Mengapa CB Penting...?
Keterbatasan Pemahaman Masyarakat tentang Isu Perubahan Iklim
Target INDC 29% - 41%
Dukungan untuk Aksi Adaptasi dan Mitigasi Penerapan Low
Carbon Technology
CB
MRV
Dasar Hukum Peningkatan Kapasitas 1) Artikel 6 Konvensi UNFCCC Enam area prioritas sebagai isu penting untuk melibatkan seluruh tingkat masyarakat dalam proses perubahan iklim (pendidikan, pelatihan, akses ke informasi, kesadaran masyarakat, partisipasi masyarakat, dan kerjasama internasional). 2) Paris Agreement a) Agreement (Artikel 11 dan 12) Artikel 11 • Capacity building harus dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan negara sedang berkembang. • Capacity building harus bersifat country-driven, dan sesuai dengan kebutuhan nasional. • Negara berkembang harus membantu negara sedang berkembang dalam capacity building. • Perlunya pendekatan regional, bilateral dan multilateral serta komunikasi reguler mengenai kemajuan dalam pelaksanaan rencana, kebijakan dan aksi capacity building. • Perlu kerangka kelembagaan untuk capacity building. • Perlu kerjasama antar negara dalam meningkatkan upaya pendidikan, pelatihan, peningkatan kesadaran masyarakat, partisipasi masyarakat, dan akses masyarakat terhadap informasi terkait perubahan iklim. Artikel 12 Kerjasama secara terukur untuk meningkatkan pendidikan perubahan iklim, pelatihan, kesadaran publik, partisipasi publik dan akses publik untuk informasi.
Dasar Hukum Peningkatan Kapasitas...(lanjutan)
b) Decision (paragraf 72 – 84) • Pembentukan Paris Committee on Capacity-building (PCCB), yang bertujuan mengatasi kekurangan dan kebutuhan (gaps and needs), baik saat ini maupun mendatang, dalam upaya peningkatan kapasitas di negara-negara sedang berkembang. • Perlunya upaya peningkatan kapasitas, termasuk keterpaduan dan koordinasi kegiatan peningkatan kapasitas di bawah Konvensi Perubahan Iklim
Tingkat Pendidikan
TANTANGAN 1. Institusionalisasi pengendalian perubahan iklim kepada non-state actors (termasuk didalamnya pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha). 2. Pendataan kegiatan Peningkatan Kapasitas. 3. Adanya gap kapasitas insititusi antara yang diharapkan dengan kondisi riil saat ini. 4. Sinkronisasi kegiatan peningkatan kapasitas teknis (contohnya CB dalam mitigasi, adaptasi, maupun Inventori emisi GRK) dengan kegiatan yang lebih bersifat umum yang termasuk dalam lingkup Action for Climate Empowerment (ACE). 5. Standardisasi kompetensi penyelenggara kegiatan peningkatan kapasitas (contohnya sertifikasi trainer untuk penilaian kerentanan atau inventori emisi GRK). 6. Program yang memastikan si penerima manfaat mampu melaksanakan kegiatan aksi perubahan iklim (continuous development). 7. Tolak ukur yang memastikan efektifitas suatu program peningkatan kapasitas. 8. Sistem pelaporan yang terpadu dan mandiri, sehingga dapat disampaikan informasi program CB yang regular dan mengurangi rawannya duplikasi program pada satu kelompok penerima manfaat. 9. Sistem insentif yang mendorong suatu entitas agar mau melaporkan kegiatan CB nya secara sukarela.
FOKUS KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS 1) 2) 3) 4)
Implementasi Roadmap Peningkatan Kapasitas Mendukung Mitigasi dan Adaptasi Pelibatan NPS, termasuk generasi muda Mendorong Ahli PI untuk dapat berperan aktif di tingkat global 5) Penguatan kerjasama
Catatan
SEMINAR NASIONAL PENINGKATAN KAPASITAS SAINS MELALUI PEMBELAJARAN INISIATIF DAN PRAKTIK TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM UNTUK MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM” (Yogyakarta, 21-22 Desember 2015) Topik pembahasan : a) Program APIKI per Regional b) Isu Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim c) Perubahan Iklim pada Sektor Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan d) Pembahasan internal organisasi APIKI
Forum menghasilkan 4 fokus : a) Program Kampung Iklim b) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan c) Peningkatan Kapasitas (teknis maupun organisasi) d) Blue Carbon
Catatan Seminar : a) Negara berkembang berambisius dalam pengembangan upaya pengendalian perubahan iklim. b) Peran ahli/akademisi/pakar Perubahan Iklim sangat strategis dalam mendukung kegiatan peningkatan kapasitas. c) Untuk tingkat lokal, Pemda juga mempunyai tugas untuk meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap pengendalian perubahan iklim. d) Peningkatan kapasitas tidak harus melalui forum yang formal, sharing knowledge is a power. e) Para ahli didorong untuk mempunyai peran di tingkat global melalui IPCC dll.
Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional Gd. Manggala Wanabakti, Blok 7, Lantai 12 Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta
