Hasil Pembahasan Pra-Musrenbangnas dalam Penyusunan RKP 2014

Hasil Pembahasan Pra-Musrenbangnas dalam Penyusunan RKP 2014 Deputi Menteri Bidang SDM dan Kebudayaan Disampaikan dalam Penutupan Pra-Musrenbangnas 2013 Jakarta, 29 April 2013

2

SISTEMATIKA 1. Arah Kebijakan Prioritas Nasional 2. Isu-isu Penting dalam Prioritas Nasional (PN)

3. Kesepakatan Hasil Trilateral Desk 4. Tanggapan Umum dan Masukan terhadap Proses Pembahasan 5. Kesimpulan dan Tindak Lanjut

3

1

ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL

4

ARAH KEBIJAKAN PN2: PENDIDIKAN 1. Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata; 2. Peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah universal; 3. Peningkatan kualitas, referensi dan daya saing pendidikan tinggi; 4. Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan; 5. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan nonformal dan pendidikan informal; 6. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan; 7. Pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional; 8. Peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan; 9. Penguatan tata kelola pendidikan; dan 5 10. Peningkatan pendidikan karakter.

2

ISU-ISU PENTING DALAM PRIORITAS NASIONAL (PN) 2: PENDIDIKAN

6

 Isu strategis nasional terkait PN 2: PENDIDIKAN 1. 2. 3. 4.

Peningkatan akses pendidikan dasar dari keluarga miskin Penuntasan rehabilitasi ruang kelas (RK) rusak Pelaksanaan kurikulum baru pendidikan 2013/2014 Pelaksanaan pendidikan menengah universal

 Isu Strategis Provinsi dan Usulan Daerah yang dibahas TELAH SESUAI DENGAN ARAH KEBIJAKAN dan mendukung PRIORITAS NASIONAL.

7

ISU STRATEGIS PROVINSI YANG DIBAHAS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Penyediaan Bantuan Siswa Miskin di semua jenjang Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Menengah Pembangunan RKB SD, SMP, SMA, dan SMK Pembangunan USB SD-SMP Satu Atap di daerah terpencil Pengembangan SMK dan Politeknik dalam rangka mendukung MP3EI Rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan rusak sedang di semua jenjang Pembangunan sekolah terpadu berasrama dan sekolah layanan khusus di daerah 3T Pembangunan prasarana peningkatan mutu pendidikan (laboratorium, perpustakaan, ruang praktik siswa) beserta sarana pelengkapnya. Peningkatan kualifikasi guru menjadi minimal S1/D4 Penyediaan tunjangan khusus bagi guru di daerah terpencil Peningkatan kompetensi tenaga pendidik, terutama mapel produktif di SMK Peningkatan akses dan mutu PK-PLK Peningkatan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) termasuk peningkatan mutu pendidik PAUD Penyediaan BOP PNF dalam rangka pelaksanaan Keaksaraan Fungsional Pendidikan karakter siswa Pelaksanaan Kurikulum Baru tahun 2013 di semua jenjang pendidikan 8

3

KESEPAKATAN HASIL TRILATERAL DESK

9

1. Usulan kegiatan di daerah yang DIAKOMODASI (seluruh atau sebagian) dan anggarannya DIALOKASIKAN DI KEMDIKBUD: • BSM, BOS Pendidikan Menengah • RKB, USB, Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak • Pembangunan SD-SMP Satu Atap, USB SMP Reguler dan SMP Berasrama • Pembangunan Perpustakaan SD dan SMP, Lab IPA SMP • Tunjangan khusus, fungsional, dan profesi PTK Dikmen • Lomba dan Olimpiade tingkat Nasional/Internasional Dikmen

2. Usulan kegiatan di daerah yang DIAKOMODASI dan anggarannya dialokasikan melalui DANA DEKONSENTRASI: • Kegiatan manajemen di Provinsi (perencanaan, pelaporan, dan monev) 10

3. Usulan kegiatan di daerah yang DIAKOMODASI tanpa alokasi, karena alokasi di Kemdikbud masih secara nasional (BELUM DIDISTRIBUSIKAN PER PROVINSI): • BOP Paket A/B/C • Lomba dan Olimpiade tingkat Nasional/Internasional Dikdas • Beasiswa Bakat dan Prestasi • Tunjangan khusus, fungsional, dan profesi PTK Dikdas

4. Verifikasi jumlah sasaran akan dilakukan dalam Rapat Koordinasi Teknis dengan Unit Utama Kemdikbud 11

 Kegiatan reguler Kemdikbud dialokasikan di semua provinsi.  Kegiatan-kegiatan Kemdikbud dengan lokasi tertentu, antara lain: 1. 2. 3.

Pembangunan USB berasrama di daerah perbatasan Pembangunan SD-SMP Satu Atap di daerah terpencil Penyediaan tunjangan khusus guru di daerah 3T

 Total dana Kemdikbud yang disepakati dalam PraMusrenbangnas adalah: 1. 2.

Isu Strategis Provinsi (F0) sebesar Rp. 2.301,7 Milyar untuk 19 provinsi Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional (F1) sebesar Rp. 7.977,7 Milyar untuk 33 provinsi 12

 Sebagian besar daerah telah menyepakati untuk menyediakan sharing daerah berupa: 1. Penyediaan lahan dan biaya pemeliharaan untuk pembangunan fisik (RKB dan USB) 2. Rekrutmen guru bagi USB 3. Operasional penerimaan siswa baru 4. Seleksi tingkat daerah untuk berbagai lomba dan olimpiade 5. Bantuan peningkatan kualifikasi guru 6. Pendamping BOS

13

Rangkuman Kesepakatan F0: Diakomodasi Provinsi

Usulan Dana (Rp. miliar)

Dana Disepakati (Rp. miliar)

Sharing Daerah (Rp. miliar)

Isu Strategis Provinsi

Usulan Kegiatan Disepakati

Banten

Peningkatan Akses Pendidikan Menengah Berkualitas dan Selaras dengan Kebutuhan Pembangunan, termasuk rintisan PMU

1. Bantuan Operasional Pendidikan Menengah untuk masyarakat Miskin 2. Persiapan Penyelenggaraan Sekolah Mandiri

13,0

15,3

0

Jawa Barat


1. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Jenjang Pendidikan Menengah 2. Pemberian Beasiswa Siswa Miskin pada Jenjang Pendidikan Menengah 3. Pemberian BOS untuk Jenjang Pendidikan Menengah

3.795,5

1.718,3

728,5

Jawa Tengah

Peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan rakyat

1. Peningkatan kualifikasi akademik pendidik ke S1/D4 jenjang Dikmen 2. Peningkatan kualifikasi akademik pendidik ke S1/D4 jenjang PAUD

11,9

11,6

4,2

14

Provinsi





Sharing Daerah (Rp. miliar)

Aceh

Peningkatan Profesionalism e Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Peningkatan Akses dan Mutu PKLK SD/SDLB 2. Penjaminan Kepastian Layanan Kurikulum Pendidikan tahun 2013 untuk SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMK/SMLB 3. Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP/SMPLB 4. Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA dan SMK 5. Penyediaan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (PAUD)

263,7

46,1

0

Sumatera Utara


1. Pembangunan Politeknik Industri Mendukung KEK Sei Mangkei 2. Pembangunan SMK untuk mendukung Kawasan Industri Sei Mangkei 3. Peningkatan APK PAUD 4. Peningkatan kualitas tenaga pendidik 5. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung di SMK

220,5

54,5

0

15

Provinsi



Bengkulu


1. Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK 2. Beasiswa Siswa Miskin SMA 3. Rintisan BOS SMA 4. Siswa SMK Penerima Beasiswa Miskin

Kep. Riau

Peningkatan Pembangunan Sekolah SDLB di Kualitas Wajib kabupaten/kota se provinsi kepri Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, termasuk Kurikulum 2013

Sumatera Barat

Peningkatan APK/APM Pendidikan Dasar Sumatera Barat

Pembangunan RKB SD Pembangunan RKB SMA/SMK



Sharing Daerah (Rp. Miliar)

25,8

90,0

0

5,0

0

0

409,0

33,8

0

16

Provinsi



1. Peningkatan jumlah tenaga pendidik SMK 2. Peningkatan kualitas siswa SMK 3. Peningkatan pendidik dan tenaga pendidikan sekolah menengah kejuruan 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK




23,4

1,7

0

Jambi

Peningkatan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sumatera Selatan

Peningkatan 1. Pembangunan Ruang Kelas Baru Kualitas Wajib Gedung SMP di 7 Kab/Kota Belajar Tertinggal Pendidikan 2. Rehab Berat Gedung SD di 15 Dasar Sembilan Kab/Kota se Sumsel Tahun, termasuk 3. Rehabilitasi Berat Gedung SMP di Kurikulum 2013 15 Kab/Kota se Sumsel

258,0

43,2

40,0

Gorontalo

Perluasan akses 1. Pembangunan Asrama Siswa dan dan Peningkatan Guru SMA mutu 2. Revitalisasi Peralatan pendidikan Laboratorium SMA 3. Revitalisasi Peralatan Laboratorium SMK

52,5

1,5

1,7

17

Provinsi



Usulan Dana (Rp. Miliar)

Dana Disepakati (Rp. Miliar)


Kalimantan Barat

Peningkatan Kualitas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, termasuk Kurikulum 2013

1. Beasiswa untuk Siswa SLB Miskin 2. Pembangunan Asrama Sekolah Terpadu 3. Pembangunan Ruang Bengkel/Workshop/Studio SMK 4. Pembangunan Sekolah Terpadu 5. Pendidikan Karakter Pelajar

20,4

2,4

0

Sulawesi Tengah

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembangunan Sekolah Layanan Khusus Peningkatan Kualifikasi Guru D3 ke S1 Tunjangan Guru Daerah Terpencil

328,0

37,6

0

Sulawesi Barat

Peningkatan akses dan kualitas PAUD dan program Wajar 9 Tahun di seluruh Kabupaten dan akses pendidikan tinggi berkualitas.

1. Peningkatan akses dan mutu Layanan Pendidikan Dasar

7,6

0

0

18

Provinsi






NTB

Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dasar dan menengah

Beasiswa bagi siswa Miskin SMA Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (RBOS) SMA Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (RBOS) SMK Siswa SMK Penerima Beasiswa Miskin

222,4

199,7

7,3

Papua Barat

Rendahnya 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kualitas Sumber Pendidikan Dasar Daya Manusia 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah 3. Rehabilitasi gedung sekolah pendidikan dasar

54,0

1,5

5,7

Papua

Peningkatan Angka Melek Huruf dan Ratarata Lama Sekolah

7,7

43,2

0

1. Pembangunan SD-SMP Satu Atap Berasrama (Asrama siswa, rumah guru, rumah kepala sekolah dan penjaga sekolah) 2. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal Dalam Rangka Pelaksanaan Keaksaraan Fungsional

19

Provinsi






Maluku

Peningkatan Kualitas Pendidikan

1. Peningkatan Akses Pendidikan Dasar 2. Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah 3. Peningkatan Layanan Pendidikan SMK 4. Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan

293,9

1,2

0

Maluku Utara


1. Peningkatan Layanan Pendidikan SMA 2. Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar di Maluku Utara

15,0

0,1

0

Keterangan: Selisih antara Dana Disepakati terhadap Usulan Dana antara lain disebabkan: 1. Kegiatan yang diusulkan bukan kegiatan reguler yang didanai Kemdikbud (tidak diakomodasi), contoh: (i) Rehabilitasi RK SMA/SMK dipenuhi melalui DAK, (ii) Pembangunan sekolah terpadu (SD-SMP-SMA), 2. Usulan yang diinput berulang di lokasi kabupaten/kota (diakomodasi dan dicatat hanya 1 kali di tingkat Provinsi) 3. Dana disepakati dialokasikan di Pusat, distribusi per provinsi ditentukan kemudian melalui Rakor Data Teknis (diakomodasi dengan Dana Disepakati Rp 0) 20

Dana TP / Dekon (F1/F2) yang mendukung pencapaian 15 + 28 Isu Strategis Nasional 1. Peningkatan akses pendidikan dasar dari keluarga miskin No.

Provinsi

Usulan Dana (Rp. Juta)

Dana Disepakati (Rp Juta)

Sharing Daerah (Rp. Juta)

Jenis Output yang Diakomodasi Kemdikbud 1. SD: RKB, BSM, Perpustakaan, Rehab RK Rusak Sedang dan Rusak Berat; 2. SMP: BSM,Pembangunan SDSMP Satu Atap, USB Reguler, USB Berasrama, Rehab RK Rusak Sedang, Rusak Berat, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Lab. IPA; 3. PTK Dikdas: Tunjangan Fungsional, Tunjangan Khusus, Tunjangan Kualifikasi. 4. PKLK: Rehabilitasi/Penyempurnaan Infrastruktur PK-LK, USB PKLK, RKB, dan Pembangunan Ruang Penunjang Lainnya.

1

Aceh

40.778

25.954

0

2

Sumatera Utara

154.420

380.613

0

3

Sumatera Barat

63.928

154.326

0

4

Riau

1.144.798

21.169

0

5

Kepulauan Riau

432.861

16.252

0

6

Jambi

86.098

50.186

0

7

Sumatera Selatan

10.554

56.484

0

8

Bangka Belitung

34.002

28.008

0

9

Bengkulu

78.299

11.844

0

10

Lampung

248.633

193.306

0

11

DKI Jakarta

11.018

12.295

0

12

Jawa Barat

50.412

30.691

0

13

Banten

53.931

158.203

0

14

Jawa Tengah

36.445

3.340

0

15

DI Yogyakarta

32.294

22.529

0

16

Jawa Timur

32.092

21.550

0

17

Bali

81.919

70.549

0

21

Dana TP / Dekon (F1/F2) yang mendukung pencapaian 15 + 28 Isu Strategis Nasional 1. Peningkatan akses pendidikan dasar dari keluarga miskin

No.

Provinsi




Cakupan Output yang Diakomodasi 1. SD: RKB, BSM, Perpustakaan, Rehab RK Rusak Sedang dan Rusak Berat; 2. SMP: BSM,Pembangunan SDSMP Satu Atap, USB Reguler, USB Berasrama, Rehab RK Rusak Sedang, Rusak Berat, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Lab. IPA; 3. PTK Dikdas: Tunjangan Fungsional, Tunjangan Khusus, Tunjangan Kualifikasi. 4. PKLK: Rehabilitasi/Penyempurnaan Infrastruktur PK-LK, USB PKLK, RKB, dan Pembangunan Ruang Penunjang Lainnya.

18

NTB

157.749

197.744

9.176

19

NTT

600.188

385.894

0

20

Kalimantan Barat

287.516

37.524

0

21

Kalimantan Tengah

38.823

60.146

0

22

Kalimantan Selatan

142.334

25.419

0

23

Kalimantan Timur

6.441

0

0

24

Sulawesi Utara

15.936

21.193

0

25

Gorontalo

5.608

10.954

3.412

26

Sulawesi Tengah

8.570

32.504

0

27

Sulawesi Selatan

10.070

31.461

0

28

Sulawesi Barat

76.273

92.748

0

29

Sulawesi Tenggara

-

-

-

30

Maluku

97.226

6.526

0

31

Maluku Utara

7.070

13.297

0

32

Papua

22.874

11.983

0

33

Papua Barat

2.500

1.176

0

22

Dana TP / Dekon (F1/F2) yang mendukung pencapaian 15 + 28 Isu Strategis Nasional 2. Pelaksanaan pendidikan menengah universal No.

Provinsi




Jenis Output yang Diakomodasi Kemdikbud 1. SMA: BOS SMA, BSM SMA, RKB, USB, Pengembangan SMA di Daerah 3T dan Klaster 4, Lab/Ruang Belajar Lainnya, dan Peralatan TIK SMA. 2. SMK: BOS SMK, BSM SMK, RKB,USB, Pengembangan SMK di Daerah 3T dan Klaster 4, Lab/RPS/Ruang Belajar Lainnya SMK, dan Peralatan Praktek SMK. 3. PTK Dikmen : Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Tunjangan Khusus.

1

Aceh

29.578

256.725

0

2

Sumatera Utara

414.559

815.423

0

3

Sumatera Barat

23.992

54.081

0

4

Riau

672.031

256.036

0

5

Kepulauan Riau

135.746

14.961

0

6

Jambi

124.175

122.787

0

7

Sumatera Selatan

107.971

157.147

0

8

Bangka Belitung

32.811

52.995

0

9

Bengkulu

27.533

64.513

0

10

Lampung

275.930

225.416

0

11

DKI Jakarta

364.072

69.449

0

12

Jawa Barat

264.711

274.232

0

13

Banten

99.483

416.357

0

14

Jawa Tengah

259.071

673.055

0

15

DI Yogyakarta

113.908

175.739

0

16

Jawa Timur

-

-

-

17

Bali

140.463

193.039

0

23

Dana TP / Dekon (F1/F2) yang mendukung pencapaian 15 + 28 Isu Strategis Nasional 2. Pelaksanaan pendidikan menengah universal

No.

Provinsi




Cakupan Output yang Diakomodasi 1. SMA: BOS SMA, BSM SMA, RKB, USB, Pengembangan SMA di Daerah 3T dan Klaster 4, Lab/Ruang Belajar Lainnya, dan Peralatan TIK SMA. 2. SMK: BOS SMK, BSM SMK, RKB,USB, Pengembangan SMK di Daerah 3T dan Klaster 4, Lab/RPS/Ruang Belajar Lainnya SMK, dan Peralatan Praktek SMK. 3. PTK Dikmen : Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Tunjangan Khusus.

18

NTB

258.777

227.848

9.105

19

NTT

633.392

288.570

0

20

Kalimantan Barat

56.978

181.473

0

21

Kalimantan Tengah

43.836

97.256

0

22

Kalimantan Selatan

84.283

16.922

0

23

Kalimantan Timur

68.208

181.589

0

24

Sulawesi Utara

81.345

133.299

0

25

Gorontalo

304.898

34.359

61.194

26

Sulawesi Tengah

28.784

20.358

0

27

Sulawesi Selatan

155.652

395.781

0

28

Sulawesi Barat

86.554

61.938

0

29

Sulawesi Tenggara

-

-

-

30

Maluku

114.533

110.654

0

31

Maluku Utara

16.535

70.831

0

32

Papua

41.200

119.401

0

33

Papua Barat

17.850

29.598

0

24

4

TANGGAPAN UMUM DAN MASUKAN TERHADAP PROSES PEMBAHASAN

25

TANGGAPAN UMUM • 19 provinsi menyampaikan Isu Strategis Provinsi. Bagi provinsi yang tidak memiliki usulan kegiatan di F0, pembahasan dilakukan terhadap usulan di F1/F2. • Sebagian usulan daerah belum disertai dengan data dukung yang memadai. • Beberapa usulan daerah terkait pendidikan tinggi tidak dapat dibahas karena perwakilan K/L yang diundang di desk adalah yang memiliki dana Dekonsentrasi. Usulan terkait pendidikan tinggi akan dibahas lebih lanjut antara provinsi dengan Ditjen Pendidikan Tinggi. 26

5

KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

27

TINDAK LANJUT  Dokumen Kesepakatan Pra-Musrenbangnas diharapkan menjadi acuan Kemdikbud dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, termasuk secara konsisten mengawal target dalam RKA-KL dan dalam pembahasan dengan Komisi terkait di DPR-RI.  Pemerintah daerah diharapkan menindaklanjuti kesepakatan dalam RKPD dan APBD, melengkapi data dukung, dan memastikan sharing daerah yang sudah disepakati dalam pembahasan Pra-Musrenbangnas (misalnya ketersediaan lahan dan sharing anggaran). 28

29

SISTEMATIKA 1. Arah Kebijakan Prioritas Nasional 2. Isu-isu Penting dalam Prioritas Nasional (PN) Kesehatan

3. Kesepakatan Hasil Trilateral Desk 4. Tanggapan Umum dan Masukan terhadap Proses Pembahasan 5. Kesimpulan dan Tindak Lanjut

30

1


31

ARAH KEBIJAKAN 1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk menurunkan AKI dan AKB 2. Peningkatan Perbaikan Gizi 3. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular serta penyehatan lingkungan 4. Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan dalam rangka SJSN Kesehatan 5. Peningkatan kualitas manajemen pembangunan kesehatan, sistem informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) kesehatan 6. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata 32

2

ISU-ISU PENTING DALAM PRIORITAS NASIONAL (PN) KESEHATAN

33

ISU STRATEGIS TERKAIT PRIORITAS NASIONAL 3: KESEHATAN

1. Penyiapan Pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan; 2. Penurunan angka kematian ibu dan bayi; 3. Penurunan dan pencegahan penyakit (HIV AIDS dan Malaria); 4. Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak; 5. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB. 34

KESESUAIAN ISU STRATEGIS PROVINSI (F0) DENGAN ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS NASIONAL Usulan Isu Strategis Provinsi (F0) • Sebagian besar provinsi mengusulkan isu kesehatan sebagai isu strategis provinsi (F0) • Provinsi yang tidak mengusulkan isu kesehatan sebagai isu strategis provinsi adalah Provinsi NTT, Kalteng, dan DKI Jakarta, namun isu kesehatan diusulkan melalui usulan daerah (F1/F2) • Isu Strategis Provinsi yang sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional, antara lain : Peningkatan Akses Layanan Kesehatan, MDGs, Peningkatan Perbaikan Gizi, Peningkatan Kualitas SDM, dan Penyiapan SJSN Bidang Kesehatan, Penurunan AKI dan AKB

35

KESESUAIAN USULAN DAERAH (F1/F2) DENGAN ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS NASIONAL

Usulan Daerah di Bidang Kesehatan (F1/F2): • Sebagian besar telah sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas nasional bidang kesehatan • Kegiatan yang diusulkan adalah : – Upaya Kesehatan Dasar (peningkatan sarana dan prasarana puskesmas), – Upaya Kesehatan Rujukan (peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit), – Upaya Promotif dan Preventif (Air bersih, kesehatan lingkungan, gizi, pengendalian penyakit, dan BOK)

36

3


37

Kesepakatan Isu Strategis daerah (F0) • Sebagian besar usulan kegiatan daerah diakomodir K/L • Usulan daerah yang diakomodir melalui anggaran Dekon dan TP Kemenkes sebesar Rp. 4,659 M, dengan rincian: – – – – – –

Penyiapan Fasilitas Kesehatan dalam SJSN : Rp. 2.657 Miliar Penurunana AKI AKB dan Perbaikan Gizi : Rp. 1.439 Miliar Pencegahan penyakit, air bersih dan Kesling : Rp. 271,59 Miliar Pembinaan pembiayaan Jamkes&perencanaan: Rp 230,99 Miliar Manajemen obat program di propinsi: Rp. 53,89 Miliar Manajemen SDM Kesehatan: Rp. 6,6 Miliar

• Kegiatan Kemenkes reguler (PTT, Obat Program & vaksin) di Pusat didistribusikan untuk semua provinsi • Perbedaan yang terjadi mengenai lokasi kegiatan (mis: lokasi rumah sakit) akan dibahas lebih lanjut pada Rapat Koordinasi 38 Teknis dengan Unit Utama Kemenkes

Rencana Alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang Mendukung Pencapaian Isu Strategis Nasional Bidang Kesehatan dalam juta Rupiah NO.

PROVINSI

ALOKASI DANA KEGIATAN YANG DISEPAKATI PROMKES-PTTSDM PENGENDALIAN PUSKESMASAKI-AKB-GIZI OBAT-VAKSIN PENYAKIT MANAJEMEN KESEHATAN RS

JUMLAH

8.786,10

200,00

38.109,60

1.993,20

9.029,92

51.450,00

109.568,82

2 SUMATERA UTARA

11.090,00

200,00

70.325,88

2.441,90

9.467,70

89.619,00

183.144,48

3 SUMATERA BARAT

6.185,10

200,00

32.767,79

1.771,90

8.656,32

35.350,00

84.931,11

4 BENGKULU

5.245,82

200,00

23.362,20

1.349,00

7.257,33

22.250,00

59.664,34

5 JAMBI

4.902,52

200,00

22.624,80

1.412,90

6.526,77

109.300,00

144.966,99

6 BANGKA BELITUNG

4.869,30

200,00

14.455,20

1.242,30

6.306,75

41.000,00

68.073,55

7 RIAU

5.210,34

200,00

25.532,45

1.459,00

9.467,70

41.452,00

83.321,49

8 KEPULAUAN RIAU

4.858,24

200,00

15.389,50

1.264,70

3.292,69

20.000,00

45.005,13

9 SUMATERA SELATAN

6.530,17

200,00

46.295,31

1.591,60

8.864,17

82.727,00

146.208,25

10 LAMPUNG

6.612,60

200,00

38.752,27

1.515,60

8.648,90

52.150,00

107.879,37

11 DKI JAKARTA

5.019,66

200,00

41.076,60

1.534,60

2.373,65

4.788,00

54.992,51

12 BANTEN

5.039,81

200,00

34.314,85

1.323,30

6.800,43

42.260,00

89.938,38

13 JAWA BARAT

10.883,64

200,00

125.465,00

2.567,50

13.272,21

216.020,00

368.408,35

14 JAWA TENGAH

12.333,43

200,00

106.117,00

2.610,50

16.456,42

182.920,00

320.637,35

4.319,17

200,00

17.524,86

1.192,70

7.127,92

20.000,00

50.364,65

13.209,62

200,00

111.272,55

2.750,40

16.024,57

201.805,00

345.262,14

17 BALI

5.830,37

200,00

18.594,60

1.362,50

5.790,49

76.120,00

107.897,96

NUSA TENGGARA TIMUR NUSA TENGGARA 19 BARAT KALIMANTAN 20 BARAT

8.247,15

200,00

107.507,50

1.830,20

9.323,25

207.790,00

334.898,10

5.483,99

200,00

52.036,85

1.368,10

11.562,47

81.600,00

152.251,42

5.401,57

200,00

37.128,10

1.514,50

5.611,96

122.250,00

172.106,13

1 ACEH

15 DI. YOGYAKARTA 16 JAWA TIMUR

18

Rencana Alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang Mendukung Pencapaian Isu Strategis Nasional Bidang Kesehatan dalam juta Rupiah NO.

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA SULAWESI BARAT SULAWESI TENGAH SULAWESI UTARA GORONTALO

ALOKASI DANA KEGIATAN YANG DISEPAKATI PROMKES-PTT- MAN. SDM MANAJEMEN KESEHATAN

AKI-AKB-GIZI

MAN. OBAT- PENGENDALIAN PENYAKIT VAKSIN

PUSKESMAS-RS

JUMLAH

5.276,13

200,00

32.558,23

1.530,30

7.715,52

54.000,00

101.280,19

6.106,34

200,00

34.511,40

1.575,50

8.683,91

61.500,00

112.577,15

6.357,43

200,00

33.459,20

1.574,90

4.456,93

81.885,00

127.933,45

11.088,42

200,00

68.093,00

1.983,10

11.022,11

173.775,00

266.161,63

6.526,14

200,00

38.228,14

1.454,70

5.541,07

59.517,00

111.467,05

4.816,54

200,00

17.479,70

1.162,40

6.682,46

4.000,00

34.341,10

6.212,80

200,00

29.658,54

1.429,30

9.244,02

132.750,00

179.494,65

6.510,04

200,00

28.611,70

1.563,60

7.009,58

101.600,00

145.494,92

5.411,41

200,00

17.750,90

1.207,40

6.535,53

47.170,00

78.275,24

30 MALUKU

6.762,94

200,00

49.632,70

1.448,00

8.854,03

74.500,00

141.397,67

31 MALUKU UTARA

6.121,92

200,00

34.039,10

1.353,00

7.724,28

83.810,00

133.248,30

11.817,26

200,00

32.754,31

2.079,40

10.550,15

64.000,00

121.401,12

7.923,21

200,00

44.329,60

1.439,70

5.711,16

17.750,00

77.353,67

1.439.759,42 53.897,70 271.592,34

2.657.108,00

4.659.946,64

21 22 23 24

25 26 27 28 29

32 PAPUA

33 PAPUA BARAT JUMLAH

230.989,18 6.600,00

Rangkuman Kesepakatan F0 : Diakomodasi No

1

2

3

Provinsi


Kegiatan Yang Disepakati

Usulan Dana Sharing Dana Disepakati Daerah (Rp M) (RP M) (RP M) 357.5 42.5 0

Kalimanta Pemerataan 1. Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar n Timur Pelayanan Kesehatan 2. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu yang dapat dan Reproduksi terjangkau oleh 3. Peningkatan Ketersediaan Obat Publik masyarakat dan Perbekalan Kesehatan 4. SDM Kesehatan Peningkatan 1. Dukungan Manajemen dan Bali 30.8 pelayanan kesehatan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan sanitasi pada Program Kefarmasian dan Alat masyarakat Kesehatan 2. Pembinaan Upaya Kesehatan D Kalimanta Penurunan Angka 1. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu n Barat Kematian Ibu dan dan Reproduksi Angka Kematian Bayi 2. Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 3. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi

4.3

28.4

0

1.4

3.6

41

Rangkuman Kesepakatan F0 : Diakomodasi No Provinsi



4 Sulawesi peningkatan 1.Pembinaan Upaya Kesehatan Tengah kualitas sumber Rujukan daya manusia 2.Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 3.Pembinaan Gizi Masyarakat 5 Sulawesi Penurunan 1.Pembinaan Pelayanan Utara Angka Kematian Kesehatan Ibu dan Reproduksi Ibu dan Angka 2.Dukungan Manajemen dan Kematian Bayi Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 6 Bangka Pengendalian Penyakit Menular Peningkatan Belitung Kualitas Langsung Kesehatan

Usulan Dana (Rp M)

Dana Sharing Disepakati Daerah (RP M) (RP M)

589.3

102.9

0

26.5

1.7

2.6

1,0

0.427

0

42

Rangkuman Kesepakatan F0 : Diakomodasi

No Provinsi 7 Sulawesi Barat

8 Riau

Isu Strategis Provinsi Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Millenium Development Goals (MDGs)


Usulan Dana Sharing Dana (Rp Disepakati Daerah M) (RP M) (RP M)

1. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak 2. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu

4.9

5.0

821

1. Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra 2. Pengendalian Penyakit Menular Langsung 3. Pembinaan Gizi Masyarakat 4. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak 5. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi

10.6

5.9

1.8

43

Rangkuman Kesepakatan F0 : Diakomodasi No Provinsi Isu Strategis Provinsi


1. Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar 9 Bengkulu Penurunan Angka 2. Dukungan Manajemen dan Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan 3. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi 1. Peningkatan Ketersediaan Obat Publik 10 Kepulaua Penurunan Angka dan Perbekalan Kesehatan n Riau Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi 2. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak 3. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi 4. Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan 5. Pembinaan Gizi Masyarakat 1. Pembinaan Upaya Penunjang Medik 11 Sumatera dan Sarana Kesehatan Selatan 2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan

Usulan Dana Sharing Dana (Rp Disepakati Daerah M) (RP M) (RP M)

869.0

24.0

0

8.0

9.4

0

140.0

61.7

35.0

44

Rangkuman Kesepakatan F0 : Diakomodasi No Provinsi 12 Aceh

Isu Strategis Provinsi Peningkatan Perbaikan Gizi

13 Sumatera Peningkatan Utara Aksessibilitas dan Pelayanan Kesehatan.

14 Sumatera Penurunan Angka Barat Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi


Dana Sharing Usulan Dana Disepakati Daerah (RP (Rp M) (RP M) M)

1. Pembinaan Gizi Masyarakat 2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan

18.8

1.9

1. Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan 2. Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan 3. Pembinaan Gizi Masyarakat 4. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi 1. Pembinaan Gizi Masyarakat 2. Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar 3. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi 4. Pengendalian Penyakit Menular Langsung 5. Penyehatan Lingkungan

479.0

12.4

33.0

15.4

0

0

45

Rangkuman Kesepakatan F0 : Diakomodasi No

Provinsi



15 Gorontalo Perluasan akses 1. Pendidikan Tinggi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan dan peningkatan 2. Pembinaan Yankes Ibu dan pelayanan Reproduksi kesehatan 3. Pengendalian Penyakit Menular Langsung 4. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kefarmasian dan Alat Kesehatan 1. Pengendalian Penyakit Menular 16 Jawa Penyiapan Langsung Barat Pelaksanaan l 2. Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar (SJSN) Bidang 3. Penyehatan Lingkungan Kesehatan 4. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi 5. Pembinaan Gizi Masyarakat 17 Banten Penurunan AKI 1. Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2. Pembinaan Gizi Masyarakat dan AKB 18 Lampung Memperluas Kesempatan Kerja dan Akses Yankes

1. Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2. Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan


11.9

1.70

4.8

86.7

251.5

120.5

52.1

10.8

94.0

27.4

0

1.5

46

Rangkuman Kesepakatan F0 : Diakomodasi No Provinsi Isu Strategis Provinsi 19 Jawa Timur

20 Maluku

21 Maluku Utara


1. Pengendalian Penyakit Menular Langsung 2. Penyehatan Lingkungan 3. Pembinaan Gizi Masyarakat 4. Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Perluasan Pelayanan 1. Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Kesehatan Berbasis 2. Kegiatan Perencanaan dan Gugus Pulau Pendayagunaan SDM Kesehatan 1. Kegiatan Pembinaan Upaya Peningkatan Kesehatan Dasar Perbaikan Gizi 2. Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi 3. Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular Langsung 4. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 5. Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan


234.4

98.2

0

133.2

48.0

0

165.0

60.8

0

47

Rangkuman Kesepakatan F0 : Diakomodasi No Provinsi Isu Strategis Provinsi


1. Pengelolaan Data dan Informasi 2. Penyehatan Lingkungan 3. Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan 4. Pembinaan Gizi Masyarakat 5. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Meningkatnya Akses 1. Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Pelayanan Kesehatan 2. Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 1. Bantuan Operasional Kesehatan Belum adanya pemerataan terhadap (BOK) 2. Pembinaan Upaya Penunjang akses layanan Medik dan Sarana Kesehatan kesehatan yang 3. Pembinaan Gizi Masyarakat berkualitas, 4. Pembinaan Upaya Penunjang terjangkau dan Medik dan Sarana Kesehatan berkesinambungan 5. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak


22 Nusa Peningkatan akses Tenggara dan layanan Barat kesehatan

256.1

12.8

5.7

23 Papua

109.0

47.2

0

114.1

58.5

71.0

24 Papua Barat

48

Rangkuman Kesepakatan F0 : Diakomodasi

No

Provinsi Isu Strategis Provinsi


Peningkatan Akses Pembinaan Upaya Kesehatan dan Kualitas Layanan Rujukan Pendidikan dan Kesehatan 1. Pembinaan Pelayanan Kesehatan 26 Sulawesi Percepatan Anak Tenggara* pencapaian 2. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Millenium Ibu dan Reproduksi Development Goals 27 Kalimantan Peningkatan Angka Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Selatan* IPM dan Penanggulangan Kemiskinan Menuju Masyarakat yang Sejahtera

25 Sulawesi Selatan*

Dana Sharing Usulan Dana Disepakat Daerah (Rp Milyar) i (RP (RP Milyar) Milyar) 300.0

112.0

0

623.0

1.5

0

109.0

47.2

0

49

Rangkuman Kesepakatan F0 : Diakomodasi Usulan Dana (Rp Milyar)

Dana Disepakati (RP Milyar)

Pembinaan Gizi Masyarakat Pengembangan Penghidupan Penduduk Miskin dan Rentan (Transformasi Program Pemberdayaan Masyarakat) (lanjutan direktif Presiden) 1. Pembinaan Gizi Masyarakat 29 Daerah Pengembangan Istimewa Penghidupan Penduduk 2. Penyehatan Lingkungan 3. Pembinaan pelayanan Yogyakarta Miskin dan Rentan * (Transformasi Program kesehatan Ibu 4. Pembinaan pelayanan Pemberdayaan kesehatan Anak Masyarakat) (lanjutan 5. Bantuan Operasional direktif Presiden) Kesehatan

3.0

0.936

Sharing Daerah (RP Milyar) 0

5.5

4.3

0.788

TOTAL

4.938.6

1.138.2

235.9

No

Provinsi


28 Jambi*


Keterangan : • *Provinsi Sulsel, Kalsel,Sultra, Jambi, dan DIY mengusulkan kesehatan melalui PN4, sedangkan Jateng mengusulkan PN4, tetapi tidak dapat diakomodasi. 50 • Provinsi NTT, Kalteng, dan DKI Jakarta tidak mengusulkan kesehatan baik melalui PN 3 maupun PN 4

Rangkuman Kesepakatan F0 BKKBN : 1. Tidak terdapat usulan F0 (isu strategis provinsi)

2. BKKBN merupakan instansi vertikal dan tidak mengalokasikan dana dekon/TP namun terdapat alokasi APBN melalui perwakilan BKKBN provinsi. 3. Usulan TP sudah terakomodasi di dalam kegiatan BKKBN provinsi. Sebesar 30 – 50 % anggaran perwakilan BKKBN provinsi dialokasikan untuk kab/kota melalui MOU sesuai dengan target dan sasaran yang telah disepakati. 4. Usulan sarana prasarana fisik pelayanan KB yang diusulkan melalui TP dipenuhi dari DAK KB di kabupaten sesuai hasil perhitungan kriteria umum, teknis, dan khusus. 51

Dana Dekon (F2) yang mendukung pencapaian 15 + 28 Isu Strategis Nasional (BKKBN) Provinsi

Isu Strategis Nasional

DKI Jakarta Peningkatan (Dekonsentrasi) advokasi dan KIE KB dan Kesehatan Reproduksi 32 provinsi lainnya (Perwakilan) Total

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata




Sharing Daerah

12 Kegiatan

25.000

25.000

10.000

1.625.300

1.652.300

52

Dana Dekon/Tugas Pembantuan (F2) yang mendukung pencapaian 15 + 28 Isu Strategis Nasional (BKKBN) No. 1

2

3

4

Provinsi

6


Sumatera Barat

Keterangan

Usulan kegiatan:

•Agam

1

2.750

•Sawah Lunto

2

145

•Kampar

2

1.960

•Palalawan

1

800

Riau

Lampung

15

Kab. Pesawaran

2

2.000

Kab. Lampung Tengah

1

4.420

Kota Bandar Lampung

4

7.538

2

683

•Kota Jogjakarta

1

2.439

•Kab. Sleman

5

875

2

1.200

Bangka Belitung Kab. Bangka Barat

5

Jumlah Kegiatan

D.I. Jogjakarta

1. Pendidikan dan Pelatihan KKB. 2. Peningkatan Pembinaan Kesertaan BerKB Jalur Pemerintah. 3. Peningkatan Pengawasan Program. 4. Pengelolaan Pembangunan KKB Provinsi,. 5. Pembinaan Peningkatan Lini Lapangan. 6. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 7. Penyediaan Data dan Informasi Program Kependudukan dan KB. 8. Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan. 9. Peningkatan Kesertaan KB Galciltas, Wilayah Khusus, dan Sasaran Khusus 10.Dukungan manajemen.

Kepulauan Riau Kota Batam

53

Dana DekonTugas Pembantuan (F2) yang mendukung pencapaian 15 + 28 Isu Strategis Nasional (BKKBN) No. 7

Provinsi/Kab/Kota

• Kab. Hulu Sungai Utara •Kab. Balangan •Kab. Barito Kuala

10

1 1

259 281

1

437

1

271

1

2.290

Nusa Tenggara Barat

38.676

•Kab. Jembrana

1

800

•Kab. Karangasem

1

1.000

• Kab. Flores Timur

2

7.000

• Kab. Sumba Timur

1

183

1

100

Nusa Tenggara Timur

• Kab. Sumba Barat Daya

Penjelasan

Usulan kegiatan:

Sulawesi Barat • Kab. Poliwali Mandar

9


Kalimantan Selatan

•Kab. Tanah Bumbu

8

Jumlah Kegiatan

1. Pendidikan dan Pelatihan KKB. 2. Peningkatan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jalur Pemerintah. 3. Peningkatan Pengawasan Program. 4. Pengelolaan Pembangunan KKB Provinsi,. 5. Pembinaan Peningkatan Lini Lapangan. 6. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 7. Penyediaan Data dan Informasi Program Kependudukan dan KB. 8. Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan. 9. Peningkatan Kesertaan KB Galciltas, Wilayah Khusus, dan Sasaran Khusus 10.Dukungan manajemen. 54

Total Usulan

76.122

REKAPITULASI ANGGARAN APBN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provinsi DKI Jakarta (Dana Dekon) Jawa Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara

Pagu (Miliar) 25,0 167,2 180,5 32,2 182,7 55,6 93,4 42,5 38,4 30,2 56,9 51,4 40,0 28,5 33,2 28,5 40,7

No. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Bali NTB NTT Papua Bengkulu Maluku Utara Banten Bangka Belitung Gorontalo Kep. Riau Papua Barat Sulawesi Barat Total

Pagu (Miliar) 31,7 65,0 31,4 31,9 32,6 36,0 57,5 50,1 28,4 22,7 36,3 18,1 20,6 19,3 25,8 17,7 1.652,3

Catatan : BKKBN pusat akan menyampaikan surat kepada Gubernur/Bupati/Walikota (cc. Bappeda Prov/Kab) mengenai : • Pelaksanaan kegiatan dan anggaran KKB di perwakilan BKKBN provinsi • Himbauan koordinasi kegiatan dan anggaran terkait KB di SKPD KB dan Dinas Kesehatan, antara lain dengan menyediakan anggaran untuk distribusi alokon dari kab/kota ke pusat pelayanan kesehatan dan biaya pelayanan/pemasangan alokon di fasyankes

4


56

Tanggapan Umum dan Masukan terhadap Proses Pembahasan • Pemahaman Materi : Daerah kurang memahami materi untuk pengisian Format Aplikasi; sehingga hampir semua usulan F-0 yang diajukan propinsi mempunyai masalah dalam pemilihan indikator sasaran dan output sehingga tidak sinkron dengan kegiatan strategis yang diusulkan. (Misal kegiatan strategis: kesehatan ibu, indikator sasaran: peningkatan fasilitas kesehatan rujukan, output : NSPK)

5


58

 Dengan adanya dokumen dan kesepakatan ini pada PraMusrenbang ini, diharapkan Kementerian dan Lembaga dapat mengawal usulan daerah tersebut pada proses penganggaran selanjutnya DPR.  Usulan yang perlu dibahas lanjut akan didiskusikan pada rapat koordinasi teknis kementerian/lembaga

 Pemerintah daerah menindaklanjuti kesepakatan dalam RKPD dan APBD di daerahnya

59

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  Target akseptor KB per provinsi dicantumkan di dalam RKA KL BKKBN. BKKBN provinsi menindaklanjuti dengan membuat MOU dengan kab/kota untuk pelaksanaan kegiatan KKB dalam rangka mencapai target akseptor yang telah ditetapkan.  Bappeda provinsi mengusulkan agar BKKBN menginformasikan kepada provinsi mengenai koordinasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran KKB melalui surat Kepala BKKBN kepada Gubernur/Bupati/Walikota

60

61

1

ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL 11: KEBUDAYAAN, KREATIVITAS DAN INOVASI TEKNOLOGI

62

PRIORITAS NASIONAL 11: Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi Arah Kebijakan 1. Penguatan jati diri dan karakter bangsa yang berbasis pada keragaman budaya; 2. Peningkatan apresiasi terhadap keragaman serta kreativitas seni dan budaya; 3. Peningkatan kualitas pelindungan, penyelamatan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya; 4. Pengembangan sumber daya kebudayaan; 5. Penguatan sistem inovasi nasional melalui penguatan kelembagaan, sumberdaya, dan jaringan iptek nasional serta upaya inovasi dibidang-bidang teknologi yang strategis. 63

2

ISU-ISU PENTING DALAM PRIORITAS NASIONAL 11: KEBUDAYAAN, KREATIVITAS DAN INOVASI TEKNOLOGI

64

Isu Strategis terkait Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

1. Penguatan Jatidiri Bangsa dan Pelestarian Budaya; 2. Peningkatan Kemampuan Iptek Dalam Rangka Mendukung Percepatan dan Perluasan Ekonomi Nasional.

65

Kesesuaian Isu Strategis Provinsi (F0) dan Usulan Daerah (F1/F2) dengan Arah Kebijakan Nasional dan Prioritas Nasional

 Usulan Daerah (F-1/F-2):  Usulan daerah di Bidang KEBUDAYAAN: •

Usulan daerah di Bidang Kebudayaan SEBAGIAN BESAR TELAH SESUAI dengan ARAH KEBIJAKAN NASIONAL dan PRIORITAS NASIONAL, antara lain terkait pembangunan dan revitalisasi museum, revitalisasi cagar budaya, dan fasilitasi event seni budaya.

 Usulan daerah di Bidang PERPUSTAKAAN: Usulan daerah di Bidang Perpustakaan SEBAGIAN BESAR TELAH SESUAI dengan ARAH KEBIJAKAN NASIONAL dan PRIORITAS NASIONAL, antara lain terkait pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca (pengembangan perpustakaan desa, lomba perpustakaan dan pustakawan, dan monev).  Usulan daerah di Bidang Kreativitas dan Inovasi Teknologi tidak dibahas dalam Pra-musrenbangnas dikarenakan merupakan kegiatan K/L Pusat (Kemristek, BPPT, LIPI, BATAN, LAPAN, BAPETEN, dan BSN). 66 •

3


67

Kesepakatan Trilateral Desk  Kegiatan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan BIDANG KEBUDAYAAN dan PERPUSTAKAAN: • Untuk Bidang Kebudayaan disepakati 40 kegiatan Tugas Pembantuan untuk 20 provinsi, sebesar Rp 144 miliar, dengan rincian: a. Revitalisasi Museum di 21 lokasi sebesar Rp 62 milyar, b. Pembangunan Museum di 6 lokasi sebesar Rp 55 milyar, dan c. Revitalisasi Cagar Budaya di 3 lokasi sebesar Rp 27 milyar.

• Untuk Bidang Perpustakaan disepakati 33 kegiatan Dekonsentrasi untuk 33 provinsi, sebesar Rp 47,669 miliar, untuk kegiatan: a. Pengembangan perpustakaan desa, b. Lomba Perpustakaan dan Pustakawan Teladan, c. Monev. 68

Dana TP /Dekon (F1/F2) yang direncanakan akan dialokasikan Isu Strategis Nasional Prioritas Nasional 11 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN No 1

Program Program Pelestarian Budaya

TOTAL

*Angka sementara

Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Anggaran (Rp Juta)

Keterangan

144.000,0 Revitalisasi 31 museum; Pembangunan 6 unit museum baru; dan Revitalisasi 3 cagar budaya, yaitu revitalisasi Keraton Cirebon, revitalisasi Situs Samudera Pasai, dan revitalisasi Istana dan musuem Keraton Cirebon. 144.000,0*

69

Dana TP /Dekon (F1/F2) yang direncanakan akan dialokasikan Isu Strategis Nasional Prioritas Nasional 11 Perpustakaan Nasional No 1

Program Program Pengembangan Perpustakaan

TOTAL

*Angka sementara

Kegiatan Revitalisasi Perpustakaan melalui pengembangan perpustakaan desa dan lomba pustakawan teladan

Anggaran (Rp Juta)

Keterangan

47.669,0 Pengembangan perpustakaan desa dilakukan sebanyak 870 perpustakaan desa melalui Badan Badan Perpustakaan Provinsi di 33 provinsi.

47.669,0*

70

Dana Tugas Pembantuan Kemendikbud Tahun 2014 Bidang Kebudayaan Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: No

Provinsi


Dana Disepakati (Rp Juta) 8.000

Museum Bahari, Museum AH Nasution, Museum Wayang, Museum Indonesia TMII

17.000

Museum Perjuangan Rakyat Bogor dan Keraton Cirebon

1

DKI Jakarta

Revitalisasi Museum

2

Jawa Barat

Revitalisasi Museum dan Cagar Budaya

3

Jawa Tengah

Revitalisasi Museum

4

DI. Yogyakarta

Pembangunan dan Revitalisasi Museum

20.000

5

Jawa Timur

Revitalisasi Museum

6.000

6

Aceh

7

Sumatera Barat

Revitalisasi Cagar Budaya Pembangunan dan Revitalisasi Museum

Pembangunan dan Revitalisasi Museum 9 Sumatera Selatan Revitalisasi Museum 10 Lampung Revitalisasi Museum 8

Jambi

Lokus

8.000

10.000 22.000

Museum Kartini Jepara, Museum Pers Nasional Surakarta, Museum Gula Klaten, Museum Keraton Solo Museum Budaya Merapi, Museum Biologi UGM, Museum Wayang Kekayon, Museum Jogja Kembali, Museum Wonosari, Museum Monuen Pangeran Diponegoro Museum Bangkalan Madura, Museum Mpu Purwa Malang, Museum Sunan Drajat Situs Samudra Pasai Museum dan Monumen PDRI di 50 Koto serta Museum Goedang Ransoem Sawah Lunto

7.000

Museum Kerinci dan Museum Perjuangan Rakyat Jambi

2.000 2.000

Museum dr. A.K Gani Museum Ketransmigrasian 71

Dana Tugas Pembantuan Kemendikbud Tahun 2014 Bidang Kebudayaan Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:

No

Provinsi

11

Kalimantan Barat

12

Sulawesi Utara

13



Lokus

Revitalisasi Museum Pembangunan Museum

2.000

Museum Kesultanan Sambas

5.000

Museum Coelacanth Ark Manado

Sulawesi Selatan

Revitalisasi Museum

2.000

Museum Gowa

14

Bali

Revitalisasi Museum

2.000

Museum Margarana

15

Papua

Revitalisasi Museum

2.000

Museum Loka Budaya

16

Maluku Utara

6.000

Museum Kesultanan Tidore, Istana dan Museum Tidore

17

Bangka Belitung

Revitalisasi Museum dan Cagar Budaya Pembangunan Museum

18

Kepulauan Riau

19

Papua Barat

20

Sulawesi Barat

Revitalisasi Museum Pembangunan Museum

Revitalisasi Museum

10.000

Museum Maritim, Babel

6.000

Museum Pulau Galang Batam, Museum Penyengat Tanjung Pinang, Museum Langgam Jaya

5.000

Museum Mansinam

2.000

Museum Mandar Majene

72

Dana Dekonsentrasi Perpustakaan Nasional RI Tahun 2014

Perpustakaan Nasional RI

No


Provinsi


Lokus

1

DKI Jakarta

236,6

Badan Perpustakaan Provinsi DKI Jakarta

2

Jawa Barat

1.349,8

Badan Perpustakaan Provinsi Jawa Barat

3

Jawa Tengah

1.487,5

Badan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

4

DI. Yogyakarta

1.182,7

Badan Perpustakaan Provinsi DI. Yogyakarta

5

Jawa Timur

2.426,7

Badan Perpustakaan Provinsi Jawa Timur

6

Aceh

2.088,9

Badan Perpustakaan Provinsi Aceh

7

Sumatera Utara

1.527,3

Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara

8

Sumatera Barat

1.462,8

Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat

9

Riau

1.409,6

Badan Perpustakaan Provinsi Riau

10

Jambi

1.180,1

Badan Perpustakaan Provinsi Jambi

11

Sumatera Selatan

1.264,4

Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan

12

Lampung

1.231,9

Badan Perpustakaan Provinsi Lampung

13

Kalimantan Barat

1.493,6

Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Barat

14

Kalimantan Tengah

1.222,9

Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Tengah

15

Kalimantan Selatan

1.963,8

Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Selatan

16

Kalimantan Timur

1.784,9

Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur

a.

Pengembangan perpustakaan desa, b. Lomba Perpustakaan dan Pustakawan Teladan, c. Monev

73

Dana Dekonsentrasi Perpustakaan Nasional RI Tahun 2014

Perpustakaan Nasional RI No

Provinsi

32

Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Bengkulu Maluku Utara Banten Bangka Belitung Gorontalo Kepulauan Riau Papua Barat

33

Sulawesi Barat

17 18

19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30 31


a.

Pengembangan perpustakaan desa, b. Lomba Perpustakaan dan Pustakawan Teladan, c. Monev


Lokus

1.666,2 1.242,1 1.969,3 1.315,7 2.287,8 1.216,3 1.482,9 2.213,8 2.580,2 1.635,9 1.837,2 1.181,2 1.129,9 1.172,1 1.185,1 2.092,2

Badan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Utara Badan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Tengah Badan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan Badan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Tenggara Badan Perpustakaan Provinsi Maluku Badan Perpustakaan Provinsi Bali Badan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Badan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Badan Perpustakaan Provinsi Papua Badan Perpustakaan Provinsi Bengkulu Badan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara Badan Perpustakaan Provinsi Banten Badan Perpustakaan Provinsi Bangka Belitung Badan Perpustakaan Provinsi Gorontalo Badan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau Badan Perpustakaan Provinsi Papua Barat

1.182,6

Badan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Barat 74

4


75

Tanggapan Umum  Secara umum kegiatan K/L melalui dana Dekonsentrasi/TP ke daerah dapat disepakati baik mengenai besaran dana maupun lokasi.  Belum semua daerah memberikan informasi mengenai alokasi sharing dana dalam APBD

76

5


77

 Dokumen kesepakatan Pra-Musrenbang diharapkan menjadi acuan Ditjen Kebudayaan Kemendikbud dan Perpustakaan Nasional RI untuk proses perencanaan dan penganggaran RKP 2014 dan RAPBN 2014.  Kegiatan yang dibiayai melalui dana Dekonsentrasi dan TP diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dan sinkronisasi teknis.  Pemerintah daerah menindaklanjuti kesepakatan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD dan RAPBD di daerahnya. 78

79

1


80

PRIORITAS NASIONAL LAINNYA: BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEHIDUPAN BERAGAMA: 1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama; 2. Peningkatan kerukunan umat beragama; 3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan haji, yang transparan, akuntabel, dan profesional; 4. Peningkatan kualitas sistem kualitas haji terpadu (Siskohat), melalui peningkatan sistem informasi haji yang terintegrasi; dan 5. Peningkatan tatakelola pembangunan bidang agama. 81

PRIORITAS NASIONAL LAINNYA: BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT PARIWISATA: 1. Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20 persen secara bertahap dalam 5 tahun; 2. Promosi 10 tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif; 3. Perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata; 4. Peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan hospitality management yang kompetitif di kawasan Asia; 5. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM. 82

PRIORITAS NASIONAL LAINNYA: BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

PEMUDA DAN OLAHRAGA: 1. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan; dan 2. Peningkatan budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional.

83

PRIORITAS NASIONAL LAINNYA: BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT PENGARUSUTAMAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, SERTA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN: 1. Penerapan strategi PUG, termasuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di seluruh kementerian dan lembaga, peningkatan koordinasi dan kerjasama lintasbidang, lintas sektor, lintas program, lintas pelaku, dan lintas kementerian/lembaga, serta sistem manajemen data dan informasi gender; 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan. 84

2

ISU-ISU PENTING DALAM PRIORITAS NASIONAL LAINNYA: BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

85

Isu Strategis terkait Prioritas Nasional Lainnya: Bidang Kesejahteraan Rakyat 1. Peningkatan Kerukunan Beragama 2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Fasilitas Pariwisata di Daerah. 3. Peningkatan Budaya dan Prestasi Olahraga di Tingkat Regional dan Internasional 4. Pengarusutamaan Gender 5. Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan 86


 Usulan F-0:  Usulan daerah di Bidang KEPARIWISATAAN • Provinsi Sulawesi Tenggara mengusulkan Pariwisata sebagai Isu Strategis (F-0) untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata di daerah tujuan wisata Wakatobi.  Usulan Daerah (F-1/F-2):  Usulan daerah di Bidang KEPARIWISATAAN : • Usulan daerah di Bidang Kepariwisataan SEBAGIAN BESAR TELAH SESUAI dengan ARAH KEBIJAKAN NASIONAL dan PRIORITAS NASIONAL. • Di Bidang PARIWISATA usulan daerah antara lain terkait pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran dan promosi pariwisata. 87


Usulan Daerah (F-1/F-2):  Usulan daerah di Bidang KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN: • Usulan daerah di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan SEBAGIAN BESAR TELAH SESUAI dengan ARAH KEBIJAKAN NASIONAL dan PRIORITAS NASIONAL. • Di Bidang PEMUDA usulan daerah antara lain terkait Tenaga Kepemudaan, Kewirausahaan Pemuda, Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda, Kepemimpinan Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, Wawasan Pemuda, dan Kapasitas dan Kreativitas Pemuda. • Di Bidang OLAHRAGA usulan daerah antara lain terkait Prasarana dan Sarana Olahraga, Olahraga Prestasi, Olahraga Rekreasi dan Pelayanan Informasi Keolahragaan, Sentra Keolahragaan, Pembibitan Olahragawan, dan Tenaga Keolahragaan. 88

Kesesuaian Isu Strategis Provinsi (F0) dan Usulan Daerah (F1/F2) dengan Arah Kebijakan Nasional dan Prioritas Nasional  Usulan Daerah (F-1/F-2):  Usulan daerah di bidang PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG), SERTA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN : • Usulan dari daerah SEBAGIAN MENDUKUNG terlaksananya PRIORITAS NASIONAL, namun ada pula sebagian usulan yang di nilai cukup strategis untuk ditindak lanjuti; • Usulan yang terkait dengan PUG antara lain adalah: Advokasi PPRG dan ARG, Pengembangan Sistem data terpilah, Penguatan kelembagaan PUG, pengembangan jejaring PUG, dan penguatan kapasitas focal point; • Usulan yang terkait dengan PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN antara lain adalah: Sosialisasi dan advokasi penanganan trafficking, peningkatan kapasitas dan fasilitasi P2TP2A, dan sosialisasi penanganan ABH, ToT perlindungan anak berbasis sistem, dan pengembangan dan Penerapan Kota Layak Anak (KLA) 89

3


90

Kesepakatan Trilateral Desk (1) KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF:  Kegiatan Dekonsentrasi BIDANG PARIWISATA:  Untuk Bidang Pariwisata DISEPAKATI alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp. 35,0 milyar di 33 provinsi. KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA:  Kegiatan Dekonsentrasi BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA:  Untuk Bidang Pemuda dan Olahraga DISEPAKATI 10 kegiatan dekonsentrasi untuk 33 provinsi, sebesar Rp 251,73 miliar, dengan rincian: a. Bidang pemuda sebesar Rp 112,18 milyar b. Bidang olahraga sebesar Rp 139,55 milyar  Adapun 10 KEGIATAN DEKONSENTRASI KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN yang disepakati tersebut adalah: (1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda; (2) Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda; (3) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda; (4) Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan; (5) Pengembangan Kepramukaan; (6) Peningkatan Wawasan Pemuda; (7) Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Pelayanan Informasi Keolahragaan; (8) Pengembangan Sentra Keolahragaan; (9) Pengembangan Pembibitan Olahragawan; dan (10) Pengembangan Tenaga Keolahragaan 91

Dana Dekonsentrasi (F-2) Bidang Pemuda dan Olahraga (1) KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA:

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Provinsi DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Pengembangan Kepramukaan Peningkatan Wawasan Pemuda Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Pelayanan Informasi Keolahragaan 8. Pengembangan Sentra Keolahragaan 9. Pengembangan Pembibitan Olahragawan 10. Pengembangan Tenaga Keolahragaan

Dana Disepakati (Rp. Juta) 7.481,89 9.333,43 11.378,46 6.816,01 8.914,98 7.598,83 10.563,41 8.889,71 7.049,36 7.588,30 6.402,56 7.937,02 7.253,61 6.945,05 6.957,96 6.375,15

92

Dana Dekonsentrasi (F-2) Bidang Pemuda dan Olahraga (2) KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA:

No. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Bengkulu Maluku Utara Banten Bangka Belitung Gorontalo Kepulauan Riau Papua Barat Sulawesi Barat


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Pengembangan Kepramukaan Peningkatan Wawasan Pemuda Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Pelayanan Informasi Keolahragaan 8. Pengembangan Sentra Keolahragaan 9. Pengembangan Pembibitan Olahragawan 10. Pengembangan Tenaga Keolahragaan

TOTAL

Dana Disepakati (Rp. Juta) 8.330,02 7.011,19 10.073,18 8.764,44 8.395,62 5.719,23 7.425,70 7.685,93 9.874,67 7.225,70 6.595,04 6.474,08 5.013,84 6.403,11 5.578,21 7.154,16 6.527,48 93 251.737,29

Kesepakatan Trilateral Desk (2) KEMENTERIAN PP DAN PA:  Terkait isu strategis provinsi (F0), Prov Jawa Timur mengusulkan 2 kegiatan yaitu: 1) pengembangan KLA (Rp 500 juta) yang akan ditindaklanjuti dan 2) kegiatan pembangunan gedung UPT Dinas Sosial dengan status tidak disepakati karena merupakan kewajiban pemerintah daerah.  Terkait dengan usulan daerah (F1/F2), berbagai usulan kegiatan yang sesuai dengan prioritas nasional sebesar 6,5 miliar perlu ditindaklanjuti.  Pada tahun 2014, Kementerian PP dan PA tidak memberikan dana Dekonsentrasi kepada provinsi dikarenakan keterbatasan pagu indikatif, sehingga tidak ada usulan Provinsi yang diakomodasi.  Kementerian PP dan PA melaksanakan kegiatan di setiap provinsi dengan mencakup kegiatan fasilitasi, advokasi, sosialisasi terkait PUG dan PA serta sistem data terpilah. 94

Usulan Kegiatan yang Perlu Ditindaklanjuti (1) KEMENTERIAN PP & PA: No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Provinsi DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan

16 Kalimantan Timur

Usulan Kegiatan yang Perlu Ditindaklanjuti

1. 2. 3.

Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) Penguatan jejaring dan kelembagaan dan focal point PUG dan PA Penyusunan pedoman advokasi pelibatan laki-laki dalam pencegahan kekerasan pada perempuan 4. Pengembangan sistem data terpilah pada perempuan dan anak 5. Advokasi Anggaran Responsif Gender (ARG) 6. Sosialisasi penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) 7. Kajian analisis Angka Kematian Ibu (AKI) 8. Advokasi pencegahan KDRT bagi anggota DPRD, unit layanan dan aparat penegak hukum 9. Pelatihan tentang kesetaraan gender dalam produk hukum 10. Fasilitasi kebijakan Pemenuhan hak anak (PUHA) 11. Pelatihan dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan anak berbasis sistem 12. Pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelola P2TP2A

Dana (Rp. Juta) 0 0 600 150 1000 250 0 60 650 0 0 400 0 150 0 60 95

Usulan Kegiatan yang Perlu Ditindaklanjuti (2) KEMENTERIAN PP & PA: No.

Provinsi

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Bengkulu Maluku Utara Banten Bangka Belitung Gorontalo Kepulauan Riau Papua Barat Sulawesi Barat

Usulan Kegiatan yang Perlu Ditindaklanjuti 1. 2. 3.

Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) Penguatan jejaring dan kelembagaan dan focal point PUG dan PA Penyusunan pedoman advokasi pelibatan laki-laki dalam pencegahan kekerasan pada perempuan 4. Pengembangan sistem data terpilah pada perempuan dan anak 5. Advokasi Anggaran Responsif Gender (ARG) 6. Sosialisasi penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) 7. Kajian analisis Angka Kematian Ibu (AKI) 8. Advokasi pencegahan KDRT bagi anggota DPRD, unit layanan dan aparat penegak hukum 9. Pelatihan tentang kesetaraan gender dalam produk hukum 10. Fasilitasi kebijakan Pemenuhan hak anak (PUHA) 11. Pelatihan dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan anak berbasis sistem 12. Pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelola P2TP2A

TOTAL

Dana (Rp. Juta) 400 0 1900 0 0 240 0 550 1500 0 500 0 100 405 175 0 670 6425 96

4


97

 Secara umum kegiatan K/L melalui dana Dekonsentrasi ke daerah dapat disepakati baik mengenai besaran dana maupun lokasi.  Terdapat beberapa kegiatan yang telah diakomodasi memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan K/L.  Daerah belum memberikan informasi mengenai alokasi sharing dana dalam APBD 98

5


99

 Dengan adanya dokumen kesepakatan pada Pra-Musrenbang ini, diharapkan K/L dapat mengawal usulan daerah tersebut pada proses penganggaran selanjutnya bersama DPR RI.  Pemerintah daerah menindaklanjuti kesepakatan dalam RKPD dan APBD.  Pemerintah daerah melakukan penguatan regulasi sebagai payung hukum dalam pelaksanaan penerapan PUG dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di provinsi dan kabupaten.  Pemerintah daerah melakukan penguatan kelembagaan PUG dan anak. 100

TERIMA KASIH

101

Hasil Pembahasan Pra-Musrenbangnas dalam Penyusunan RKP 2014

Recommend Documents