SOSIALISASI DAN PELATIHAN APLIKASI e-MUSRENBANG BAGI BAPPEDA PROVINSI DALAM PENYUSUNAN RKP 2016 Direktur Pengembangan Wilayah, Bappenas Jakarta, 3 Maret 2015
RUANG LINGKUP REVITALISASI MUSRENBANGNAS TUJUAN DAN SINKRONISASI MUSRENBANGDA Revitalisasi Dalam Aspek Regulasi/Peraturan
POLA KOMUNIKASI Revitalisasi Dalam Aspek SDM (Pendamping Daerah)
Pengaturan dan Pengendalian Waktu, Cakupan dan Mekanisme Musrenbang di Daerah dan Forum2 Lainnya
Perluasan dan Perubahan Scope Tugas dan Komposisi “Liaison Officer” ( LO )
Penetapan Isu Strategis Nasional untuk memfokuskan Arah Pembangunan
REVITALISASI MUSRENBANGNAS
Perluasan Sarana, Media dan Event Pembahasan Penambahan Durasi Waktu Pembahasan
SUBSTANSI POKOK Penetapan dan Penyelarasan Indikator, Program, Kegiatan dan Target per Isu Strategis
Revitalisasi Dalam Aspek Substansi Materi Usulan Pembangunan
Pengembangan e-Musrenbang utk kemudahan Penginputan, Pembahasan dan Pelaporan
Perubahan Mekanisme Pembahasan & Penyepakatan Usulan Prog, Kegiatan Pembangunan
FORMAT PELAKSANAAN Revitalisasi Dalam Aspek Sarana (Sistem Informasi, Network, dsb)
PROSES PELAKSANAAN Revitalisasi Dalam Aspek Teknis Pelaksanaan Forum-Forum Musyawarah
Slide - 2
TRISAKTI DAN NAWACITA VISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG
7 MISI Keamanan nasional yg mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dg mengamankan SD maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
Politik LN bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
Kualitas hidup manusian Indonesia yg tinggi, maju dan sejahtera
Bangsa berdaya saing
Indonesia menjadi negara maritim yg mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
Masyarakat yg berkepribadian dalam kebudayaan.
NAWACITA – 9 agenda prioritas Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN
Akan membuat Pemerintah tidak absen dg membangun tata kelola Pem. yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
Akan membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerahdaerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan
BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK (12 program aksi-115 prioritas utama) 1. Membangun wibawa politik LN dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global (4) 2. Menguatkan sistem pertahanan negara (4) 3. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat (8) 4. Mewujudkan profesionalitas intelijen negara (7)
5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik (7) 6. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi (6) 7. Memperkuat politik desentralisasi dan otda (11) 8. Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa (8)
9. Melindungi dan memajukan hakhak masyarakat adat (6) 10. Pemberda-yaan Perempuan dalam politik dan pembangunan (7) 11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan (42) 12. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik (5)
Akan menolak Negara lemah dengan melalukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
Akan mening-katkan kuali-tas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera
Akan mening-katkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI (16 program aksi) 1. Dedikasikan pembangunan kualitas SDM 2. Membangun ke-daulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan 3. Mendedikasikan program u/ mem-bangun daulat energi berbasis kepentingan nas. 4. Untuk penguasaan SDA melalui 7 langkah & membangun regulasi mewajibkan CSR &/atau saham u/ masyarakat lokal/ sekitar tambang, penguatan kapa-sitas pengusaha nasional (trmsuk penambang rakyat) dlm penge-lolaan tambang berkelanjutan.
5. Membangun pemberdayaan buruh 6. Membangun sektor keuangan berbasis nasional 7. Penguatan investasi domestik 8. Membangun penguatan kapasitas fiskal negara 9. Membangun infrastruktur
3
10. Membangun ekonomi maritim 11. Penguatan sektor kehutanan 12. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan 13.Membangun perimbangan pembangunan kawasan 14.Membangun karakter dan potensi wisata 15.Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional 16.Pengembangan industri manufaktur
Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dg menggerak-kan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
Akan melakuka n revolusi karakter bangsa
Akan memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.
BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN (3 program aksi) 1. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sbg pembentuk karakter bangsa
2. Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial
3. Akan membang un jiwa bangsa melalui pemberda yaan pemuda dan olah raga
STRATEGI PEMBANGUNAN NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA §
Membangun masyarakat
untuk manusia
§
Mewujudkan
pertumbuhan
pembangunan pembangunan
§ Memulihkan dan menjaga keseimbangan
dan
antarsektor, antarwilayah dan
ekonomi
antarkel ompok
,
sosial dalam
pembangunan
sosial dan
§ Mewujudkan perekonomian yang inklusif,
ekologi yang
berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi,
berkelanjutan
dan keunggulan sumber daya manusia
3 DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI
PEMBANGUNAN MANUSIA
Pendidikan Kesehatan Perumahan
D IMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Kedaulatan
Pangan
Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan
PEMERATAAN
& KEWILAYAHAN Antarkelompok Pendapatan Antarw ilayah
Kemaritiman Pariwisata
DIMENSI
dan Industri
KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum
Keamanan dan Ketertiban
Politik & Demokrasi
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA 4
Tata Kelola & RB
9 Agenda Prioritas – Nawa Cita
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9.
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerahdaerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik Melakukan revolusi karakter bangsa Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial 5
5
Pembangunan Manusia dan Masyarakat
Kemendikbud, Kemenag, Kemristek & Dikti, Kemenpora; Pemda; Polhukam
Kemendikbud; Kemsos; Kemenag; Kemenkumham; Kemendagri; Kemenpora; Pemda
Melakukan Revolusi Karakter Bangsa
Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia
Kemensos, Pemda
Peningkatan Kesejateraan Masyarakat melalui Program Indonesia Sejahtera Kemensos; Kemen Desa, Trans, PDT; Kemenaker; Pemda
Jaminan Sosial untuk seluruh Rakyat
Kemensos, Kemenaker, Kemenkes, BPJS, Pemda Pembangunan Pendidikan Khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Pintar dengan Wajib Belajar 12 Tahun
Bappenas: Koord Perencanaan; Menko: Koord Pelaksanaan
PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA DAN MASYARAKAT
Peningkatan Pelayananan Kesehatan Masyarakat khususnya Program “Kartu” Indonesia Sehat
Pembangunan Kependuduka n dan Keluarga Berencana
Peningkatan Kesejahtera an Masyarakat melalui Indonesia Kerja
Kemdikbud, KemRistek & Dikti, Kemenag; Pemda, K/L lain yg melaksanakan fungsi pendidikan
Kemenkes, BPOM, BKKBN, BPJS Kesehatan; Pemda
Kemenkes, BKKBN; Pemda
6 Slide - 6
REVOLUSI MENTAL
Kemendagri, Kemenag, Kemensos, Kemenkominfo, Kemenpora, Kemen PP & PA BKKBN, Pemda
Peningkatan peran lembaga sosial, agama, keluarga, media publik
Peningkatan kemandirian ekonomi & daya saing bangsa
Bappenas: Koord Perencanaan; Menko: Koord Pelaksanaan
Kemedikbud, Kemendagri, Kemensos, Pemda
Pengembanga n kepribadian & peneguhan jati diri bangsa
Kemensos; Kemendikbud, Kemen Desa, Trans, PDT; Pemda
Kemenindag, Kemenindustri, Kemen Pariwisata, Kemen UKM, Kemen BUMN, Kemen KP, Pemda Peningkatan pendidikan yang berkualitas dan kebudayaan yang memacu daya cipta & inovasi
MELAKSANAKA N REVOLUSI MENTAL
Perkuatan kelembagaan politik & reformasi birokrasi pemerintahan
Pemanfaatan Modal Sosial dan Modal Budaya
Peningkatan kepatuhan & penegekan hukum dan reformasi lembaga peradilan
Kemdikbud, KemRistek & Dikti, Kemenag; Pemda, K/L lain yg melaksanakan fungsi pendidikan Kemenkum & HAM, Polri, Kejagung, KPK Pemda
Kemendagri, Kemen PAN & RB, KPK, Pemda
7 Slide - 7
KEDAULATAN PANGAN Kemen Pertanian; Kemen Kehutanan & LH; Kemen Agraria & TTR; Kemen PU; Pemda
Pembukaan 1 juta lahan sawah baru Reforma agraria 9 juta Ha
Pengendalian Kemendag; impor pangan Kemen Pertanian
Kemen Pertanian; Kemen Perindustrian; Pemda
Bank Indonesia; Kemen Koperasi
Peningkatan kemampuan petani Pemb. Agribisnis kerakyatan
Pendirian bank pertanian & UMKM
BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN
KEDAULATAN PANGAN
Gudang dgn fasilitas pengolahan pasca panen di sentra produksi; 8
Perbaikan dan pemb. Jaringan irigasi, bendungan, pasar, dan sarpras transportasi
Kemen PU; Kementan Kemendag; Pemda
Stop konversi lahan produktif
Pemulihan kualitas kesuburan lahan; 1000 Desa Mandiri Benih
Pemda; Kemen Agraria & TTR
Kemen Pertanian; KLH/BPLH Pemda (BUMDes- Dana Desa)
Kemen Pertanian; Kemen BUMN; Pemda Slide - 8
KEDAULATAN ENERGI Kemen ESDM; Kemen BUMN Kemen ESDM; Peningkatan Kemen BUMN; produksi minyak bumi Kemendag; memperpanjang Pertamina
Pembangunan kilang migas
usia sumur2 tua dan Pengendalian impor minyak
Kemen Keuangan; Kemen ESDM; Sistem fiskal Kemen BUMN yg flexibel BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN
Kemen ESDM; Kemen Perhubungan Kemen Perindustrian
Pengalihan Transportasi berbasis BBM ke gas (percepatan Pembangunan SPBG)
Kemen ESDM; Kemen Keuangan; Pemda
Tata kelola yg efektif & efisien industri migas dan energi (a.l kontrak pembelian minyak jangka menengah)
Percepatan Pembangunan Pembangkit listrik dan peningkatan Penggunaan Batu bara dan Gas utk produksi Listrik
KEDAULATA N ENERGI
Iklim investasi migas yg kondusif
Pengembanga n energi baru & terbarukan
Kemen ESDM; Kemen BUMN; Kemen Ristek
Kemen ESDM; Kemen BUMN; SKK Migas Pertamina, PLN, PGN
Realokasi subsidi BBM ke biofuel
Peningkatan kapasitas tangki/minya k mentah, BBM, dan LPG
Kemen ESDM; Kemen BUMN; PLN; PGN
Kemen ESDM; Kemen Keuangan Kemen BUMN Kementan
Kemen ESDM; Pertamina
9 Slide - 9
PEMBANGUNAN KEMARITIMAN
Kemen KP
Peningkatan produksi perikanan dua kali lipat (40-50 juta ton per tahun pada thn 2019
Mendesain tata ruang wilayah pesisir dan Kemen KP; lautan yg Kemen Agraria & TTR; mendukung kinerja Pemda pembangunan maritim dan perikanan
Peningkatan kapasitas dan pemberian akses terhadap sumber modal, sarana produksi, infrastruktur, teknologi dan pasar
Kemen KP; Kemen Koperasi UKM; Kemen PU; Kemen Hub; Kemen Ristek DIKTI; Kemen Perdagangan; Perbankan; Pemda Pembangunan 100 sentra perikanan sbg tempat pelelangan ikan terpadu dan pembangunan 24 pelabuhan strategis
BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN KEMARITIMAN Kemen KP; Kemen Ristek DIKTI
Penerapan best aquaculture practices untuk komoditaskomoditas unggulan
Kemen KP; Kemen LH & Hut; Pemda
Peningkatan luas kawasan konservasi perairan berkelanjutan (17 juta ha) dan penambahan kawasan konservasi 700 ha dan rehab. Kerusakan lingkungan pesisir & laut
10
Penguatan keamanan laut, daerah perbatasan dan pengamanan SDA dan ZEE
Kemen KP; Kemen Hub Kemen BUMN; Pemda
Pemberantasa n illegal, unregulated dan unreported fishing (IIU)
Mengurangi intensitas penangkapan di kawasan overfishing sesuai batas kelestarian
Kemen KP; POLRI; Kemen Hukum HAM; Pemda
Kemen KP; Pemda
Kemen Han Kemen KP; Kemen Dagri; KemenLu. Slide - 10
MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN
DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA
Kemen Desa, PDT & Transmigrasi; Kemendagri; Kemen PU & Pera; BNPP Pembangunan Pemda Kawasan Perbatasan
Kemen Desa, PDT & Transmigrasi; Kemendagri; Kemen PU & Pera; Pemda
Kemen Keuangan; Kemendagri; Kementerian Sektor & Lembaga Pemda
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pulau-Pulau Terpencil
Pengurangan overhead cost (biaya rutin) untuk dialokasikan bagi pelayanan publik
Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN
MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA
Penataan Daerah Otonomi Baru 11
Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah
Kemen Keuangan; Kemendagri; DPR & DPRD; Pemda
Kemen Desa, PDT & Transmigrasi; Kemen Keuangan; Kemendagri; Pemda; Desa
Kemen Keuangan; Kemendagri; Pemda
Slide - 11
PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI LUAR JAWA • Kemen Perindustrian • Kemen Agraria dan TTR • Pemerintah Daerah
• • • • •
Kemen Ristek-Dikti Kemen Pertanian Kemen Perikanan BPPT Pemda
• Kemen Dik-Nas • Kemen Tenaga Kerja
* Penyediaan lahan kawasan industri * SDA
Science dan Techno Park
konektivitas
• Kemen PU/Pera • Kemen Perhubungan • Kemen ESDM
BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN
Penyediaan Tenaga Terampil (BLK, SMK, Politeknik) Mensosialisasika n mental Kewirausahaan
Industrialiasi di luar jawa
• BKPM • BKPD – Pemda • Kemendagri
• Kemen Keuangan Insentif fiskal • Kemen dan non fiskal Perindustrian
ikim investasi PTSP * Perda bermasalah
12 Slide - 12
Dimensi KL dalam Nawa Cita No
KL atau SKPD
Kedaulat an Pangan
PU & Pera
Waduk,, irigas
2
Agraria & TTR
Reformasi agraria, koversi lahan
3
Perhubungan
4
KLH
5
Pendidikan
6
Kesehatan
7
Perindustrian
8
KKP
9
ESDM
1
Kedaulat an Energi
Transport asi BBM ke BBG
Kemariti man
Pendidik an
Kesehata n
Jalan
jalan
Industri Konektivi tas
RTRW
RTRW
Pelabuha n Laut
Konektivi tas
Alih fungsi
Alih fungsi KI Pintar
Politeknik K I Sehat
Agribisnis
Kawasan Produksi Perikanan
Prouksi Perikanan
Pembang kit, energi baru
Energi 13
Pariwisat a
Perbatas an
D Tertingg al
RANCANGAN RENCANA JADWAL PENYUSUNAN RKP 2016 Minggu I – II Maret 2015
Minggu II Feb – Minggu I Maret 2015
Sosialisasi penggunaan Aplikasi EMusrenbang (3 Maret 2015) konsep e-Musrenbang
Minggu III April – Minggu II Mei 2015
Pengisian Usulan Dalam e-musrenbang (9-18 Maret 2015)
Trilateral Meeting II (21-24 April 2015)
Temu Konsultasi Triwulan I (18 Maret 2015)
Sidang Kabinet (6 Mei 2015) Penetapan Perpres RKP 2016 (18 Mei 2015)
Musrenbangprov
Rakorbangpus (23 Maret 2015) Trilateral Meeting I (23 Maret – 1 April 2015)
Minggu I Maret – Minggu I April 2014
Pra Musrenbangnas dan Musrenbangnas (9 -21 April 2015)
Minggu IV Maret – Minggu III April 2015 Slide - 6
MEKANISME PEMBAHASAN NAWA CITA (1)
Kemendag; Kemen Pertanian
Pengendalian impor pangan
Perbaikan dan pemb. Jaringan irigasi, bendungan, pasar, dan sarpras transportasi
BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN
Peningkatan kemampuan petani Pemb. Agribisnis kerakyatan
Bank Indonesia; Kemen Koperasi
MENKO
Stop konversi lahan produktif
KEDAULATAN PANGAN
Pendirian bank pertanian & UMKM Gudang dgn fasilitas pengolahan pasca panen di sentra produksi;
Kemen PU; Kementan Kemendag; Pemda
Pemulihan kualitas kesuburan lahan; 1000 Desa Mandiri Benih
Pemda; Kemen Agraria & TTR
Kemen Pertanian; KLH/BPLH Pemda (BUMDes- Dana Desa)
Kemen Pertanian; Kemen BUMN; Pemda
DESK PEMBAHASAN: PERBAIKAN &PEMBANGUNA N JARINGAN IRIGASI, BENDUNGAN, PASAR, SARPRAS TRANSPORTASI
PROVINSI
Kemen Pertanian; Kemen Perindustrian; Pemda
Pembukaan 1 juta lahan sawah baru Reforma agraria 9 juta Ha
KEMENTERIAN
Kemen Pertanian; Kemen Kehutanan & LH; Kemen Agraria & TTR; Kemen PU; Pemda
BAPPENAS K/L Perbaikan &Pembangunan Jaringan Irigasi, Bendungan, Pasar, Sarpras Transportasi
Kemen PU
Kementan Kemendagri
Kemenko Kemenko Perekono mian
Indikator Outcome 9,89 juta Hektar tahun 2019
Program K/L
Kegiatan K/L
Indikator Output
Target Output
MEKANISME PEMBAHASAN NAWA CITA (2)
Peta
Dapat Dilakukan tergantung dengan ketersediaan data peta tematik dan Operator Terknis Desk
K/L
Perbaikan &Pembangunan Jaringan Irigasi, Bendungan, Pasar, Sarpras Transportasi
Kemen PU
Kementan Kemendagri
Kemenko
Kemenko Perekono mian
Indikator Outcome
9,89 juta Hektar tahun 2019
Program K/L
DESK PEMBAHASAN: PERBAIKAN &PEMBANGUNA N JARINGAN IRIGASI, BENDUNGAN, PASAR, SARPRAS TRANSPORTASI
PROVINSI
Kesepakata n Kegiatan, Indikasi Anggaran, dan Lokasi
KEMENTERIAN
MENKO
BAPPENAS Kegiatan K/L
Pembangunan Jalan Penghubung daerah produksi pertanian
Indikator Output
Target Output
KESIMPULAN
Prioritas pembangunan dalam lima tahun ke depan harus merujuk pada agenda pembangunan pemerintahan baru. Agenda pembangunan tersebut harus menjadi acuan bagi seluruh tingkat pemerintahan pusat maupun daerah. Aplikasi e-musrenbang yang disampaikan hari ini merupakan integrasi dari hasil pemetaan internal Bappenas terhadap agenda nawacita dalam tiap program-program K/L. Kegiatan pada hari ini merupakan sosialisasi mengenai format aplikasi emusrenbang 2015 yang telah disesuaikan dengan prioritas pembangunan pemerintahan 5 tahun mendatang. Aplikasi e-musrenbang merupakan intrumen bagi daerah dalam menyusun RKPD yang akan disinergikan dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) melalui forum musrenbang. Pelatihan yang diberikan agar dapat juga diinformasikan kepada para SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing.
Slide - 17
Terima kasih. 18
