Sosialisasi batukarinfo.com dan Pelatihan Penulisan Blog

No. 108 Desember 2014 - Januari 2015

www.bakti.or.id

Anak Pemulung dan Musik yang Membebaskan

Sosialisasi batukarinfo.com dan Pelatihan Penulisan Blog

PerempuanPerempuan Perkasa

Editor CAROLINE TUPAMAHU

www.bakti.or.id

VICTORIA NGANTUNG MELYA FINDI ASTUTI Suara Forum KTI ZUSANNA GOSAL ITA MASITA IBNU Events at BaKTI SHERLY HEUMASSE Website ADITYA RAKHMAT

Smart Practices & Info Book SUMARNI ARIANTO Database Kontak A. RINI INDAYANI Design & layout Editor Foto ICHSAN DJUNAED

Redaksi

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 411 832228, 833383 Fax +62 411 852146 Email [email protected] atau [email protected] SMS BaKTINews 0813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0201 Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter @InfoBaKTI BaKTINews adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur lndonesia. Tujuan BaKTINews adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTINews terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan lnggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia. BaKTINews disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTINews agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTINews juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet. BaKTINews dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTINews adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

BaKTINews is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTINews aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTINews is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia. BaKTINews is sent by post to readers and rhe main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTINews is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTINews is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access. BaKTINews is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTINews

Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTINews will edit every article for reasons of space and style. BaKTINews does not provide payment to writers for articles.

BaKTINews menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata,menggunakan Bahasa Indonesia maupun lnggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTINews akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTINews tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat. BaKTINews accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1, 100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.

MENJADI PELANGGAN BaKTINews Subscribing to BaKTINews Untuk berlangganan BaKTINews, silahkan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email [email protected] atau mengeirimkan SMS kepada kami. Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTINews di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja. To subscribe to BaKTINews please send us your full contacts details (including organization. position, HP number and email address) with full postal address to [email protected] or send us SMS. For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

BaKTINEWS DITERBITKAN OLEH YAYASAN BaKTI DENGAN DUKUNGAN PEMERINTAH AUSTRALIA DAN PEMERINTAH KANADA / BaKTINEWS IS PUBLISHED BY THE BaKTI FOUNDATION WITH SUPPORT OF THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA AND THE GOVERNMENT OF CANADA. PANDANGAN YANG DIKEMUKAKAN TAK SEPENUHNYA MENCERMINKAN PANDANGAN YAYASAN BaKTI MAUPUN PEMERINTAH AUSTRALIA DAN PEMERINTAH KANADA. / THE VIEWS EXPRESSED DO NOT NECESSARILY REFLECT THE VIEWS OF YAYASAN BaKTI, THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA AND THE GOVERNMENT OF CANADA.

Daftar Isi Desember 2014 - Januari 2015 Suara Forum KTI 1 Anak Pemulung dan Musik yang Membebaskan Oleh Ivan Hadar

4 Sosialisasi batukarinfo.com dan 6 Pelatihan Penulisan Blog

20 Program Mitra - AIPD Policy Brief - JiKTI 25 Perempuan, Kemiskinan, Dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

Update Program JiKTI

Oleh Dr. Agussalim

29

Oleh Melya Findi Astuti

8

Program MITRA - AIPMNH Agustina Lalu Mengabdikan Diri Demi Mewujudkan Kepedulian Terhadap Kesehatan Ibu dan Anak Oleh Charles Rudolf Bria

12 16

Program Mitra - BASICS Basekolah: Penanganan Pendidikan Anak Putus Sekolah Melalui Kerjasama Multipihak Percepatan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera Oleh E. Fonataba

No. 108

Cerita Kelaparan Massal di Papua Bagian III- Selesai A story of mass starvation in Papua Part III - End Oleh Bobby Anderson

34

Perempuan-Perempuan Perkasa

36 38

Update BaKTI - UNICEF

Oleh Farid Gaban

Teknologi Tepat Guna Buka Gelap dengan Sekam

39 Info Peluang 40 Kegiatan BaKTI 41 Info Buku

KELUARGA BESAR YAYASAN BURSA PENGETAHUAN KAWASAN TIMUR INDONESIA MENGUCAPKAN

dan 2015

Oleh IVAN HADAR

J

auh sebelum teori kecerdasan emosi terkait otak kanan diungkapkan oleh Daniel Goleman pada tahun 1995, Alexander Sutherland Neill, pendiri Summerhill School yang terkenal dengan pedagogik kreatifnya mengatakan, “saya meyakini bahwa perkembangan emosi anak jauh lebih penting ketimbang kemajuan intelektualnya. Untuk itu, pendidikan musik sangat mendukung perkembangan anak secara signifikan.”

Suara Forum KTI

Ilustrasi Ichsan Djunaed

Anak Pemulung dan Musik yang Membebaskan

1

BaKTINews


Lebih lanjut Neill mengungkapkan bahwa anakanak dengan kecerdasan biasa-biasa saja, dengan belajar keras dan susah payah memang bisa lolos ujian perguruan tinggi. Akan tetapi, selepas kuliah, mereka hanya akan menjadi guru yang tidak imajinatif, dokter yang sedang-sedang saja, atau pengacara yang payah. Baginya, intelektualitas tanpa minat dan emosi yang mendukung adalah percuma. Berbagai studi telah menunjukkan betapa p e nt i n g nya p e n d i d i ka n mu s i k s e ja k d i n i . Manfaatnya akan diperoleh hingga beberapa dekade kedepan. Selain otak kanan, pendidikan musik juga mempercepat perkembangan motorik seorang anak. Hal ini karena belajar alat musik membutuhkan koordinasi tangan dengan stimulasi visual

muncul kesadaran bahwa pendidikan itu untuk dirinya, dan bahwa belajar itu adalah hak dan b u k a n ke w a j i b a n . P e n d i d i k a n j u ga b i s a membangun kesadaran kritis terhadap lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, kesadaran kritis bisa membawa angin segar bagi perubahan tatanan sosial yang adil dan menyejahterakan. Konsep pendidikan yang membebaskan ini tentu tidak terlepas dari seorang pemikir pendidikan kritis asal Brasil, Paulo Freire. Salah satu pemikiran utamanya adalah bahwa pendidikan h a r u s b i sa m e m ba n g u n kesad a ra n u nt u k

(penglihatan) dan audio (pendengaran) dalam otak. Seperti banyak diketahui, mendengarkan musik klasik sangat disarankan bagi para ibu hamil. Pa sa l nya , mu s i k k l a s i k d i p e rcaya m a m p u menstimulasi pertumbuhan otak janin dalam kandungan. Tak sampai di situ, belajar alat musik juga sangat baik bagi anak-anak usia dini.

memanusiakan manusia. Hal ini berlaku untuk semua termasuk untuk anak-anak yang berasal dari kelompok marjinal dan miskin. Saat ini terdapat sekitar 25 juta orang Indonesia yang dikategorikan sebagai orang miskin. Dari jumlah tersebut, sekitar 10 juta adalah anak-anak usia sekolah. Sebagian dari mereka harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, sehingga tak jarang dari mereka terpaksa untuk drop out. Sayangnya, banyak program bantuan diberikan dalam bentuk uang dan barang. Hal ini oleh banyak pihak dianggap dengan memberikan ikan ketimbang pancing. Sebuah contoh yang bisa menjadi inspirasi

Musik yang Membebaskan Pedagogik modern meyakini bahwa pendidikan yang baik harus memberikan ruang bagi anak untuk berkreasi serta mengekspresikan perasaannya. Dengan demikian, dalam diri anak didik akan

BaKTINews


2

adalah pendidikan musik bagi anak-anak miskin yang bermukim di kawasan kumuh Caracas, Venezuela. Pendidikan musik dengan nama El Sistema ini dimulai selama hampir 40 tahun lalu di garasi bawah tanah milik José Antonio Abreu. Abreu adalah seorang dirigen, komponis, ekonom dan sekarang menjadi seorang politisi. Tepatnya pada tahun 1975, Abreu mendirikan orkestra pertama di Venezuela yang anggotanya terdiri atas 12 anak muda kelompok termiskin dari perkampungan kumuh Caracas, ibu kota Venezuela. Sebuah proyek yang kini telah merambah berbagai penjuru dunia ini, kini telah melahirkan para musisi kelas dunia, seperti Top-Star Conductor, Gustavo Dudamel. Saat ini El Sistema, demikian gerakan yang diinisiasi Abreu itu, telah beranggotakan lebih dari 300.000 anak dari keluarga miskin. Proyek yang menjadi gerakan tersebut kemudian menginspirasi berbagai gerakan di negara-negara Amerika Latin, dan kemudian juga menginspirasi hingga ke negaranegara Eropa, Amerika Serikat, dan Korea. Sebuah penelitian di Amerika Serikat, mencatat terdapat enam program yang terinspirasi oleh El Sistema, lima di antaranya berupa kegiatan after school dan satu menjadi bagian integral dalam kurikulum sekolah.

Musik dan Anak Pemulung Indonesia turut memulai gerakan yang sama melalui Yayasan Philharmonic Society (YPS) dalam melakukan pendidikan musik yang membebaskan bagi ratusan anak-anak pemulung di dua kawasan kumuh di DKI Jakarta. Bantuan dari para guru dan relawan dalam proses seleksi ini sangat dibutuhkan untuk memahami kondisi kejiwaan, kesejahteraan, tingkat pendidikan, hobi, dan bakat seni musik sebagai bagian dari proses membentuk orkestra pertama anak-anak pemulung. Anak-anak ini dianggap sebagai bagian dari kelompok termiskin di Indonesia. Pemeran utamanya adalah Jakarta Philharmonic Orchestra (JPO) sebagai salah satu komponen YPS yang dengan pengalaman dan sumber daya yang dimilikinya. Mereka bertanggung jawab terhadap metode, kurikulum, instrumen, dan segala hal yang berkaitan dengan pendidikan musik dan pembentukan orkestra anak-anak (miskin). JPO sebelumnya bernama Orkestra Simfoni Jakarta (OSJ), adalah orkestra tertua di Indonesia dengan pengalaman jatuh bangun yang panjang melalui berbagai episode sejarah permusikan di Indonesia. Pernah berkembang pesat ketika Bang Ali Sadikin menjadi gubernur Jakarta, dan kemudian diteruskan pada masa Gubernur Suryadi Soedirdja. Saat ini JPO dipimpin oleh beberapa figur, seperti Neneng Rahardjadan dan dirigen Yudianto

3

BaKTINews

Hinupurwadi. Tujuannya adalah mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat dengan cara memberikan pendidikan musik secara cuma-cuma dan menjadi bagian dari orkestra. YPS juga berencana menggabung orkestra yang terdiri atas anak-anak berbagai strata sosial, baik miskin, menengah dan atas, sebagai langkah integrasi sosial. Beberapa prinsip dasar dari pendidikan musik yang membebaskan adalah intensitas dan frekuensi, aksesibilitas dan kualitas, gairah, semangat adalah yang pertama, dan setelah itu baru presisi, dan peleburan diri para anggota dalam kebersamaan orkestra. Terdapat kesepakatan tentang pentingnya memberikan rasa aman bagi para peserta yang berasal dari kelompok marginal. Dibutuhkan lingkungan yang penuh asah, asih, dan asuh, serta pendidikan musik yang murah dan gratis bagi anak dan pemuda dari kelompok miskin dan berisiko. Di Jakarta, penampilan awal orkes yang berjumlah 150 anak pemulung di hadapan 1.500 bocah yatim piatu dan tamu undangan dalam acara buka puasa bersama belum lama ini, telah membuat banyak penonton menangis bahagia. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan diri anak-anak yang sehari-hari berkutat dengan sampah. Pendidikan musik yang membebaskan dimaksudkan untuk memberikan bekal bagi anakanak dan remaja dalam upaya bersama dan secara individu untuk keluar dari keterkungkungan kemiskinan dan keterpinggiran. Dari pengalaman mancanegara, pendidikan musik yang membebaskan bagi anak-anak dan remaja dari komunitas miskin dan terpinggirkan bisa menjadi gerakan yang memberikan kontribusi cukup signifikan bagi pemberantasan kemiskinan. H a l i n i j u ga d a p at m e n i n g k at k a n i n d e k s pembangunan manusia sebuah bangsa. Bagi Indonesia, yang memiliki jumlah orang miskin mencapai angka di atas 100 juta jiwa, diperlukan cara yang lebih kreatif dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pendidikan musik yang bersifat memandirikan agar membebaskan individu bisa keluar dari kemiskinan dan keterpinggiran adalah sebuah keharusan. Tanpa itu, jumlah orang miskin yang tergantung pada bantuan akan semakin meningkat. Sehingga mereka akan cenderung menjadi beban bagi diri sendiri dan masyarakat, serta melemahkan jati diri dan harga diri bangsa. INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Pokja Forum KTI Wilayah dan Ketua Dewan Penasihat Yayasan Philharmonic Society (YPS), Direktur Eksekutif Indonesian Institute for Democracy Education http://www.koran-sindo.com/node/416666


Update JiKTI

DISKUSI PROVINSI JIKTI GORONTALO 22 - 23 OKTOBER 2014

pembangunan di daerah perlu didorong dengan konsisten guna menciptakan kemitraan lintas pemangku kepentingan pembangunan, termasuk Perguruan Tinggi dalam rangka mendorong a l a h sat u t u j u a n p e n ga b d i a n ke pad a penyusunan dan publikasi kajian pengembangan m a sya ra kat Pe rg u r u a n T i n g g i ad a l a h penelitian ilmiah berbasis masyarakat. Tujuannya melakukan kegiatan yang mampu adalah memberi masukan kontributif bagi bidang mengentaskan masyarakat tersisih di semua strata perencanaan dan penyusunan kebijakan dalam masyarakat (Ditjen Dikti, 2013). Tantangannya tingkat pemerintahan daerah. adalah dapatkah penelitian di tingkat perguruan Tantangan kedepan lembaga riset Perguruan t i n g g i m e n ja d i s o l u s i at a s p e r m a s a l a h a n Tinggi haruslah sigap menghadapi perubahan pembangunan di daerah? masyarakat/komunitas global. Isu-isu lokal Hasil diagnosa pembangunan Sulawesi pada tentunya menjadi hal mendasar untuk segera bulan Juni 2014 telah menunjukkan bahwa Pulau dipetakan dan ditangani serta dikaji secara Sulawesi sebagai bagian Kawasan Timur Indonesia profesional. Kompetisi peneliti akan makin terbuka memiliki pertumbuhan tercepat di Indonesia selama dengan berbagai varian isu-isu spesifik dan periode 2001-2011 dengan rata-rata pertumbuhan metodologi terbaru. tahunan sebesar 6.5 persen. Namun tingkat Pe r u b a h a n n o m e n k l at u r Ke m e nte r i a n pertumbuhan yang tinggi ini menyisakan persoalan Pendidikan dengan menyatunya Perguruan Tinggi ketidakmerataan pendapatan yang semakin dengan Riset dan Teknologi di satu sisi memberi melebar, yaitu elasitas pertumbuhan terhadap arah positif bagi pengembangan Perguruan Tinggi pengurangan kemiskinan di Pulau Sulawesi secara berbasis riset, meskipun disadari perubahan ini umum masih dibawah angka nasional (World Bank, membutuhkan penyesuaian SDM, anggaran dan 2014). waktu. Harapannya adalah bahwa alokasi 30 persen Fakta menunjukkan bahwa pertumbuhan anggaran penelitian bersumber dari Bantuan ekonomi di Provinsi Gorontalo adalah yang tinggi Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) hingga 7.76 persen ternyata belum signifikan sebagai amanah UU No. 12 Tahun 2012 tentang mengurangi persoalan kemiskinan di daerah yang pendidikan tinggi untuk dapat direalisasikan. sering dijuluki Serambi Madinah ini. Penduduk Tantangan bagi perguruan tinggi di daerah miskin di Provinsi Gorontalo hingga tahun 2014 adalah masih minimnya anggaran yang tersedia. Di tercatat 18,01 persen yang mana terbesar tinggal di salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Gorontalo, pedesaan 91,50 persen, dan sisanya, yaitu 8.50 anggaran penelitian dalam lima tahun terakhir persen tinggal di wilayah perkotaan. Pola adalah konsisten dibawah 5 persen. Kondisi ini pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berpihak tidak jauh berbeda dengan lembaga riset di kepada masyarakat miskin. Mayoritas petani di lingkungan pemerintah daerah. Anggaran pedesaan belum menikmati trend pertumbuhan penelitian di Badan Lingkungan Hidup, Riset dan ekonomi yang dinikmati oleh penduduk di Informasi Provinsi Gorontalo misalnya, masih perkotaan. Oleh karena itu, sinergitas percepatan sangat terbatas dan menurun dari tahun ke tahun. Foto : Yayasam BaKTI/Rio Abdul Fatah Di tengah keterbatasan tersebut, Perguruan Tinggi dituntut untuk menghasilkan produk-produk penelitian dan pengetahuan yang memberi solusi atas permasalahan di masyarakat yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, perlu kiranya mengkonsolidasikan ke k u at a n su m b e r d aya peneliti di daerah berbasis kepakaran dengan menafikan

S

BaKTINews


4

NUSA TENGGARA BARAT 15 NOVEMBER 2014

K

emajuan suatu daerah tidak akan lepas dari peran SDM dan SDA. Namun, jika keduanya diselaraskan untuk menjadi sebuah paduan inovasi demi kemajuan dan kemakmuran bersama, maka harus diperlukan sebuah kajian dan penelitian yang mendalam sehingga inovasi yang dihasilkan benar-benar mampu menjadikan pembangunan yang berkelanjutan. Isu diatas adalah topik yang disoroti dalam workshop JiKTI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Workshop tersebut diikuti oleh lebih dari 30 peserta yang berasal dari perguruan tinggi di NTB, juga dari kalangan instansi pemerintah. Workshop kali ini memiliki tema bagaimana mengintegrasikan hasilhasil penelitian dengan kebijakan pembangunan di daerah. Pemateri dalam kegiatan ini adalah Bapak Parta Tanaya, Ph.D yang merupakan anggota tim perumus kebijakan pembangunan daerah yang berlatar belakang peneliti dan akademisi.

5

BaKTINews

Pak Parta lebih banyak menyoroti fenomena pembangunan di daerah yang memang harus selaras dengan penelitian dan kajian ilmiah. Penelitian ada dua macam hasil yang dihasilkan sebagai dasar kebijakan, yaitu invensi dan inovasi. Invensi adalah suatu penelitian yang belum bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Dan inovasilah yang sudah bisa dimanfaatkan. Di tingkat nasional ada yang disebut sistem inovasi nasional, yang diturunkan ke daerah dengan nama sistem inovasi daerah. Kementerian Peternakan memiliki cabang di daerah melalui Dinas Peternakan, sehingga mudah menurunkan program dari pusat ke daerah. Untuk penelitian sendiri, Badan Daerah yang berwenang adalah LITBANG, yang mana di NTB bernama BLHP. Perguruan tinggi menjadi muara karena salah satu tri darma perguruan tinggi adalah penelitian. Harapannya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang sangat tergantung pada inovasi. Era pertumbuhan ekonomi yang kita gantungkan pada SDA telah kita lewati, jauh sebelum penjajahan manusia Indonesia bergantung pada alam. Penelitian muncul untuk menyeimbangkan persoalan tersebut, yang mana meretas temuantemuan terbaru untuk memperbaikinya. Pemateri kedua adalah Bapak Assairul Kabir, M.Si dari Badan Penyuluhan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur. Beliau menekankan penyampaiannya pada bagaimana dampak perubahan iklim berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga dari peternak dan petani. Perlu diketahui bahwa Nusa Tenggara Barat didominasi oleh banyaknya lahan kering dan masyarakatnya yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai peternak. Pemateri menjelaskan pola yang terbentuk di masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim, yaitu pola adaptasi dan pola yang terbentuk oleh sumber daya sosial. Kedua pola tersebut berpengaruh terhadap pendapatan. Dari hasil penelitian disebutkan bahwa pola yang terjadi di masyarakat erat kaitannya dengan pendapatan. Hubungan yang signifikan dan jelas apabila digabungkan, bahwa semua hasil pendapatan peternak adalah dari berbagai sumber. Narasumber terakhir merupakan Dosen Universitas Mataram yang mengangkat pengaruh media terhadap pendidikan anak. Pesatnya perkembangan teknologi informasi menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, namun masyarakat kurang menyadari untuk merespon keresahan tersebut dalam bentuk kebijakan. INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan JiKTI, Anda dapat menghubungi: [email protected]


Foto Rio Abdul Fatah

dikotomi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. Jejaring peneliti Perguruan Tinggi kemudian memiliki peran strategis untuk menemukenali permasalahan pembangunan di daerah yang tentunya lebih dalam dan komprehensif. Patut kiranya mengapresiasi sejumlah inisiatif beberapa Perguruan Tinggi di Kawasan Timur Indonesia dan sumber daya peneliti melalui Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (JiKTI), termasuk kemitraannya yang belum lama ini dilakukan dengan Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat (P2M) IAIN Sultan Amai Gorontalo. Sejumlah peneliti muda di Gorontalo bergerak melalui kesadaran akademiknya untuk mengembangkan kemampuan riset melalui workshop dan pelatihan penyusunan proposal kerja penelitian untuk pengabdian ilmiah. Sebanyak 40 peserta utusan dari sejumlah P e r g u r u a n T i n g g i d i G o ro n t a l o b e r h a s i l merumuskan tema-tema penelitian berbasis kemiskinan di Gorontalo. Harapan dari kegiatan ini adalah bahwa hasil kerja jejaring perguruan tinggi tidak bertepuk sebelah tangan. Karya-karya akademisi yang hendak meretas kemiskinan di daerah sepatutnya menjadi pijakan untuk merumuskan kebijakan pembangunan. Perlu diingat bahwa permasalahan kemiskinan akan mudah dan efektif ditangani dan ditindaklanjuti jika tercipta sebuah harmonisasi yang komprehensif antara pemangku kebijakan pemerintah daerah dan peneliti yang didasarkan atas riset-riset dan hasil kajian ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Sosialisasi batukarinfo.com dan Pelatihan Penulisan Blog Oleh MELYA FINDI ASTUTI

P

engaruh global memberikan beragam dampak terhadap semua aspek, tanpa terkecuali juga di bidang jurnalisme. Internet menjadi bagian te r p e nt i n g d a l a m m e n d u k u n g mu n c u l nya inconventional media sebagai media online. Hal ini membuka peluang besar bagi para jurnalis maupun mereka yang kini juga terkenal sebagai jurnalis warga dalam menyediakan wadah guna menyebarkan informasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia hingga saat ini telah mencapai 82 juta orang. Capaian ini membuat Indonesia berada pada peringkat ke-8 di dunia sebagai negara dengan pengguna internet terbesar. Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir sebagian besar masyarakat kita memiliki kecenderungan untuk memilih media online ketimbang media konvensional (televisi, radio, dan media cetak) dalam memperoleh informasi. BaKTINews

Mendukung perkembangan ini, kini telah banyak portal media online, dimana warga yang bukan jurnalis juga dapat menyebarkan informasi. Situs-situs seperti www.kompasiana.com, www.wordpress.com, www.blogspot.com, dan lain sebagainya menjadi pilihan bagi sebagian besar warga untuk membagikan informasi. BaKTI sebagai sebuah yayasan yang fokus pada pertukaran pengetahuan dan informasi pembangunan di kawasan timur Indonesia, juga memiliki sebuah portal media online, yaitu www.batukarinfo.com. B at u ka r i n fo s e b aga i sa l a h sat u m e d i a pertukaran pengetahuan yang berbasis wiki, memiliki konten yang diupload oleh para penggunanya. Media komunikasi ini juga dapat membantu dalam mempromosikan individu, institusi dan kegiatannya, serta mendorong interaksi untuk membangun koordinasi dan kerjasama di berbagai isu pembangunan. Batukarinfo dapat mendukung komunikasi dan No. 108 Desember 2014 - Januari 2015

6

Yusran Darmawan memberikan pelatihan penulisan blog

Aditya Rakhmat memperkenalkan batukarinfo.com kepada peserta pelatihan blog

Yusran Darmawan menyerahkan hadiah bagi peserta dengan tulisan terbaik

Koordinator RC Edi Latu membuka kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini

Peserta mempresentasikan topik tulisan yang diperoleh setelah kerja kelompok

Peserta mendaftar dan mengunggah artikel di blog batukarinfo

kerjasama antarpelaku pembangunan yang disebabkan keterbatasan media dalam berinteraksi. Sebagai upaya promosi media online ini, BaKTI menyelenggarakan kegiatan sosialisasi batukarinfo kepada para pegiat pembangunan di Kota Kupang, serta pelatihan penulisan blog. Pelatihan penulisan blog ini dirasa memiliki korelasi dan mendukung informasi yang disampaikan terkait dengan penggunaan batukarinfo.com. Rangkaian kegiatan ini meliputi sosialisasi batukarinfo.com, pelatihan menulis blog, training penggunaan batukarinfo.com, serta sesi diskusi. Kegiatan ini dihadiri oleh 21 peserta. Dan hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini, Yusran Darmawan, peraih penghargaan Kompasiana tahun 2013. “Kegiatan menulis dimulai dengan kegiatan

7

BaKTINews

membaca. Untuk menulis kita harus lebih banyak membaca. Tulislah hal-hal kecil barulah menulis untuk hal-hal yang besar dan rumit. Menulis itu proses dan jangan berhenti untuk menulis”, ujar Yusran memotivasi peserta. Dalam sesi training singkat penggunaan portal media batukarinfo.com, peserta diajak langsung untuk mengupload hasil tulisannya melalui akun pribadi yang telah dibuat. Karya tulis mereka dapat dilihat di : http://batukarinfo.com/komunitas/blogs/. Foto: Yayasan BaKTI/Rio Abdul Fatah INFORMASI LEBIH LANJUT

Daftarkan diri Anda sebagai member batukarinfo.com Hubungi kami melalui [email protected] No. 108 Desember 2014 - Januari 2015

Program Mitra - AIPMNH

Agustina Lalu Mengabdikan Diri Demi Mewujudkan Kepedulian Terhadap Kesehatan Ibu dan Anak

A

gustina Lalu, atau biasa dipanggil Mama Simonis, terjun mengelola Posyandu semenjak tahun 1984, sewaktu masih akfif sebagai isteri tentara hingga saat ini. Beliau bekerja membangun Posyandu tanpa kenal lelah hingga kini. Berbekal motto “menjadi cahaya bagi orang lain”, beliau terus menata Posyandu yang dapat memberi manfaat untuk ibu dan anak. Sekalipun beliau berada di lingkungan yang mayoritas muslim, namun beliau dapat diterima menjadi bagian dari komunitas itu serta dipercaya memimpin Posyandu sejak tahun 1984 hingga saat ini. Posyandu Cempaka Putih berada di Jalan Kampung Baru, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu. Rata-rata sasaran Posyandu Cempaka Putih sebagian besar menggantungkan hidup sebagai nelayan. Pelayanan dilakukan pada saat hari buka Posyandu, namun pemantauan dapat berlangsung dimana saja. Posyandu Cempaka Putih merupakan salah satu posyandu yang kesehariannya selalu dipenuhi dengan berbagai kegiatan. Ibu Agustina hampir

Dok. AIPMNH

Oleh CHARLES RUDOLF BRIA

BaKTINews


8

Ibu Agustina tidak pernah mengeluh meskipun sering mengeluarkan dana pribadi untuk menyediakan keperluan Posyandu guna mendukung kegiatan Posyandu. Bahkan hadiah-yang beliau terima dengan menjadi narasumber, semuanya disumbangkan untuk mendukung kegiatan Posyandu dan PAUD.

Motivasi Ibu Agustina dalam Melayani Ibu Agustina Simonis terlibat sampai sejauh ini karena beliau ingin agar kesehatan ibu dan anak semakin membaik. Berdasarkan pengalaman selama mendampingi suaminya sebagai tentara dan Kepala Desa Mbatapuhu di Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur, beliau melihat langsung betapa sulitnya ibu hamil menjangkau fasilitas kesehatan untuk melahirkan. Kondisi geografis yang sulit dengan perekonomian terbatas, mereka akhirnya memilih tenaga dukun untuk melahirkan

Dok. AIPMNH

setiap hari berada di Posyandu untuk menyiapakan maupun melakukan koordinasi dengan para kader terkait kegiatan di Posyandu. Setiap ada kegiatan Posyandu, Ibu Agustina selalu berkoordinasi dengan rekan-rekan kader yang lain. Mereka menyiapkan dengan baik, rencana kerja masingmasing kader. Semua kader harus terlibat dalam pelayanan. Mekanisme kontrol yang dibangun oleh Ibu Agustina adalah pada H- dan H+. Bahkan tak jarang dia sendiri turun langsung melihat kondisi sasaran Posyandu dan mengajak mereka untuk ikut dalam kegiatan Posyandu. Dia menggunakan pendekatan kekeluargaan untuk meningkatkan partisipasi kader dan semua masyarakat di wilayah pelayanan. Permasalahan yang seringkali dihadapi adalah seringnya masyarakat menyembunyikan kehamilan karena malu atau takut terhadap anggapan masyarakat umum. Ibu Agustina tidak akan berdiam diri. Bersama anggota kader yang lain, mereka akan mencari informasi dan memantau keberadaan ibu tersebut dan selanjutnya akan ditangani oleh Ibu Agustina. Hari buka Posyandu tidak mengenal waktu. Posyandu selalu terisi dengan berbagai macam kegiatan. Setiap kegiatan memiliki mekanisme yang disesuaikan dengan distribusi peran dari masingmasing kader. Sehingga ada atau tidaknya Ibu Agustina semua kegiatan tetap berjalan. Saat ini, beliau sudah mempersiapakan salah satu kadernya untuk menggantikannya.

9

BaKTINews


Dok. AIPMNH

Ibu Agustina Lalu (tengah) bersama dua rekan kerjanya di Posyandu Cempaka Putih. Beliau adalah sosok pekerja keras, terampil dan kreatif dan memiliki segudang prestasi selama di Posyandu ini.

di rumah. Ini menjadi hal biasa bagi masyarakat. Anak-anak juga hidup dalam keterbatasan, yang akhirnya mempengaruhi perkembangan mereka. Ditambah lagi dengan pengalamannya sendiri saat hamil dan melahirkan. Betapa sulitnya untuk mengakses fasilitas dan tenaga yang memadai. Pernah beliau menghadapi situasi dimana ia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa dengan kondisi kehamilan seorang warga. Sang suami nampak tidak peduli, kehamilannya beresiko, tidak memiliki dana serta malu melakukan kontrol. Namun, beliau tidak segan datang menolong ibu hamil tersebut menolong, hingga akhirnya melahirkan di Rumah Sakit. Saat ini, semua fasilitas telah tersedia tinggal bagaimana kita menggerakan mereka untuk terlibat di dalamnya. Inilah yang membuat Ibu Agustina tertantang untuk terlibat lebih jauh bahkan sangat serius menggelutinya. Satu hal yang juga membuat kegelisahan Ibu Agustina adalah tentang KB dan ASI Eksklusif. Beliau cukup getol memperjuangkan masalah ini. Beliau mendatangai satu per satu sasaran, memotivasi, dan bahkan terjun langsung memberi contoh. Beliau rajin memperjuangkan kedua isu ini. Tuai Penghargaan dari Pelayanan Posyandu Cempaka Putih baru dirintis semenjak tahun 1990 setelah sang suami pensiun dari keanggotaan Tentara Nasional Indonesia. Namun kondisi saat itu masih sangat jauh dari harapan. Berbekal semangat pantang menyerah, beliau berkeliling dari RT ke RT, mengajak masyarakat untuk terlibat. Posyandu masih berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan dinamakan Posyandu

BaKTINews

Pernah beliau menghadapi situasi dimana ia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa dengan kondisi kehamilan seorang warga. Sang suami nampak tidak peduli, kehamilannya beresiko, tidak memiliki dana serta malu melakukan kontrol.

Berjalan. Namun, hal ini tidak menghalangi kualitas dari pelayanan yang diberikan. Beliau merintis BKB sejak tahun 1995 dan mendapat penghargaan juara I tingkat Kabupaten. Beliau juga meraih beberapa penghargaan di tingkat Kabupaten dan Provinsi. Pada tahun 2011, beliau menjadi motivator Revitalisasi Posyandu di NTT melalui dukungan AIPMNH NTT. Beliau juga merupakan narasumber lokal dalam berbagai event pelatihan Kader Posyandu. Pada tahun 2009 dan 2010, beliau juga berhasil membawa Posyandu Cempaka Putih keluar sebagai Juara I Lomba Posyandu Tingkat Kabupaten dan Provinsi serta mendapat apresiasi dari Presiden RI kala itu, Bapak Susilo Bambang Yudoyono. Ibu Agustina layak menjadi nominator sebagai pegiat KIA karena totalitas dan kesetiaannya mengurus Posyandu dari tahun 1984 sampai dengan detik ini. Dia memiliki kepedulian yang besar terhadap peningkatan kualitas KIA di wilayahnya. Beliau memiliki loyalitas yang tinggi sebagai pejuang KIA. Beliau berjuang untuk mengaktualisasikan diri guna peningkatan kualitas KIA di wilayahnya. Ibu Agustina tidak pernah mengeluh meskipun sering mengeluarkan dana pribadi untuk m e nye d i a k a n ke p e r l u a n Po s ya n d u g u n a mendukung kegiatan Posyandu. Bahkan hadiahyang beliau terima dengan menjadi narasumber, semuanya disumbangkan untuk mendukung kegiatan posyandu dan PAUD. Beliau adalah sosok pekerja keras, terampil dan kreatif dan memiliki segudang prestasi selama di Posyandu Cempaka Putih. Perjuangan panjangnya di Posyandu membuat beliau dihargai oleh orang-


10

orang disekitarnya. Banyak orang menjadikannya sebagai inspirasi dalam perjuangan meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak. Ibu Agustina dan Posyandu Cempaka Putih Ibu Simonis memiliki beberapa mekanisme yang didasarakan pada papan sistem siaga dan papan kontrol kehadiran bayi dan balita yang ada di Posyandu. Dari papan tersebut bisa dilacak informasi nama ibu hamil serta alamatnya. Apabila tidak hadir, maka l e b i h m u d a h u nt u k m e l a k u k a n n p e m a nt au a n l a n gsu n g d i r u m a h . Begitupun dengan bayi dan balita. Ibu Agustina sering melakukan koordinasi dengan Bidan di Kelurahan bersama dengan Pak Lurah, Puskesmas, Dinas Kesehatan, BPM, BPPKB dan Dinas Pendidikan. Ibu Agustina membangun koordinasi terkait dengan sejumlah program di Posyandu. Semisal, beliau berkoordinasi dengan Dinas Pertanian d a n P e r ke b u n a n t e r k a i t d e n ga n pengembangan kebun gizi keluarga. Untuk keberlanjutan Posyandu Cempaka Putih, Ibu Agustina telah bekerja sama dengan CSR PT. Pertamina Cabang Waingapu. Beliau melakukan advokasi ke Pertamina dan mendapat dana CSR sebesar Rp. 80.000.000,-. Dana tersebut digunakan untuk renovasi gedung Posyandu dan pembangunan baru gedung PAUD. Selain itu, beliau juga melakukan advokasi dan mendapat bantuan dana Hibah dari Ibu Lusia Lebu Raya sebesar Rp. 20.000.000,- untuk pembangunan ruang pemeriksaan ibu hamil lengkap dengan peralatan tempat tidur kursi meja. Ibu Agustina berupaya menggerakkan dan mempengaruhi orang lain melalui sistem pencatatan dan pelaporan yang baik, sehingga Posyandu memiliki informasi yang akurat tentang capaian-capaian di Posyandu.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Mentor Community Engagement AIPMNH Kab. Sumba Timur Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Burhanudin ( Lurah Hambala ) melalui HP 081 339 335 890

11

BaKTINews

Apa kata mereka tentang Ibu Agustina Fatmawati (32) Ibu hamil di Posyandu Cempaka Putih Mama Simonis adalah orang yang cukup keras, sering kali kami mendengar suara kerasnya ketika ada yang salah. Tapi kami selalu berusaha untuk memahami karena ini semua untuk kebaikan kami. Mama sudah tua tapi masih tetap memiliki semangat untuk bekerja di Posyandu. Ini menjadi motivasi kami yang masih muda.

Nur Azizah(22) Ibu menyusui dari Posyandu Cempaka Putih Mama orangnya memiliki ambisi yang kuat, kami melihat kalau mama menginginkan sesuatu pasti itu terwujudkan. Ambisi mama menata Posyandu ini dan Kesehatan Ibu dan Anak di wilayah kami lebih baik, beliau kerja serius bahkan hampir tidak mengenal waktu. Mama bisa megunjungi Posyandu ini sehari 3 kali, pagi, siang dan sore hanya untuk melihat keadaan dan kegiatan di Posyandu.

Halimah (33) Masyarakat di sekitar Posyandu Cempaka Putih Kami salut dengan mama, sudah banyak membantu anak-anak kami di sini. Mama bekerja suka rela dari dulu. Mama sangat rajin dan berjuang keras untuk membuat Posyandu ini menjadi baik sehingga lebih banyak orang yang datang ke Posyandu. Semua orang sekarang sadar untuk melahirkan di Posyandu.

Umi Kalsum (60) Rekan kerja, Kader Posyandu Cempaka Putih Kami senang kerja dengan Ibu Simonis. Dia banyak membantu kader-kader terutama membina mereka yang belum paham tentang pengelolaan Posyandu. Dia tegas dan teliti dalam bekerja. Dia sangat peduli dengan ibu hamil, bayi dan balita. Dia perhatian terhadap ibu hamil dan dia sering membantu mereka sampai melahirkan.


Foto Dok. BASICS/Yusuf Ahmad

Program Mitra - BASICS

Basekolah: Penanganan Pendidikan Anak Putus Sekolah Melalui Kerjasama Multipihak Inovasi Pemerintah Kota Bitung, Sulawesi Utara

BaKTINews

Pada tahun 2011, sebuah media lokal Kota Bitung melansir berita bahwa ditemukan 1.830 anak putus sekolah pendidikan dasar di Kota Bitung. Reaksi keraspun kemudian bermunculan dari sejumlah an ota DPRD dan Pemerintah Daerah Kota Bitung. Walikota Bitung memerintahkan jajaran di SKPD terkait untuk mengecek kebenaran data tersebut sekaligus melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan putus sekolah pendidikan dasar di Kota Bitung. Melalui kerjasama multipihak dan dengan dukungan Proyek BASICS, lahirlah Program Basekolah. Program ini merupakan sebuah kerjasama multipihak antara pemerintah daerah, khususnya beberapa SKPD terkait urusan pendidikan dan penanganan kemiskinan, pemerintah kecamatan dan kelurahan, organisasi masyarakat sipil, organisasi profesi pendidikan, kelompok kepemudaan, kelompok perempuan, dan mendapatkan dukungan penuh DPRD Kota Bitung.


12

Masalah dan Tantangan Kota Bitung merupakan salah satu kota di Provinsi Sulawesi Utara dengan segudang penghargaan nasional dan internasional atas berbagai prestasi pembangunan di wilayahnya. Kemajuan kota tersebut ternyata masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah dalam penyelenggaran pendidikan dasar yang notabene menjadi salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Putus sekolah dapat diakibatkan dari faktor sekolah dan faktor di luar sekolah atau lingkungan siswa. Faktor sekolah sangat terkait dengan metode pembelajaran yang dapat berkontribusi mendorong siswa termotivasi untuk bersekolah. Sedangkan faktor di luar sekolah atau lingkungan, sangat banyak variabel yang mempengaruhi, seperti tekanan ekonomi rumah tangga yang mendorong anak untuk bekerja, pergaulan lingkungan yang mempengaruhi, serta motivasi siswa itu sendiri. Dalam rangka penanganan pendidikan anak putus sekolah di Kota

13

BaKTINews

Bitung dan penuntasan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun, Pemerintah Kota Bitung bersama pihak-pihak terkait mencanangkan Program Basekolah. Langkah-Langkah Pelaksanaan Dengan dukungan Proyek BASICS melalui mekanisme BASICS Responsive Initiative, Pemerintah Kota Bitung melakukan beberapa inisiatif untuk menangani permasalahan anak putus sekolah dengan beberapa langkah: Pertama, Pembentukan Kebijakan Daerah. Satu l a n g k a h s t rat e g i s ya n g d i l a k u k a n d a l a m penanganan anak putus sekolah adalah membangun komitmen pemerintah daerah dan p i h a k- p i h a k te r ka i t u nt u k b e rsa m a - sa m a menanganinya. Upaya tersebut di lakukan dengan cara pembentukan Peraturan Walikota tentang Pedoman Umum Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah dan Surat Kepala Dinas


Foto Dok. BASICS

Dengan dukungan Proyek BASICS melalui mekanisme BASICS Responsive Initiative, Pemerintah Kota Bitung melakukan beberapa inisiatif untuk menangani permasalahan anak putus sekolah

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Bitung untuk teknis pelaksanaannya. Langkah ini mutlak dilakukan jika akan mendorong gerakan yang lebih masif dan didukung oleh komponen masyarakat secara lebih luas. Kedua, Pembentukan Tim Kerja Daerah. Dalam inovasi yang dikembangkan, Tim Kerja Pendidikan te rd i r i d a r i d u a b e nt u k , ya i t u T P P K ( T i m Pengembangan Pendidikan Kecamatan) dan BKR (Bina Keluarga Remaja). Kedua tim tersebut saling terkait dan memiliki tujuan yang sama, yaitu mengurangi anak putus sekolah. TPPK bekerja dengan melibatkan para pihak pada tingkat kecamatan sementara BKR pada lingkup kelurahan. TPPK dibentuk melalui SK Kepala Dinas dimana didalamnya terdiri dari unsur-unsur, seperti UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pendidikan, pengawas sekolah, kepala sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, pers dan pengusaha. Tugas utama tim ini adalah mendukung pemerintah daerah dalam

BaKTINews

pengembangan pendidikan, salah satunya adalah penanganan anak putus sekolah. Penanganan langsung kepada keluarga yang memiliki anak putus sekolah dikelola oleh BKR (Bina Keluarga Remaja). Tim ini terdiri dari kader-kader remaja serta didukung oleh lurah, kepala lingkungan dan ketua rukun tetangga. Tugas utama tim ini adalah memberikan konsultasi dan pembinaan pada anak putus sekolah dan orangtuanya, utamanya terfokus pada masalah mental sosial yang menjadi penyebab utama putus sekolah. Melalui dukungan BASICS Responsive Initiative, Dikpora dan BKKPD membentuk dan mengembangkan BKR pada kelurahan-kelurahan kantong anak putus sekolah. Secara formalistik TPPK sudah menjadi satu bagian dari gerakan pemerintah daerah dalam penanganan anak putus sekolah. Secara institusi, organisasi ini tentu akan menjadi organisasi yang diharapkan mapan dan profesional. Ketiga, Penguatan Peran Sekolah. Peran sekolah yang menjadi fokus perhatian melalui dukungan BRI adalah: pendataan, penyelenggaraan kurikulum pendidikan dan manajemen berbasis sekolah. Pendataan yang dilakukan bukan semata pendataan rutin yang dilakukan sekolah, tapi fokus pada anak putus sekolah dan penyebabnya. Proses ini dimandatkan pada TPPK dan sekolah. Proses penangannya dapat menjadi bagian rencana kerja TPPK maupun sekolah. Sementara itu, penguatan sekolah secara khusus juga dilakukan pada sisi kurikulum dan manajemen. Pelatihan dan pertemuan bagi kepala sekolah, guru dan juga komite sekolah guru dalam memahami, menyusun dan menerapakan MBS dan KTSP menjadi perhatian yang didukung. Dua hal tersebut merupakan bagian dari indikator SPM Pendidikan Dasar. Kemajuan atas manajemen dan kurikulum tersebut diyakini akan berkontribusi menekan potensi anak putus sekolah dan menjadi daya tarik bagi anak putus sekolah untuk kembali ke sekolah. Dampak dan Perubahan Sejumlah dampak dan perubahan yang dihasilkan oleh keberadaan Program Basekolah di Kota Bitung adalah sebagai berikut. Pertama, Terbitnya Kebijakan Daerah. Kebijakan terkait dengan pengentasan anak putus sekolah di Kota Bitung adalah Peraturan Walikota


14

Foto Dok. BASICS

Peningkatan kapasitas sekolah terkait dengan penerapan KTSP, MBS dan pendataan didukung oleh BRI selama periode tahun 2011-2012. Hampir seluruh sekolah tingkat pendidikan dasar terlibat dalam peningkatan kapasitas tersebut. Bitung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah. Dalam peraturan walikota tersebut memuat upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam pendataan anak putus sekolah, tim kerja yang menangani anak putus sekolah di tingkat kecamatan dan kelurahan, tahapan-tahapan yang disarankan untuk dilakukan serta sumber pendanaan utama yang mendukung (APBD dan APBN). Selain itu, Kepala Dinas Dikpora Kota Bitung juga menuangkan kebijakannya terkait dengan Tim TPPK dan kebijakan terkait petunjuk teknis bantuan siswa anak putus sekolah. Kebijakan tersebut dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bitung tentang pembentukan Tim Pengembangan Pendidikan Kecamatan (TPPK) Kota Bitung, periode Tahun 2012-2015 bagi seluruh kecamatan di Kota Bitung. Kedua, Peningkatan Kapasitas Sekolah. Peningkatan kapasitas sekolah terkait dengan penerapan KTSP, MBS dan pendataan didukung oleh BRI selama periode tahun 2011-2012. Hampir seluruh sekolah tingkat pendidikan dasar terlibat dalam peningkatan kapasitas tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa upaya dengan melakukan pendekatan secara langsung dalam meningkatkan pemahaman langsung dan berupaya konsisten

15

BaKTINews

menerapkan KTSP dan MBS berkontribusi mencapai target nasional indikator SPM pendidikan dasar sebelum tahun 2014. Ketiga, Peningkatan Alokasi Anggaran. Komitmen pemerintah daerah dapat dilihat dari pernyataan, kebijakan dan alokasi anggaran yang dibuat. Pernyataan DPRD d a n Wa l i k o t a u n t u k menekan anak putus sekolah menjadi satu pernyataan yang mendorong gerakan moral di Kota Bitung, hal ini diperkuat dengan kebijakan melalui peraturan walikota. Peraturan Walikota B i t u n g m e n g i kat b e r baga i i n st a n s i u nt u k mendukungnya. Salah satu implikasinya adalah komitmen pendanaan. Meskipun setiap tahun dana pendidikan Kota Bitung cukup tinggi, namun tidak secara khusus menangani persoalan anak putus sekolah. Misalnya, pada APBD Tahun 2012, alokasi dana untuk sektor pendidikan dianggarkan 28,84% dari total APBD namun tidak ada alokasi anggaran untuk menangani anak putus sekolah. Kemajuannya pada APBD tahun 2013 telah dilokasikan dana khusus untuk penanganan anak putus sekolah sebesar Rp 980.000.000,-. Total dana tersebut khusus diarahkan untuk penanganan anak putus sekolah, termasuk untuk mendukung TPPK dan beasiswa anak putus sekolah dari keluarga miskin yang kembali ke sekolah. Pembelajaran Penanganan anak putus sekolah tidak bisa semata-mata ditangani oleh sekolah dan Dinas Pendidikan. Pendekatan persuasif dan kekeluargaan langsung pada keluarga anak putus sekolah jauh lebih efektif. Peran pemerintah daerah dalam memperkuat otonomi sekolah terkait pendataan anak putus sekolah, kurikulum dan manajemen berbasis sekolah sangat berkontribusi langsung pada upaya percepatan pencapaian SPM dan MDGs. Organisasi masyarakat sipil yang fokus pada bidang pendidikan dan memiliki tata kelola organisasi yang baik merupakan elemen penting dalam mendukung pemerintah daerah dalam menekan angka putus sekolah. INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk informasi lebih lengkap tentang inovasi ini, Anda dapat menghubungi Dinas Dikpora Kota Bitung, Jl. Sam Ratulangi No. 45, Kota Bitung 95511. Telp. 0438-21882


Percepatan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Oleh E. FONATABA

P

embangunan nasional pada masih dirasa bersifat umum dan menggunakan pendekatan sektoral, kurang memperhatikan kewilayahan sehingga program dan pengalokasian anggaran tidak mempertimbangkan karakteristik yang dimiliki daerah. Kebijakan ini menimbulkan perbedaan tingkat kemajuan dan kesenjangan antar daerah yang mengakibatkan adanya ketimpangan sosial ekonomi dalam wilayah NKRI. Perbedaan tingkat kemajuan dan kesenjangan antar daerah memerlukan percepatan pembangunan. Percepatan pembangunan yang dimaksud adalah kesesuaian program dengan karakteristik dan kebutuhan daerah serta ketersediaan anggaran sehingga pembangunan dapat terjamin. Itu berarti ada percepatan pembangunan bahkan dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus, yang telah memberikan kewenangan dan pendanaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara lebih leluasa. Foto Cliff Marlessy

BaKTINews


16

Kabupaten Kepulauan Raja Ampat, Biak Numfor, Supiori dan Yapen, pada umumnya mengalami hambatan dalam pembangunan karena kondisi alam yang 80% berada pada tingkat kemiringan yang tinggi dan memiliki kawasan hutan lindung sehingga menyulitkan untuk pengembangan komoditas berbasis hortikultura. Dengan demikian pembangunan harus dikembangkan ke laut dan perikanan, yaitu perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengelolaan perikanan, industri bioteknologi kelautan, ESDM, pariwisata bahari, perhubungan laut, sumber daya wilayah pulaupulau kecil, garam, industri dan jasa maritim, dan sumber daya non-konvensional (energi yang dapat diperbaharui). Potensi total nilai ekonomi dari ke-11 sektor kelautan itu mencapai sekitar 1,2 triliun dolar AS per tahun atau 7,5 kali lipat APBN 2014 dan 1,2 nilai PDB Indonesia saat ini dengan potensi lapangan kerja untuk lebih dari 50 juta orang. Semua kekayaan yang ada di bumi dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pemahaman akan keterbatasan yang ada b e r k a i t a n d e n g a n fa k t o r p e m i m p i n d a n kepemimpinan sangat menentukan. Hal ini sejalan dengan kewenangan yang diberikan oleh negara bahwa kepala daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur manusia dan alam serta keuangan

17

BaKTINews

Banyak program yang telah dibuat tidak berdampak karena dalam perencanaannya tidak memanfaatkan peta wilayah sebagai acuan sehingga program tidak tepat sasaran dan kurang bermanfaat bagi masyarakat. n e ga ra ya n g b e rad a d i w i l aya h nya u nt u k mendatangkan kesejahteraan. Pembangunan untuk mengubah taraf hidup masyarakat mutlak dilaksanakan dan membutuhkan keputusan yang tepat jika sewaktuwaktu terjadi perubahan. Faktor kepemimpinan dan pemimpin merupakan unsur terpenting sebagai penyelenggara pemerintahan agar berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Hal ini penting sebab apabila pemerintah daerah mampu memotivasi dan membina berbagai potensi masyarakat akan menjadi bukti keberhasilan pelaksanaan perubahan yang telah diputuskan.


Beberapa kendala yang dihadapi dalam mewujudkan kondisi ini adalah dimana nelayan masih menggunakan cara tradisional untuk menangkap ikan. Cara ini dirasa kurang efisien mengingat minimnya pengetahuan mereka secara teknologi. Hasil tangkapan pun hampir tidak dapat dipasarkan ke ibukota kabupaten karena kesulitan transportasi. Hal ini membuat masyarakat kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan lebih. Partisipasi masyarakat terhadap rencana perubahan dari Pemda masih minim. Hal ini dikarenakan pegawai Satuan Kerja Perangkat Dearah (SKPD) belum sepenuhnya memahami kesulitan yang dihadapi masyarakat sehingga program yang dilakukan tidak maksimal. Banyak program yang telah dibuat tidak berdampak karena dalam perencanaannya tidak memanfaatkan peta wilayah sebagai acuan sehingga program tidak tepat sasaran dan kurang bermanfaat bagi masyarakat. Semangat kerja, sikap saling menghormati dan menghargai mengalami penurunan karena budaya atau adat semakin dianggap tidak relevan lagi bagi masyarakat sehubungan dengan perubahan. Disisi

lain potensi parawisata bahari belum dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya promosi dan informasi kepada dunia luar. Hal ini berimbas pada pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah-langkah dan Inovasi Nelayan perlu dibimbing dan didampingi oleh penyuluh untuk memperoleh pengetahuan tentang teknologi, cara tangkap dan cara membudidayakan i k a n y a n g l e b i h b a i k . P e re n c a n a a n d a n pembangunan konektivitas wilayah melalui transportasi jalan, pelabuhan udara, dermaga sungai dan laut perlu mendapat perhatian khusus untuk memperlancar pemasaran hasil tangkap. Secara periodik SKPD mengadakan pertemuan, memberikan pemahaman tentang kehidupan yang baik melalui motivasi dan dorongan moril yang pada akhirnya terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan programprogram pembangunan pemerintah daerah. Melatih dan membiasakan setiap pegawai untuk bekerja berdasarkan peta wilayah, agar setiap perencanaan program yang dilaksanakan


BaKTINews


18

Kondisi yang diharapkan Pemimpin harus mempunyai kemampuan - Merencanakan program dan kegiatan yang tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna, dan bermanfaat bagi masyarakat - Mengarahkan, membimbing, menuntun, mengendalikan, dan mengevaluasi - Menjadi panutan dan cermin bagi yang dipimpin - Lebih banyak waktu berada bersama masyarakat

Kondisi ekonomi - Kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan terpenuhi - Kemampuan memasarkan hasil produksi - Kampung serta distrik telah terhubungkan sehingga mempermudah kelancaran arus barang, jasa, dan manusia serta pelayanan pemerintahan

dimulai dengan pengenalan wilayah untuk mengetahui potensi yang dimiliki dan pola hidup masyarakat. Selain itu, penting terselenggaranya festival budaya untuk menampilkan karya seni dan budaya dari daerah tersebut. Pemanfaatan teknologi dan sosial media untuk membantu promosi dan penyebaran informasi kepada dunia luar tentang potensi pariwisata bahari dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penutup Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan harus ada kesiapan masyarakat dan pemerintah daerah menyambut

Masyarakat harus - Mempunyai kemajuan untuk berubah dan maju - Memiliki integritas dan jati diri, Bekerja keras dan fokus - Mengikuti arahan, bimbingan dan tuntunan dari pemimpin demi suksesnya program

perubahan yang terjadi, terutama melalui teknologi (technopark). Teknologi penting untuk mendorong pendapatan ekonomi masyarakat di sektor penangkapan dan budidaya yang selama ini ditekuni dengan cara-cara yang masih tradisional. Mengingat cara ini lebih banyak menghabiskan waktu dan tenaga dan memberikan penghasilan yang kecil. Sehingga dengan beralih kepada teknologi, maka waktu dan tenaga yang digunakan lebih sedikit dan menghasilkan pendapatan yang lebih besar. INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Wakil Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B)

Foto Cliff Marlessy

19

BaKTINews


Program Mitra

Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) Pemerintah Australia melalui program Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan akses terhadap layanan dasar di sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur khususnya di Kawasan Timur Indonesia. Hal ini dilakukan dengan memperkuat pemerintahan guna meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi program. Berikut adalah update kegiatan AIPD dibeberapa wilayah di Kawasan Timur Indonesia.

Foto Dok. AIPD

BaKTINews


20

Peningkatan Mutu Pelayanan Umum Melalui Penanganan Keluhan Masyarakat Partisipatif di Jawa Timur

Oleh Esti Rayahu Civil Society Officer AIPD untuk Jawa Timur

P

endekatan partisipatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat mulai mendapat banyak perhatian. Pada akhir bulan Juni 2014, ada 85 kabupaten di Indonesia yang telah berhasil mengimplementasikan pendekatan ini melalui 523 penyedia layanan yang ada. Di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi NTB, metode ini telah memberikan kontribusi pada alokasi sumber daya dan penyediaan layanan publik yang lebih baik. Sementara di Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Malang, Trenggalek, Situbondo dan Sampang memulai program percontohan pada bulan April 2014 lalu. Program ini dilakukan pada dua sektor strategis, yaitu kesehatan dan pendidikan dengan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Australia melalui program A u s t r a l i a I n d o n e s i a P a r t n e r s h i p fo r Decentralisation (AIPD). Sebagai bagian dari dukungan tersebut, selama triwulan ketiga tahun 2014, AIPD telah melakukan survei jajak pendapat tentang mutu pelayanan yang diberikan oleh 16 penyedia layanan. Adapun jumlah respondennya mencapai 24.263 yang merupakan anggota

Workshop penyusunan instrumen untuk manajemen keluhan masyarakat

Dok. AIPD

21

BaKTINews


masyarakat. Analisis dari suvei ini menunjukkan tipologi 211 keluhan tertinggi berkaitan dengan penyampaian layanan. Hasil survei ini kemudian disampaikan kepada pihak penyedia layanan. Menanggapi hasil survei tersebut, para penyedia layanan menyampaikan komitmennya, baik secara lisan maupun tertulis, untuk ditindaklanjuti. Ada sekitar 158 hal yang akan langsung ditindaklanjuti dengan peningkatan kualitas, dan ada pula 152 hal yang masuk dalam pertimbangan untuk dianggarkan pada tahun anggaran 2015. Sejumlah tindakan kemudian ditetapkan dengan memberikan prioritas utama pada hak-hal seperti

Keterbukaan Pengelolaan Keuangan Publik di Papua Oleh Hilda Eveline Results & Knowledge Officer AIPD

perbaikan dan penggantian pintu kamar kecil yang rusak di sekolah-sekolah hingga meningkatkan bandwidth internet dalam rangka meningkatkan konektifitas internet. Ketua DPRD Kabupaten Madiun saat menghadiri lokakarya pemangku kepentingan di Jawa Timur berjanji akan berkonsultasi dengan Bupati Madiun tentang pengajuan estimasi anggaran kepada DPRD dalam rangka meningkatkan skala implementasi dari pendekatan ini. Beliau berharap, dengan begitu kualitas layanan di rumah sakit milik pemerintah kabupaten akan meningkat secara signifikan.

P

emerintah Provinsi Papua telah mengalami kemajuan yang pesat dalam penyediaan akses informasi terkait pengelolaan keuangan publik bagi masyarakatnya. Ini adalah bagian dari upaya pemerintah setempat untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka di tahun 2014. Beberapa waktu lalu, keberadaan Komisi Informasi telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi. Komisi ini diberi kewajiban untuk mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 tahun 2008. Perangkat aturan yang menjadi panduan untuk layanan informasi juga telah ditetapkan. Pada bulan Agustus 2014, Gubernur Papua meluncurkan Gerakan Keterbukaan Informasi Publik yang

Dok. AIPD

BaKTINews


22

nantinya dilaksanakan oleh semua unit teknis pemerintah daerah di Provinsi Papua. Serangkaian acara sosialisasi dan advokasi diselenggarakan dengan sasaran masyarakat dan pejabat pemerintah yang mempromosikan prakarsa ini melalui iklan di media cetak dan televisi serta talk-show radio. Di bawah kepemimpinan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Benyamin Arisoy, SE, M.Si, kini BPKAD memastikan bahwa informasi berkaitan dengan keuangan publik tersedia di laman websitenya di http://bpkad.papua.go.id/. Situs ini menyediakan informasi yang terperinci tentang APBD Papua dari tahun 2008 hingga 2013, dan dana Otonomi Khusus

serta alokasinya dari tahun 2002 hingga 2013. Situs ini juga menyediakan tautan ke Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang akan diperbaharui dalam waktu dekat. Pemerintah Australia melalui program Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) berkolaborasi dengan PATTIRO dan KEUDA Universitas Cendrawasih mendukung Provinsi Papua dengan memberikan masukan-masukan dan dukungan teknis serta memfasilitasi pembentukan Komisi Informasi, penyiapan peraturan untuk pengelolaan dana Otonomi Khusus dan pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan dan aset BPKAD.

Dukungan Bagi Standar Pelayanan Minimal di Nusa Tenggara Timur

pelaksanaan teknis tingkat kabupaten dan pemahaman para pejabat setempat terhadap Pergub tersebut masih perlu ditingkatkan. Mengingat SPM merupakan prasyarat bagi pemerintah daerah untuk mencapai anggaran yang berbasis kinerja, maka pengembangan dan pelaksanaan SPM harus diintegrasikan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Perlu adanya pengembangan dalam hal profil database SPM, pengganggaran SPM, serta berbagai kegiatan dan program lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan SPM. Kegiatan yang didukung oleh Pemerintah Australia melalui program Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) ini, diadakan untuk memperkuat komitmen dari para Kepala SKPD di tingkat kabupaten/kota dan provinsi pada acara yang didukung oleh AIPD. Tujuan acara ini adalah untuk mensosialisasikan informasi kepada para pimpinan SKPD (yang berperan sebagai pemangku SPM) dan untuk mengevaluasi implementasi SPM di Provinsi NTT selama periode 2013. Hingga saat ini, sejumlah pemerintah daerah masih belum menyerahkan laporan semester pertamanya. Berdasarkan pengalaman saat memberikan dukungan untuk pelaksanaan SPM di daerah sasaran, komitmen dari para Kepala SKPD dalam mematuhi peraturan daerah yang berkaitan dengan SPM memang masih cukup rendah. Pihak AIPD sendiri telah memberikan dukungan bagi percepatan penyelesaian profil SPM, pengembangan laporan semester awal untuk tahun 2013, serta indakator dan penetapan biaya SPM. Namun hingga bulan Juni 2013 laporan tersebut belum di setorkan ke Departemen Dalam Negeri. Kondisi ini diperberat dengan kurangnya pemahaman para anggota staf Pemerintah

Oleh Eripto Marviandi Public Finance Officer AIPD untuk Nusa Ten ara Timur

P

emerintah pusat telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam p e nye l e n g ga ra a n l aya n a n d a sa r. I n i dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan dan mempertahankan kinerja layanan publik di setiap tingkatan pemerintahan. SPM memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya proses perencanaan dan penetapan prioritas pemerintah daerah yang lebih efektif dan efisien. SPM juga merupakan perangkat kebijakan yang memperkuat t at a ke l o l a p e m e r i nt a h a n , a k u nt a b i l i t a s , transparansi dan penyediaan pelayanan yang adil. Standar penyelenggaraan pelayanan pada berbagai sektor terkait, berada pada tahapan pengembangan yang berbeda-beda, dimana bidang pendidikan dan kesehatan berada pada tahap kesiapan yang tertinggi. Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2005 tentang Panduan untuk Pengembangan dan Pelaksanaan SPM, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerbitkan sejumlah Peraturan Gubernur tentang pelaksanaan SPM. Hanya saja, kepatuhan instansi unit

23

BaKTINews


Foto Dok. AIPD

Kabupaten dan Provinsi tentang SPM. Tidak mengherankan bahwa ketika sosialisasi diselenggarakan, banyak staf dan pejabat yang belum mengetahui tentang apa yang disebut SPM serta kewajiban pemerintah daerah untuk

melaksanakan SPM. Meskipun telah diberlakukan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 65 tahun 2005, SPM belum dilembagakan dalam semua ranah urusan pemerintah daerah.

Kolaborasi AIPD dan AIPEID

bantuan pendekatan sistemis dalam rangka memastikan prakarsa kesehatan hewan direncanakan, dianggarkan dan dilaksanakan dengan baik. Paket pelatihan dengan durasi tiga hari ini terdiri dari berbagai bahan referensi, teori dan literatur yang berkaitan dengan modul dan topik pelatihan. Tim TSF memberikan masukan pada proses pengembangan kurikulum dan modul pelatihan, semisal perlunya untuk menyertakan unsur partisipatif dalam konteks pelaksanaan dengan melibatkan kelompok peternak dan DPRD. Pentingnya menyertakan faktor kebijakan pemerintah setempat dalam proses penulisan dokumen juga menjadi masukan yang diberikan TSF. TSF mengusulkan agar AIPEID menggunakan sejumlah studi kasus di bidang peternakan, baik yang menyangkut kebijakan ataupun implementasinya, di semua tingkat pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang situasi dan kondisi yang ada sekarang.

Oleh Shintya Sekarsari Facility Executive Officer untuk Technical Support Facility AIPD

T

im Kemitraan Australia-Indonesia untuk Penyakit Hewan Menular (AustraliaIndonesia Partnership for Emerging Infectious Diseases/AIPEID) pada awal September 2014 lalu menghubungi Sarana Dukungan Teknis (TSF) Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) untuk meminta bantuan dalam mengevaluasi Paket Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Hewan. Paket ini dikembangkan setelah adanya permintaan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dinas-dinas tersebut mengalami kesulitan dalam menafsirkan proposal pelayanan ke s e h at a n h e wa n ke d a l a m n o m e n k l at u r perencanaan dan penganggaran pemerintah. Paket Bimtek AIPEID ini bertujuan untuk memberikan BaKTINews


Untuk informasi lebih lengkap tentang program AIPD dapat dilihat di http://aipd.or.id No. 108 Desember 2014 - Januari 2015

24

Policy Brief JiKTI

Perempuan, Kemiskinan, dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan BAGIAN I Oleh Dr. AGUSSALIM

25

BaKTINews


Urgensi dan Konteks Kemiskinan merupakan salah satu isu utama pembangunan dalam satu dekade terakhir. Berbagai lembaga terlibat secara intens untuk mengatasi masalah ini. Sejumlah program diimplementasikan untuk membantu penduduk miskin terentaskan dari jeratan kemiskinan. Meskipun bentuk intervensi tersebut telah menunjukkan kemajuan, namun belum menunjukkan hasil yang signifikan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini sebanyak 28,59 juta jiwa atau sekitar 11,66 persen dari total penduduk (2012). Dibanding 10 tahun yang lalu, angka tersebut menurun sekitar 22,94 persen. Saat itu (2001), angka kemiskinan mencapai 37,10 juta jiwa atau sekitar 18,41 persen dari total penduduk. Dari jumlah penduduk miskin saat ini, hampir dua per tiga (63,25%) bermukim di perdesaan.

Foto Yayasan BaKTI/Mila Swhaiko

BaKTINews

Publikasi Bank Dunia juga menyajikan informasi menarik bahwa kebanyakan penduduk Indonesia rentan terhadap kemiskinan. Dimana hampir 40% dari penduduk atau lebih dari 110 juta penduduk Indonesia hidup hanya sedikit di atas garis kemiskinan nasional dan mempunyai pendapatan kurang dari US$2 per hari. Dalam satu dekade terakhir, Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menekan angka kemiskinan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) m e r u p a ka n sa l a h sat u w u j u d kes e r i u sa n pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan. Program ini bertumpu pada masyarakat dan diharapkan dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM-MP mencakup beberapa program, salah satunya adalah pemberian dana bergulir khusus bagi kaum perempuan berupa Simpan Pinjam u nt u k Ke l o m p o k Pe re m p u a n ( S P P ) . Pad a prinsipnya, PNPM-MP-SPP merupakan upaya pemerintah untuk membantu memberdayakan masyarakat, khususnya kaum perempuan. Tujuan utama program ini adalah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara nasional melalui pemberian dana bergulir untuk pengembangan kegiatan usaha produktif guna meningkatkan taraf hidup kaum perempuan. Program ini juga dapat dianggap sebagai tindakan khusus yang dilakukan pemerintah sebagai alternatif solusi untuk meningkatkan taraf hidup perempuan dengan memberikan fasilitas pinjaman yang mudah dan tanpa agunan. Program ini lahir dari sebuah kesadaran bahwa salah satu masalah serius yang dihadapi masyarakat perdesaan adalah terbatasnya permodalan dan rendahnya akses masyarakat miskin terhadap lembaga keuangan. Akibatnya, mereka sangat sulit untuk terentaskan dari kemiskinan. Meskipun pemberian kredit mikro bukan satu-satunya instrumen untuk mengangkat taraf hidup mereka ke level yang lebih baik, namun cara ini dipandang sebagai salah satu solusi. Solusi semacam ini, di banyak tempat, terbukti cukup berhasil memperbaiki kehidupan masyarakat miskin. Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar merupakan wilayah dengan jumlah penduduk miskin yang relatif tinggi dan karena itu menjadi salah satu wilayah sasaran pelaksanaan PNPM-MPSPP. Pada tahun 2013, jumlah rumah tangga miskin (RTM) mencapai 865 KK atau sekitar 29,60% dari total KK yang berjumlah 2.922. Meskipun telah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun hal ini masih dinilai belum sesuai dengan yang diharapkan. Setidaknya


26

PNPM-MP-SPP merupakan upaya pemerintah untuk membantu memberdayakan masyarakat, khususnya kaum perempuan. Tujuan utama program ini adalah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara nasional melalui pemberian dana bergulir untuk pengembangan kegiatan usaha produktif guna meningkatkan taraf hidup kaum perempuan. belum sebanding dengan jumlah dana yang telah dikucurkan melalui PNPM-MP-SPP. Kecamatan Sanrobone terbentuk pada tahun 2 0 0 7, h a s i l p e m e k a r a n d a r i K e c a m a t a n Mappakasunggu. Kecamatan ini terdiri atas enam desa, yaitu Desa Banyuanyara, Desa Paddinging, Desa Sanrobone, Desa Laguruda, Desa Ujung Baji dan Desa Tonasa. Jumlah penduduk di wilayah ini sebesar 13.410 jiwa (Desember 2011), yang terdiri atas 6.294 jiwa laki-laki dan 7.116 jiwa perempuan. Jumlah rumah tangga sebanyak 2.922 RT dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 457 jiwa/km². Mayoritas penduduk adalah etnis Makassar. Sebagian besar penduduk Kecamatan Sanrobone mempunyai mata pencaharian di sektor pertanian, yaitu sebagai petani padi dan jagung kuning. Disamping itu, Kecamatan Sanrobone juga merupakan wilayah pesisir yang memiliki potensi pertambakan dan kelautan, sehingga sebagian penduduknya juga memiliki mata pencaharian sebagai petani tambak, rumput laut, dan nelayan tangkap. Untuk kegiatan usaha tani petani di sawah, yaitu menanam jagung dan padi, disamping dikerjakan oleh tenaga laki-laki juga melibatkan tenaga perempuan dengan persentase keterlibatannya, yaitu tenaga laki-laki 60 persen dan perempuan 40 persen. Sedangkan pekerjaan membudidayakan atau memelihara rumput laut lebih banyak dikerjakan oleh tenaga perempuan sementara laki-lakinya bekerja sebagai nelayan. Kehadiran PNPM-MP-SPP yang bertujuan untuk mendorong pelembagaan sistem keuangan mikro di wilayah perdesaan, pada awalnya memberi harapan

27

BaKTINews

pada semua pihak, khususnya masyarakat miskin. Namun, ketika implementasi PNPM-MP-SPP hanya menyangkut soal bagaimana masyarakat miskin diberi pinjaman modal usaha dan diajarkan cara berutang dengan baik dan benar, maka harapan untuk keluar dari kompleksitas masalah kemiskinan tampaknya sangat sulit untuk diwujudkan. Pada praktiknya, tujuan luhur program diterjemahkan oleh sebagian besar fasilitator secara pragmatis dan dipandang teknis belaka. Ada kesan kuat bahwa cara pandang yang berkembang di kalangan fasilitator adalah semakin banyak rumah tangga miskin yang diberi pinjaman akan semakin banyak penduduk miskin yang mampu dientaskan. Metode Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar, dengan objek penelitian adalah Program PNPM-MP-SPP yang diimplementasikan di sejumlah desa di Kecamatan Sanrobone. Kecamatan Sanrobone dipilih sebagai objek penelitian, mengingat wilayah ini memiliki jumlah rumah tangga miskin yang relatif besar, p e n d u d u k ny a m e m i l i k i k e r a g a m a n m a t a pencaharian, dan wilayahnya secara geografis memanjang dari dataran rendah hingga wilayah pesisir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengembangkan serangkaian wawa n c a ra d e n ga n i n fo r m a n k u n c i ya n g berlangsung pada bulan November 2012. Selain itu juga dikembangkan studi dokumentasi/literatur yang terkait dengan pelaksanaan PNPM-MP-SPP, terutama kajian-kajian regulasi, kebijakan pemerintah dan pihak terkait yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan kaum perempuan di Kecamatan Sanrobone. Dalam penelitian ini, informan ditentukan secara purposive sampling sesuai dengan tujuan penelitian. Informan dimaksud dipilih dari orangorang yang dianggap memiliki pemahaman yang memadai, baik mengenai PNPM-MP-SPP maupun dimensi-dimensi yang diamati dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, informan kunci dalam penelitian ini adalah kaum perempuan sebanyak 10 orang, fasilitator kecamatan sebanyak 2 orang, fasilitator kabupaten sebanyak 2 orang, dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebanyak 3 orang. Kaum perempuan dipilih sebagai target group mengingat besarnya jumlah perempuan di daerah ini yang tidak bekerja dan berstatus keluarga miskin. Sebagian besar perempuan yang bergabung dalam kelompok PNPM-MP-SPP berstatus sebagai ibu rumah tangga. Sejak 2008/2009, ratusan kaum perempuan di Kecamatan Sanrobone telah menjadi anggota kelompok PNPM-MP-SPP. Fasilitator kecamatan, fasilitator kabupaten, dan UPK dipilih


menjadi informan dengan alasan bahwa fasilitator dan UPK adalah bagian dari implementor kebijakan yang berperan penting dalam merencanakan dan mengawal setiap kegiatan PNPM-MP-SPP di Kecamatan Sanrobone. Akses Perempuan Terhadap PNPM-MP-SPP Secara umum, penerima manfaat dari PNPMMP-SPP telah mampu meningkatkan kegiatan usahanya. Beberapa penerima manfaat mengaku mengalami perbaikan penghasilan setelah memperoleh bantuan dana bergulir dari PNPM-MPSPP. Nuredah misalnya, seorang petani rumput laut, mengaku penghasilannya meningkat karena sumber penghasilannya tidak lagi semata-mata berasal dari kegiatan budidaya rumput laut, tetapi juga berasal dari kegiatan usaha jual-beli rumput laut yang permodalannya bersumber dari bantuan dana bergulir PNPM-MP-SPP. Meski demikian, tidak sedikit perempuan yang mengeluhkan PNPM-MP-SPP. Mereka mengaku mengalami kendala untuk mengakses program te rs e b ut , ka re n a p ro g ra m te rs e b ut h a nya diperuntukkan bagi mereka yang telah memiliki kegiatan usaha. Mereka yang berstatus ibu rumah tangga tampaknya tidak mampu dijangkau oleh program ini. Bahkan bantuan dana bergulir, sebagaimana dikemukakan oleh Rahmalika, bendahara UPK, hanya diperuntukkan bagi perempuan yang sudah memiliki usaha yang telah berjalan minimal satu tahun. Syarat ini tampaknya diberlakukan untuk memastikan terjadinya perguliran dana dan menjaga keberlangsungan program dalam jangka panjang. Pemilihan kelompok yang lebih selektif dan penggunaan skala prioritas terpaksa diberlakukan untuk menghindari terjadinya kredit macet seperti yang terjadi pada program P2KP di masa lalu. Padahal, sebagaimana diakui oleh Suryadarma, fasiltator kabupaten, terkadang ada beberapa ibu rumah tangga miskin yang sangat layak untuk dibantu, namun terbentur oleh ketentuan ini. Bagi perempuan yang mampu mengakses program ini, merasakan manfaat terutama terkait dengan kemudahan memperoleh modal usaha tanpa harus merasa khawatir akan tingkat bunga yang tinggi seperti jika mereka meminjam kepada reintenir. Dari segi administrasi, program ini juga re l at i f m u d a h , d i m a n a p ro g ra m i n i t i d a k mempersyaratkan surat jaminan apapun, seperti sertifikat tanah atau bukti kepemilikan kendaraan, seperti yang dipersyaratkan oleh perbankan. Para ibu rumah tangga hanya diharuskan memperhatikan tanggal pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama dan memastikan anggota kelompok lainnya membayar tepat waktu, guna memudahkan memperoleh

BaKTINews

Nuredah misalnya, seorang petani rumput laut, mengaku penghasilannya meningkat karena sumber penghasilannya tidak lagi semata-mata berasal dari kegiatan budidaya rumput laut, tetapi juga berasal dari kegiatan usaha jual-beli rumput laut yang permodalannya bersumber dari bantuan dana bergulir PNPM-MP-SPP. pinjaman pada periode berikutnya. Untuk meningkatkan dampak program terhadap perbaikan taraf hidup perempuan, sebenarnya ada niat dari pengurus UPK dan fasilitator untuk melakukan pembinaan yang memungkinkan kelompok SPP dapat lebih kreatif dan inovatif, sehingga memungkinkan berkembangnya industri rumah tangga di daerah ini. Tapi hal ini tampaknya masih sulit diwujudkan mengingat UPK dan fasilitator tidak memiliki kewenangan dan juga dibatasi oleh pos-pos anggaran yang sudah ditentukan secara ketat dalam PTO. Petunjuk pelaksanaan program masih berkutat pada bagaimana proses administrasi keuangan berjalan dengan baik dan dana yang dikeluarkan tidak macet. Jika dana kembali dan tidak macet serta administrasi keuangan kelompok b e r ja l a n d e n ga n ba i k , m a ka pa ra p e l a k u menganggap pelaksanaan kegiatan simpan pinjam sudah berjalan dengan baik. Dengan kata lain, penilaian keberhasilan program masih bertumpu pada indikator yang bersifat administratif keuangan. INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Focal Point JiKTI Prov. Sulawesi Selatan, beliau dapat dihubungi melalui email di [email protected] Policy Briefs ini disusun berdasarkan hasil penelitian dari penerima Hibah Penelitian JiKTI 2012, Nining Haslinda Zainal, S.Sos, M.Si, anggota JiKTI Provinsi Sulawesi Selatan, dengan judul penelitian: Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (PNPM MP SPP) di Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar. Beliau dapat dihubungi melalui email: [email protected]


28

Cerita Kelaparan Massal di Papua BAGIAN III - SELESAI

A story of mass starvation in Papua PART III - End Oleh BOBBY ANDERSON

29

BaKTINews

Pada April 2013 dilaporkan 95 masyarakat asli Papua meninggal dunia akibat kelaparan di Kecamatan Kwoor, Kabuapten Tambrauw, Papua Barat. Sebanyak 533 orang lainnya dalam kondisi gawat dan dirawat di Rumah Sakit. Banyak orang telah meninggal sejak Desember 2012 dan banyak korban terkonsentrasi di desa-desa terpencil Tambraw seperti Baddei (atau Bakdei), Jokbi Joker (atau Jokjoker), dan Kasyefo.


Ihwal Cerita yang Bertentangan Kepala adat Desa Baddei – satu dari beberapa desa yang disebut dalam berita di Suara Papua – masih kesal dengan berita kelaparan, seperti halnya banyak orang Papua yang saya temui di Kwoor dan Sausapor. Namun Kepala Baddei tidak tau bahwa cerita itu disambut hangat di luar negeri atau digunakan sebagai bukti anekdot mengenai kejahatan Pemerintah Indonesia terhadap masyarakatnya. Sebaliknya, ia dan yang lain percaya bahwa tuduhan itu diciptakan secara sengaja untuk mendiskreditkan Kepala Distrik Tambrauw, Gabriel Asem, dan struktur partai Golkar setempat. Ini adalah bagian dari perjuangan politik, pikir mereka, dimulai dari orang-orang yang tak dikenal. Seseorang membuat klaim yang tidak jelas bahwa mungkin cerita itu dibuat oleh orang-orang yang ditahan di Sausapor, diduga sedang menyusun berkas kematian. Ada kemungkinan Hans, orang yang lebih tua dari dua laki-laki yang ditangkap, telah bertindak di luar dari niat baik: ia mungkin mencoba memberi tekanan pada Pemerintah Distrik untuk segera menyediakan layanan yang diperlukan di daerah terpencil seperti yang disebut dalam cerita tersebut. Sama halnya dengan di dataran tinggi Papua, orang-orang sakit atau bahkan anak-anak yang mau ke sekolah – harus berjalan keluar dari daerah-daerah ini dan mencari layanan di berbagai tempat dimana jalan benar-benar dapat diakses.

The conflicting roots of the story The indigenous head of Baddei village – one of the villages named in the Suara Papua story – is still irritated by the starvation allegations, as are numerous ordinary Papuans I spoke to in Kwoor and Sausapor. But the head of Baddei has no idea that the story was picked up overseas or was used as anecdotal evidence of the Indonesian government's crimes against its people. Instead, he and others believe that the allegation was created in order to discredit the district leader of Tambrauw, Gabriel Asem, and the local Golkar structure.



BaKTINews

In early April of 2013 it was reported that at least 95 indigenous Papuans had died of starvation in Kwoor sub-district, Tambrauw District, Papua Barat (West Papua). Another 553 were said to be seriously ill and at risk of imminent death. The deaths had begun in December of 2012 and most of the victims were concentrated in Tambrauw's remote villages of Baddei (alt: Bakdei), Jokbi Joker (alt: Jokjoker) and Kasyefo.

30

Tim ini pergi sejauh mungkin hingga ke batas pantai untuk menghitung bila ada makam dan mengunjungi anggota keluarga dari mereka yang diduga telah meninggal dunia. Sementara tim ini menemukan kurangnya pelayanan publik, mereka juga menemukan kenyataan bahwa tidak ada satupun bukti kematian akibat kelaparan. Puskesmas di Sausapor mempertahankan penggunaan helikopter untuk keadaan darurat di daerah-daerah terpencil ini, namun hal ini pun tidak efektif: tidak ada radio SSB atau jangkauan sinyal telepon genggam di daerah yang disebut mengalami kelaparan, dan karenanya berita tentang orang yang sakit di daerah-daerah tersebut biasanya disampaikan dari mulut ke mulut, pertama ke Kampung Kwoor, lalu ke Sausapor. Dalam berbagai keadaan darurat, seseorang bisa sembuh atau meninggal saat berita tersebut sedang disebarkan untuk bisa mendapatkan bantuan helikopter. Sekembalinya saya dari Jayapura, saya terkejut mendengar bahwa dua yayasan yang berbasis di Sorong bukanlah satu-satunya lembaga yang mencoba merespon krisis pangan tersebut. Seorang pekerja kesehatan dari salah satu 'lembaga adik' PBB mengatakan bahwa staf medis dari lembaganya yang berada di Manokwari juga pernah ditugaskan ke sana pada April 2013 untuk melakukan verifikasi atas laporan-laporan kelaparan dan telah mengunjungi desa-desa yang disebut dalam berita Suara Papua. Sebuah tim kecil menuju ke Sausapor dan menggunakan helikopter Pemerintah Distrik untuk mencapai desa-desa di mana diduga terjadi kelaparan. Tim ini pergi sejauh mungkin hingga ke batas pantai untuk menghitung bila ada makam dan mengunjungi anggota keluarga dari mereka yang diduga telah meninggal dunia. Sementara tim ini menemukan kurangnya pelayanan publik, mereka juga menemukan kenyataan bahwa tidak ada satupun bukti kematian akibat kelaparan. Lembaga ini menuliskan dalam laporan mereka yang telah didiseminasikan ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Nasional, tidak lebih dari itu.

31

BaKTINews

This was part of a local political struggle, they think, started by persons unknown. One person made the unsubstantiated claim that perhaps the story was created by one of the men who was arrested in Sausapor, allegedly for compiling dossiers on the deaths. It was speculated that Hans, the older of the two arrested men, may have acted out of positive intentions: he may have tried to bring pressure on the district government to provide urgently needed services in the remote areas named in the story. Just as in the Papuan highlands, sick people or even children who want to go to school – have to walk out of these areas and seek services in places where the roads actually reach. The community health centre in Sausapor maintains a helicopter for emergencies in these remote areas but even this is ineffective: there is no SSB radio or mobile phone coverage in the areas where the alleged starvations occurred, and so news of a sick person in those places must travel via word of mouth, first to Kampung Kwoor and then to Sausapor. In any acute emergency, a person either

Dua kepala kampung berdiskusi mengenai cerita kelaparan di Kwoor Two village heads discussing the starvation story, Kwoor


Pelajaran yang bisa diambil Cerita tentang (tidak adanya) kelaparan di Tambrauw adalah sangat relevan untuk bebrapa alasan kunci. Cerita ini mengilustrasikan bagaimana tidak kritisnya orang-baik orang Indonesia maupun orang asing-berpikir tentang Indonesia, dan tentang Papua. Cerita ini bisa diterima begitu saja oleh banyak jurnalis dan aktivis hak azasi manusia yang dikenal oleh si penulis, walaupun si penulis berita awal Suara Papua adalah anggota dari Komisi Nasional Papua Barat (KNPB), kelompok pro kemerdekaan yang paling militan dan populer dalam d u a t a h u n t e ra k h i r, d a n s a l a h s at u ya n g mengembangkan propaganda yang lebih canggih untuk mendukung gerakan kemerdekaan. Bagi banyak orang Papua-termotivasi oleh the Memoria Passionis yang sulit disangkal-tidak ada niat jahat yang tidak mampu dilakukan dari Pemerintah Nasional maupun Lokal. Mahasiswa Papua di Yogyakarta melakukan demonstrasi atas laporan musibah kelaparan ini. Mereka kaget dan memang wajar bila merasa demikian. Kurangnya akuntabilitas antara pemerintah dan masyarakat di provinsi paling timur saat penggabungan Papua ke dalam wilayah Indonesia, dan penderitaan dari semua korban akibat penggabungan tersebut,

Foto Bobby Anderson

BaKTINews

Cerita ini mengilustrasikan bagaimana tidak kritisnya orang-baik orang Indonesia maupun orang asingberpikir tentang Indonesia, dan tentang Papua. would have recovered or died in the time it took for the news of their illness to reach the helicopter. Upon my return to Jayapura, I was surprised to hear that the two Sorong-based foundations were not the only organisations which had tried to respond to that fabricated crisis. A health worker from one of the UN 'sister agencies' told me that his agency's Manokwari-based medical staff had also been mobilised in April 2013 to verify the starvation reports and had travelled to the remote villages mentioned in the Suara Papua story. A small team headed to Sausapor and used the district government helicopter to visit each of the villages where the starvation was alleged to have occurred. This team went so far as to count graves and visit family members of the recently deceased. While this team found a complete lack of services, they also found absolutely no evidence of starvation deaths. That agency wrote an internal report which was disseminated to the provincial and national governments, but no further. Lessons to be learned The story of Tambrauw's (non) starvation is relevant for a few key reasons. It illustrates how uncritically people - Indonesians as well as foreigners - think about Indonesia, and about Papua. This story was accepted without reservation by numerous journalists and human rights activists the author is acquainted with, even though Oktovianus Pogau, the author of the initial story in Suara Papua, is a member of the Komisi Nasional Papua Barat or KNPB (West Papua National Committee) , the latest and arguably most militant popular independence group of the last few years, and one that is developing ever more sophisticated propaganda to aid its cause. For many Papuans – motivated by theMemoria Passionis which they undeniably bear – there is no malice which the government, national or local, is incapable of. Papuan students in Yogyakarta demonstrated against this reported starvation. They were aghast and frankly, they had a right to be. The lack of accountability between the government and the citizens of its easternmost province over the nature of Papua's incorporation into the Indonesian state, and the suffering of all the victims of that


32

menjadi dasar semua alasan untuk curiga. Keterasingan itulah yang kemudian membuka ruang bagi cerita-cerita semacam ini untuk berakar. Sementara masyarakat Papua masih mencurigai adanya kedengkian, bagi banyak orang Indonesia, cerita ini menunjukkan disfungsi Pemerintah. Bagi kebanyakan orang Indonesia, tidak ada tindakan yang bisa diambil untuk mengatasi ke t i d a k m a m p u a n p e m e r i nt a h - m u l a i d a r i pemerintah daerah yang baru dimekarkan hingga Bupati yang sering absen dan berperilaku seperti raja kecil. Beberapa teman di Yogyakarta, Jakarta, dan Makassar bisa percaya pada laporan tentang adanya musibah kelaparan tersebut sebab mereka yakin pemerintah Indonesia sudah sangat rusak. Namun para pengamat Indonesia, mereka yang peduli terhadap Papua dan masyarakat Papua dan masyarakat Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk curiga dan kritis. Cerita ini tidak benar. Apapun tujuan fiksi ini-apakah itu untuk mendukung tuduhan genosida dan kemerdekaan Papua, atau untuk mendiskreditkan pemimpin lokal -kesemuanya telah melemahkan tujuan tersebut. Ta k s at u p u n d a r i t u d u h a n t e rs e b u t b i s a meningkatkan pelayanan kesehatan. Lebih jauh pemerintah Indonesia sendiri tidak memberi reaksi atau sanggahan terhadap apa yang sebenarnya sudah diketahui tidak benar. Laporan yang dibuat oleh badan PBB sepertinya telah dimasukkan ke kantor Wakil Presiden. Kenapa tidak didorong lebih jauh lagi? Reportase ceroboh dan tak diverifikasi ini kerap kali dibenarkan, setelah diekspos, sebagai sebuah perangkat yang berfungsi untuk menangkap insiden-insiden lain yang belum pernah dilaporkan. Papua memiliki banyak sekali cerita yang diabaikan, dan tentang kelaparan, dengan kasus yang diverifikasi terakhir terjadi pada tahun 2006. Penulis telah melihat beberapa kasus salah gizi di dataran tinggi pada tahun 2011 dan 2012. Namun menyebaran fiksi tidak patut dilakukan. Banyak sekali daerah di Papua yang masih tetap terpencil. Di luar kota-kota, pelayanan pendidikan dan kesehatan masih sangat minim, begitu pula dengan jaringan komunikasi, jangkauan sinyal telepon dan jalur jalan yang dapat di lewati. Berbagai cerita muncul dari berbagai penjuru-tentang perkelahian antar suku, kedaruratan bencana, penyakit. Kurangnya pembangunan menghalangi cerita-cerita ini tersebar lebih cepat dan akurat adalah tanggung jawab dari pemerintah nasional dan lokal. Dan untuk hal itu mereka pantas dikecam. Namun cerita-cerita itu tidak perlu sengaja diciptakan untuk mengkritik pemerintah. Di Papua, terdapat cukup banyak kebenaran untuk dipilih tanpa harus menggunakan fiksi.

33

BaKTINews

incorporation, give them every reason to be suspicious. That alienation leaves a space for such stories to take root. Whilst Papuans might suspect malice, for most other Indonesians, the story was one of government dysfunction. For most Indonesians, there is no act of incompetence that the government is incapable of – especially when it comes to new local governments and the absentee bupatis (regional rulers) who behave like little princes. Friends in Yogyakarta, Jakarta and Makassar believed the starvation reports because they believe local government in Indonesia is rotten to the core. But observers of Indonesian affairs, those who care about Papua and Papuans and the Indonesians themselves, have a responsibility to be suspicious and critical. This story was not true. Whatever goal this fiction had – either to support allegations of genocide and therefore an independent Papua, or to discredit a local leader – it weakened that goal. Nor did the allegation improve health services. Moreover the Indonesian government does itself no favours by not refuting what it knows to be untrue. That UN sister agency's report apparently made it as far as the vice president's office. Why no further? Such sloppy and unverified reportage is often justified, post-exposure, as a device that serves to capture other previously unreported incidents. Papua has many such stories of neglect, and of starvation, with the last verifiable cases dating from 2006. The author has seen such malnutrition in the highlands in 2011 and 2012. But propagating fiction is not acceptable. So much of Papua remains remote. Outside of the towns, there is a lack of health and education services, communication networks, good phone reception and passable roads. Stories emerge from these distant corners-of clan fights, of food emergencies, of sicknesses. The lack of development that prevents these stories coming out quickly and accurately is the responsibility of both national and local governments. And for that they deserve censure. But stories need not be invented in order to further excoriate government. In Papua, there's enough truth to choose from without resorting to fiction. INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis bekerja pada beberapa proyek kesehatan, pendidikan dan tata pemerintahan di kawasan timur Indonesia serta sering mengunjungi Papua dan Papua Barat. Artikel ini juga dapat dibaca di http://independent.academia.edu/BobbyAnderson/. Bobby Anderson ([email protected]) works on health, education, and governance projects in Eastern Indonesia, and travels frequently in Papua and West Papua. This and other articles on Indonesia can be found at http://independent.academia.edu/BobbyAnderson/. No. 108 Desember 2014 - Januari 2015

Suara Forum KTI

Perempuan-Perempuan

PERKASA Oleh FARID GABAN

BaKTINews



J

uhani hanya pedagang jagung dan pisang goreng. Tapi, kesempatan berkeliling menjajakan makanan di desanya, Desa Nipa, Pulau Sumbawa, dimanfaatkan pula untuk berkampanye anti-kekerasan dalam rumah tangga. Dia mengajari para perempuan mencegah, melawan, dan melaporkan kekerasan. Di Desa Langkomu, pesisir Pulau Buton, Saidah bukan sekadar petani rumput laut. Perempuan yang mahir mendayung sampan sendirian ini mengajak warga desanya berhenti memasang “bom ikan”. Dia tahu, memanen ikan dengan meledakkan dinamit bisa merusak terumbu karang dan mencemari lingkungan.

34

Jumilah hanya pembantu rumah tangga yang buta huruf. Tapi, di desanya, Desa Batu Layar Barat, Pulau Lombok, dia membuat sekolah komunitas untuk anak-anak yang sebagian besar belajar dari dan di alam. “Agar mereka tak bodoh seperti saya,” katanya. Mereka tiga dari 500-an warga di 100 desa yang saya temui akhir tahun lalu ketika berkeliling pulaupulau Indonesia timur: Lombok, Sumba, Timor, Sumbawa, Buton, dan Muna. Sebagian besar adalah perempuan, kaum yang dikira lemah dan bodoh, namun terbukti aktif dan berdaya. Mereka memelopori beragam kegiatan: membangun pertanian dan perikanan laut, kampanye anti-kekerasan dan perdagangan manusia, memperkuat layanan kesehatan, berjuang untuk kelestarian hutan dan sumber air, serta keragaman pangan. Kisah dan potret mereka terekam dalam buku Semangat Tanpa Batas: Desa Bercerita (2014) yang diterbitkan Australian Community Development and Civil Society.

Jumilah hanya pembantu rumah tangga yang buta huruf. Tapi, di desanya, Desa Batu Layar Barat, Pulau Lombok, dia membuat sekolah komunitas untuk anakanak yang sebagian besar belajar dari dan di alam. “Agar mereka tak bodoh seperti saya,” katanya. Juhani, Saidah, dan Jumilah mengingatkan saya pada Vandana Shiva-tokoh perempuan asal India yang gigih menyuarakan hak-hak sesungguhnya kaum perempuan di seluruh dunia, khususnya di negara berkembang dan lebih khusus lagi di pedesaan. Shiva dikenal pula sebagai ecofeminist. Kepeduliannya pada tema kedaulatan pangan serta keragaman benih, atau plasma nutfah, tak terpisahkan dari dukungannya pada pemberdayaan kaum perempuan di desa-desa, di kalangan petani dan nelayan. Menurut Shiva, pendekatan yang lebih kekal dan produktif dalam pembangunan pertanian adalah menempatkan perempuan sebagai tulang punggung sistem. Dan sistem itu hanya bertahan jika lingkungan alam terjaga; jika kelestarian hutan, sumber air, serta keragaman hayati terpelihara. Shiva mengabdikan hampir sebagian besar waktunya untuk membela dan merayakan

35

BaKTINews

keragaman hayati serta kearifan tradisional dalam mengelola sumber daya alam. Shiva juga dikenal sebagai aktivis dan penulis yang keras mengecam sistem patriarki yang menindas perempuan, baik dengan dalih fundamentalisme agama maupun budaya; sama ke ra s nya d i a m e n g k r i t i k g l o b a l i sa s i d a n neoliberalisme. Shiva tak sendirian. Dia ada dalam barisan aktivis dan penulis perempuan seperti Arundhati Roy (novelis), Naomi Klein dan Amy Goodman (jurnalis), serta almarhumah Anita Roddick (pendiri perusahaan ramah lingkungan The Body Shop). Mereka kampiun Forum Sosial Dunia, gerakan perlawanan terhadap Forum Ekonomi Dunia; mendahulukan kesejahteraan sosial dan harmoni dengan alam ketimbang perlombaan ekonomi. Roy, Naomi, Shiva, dan Anita adalah promotor gerakan alter-globalization atau alternatif dari g l o b a l i sa s i e ko n o m i ya n g d i c i r i ka n o l e h perdagangan bebas, liberalisasi ekonomi dan keuangan, privatisasi sumber-sumber daya bersama, pelemahan peran publik dan komunitas, serta eksploitasi merusak terhadap lingkungan alam. Menurut mereka, rezim ekonomi dunia yang diagung-agungkan World Bank, International Monetary Fund, dan World Trade Organization tak hanya merupakan bentuk baru imperialisme, tapi juga memperparah kemiskinan, dengan kaum perempuan sebagai korban utama. Juhani, Saidah, dan Jumilah mungkin tidak seideologis itu. Bagaimanapun, mereka adalah aktor narasi-narasi kecil, serpihan kisah sederhana seperti yang ditulis Arundhati Roy dalam novel perdananya: The God of Small Things. Roy ingin mengatakan era narasi besar yang menuntut keseragaman, seperti kapitalisme di satu sisi versus marxisme di sisi lain, sudah tutup layar. Era itu digantikan post-modernisme yang lebih menghargai keragaman, baik sosial, budaya, maupun cara sumber daya alam dalam konteks lingkungan yang beragam pula. Globalisasi juga harus diberi makna dan arah baru: kerja sama dan interaksi umat manusia di seluruh dunia untuk menemukan kembali nilainilai kemanusiaan hakiki: keselarasan hidup dengan alam, keadilan ekonomi, kesetaraan hak, dan penghormatan pada budaya serta kearifan tradisional. Dalam narasi kecil mereka, di desa-desa sederhana pulau terpencil Indonesia, Juhani dan kawan-kawan telah menyumbang makna dan arah baru itu. INFORMASI LEBIH LANJUT

Tulisan ini juga dimuat di Geo Time Magazine, 23 Agustus 2014 No. 108 Desember 2014 - Januari 2015

UPDATE BaKTI-UNICEF Pertemuan Penyusunan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat terkait Eliminasi Malaria Mamuju, 3 Desember 2014

D

BaKTINews

Foto Yayasan BaKTI/Leonardy Sambo

inas Kesehatan Kota Tidore didukung UNICEF dan BaKTI menyelenggarakan Workshop Review integrasi fasilitas rujukan Kesehatan dan program akta kelahiran gratis. Wo r k s h o p i n i b e r t u j u a n m e r e v i e w d a n memonitoring Program lintas sektor antara Dinas Kesehatan dan Kantor Catatan Sipil Kota Tidore dalam Pelayanan terpadu dan terintegrasi bagi ibu dan anak pada mekanisme proses kelahiran dan pencatatan kelahiran anak. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Aula Pertemuan Seroja Kota Tidore dan diikuti oleh 32 orang peserta yang terdiri dari 8 laki-laki dan 24 perempuan yang berasal dari Dinas Kesehatan, Pendidikan, BPMD, Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi, Rumah Sakit, Dukcapil, KUA, perwakilan dari pemeritah tingkat kecamatan, PKM, dan Perwakilan dari PNPM Mandiri Kota Tidore. Bertindak selaku narasumber dalam acara ini adalah Ibu Sukma dari Dinas Kesehatan Kota Tidore, Bapak dr. Abdullah Maradjabessy, Kepala Dinas Kesehatan, Ibu Sunaryah Saripan Kadis Dukcapil, dan perwakilan dari BPJS Tidore. Pada hari kedua kegiatan dipaparkan prinsip kerja BPJS, alur pelayanan, kepesertaan BPJS, dan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan ini, Dokter Rustam yang merupakan perwakilan BPJS Kota Tidore Kepulauan juga menyampaikan nomor telepon Hotline service BPJS Tidore 081356876876. Ada 8 poin rekomendasi kegiatan, yang antara lain adalah adanya MoU antara Dinas Dukcapil dengan RSD Tidore untuk dapat melaksanakan program Akte Kelahiran Gratis dan beberapa ketentuan terkait integrasi persalinan di fasilitas kesehatan dan program Akte Kelahiran Gratis.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dari tahun ke tahun telah mampu melakukan upaya eliminasi malaria,melalui pencegahan dan pengobatan malaria secara menyeluruh. Tercatat di Pulau Sulawesi, angka indeks API (annual parisite index) malaria menunjukkan penurunan indeks API dari 2,62 % di tahun 2011 menjadi : 2,53% di tahun 2012. Guna mendukung proses tersebut, Dinas Kesehatan Sulawesi Barat bersama dengan BaKTIUNICEF mengadakan Semiloka Penyusunan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat terkait upaya mengeliminasi penyakit malaria. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Aula Bappeda Provinsi Sulawesi Barat dan dihadiri oleh peserta yang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi dan lintas sektor SKPD Provinsi Sulawesi Barat (khusus Undangan). Pertemuan Pembahasan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat menghasilkan Draft Peraturan Gubernur yang antara lain mendukung bantuan terbatas bagi fasilitas pelayanan kesehatan milik

pemerintah dan swasta sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku. Hasil lainnya yang juga tercantum dalam Draft Peraturan Gubernur adalah konteks pelayanan masyarakat di desa, dimana Puskesmas dapat mengusulkan anggaran kepada Dinas Kesehatan mengenai peningkatan akselerasi penanggulangan penyakit malaria sesuai target MDGs dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan kemampuan budget yang dimiliki daerah. Draft Peraturan Gubernur ini kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat serta Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi untuk proses Finalisasi Peraturan Gubernur Sulawesi Barat terkait Eliminasi Malaria.


36

Foto Yayasan BaKTI/Leonardy Sambo

desa/kecamatan ataupun SKPD terkait, dan kegiatan lainnya termasuk koordinasi antara pihak RS K.H Hayyung dan Dinas Kesehatan beserta jajarannya apabila menemukan pasien yang positif malaria wajib melaporkan dimana pasien tersebut bertempat tinggal dalam waktu kurang dari 24 jam. Sebagai kegiatan Tindak lanjut pertemuan koordinas pemberantasan vektor terpadu berbasis masyarakat, tim Gebrak Malaria akan melakukan revisi Peraturan Bupati tentang eliminasi malaria di Kabupaten Kepulauan Selayar. (Arafah/BaKTI)

Pertemuan Kordinasi Pengendalian Vektor Terpadu Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar Mamuju, 3 Desember 2014

Pertemuan Review Sistem Rujukan Emergency Maternal & Neonatal Berbasis Gugus Pulau Kabupaten Halmahera Selatan 18 - 19 Desember 2014

D

inas Kesehatan Kabupaten Selayar didukung UNICEF dan BaKTI mengadakan Pertemuan Kordinasi Integrasi Vektor kontrol Malaria tingkat komunitas dan Pemda (Coordination meeting for integrated vector control at the community level in Selayar island district). Maksud diadakannya pertemuan koordinasi adalah m e n d i s e m i n a s i p ro g ress p e n go b at a n d a n pencegahan malaria serta monitoring-evaluasi vektor kontrol malaria bagi Pemerintah Daerah dan perwakilan komunitas Pulau di Kabupaten Selayar. Kegiatan ini dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Selayar Kepulauan dan diikuti perwakilan lintas program Dinas Ke s e h at a n , P u s ke s m a s , S K P D Te r k a i t , d a n perwakilan dari Komunitas Pulau dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Pertemuan ini juga membahas berbagai upaya yang perlu diperhatikan untuk elimanasi malaria antara lain; menemukan penderita sejak dini, mengendalikan faktor resiko dengan pemberian kelambu yang diintegrasikan dengan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, serta memberdayakan masyarakat melalui Pos Malaria Desa (POSMALDES). Rekomendasi yang dihasilkan dari pertemuan ini antara lain mencakup kesepakatan untuk melakukan manipulasi dan modifikasi lingkungan terhadap tempat-tempat yang berpotensi menjadi perindukan nyamuk malaria, berbagai kegiatan pengendalian lingkungan yang mendukung eliminasi malaria dimasukkan didalam anggaran

37

BaKTINews

P

endekatan gugus pulau merupakan strategi kunci untuk mengelola sistem rujukan emergency bidang kesehatan Ibu dan Anak untuk mengurangi resiko kematian Ibu dan Anak pada proses kehamilan dan kelahiran, di Kabupaten yang memiliki sejumlah pulau seperti Halmahera Selatan. Dinas Kesehatan Kabupaten didukung oleh UNICEF dan BaKTI akan mengadakan Pertemuan guna menyusun Strategi Sistem Rujukan Emergency bagi Penanganan Kesehatan Ibu dan Anak, Strategi utama dengan membagi 4 gugusan pulau sebagai puskesmas rujukan di pulau dan RSUD sebagai Puskesmas rujukan Kabupaten. Kegiatan ini dilaksanakan di Malaria Centre, Labuha Halmahera Selatan. Sistem rujukan pada puskesmas di pulau tersebut memerlukan dukungan anggaran dalam bentuk komitmen anggaran dari pihak eksekutif dalam hal ini Bupati dan alokasi anggaran melalui DPRD setempat. Sehingga diharapkan sistem rujukan emergency bagi Kesehatan Ibu dan Anak di wilayah Halmahera Selatan dapat segera terwujud pada anggaran tahun 2015, untuk kepentingan masyarakat gugusan pulau Halmahera Selatan. INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Kerjasama UNICEF-BaKTI, Anda dapat menghubungi Leonardy Sambo via [email protected]


Foto: Majalah Bioenergi

TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Buka Gelap dengan Sekam

Mesin pembangkit yang memanfaatkan sekam mampu menghasilkan 20 kW

S

elama 30 tahun hidup, Nyoman Widisastra serasa dibekap oleh rasa gelap. Terang dari bohlam listrik menjadi sesuatu yang langka bagi warga Dusun Beji, Desa Munduk, Buleleng, Bali. Cercah cahaya saat malam menjelang hanya berasal dari kerlip pelita minyak tanah. Penantian panjang Nyoman akan terang bohlam listrik akhirnya tersudahi. Ikhtiar untuk menghadirkan benderang itu dicapai lewat pemanfaatan limbah biomassa sekam dengan bantuan PT Gasifikasi Prima Energi (GPE). Bekerjasama dengan Bank Negara Indonesia dan USAID, GPE mulai mengeksplorasi konsep proyek listrik pedesaan sejak Juni 2013. Dusun Beji dipilih lantaran berdasarkan survei yang dilakukan GPE, daerah ini belum memiliki akses terhadap jaringan listrik. Toh, setelah lokasi ditemukan tidak serta dapat langsung dilakukan produksi listrik. Butuh waktu sekitar 8 bulan dari mulai konstruksi hingga dimulainya produksi listrik. Menurut Angela Dewi dari GPE, salah satu hal yang penting adalah sosialisasi mengenai pemanfaatan limbah pertanian terutama sekam. Terang Sekam dipilih lantaran di seputaran lokasi terdapat 4 penggilingan padi berukuran sedang. Menurut Angela, pembangkit listrik sendiri mulai beroperasi sejak Februari 2014. Teknologi gasifikasi yang dimanfaatkan konsep turunan. Untuk bahan baku sendiri, kelembaban sekam dipatok maksimal 10-15%. Setiap satu jam sendiri dibutuhkan tidak kurang 50 kg sekam. Bagi warga Munduk, GPE tidak hanya membangun pembangkit listrik sendiri. GPE

BaKTINews

menggandeng dan memberikan pelatihan bagi warga sekitar. Pelatihan meliputi pengoperasian dan manajemen pembangkit. Rencananya kelompok yang diberi nama “Sinar Utama” yang terdiri dari masyarakat Dusun Beji akan mengambil alih pengelolaan pembangkit selepas proyek berakhir. Saat ini total general listrik yang dihasilkan sebesar 20 kW (kilowatt). Menurut Angela, saat ini sudah ada 77 rumah warga yang sudah menerima berkah terang dari pemanfaatan listrik dari limbah pertanian. Dari pembangkit, jaringan listrik membentang sejauh 1,2 km (kilometer). Dari daya yang dihasilkan, setiap rumah sendiri menerima 100 watt. Aliran listrik pun turut pula memberi terang Pura Pusat Desa Munduk. Selama ini, sebelum ada aliran listrik dari sekam padi, cahaya dari pelita minyak tanah menjadi penerang. Ke depan, Angela berharap tidak hanya sekam padi yang dimanfaatkan. Itu karena saja Munduk berlimpah dengan berbagai jenis limbah pertanian. Tidak hanya itu kelebihan panas yang dihasilkan oleh mesin pembangkit, tetapi direncanakan pula pengeringan hasil panen. Untuk mewujudkan hal tersebut sebuah bangunan yang berdekatan dengan gedung mesin pun telah dibangun. Berkat sekam padi, Dusun Beji membuka gelap dengan terang. INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat di majalah Bioenergi Vol. 01- 01 Mei 2014


38

INFO PELUANG

Australian Volunteers for International Development

AVID A

VID adalah program kerjasama pembangunan dari Pemerintah Australia yang menempatkan ratusan relawan di berbagai organisasi-organisasi lokal di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Program yang sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah Australia ini menempatkan ratusan relawan di instansi/organisasi lokal untuk peningkatan kapasitas, ilmu, dan pertukaran budaya. Bersamasa m a o rga n i sa s i p e n e m p at a n nya , m e re ka bekerjasama untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai pembangunan yang bekelanjutan di komunitas mereka.

Tujuan Program AVID Mendukung organisasi/institusi dalam menjalankan programnya, untuk mencapai hasil akhir yang berkelanjutan. Meningkatkan hubungan baik antara Indonesia dan Australia.

Relawan AVID Para relawan ini diharapkan bekerjasama dalam memperkuat kelembagan organisasi penempatan yang mendukung pembangunan di bidang tata kelola pemerintahan, disabilitas, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, kesetaraan jender, kesehatan, dan penanggulangan bencana. Terdapat dua macam type relawan AVID: Relawan ketrampilan untuk masa tugas jangka panjang (6 – 18 bulan) Relawan bisnis untuk masa tugas singkat (maksimal 3 bulan)

Organisasi Rekanan untuk penempatan relawan Organisasi yang dapat menerima relawan AVID dapat berupa instansi pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, universitas/sekolah, dan rumah sakit/puskesmas, dan Usaha kecil/menengah.

Organisasi rekanan harus : Terdaftar (Memiliki Akte, Surat Ijin Operasional, atau didukung oleh instansi terkait) Memiliki kebijakan perlindungan terhadap anak-anak

Tanggung Jawab Organisasi Rekanan Memiliki waktu, energi dan kapasitas untuk bekerja sama dengan relawan Memiliki contact person yang akan bertanggung jawab terhadap relawan (Bisa berbahasa Inggris aktif) Memiliki fasilitas untuk relawan (meja, kursi, berkantor bersama staf lain dan komputer) Berkomitmen untuk program dan tujuan dari program AVID Berkomitmen untuk menjaga keselamatan dan keamanan relawan Siap untuk meneruskan dan menjaga kelanjutan kegiatan pembangunan Me m i l i k i ke b u t u h a n at a u ‘ce l a h / ga p ’ pengembangan organisasi yang dapat didukung oleh kehadiran seorang relawan. Gap ini tidak dapat diisi secara internal atau dari sumber daya lokal Relawan akan membantu peningkatan kapasitas bukan untuk mengisi posisi


http://www.australianaidvolunteers.gov.au/ 39

BaKTINews


Kegiatan di BaKTI 4 Desember 2014 Sharing dan Diskusi "Peran Kader Masyarakat dalam Pencegahan Penularan HIV & AIDS di Parepare"

Y

ayasan BaKTI menggelar event Sharing dan Diskusi dengan topik “Peran Kader Masyarakat dalam Pencegahan Penularan HIV/AIDS di Parepare”. Event ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia tahun 2014. Acara yang dibuka langsung oleh Moderator, Luna Vidya mewakili Direktur Eksekutif BaKTI ini menghadirkan Imam Ghozalie dari PKBI Sulsel dan Rendy Idris (CO SSR YLP2EM Parepare) sebagai narasumber. Dalam paparannya, pak Imam Ghozalie mengatakan trend prevelansi HIV sudah mengalami perubahan selama kurun waktu 17 tahun. Tahun 1987-1997 trend prevelansi didominasi oleh kaum gay. Tahun 1997-2007 trend didominasi oleh penjaja seks dan pengguna jarum suntik. Namun mulai kurun waktu 2009 sampai tahun 2011, kebanyakan didominasi oleh ibu rumah tangga. Di Parepare, ibu rumah tangga bisa terpapar HIV karena pasangan mereka banyak yang bekerja sebagai buruh migran yang kemudian melakukan hubungan seks tanpa alat pelindung. "Pendekatan yang dilakukan adalah memberikan penyuluhan dan informasi yang benar untuk merubah persepsi masyarakat yang mengira HIV dan AIDS bisa menular lewat berpelukan, tempat duduk, dan lain-lain", ungkap Rendy. Dalam 4 tahun terakhir, ibu rumah tangga yang menjadi kader berhasil dalam menyebarkan informasi yang benar tentang HIV AIDS di masyarakat. Dengan mengusung slogan 'SELAMATKAN IBU DAN ANAK' yang dicanangkan sejak tahun 2013. Diskusi ini dihadiri oleh 41 peserta terdiri dari 24 orang laki-laki dan 17 orang perempuan yang berasal dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta sejumlah aktivis NGO di Sulawesi Selatan.

9 Desember 2014 Inspirasi BaKTI "Masyarakat Sejahtera, Hutan Lestari - Pembelajaran dari Kabupaten Kolaka Timur"

D

iskusi Inspirasi BaKTI kali ini mengangkat topik “Masyarakat Sejahtera, Hutan Lestari - Pembelajaran dari Kabupaten Kolaka Timur” yang menghadirkan Dr. Edi Purwanto, Direktur Operation Wallacea Trust (OWT) sebagai narasumber. Diskusi ini dibuka oleh Zusanna Gosal, Partnership Manager yang mewakili Direktur Eksekutif BaKTI dan dipandu oleh Yudha Yunus sebagai Moderator. Pak Edi memaparkan mengenai 10 kendala utama pemberdayaan masyarakat yang sering ditemui oleh sebuah proyek. Pendekatan-pendekatan kunci, fase proyek, dampak proyek dan pembelajaran dari proyek yang sudah dilaksanakan. OWT lewat proyek Agfor untuk komponen sustainbility livelihood membantu petani di Kolaka Utara antara lain penyediaan dan akses terhadap bibit unggul, dan akses pasar. Lebih lanjut Pak Edi menjelaskan keunikan dari proyek ini adalah bagaimana mendekatkan riset, pelatihan dan penerapan. Tingkat partisipasi petani cukup tinggi dimana mereka membiayai sendiri kegiatannya dalam bentuk arisan. Petani sudah menginvestasikan uangnya untuk mencoba dan mengadopsi teknologi yang diberikan. Fasilitator yang mendampingi juga berasal dari petani lokal unggulan dan tinggal bersama masyarakat sehingga nantinya mereka bisa menjadi champion-champion saat proyek selesai. Pada akhir pemaparan, Pak Edi menegaskan bahwa sebuah proyek seharusnya tidak terisolasi dari pemerintah maupun agen-agen pembangunan yang sudah ada. Kegiatan ini diikuti oleh 34 orang peserta, yang terdiri dari 23 orang laki-laki dan 11 orang perempuan yang berasal dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, LSM/CSO, akademisi dan program donor.

InfoBuku Case Study 6 Provinsi Sulawesi Selatan: Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu (UPT-P2T) Provinsi Sulawesi Selatan PENERBIT SIPS Program SIPS (Support to Indonesia's Islands of Integrity Program for Sulawesi) salah satu tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, mengimplementasi dan menunjukkan praktikpraktik pencegahan korupsi yang lebih baik, sehubungan dengan upaya memperbaiki transparansi dan akuntabilitas. Salah satu unit kerja di Pemerintahan Sulawesi Selatan yang ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan program adalah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu (UPT-P2T). Bersama SIPS, UPT-P2T dalam buku studi kasus ini dijelaskan bagaimana program kerjasama ini mengembangkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sejak Juni 2013.

Isis dan Musim-Musim: Kumpulan Puisi Perempuan Indonesia Timur PENERBIT Perempuan Bukan Penulis Publishing

ISBN 978-979-15460-7-2

Puisi dari 17 penyair penulis perempuan Indonesia Timur terangkum dalam antologi ini. Mereka datang dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, Maluku dan Papua. Puisi-puisi dalam buku ini banyak menjelaskan tentang posisi-posisi para penyairnya dalam interaksi wacana yang mempengaruhi mereka dalam memandang realitas dan dunia.

Relasi Negara dan Masyarakat di Rote PENULIS Wilson M.A Therik

ISBN 978-979-8154-91-1

Buku ini merupakan disertasi Wilson Therik (Focal point JiKTI untuk NTT) yang diajukan untuk meraih gelar Doktornya. Dalam buku ini dinyatakan bahwa menyatunya masyarakat Rote dengan sistem pemerintahan Nusak (kerajaan) karena keberadaan Nusak dipandang sebagai pelindung nilai-nilai sosial dan kultural yang berkembang dalam masyarakat termasuk melindungi sumber daya alam (hutan, mata air, padang pengembalaan untuk hewan) sebagai bagian dari communal property masyarakat Rote. Kehadiran negara kemudian mengalihkan communal property ke properti pribadi menjadi alasan mengapa kekerasan digunakan oleh masyarakat Rote dalam menyampaikan aspirasinya pada negara, ini bisa dilihat dari peristiwa perlawanan masyarakat Bo'a (Nusak Delha) yang menolak membayar pajak pada pemerintah kolonial pada tahun 1932 dan perlawanan yang sama terulang kembali pada tahun 1960 pada pemerintah orde lama.

Menuju Perhutanan Bambu Resilien: Panduan Referensi Peningkatan Pengelolaan BambuBerumpun untuk Bahan Bangunan dan Meubel PENULIS Arief Rabik dan Ben Brown

ISBN 978-602-9378-56-6

Bambu memiliki banyak kegunaan bagi manusia melebihi jenis tanaman manapun di bumi. Bambu adalah bagian penting dari banyak ekosistem hutan yang memberi banyak manfaat bagi lingkungan. Buku ini bertujuan untuk memberikan informasi dasar tentang bagaimana meningkatkan kesehatan rumpun bambu sampai pada tingkat interpendensi dalam agroekosistem yang dominan berbasis bambu yang pada akhirnya meningkatkan hasil batangbatang bambu berkualitas secara berkelanjutan.

Terimakasih kami ucapkan atas sumbangan buku dari Program SIPS, Wilson Therik, Perempuan Bukan Penulis dan Yayasan Bambu Lestari. Buku tersebut dapat dibaca di Perpustakaan BaKTI

Sosialisasi batukarinfo.com dan Pelatihan Penulisan Blog

Recommend Documents