ISU STRATEGIS PROVINSI DALAM PENYUSUNAN RKP 2012

REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS

ISU STRATEGIS PROVINSI DALAM PENYUSUNAN RKP 2012

DIREKTUR PENGEMBANGAN WILAYAH KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS Jakarta, 10 Maret 2011

OUTLINE • PENTINGNYA ISU STRATEGIS PROVINSI DALAM PENYUSUNAN RKP 2012 • KINERJA PROVINSI SAAT INI • PENENTUAN ISU STRATEGIS PROVINSI • ISU STRATEGIS PER PULAU • ISU STRATEGIS PER PROVINSI: • KUALITAS PERTUMBUHAN DAN APBD • SEKTOR UNGGULAN

• CONTOH ISU STRATEGIS PROVINSI: NTT • HARAPAN DALAM DISKUSI

2

PENTINGNYA ISU STRATEGIS PROVINSI DALAM PENYUSUNAN RKP 2012

3

ISU STRATEGIS PROVINSI DAN PENYUSUNAN RKP 2012 • PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL (RPJMN 2010 – 2014 DAN RKP 2012) ADALAH PENTING  MENCERMINKAN KINERJA NASIONAL • LOKASI DAN DAMPAK LANGSUNG PEMBANGUNAN ADALAH DI DAERAH • MAKA PERBAIKAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH AKAN BERDAMPAK PADA KINERJA PEMBANGUNAN NASIONAL • PERLU IDENTIFIKASI ISU STRATEGIS DI DAERAH DALAM PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL 4

ISU STRATEGIS PROVINSI DAN PENYUSUNAN RKP 2012 ISU STRATEGIS PROVINSI (DALAM KERANGKA ISU STRATEGIS PULAU RPJMN 2010 -2014 BUKU III)

Proses Awal

KINERJA PROVINSI DALAM PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMN 2010 – 2014 DAN RKP 2012 APA SEBABNYA?

BAGAIMANA MENGATASINYA?

BERAPA, SIAPA, D I MANA?

Teridentifikasi permasalahan

Teridentifikasi Intervensi

Teridentifikasi kegiatan, penanggungjawab, lokasi

5

ISU STRATEGIS PROVINSI DAN PENYUSUNAN RKP 2012 PROVINSI A PRIORITAS 1 PRIORITAS 2 PRIORITAS 3 PRIORITAS 4

ISU STRATEGIS PER PULAU RPJMN 2010 – 2014 BUKU III

PRIORITAS 5

ISU STRATEGIS 2

PRIORITAS 6 PRIORITAS 7 PRIORITAS 8 PRIORITAS 9

ISU STRATEGIS 3

ISU STRATEGIS 4

PRIORITAS 10 PRIORITAS 11

PROGRAM DAN KEGIATAN

ISU STRATEGIS 1

RKP 2012

3 PRIORITAS LAINNYA 6

RKP 2012

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (NASIONAL DAN DAERAH)

RKPD 2012

ISU STRATEGIS PROVINSI DAN PENYUSUNAN RKP 2012 PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TEPAT SASARAN (SESUAI ISU STRATEGIS DAERAH)

TERCAPAINYA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH

7

ISU STRATEGIS PULAU (RPJMN 2010 – 2014 BUKU III)

8

Isu Strategis Umum Semua Pulau: Buku III RPJMN 2010-2014 1. 2. 3. 4. 5.

Optimalisasi dan Pengembangan Sektor Unggulan Wilayah. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tingkat Kemiskinan Wilayah. Kualitas Birokrasi dan Tata Kelola termasuk didalamnya Permasalahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Tata Kelola dalam Wilayah Otonomi Khusus. Kualitas dan Jaringan Infrastruktur Wilayah dalam Mendukung Intra Regional Connectivity. Degradasi Lingkungan Hidup termasuk keragaman hayati dan Mitigasi Bencana

1.Keterbatasan sumber daya energi listrik dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal 2.Integrasi jaringan transportasi intermoda wilayah 3.Pengembangan kawasan perbatasan, pulau-pulau terdepan dan terpencil

ISU STRATEGIS WILAYAH:BUKU III RPJMN 2010-2014 1. Kuantitas dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah 2. Kesenjangan intrawilayah Kalimantan 3. Pembangunan kawasan perbatasan

1. Ketimpangan pembangunan intra-regional wilayah JawaBali 2. Menjaga momentum pertumbuhan di Jawa-Bali 3. Belum optimalnya potensi peningkatan nilai tambah dari aktivitas perdagangan internasional 4. Semakin meningkatnya peran sektor sekunder dan tersier dalam perekonomian 5. Terancamnya fungsi wilayah Jawa-Bali sebagai salah satu lumbung pangan nasional 6. Tingginya kepadatan dan konsentrasi penduduk di wilayah metropolitan Jabodetabek dan sekitarnya 7. Tingginya tingkat pengangguran di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 8. Tingginya ancaman terorisme terhadap obyek vital

1. Interkonektivitas domestik intrawilayah. 2. Kapasitas energi listrik. 3. Revitalisasi modal sosial. 4. Pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terpencil.

1. Pembangunan wilayah perbatasan dan kerja sama dengan negaranegara yang berbatasan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Potensi konflik antar golongan yang didukung oleh organisasi massa.

1. Pengamanan dan peningkatan kesejahteraan di wilayah perbatasan, tertinggal dan bencana 2. Tingginya prevalensi kesakitan HIV/AIDS 3. Tingginya potensi pelanggaran hak asasi manusia berbasis ikatan adat dan komunal 4. Meningkatnya kebutuhan ketahanan pangan

1. Pembangunan wilayah perbatasan, tertinggal dan pulau terpencil, dan kawasan bencana. 2. Tingginya dampak konflik Maluku terhadap keamanan lingkungan, kehidupan sosial dan ekonomi, serta lingkungan. 3. Ketergantungan pasokan pangan dari luar wilayah sebagai konsekuensi menurunnya luas areal dan produksi tanaman pangan.

KINERJA PEMBANGUNAN PROVINSI

11

Rata-rata Pertumbuhan PDRB Non Migas 2005-2009 (%) 4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

Kualitas Pertumbuhan: Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan

)%( 0102-5002 naiksimeK takgniT nanuruneP atar-ataR

0.00

Aceh

Sulbar Gorontalo Sumsel NTT

Kalbar

NTB

Maluku

Jawa Timur

Jawa Tengah

Sultra

Malut

Bengkulu

Riau Sumut

Bebel

Jambi

KalselKalteng Bali Jawa Barat Sumbar Banten

DKI Jakarta

Papua

Sulsel Kepri

Lampung Di Yogyakarta

Sulut

Sulteng

Kaltim

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

II

I

1. Kuadran I: Pertumbuhan Tinggi , Pro-Poor 2. Kuadran II: Pertumbuhan Rendah, Pro-Poor 3. Kuadran III: Pertumbuhan Rendah , Kurang Pro-Poor 4. Kuadran IV: Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro-Poor

Bisa disebabkan karena penggerak pertumbuhan bukan dari sektor yang menyerap banyak tenaga kerja.

III

IV 12

Rata-rata Pertumbuhan PDRB Non Migas 2005-2009 (%)

)%( 0102-5002 akubreT naruggnagneP takgniT nagnarugneP atar-ataR

4.00

Riau

Sulsel Gorontalo

Sumbar

Kepri

Papua Barat Sultra Papua

DKI Jakarta Jabar Babel Sumut

Maluku Jatim Kalbar

Bengkulu

NTB

Sumsel Jambi

Lampung NTT

Jateng

Malut Bali

Aceh DIY

Kalsel

Sulbar Sulut

Sulteng Kaltim

Banten

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

Kualitas Pertumbuhan : Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Tingkat Pengangguran

0.00

0.50

1.00

II

III

I

IV

1. Kuadran I: Pertumbuhan Tinggi , Pro-Job 2. Kuadran II: Pertumbuhan Rendah, Pro-Job 3. Kuadran III: Pertumbuhan Rendah , Kurang Pro-Job 4. Kuadran IV: Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro-Job

1. Bisa disebabkan karena banyak suplai tenaga kerja dari luar. 2. Bisa disebabkan sektor utama penggerak utama pertumbuhan bukan sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. 3. Bisa disebabkan sektor penggerak pertumbuhan kualifikasi tenaga kerja yang diserap tidak sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja yang tersedia. 13

Rata-rata Pertumbuhan PDRB 2005-2009 (Non Migas), (%) 4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

Kualitas Pertumbuhan : Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Peningkatan IPM

0.30

9002-5002 MPI natakgnineP atar-ataR

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00 Papua Barat Sulbar

Gorontalo Jawa Timur NTB NTT Kepri Papua Kalbar

Sulteng

Jawa Tengah Bebel

Sumsel Kaltim

Bengkulu Kalteng Lampung

Di Yogyakarta

Kalsel Bali

Sumut Sulut

Banten

Riau

Sulsel

Sumbar

Sultra Aceh

Malut

Maluku

DKI Jakarta

Jambi

II

I

1. Kuadran I: Pertumbuhan Tinggi , Pro- Human Dev 2. Kuadran II: Pertumbuhan Rendah, Pro- Human Dev 3. Kuadran III: Pertumbuhan Rendah , Kurang Pro- Human Dev 4. Kuadran IV: Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro- Human Dev

Bisa disebabkan karena sektor penggerak pertumbuhan mendorong konsumsi dan bukan investasi sosial dasar

III

IV 14

Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah 2005-2010 (%) 0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

Kualitas APBD: Dampak Pertumbuhan APBD terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan

)%( 0102-5002 niksiM kududneP esatnesreP nagnarugneP atar-ataR

0.00

Aceh

Sulbar Gorontalo Sumsel NTT Kalbar Jawa Timur

Maluku NTB

Riau Jawa Tengah

Kepri

Kaltim

Sultra Papua Bengkulu

Kalteng

Sulsel

Jambi Sumut

Malut

Bebel

Lampung Di Yogyakarta Bali Banten

Kalsel

DKI Jakarta

Sumbar

Sulut

Sulteng

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

II

I

1. Kuadran I: Pendapatan Daerah Tinggi , Pro-Poor 2. Kuadran II: Pendapatan Daerah Rendah, Pro-Poor 3. Kuadran III: Pendapatan Daerah Rendah, Kurang Pro-Poor 4. Kuadran IV: Pendapatan Daerah Tinggi , Kurang Pro-Poor

Mungkin disebabkan karena belanja yang tidak tepat sasaran kepada rakyat miskin.

III

IV 15

Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan daerah 2005-2010 (%)

)%( 0102-5002 akubreT naruggnagnep takgniT nagnarugneP atar-ataR

0.00

Riau

Sulsel

Gorontalo

Kepri

Sumbar

Papua Barat Sultra Papua

DKI Jakarta Sumut

Jawa Barat

Bebel Kalbar

Jawa Timur

Bengkulu

Maluku NTB Sumsel

Kalteng Malut

Bali

Lampung NTT Aceh

Jambi Sulbar

Jawa Tengah Di Yogyakarta Sulut Banten

Kalsel

Sulteng

0.00

0.20

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

Kualitas APBD: Dampak Pertumbuhan APBD terhadap Penurunan Tingkat Pengangguran

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

II

I

1. Kuadran I: Pendapatan Daerah Tinggi , Pro-Job 2. Kuadran II: Pendapatan Daerah Rendah, Pro-Job 3. Kuadran III: Pendapatan Daerah Rendah, Kurang Pro-Job 4. Kuadran IV: Pendapatan Daerah Tinggi , Kurang Pro-Job

Hal ini mungkin disebabkan karena belanja yang tidak tepat sasaran pada program yang secara langsung dapat mengurangi pengangguran (meningkatkan lapangan kerja formal).

III

IV 16

Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan daerah 2005-2009 (%) 0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

Kualitas APBD: Dampak Pertumbuhan APBD terhadap Peningkatan IPM

0.30


0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00 Sulbar

Papua Barat

Gorontalo Jawa Timur NTB NTT Kepri Papua Riau

Kalbar

Jawa Tengah

Sulteng

Sulsel Sumsel

Bebel

Kaltim

Sultra

Sumbar Jawa Barat Aceh Kalsel Bali Di Yogyakarta Banten

Kalteng Jambi

Sumut

Bengkulu Sulut Malut

Maluku

DKI Jakarta

II

I

1. Kuadran I: Pendapatan Daerah Tinggi , Pro-Human Dev 2. Kuadran II: Pendapatan Daerah Rendah , Pro-Human Dev 3. Kuadran III: Pendapatan Daerah Rendah, Kurang Pro-Human Dev 4. Kuadran IV: Pendapatan Daerah Tinggi , Kurang Pro-Human Dev

Hal ini mungkin disebabkan karena belanja yang tidak tepat sasaran kepada pelayanan sosial dasar.

III

IV 17

PENENTUAN ISU STRATEGIS PROVINSI

18

PENENTUAN ISU STRATEGIS: Memperbaiki Kualitas Pertumbuhan Q1

• Mengapa pertumbuhan tidak berkualitas?

Q2

• Apakah karena sektor yang dikembangkan selama ini kurang bermanfaat bagi rakyat? (tidak pro-poor, pro-job, progrowth, pro-social investment)  analisis sektor unggulan

Q3

• Sektor apa yang harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan?  analisis sektor unggulan

Q3

• Sarana – Prasarana apa saja yang harus disiapkan agar sektor pertumbuhan tersebut dapat optimal? (transportasi, energi, dst)?  analisis keterkaitan wilayah 19

PENENTUAN ISU STRATEGIS: Memperbaiki Kualitas APBD Q1

• Mengapa pertumbuhan APBD tidak berkualitas?

Q2

• Apakah selama ini belanja di daerah tidak langsung bermanfaat bagi rakyat?  Analisis keuangan daerah

Q3

• Apakah selama ini alokasi belanja di daerah kurang tepat sasaran? (salah lokasi) analisis keuangan daerah

Q3

• Apakah ada permasalahan birokrasi dan pelayanan publik yang tidak memadai? Analisis kinerja birokrasi 20

PENENTUAN ISU STRATEGIS: Pencapaian Sasaran RPJMN 2010 – 2014 dan RKP 2012 (Pertumbuhan, Kemiskinan, Pengangguran, dan IPM) Q1

• Apakah kemiskinan di daerah lebih disebabkan oleh permasalahan perekonomian lainnya seperti inflasi? Analisis inflasi di daerah

Q3

• Apakah hambatan yang dihadapi lebih kepada faktor-faktor spesifik kewilayahan? (kawasan perbatasan, kawasan terisolir, kepulauan, rawan konflik, rawan bencana, dst)

Q3

• Apakah sumber daya manusia yang tidak memadai merupakan permasalahan?

Q4 Q4

• Bagaimana dengan ketahanan pangan? Apakah itu sebuah permasalahan? (terkait kemiskinan, kurang gizi, dst) • Apakah daerah sudah mendekati pencapaian target lima tahunan? Apa dan seberapa besar intervensi yang diperlukan? (terkait isu kualitas pertumbuhan dan belanja pemerintah). 21

PENENTUAN ISU STRATEGIS: IDENTIFIKASI ISU STRATEGIS PER PROVINSI Q1

• Apakah kemiskinan di daerah lebih disebabkan oleh permasalahan perekonomian lainnya seperti inflasi? Analisis inflasi di daerah

Q3

• Apakah hambatan yang dihadapi lebih kepada faktor-faktor spesifik kewilayahan? (kawasan perbatasan, kawasan terisolir, kepulauan, rawan konflik, rawan bencana, dst)

Q3

• Apakah sumber daya manusia yang tidak memadai merupakan permasalahan?

Q4 Q4

• Bagaimana dengan ketahanan pangan? Apakah itu sebuah permasalahan? (terkait kemiskinan, kurang gizi, dst) • Apakah daerah sudah mendekati pencapaian target lima tahunan? Apa dan seberapa besar intervensi yang diperlukan? (terkait isu kualitas pertumbuhan dan belanja pemerintah). 22

ISU STRATEGIS PROVINSI : KUALITAS PERTUMBUHAN DAN KUALITAS APBD (DAMPAK TERHADAP KEMISKINAN, PENGANGGURAN DAN IPM)

23

ISU STRATEGIS PROVINSI: SUMATERA BAGIAN UTARA KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN APBD KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI

KUALITAS PERTUMBUHAN APBD

NO.

PROVINSI

1

Aceh

Pertumbuhan Rendah, Pro-Poor

Pertumbuhan Rendah , Kurang Pro-Job

Pertumbuhan Rendah , Kurang Pro- Human Dev

Pendapatan Daerah Rendah, Pro-Poor

Pendapatan Daerah Rendah, Kurang ProJob

Pendapatan Daerah Rendah, Kurang ProHuman Dev

2

Sumut

Pertumbuhan Rendah , Kurang Pro-Poor

Pertumbuhan Rendah, Pro-Job


Pendapatan Daerah Rendah, Kurang Pro-Poor

Pendapatan Daerah Rendah, Pro-Job


3

Sumbar







4

Riau

Pertumbuhan Tinggi , Pro-Poor

Pertumbuhan Tinggi , Pro-Job

Pertumbuhan Tinggi , Pro- Human Dev



Pendapatan Daerah Rendah , ProHuman Dev

5

Jambi


Pertumbuhan Tinggi, Kurang ProJob

Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro- Human Dev

Pendapatan Daerah Tinggi , Pro-Poor

Pendapatan Daerah Tinggi , Kurang ProJob

Pendapatan Daerah Tinggi , Kurang ProHuman Dev

TERHADAP KEMISKINAN

TERHADAP PENGANGGURAN

TERHADAP IPM

TERHADAP KEMISKINAN


TERHADAP IPM

24

ISU STRATEGIS PROVINSI: SUMATERA BAGIAN SELATAN KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN APBD KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI NO.

PROVINSI

6

TERHADAP IPM


TERHADAP KEMISKINAN


TERHADAP KEMISKINAN


TERHADAP IPM

Sumsel


Pertumbuhan Tinggi, Kurang ProJob





7

Bengkulu







8

Lampung







9

Babel




Pendapatan Daerah Tinggi , Kurang Pro-Poor

Pendapatan Daerah Tinggi , Pro-Job


10

Kepri

Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro-Poor





Pendapatan Daerah Rendah , ProHuman Dev 25

ISU STRATEGIS PROVINSI: JAWA KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN APBD KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI NO.


PROVINSI

TERHADAP KEMISKINAN


TERHADAP IPM

TERHADAP KEMISKINAN

11

DKI Jakarta







12

Jabar







13

Jateng



Pertumbuhan Rendah, Pro- Human Dev



Pendapatan Daerah Rendah , Pro-Human Dev

14

DIY







15

Jatim






Pendapatan Daerah Rendah , Pro-Human Dev

16

Banten






Pendapatan Daerah Rendah, Kurang ProHuman26 Dev


TERHADAP IPM

ISU STRATEGIS PROVINSI: BALI DAN NTT KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN APBD KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI NO.

PROVINSI

TERHADAP KEMISKINAN


TERHADAP IPM

KUALITAS PERTUMBUHAN APBD TERHADAP KEMISKINAN


TERHADAP IPM

17

Bali




Pendapatan Daerah Rendah, Kurang ProPoor



18

NTB




Pendapatan Daerah Rendah, ProPoor



19

NTT







27

ISU STRATEGIS PROVINSI: KALIMANTAN KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN APBD KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI NO.

PROVINSI

TERHADAP KEMISKINAN



TERHADAP IPM

TERHADAP KEMISKINAN


TERHADAP IPM

20

Kalbar







21

Kalteng







22

Kalsel







23

Kaltim

Pertumbuhan Tinggi, Kurang ProPoor

Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro-Job





28

ISU STRATEGIS PROVINSI: SULAWESI KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN APBD KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI NO.

PROVINSI

TERHADAP KEMISKINAN


TERHADAP IPM

KUALITAS PERTUMBUHAN APBD TERHADAP KEMISKINAN


TERHADAP IPM

24

Sulut




Pendapatan Daerah Tinggi , Kurang ProPoor



25

Sulteng






Pendapatan Daerah Tinggi , Pro-Human Dev

26

Sulsel







27

Sultra







28

Gorontalo







29

Sulbar






Pendapatan Daerah Tinggi 29 , Pro-Human Dev

ISU STRATEGIS PROVINSI: MALUKU DAN PAPUA KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN APBD KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI NO.

PROVINSI

TERHADAP KEMISKINAN



TERHADAP IPM

TERHADAP KEMISKINAN


TERHADAP IPM

30

Maluku







31

Malut







32

Papua Barat




Pendapatan Daerah Tinggi , Kurang ProPoor



33

Papua







30

ISU STRATEGIS PROVINSI : SEKTOR UNGGULAN*

*

Sektor Utama Menurut Nilai Tambah

:

Sektor dengan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB (2008)

Sektor Basis

:

Sektor spesialisasi daerah yang ditunjukkan oleh nilai Location Quotient lebih besar dari satu (pada sektor tradable)

Sektor Pendorong Pertumbuhan

:

Sektor dengan sumbangan terbesar dalam pertumbuhan PDRB provinsi (rata-rata 2004-2008)

Sektor Utama Menurut Penyerapan Tenaga Kerja

:

Sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar (rata-rata 2005-2009)

31

WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA PROVINSI

SEKTOR UTAMA MENURUT NILAI TAMBAH

SEKTOR BASIS (SPESIALISASI)

SEKTOR UTAMA PENDORONG PERTUMBUHAN

SEKTOR UTAMA MENURUT PENYERAPAN TENAGA KERJA

Aceh

Pertambangan Migas, Perdagangan, Tanaman Bahan Makanan

Pertambangan Migas, Kehutanan, Peternakan

Pertambangan Migas, Konstruksi, Perdagangan

Pertanian, Perdagangan, Konstruksi

Sumatera Utara

Industri Bukan Migas, Perdagangan, Perkebunan

Perkebunan, Tanaman Bahan Makanan, Peternakan

Industri Bukan Migas, Perdagangan, Pengangkutan

Pertanian, Perdagangan Hotel & Restoran, Jasa-jasa

Sumatera Barat

Perdagangan, Tanaman Bahan Makanan, Pengangkutan

Penggalian, Tanaman Bahan Makanan, Perkebunan

Perdagangan, Pengangkutan, Industri Bukan Migas


Riau

Pertambangan Migas, Industri Bukan Migas, Perkebunan

Pertambangan Migas, Kehutanan, Perkebunan

Industri Bukan Migas, Perdagangan, Pertambangan Migas


Jambi

Pertambangan Migas, Perdagangan, Perkebunan

Perkebunan, Pertambangan Migas, Kehutanan

Perkebunan, Perdagangan, Tanaman Bahan Makanan


WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN PROVINSI





Sumatera Selatan

Pertambangan Migas, Industri Bukan Migas, Industri Migas

Pertambangan Migas, Industri Migas, Perkebunan



Bengkulu

Tanaman Bahan Makanan, Perdagangan, Pemerintahan Umum

Perikanan, Tanaman Bahan Makanan, Perkebunan

Tanaman Bahan Makanan, Perdagangan, Perkebunan


Lampung

Tanaman Bahan Makanan, Industri Bukan Migas, Perdagangan

Perikanan, Peternakan, Perkebunan

Tanaman Bahan Makanan, Perdagangan, Bank


Bangka Belitung

Industri Bukan Migas, Perdagangan, Pertambangan Bukan Migas

Pertambangan Bukan Migas, Perikanan, Penggalian


Pertanian, Pertambangan, Perdagangan Hotel & Restoran

Kepulauan Riau

Industri Bukan Migas, Perdagangan, Pertambangan Migas

Industri Bukan Migas, Perikanan, Pertambangan Migas

Industri Bukan Migas, Perdagangan, Konstruksi

Industri, Perdagangan, Jasajasa

WILAYAH JAWA PROVINSI





DKI Jakarta

Industri Bukan Migas, Bank, Perdagangan

Jasa Penunjang Keuangan, Bank, Jasa Perusahaan

Komunikasi, Perdagangan, Konstruksi

Perdagangan Hotel & Restoran, Jasa-jasa, Industri

Jawa Barat

Industri Bukan Migas, Perdagangan, Tanaman Bahan Makanan

Industri Bukan Migas, Tanaman Bahan Makanan, Perdagangan

Industri Bukan Migas, Perdagangan, Konstruksi

Pertanian, Perdagangan Hotel & Restoran, Industri

Jawa Tengah

Industri Bukan Migas, Perdagangan, Industri Migas

Industri Migas, Tanaman Bahan Makanan, Peternakan



DI Yogyakarta

Pemerintahan Umum, Industri Bukan Migas, Tanaman Bahan Makanan

Restoran, Hotel, Tanaman Bahan Makanan

Konstruksi, Tanaman Bahan Makanan, Restoran


Jawa Timur


Penggalian, Peternakan, Industri Bukan Migas

Perdagangan, Industri Bukan Migas, Restoran


Banten


Gas, Listrik, Industri Bukan Migas


Perdagangan Hotel & Restoran, Pertanian, Industri

WILAYAH BALI-NUSA TENGGARA PROVINSI





Bali

Pengangkutan, Perdagangan, Hotel

Hotel, Jasa Penunjang Keuangan, Restoran

Perdagangan, Hotel, Pengangkutan


Nusa Tenggara Barat

Pertambangan Bukan Migas, Tanaman Bahan Makanan, Perdagangan

Pertambangan Bukan Migas, Penggalian, Tanaman Bahan Makanan

Perdagangan, Pengangkutan, Tanaman Bahan Makanan


Nusa Tenggara Timur

Tanaman Bahan Makanan, Pemerintahan Umum, Perdagangan

Peternakan, Tanaman Bahan Makanan, Perikanan

Pemerintahan Umum, Perdagangan, Tanaman Bahan Makanan

Pertanian, Jasa-jasa, Industri

WILAYAH KALIMANTAN PROVINSI





Kalimantan Barat

Perdagangan, Industri Bukan Migas, Tanaman Bahan Makanan

Kehutanan, Perkebunan, Peternakan

Perdagangan, Pemerintahan Umum, Tanaman Bahan Makanan


Kalimantan Tengah

Perdagangan, Tanaman Perkebunan, Pengangkutan

Perkebunan, Perikanan, Kehutanan

Perkebunan, Perdagangan, Pemerintahan Umum


Kalimantan Selatan

Pertambangan Bukan Migas, Perdagangan, Tanaman Bahan Makanan

Pertambangan Bukan Migas, Perikanan, Perkebunan

Pertambangan Bukan Migas, Perdagangan, Tanaman Bahan Makanan


Kalimantan Timur

Industri Migas, Pertamabangan Migas, Pertambangan Bukan Migas

Industri Migas, Pertambangan Bukan Migas, Pertambangan Migas

Perdagangan, Pengangkutan, Konstruksi


WILAYAH SULAWESI PROVINSI





Sulawesi Utara

Konstruksi, Perdagangan, Pemerintahan Umum

Penggalian, Perikanan, Perkebunan

Konstruksi, Perdagangan, Pengangkutan


Sulawesi Tengah

Perkebunan, Tanaman Bahan Makanan, Perdagangan

Perkebunan, Kehutanan, Perikanan

Perkebunan, Perdagangan, Pemerintahan Umum


Sulawesi Selatan

Perdagangan, Tanaman Bahan Makanan, Industri Bukan Migas

Perikanan, Pertambangan Bukan Migas, Tanaman Bahan Makanan

Perdagangan, Perkebunan, Pemerintahan Umum


Sulawesi Tenggara

Perdagangan, Pemerintahan Umum, Perikanan

Perikanan, Peternakan, Perkebunan

Perdagangan, Perikanan, Industri Bukan Migas


Gorontalo

Pemerintahan Umum, Tanaman Bahan Makanan, Perdagangan

Perikanan, Tanaman Bahan Makanan, Peternakan

Pemerintahan Umum, Tanaman Bahan Makanan, Pengangkutan

Pertanian, Jasa-jasa, Perdagangan Hotel & Restoran

Sulawesi Barat

Perkebunan, Tanaman Bahan Makanan, Pemerintahan Umum

Perkebunan, Perikanan, Tanaman Bahan Makanan

Pemerintahan Umum, Tanaman Bahan Makanan, Perikanan


WILAYAH MALUKU & PAPUA PROVINSI





Maluku

Perdagangan, Perikanan, Pemerintahan Umum

Perikanan, Perkebunan, Kehutanan

Perdagangan, Pengangkutan, Pemerintahan Umum


Maluku Utara

Perdagangan, Perkebunan, Industri Bukan Migas

Perkebunan, Perikanan, Kehutanan

Perdagangan, Perkebunan, Tanaman Bahan Makanan


Papua Barat

Industri Migas, Pertambangan Migas, Perdagangan

Kehutanan, Perikanan, Industri Migas

Konstruksi, Pemerintahan Umum, Perdagangan


Papua

Pertambangan Bukan Migas, Konstruksi, Tanaman Bahan Makanan

Pertambangan Bukan Migas, Kehutanan, Perikanan

Pertambangan Bukan Migas, Kehutanan, Air Bersih


CONTOH ISU STRATEGIS PROVINSI: Nusa Tenggara Timur

39

ANALISIS KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI NTT Rata-rata Pertumbuhan PDRB Non Migas 2005-2008 (%) -10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

)%( 8002-5002 niksiM kududneP esatneseP nagnarugneP atar-ataR

-4.00

KUPANG

0.00

2.00

4.00

LEMBATA

SUMBA BARAT

ALOR

MANGGARAI BARAT MANGGARAI

-2.00

SUMBA TIMUR FLORES TIMUR

TIMOR TENGAH SELATAN SIKKA

BELU

NGADA

ENDE KOTA KUPANG

ROTE NDAO

II

I

Kuadran I: Pertumbuhan Tinggi , Pro-Poor SUMBA TIMUR TIMOR TENGAH SELATAN TIMOR TENGAH UTARA ALOR LEMBATA FLORES TIMUR SIKKA MANGGARAI BARAT Kuadran II: Pertumbuhan Rendah, Pro-Poor  SUMBA BARAT KUPANG MANGGARAI Kuadran III: Pertumbuhan Rendah , Kurang Pro-Poor  NGADA

III

IV

Kuadran IV: Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro-Poor ROTE NDAO KOTA KUPANG 40

ANALISIS KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI NTT Rata-rata Pertumbuhan PDRB Non Migas 2005-2008 (%) -10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00


0.40

0.60

0.80

1.00

1.20 TIMOR TENGAH UTARA

ROTE NDAO KUPANG

FLORES TIMUR NGADA ALOR

SUMBA BARAT

BELU TIMOR TENGAH SELATAN KOTA KUPANG SIKKA

LEMBATA ENDE MANGGARAI BARAT MANGGARAI

SUMBA TIMUR

II

I

Kuadran I: Pertumbuhan Tinggi , Pro- Human Dev TIMOR TENGAH UTARA BELU ALOR FLORES TIMUR ROTE NDAO Kuadran II: Pertumbuhan Rendah, Pro- Human Dev SUMBA BARAT KUPANG NGADA Kuadran III: Pertumbuhan Rendah , Kurang Pro- Human DevMANGGARAI

III

IV

Kuadran IV: Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro- Human DevSUMBA TIMUR TIMOR TENGAH SELATAN LEMBATA SIKKA ENDE MANGGARAI BARAT 41 KOTA KUPANG

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Memiliki Trend Positif 7,00 6,50 5.49 %, Data YoY Q 3-2010

6,00

5,90 5,65

5,50 5,15

5,00

5,40

4,81

5,08

6,15

6,03 5,76

5,50

6,40

6,28

5,88

5,60

6,10

5,99

5,70

5,80

4,50 4,24

4,00 3,50

Batas Bawah Pertumbuhan Ekonomi Batas Atas Pertumbuhan Ekonomi

3,46

Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Linear (Data Historis 2005-2009)

3,00

%/Tahun 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun 2005-2008 cenderung fluktuatif, Namun memiliki trend (potensi ekonomi yang tumbuh positif dengan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 3,5 – 5,2 persen. 2. Namun, potensi ini masih berada dibawah kisaran target pertumbuhan ekonomi Prov. Nusa Tenggara Timur yang tertuang dalam RPJMN 20102014. 3. Perlu pengembangan sektor pengerak utama pertumbuhan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN 20102014 42

Penurunan Tingkat Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Menunjukkan Kinerja Yang Cukup Baik 27,99

28,50 28,19

27,51

26,50 25,65

23.03 % Data Maret 2010

24,50 22,50

22,64 22,38

23,31 22,12

20,50

Batas Bawah Kemiskinan Batas Atas Kemiskinan

18,50

Rata-Rata Kemiskinan Linear (Data Historis 2005-2009)

16,50

21,22 21,01 19,80 19,65

20,81

18,37 18,28

19,50 18,18

16,95 16,91 16,87

%/Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Perkembangan tingkat kemiskinan selama periode 2005-2009 cenderung menurun. 2. Berdasarkan data Maret 2010, tingkat kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada posisi 23,03 persen. 3. Tren penurunan kemiskinan sampai dengan tahun 2014 (yang dihitung berdasarkan data 2005-2009) masih berada di atas kisaran target kemiskinan dalam RPJMN 2010-2014. 4. Untuk itu, perlu dilakukan Kebijakan yang pro poor, khususnya di daerah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan. 43

Perkembangan Tingkat Pengangguran Provinsi Nusa Tenggara Timur Berada Diatas Kisaran Target RPJMN 2010-2014 5,50

Batas Bawah Pengangguran Batas Atas Pengangguran Rata-Rata Pengangguran Trend Linier Data Historis 2005-2010

5,46 4,98

4,50

3,50

3,98

3,70

3,49

1,50

1,90 1,80

1,70

3.

1,78 1,68

1,58

1,65 1,55 1,45

1,53 1,43

1,40 1,30

1,33

1,20

0,50

%/Tahun 2005

2006

2007

2008

2.

3.49 % Data Februari 2010

2,78

2,50

1.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

4.

Perkembangan tingkat pengangguran selama periode 2005-2010 cenderung menurun. Berdasarkan data Februari 2010, tingkat pengangguran Provinsi Nusa Tenggara berada di level 3,49 persen meningkat dari tahun sebelumnya. Tren penurunan pengangguran sampai dengan tahun 2014 (yang dihitung berdasarkan data 2006-2009) berada di bawah kisaran target pengangguran dalam RPJMN 2010-2014. Namun demikian, tetap perlu dilakukan kebijakan yang pro job, khususnya di Kab/Kota yang memiliki tingkat pengangguran yang tinggi. 44

ISU STRATEGIS 1: PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS

•

• •

Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi disertai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, menunjukkan tren perbaikan kualitas pertumbuhan. Namun laju pertumbuhan masih lebih rendah dari nasional. Rata-rata laju pertumbuhan pertahun selama 20042009 4,8%, sementara nasional 5,5%. Akselerasi pertumbuhan diperlukan untuk mengurangi kesenjangan, serta menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran lebih cepat lagi. Pendorong utama pertumbuhan daerah adalah konsumsi, sedangkan sumbangan investasi (PMTB) masih rendah. Selalu mengalami defisit perdagangan antardaerah dalam periode 2004-2008

PDRB, Kemiskinan, dan Pengangguran (Indeks, 2004=100)

130 120 110 100

Indeks

•

90 80 70 60 50 2004

2005

2006

PDRB/kapita Pengangguran

2007

2008

2009

Kemiskinan

45

ISU STRATEGIS 2: KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA •

•

•

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) termasuk tertinggal secara nasional, khususnya pada aspek ratarata lama sekolah dan pengeluaran perkapita. Tingkat pengangguran jauh lebih rendah dari tingkat nasional, namun tingkat kemiskinan jauh di atas tingkat nasional. Demikian juga pangsa pekerja informal. Hal ini menunjukkan rendahnya kesempatan pekerjaan yang berkualitas. 69,4% angkatan kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas) tidak memiliki ijasah SMP.

NTT

NASIONAL

RANKING DARI 33 PROVINSI

Usia Harapan Hidup (th)

67

69

25

Angka Melek Huruf (%)

87.66

92.19

27

Rata-Rata Lama Sekolah (th)

6.55

7.52

32

Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Rp Ribu)

599.93

628.33

30

IPM

66.15

71.17

31

KOMPONEN IPM

PENGANGGURAN TERBUKA 2009 (%)

PEKERJA INFORMAL 2009 (%)

KEMISKINAN 2009 (%)

NTT

2.8

83.3

23.3

NASIONAL

8.1

62.1

14.2

46

ISU STRATEGIS 3: KINERJA BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK PERINGKAT KABUPATEN/KOTA NTT MENURUT SKOR KELEMBAGAAN (KPPOD 2009) KABUPATEN/KOTA

RANKING

PERINGKAT DAYA SAING KABUPATEN/KOTA NTT MENURUT SKOR KESELURUHAN (KPPOD 2009) KABUPATEN/KOTA

Kupang

3 dari 59 kota

Lembata

16 dari 169 kab

Ende

114 dari 169 kab

Ende

41 dari 169 kab

Lembata

126 dari 169 kab

Manggarai

55 dari 169 kab

Timor Tengah Sel.

133 dari 169 kab

Timor Tengah Selatan

59 dari 169 kab

Sika

150 dari 169 kab

Sumba Barat

87 dari 169 kab

Ngada

151 dari 169 kab

Ngada

90 dari 169 kab

Timor Tengah Utara

152 dari 169 kab

Timur Tengah Utara

93 dari 169 kab

Manggarai

157 dari 169 kab

Sika

109 dari 169 kab

Sumba Barat

168 dari 169 kab

• •

Kupang

RANKING 45 dari 59 kota

Faktor kualitas kelembagaan sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi daerah, khususnya daerah-daerah yang tidak memiliki sumber daya alam melimpah. Kerjasama antardaerah dan sinergi pusat-daerah sangat strategis dalam mengurangi hambatan distribusi barang antarwilayah dan mengurangi duplikasi perpajakan yang memicu ekonomi biaya tinggi. 47

ISU STRATEGIS 4: PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN DAERAH • Sektor unggulan masih sektor primer • Peran sektor unggulan dalam mendorong pertumbuhan wilayah masih rendah. Secara keseluruhan kontribusi sektor unggulan dalam pertumbuhan wilayah baru 28%. • Intensitas perdagangan yang signifikan baru terjadi dengan wilayah Jawa-Bali, sedangkan dengan pulau-pulau lain relatif kecil.

SEKTOR (tradable)

SKOR LQ 2005

2006

2007

2008

Tanaman Bahan Makanan

3.04

3.20

3.00

3.21

Tanaman Perkebunan

1.32

1.25

1.24

1.28

Peternakan

5.86

5.65

5.90

5.93

Kehutanan

0.23

0.25

0.23

0.23

Perikanan

2.07

2.12

2.31

2.22

Pertambangan Minyak & Gas Bumi

0.00

0.00

0.00

0.00

Pertamabangan Bukan Migas

0.00

0.00

0.00

0.00

Penggalian

2.07

1.67

1.84

1.80

Industri Migas

0.00

0.00

0.00

0.00

Industri Bukan Migas

0.08

0.08

0.08

0.08

ISU STRATEGIS 5: RENDAHNYA INTERKONEKTIVITAS DOMESTIK INTRA & ANTARPULAU Termasuk salah satu dari delapan provinsi kepulauan, terdiri dari 1192 pulau (711 belum bernama) Prasarana dan sarana perhubungan antarpulau masih minim. Pangsa angkutan laut dalam PDRB hanya 0,8%, ASDP (penyeberangan) hanya 0,1%. Sangat bergantung pada pelabuhan di Jawa Timur dan Bali untuk pengiriman komoditas ekspor.

• • •

KONDISI JALAN NASIONAL di NTT (Des 2008)

PANJANG (Km)

PRASARANA TRANSPORTASI (Podes 2005)

PANJANG (%)

TINGKAT KETERSEDIAAN (Persen)

Darat

Baik Sedang Rusak Total

568.0

44.6

465.7

36.6

239.3

18.8

1,273.0

100.0

94.5

Air

0.8

Darat dan air

4.8

Dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun

JALAN NEGARA

JALAN PROVINSI

81.9

JALAN KABUPATEN

RASIO PANJANG JALAN NON-ASPAL (%)

RASIO PANJANG JALAN RUSAK (%)





2003

19.6

26.7

11.1

19.9

62.4

45.2

2004

9.4

9.4

81.1

9.4

62.4

45.2

2005

9.4

24.7

81.1

75.0

79.9

13.2

2006

9.4

24.7

81.1

75.0

62.4

45.2

TAHUN

Sumber: Statistik Perhubungan

KONDISI PRASARANA JALAN NTT JALAN NEGARA

JALAN PROVINSI

JALAN KABUPATEN







2003

19.6

26.7

11.1

19.9

62.4

45.2

2004

9.4

9.4

81.1

9.4

62.4

45.2

2005

9.4

24.7

81.1

75.0

79.9

13.2

2006

9.4

24.7

81.1

75.0

62.4

45.2

TAHUN

Sumber: Statistik Perhubungan

ISU STRATEGIS 6: PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN

51

• Kawasan perbatasan di NTT yang diprioritaskan dalam RPJMN 20102014 meliputi kawasan perbatasan di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Utara, Belu, Alor, dan Rote Ndao. • Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang diprioritaskan adalah Kefamenanu (Timor Tengah Utara) dan Atambua (Belu).

ISU STRATEGIS 7: DEGRADASI LINGKUNGAN HIDUP • Kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup sangat penting bagi wilayah kepulauan yang perekonomiannya sangat bergantung pada produksi komoditas primer. • Dampak perubahan iklim akan dirasakan paling besar di wilayah kepulauan, khususnya pulaupulau kecil. Rehabilitasi lingkungan lahan kritis akan meningkatkan daya tahan lingkungan. • Perlu pengembangan ekonomi perdesaan untuk merangsang tumbuhnya kegiatan alternatif pertanian dan penggalian tradisional.

NTT

LUAS (Km2)

Lahan kritis

4.390.370

Total wilayah

4.613.787

Persentase lahan kritis

95%

Tingkat kesesuaian penggunaan lahan dengan Rencana Tata Ruang Pulau

52,7%*

Sumber: Statistik Lingkungan Hidup, 2006/2007 Badan Pertanahan Nasional 2007

53

HARAPAN DALAM DISKUSI:

1

• ISU STRATEGIS PROVINSI DIKAITKAN DENGAN KINERJA PEMBANGUNAN PROVINSI: KUALITAS PERTUMBUHAN DAN KUALITAS KEUANGAN DAERAH

3

• FOKUS ISU STRATEGIS DIPAPARKAN DALAM KONTEKS PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN: PERTUMBUHAN, KEMISKINAN, PENGANGGURAN, IPM, DST

3

• PROVINSI DAPAT MENGEMUKAKAN ISU STRATEGIS YANG DI LUAR FOKUS DI ATAS JIKA MERUPAKAN ISU SPESIFIK WILAYAH (PERBATASAN, KEPULAUAN, BENCANA, KONFLIK, KETAHANAN PANGAN, DST)

4

• KESEPAKATAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH TERHADAP ISU STRATEGIS PROVINSI YANG AKAN MENDASARI PENYUSUNAN RKP 2012

4

• IMPLIKASI PENGISIAN FORMAT UPPD  YANG TERCANTUM DALAM UPPD MERUPAKAN INPUT/INTERVENSI UNTUK MENGATASI ISU-ISU STRATEGIS 54

FORMAT USULAN ISU STRATEGIS YANG DIHARAPKAN DARI MASING-MASING PROVINSI USULAN RUMUSAN ISU STRATEGIS PROVINSI : ...................................................................................... Setelah mencermati Tema RKP 2012, 11 + 3 Prioritas Nasional, Isu Pulau, dan berbagai perkembangan yang ada di provinsi maka rumusan isu strategis yang kami usulkan untuk provinsi kami adalah : NO 1

ISU STRATEGIS PROVINSI

INISIATIF UNTUK MENGATASI ISU STRATGIS a. b. c.

2

a. b. c.

3

a. b. c.

4

a. b. c.

55

FORMAT UPPD

56

CONTOH FORMAT

• TABEL Excel Draft Awal Format UPPD; Provinsi …………. No Kementerian 1

xxx

Program xxx

Kegiatan xxx

Sasaran xx

Indikator xx

Lokasi xx

Target xx

Dana D/TP/UB Prov/Kab/Ko (juta) MAK ta

…..

Provinsi ….

….

xxx

xxx

xx

xx

xx

xx

…..

….. ….. ….. …..

xxx

…..

xxx

….

…..

xxx

…..

xxx

….

…..

xxx

….

…..

xxx

….

…..

xxx

….

Kab….

…..

xxx

….

Provinsi …

…..

xxx

….

…. xxx

…..

xxx

….

….

2

…..

xxx

….

…..

xxx

….

…..

xxx

….

…..

xxx

….

Nilai (juta)

Target

xxx

….

Kab….

Indikator

xxx

xxx

….

Kab….

Kegiatan

xxx

…. Kab….

APBD Pendukung Program

…..

• Tabel Excel Final UPPD Provinsi ………….

No Arah Kebijakan Strategi Kebijakan Fokus Prioritas Kementerian Program Kegiatan Sasaran Indikator 1

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xx

xx

Lokasi xx

Dana (juta)

Target xx

…..

D/TP/UB

APBD Pendukung

Prov/Kab/K ota

Provinsi ….

MAK …. ….

Kab….

…. …. ….

Kab….

…. …. ….

Kab….

…. …. ….

2

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xx

xx

xx

xx

…..

Provinsi …

…. …. ….

Kab….

…. …. …. ….

Program xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Nilai (juta)

Kegiatan Indikator Target ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..

CONTOH FORMAT

• Tabel Format Persandingan Provinsi ………….

No 1

Rupiah Isu Arah Strategi Fokus Kemen Progr Kegia Sasar Indika Targe Rupiah UPPD D/TP/UB Renja Prov/Kab/ Lokasi MAK Strategis Kebijakan Kebijakan Prioritas terian am tan an tor t (juta) (juta) Kota xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xx

xx

xx

xx

…..

Provinsi ….

…. ….

Kab….

…. …. ….

Kab….

…. …. ….

Kab….

…. …. ….

2

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xx

xx

xx

xx

…..

Provinsi …

…. …. ….

Kab….

…. …. …. ….

APBD Pendukung Program xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Kegiatan

Indikat Nilai Target (juta) or ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

59

ISU STRATEGIS PROVINSI DALAM PENYUSUNAN RKP 2012

Recommend Documents