PEMANFAATAN DATA SEKTORAL PROGRAM KB DALAM PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN BAPPEDA PROVINSI DIY
SISTEM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INDONESIA ADALAH NEGARA YANG SEDANG MEMBANGUN DAN MEMPUNYAI TUJUAN YANG HENDAK DICAPAI. AGAR DALAM UPAYA MENCAPAI TUJUAN EFEKTIF DAN EFISIEN, PERLU ADANYA SISTEM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN YANG MAMPU MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERENCANA, BERTAHAP, DAN BERKESINAMBUNGAN UNTUK: • MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA; • MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM; • MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA; • IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL
PROF. WIDJOJO: "SALAH SATU KEGIATAN PENTING DALAM SUATU USAHA PEMBANGUNAN BERENCANA ADALAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN"
PERENCANAAN SUATU PROSES UNTUK MENENTUKAN TINDAKAN MASA DEPAN YANG TE PAT, MELALUI URUTAN PILIHAN DE NGAN MEMPERHITUNGKAN SUMBER DAYA YANG ADA.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (MENURUT UU 32/2004)
SEBAGAI SATU KESATUAN DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DISUSUN PEMDA PROPINSI/KABUAPTEN/KOTA SESUAI KEWENANGANNYA
DIDASARKAN DATA DAN INFORMASI YANG AKURAT DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN HARUS DAPAT MENJAMIN KETERKAITAN DAN KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENGAWASAN
MODEL PERENCANAAN STRATEGIS TUJUAN
Butuh data/informasi
VISI PRA PERENCANAAN
PENILAIAN ORGANISASI
ANALISIS KESENJANGAN
MISI
STRATEGI
ASAS-ASAS PENUNTUN
EVALUASI
PELAKSANAAN
RENCANA TINDAKAN
SASARAN
KEBIJAKAN & PROGRAM SOSIALISASI
RENCANA
ANALISIS SWOT
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DENGAN PENDEKATAN STRATEGIS • LANGKAH PADA DASARNYA SAMA DENGAN YANG KOMPREHENSIF, YAITU: - ANALISA KEADAAN - IDENTIFIKASI KECENDERUNGAN, ARAH, DAN TUJUAN PEMBANGUNAN - PENENTUAN ALTERNATIF - PENYUSUNAN DOK. RENCANA AGAK BERBEDA DENGAN ISI TIAP LANGKAHNYA. • CAKUPAN SELEKTIF DAN FOKUS PADA KUNCI PERMASALAHAN SERTA PELUANG PEMBANGUNAN SEHINGGA JIKA DITANGANI DENGAN BAIK, MENENTUKAN KEBERHASILAN PEMBANGUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS, PALING MENDESAK MENGOPTIMALKAN POTENSI/KEKUATAN GUNA MEMANFAATKAN PELUANG
• PERSIAPAN SINGKAT DIDAHULUI PENGUMPULAN DATA SEKUNDER UNTUK IDENTIFIKASI MASALAH,TANTANGAN,POTENSI/ KEKUATAN,KELEMAHAN, PELUANG, SERTA ANCAMAN PENELITIAN PENENTUAN STRATEGI DAN PRIORITAS • SIFAT KETERPADUAN SAMA DENGAN YANG KOMPREHENSIF, YAITU:
PENGGUNAAN SUMBERDAYA, KETERLIBATAN STAKEHOLDERS KETERKAITAN, PENTAHAPAN KESERASIAN DAN KESELARASAN
• JANGKA WAKTU MENENGAH PENDEK • TINGKAT KEGUNAAN KERANGKA ACUAN PEDOMAN PENGEDALIAN DAN EVALUASI
Data dan Informasi Salah satu kebutuhan dalam perencanaan pembangunan adalah data statistik, informasi, hasil-hasil riset dan survey/penelitian untuk mendasari suatu perencanaan yang baik. Data dan informasi ini sangat diperlukan untuk menyusun proyeksi, perkiraan,maupun untuk merencanakan program/proyek pembangunan. Tanpa didukung data dan informasi, maka suatu rencana pembangunan yang merupakan hasil dari perencanaan, tidak akan memberikan manfaat.Bahkan akan gagal.
Akurasi dan aktualisasi data , harus terpenuhi. Data sektoral program KB juga diperlukan sebagai input perencanaan program yang kaitannya dengan peningkatan kualitas SDM yang mrpk prioritas pembangunan selama ini. menjadikan penduduk terlahir dengan penuh perencanaan dan berkualitas demi masa depan menurunkan AKI dan AKB mewujudkan pertumbuhan / perkembangan anak yang baik mewujudkan keluarga kecil berkualitas
PENINGKATAN KUALITAS SDM SEBAGAI PRIORITAS
IPM Pencapaiannya melibatkan banyak instansi/SKPD. Akses dan mutu pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan sosial sangat menentukan
Instansi Pendukung 1.Dinas Kesehatan 2.RS. Grhasia 3.Dinas Pendidikan, POR 4.Bapus dan Arsipda 5.Dinas Kebudayaan 6.Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat 7.Dinas Sosial
8.Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 9.Dinas Kelautan dan Perikanan 10.Bakesbanglinmas 11.Dinas Perhubungan dan Kominfo 12.Biro Adm. Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan 13.Biro Adm. Pembangunan
2007/2008 Human Development Index rankings 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Iceland Norway Australia Canada Ireland Sweden Switzerland Japan Netherlands France
100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109.
Jamaica Cape Verde El Salvador Algeria Viet Nam Occupied Palestinian Territories Indonesia Syrian Arab Republic Turkmenistan Nicaragua
25. 26. 63. 78. 81. 90.
Singapore South Korea Malaysia Thailand China Philiphines
150. 151. 152. 153. 154. 155.
Timor-Leste Zimbabwe Togo Yemen Uganda Gambia
PERANAN DATA STATISTIK PADA INDIKATOR PEMBANGUNAN • DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DITENTUKAN PULA INDIKATOR SEBAGAI TARGET KINERJA. • DATA STATISTIK DIBUTUHKAN UNTUK MENYUSUN INDIKATOR HASIL YANG TELAH DICAPAI MAUPUN YANG DIHARAPKAN DICAPAI UNTUK MASA MENDATANG. • PENYEDIA DATA ADALAH BADAN PEMERINTAH • BETAPAPUN BAIKNYA PERUMUSAN INDIKATOR PEMBANGUNAN TAPI JIKA DATA STATISTIKNYA TIDAK TERSEDIA, MAKA TIDAK DAPAT DISUSUN INDIKATOR PEMBANGUNAN. PERUMUSAN INDIKATOR TSB MENJADI TAK BERMANFAAT • AKURASI DAN AKTUALISASI DATA SANGAT PENTING
PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAI SUB SISTEM BANGNAS KONSEKUENSI: TIDAK HANYA MENGACU RPJP NAS , MEMPERHATIKAN RPJM NAS DAN MEN SERASIKAN DENGAN RKP KETIKA MENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH PERLU SINKRONISASI KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMDA TERHADAP PUSAT YANG TERCERMIN DALAM APBD - UNTUK MENCAPAI SASARAN BANGNAS ; - DIFORMULASIKAN DALAM KUA & PPAS SBG LANDASAN PENYUSUNAN RAPERDA APBD; - DALAM SINKRONISASI INI SEKALIGUS DISINERGIKAN PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM DAN KEG PROVINSI DENGAN KAB/KOTA
KESADARAN MASYARAKAT BER-KB Dalam rangka pengendalian pertumbuhan penduduk. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam ber-KB, tercermin pada pencapaian peserta KB baru. Pada tahun 2007 jumlah tempat pelayanan KB juga semakin bertambah kecuali klinik KB swasta yang semakin menurun, namun hal ini tidak berpengaruh pada pelayanan KB.
PENDUDUK INDONESIA --------------------------------------------------------------------------------------------Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah Pertumb.(%) ===================================================== 1971 58.338.644 60.029.206 118.367850 1980 72.951670 73.824.803 146.776.473 2,32% 1990 89.375.677 89.872.106 179.247.783 1,97% 2000 100.934.962 100.307.037 201.241.999 1,35% ===================================================== Pertumbuhan masih tinggi, meskipun cenderung menurun . Konsekuensi: menghadapi masalah kompleks sebelum pertumbuhan
menjadi di bawah 1%.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur (jiwa) Tahun 2003-2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
0 – 14 tahun
693.844
696.992
641.400
640.100
637.100
637.100
15 – 64 tahun
2.210.066
2.217.128
2.413.700
2.445.400
2.478.800
2511300
303.475
306.688
310.400
314.600
318.600
320.100
Kelompok Usia
> 65 tahun
JUMLAH
3.207.385
3.220.808
3.365.500
3.400.100
3.434.500
3.468.500
Sumber: DIY Dalam Angka 2004-2008, Badan Pusat Statistik DIY Tahun 2003-2004 hasil SUSENAS-2004, Tahun 2005-2008 Angka Proyeksi dari hasil SUPAS 2005
Penduduk Usia Kerja (PUK), Penduduk Di Luar Usia Kerja (PDUK) dan Rasio Beban/Tanggungan Penduduk DIY Tahun 2003-2008 URAIAN PUK PDUK Penduduk
Rasio Beban Penduduk
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2.210.066
2.217.128
2.413.700
2.445.400
2.478.800
2.511.300
997.319
1.003.680
951.800
954.700
955.700
957.200
3.207.385
3.220.808
3.365.500
3.400.100
3.434.500
3.468.500
0,45
0,45
0,39
0,39
0,39
0,38
Sumber: DIY Dalam Angka 2004-2008, Badan Pusat Statistik DIY, diolah Tahun 2003-2004 hasil SUSENAS-2004, Tahun 2005-2008 Angka Proyeksi dari hasil SUPAS 2005
PERTUMBUHAN PENDUDUK ---------------------------------------------------------------------Tahun Pertumbuhan(%) ======================================== 1971-1980 1,10% 1980-1990 0,57% 1990-2000 0,68% ========================================= >Pertumbuhan penduduk di DIY semenjak periode 1980-1990 sudah di bawah1% berkat keberhasilan program KB. Namun, periode 1990-2000 ada peningkatan. Bagaimana dengan periode 2000-2010 ? >Meskipun sudah dibawah 1%, kependudukan di DIY mengandung permasalahan yang tidak ringan jika dikaitkan dengan daya dukung wilayahnya, tingkat kepadatannya, penyediaan lapangan kerjanya dsb.
KEPENDUDUKAN DAN KB IPM dan IPG relatif rendah Perkiraan jml penduduk Indonesia th’08 : 227 Juta jiwa Laju pertumbuhan relatif tinggi. Mengapa ? TFR : 2,6 (DIY terendah : 1,8) Moto “Dua Anak Cukup” berubah menjadi “Dua Anak Lebih Baik” Jumlah anak pada keluarga miskin lebih banyak Komitmen Pemda terhadap program KB Menurunnya jumlah dan kualitas tenaga lapangan KB Tidak memadainya insentif tenaga pelayanan KB (bidan) Koordinasi lintas sektor Komposisi penduduk berpotensi baby boom
TFR Banyak hal terkait dengan TFR, seperti: Kesehatan Reproduksi Perilaku seksual remaja Aborsi Menyumbang 11,1% AKI( Yayasan Kesehatan Perempuan); Dapat sampai 50% (Dirjen Binkesmas Depkes)
ERA DESENTRALISASI Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Secara umum, pelayanan publik telah bergerak ke arah yang lebih baik dari pada sebelum otonomi daerah (Dwiyanto dkk,2003) Dengan meredupnya BKKBN Bagaimana dengan pelayanan KB? Bagaimana dengan kesehatan reproduksi ? Perlu revitalisasi ?
PERSEPSI TERHADAP KB di ERA DESENTRALISASI Upaya pengendalian dan pembatasan kelahiran ? Beban daerah ? - Karena harus membentuk lembaga baru yang membuat struktur organisasi menjadi besar - Harus menyediakan anggaran
KB dan Keluarga Sejahtera dalam RPJM DIY 2009-2013
Program Keluarga Berencana. Program Pelayanan Kontrasepsi. Program Kesehatan Reproduksi Remaja. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual termasuk HIV/ AIDS. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR.
PENUTUP Setiap program SKPD berlandaskan dokumen perencanaan dan penganggaran serta masih dalam lingkup kewenangannya; Perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan program/ kegiatan harus didukung data/informasi. Di samping itu untuk keterpaduannya perlu disusun secara lintas sektoral. Data Sektoral KB, sbg salah satu input penting dalam Perencanaan Program Peningkatan Kualitas SDM. Program/kegiatan yang dilaksanakan harus dapat menjawab masalah/tantangan yang dihadapi
