Data-Data Pembangunan Sektoral

u

Kementerian Negara PPNBAPPENAS

Data-Data Pembangunan Sektoral

.-...- . . 1-

Tahun 2008

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari apa yang kita harapkan dan

KATA PENGANTAR

masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, serta masih terdapat banyak kekurangannya, untuk itu dalam upaya penyempurnaan lebih lanjut, kami mohon Buku Data Kinerja Pembangunan Sektoral merupakan keluaran dari Kegiatan

kritik dan saran dari para pembaca sekalian.

Penyusunan Database Kinerja Pembangunan Sektoral UKE II Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral. Diharapkan dengan tersedianya data kinerja

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusunan Database

pembangunan ini, akan memperkaya ketersediaan bahan bagi evaluasi kinerja

Kinerja Pembangunan dan semua pihak yang telah menyampaikan sumbang

pembangunan dan mempermudah pelaksanaan evaluasi pembangunan. Buku

sarannya dalam penyelesaian buku ini.

ini kiranya juga dapat dipergunakan untuk menunjang perumusan rencana kebijakan pembangunan nasional.

Jakarta, Desember 2008 Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral

Dalam buku ini, disajikan data dan informasi yang berkaitan dengan kinerja pembangunan, yang berisikan antara lain : 1.

Program

dan

Kelompok

Prioritas,

berupa

pembangunan dengan prioritas pembangunan

keterkaitan

program

yang tercantum dalam

RPJMN 2004-2009. 2.

Mata Kegiatan dan Jenis Kegiatannya, berisikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan selama ini dan jenis kegiatan yang dilaksanakannya.

3.

Prioritas RPJMN 2004-2009, berisikan sasaran proritas, indikator kinerja dan capaian kinerja selama 2004-2008.

4.

Program

RPJMN

2004-2008,

berisikan

indikator

kinerjanya

dan

pencapaian kinerja selama tahun 2004-2009.

Kami berharap buku ini dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam bidang perencanaan dan evaluasi pembangunan, serta dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan bagi direktorat di lingkungan Bappenas.

Dr. Yohandarwati, MA

DAFTAR

PROGRAM DAN KELOMPOK PROGRAM DALAM RPJMN 2004-2009

Nomor Urut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Nama Program Sektoral Program Pemulihan Wilayah Pasca Konflik Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional Program Penataan Hubungan Negara dan Masyarakat Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara Program Pengembangan SDM Kepolisian Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Program Pemberdayaan Potensi Keamanan Program Pemeliharaan Kamtibmas Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban Program Peyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri Program Pengembangan Ketahanan Nasional Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara Program Penegakan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan Wilayah NKRI Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri Program Pengembangan Sistem dan Strategi Pertahanan Program Pengembangan Pertahanan Integratif Program Pengembangan Pertahanan Matra Darat Program Pengembangan Pertahanan Matra Laut Program Pengembangan Pertahanan Matra Udara Program Pengembangan Industri Pertahanan Program Pengembangan Bela Negara Program Operasi Bhakti TNI Program Kerjasama Militer Internasional Program Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri Program Penegakan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan Wilayah NKRI Program Pemantapan Politik Luar Negeri dan Optimalisasi Diplomasi Indonesia Program Penegasan Komitmen Perdamaian Dunia Program Peningkatan Kerjasama Internasional Program Perencanaan Hukum Program Pembentukan Hukum

Kategori Prioritas Peningkatan Rasa Saling Percaya & Harmonisasi Antar Kelompok Masyarakat Peningkatan Rasa Saling Percaya & Harmonisasi Antar Kelompok Masyarakat Peningkatan Rasa Saling Percaya & Harmonisasi Antar Kelompok Masyarakat Peningkatan Rasa Saling Percaya & Harmonisasi Antar Kelompok Masyarakat Pengembangan Kebudayaan Yang Berlandaskan Pada Nilai-nilai Luhur Pengembangan Kebudayaan Yang Berlandaskan Pada Nilai-nilai Luhur Pengembangan Kebudayaan Yang Berlandaskan Pada Nilai-nilai Luhur Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional Pembenahan Sistem dan Politik Hukum Pembenahan Sistem dan Politik Hukum

Bobot Rata-rata Program (Simpangan Baku)

Pagu Anggaran

Evaluasi Kinerja

Nomor Urut

Nama Program Sektoral

45 46 47 48 49 50

Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum Lainnya Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum Program Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

51

Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

52

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

53

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

54

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan mengenai Desentralisasi Dan Otonomi Daerah

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah Program Penataan Daerah Otonom Baru Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaran dan Kepemerintahan Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi Program Perbaikan Proses Politik Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

71

Program Pendidikan Menengah

72

Program Pendidikan Non-Formal

73

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

74

Program Upaya Kesehatan Perorangan

75

Program Sumber Daya Kesehatan

76

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Kategori Prioritas Pembenahan Sistem dan Politik Hukum Pembenahan Sistem dan Politik Hukum Pembenahan Sistem dan Politik Hukum Penghapusan Diskriminasi Dalam Berbagai Bentuk Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan HAM Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah Penciptaan Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa Penciptaan Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa Penciptaan Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa Penciptaan Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa Penciptaan Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa Penciptaan Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa Penciptaan Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa Perwujudan Lembaga Demokrasi Yang Makin Kokoh Perwujudan Lembaga Demokrasi Yang Makin Kokoh Perwujudan Lembaga Demokrasi Yang Makin Kokoh Penanggulangan Kemiskinan Kelompok Perluasan Akses Masyarakat Miskin Atas Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Dasar) Penanggulangan Kemiskinan Kelompok Perluasan Akses Masyarakat Miskin Atas Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Dasar) Penanggulangan Kemiskinan Kelompok Perluasan Akses Masyarakat Miskin Atas Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Dasar) Penanggulangan Kemiskinan Kelompok Perluasan Akses Masyarakat Miskin Atas Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Dasar) Penanggulangan Kemiskinan Kelompok Perluasan Akses Masyarakat Miskin Atas Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Dasar) Penanggulangan Kemiskinan Kelompok Perluasan Akses Masyarakat Miskin Atas Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Dasar) Penanggulangan Kemiskinan Kelompok Perluasan Akses Masyarakat Miskin Atas Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Dasar)


Pagu Anggaran

Evaluasi Kinerja

Nomor Urut


77

Program Pengembangan Perumahan

78

Program pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

79

Program Khusus

80 81 82 83 84 85

Program Keluarga Berencana Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Program Perbaikan Gizi Masyarakat

86

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

Program Pengelolaan Pertanahan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Program Persaingan Usaha Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pengembangan Standardisasi Nasional Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Penataan Struktur Industri Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Pengembangan Agribisnis Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro

Kategori Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Kelompok Perluasan Akses Masyarakat Miskin Atas Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Dasar) Penanggulangan Kemiskinan Kelompok Perluasan Akses Masyarakat Miskin Atas Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Dasar) Penanggulangan Kemiskinan Kelompok Perluasan Akses Masyarakat Miskin Atas Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Dasar) Penanggulangan Kemiskinan Kelompok Perlindungan sosial Penanggulangan Kemiskinan Kelompok Perlindungan sosial Penanggulangan Kemiskinan Kelompok Perlindungan sosial Penanggulangan Kemiskinan Kelompok Perlindungan sosial Penanggulangan Kemiskinan Kelompok Perlindungan sosial Penanggulangan Kemiskinan Kelompok Penanganan Masalah Gizi Kurang dan Kerawanan Pangan Penanggulangan Kemiskinan Kelompok Penanganan Masalah Gizi Kurang dan Kerawanan Pangan Penanggulangan Kemiskinan Kelompok Perluasan Kesempatan Berusaha Penanggulangan Kemiskinan Kelompok Perluasan Kesempatan Berusaha Penanggulangan Kemiskinan Kelompok Perluasan Kesempatan Berusaha Penanggulangan Kemiskinan Kelompok Perluasan Kesempatan Berusaha Penanggulangan Kemiskinan Kelompok Perluasan Kesempatan Berusaha Peningkatan Investasi, Exsport, dan non Migas Peningkatan Investasi, Exsport, dan non Migas Peningkatan Investasi, Exsport, dan non Migas Peningkatan Investasi, Exsport, dan non Migas Peningkatan Investasi, Exsport, dan non Migas Peningkatan Investasi, Exsport, dan non Migas Peningkatan Investasi, Exsport, dan non Migas Peningkatan Investasi, Exsport, dan non Migas Peningkatan Investasi, Exsport, dan non Migas Peningkatan Investasi, Exsport, dan non Migas Peningkatan Investasi, Exsport, dan non Migas Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur Revitalisasi Pertanian Revitalisasi Pertanian Revitalisasi Pertanian Revitalisasi Pertanian Revitalisasi Pertanian Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah


Pagu Anggaran

Evaluasi Kinerja

Nomor Urut


115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134

138 139 140

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Program Difusi dan Pemanfaatan Iptek Program Penguatan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Program Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan Program Pengembangan Kelembagaan Keuangan Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara Program Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara. Program Pemantapan Pelaksanaan Sistem Penganggaran Program Pengelolaan dan Pembiayaan Utang Pemerintah Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara Program Pengembangan dan Penyempurnaan Statistik Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program Pengembangan Ekonomi Lokal Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan Program Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi dan Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Sarana Ketenagalistrikan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro Program Khusus - bagian 16 (Tidak tercantum dalam RPJM maupun RKP 2006 tetapi ada di APBN 2006)

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pengembangan Wilayah Tertinggal Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antar Kota Program Pengembangan Kota-kota Kecil dan Menengah Program Pengendalian Kota Besar dan Metropolitan Program Penataan Ruang Nasional Program Pengelolaan Pertanahan Program Pengembangan Ekonomi Lokal Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Peningkatan Kerjasama Internasional Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Program Difusi dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

135 136 137

Kategori Prioritas Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Peningkatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro Pembangunan Perdesaan Pembangunan Perdesaan Pembangunan Perdesaan Pembangunan Perdesaan Pembangunan Perdesaan Pembangunan Perdesaan Pembangunan Perdesaan Pembangunan Perdesaan Pembangunan Perdesaan Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah


Pagu Anggaran

Evaluasi Kinerja

Nomor Urut 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197

Nama Program Sektoral Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Program Penegakan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan NKRI Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian Program Pemantapan Politik Luar Negeri dan Optimalisasi Diplomasi Indonesia Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Program Pengembangan Bela Negara Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan jembatan Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika Program Pembangunan Transportasi Laut Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP Program Pembangunan Transportasi Udara Program Pengembangan Perumahan Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Tinggi Program Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Kedinasan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Lingkungan Sehat Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Upaya Kesehatan Perorangan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Sumber Daya Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kategori Prioritas Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Berkualitas Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Berkualitas Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Berkualitas Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Berkualitas Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Berkualitas Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Berkualitas Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Berkualitas Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Berkualitas Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Berkualitas Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Berkualitas Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Kesehatan Yang Berkualitas Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Kesehatan Yang Berkualitas Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Kesehatan Yang Berkualitas Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Kesehatan Yang Berkualitas Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Kesehatan Yang Berkualitas Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Kesehatan Yang Berkualitas Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Kesehatan Yang Berkualitas Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Kesehatan Yang Berkualitas


Pagu Anggaran

Evaluasi Kinerja

Nomor Urut 198 199 200 201 202 203


Kategori Prioritas

204 205 206 207 208 209 210

Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Program Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial Program Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Program Keluarga Berencana

Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Kesehatan Yang Berkualitas Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Kesehatan Yang Berkualitas Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Kesehatan Yang Berkualitas Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Kesehatan Yang Berkualitas Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial

211

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

212

Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

213

Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas

214

Program Keserasian Kebijakan Kependudukan

215

Program Penataan Administrasi Kependudukan

216

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

217

Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda

218

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

219

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga

220

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga

221 222 223 224 225

Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan, dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Program Penelitian dan Pengembangan Agama Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan

Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama

226

Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama

Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olah Raga Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olah Raga Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olah Raga Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olah Raga Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olah Raga Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olah Raga Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olah Raga Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olah Raga Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olah Raga Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olah Raga Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olah Raga Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama


Pagu Anggaran

Evaluasi Kinerja

Nomor Urut


Kategori Prioritas

227

Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

228

Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan


229

Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas


230

Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara


231

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam


232

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam


233

Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup


234

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup


235

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup


236

Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika


237

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air Lainnya

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sub Bidang Sumber Daya Air

238

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sub Bidang Sumber Daya Air

239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program Pengendalian Banjir Dan Pengamanan Pantai Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Prasarana LLAJ Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau, dan Penyeberangan Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP Program Restrukturisasi dan Reformasi Kelembagaan ASDP Program Rehabilitasi Prasarana dan Sarana KA Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana KA Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan Perkeretaapian Program Restrukturisasi dan Reformasi Kelembagaan Perkeretaapian Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Laut Program Pembangunan Transportasi Laut Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Peraturan Transportasi Laut Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Udara

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sub Bidang Sumber Daya Air Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sub Bidang Sumber Daya Air Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sub Bidang Sumber Daya Air Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sub Bidang Transportasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sub Bidang Transportasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sub Bidang Transportasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sub Bidang Transportasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sub Bidang Transportasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sub Bidang Transportasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sub Bidang Transportasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sub Bidang Transportasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sub Bidang Transportasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sub Bidang Transportasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sub Bidang Transportasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sub Bidang Transportasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sub Bidang Transportasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sub Bidang Transportasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sub Bidang Transportasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sub Bidang Transportasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sub Bidang Transportasi


Pagu Anggaran

Evaluasi Kinerja

Nomor Urut


Kategori Prioritas

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271

Program Pembangunan Transportasi Udara Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Peraturan Transportasi Udara Program Pengembangan Transportasi Antarmoda Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan & Kepemerintahan Program Pencarian dan Penyelamatan Program Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Program Pengelolaan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pendidikan Kedinasan Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi Serta Teknologi Energi Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sub Bidang Transportasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sub Bidang Transportasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sub Bidang Transportasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sub Bidang Transportasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sub Bidang Transportasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sub Bidang Transportasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sub Bidang Transportasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sub Bidang Transportasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sub Bidang Transportasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sub Bidang Energi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sub Bidang Energi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sub Bidang Ketenagalistrikan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sub Bidang Ketenagalistrikan

272 273

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sub Bidang Pos dan Telematika Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sub Bidang Pos dan Telematika

274 275

Program Penyelesaian Restrukturisasi Sektor Pos dan Telematika Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Pengembangan Perumahan

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sub Bidang Pos dan Telematika Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sub Bidang Perumahan dan Permukiman

276

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sub Bidang Perumahan dan Permukiman

277

Program Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Air Minum dan Air Limbah


278

Program Pengembangan Kelembagaan Pembangunan Air Minum dan Air Limbah


279

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah


280

Program Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Persampahan dan Drainase


281

Program Pengembangan Kelembagaan Pembangunan Persampahan dan Drainase


282

Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase


283 284 285 286 287 288 289 290 291

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaran dan Kepemerintahan Program Pendidikan Kedinasan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara.

Operasional dan Rutin Departemen Pekerjaan Umum Operasional dan Rutin Departemen Pekerjaan Umum Operasional dan Rutin Departemen Pekerjaan Umum Operasional dan Rutin Departemen Pekerjaan Umum Operasional dan Rutin Departemen Pekerjaan Umum Operasional dan Rutin Departemen Pekerjaan Umum Operasional dan Rutin Departemen Pekerjaan Umum Operasional dan Rutin Departemen Pekerjaan Umum Rehabilitasi- Rekonstruksi Aceh- Nias


Pagu Anggaran

Evaluasi Kinerja

Nomor Urut

Nama Program Sektoral Jumlah Program = 291 Jumlah Kegiatan = 1.626

Kategori Prioritas


Pagu Anggaran

Evaluasi Kinerja

DAFTAR

MATA KEGIATAN DAN JENIS KEGIATAN DALAM RPJMN 2004-2009

Nomor Urut

Nama Kegiatan

1.1 1.2

Rehabilitasi sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan dan perekonomian yang rusak akibat konflik Fasilitasi upaya-upaya penguatan institusi kemasyarakatan sebagai wadah solusi konflik dan peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat

1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

Fasilitasi upaya intensifikasi pemulihan trauma mental masyarakat akibat konflik Fasilitasi berbagai forum kemasyarakatan dalam mengembangkan wacana-wacana sosial politik untuk meningkatkan pemahaman persatuan bangsa Fasilitasi terlaksananya pendidikan politik masyarakat yang berkualitas bersama pihak terkait agar masyarakat dapat memahami dan mengimplementasikan hak dan kewajiban sesuai UUD 1945 Perbaikan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan sosial Fasilitasi proses rekonsiliasi nasional Fasilitasi terlaksananya komunikasi, informasi dan edukasi budaya demokrasi, anti KKN, HAM dan Etika Politik Pengembangan dan implementasi berbagai wujud ikatan kebangsaan Pengembangan penanganan konflik yang mengutamakan harmoni sosial melalui optimalisasi dan pemberdayaan fungsi pranata-pranata adat lokal yang berkredibilitas tinggi.

3.1 3.2

Fasilitasi dan mendorong terlaksananya pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi politik rakyat Fasilitasi dan mendorong terwujudnya organisasi kemasyarakatan yang independen dan otonom untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan persoalan kemasyarakatan

3.3

Pemberdayaan dan pemberian peluang kepada organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi memberikan masukan dan melaksanakan pengawasasn terhadap proses pengambilan dan implementasi keputusan publik Fasilitasi pulihnya dan pemberdayaan kembali pranata-pranata adat dan lembaga sosial budaya tradisional agar dapat dipercaya dan mandiri Fasilitasi dan mendorong upaya-upaya politik untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat luas Peningkatan profesionalitas aparatur dan kelembagaan pemerintah termasuk di dalamnya upaya koordinasi dalam menyelesaikan persoalan konflik dan atau mencegah timbulnya ketegangan sosial politik/konflik. Perwujudan pelayanan informasi multimedia yang lebih berkualitas Penyediaan informasi yang berorientasi pada permintaan dan kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan standar layanan informasi publik Perluasan jaringan dan prasarana layanan informasi serta penyiaran publik khususnya untuk daerah terpencil Pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan komunikasi secara lebih luas untuk membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi yang lebih luas secara cepat dan akurat Penciptaan kemudahan untuk pengembangan dan investasi bagi penyiaran televisi swasta Fasilitasi untuk mendorong terciptanya masyarakat yang sadar informasi Pelaksanaan dialog antarbudaya yang terbuka dan demokratis; Pengembangan pendidikan multikultural untuk meningkatkan toleransi dalam masyarakat; Pengembangan berbagai wujud ikatan kebangsaan antara lain melalui pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan akses transportasi dan komunikasi lintas daerah dan lintas budaya

3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 7.1

Pelestarian dan pengembangan ruang publik untuk memperkuat modal sosial; serta Peningkatan penegakan hukum untuk menciptakan rasa keadilan antarunit budaya dan antarunit sosial. Aktualisasi nilai moral dan agama, revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal yang bernilai luhur termasuk di dalamnya pengembangan budaya maritim, dan transformasi budaya melalui adopsi dan adaptasi nilai-nilai baru yang positif untuk memperkaya dan mem Pelestarian kekayaan budaya yang meliputi sejarah, kepurbakalaan, dan benda cagar budaya;

Nomor Urut

Nama Kegiatan

7.2 7.3 7.4 7.5

Pengembangan sistem informasi dan database bidang kebudayaan antara lain peta budaya dan dokumen arsip negara; Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola kekayaan budaya; Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pembenahan sistem manajerial lembaga-lembaga yang mengelola kekayaan budaya sehingga memenuhi kaidah tata pemerintahan yang baik (good governance ); Pengembangan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kekayaan budaya, misalnya melalui pengembangan film kompetitif, dan pengembangan pola insentif;

7.6 7.7 8.1 8.2

Review peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan kekayaan budaya; dan Transkripsi dan transliterasi naskah-naskah kuno. Operasi intelijen dalam hal deteksi dini untuk mening-katkan keamanan, ketertiban, dan menanggulangi kriminalitas; Koordinasi seluruh badan-badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI dalam hal deteksi dini untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menanggulangi kriminalitas;

8.3 8.4 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 10.1 10.2 10.3 11.1 11.2 11.3 11.4 12.1

Pengkajian, analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen dalam hal deteksi dini untuk meningkatkan keamanan, ketertiban., dan menanggulangi kriminalitas; Pengadaan sarana dan prasarana operasional intelijen di pusat dan daerah. Penyusunan piranti lunak sistem pengamanan rahasia negara dan kerahasiaan dokumen atau arsip negara; Pengadaan alat laboratorium, perekayasaan perangkat lunak persandian, perekayasaan peralatan sandi, penelitian penguasaan teknologi, penelitian peralatan sandi; Pembangunan gedung pendidikan dan pelatihan serta sarana dan prasarana gedung perkantoran; Pengadaan peralatan sandi dalam rangka pembangunan jaringan komunikasi sandi; Penyelenggaraan kegiatan operasional persandian; Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta di bidang persandian; Penyusunan kebijakan dan peraturan perundangan persandian; Pengaturan dan penyelenggaraan Sistem Persandian Negara (SISDINA) meliputi SDM, perangkat lunak, perangkat keras dan Jaring Komunikasi Sandi Nasional. Pemeliharaan kesiapan personil Polri, berupa perawatan kemampuan dan pembinaan personil; Pengembangan kekuatan personil melalui rekruitmen anggota Polri dan PNS; Pengembangan kemampuan Polri melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan kejuruan, dan spesialisasi fungsi kepolisian Penataan kelembagaan Polri serta pengembangan organisasi Polri sesuai dengan pengembangan daerah; Pembangunan materiil dan fasilitas Polri melalui pembangunan fasilitas yang mendukung tugas operasional; Peningkatan fungsi prasarana dan sarana Polri untuk mendukung tugas-tugas kepolisian, serta pemeliharaan prasarana dan sarana Polri. Pemeliharaan prasarana dan sarana Polri. Pengembangan sistem, berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan serta pengembangan sistem informatika pengelolaan keamanan;

12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 13.1 13.2

Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan. Penyusunan manajemen asset peralatan khusus (alsus) keamanan; Pengkajian potensi konflik; Pengkajian sistem keamanan; Penyusunan Grand Strategy beserta cetak biru pembangunan pengelolaan keamanan; Pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat anti kejahatan; Pemberdayaan anggota masyarakat untuk pengamanan swakarsa;

Nomor Urut

Nama Kegiatan

13.3 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6

Pemberian bimbingan dan penyuluhan keamanan. Peningkatan kualitas pelayanan kepolisian; Pembimbingan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat; Pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat/instansi; Penyelamatan masyarakat dengan memberikan bantuan/pertolongan dan evakuasi terhadap pengungsi serta korban; Pemulihan keamanan melalui pemulihan darurat polisionil, penyelenggaraan operasi kepolisian serta pemulihan daerah konflik vertikal maupun horizontal; Pengamanan daerah perbatasan Indonesia dengan mengupayakan keamanan lintas batas di wilayah perbatasan negara, dan mengupayakan keamanan di wilayah pulau-pulau terluar perbatasan negara; Penyelenggaraan kerjasama bantuan TNI ke Polri; Penyelenggaraan kerjasama dengan Pemda/instansi terkait; Penyelenggaraan kerjasama bilateral/multilateral dalam pencegahan kejahatan maupun kerjasama teknik serta pendidikan dan pelatihan Intensifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana serta pelanggaran hukum secara non diskriminatif; Penyelenggaraan penanggulangan dan penanganan terhadap kejahatan transnasional; Koordinasi dan pengawasan teknis penyidik pegawai negeri sipil. Peningkatan kualitas penegakan hukum di bidang narkoba; Pengembangan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan. Peningkatan pendayagunaan potensi dan kemampuan masyarakat; Penyelenggaraan kampanye nasional dan sosialisasi anti narkoba; Peningkatan pelayanan terapi dan rehabilitasi kepada penyalahguna (korban) narkoba; Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi; Pembangunan sistem dan model perencanaan dan pengembangan partisipasi pemuda dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba sebagai pedoman penanganan narkoba di seluruh Indonesia; Upaya dukungan koordinasi, kualitas kemampuan sumberdaya manusia, administrasi, anggaran, sarana dan prasarana; Penegakan hukum di perbatasan laut, udara dan darat, pelaksanaan pengamanan VVIP, serta obyek vital nasional; Operasi keamanan laut dan penegakan hukum di dalam wilayah laut Indonesia; Penangkapan dan pemrosesan secara hukum pelaku illegal fishing dan illlegal mining ; serta pelanggar hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia; Peningkatan kapasitas maupun aspek kelembagaan institusi penegak keamanan di laut; Pengembangan sistem operasi dan prosedur pengelolaan keamanan di laut; Penggiatan upaya pengawasan dan pengamanan laut terpadu berbasis masyarakat dan aparatur; Merevitalisasi kelembagaan polisi hutan sebagai bagian dari desentralisasi kewenangan; Peningkatan pengamanan hutan berbasis sumber daya masyarakat; Intensifikasi upaya monitoring bersama aparatur dan masyarakat terhadap kawasan hutan; Penegakan undang-undang dan peraturan serta mempercepat proses penindakan pelanggaran hukum di sektor kehutanan; Pemantapan keamanan dan pengawasan lalu lintas tenaga nuklir termasuk penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur, pelayanan informasi, dansafety. Perumusan rancangan kebijakan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional; Penelitian dan pengkajian strategis masalah aktual; Pendidikan strategis ketahanan nasional Operasi intelijen dalam hal deteksi dini untuk mencegah dan menanggulangi separatisme;

15.1 15.2 15.3 16.1 16.2 16.3 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 18.9 18.10 18.11 19.1 19.2 19.3 20.1

Nomor Urut

Nama Kegiatan

20.2 20.3

Koordinasi seluruh badan-badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI; Pengkajian analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen dalam hal deteksi dini untuk mencegah dan menanggulangi separatisme.

21.1

Antisipasi dan pelaksanaan operasi militer atau non militer terhadap gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari NKRI terutama gerakan separatisme bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Antisipasi dan pelaksanaan operasi militer atau non militer terhadap aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras dan agama serta ideology di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di lua Pendekatan persuasive secara intensif kepada masyarakat yang rawan terhadap pengaruh separatis. Upaya keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar Operasi keamanan dan penegakan hukum dalam hal penindakan awal separatisme di wilayah kedaulatan NKRI. Pendidikan politik masyarakat. Sosialisasi wawasan kebangsaan. Upaya perwujudan dan fasilitasi berbagai wacana-wacana social politik yang dapat memperdalam pemahaman mengenai pentingnya persatuan bangsa, mengikis sikap diskriminatif, dan menghormati perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Implementasi upaya-upaya proaktif dalam penyediaan informasi yang lebih berorientasi pada permintaan dan kebutuhan nyata masyarakat. Upaya memperluas jaringan informasi dan penyiaran public untuk mempromosikan nilai-nilai persatuan dan persamaan secara social. Operasi intelijen termasuk pencegahan, penindakan dan penanggulangan terorisme; Koordinasi seluruh badan-badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI dalam pelaksanaan operasi intelijen yang melingkupi pencegahan, penindakan dan penanggulangan terorisme; Pengkajian, analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen; Pengadaan sarana dan prasarana operasional intelijen di pusat dan daerah. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM persandian kontra terorisme; Penyelenggaraan operasional persandian anti terorisme; Pengadaan dan pengembangan peralatan persandian pendukung operasional anti teror; Perluasan Jaringan Komunikasi Sandi dalam rangka kontra-terorisme. Peningkatan keberadaan Desk Terorisme untuk masalah penyiapan kebijakan dan koordinasi penanggulangan terorisme untuk disinergikan dengan pembangunan kapasitas masingmasing lembaga dan institusi keamanan; Peningkatan kemampuan komponen kekuatan pertahanan dan keamanan bangsa dalam menangani tindak terorisme; Restrukturisasi operasional institusi keamanan dalam penanganan terorisme termasuk pengembangan standar operasional dan prosedur pelaksanaan latihan bersama; Peningkatan pengamanan terbuka simbol-simbol negara untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya aksi terorisme dan memberikan rasa aman bagi kehidupan bernegara dan berbangsa; Peningkatan pengamanan tertutup area-area publik untuk mengoptimalkan kemampuan deteksi dini dan pencegahan langsung di lapangan; Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meminimalkan efek terorisme; Komunikasi dan dialog serta pemberdayaan kelompok masyarakat secara intensif dalam kerangka menjembatani aspirasi, mencegah berkembangnya potensi terorisme, serta secara tidak langsung melakukan delegitimasi motif teror; Peningkatan kerjasama regional negara-nagara ASEAN dalam upaya menangkal dan menanggulangi aksi terorisme; Penanganan terorisme secara multilateral di bawah PBB, termasuk peredaran senjata konvensional dan Weapon of Mass Destruction (WMD); Penangkapan dan pemrosesan secara hukum tokoh-tokoh kunci operasional terorisme;

21.2 22.1 22.2 22.3 23.1 23.2 23.3 24.1 24.2 25.1 25.2 25.3 25.4 26.1 26.2 26.3 26.4 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.8 27.9 27.10

Nomor Urut

Nama Kegiatan

27.11 27.12 27.13 28.1 28.2 28.3

Pengawasan lalu lintas uang dan pemblokiran asset kelompok teroris; Peningkatan pengawasan keimigrasian serta upaya interdiksi darat, laut, dan udara; Peningkatan pengawasan produksi dan peredaran serta pelucutan senjata dan bahan peledak sebagai bagian global disarmament. Penyusunan Strategic Defense Review (SDR), Strategi Raya pertahanan, Postur Pertahanan dan Kompartemen Strategis; Penyusunan manajemen aset sistem pertahanan termasuk alutsista; Pengembangan sistem, berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan, pelaksanaan survei tentang tegas batas antara RI dengan negara PNG, Malaysia dan RDTL, pelaksanaan survei dan pemetaan darat, laut dan udara, ser Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan; Pengembangan sistem dan strategi ketahanan nasional yang meliputi sistem politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan; Telaahan/perkiraan/apresiasi strategi nasional serta evaluasi dan monitoring ketahanan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

28.4 28.5 28.6 29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 29.6 29.7 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 30.6 31.1 31.2 31.3

Pengembangan sistem berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan; Pengembangan personil TNI dengan melaksanakan perawatan personil dalam rangka mendukung hak-hak prajurit serta melaksanakan werving prajurit TNI Perwira Prajurit Karir (PK), Perwira Prajurit Sukarela Dinas Pendek (PSDP) Penerbang, dan PNS; Pengembangan materiil TNI yang meliputi pengadaan/pemeliharaan senjata dan amunisi, kendaraan tempur, alat komunikasi, alat peralatan khusus (alpalsus), alat perlatan (alpal) darat dan udara; Pengembangan fasilitas berupa pembangunan/ renovasi fasilitas pendukung operasi, lembaga pendidikan, serta sarana dan prasarana pendukung seperti mess, asrama dan rumah dinas Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan; Pelaksanaan kegiatan operasi dan latihan militer integratif dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional; Pelaksanaan operasi militer selain perang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta kebijakan dan keputusan politik negara. Pengembangan sistem TNI-AD berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan, melaksanakan survei dan pemetaan daerah perbatasan, serta pengembangan sistem informasi SIP Komando, Kontrol, Komunikasi dan Informasi (K3I Pengembangan personil TNI-AD dengan melaksanakan perawatan personil dalam rangka mendukung hak-hak prajurit, melaksanakan pendidikan Pertama Taruna Akmil, Bintara dan Tamtama serta pengadaan kaporlap; Pengembangan materiil yang diarahkan pemeliharaan kekuatan materiil yang sudah ada serta pengadaan materiil baru yang meliputi pengadaan/pemeliharaan ranmor, ransus dan rantis, senjata dan munisi, pesawat udara, alberzi (alat berat zeni), alzeni (alat zen Pengembangan fasilitas berupa pembangunan/ renovasi fasilitas dukungan operasi, pembangunan/ renovasi koramil daerah rawan dan pos-pos perbatasan, serta pembangunan/ renovasi sarana dan prasarana fasilitas lainnya yang meliputi gudang munisi, senjata dan Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan; Pelaksanaan kegiatan operasi dan latihan militer matra darat dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional. Pengembangan sistem TNI-AL berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan, pengembangan sistem pendukung pelayaran dan operasi KRI di laut, serta sistem informasi dan komunikasi data; Pengembangan personil berupa perawatan personil dalam rangka mendukung hak-hak prajurit, melaksanakan seleksi perwira, bintara Prajurit Karir, serta pelatihan pelayaran Taruna AAL(Kartika Jala Krida); Pengembangan materiil berupa pengadaan dan pemeliharaan KRI dan alat apung, pesawat udara, senjata dan munisi, kendaraan tempur/taktis dan khusus, alberzi, alins/alongins (alat instrumentasi / alat logistik instrumentasi), alkom, alsus/matsus dan alsurta

Nomor Urut

Nama Kegiatan

31.4

Pengembangan fasilitas yang meliputi pembangunan/ renovasi faswatpers (fasilitas perawatan personel), fasbinlan (fasilitas pembinaan dan latihan), faslabuh (fasilitas pelabuhan), fasbek (fasilitas perbekalan), peningkatan Lanal (pangkalan AL) menjadi Lant Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan; Pelaksanaan kegiatan operasi dan latihan militer matra laut dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional; Menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Pengembangan sistem melalui pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan, serta pengembangan sistem Informasi; Pengembangan personil berupa perawatan personil dalam rangka mendukung hak-hak prajurit dan PNS, pengadaan Perwira, Bintara, Tamtama, melaksanakan Pendidikan Pertama Perwira, Bintara dan Tamtama, serta melaksanakan pendidikan dan latihan lanjutan Simulato Pengembangan materiil yang meliputi pengadaan/pemeliharaan alat peralatan khusus TNI AU, kazernering dan alsintor, alat intelpam (alat intel dan pengamanan), kapor (perlengkapan perorangan), matsus, ranmor (kendaraan bermotor), ransus (kendaraan khusus), Pengembangan fasilitas TNI AU, berupa pembangunan/renovasi fasilitas dukungan operasi, perumahan prajurit meliputi rumdis/rumjab, mess, barak dan asrama, serta pembangunan/renovasi sarana prasarana dan fasilitas lainnya; Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan; Pelaksanaan kegiatan operasi dan latihan militer matra udara dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional; Menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Perbaikan, pemeliharaan, penggantian dan pengadaan peralatan pertahanan termasuk alutsista; Pengembangan kerjasama bidang kedirgantaraan, perkapalan, teknik sipil, industri alat berat, otomotif, elektronika, dan industri nasional lainnya; Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang desain dan engineering, meliputi keahlian dan kemampuan mengembangkan dan pembuatan pesawat angkut militer, pesawat misi khusus, kapal patroli cepat, kapal perang, kendaraan tempur militer, sistem senj Pemberdayaan dan peningkatan peran serta industri nasional dalam rangka pembangunan dan pengembangan kekuatan pertahanan negara serta menciptakan kemandirian, sekaligus memperkecil ketergantungan di bidang pertahanan terhadap negara lain. Penyusunan berbagai kebijakan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pendayagunaan seluruh potensi sumber daya nasional; Peningkatan kekuatan ketiga komponen pertahanan negara dengan didukung oleh kemampuan SDM Nasional, kemampuan SDA/SDB Nasional, dan kemampuan sarana dan prasarana nasional yang memadai; Peningkatan kemampuan manajerial dan kemampuan sumber daya manusia guna mendukung penyelenggaraan pertahanan negara. Pemberian bantuan kepada pemerintah sipil berdasarkan permintaan dan rasa terpanggil oleh adanya situasi khusus, yaitu: (i) melaksanakan tugas bantuan kemanusiaan mengatasi dampak bencana alam yang menimbulkan korban terhadap penduduk dan kerusakan infrastruktur di sekitar lokasi darurat seperti gelombang pengungsian akibat kerusuhan, huru hara, konflik komunal, be (ii) melaksanakan tugas bantuan kemanusiaan mengatasi kesulitan sarana angkutan seperti pada saat hari raya, pemogokan pekerja transportasi, atau membantu penanganan TKI yang bermasalah; (iii) berpartisipasi dalam kegiatan membangun dan memperbaiki fasilitas umum seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan sarana ibadah, prasarana penunjang kesehatan, pasar, rumah penduduk, dan sebagainya; (iv) memberikan bantuan pelayanan kesehatan dan obat-obatan bagi masyarakat yang tidak mampu serta bantuan logistik terutama sembilan bahan pokok; (v) membantu pemerintah dalam melaksanakan penghijauan kembali hutan yang telah gundul; (vi ) membantu program pemerintah di bidang pendidikan, seperti bantuan melaksanakan pengajaran terhadap rakyat yang masih buta aksara agar dapat membaca dan menulis, terutama di daerah perbatasan Melaksanakan kegiatan non fisik yang meliputi penyuluhan kesehatan, penyuluhan hukum, penyuluhan HAM, dan penyuluhan bela negara. Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia - Singapura dalam bentuk latihan dan perjanjian Military Training Area (MTA);

31.5 31.6 31.7 32.1 32.2 32.3 32.4 32.5 32.6 32.7 33.1 33.2 33.3 33.4 34.1 34.2 34.3 35.1 35.1.1 35.1.2 35.1.3 35.1.4 35.1.5 35.1.6 35.2 36.1

Nomor Urut

Nama Kegiatan

36.2

Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-Malaysia dalam bentuk latihan militer bersama seperti KEKAR MALINDO (Malaysia Indonesia), MALINDO JAYA, ELANG MALINDO, AMAN MALINDO, dan DARSASA; Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-Philipina dalam bentuk pengiriman personil militer yang bertugas sebagai pengawas internasional dalam masalah Moro dan permasalahan perbatasan melalui forum Joint Commision for Bilateral Cooperation; Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-Thailand melalui kerjasama penanganan lintas batas gerakan separatisme; Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-ASEAN; Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-Papua Nugini dalam bentuk kerjasama penanganan lintas batas gerakan separatisme; Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia dengan negara-negara Eropa, Australia, China, Rusia terutama dalam hal bantuan pelatihan militer dan pengadaan peralatan TNI;

36.3 36.4 36.5 36.6 36.7 36.8 36.9 37.1 37.2 37.3 38.1 38.2 39.1 40.1 40.2 40.3 40.4 40.5 40.6 40.7 40.8 41.1 41.2 41.3 41.4

Penyiapan pasukan Peace Keeping Operation yang setiap saat siap untuk digerakkan dan diwujudkan dalam tingkat pelatihan satuan dan kurikulum pendidikan beserta pembentukan institusinya; Pengiriman Liaison Officer (LO) ke negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia. Kerjasama penelitian dan pengembangan pertahanan guna menghasilkan kajian-kajian tentang konsep pertahanan; Penelitian dan pengembangan bidang materiil dan insani; Kerjasama penelitian dan pengembangan bidang kedirgantaraan, perkapalan, teknik sipil, industri alat berat, otomotif, elektronika dan kimia untuk mendukung pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan. Peningkatan kemampuan komponen kekuatan pertahanan dan keamanan bangsa dalam menangani tindak terorisme, Pengembangan sistem operasi dan prosedur pengelolaan keamanan di laut Antisipasi dan pelaksanaan operasi militer atau non militer terhadap aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras dan agama serta ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di lua Perumusan konsep pemberian respons yang lebih tegas, visioner dan berkualitas berkaitan dengan isu-isu internasional strategis; Pelaksanaan upaya memperjuangkan masuknya konsep-konsep itu dalam setiap hasil akhir perundingan dan pembahasan persidangan, baik pada tingkat bilateral, regional maupun global; Penyusunan berbagai perjanjian internasional yang sejalan dengan kepentingan nasional dalam membangun demokrasi, keamanan nasional dan penerapan nilai-nilai HAM, serta kedaulatan NKRI; Pelaksanaan diplomasi perbatasan yang terkoordinasi dengan baik dalam rangka menjaga keutuhan wilayah darat, laut dan udara Indonesia; Peningkatan citra dan promosi keberhasilan pelaksanaan demokrasi, kebebasan sipil, dan gerakan kesetaraan gender di Indonesia; Peningkatan perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri, dan perumusan kebijakan diplomasi publik yang transparan, partisipatif dan akuntabel dalam menciptakan perdamaian dan keamanan internasional; serta Penyelenggaraan hubungan luar negeri, dan pemantapan kebijakan luar negeri yang konsisten dan produktif bagi kinerja diplomasi Indonesia Penguatan institusi diplomasi melalui penataan kelembagaan dan peningkatan profesionalisme SDM Peningkatan komitmen dan peningkatan peran dalam upaya reformasi dan revitalisasi PBB termasuk di dalamnya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dengan menjadikannya lebih demokratis dalam aspek keterwakilan dan prosedural; Promosi dan peningkatan peran secara aktif di setiap forum internasional bagi segera diselesaikannya masalah Palestina secara adil melalui PBB dan pengakhiran pendudukan Israel, sebagai bagian dari upaya ikut menciptakan perdamaian dunia; Peningkatan upaya penanggulangan kejahatan lintas batas negara seperti terorisme, pencucian uang, kejahatan narkotika, penyelundupan dan perdagangan manusia melalui kerjasama bilateral, regional dan multilateral yang dilakukan secara inklusif, demokratis Partisipasi dalam menciptakan perdamaian dunia.

Nomor Urut

Nama Kegiatan

42.1

Penciptaan kesepahaman dan koordinasi yang lebih terarah antara Deplu dengan lembaga pemerintah, antara lain dengan Dephan, Polhukkam, TNI, Polri, dan komunitas intelijen untuk bekerjasama dengan lembaga-lembaga mitra secara bilateral, regional dan intern Penyusunan kerangka kerja yang lebih terarah dan tindak lanjut terciptanya pembentukan ASEAN Security/Economic/Sociocultural Community; Pemantapan kerjasama internasional di bidang ekonomi, perdagangan, sosial dan budaya serta bagi pencapaian tujuan pembangunan sosial ekonomi yang disepakati secara internasional termasuk Millenium Development Goals (MDGs); Fasilitasi jaringan diplomasi kebudayaan dan pendidikan berbasiskan inisiatif masyarakat secara luas; Fasilitasi upaya untuk memperluas jaringan dan peningkatan pemanfaatan Sister City antara kota-kota dan propinsi di Indonesia dengan kota-kota dan propinsi/distrik di mancanegara yang sudah berkembang dan maju. Pengumpulan dan pengolahan serta penganalisaan bahan informasi hukum terutama yang terkait dengan pelaksanaaan berbagai kegiatan perencanaan pembangunan hukum secara keseluruhan; Penyelenggaraan berbagai forum diskusi dan konsultasi publik yang melibatkan instansi/lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk melakukan evaluasi dan penyusunan rencana pembangunan hukum yang akan datang; Penyusunan dan penyelenggaraan forum untuk menyusun prioritas rancangan undang-undang ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) bersama Pemerintah dan Badan Legislas DPR; serta Penyelenggaraan berbagai forum kerjasama internasional di bidang hukum yang terkait terutama dengan isu-isu korupsi, terorisme, perdagangan perempuan dan anak, obat-obat terlarang, perlindungan anak, dan lain-lain Pelaksanaan berbagai pengkajian hukum dengan mendasarkan baik dari hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang terkait dengan isu hukum, hak asasi manusia dan peradilan;

42.2 42.3 42.4 42.5 43.1 43.2 43.3 43.4 44.1 44.2 44.3 44.4 44.5 44.6 44.7 44.8 45.1 45.2 45.3 45.4 45.5 45.6 45.7

Pelaksanaan berbagai penelitian hukum untuk dapat lebih memahami kenyataan yang ada dalam masyarakat; Harmonisasi di bidang hukum (hukum tertulis dan hukum tidak tertulis/hukum adat) terutama pertentangan antara peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dengan peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah yang mempunyai implikasi menghambat penca Penyusunan naskah akademis rancangan undang-undang berdasarkan kebutuhan masyarakat; Penyelenggaraan berbagai konsultasi publik terhadap hasil pengkajian dan penelitian sebagai bagian dari proses pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; Penyempurnaan dan perubahan dan pembaruan berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan, serta yang masih berindikasi diskriminasi dan yang tidak memenuhi prinsip kesetaraan dan keadi Penyusunan dan penetapan berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan asas hukum umum, taat prosedur serta sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan perundangundangan yang berlaku; serta Pemberdayaan berbagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menjadi sumber hukum bagi para hakim termasuk para praktisi hukum dalam menangani perkara sejenis yang diharapkan akan menjadi bahan penyempurnaan, perubahan dan pembaruan h Peningkatan kegiatan operasional penegakan hukum dengan perhatian khusus kepada pemberantasan korupsi, terorisme, dan penyalahgunaan narkoba; Peningkatan forum diskusi dan pertemuan antar lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum yang lebih transparan dan terbuka bagi masyarakat; Pembenahan sistem manajemen penanganan perkara yang menjamin akses publik; Pengembangan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel, antara lain pembentukan Komisi Pengawas Kejaksaan dan Komisi Kepolisian Nasional; Penyederhanaan sistem penegakan hukum; Pembaruan konsep penegakan hukum, antara lain penyusunan konsep sistem peradilan pidana terpadu dan penyusunan konsep pemberian bantuan hukum serta meninjau kembali peraturan perundang-undangan tentang izin pemeriksaan terhadap penyelenggara negara dan ce Penguatan kelembagaan, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor);

Nomor Urut

Nama Kegiatan

45.8 45.9 45.10 46.1

Percepatan penyelesaian berbagai perkara tunggakan pada tingkat kasasi melalui proses yang transparan; Pengembangan sistem manajemen anggaran peradilan dan lembaga penegak hukum lain yang transparan dan akuntabel; Penyelamatan bahan bukti akuntabilitas kinerja yang berupa dokumen/arsip lembaga negara dan badan pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum. Pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia yang transparan dan profesional; Penyelenggaraan berbagai pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

46.2 46.3 46.4

Penyelenggaraan berbagai pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia; Pengawasan terhadap berbagai profesi hukum dengan penerapan secara konsisten kode etiknya; Penyelenggaraan berbagai seminar dan lokakarya di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk lebih meningkatkan wawasan dan pengetahuan aparatur hukum agar lebih tanggap terhadap perkembangan yang terjadi baik pada saat ini maupun pada masa mendatang; serta Peningkatan kerjasama yang intensif dengan negara-negara lain untuk mengantisipasi dan mencegah meluasnya kejahatan trans-nasional dengan cara-cara yang sangat canggih sehingga cukup sulit terdeteksi apabila hanya dengan langkah-langkah konvensional Pemantapan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia yang disusun berdasarkan pendekatan dua arah, agar masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan serta benar-benar mema Peningkatan penggunaan media komunikasi yang lebih modern dalam rangka pencapaian sasaran penyadaran hukum pada berbagai lapisan masyarakat; Pengkayaan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia secara terus menerus untuk mengimbangi pluralitas sosial yang ada dalam masyarakat maupun sebagai implikasi dari globalisasi; serta Peningkatan kemampuan dan profesionalisme tenaga penyuluh tidak saja dari kemampuan substansi hukum juga sosiologi serta perilaku masyarakat setempat, sehingga komunikasi dalam menyampaikan materi dapat lebih tepat, dipahami dan diterima dengan baik oleh Peningkatan kualitas pelayanan umum di bidang hukum, pada bidang antara lain pemberian grasi, naturalisasi, pemberian/penerbitan perizinan yang dibutuhkan oleh berbagai bidang pembangunan; pemberian status badan hukum; pendaftaran hak atas kekayaan intele Peningkatan pemberian bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu baik laki-laki dan perempuan dalam proses berperkara di pengadilan maupun upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban hukumnya; Penyederhanaan syarat-syarat pelayanan jasa hukum pada semua lingkup lembaga/instansi yang dapat dimengerti, informasi yang terbuka, transparan dengan biaya yang dapat dijangkau oleh seluruh golongan masyarakat luas. Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004-2009 Penguatan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009; Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) 2004-2009 sebagai gerakan nasional. Peningkatan penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme dan penyalahgunaan narkotika serta obat berbahaya lainnya Peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga/institusi hukum maupun lembaga yang fungsi dan tugasnya mencegah dan memberantas korupsi Peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga/institusi hukum maupun lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia. Peningkatan upaya-upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga negara di depan hukum, melalui keteladanan Kepala Negara dan pimpinan lainnya untuk mematuhi dan mentaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten dan konsekuen. Penyelenggaraan audit reguler atas kekayaan seluruh pejabat pemerintah dan pejabat negara. Peninjauan serta penyempurnakan berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan proses hukum yang lebih sederhana, cepat, tepat dan dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat berjalan dengan sewajarnya. Pembenahan sistem manajemen penanganan perkara yang menjamin akses publik; pengembangan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel.

46.5 47.1 47.2 47.3 47.4 48.1 48.2 48.3 49.1 49.2 49.3 49.4 49.5 49.6 49.7 49.8 49.9 49.10

Nomor Urut

Nama Kegiatan

49.11 49.12

Pengembangan sistem manajemen kelembagaan hukum yang transparan. Penyelamatan bahan bukti akuntabilitas kinerja yang berupa dokumen/arsip lembaga negara dan badan pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum dan hak asasi manusia.

49.13 49.14 49.15 49.16 49.17

Peningkatan koordinasi dan kerjasama yang menjamin efektivitas penegakan hukum dan hak asasi manusia. Pembaruan materi hukum yang terkait dengan pemberantasan korupsi. Peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas orang yang melakukan perjalanan baik keluar maupun masuk ke wilayah Indonesia. Peningkatan fungsi intelijen agar aktivitas terorisme dapat dicegah pada tahap yang sangat dini, serta meningkatkan berbagai operasi keamanan dan ketertiban; serta Peningkatan penanganan dan tindakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya melalui identifikasi dan memutus jaringan peredarannya, meningkatkan penyidikan penyelidikan, penuntutan serta menghukum para pengedarnya secara maksimal. Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup, dan ekonomi;

50.1 50.2 50.3 50.4 50.5 50.6 50.7 51.1 51.2 51.3 51.4 51.5 51.6 51.7 51.8 52.1 52.2 52.3 52.4 53.1 53.2 53.3

Peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya; Pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan di tingkat nasional dan daerah; Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di tingkat nasional dan daerah; Penyusunan sistem pencatatan dan pelaporan, dan sistem penanganan dan penyelesaian kasus tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan; Pembangunan pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit dan berbasis masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai sarana perlindungan perempuan korban kekerasan, termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga; dan Peningkatan peran masyarakat dan media dalam penanggulangan pornografi dan pornoaksi. Pengembangan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hukum, dan ketenagakerjaan, di tingkat nasional dan daerah; Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak; Pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak; Peningkatan upaya-upaya dalam rangka pemenuhan hak-hak anak, seperti penyediaan akte kelahiran dan penyediaan ruang publik yang aman untuk bermain; Pengembangan mekanisme perlindungan bagi anak dalam kondisi khusus, seperti bencana alam dan sosial (termasuk konflik); Pengembangan sistem prosedur penanganan hukum yang ramah anak, termasuk peningkatan upaya perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat, konflik dengan hukum, eksploitasi, trafiking, dan perlakuan salah lainnya; Pembentukan wadah-wadah guna mendengarkan dan menyuarakan pendapat dan harapan anak sebagai bentuk partisipasi anak dalam proses pembangunan; dan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang anak di tingkat nasional dan daerah. Pengembangan materi dan pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesetaraan dan keadilan gender, dan kesejahteraan dan perlindungan anak; Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, termasuk Pusat Studi Wanita/Gender, dan lembagalembaga penelitian, pemerhati dan pemberdayaan anak; Penyusunan berbagai kebijakan dalam rangka penguatan kelembagaan PUG dan PUA, di tingkat nasional dan daerah; dan Penyusunan mekanisme perencanaan, pemantauan, dan evaluasi PUG dan PUA di tingkat nasional dan daerah. Analisis dan revisi peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan, bias gender, dan belum peduli anak; Penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan melindungi perempuan dan hak-hak anak; Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang perempuan dan anak; dan

Nomor Urut 53.4

Nama Kegiatan

54.3 54.4 55.1 55.2 55.3 55.4 56.1 56.2 56.3

Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan peraturan perundangan, dan program pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak, di tingkat nasional dan daerah. Sosialisasi dan implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Penyesuaian berbagai peraturan perundangan-undangan yang menyangkut hubungan pusat dan daerah termasuk peraturan perundang-undangan sektoral dan yang terkait dengan otonomi khusus NAD dan Papua, sehingga menjadi harmonis. Penyesuaian peraturan perundang-undangan daerah sehingga menjadi sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang diatasnya; Peningkatan supervisi beserta evaluasi pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan tentang kerjasama antar daerah termasuk peran pemerintah provinsi; Identifikasi, perencanaan, fasilitasi, dan pelaksanaan kegiatan fungsi strategis yang perlu dikerjasamakan; Peningkatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk memfasilitasi dan menyelesaikan perselisihan antar daerah di wilayahnya; serta Pengoptimalan dan peningkatan efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah untuk memperkuat kerjasama antar pemerintah daerah dan dengan Pemerintah Pusat. Penataan kelembagaan pemerintahan daerah agar sesuai dengan beban pelayanan kepada masyarakat; Peningkatan kinerja kelembagaan daerah berdasarkan prinsip-prinsip organisasi moderen dan berorientasi pelayanan masyarakat; Penyusunan pedoman hubungan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar tercipta kontrol dan keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

56.4

Penguatan pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas dalam rangka Mendukung Desentralisasi;

56.5 56.6

58.3 58.4 59.1

Pengkajian dan fasilitasi pelaksanaan standar pelayanan minimum, pengelolaan kewenangan daerah, dan sistem informasi pelayanan masyarakat; serta Peningkatan peran lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota melalui penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik (good gove rnance). Penyusunan peraturan perundang-undangan daerah, pedoman dan standar kompetensi aparatur pemerintah daerah; Penyusunan rencana pengelolaan aparatur pemerintah daerah termasuk sistem rekruitmen yang terbuka, mutasi dan pengembangan pola karir; Fasilitasi penyediaan aparat pemerintah daerah, mutasi dan kerjasama aparatur pemerintah daerah; Peningkatan etika kepemimpinan daerah; serta Fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah dengan prioritas peningkatan kemampuan dalam pelayanan publik seperti kebutuhan dasar masyarakat, keamanan dan kemampuan di dalam menghadapi bencana, kemampuan penyiapan rencana strategis pengem Pelaksanaan evaluasi perkembangan daerah-daerah otonom baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; Pelaksanaan kebijakan pembentukan daerah otonom baru dan atau penggabungan daerah otonom, termasuk perumusan kebijakan dan pelaksanaan upaya alternatif bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan percepatan pembangunan wilayah selain melalui pembentukan dae Penyelesaian status kepemilikan dan pemanfaatan aset daerah secara optimal; serta Penataan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru. Peningkatan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yang berkeadilan termasuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan dunia usaha dan investasi;

59.2 59.3 60.1

Peningkatan efisiensi, efektivitas dan prioritas alokasi belanja daerah secara proporsional; serta Pengembangan transparansi dan akuntabilitas, serta profesionalisme pengelolaan keuangan daerah. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan kepemerintahan yang baik;

54.1 54.2

57.1 57.2 57.3 57.4 57.5 58.1 58.2

Nomor Urut 60.2 61.1 61.2 61.3 61.4 61.5 61.6 61.7 61.8 61.9 62.1 62.2 62.3 62.4 62.5 62.6 63.1 63.2 63.3 63.4 63.5 63.6 64.1 64.2 64.3 64.4 64.5 64.6 64.7 64.8 64.9 65.1 65.2 66.1

Nama Kegiatan Menerapkan nilai-nilai etika aparatur guna membangun budaya kerja yang mendukung produktifitas kerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara khususnya dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat; Menata dan menyempurnakan kebijakan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terakunkan; Meningkatkan tindak lanjut temuan pengawasan secara hukum; Meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif; Mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja; Mengembangkan tenaga pemeriksa yang profesional; Mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja dan mendorong peningkatan implementasinya pada seluruh instansi.; Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi APFP dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan; Melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan. Menyempurnakan sistem kelembagaan yang efektif, ramping, fleksibel berdasarkan prinsip good governance; Menyempurnakan sistem administrasi negara untuk menjaga keutuhan NKRI dan mempercepat proses desentralisasi; Menyempurnakan struktur jabatan negara dan jabatan negeri; Menyempurnakan tata laksana dan hubungan kerja antar lembaga di pusat dan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota; dan Menciptakan sistem administrasi pendukung dan kearsipan yang efektif dan efisien. Menyelamatkan dan melestarikan dokumen/arsip negara Menata kembali sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan akan jumlah dan kompetensi, serta perbaikan distribusi PNS; Menyempurnakan sistem manajemen pengelolaan sumber daya manusia aparatur terutama pada sistem karier dan remunerasi; Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya; Menyempurnakan sistem dan kualitas materi penyelenggaraan diklat PNS; Menyiapkan dan menyempurnakan berbagai peraturan dan kebijakan manajemen kepegawaian; dan Mengembangkan profesionalisme pegawai negeri melalui penyempurnaan aturan etika dan mekanisme penegakan hukum disiplin. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha; Mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam setiap proses pemberian pelayanan publik khususnya dalam rangka mendukung penerimaan keuangan negara seperti perpajakan, kepabeanan, dan penanaman modal; Meningkatkan upaya untuk menghilangkan hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui deregulasi, debirokratisasi, dan privatisasi; Meningkatkan penerapan sistem merit dalam pelayanan; Memantapan koordinasi pembinaan pelayanan publik dan pengembangan kualitas aparat pelayanan publik; Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik; Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat; Mengembangkan partisipasi masyarakat di wilayah kabupaten dan kota dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik melalui mekanisme dialog dan musyawarah terbuka dengan komunitas penduduk di masing-masing wilayah; dan Mengembangkan mekanisme pelaporan berkala capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota kepada publik Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan; Meningkatkan fasilitas pelayanan umum dan operasional termasuk pengadaan, perbaikan dan perawatan gedung dan peralatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara Menyediakan fasilitas kebutuhan kerja pimpinan;

Nomor Urut 66.2 66.3 66.4 66.5 67.1 67.2 67.3 67.4 67.5 67.6 67.7 67.8 67.9 68.1 68.2 68.3 68.4 68.5 69.1 69.2 69.3 70.1 70.2 71.1 72.1 72.2 73.1 73.2 74.1 74.2 75.1

Nama Kegiatan Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kantor kenegaraan dan kepemerintahan seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan, belanja modal, dan belanja lainnya; Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi rencana dan program kerja kementerian dan lembaga; Mengembangkan sistem, prosedur dan standarisasi administrasi pendukung pelayanan; dan Meningkatkan fungsi manajemen yang efisien dan efektif. Perumusan standar dan parameter politik terkait dengan hubungan checks and balances diantara lembaga-lembaga penyelenggara negara Peningkatan kemampuan lembaga eksekutif yg profesional dan netral Perumusan kerangka politik yang lebih jelas mengenai kewenangan dan tanggung jawab antara pusat dan daerah dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah Fasilitasi perumusan yang lebih menyeluruh terhadap semua peraturan perundangan yang berkaitan dengan pertahanan keamanan Negara untuk mendorong profesionalisme Polri/TNI dan menjaga netralitas politik kedua lembaga tersebut Fasilitasi peningkatan kualitas fungsi dan peran lembaga legislatif DPR, DPD dan DPRD Promosi dan sosialisasi pentingnya independensi, kapasitas dan integritas lembaga Mahkamah Konstitusi dan Komisi Judisial sebagai upaya memperkuat wibawa dan kepastian konstitusional dalam proses penyelenggaraan Negara Pelembagaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Fasilitasi pemberdayaan parpol dan masyarakat sipil yang otonom dan independen, serta yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan terhadap proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan kebijakan publik Fasilitasi pemberdayaan masyarakat agar dapat menerapkan budaya politik demokratis Perumusan standar dan parameter penyelenggaraan debat publik yang berkualitas bagi calon pemimpin nasional Perumusan standar dan parameter uji kelayakan untuk merekrut pejabat politik dan pejabat publik Perwujudan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya memelihara dan meningkatkan komunikasi politik yang sehat, bebas dan efektif Fasilitasi penyelenggaraan Pemilu 2009 yang jauh lebih berkualitas, demokratis, jujur dan adil Pengembangan mekanisme konsultasi publik sebagai sarana dalam proses penyusunan kebijakan Fasilitasi peninjauan atas aspek-aspek politik terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan pers dan media massa Pengkajian dan penelitian yang relevan dalam rangka pengembangan kualitas dan kuantitas informasi dan komunikasi Fasilitasi peningkatan profesionalisme di bidang komunikasi dan informasi Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan khususnya bagi peserta didik dari keluarga yang tidak mampu tanpa diskriminasi gender Pembebasan berbagai pungutan, iuran, sumbangan apapun yang berbentuk uang dari keluarga miskin. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan khususnya bagi peserta didik dari keluarga yang tidak mampu tanpa diskriminasi gender. Penguatan dan perluasan jangkauan satuan pendidikan non-formal. Peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional bagi penduduk buta aksara tanpa diskriminasi gender baik di perkotaann maupun perdesaan Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya. Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III RS Peningkatan pelayanan ksehatan rujukan Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan

Nomor Urut 76.1 76.2 76.3 77.1 77.2 78.1 78.2 78,3 78,4 80.1 80.2 80.3 81.1 81.2 81.3 81.4 82.1 83.1 83.2 84.1 85.1 86.1 87.1 88.1 89.1 89.2 89.3 90.1 90.2 90.3 90.4 91.1 91.2 91.3

Nama Kegiatan Pengembangan sistem pembiayaan perumahan bagi masyarakat miskin. Peningkatan kualitas lingkungan pada kawasan kumuh, desa tradisional, desa nelayan, dan desa eks transmigrasi. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengembangan pola subsidi yang tepat sasaran, efisien dan efektif. Pengembangan lembaga kredit mikro untuk mendukung perumahan swadaya. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air minum dan air limbah. Pengembangan pelayanan air minum dan air limbah yang berbasis masyarakat. Penyediaan air minum dan prasarana air limbah bagi kawasan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemberian bantuan langsung Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Penyediaan alat, obat dan cara kontrasepsi dengan memprioritaskan keluarga miskin serta kelompok rentan lainnya. Peningkatan penggunaan kontrasepsi yang efektif dan efisien melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan berjangka panjang yang lebih terjangkau dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Pengembangan dan memantapkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga. Pengembangan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan melalui pelatihan teknis dan manajemen usaha terutama bagi keluarga miskin dalam kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) Pengembangan cakupan dan kualitas UPPKS melalui penyelenggaraan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS Pengembangan cakupan dan kualitas kelompok Bina Keluarga bagi keluarga dengan balita, remaja, dan lanjut usia Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota Pemberdayaan sosial keluarga fakir miskin. Pemberdayaan KAT secara bertahap Penyediaan bantuan dasar pangan, sandang, papan dan fasilitas bantuan tanggap. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, ganggungan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan gizi mikro lainnya. Peningkatan distribusi pangan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pangan dan peningkatan infrastruktur perdesaan yang mendukung sistem distribusi pangan, untuk menjamin keterjangkauan masyarakat atas pangan. Sertifikasi massal dan murah bagi masyarakat miskin Pengembangan upaya pengentasan kemiskinan Peningkatan dan penyebarluasan teknologi yang mampu meningkatkan kemampuan kerja masyarakat miskin untuk menghasilkan produk yang lebih banyak dan bermutu. Peningkatan ketrampilan usaha masyarakat miskin dengan kemampuan berbeda sesuai dengan potensi yang ada. Penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif dengan tanpa mendistorsi pasar. Peningkatan penyuluhan dan pelatihan keterampilan usaha bagi masyarakat perdesaan Penguatan kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat Pemantapan kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan perdesaan Peningkatan partisipasi masyarakat perdesaan, terutama kaum perempuan dan masyarakat miskin dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan perdesaaan. Peningkatan kualitas lingkungan pada kawasan kumuh, desa tradisional, desa nelayan, dan desa eks transmigrasi. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masy. miskin di kaw. perkotaan dan perdesaan

Nomor Urut

Nama Kegiatan

92.1 92.2 92.3 92.4 92.5 92.6 92.7 92.8 93.1 93.2 93.3 93.4 93.5 94.1 94.2 94.3

Penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang investasi; Penyederhanaan prosedur pelayanan penanaman modal; Pemberian insentif penanaman modal yang lebih menarik; Konsolidasi perencanaan penanaman modal di pusat dan daerah; Pemantauan dan evaluasi, serta pengawasan pelaksanaan investasi, baik asing maupun domestik; Pengembangan sistem informasi penanaman modal di pusat dan daerah; Perkuatan kelembagaan penanaman modal di pusat dan daerah; serta Melakukan kajian kebijakan penanaman modal baik dalam dan luar negeri. Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah yang terkait dengan investasi; Fasilitasi terwujudnya kerja sama strategis antara usaha besar dengan UKMK; Promosi investasi yang terkoordinasi baik di dalam dan di luar negeri; Revitalisasi kinerja kelembagaaan promosi ekspor di luar negeri; dan Mendorong dan memfasilitasi peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang investasi dengan instansi pemerintah dan dunia usaha baik di dalam maupun di luar negeri. Pengembangan strategi pemantapan ekspor sehingga mampu meningkatkan kinerja ekspor nasional, termasuk pemanfaatan preferensi dengan mitra dagang; Harmonisasi kebijakan ekspor antar-instansi terkait dan dunia usaha; Peningkatan kualitas pelayanan kelembagaan pusat promosi ekspor (ITPC ) sesuai kebutuhan eksportir secara berkelanjutan dan perluasan pembukaan kantor baru di negara/kawasan mitra dagang sesuai potensi pasar ekspornya, serta perkuatan kapasitas kelembagaan Peningkatan kualitas pelayanan kepada para eksportir dan calon eksportir melalui pendekatan support at company level ; Fasilitasi peningkatan mutu produk komoditi pertanian, perikanan dan industri yang berpotensi ekspor; Melanjutkan deregulasi dan debirokratisasi melalui penyederhanaan prosedur ekspor dan impor dengan ke arah penyelenggaraan konsepsingle document ; Perkuatan kapasitas laboratorium penguji produk ekspor-impor; Peningkatan jaringan informasi ekspor dan impor agar mampu merespon kebutuhan dunia usaha terutama eksportir kecil dan menengah; dan Pengembangan dan implementasi fasilitasi ekspor dan impor seperti kelembagaan trade financing untuk ekspor. Peningkatan kualitas partisipasi aktif dalam berbagai fora internasional (mencakup kerjasama multilateral, regional, bilateral, dan perdagangan lintas batas) sebagai upaya mengamankan kepentingan ekonomi nasional dan sekaligus meningkatkan hubungan dagang Fasilitasi penyelesaian sengketa perdagangan (termasuk advokasi dan bantuan teknis) seperti: dumping , subsidi dan safeguard; Peningkatan efektivitas koordinasi penanganan berbagai isu-isu perdagangan internasional baik multilateral, regional dan bilateral maupun pendekatan komoditi; Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan kerjasama multilateral, regional, dan bilateral; Sosialisasi hasil-hasil kesepakatan perundingan multilateral (WTO) dan kerjasama regional (ASEAN, APEC, ASEM) serta kerjasama intra dan antar regional; dan Perkuatan SDM Atase Perdagangan termasuk penyediaan tenaga magang. Revisi terhadap beberapa materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berpotensi terjadinya disharmonisasi terhadap kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan persaingan usaha; Peningkatan penerapan kebijakan dan peraturan dalam persaingan usaha; Pengembangan instrumen aplikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Pengembangan jaringan kerja antar lembaga; Peningkatan kualitas penanganan perkara dan rekomendasi kebijakan; dan Perkuatan kelembagaan persaingan usaha antara lain yang mencakup pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung. Pemberdayaan konsumen dan peningkatan kapasitas lembaga perlindungan konsumen termasuk kapasitas lembaga penyelesaian sengketa konsumen.

94.4 94.5 94.6 94.7 94.8 94.9 95.1 95.2 95.3 96.4 95.5 95.6 96.1 96.2 96.3 96.4 96.5 96.6 97.1

Nomor Urut

Nama Kegiatan

97.2

Perkuatan kapasitas kelembagaan yang menangani sengketa dagang internasional dan perlindungan industri dalam negeri termasuk dukungan operasionalisasi kegiatannya(anti-dumping dan safeguard); Perkuatan sistem dan pelaksanaan pengawasan barang beredar terutama terhadap pengawasan barang-barang strategis, obat, dan makanan. Peningkatan pelayanan informasi dan advokasi terhadap kebijakan perlindungan konsumen guna meningkatkan kesadaran konsumen terhadap pentingnya standar barang dan jasa, terutama di bidang obat dan makanan Penyempurnaan peraturan perundang-udangan perdagangan dalam negeri yang terkait dengan ekspor-impor, tertib usaha, tertib ukur, perlindungan konsumen dan pengawasan barang.

97.3 97.4 97.5 97.6 98.1 98.2 98.3 98.4 98.5 98.6 98.7 98.8 98.9 99.1 99.2 99.3 99.4 99.5 99.6 99.7 100.1 100.2 100.3 100.4 100.5 100.6 101.1

Sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan standar dan laboratorium metrologi legal serta pelaksanaan pengawasan ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP), dan perluasan kapasitas kelembagaan yang menanganani sengketa dagang internasional da Perumusan, alternatif solusi, dan implementasi penyelesaian permasalahan termasuk harmonisasi dari berbagai perangkat peraturan perundang-undangan tentang distribusi dan sarana penunjang perdagangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; Deregulasi dan debirokratisasi dalam rangka mengurangi hambatan perdagangan; Promosi penggunaan produksi dalam negeri; Fasilitasi pengembangan prasarana distribusi tingkat regional dan prasarana sub-sistem distribusi pada daerah tertentu (kawasan perbatasan dan daerah terpencil) dalam rangka peningkatan efisiensi perdagangan; Peningkatan efektivitas dan ketersediaan jaringan informasi distribusi baik di tingkat pusat maupun di daerah; Peningkatan pengawasan dan pembinaan usaha, kelembagaan dan kemitraan di bidang perdagangan; Pemberdayaan dagang kecil dan menengah melalui peningkatan SDM, akses pasar dan kemitraan usaha; Perkuatan kapasitas kelembagaan perdagangan berjangka komoditi (PBK) termasuk menyiapkan penyempurnaan berbagai perangkat peraturan kebijakan dan operasional PBK; dan Pemantapan dan pengembangan pasar lelang lokal dan regional serta sarana alternatif pembiayaan melalui Sistem Resi Gudang (SRG). Pengembangan infrastruktur kelembagaan standardisasi; Pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI); Penguatan kelembagaan standardisasi; Peningkatan persepsi masyarakat; Pengembangan sistem informasi standarisasi; Perkuatan posisi Indonesia dalam forum standardisasi regional dan internasional; dan Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam proses standardisasi. Optimalisasi kegiatan pameran baik yang bertaraf nasional maupun internasional baik di dalam maupun di luar negeri baik pada negara-negara mitra pariwisata potensial maupun negaranegara yang memiliki kedekatan secara historis dan kultural dengan Indonesi Fasilitasi pemasaran paket-paket wisata dan jaringan distribusinya; Fasilitasi kerjasama pemasaran antar negara, antar pusat dengan daerah, dan antar pelaku industri pariwisata dalam bentuk aliansi strategis, seperti kerjasama antartravel agent dan antar tour operator , antara pelaku pariwisata dengan perusahaan transport Peningkatan sadar wisata di kalangan masyarakat, baik sebagai tuan rumah maupun sebagai calon wisatawan; Memotivasi dan memberikan kemudahan bagi perjalanan wisata domestik; Pengembangan sistem informasi yang efisien dan efektif. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan investasi dalam industri pariwisata melalui penyederhanaan perizinan dan insentif perpajakan bagi investor.

Nomor Urut 101.2 101.3 101.4 101.5 101.6 101.7 101.8 102.1 102.2 102.3 103.1 103.2 103.3 103.4 104.1 104.2 104.3 104.4 104.5 104.6 105.1 105.2 105.3 105.4 105.5 105.6 106.1

Nama Kegiatan Mendorong pengembangan daya tarik wisata unggulan di setiap propinsi (one province one primary tourism destination ) secara bersama dengan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat; Pengembangan paket-paket wisata yang kompetitif di masing-masing destinasi pariwisata; Peningkatan kualitas pelayanan dan kesiapan daerah tujuan wisata dan aset-aset warisan budaya sebagai obyek daya tarik wisata yang kompetitif; Revitalisasi dan pembangunan kawasan pariwisata baru, termasuk pula prasarana dan sarana dasarnya (seperti jaringan jalan, listrik, telekomunikasi, air bersih dan sarana kesehatan); Pemberian insentif dan kemudahan bagi pelaku usaha pariwisata dalam membangun produk pariwisata (daya tarik dan sarana pariwisata); Pemberian perhatian khusus kepada pengembangan kawasan ekowisata dan wisata bahari, terutama di lokasi-lokasi yang mempunyai potensi obyek wisata alam bahari yang sangat besar; Pengembangan pariwisata yang berdaya saing melalui: (a) terbangunnya komitmen nasional agar sektor-sektor di bidang keamanan, hukum, perbankan, perhubungan, dan sektor terkait lainnya dapat memfasilitasi berkembangnya kepariwisataan terutama pada wilayahPembangunan dan perkuatan jaringan database dan informasi kebudayaan dan kepariwisataan, baik di dalam negeri (antara pusat-propinsi, dan kabupaten/ kota) dan luar negeri termasuk pengembangan SDM-nya; Pengembangan litbang dan pengembangan SDM dalam bentuk joint research , dual training serta aliansi strategis terutama dengan lembaga sejenis di luar negeri; Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri budaya dan pariwisata dan pelaku sosio-ekonomi lainnya. Pengembangan sentra-sentra potensial dengan fokus pada 10 (sepuluh) subsektor yang diprioritaskan; Pengembangan industri terkait dan industri penunjang IKM; Perkuatan alih teknologi proses, produk, dan disain bagi IKM dengan focus kepada 10 (sepuluh) subsektor prioritas; dan Pengembangan dan penerapan layanan informasi yang mencakup peluang usaha, kebutuhan bahan baku, akses permodalan, iklim usaha, dan akses peningkatan kualitas SDM. Meningkatkan dukungan kegiatan penemuan dan pengembangan teknologi di industri baik dalam bentuk insentif pajak, asuransi teknologi terutama untuk usaha kecil, menengah, dan koperasi; Mendorong pengembangan dan pemanfaatan manajemen produksi yang memperhatikan keseimbangan dan daya dukung lingkungan hidup, serta teknik produksi yang ramah lingkungan (clean productio n); Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur yang sesuai (complianc e) dengan standar internasional; Perkuatan kapasitas kelembagaan jaringan pengukuran, standardisasi, pengujian, dan kualitas (MSTQ/ measurement, standardisasi, testing, and quality); Pengembangan klaster industri berbasis teknologi; dan Revitalisasi kebijakan dan kelembagaan Litbang di sektor produksi agar mampu mempercepat efektivitas kemitraan antara litbang industri dan lembaga litbang pemerintah; dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya teknologi nasional yang tersebar di berbagai l Pengembangan sistim informasi potensi produksi dari industri penunjang dan industri terkait; Mendorong terjalinnya kemitraan industri penunjang dan industri terkait; Pengembangan industri penunjang dan industri terkait terutama pada 10 (sepuluh) subsektor prioritas; Perkuatan kapasitas kelembagaan penyedia tenaga kerja industrial yang terampil terutama sesuai kebutuhan 10 (sepuluh) subsektor industri prioritas; Memfasilitasi pengembangan prasarana klaster industri, terutama prasarana teknologinya; dan Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengembangan pada pusat- pusat pertumbuhan klaster industri di luar Pulau Jawa, khususnya Kawasan Timur Indonesia Pengamanan ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri, antara lain melalui pengamanan lahan sawah di daerah irigasi, peningkatan mutu intensifikasi, serta optimalisasi dan perluasan areal pertanian;

Nomor Urut

Nama Kegiatan

106.2

108.1

Peningkatan distribusi pangan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pangan dan peningkatan infrastruktur perdesaan yang mendukung sistem distribusi pangan , untuk menjamin keterjangkauan masyarakat atas pangan; Peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil, melalui optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk pasca panen dan pengolahan hasil, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi pertanian utk menurunkan kehilangan hasil (loose s); Diversifikasi pangan, melalui peningkatan ketersediaan pangan hewani, buah dan sayuran, rekayasa social terhadap pola konsumsi masyarakat menuju pola pangan dengan mutu yang semakin meningkat, dan peningkatan minat dan kemudahan konsumsi pangan alternatif Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan melalui peningkatan bantuan pangan pada keluarga miskin/ rawan pangan, peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan dan pengembangan system antisipasi dini thd kerawanan pangan Diversifikasi produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras Pengembangan diversifikasi usaha tani melalui pengembangan usahatani dengan komoditas bernilai tinggi dan pengembangan kegiatanoff- farm utk meningkatkan pendapatan dan nilai tambah; Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan melalui peningkatan penanganan pasca panen, mutu, pengolahan hasil dan pemasaran dan pengembangan agroindustri di perdesaan; Pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian dan perdesaan, melalui perbaikan jaringan irigasi dan jalan usahatani serta infrastruktur perdesaan lainnya; Peningkatan akses terhadap sumberdaya produktif, terutama permodalan; Pengurangan hambatan perdagangan antar wilayah dan perlindungan dari system perdagangan dunia yang tidak adil; Peningkatan iptek pertanian dan pengembangan riset pertanian melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat dan spesifik lokasi yang ramah lingkungan; dan Pengembangan lembaga keuangan perdesaan dan sistem pendanaan yang layak bagi usaha pertanian, antara lain melalui pengembangan dan penguatan lembaga keuangan mikro/perdesaan, insentif permodalan dan pengembangan pola- pola pembiayaan yang layak dan sesuai Revitalisasi system penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang secara intensif perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten;

108.2 108.3 108.4 108.5 108.6 109.1 109.2 109.3 109.4 109.5 109.6 109.7 109.8 109.9 109.10 109.11 109.12

Penumbuhan dan penguatan lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan; Penyederhanaan mekanisme dukungan kepada petani dan pengurangan hambatan usaha pertanian; Pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pertanian (a. l. petani, nelayan, penyuluh dan aparat pembina); Perlindungan terhadap petani dari persaingan usaha yang tidak sehat dan perdagangan yang tidak adil; dan Pengembangan upaya pengentasan kemiskinan Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir; Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar; Percepatan dan penataan kembali usaha budidaya tambak dan air tawar; Penyempurnaan iptek dan sistem perbenihan; Pengembangan system sertifikasi balai benih dan lahan budidaya; Pembangunan pelabuhan perikanan untuk mendukung perikanan samudera; Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan; Peningkatan usaha perikanan skala kecil, termasuk di pulau- pulau kecil yang potensial; Pengendalian dan peningkatan pelayanan perizinan usaha; Penyusunan kebijakan dan perencanaan pengelolaan perikanan untuk setiap kawasan; Peningkatan pemasaran, standar mutu, dan nilai tambah produk perikanan; Penguatan kelembagaan dan tata laksana kelembagaan;

106.3 106.4 106.5 106.6 107.1 107.2 107.3 107.4 107.5 107.6 107.7

Nomor Urut

Nama Kegiatan

109.13 109.14 109.15 109.16 110.1 110.2

Pengembangan iptek dan peningkatan riset perikanan, termasuk artificial breeding dan rekayasa genetika komoditas unggulan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi; Pengembangan sistem data, statistik dan informasi perikanan; Peningkatan kualitas SDM, penyuluh dan pendamping perikanan; dan Peningkatan profesionalisme perencanaan dan pengawasan pembangunan perikanan. Pengembangan produk- produk kayu bernilai tinggi dan pengembangan cluster industri kehutanan berbasis wilayah; Pengurangan kapasitas industri pengolahan kayu dan diversifikasi sumber bahan baku industri perkayuan antara lain dengan menjajagi kemungkinan impor dari negara tetangga;

110.3 110.4 110.5 110.6

Pemasaran dan pengendalian peredaran hasil hutan; Pembinaan industri kehutanan primer; Pengembangan hutan tanaman industri terutama pada kawasan hutan non produktif, termasuk untuk kemudahan perijinan usaha dan kemudahan permodalan/ pinjaman; Pengembangan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan, termasuk pemberian hak pengelolaan untuk periode tertentu kepada masyarakat untuk mengembangkan hutan tanaman dan hasil hutan non kayu; Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat yang hidup di sekitar hutan (peladangan berpindah, pionir hutan atau transmigran, dan sebagainya), dalam pengembangan hutan tanaman yang lestari; dan Pengembangan iptek untuk menunjang peningkatan produktivitas sektor kehutanan. Penyempurnaan peraturan perundangan, seperti UU tentang Usaha Kecil dan Menengah, dan UU tentang Wajib Daftar Perusahaan, beserta ketentuan pelaksanaannya dalam rangka membangun landasan legalitas usaha yang kuat, dan melanjutkan penyederhanaan birokrasi, Fasilitasi dan penyediaan kemudahan dalam formalisasi badan usaha Pengembangan pelayanan perijinan usaha yang mudah, murah dan cepat termasuk melalui perijinan satu atap bagi UMKM, pengembangan unit penanganan pengaduan serta penyediaan jasa advokasi/ mediasi yang berkelanjutan bagi MKM. Peningkatan kualitas penyelenggaraan koordinasi dalam perencanaan kebijakan dan program UMKM dengan partisipasi aktif para pelaku dan instansi terkait. Penilaian dampak regulasi/ kebijakan nasional dan daerah terhadap perkembangan dan kinerja UMKM, dan pe Peningkatan penyebarluasan dan kualitas informasi UMKM, termasuk pengembangan jaringan pelayanan informasinya Peningkatan kelancaran arus barang, baik bahan baku maupun produk, dan jasa yang diperlukan seperti kemudahan perdagangan antar daerah dan pengangkutan. Penilaian dampak regulasi/ kebijakan nasional dan daerah terhadap perkembangan dan kinerja UMKM, dan pemantauan pelaksanaan kebijakan/regulasi. Peningkatan kemampuan aparat dalam melakukan perencanaan dan penilaian regulasi, kebijakan dan program Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan koperasi simpan pinjam/ usaha simpan pinjam (KSP/ USP) antara lain melalui pemberian kepastian status badan hukum, kemudahan dalam perijinan, insentif untuk pembentuka Perluasan sumber pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, khususnya skim kredit investasi bagi koperasi dan UMKM, dan peningkatan peran lembaga keuangan bukan bank, seperti perusahaan modal ventura, serta peran lembaga penjaminan kredit Koperasi dan UMKM nasion Pengembangan sistem insentif, akreditasi, sertifikasi dan perkuatan lembaga- lembaga pelatihan serta jaringan kerjasama antar lembaga pelatihan. Pengembangan dan revitalisasi unit pelatihan dan penelitian dan pengembangan (litbang) teknis dan informasi mi Dukungan terhadap upaya penguatan jaringan pasar produk UMKM dan anggota koperasi, termasuk pasar ekspor, melalui pengembangan lembaga pemasaran, jaringan usaha termasuk kemitraan usaha,dan pengembangan sistem transaksi usaha yang bersifat online, terut Peningkatan peran serta dunia usaha/ masyarakat sebagai penyedia jasa layanan teknologi, manajemen, pemasaran, informasi dan konsultan usaha melalui penyediaan sistem insentif, kemudahan usaha serta peningkatan kapasitas pelayanannya Penyediaan fasilitasi untuk mengurangi hambatan akses UMKM terhadap sumber daya produktif, termasuk sumber daya alam; Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan dana pengembangan UMKM yang bersumber dari berbagai instansi pemerintah pusat, daerah dan BUMN;

110.7 110.8 111.1 111.2 111.3 111.4 111.5 111.6 111.7 111.8 112.1 112.2 112.3 112.4 112.5 112.6 112.7

Nomor Urut

Nama Kegiatan

112.8

Pengembangan dan revitalisasi unit pelatihan dan penelitian dan pengembangan (litbang) teknis dan informasi milik berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah untuk berperan sebaga lembaga pengembangan usaha bagi UMKM; dan Dukungan terhadap upaya penguatan jaringan pasar produk UMKM dan anggota koperasi, termasuk pasar ekspor, melalui pengembangan lembaga pemasaran, jaringan usaha termasuk kemitraan usaha,dan pengembangan sistem transaksi usaha yang bersifat online, terut Pemasyarakatan kewirausahaan, termasuk memperluas pengenalan dan semangat kewirausahaan dalam kurikukulum pendidikan nasional dan pengembangan sistem insentif bagi wirausaha baru, terutama yang berkenaan dengan aspek pendaftaran/ ijin usaha, lokasi usaha, Penyediaan sistem insentif dan pembinaan serta fasilitasi untuk memacu pengembangan UKM berbasis teknologi termasuk wirausaha baru berbasis teknologi, utamanya UKM berorientasi ekspor, subkontrak/ penunjang, agribisnis/ agroindustri dan yang memanfaatkan Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk pengembangan inkubator teknologi dan bisnis, termasuk dengan memanfaatkan fasilitas litbang pemerintah pusat/ daerah dan melalui kemitraan publik, swasta dan masyarakat. Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk pengembangan kemitraan investasi antar UKM, termasuk melalui aliansi strategis atau investasi bersama(joint investment) dengan perusahaan asing dalam rangka mempercepat penguasaan teknologi dan pasa Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk pengembangan jaringan produksi dan distribusi melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan usaha kelompok dan jaringan antar UMKM dalam wadah koperasi serta jaringan antara UMKM dan usaha be Pemberian dukungan serta kemudahan terhadap upaya peningkatan kualitas pengusaha kecil dan menengah, termasuk wanita pengusaha, menjadi wirausaha tangguh yang memiliki semangat kooperatif Penyediaan kemudahan dan pembinaan dalam memulai usaha, termasuk dalam perizinan, lokasi usaha, dan perlindungan usaha dari pungutan informal. Penyediaan skim- skim pembiayaan alternatif dengan tanpa mendistorsi pasar, seperti sistem bagi- hasil dari dana bergulir, sistemtanggung- renteng atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai pengganti agunan. Penyediaan dukungan terhadap upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM). Penyelenggaraan pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha. Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi usaha mikro serta kemitraan usaha. Fasilitasi dan pemberian dukungan untuk pembentukan wadah organisasi bersama di antara usaha mikro, termasuk pedagang kaki lima, baik dalam bentuk koperasi maupun asosiasi usaha lainnya dalam rangka meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha. Penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pendekatan pembinaan sentra- sentra produksi/ klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai. Penyediaan dukungan dan kemudahan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif bagi usaha mikro/ sektor informal dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi perdesaan terutama di daerah tertinggal dan kantong- kantong kemiskinan. Penyelenggaraan dukungan teknis dan pendanaan yang bersumber dari berbagai instansi pusat, daerah dan BUMN yang lebih terkoordinasi, profesional dan institusional.

112.9 113.1 113.2 113.4 113.5 113.6 113.7 114.1 114.2 114.3 114.4 114.5 114.6 114.7 114.8 114.9 115.1 115.2 115.3 115.4 115.5 115.6

Penyempurnaan undang- undang tentang koperasi beserta peraturan pelaksanaannya. Peninjauan dan penyempurnaan terhadap berbagai peraturan perundangan lainnya yang kurang kondusif bagi koperasi. Koordinasi dan pemberian dukungan dalam rangka penyempurnaan kurikulum pendidikan perkoperasian di sekolah- sekolah. Penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas yang disertai dengan pemasyarakatan contoh-contoh koperasi sukses yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip- prinsip koperasi. Pemberian dukungan dan kemudahan kepada gerakan koperasi untuk melakukan penataan dan perkuatan organisasi serta modernisasi manajemen koperasi primer dan sekunder untuk meningkatkan pelayanan anggota Penyediaan insentif dan fasilitasi dalam rangka pengembangan jaringan kerjasama usaha antar koperasi.

Nomor Urut

Nama Kegiatan

115.7

117.6

Peningkatan kualitas penyelenggaraan koordinasi dalam perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi dengan partisipasi aktif para pelaku dan instansi terkait. Peningkatan kemampuan aparat di Pusat dan Daerah dalam melakukan penilaian dampak regulasi, kebijakan dan program pembangunan koperasi. Peningkatan kualitas administrasi dan pengawasan pemberian badan hukum koperasi Pemberian dukungan untuk membantu perkuatan dan kemandirian lembaga gerakan koperasi Pemberian dukungan dan kemudahan untuk pengembangan infrastruktur pendukung pengembangan koperasi di bidang pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, penelitian dan pengembangan, keuangan dan pembiayaan, teknologi, informasi, promosi dan pemasaran. Pengembangan sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, calon anggota dan kader koperasi, terutama untuk menanamkan nilainilai dasar dan prinsip-prinsip koperasi dalam kehidupan koperasi, yang mengatur Penyelesaian upaya pemetaan fungsi masing-masing BUMN, sehingga fungsi BUMN terbagi secara jelas menjadi BUMN PSO dan BUMN komersial; Pemantapan upaya revitalisasi BUMN, antara lain melalui penerapan GCG dan Statement of Corporate Intent (SCI), serta kontrol kinerja yang terukur; dan Pemantapan pelaksanaan restrukturisasi BUMN. Penelitian dan pengembangan riset dasar dalam rangka penguasaan ilmu pengetahuan; Penelitian dan pengembangan bioteknologi dalam pertanian, peternakan, kesehatan; teknologi kelautan; energi baru dan terbarukan, termasuk nuklir; teknologi informasi; teknologi dirgantara dan antariksa; teknologi transportasi; teknologi pertahanan; teknol Penelitian dan pengembangan di bidang pengukuran, standardisasi, pengujian dan mutu; Pengembangan iptek tepat guna bagi pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan; Penelitian dan pengembangan untuk peningkatan pemahaman terhadap fenomena alam, karakteristik ekosistem daratan dan perairan serta keragaman sumberdaya alam baik sumberdaya hayati maupun non-hayati, di darat dan di laut; Penelitian dan pengembangan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, hukum dan lain-lain sebagai masukan ilmiah dalam penyusunan kebijakan pemerintah p ( olicy linked science) .

118.1 118.2

Diseminasi hasil litbang ke dunia usaha, industri dan masyarakat melalui penyediaan informasi iptek dan komersialisasi teknologi; Penyediaan jasa konsultasi dan asistensi teknis antara lain melalui pengembangan liaison officer untuk membantu kebutuhan solusi teknologi bagi industri dan pemerintah daerah;

118.3

Pengembangan sistem komunikasi, koordinasi dan pola kemitraan antar kelembagaan iptek (lembaga litbang, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga pendukung) baik di dalam maupun luar negeri; Peningkatan partisipasi pemerintah daerah dan pengembangan pola kemitraan iptek antara pusat dan daerah, serta antar daerah; Pengembangan prasarana untuk mendukung penerapan standar dan penilaian kesesuaian atas mutu produk pelaku usaha; Peningkatan apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pembudayaan iptek, antara lain melalui pengembangantechno-education; technoexhibition; technoentertainment; dan technopreneurship serta pengembangan inovasi dan kreativitas iptek masyarakat Pengembangan dan pemanfaatan iptek berbasis kearifan tradisional (traditional knowledge) serta sumberdaya lokal; Pemanfaatan peta dan informasi spasial untuk penetapan batas antar negara dan antar daerah Revitalisasi dan optimalisasi kelembagaan iptek termasuk akreditasi pranata litbang; Pengembangan pusat-pusat iptek (science center) di pusat dan daerah, dan aktualisasi peran unit inkubator dan unit pelayanan teknis dalam fungsi intermediasi; Optimalisasi kinerja Dewan Riset Daerah (DRD) dalam penentuan produk unggulan daerah dan perumusan kebijakan pengembangan iptek daerah; Pengembangan dan penerapan fungsi pengawasan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi beresiko tinggi termasuk tenaga nuklir melalui pembinaan pengguna, pelayanan masyarakat, penegakan hukum, pencegahan kecelakaan maupun kesiap-siagaan nu

115.8 115.9 115.10 115.11 115.12 116.1 116.2 116.3 117.1 117.2 117.3 117.4 117.5

118.4 118.5 118.6 118.7 118.8 119.1 119.2 119.3 119.4

Nomor Urut

Nama Kegiatan

119.5

Peningkatan sistem manajemen iptek terpadu, termasuk penyempurnaan peraturan yang mendukung komersialisasi hasil litbang, pengelolaan hak atas kekayaan intelektual (HKI), standar mutu, keamanan produksi, dan lingkungan; Penyempurnaan sistem insentif dan pola pembiayaan iptek; Peningkatan keterlibatan organisasi profesi ilmiah, perguruan tinggi serta masyarakat dalam memperkuat landasan etika dalam perumusan kebijakan iptek; Penyusunan indikator dan statistik iptek nasional; Peningkatan kuantitas dan kualitas, serta optimalisasi dan mobilisasi potensi SDM iptek melalui kerjasama nasional maupun internasional Percepatan proses transformasi industri yang berbasis sumber daya lokal dan padat teknologi; Pengembangan dukungan pranata regulasi dan kebijakan yang kondusif dalam bentuk insentif pajak, asuransi teknologi bagi usaha kecil, menengah, dan koperasi; Pengembangan lembaga , keuangan modal ventura dan start-up capital , serta membuat aturan kontrak riset yang kompatibel; Pengembangan technopreneur, antara lain melalui usaha baru berbasis hasil litbang dengan wadah inkubator-teknologi; Pembinaan dan pelaksanaan audit/assessment teknologi; Peningkatan peran pranata metrologi dan pengujian untuk perumusan pengembangan dan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI); Peningkatan kemampuan industri kecil menengah dan koperasi yang berbasis teknologi melalui pemanfaatan jaringan sistem informasi teknologi dan asistensi teknis, pelatihan kerja, mendorong kemitraannya dengan industri besar, dan mengembangkan berbagai sist Penyempurnaan peraturan dan kebijakan ketenaga-kerjaan agar tercipta pasar kerja yang fleksibel; Penyusunan berbagai aturan pelaksanaan UU No. 39/2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; Pemantauan dinamika pasar kerja dan berbagai tindakan agar penciptaan lapangan kerja formal dapat terlaksana; Penyempurnaan berbagai program perluasan lapangan kerja yang dilakukan oleh Pemerintah; Koordinasi penyusunan rencana tenaga kerja dan informasi pasar kerja; Pengembangan infrastruktur pelayanan umum dalam rangka kegiatan pendukung pasar kerja; dan Peningkatan kerjasama antara lembaga bursa kerja dengan industri/perusahaan. Pengembangan standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja; Penyelenggaraan program-program pelatihan kerja berbasis kompetensi; Fasilitasi pelaksanaan uji kompetensi yang terbuka bagi semua tenaga kerja; Penguatan kelembagaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP); Peningkatan relevansi dan kualitas lembaga pelatihan kerja; Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur latihan kerja; dan Peningkatan sarana dan prasarana lembaga latihan kerja Penyelesaian berbagai aturan pelaksanaan dari UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Pemberian pemahaman dan penyamaan persepsi atas isi dan maksud peraturan/kebijakan ketenagakerjaan; Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap aturan yang berlaku; Peningkatan fungsi lembaga-lembaga ketenagakerjaan; Terciptanya suasana yang seimbang dalam perundingan antara pekerja dan pemberi kerja; Penyelesaian permasalahan industrial secara adil, konsisten, dan transparan; dan Tindak lanjut pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Keppres RI No. 59/2002). Mengoptimalkan forum koordinasi kebijakan fiskal dan moneter secara berkala guna mengevaluasi sasaran-sasaran inflasi dan nilai tukar. Membentuk kerangka pengembangan sektor keuangan secara utuh; Memperkuat struktur perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya melalui peningkatan pengawasan terhadap penerapan persyaratan modal minimum, yaitu:

119.6 119.7 119.8 119.9 120.1 120.2 120.3 120.4 120.5 120.6 120.7 121.1 121.2 121.3 121.4 121.5 121.6 121.7 122.1 122.2 122.3 122.4 122.5 122.6 122.7 123.1 123.2 123.3 123.4 123.5 123.6 123.7 124.1 124.2 124.3

Nomor Urut

Nama Kegiatan

124.3.1

(a) Mempertahankan persyaratan modal minimum bagi perusahaan jasa perasuransian sebesar Rp100 miliar dan peningkatan persyaratan modal minimum bagiexisting company;

124.3.2 124.4

124.7 124.7.1 124.7.2 125.1

(b) Mempertahankan persyaratan modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) minimum bagi perusahaan efek Meningkatkan fungsi pengawasan bank dan lembaga jasa keuangan lainnya, melalui: Sinkronisasi Undang-undang Asuransi, Undang-undang Dana Pensiun, Undang-undang Pasar Modal, Undang-undang Perbankan untuk mengakomodasikan pengaturan dan pengawasan yang sesua Implementasi secara bertahap International Organization of Securities Commission (IOSCO) principles. Meningkatkan kualitas pengaturan jasa perasuransian, melalui implementasi secara bertahap standar-standar transparansi dan efisiensi International Association Insurance Supervision Core Principles. Meningkatkan kualitas manajemen dan operasi lembaga jasa keuangan: (a) Penetapan standar minimum untuk Good Corporate Governance (GCG ) di bank, perusahaan perasuransian, dan perusahaan pelaku pasar modal. (b) Penerapan sertifikasi manajer resiko untuk sertifikasi keahlian pada perusahaan perasuransian Menyempurnakan peraturan perundangan untuk memberikan peluang terhadap berkembangnya inovasi baru produk-produk pasar modal, seperti instrumen obligasi berbasis syariah.

125.2 125.2.1 125.2.2 125.2.3 125.3

Memberikan dukungan terhadap peningkatan penyaluran kredit untuk (a) Pemberian bantuan teknis kepada BPR dan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB); (b) Fasilitasi peningkatan penjaminan kredit untuk UMKMK; (c) Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Mengupayakan percepatan pengembangan infrastruktur perbankan dan jasa-jasa keuangan lainnya, antara lain melalui: pengoptimalan penggunaancredit rating agency.

125.4 125.4.1

Meningkatkan perlindungan kepada pemilik polis asuransi, dan investor pasar modal, melalui: (a) Fasilitasi dalam mempercepat terbentuknya lembaga untuk melaksanakan fungsi penyaluran keluhan nasabah, antara lain berupa penyusunan standar minimum mekanisme pengaduan bagi pemilik polis asuransi dan investor pasar modal. (b) Pembinaan terhadap perusahaan perasuransian dan perusahaan efek untuk mengedukasi nasabah/ kliennya mengenai produk/ jasa yang diberikannya; Percepatan pengembangan infrastruktur perbankan dan jasa perasuransian untuk menjamin keamanan nasabah, antara lain operasionalisasi LPS dengan nilai penjaminan yang diperlukan secara bertahap. Melakukan reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan, meliputi: (a) Melakukan amandemen Undang-undang Perpajakan dan menyempurnakan peraturan-peraturan perpajakan di bawahnya; (b) Melanjutkan ekstensifikasi perpajakan diantaranya: (i) membentuk dan menyempurnakan bank data dan Single Identity Number (SIN); (ii) menyempurnakan program e-mapping dan smart mapping ; dan (iii) mengumpulkan dan memutakhirkan data untuk menjaring waji (c) Melanjutkan intensifikasi penerimaan pajak, diantaranya dengan: (i) melaksanakan pemeriksaan terhadap sektor industri tertentu yang tingkat kepatuhannya masih rendah; (ii) meningkatkan kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk membe (d) Meningkatkan penyuluhan dan pelayanan kepada wajib pajak, melalui: (i) melanjutkan penyempurnaan Sistem Informasi Pajak/SIP (Simplifikasi, Sistem, dan Prosedur); (ii) menyempurnakan program pelayanan restitusi; (iii) melanjutkan pengembangan dengan pe (e) Melakukan penyempurnaan kelembagaan dengan mengembangkan fitur-fitur large taxpayer office (LTO ) pada kantor pajak menengah dan kecil; (f) Melaksanakan ”good governance ” di lingkungan Ditjen Pajak (DJP) diantaranya: monitoring code of conduct , menyisir berkas kasus pelanggaran disiplin di setiap kanwil DJP, sosialisasi peraturan kepegawaian, dan meminimalisasi kontak dengan wajib pajak; (g) Penyempurnaan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) antara lain dengan menerapkan sistem pengukuran kinerja administrasi perpajakan, pembentukan unit pengukuran kinerja, dan pembentukan gambaran/sifat pokok skema kompensasi baru;

124.5 124.6

125.4.2 125.5 126.1 126.1.1 126.1.2 126.1.3 126.1.4 126.1.5 126.1.6 126.1.7

Nomor Urut

Nama Kegiatan

126.1.8 126.1.9 126.1.10 126.2 126.2.1 126.2.2 126.2.3 126.2.4

(h) Pengukuran tingkat kepuasan wajib pajak; (i) Meningkatkan kerjasama dengan perbankan dalam rangka memberikan kemudahan pembayaran pajak; serta (j) Memperbaiki manajemen pemeriksaan pajak. Melakukan reformasi kebijakan dan administrasi sengketa pajak, yang meliputi: (a) Upaya mendorong partisipasi masyarakat wajib pajak dalam menggunakan haknya untuk mencari/mendapatkan keadilan pajak; (b)Pembangunan sistem informasi sengketa pajak yang meliputi pengembangan data warehouse putusan pengadilan, pembangunan situs pengadilan pajak; serta (c) Penyempurnaan sistem informasi sengketa pajak (SISPA). (d) Melanjutkan reformasi administrasi kepabeanan dan cukai, yang meliputi kegiatan: (i) Memberikan fasilitasi perdagangan; (ii) Meningkatkan pelayanan dibidang cukai; (iii) Meningkatkan pemberantasan tindak pidana penyelundupan dan under valuation ; (iv) Melakukan reformasi kebijakan administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang meliputi: (a) Melakukan reformasi kebijakan PNBP, diantaranya: (i) Melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP Sumber Daya Alam (SDA), laba BUMN, PNBP lainnya, pajak/pungutan ekspor dan Badan Layanan Umum (BLU), yang antara lain mencakup tataca (b) Melanjutkan reformasi administrasi PNBP yang meliputi: (i) Pengembangan sistem informasi dan data base di bidang PNBP dan BLU; (ii) Meningkatkan kegiatan rekonsiliasi, monitoring dan evaluasi PNBP; (iii) Melakukan penyempurnaan administrasi monitoring Memantapkan pengelolaan pinjaman RDI, RPD dan SLA antara lain dengan: (i) memberikan kemudahan, kecepatan dan ketepatan administrasi pinjaman; (ii) proyeksi penerimaan negara dari pengembalian pinjaman; (iii) mengembangkan komputerisasi penatausahaan pinj Meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari penerimaan biaya administrasi pengurusan piutang negara dan Bea Lelang melalui (a) Peningkatan pelayanan piutang negara dan lelang; (b) Penyusunan pedoman penatausahaan Berkas Kasus Piutang Negara dan risalah lelang; (c) Penyempurnaan Sistem Administrasi dan Informasi dan Pengurusan Piutang dan Lelang Negara; (d) Penyusunan pedoman teknik penilaian tanah, bangunan, dan mesin-mesin; (e) Penyempurnaan draft RUU Pengurusan Piutang Negara dan RUU Lelang Negara serta peraturan pelaksanaannya; (f) Penyempurnaan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengurusan piutang negara dan lelang; serta (g) Penyusunan RPP dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengajuan Usul dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah Untuk memperbaiki pendapatan dan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara; Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk pelaksanaan pelayanan publik setiap instansi pemerintah serta pemeliharaan aset negara melalui pelaksanaan reformasi pengadaan barang dan jasa dan pembangunan e-procurem Menyediakan sarana dan prasarana pembangunan yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan rakyat, pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran; Mengurangi beban pembayaran bunga utang pemerintah. Mengarahkan pemberian subsidi agar lebih tepat sasaran; Mengarahkan belanja bantuan sosial yang dapat langsung membantu meringankan beban masyarakat miskin serta masyarakat yang tertimpa bencana nasional; Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan desentralisasi fiskal dalam rangka penyempurnaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui penyusunan dan perumusan kebijakan dalam penetapan Dana Alokasi Umum, Dana Aloka Meningkatkan koordinasi dengan instansi pusat terkait dalam melakukan pemantauan dan evaluasi dana perimbangan; Melanjutkan langkah-langkah pemutakhiran data yang menyangkut perumusan kebijakan dana perimbangan; Menyusun dan merumuskan kebijakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN dan harmonisasi peraturan daerah (Perda) yang antara lain terkait dengan perluasan dan peningkatan sumber penerimaan daerah;

126.3 126.3.1 126.3.2 126.4 126.5 126.5.1 126.5.2 126.5.3 126.5.4 126.5.5 126.5 126.5 127.1 127.2 127.3 127.4 127.5 127.6 127.7 127.8 127.9 127.10

Nomor Urut

Nama Kegiatan

127.11

Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah serta pengawasan atas Perda pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau bertentangan dengan kebijakan nasional; Menyusun dan merumuskan kebijakan penataan pengelolaan keuangan daerah, yang antara lain terkait dengan ketentuan mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, perbaikan manajemen keuangan daerah, pengendalian defisit dan surplus an Menyusun dan merumuskan kebijakan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pengelolaan dan pertanggungjawaban, pemantauan dan evaluasi, serta pengalihan/pergeseran secara bertahap dari sebagian anggaran Kementerian/Lembaga yang digunak Penyatuan anggaran belanja negara (unified budget ) dengan menggunakan format belanja pemerintah pusat dalam APBN menjadi menurut jenis belanja, organisasi, dan fungsi;

127.12 127.13 128.1 128.2 128.3 128.4 128.5 128.6 128.7 128.8 128.9 128.10

129.3

Penyusunan anggaran belanja negara dalam kerangka pengeluaran berjangka menengah (Medium Term Expenditure Framework /MTEF ); Penyusunan anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting ); Penyusunan sistem penganggaran berbasis akrual (Accrual basis budgeting ); Penerapan Treasury Single Account (TSA) dalam pengelolaan keuangan negara; Perbaikan pengelolaan keuangan pemerintah dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance ); Penyempurnaan format APBN yang mengacu kepada statistik keuangan pemerintah sesuai standar internasional (Government Finance Statistics/GFS Manual 2001 ); Pengembangan model perencanaan APBN yang terintegrasi dengan sektor ekonomi lainnya; Penyempurnaan sistem informasi dan data base yang berkualitas sebagai alat analisis dalam pengambilan kebijakan fiskal; Peningkatan sinergi dan sinkronisasi dalam perumusan kebijakan, penganggaran, dan perbendaharaan negara melalui penegasan secara formal tugas pokok dan fungsi dari unit yang berwenang melakukan fungsi ordonansi, otorisasi, dan perumusan kebijakan; Peningkatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBN; serta Peningkatan capacity building sumber daya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan APBN. Melanjutkan penyelesaian RUU tentang pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri; Mengamankan rencana penyerapan pinjaman luar negeri baik pinjaman program maupun pinjaman proyek. Pinjaman program utamanya diupayakan agar matrik kebijakan p( olicy matrix ) yang disepakati sudah disesuaikan dengan kemampuan dan kewenangan pemerintah sehin Menyempurnakan mekanisme penyaluran pinjaman dan/atau hibah yang diteruspinjamkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Mengamankan pipeline pinjaman luar negeri untuk pengamanan pembiayaan anggaran negara di tahun-tahun berikutnya melalui penyempurnaan strategi pinjaman pemerintah;

129.4 129.5 129.6 129.6 129.6 129.6 129.6 129.6 129.7 129.7 129.7

Menyempurnakan rumusan kebijakan pinjaman dan hibah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah; Melakukan pengelolaan portofolio Surat Utang Negara (SUN) melalui: (a) Pembayaran bunga dan pokok obligasi negara secara tepat waktu; (b) Penerbitan SUN dalam mata uang rupiah dan mata uang asing; (c) Pembelian kembali (buyback ) obligasi negara; (d) Debt switching; (e) Mengembangkan instrumen surat utang negara; serta (f) Meningkatkan koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter. Mengembangkan pasar dan infrastruktur surat utang negara (SUN) melalui: (a) Mendorong tersedianya harga acuan (benchmark ) melalui pengembangan pasar antar pedagang SUN (inter-dealer market ); (b) Mendorong pengembangan pasar repo (repurchase agreement );

128.11 128.12 129.1 129.2 129.3

Nomor Urut

Nama Kegiatan

129.7 129.7

(c) Menerbitkan SUN yang menjadi acuan (penerbitan T-bill dan T-bond secara teratur); (d) Memperluas basis investor melalui kerjasama dengan pemodal institusional (institutional investor ); Meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem kliring, setlement dan registrasi;

129.7 129.7 129.7 129.8 129.8 129.8 129.9 130.1 130.2 130.3 130.4 130.5 130.6 130.7 130.8 130.9 131,1 132.1 132.2 132.3 132.4

(e) Mengembangkan sumber daya manusia pengelola utang; (f) Melakukan pengembangan akses informasi pasar keuangan; Melakukan penerbitan publikasi secara berkala; serta (g) Melakukan sosialisasi SUN. Mengembangkan dan meningkatkan pemeliharaan sistem informasi dan pelaporan manajemen SUN, melalui (-) Pengembangan sistem informasi yang terpadu; dan (-) Peningkatan kapasitas server DPSUN sampai siap transaksi online; Mengevaluasi kemungkinan penerapan penggunaan Treasury Management Information System . Menyusun standar akuntansi pemerintah dan penyempurnaan sistem akuntansi; Mempercepat penyelesaian dan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat; Mengintegrasikan informasi keuangan perusahaan negara ke dalam laporan keuangan pemerintah; Meningkatkan cakupan informasi secara berjenjang untuk mendukung penyusunan laporan keuangan yang terintegrasi; Menyusun pedoman dan penyajian statistik keuangan pemerintah; Membimbing pengembangan sistem akuntansi pemerintah daerah; Menyajikan informasi perbendaharaan negara secara berkala atau non berkala; Mendukung pengembangan dan penyempurnaan sistem perbendaharaan; serta Mengembangkan jabatan fungsional perbendaharaan. Penyusunan dan penyajian data informasi dan data statistik Peningkatan penyuluhan dan pelatihan keterampilan usaha bagi masyarakat perdesaan; Penguatan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat, seperti paguyuban petani, koperasi, lembaga adat dalam menyuarakan aspirasi masyarakat; Pemantapan kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan perdesaan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik; Peningkatan partisipasi masyarakat perdesaan, terutama kaum perempuan dan masyarakat miskin dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan perdesaan;

132.5 132.6 132.7 132.8 132.9 132.10 132.11 132.12 133.1 133.2 133.3 133.4 133.5

Pengembangan kelembagaan untuk difusi teknologi ke kawasan perdesaan, terutama teknologi tepat guna dan ramah lingkungan; dan Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan mengkoordinasi peran stakeholders dalam pembangunan kawasan perdesaan Reformasi agraria untuk meningkatkan akses masyarakat pada lahan dan pengelolaan sumber daya alam Penyederhanaan sertifikasi tanah di kawasan perdesaan Peningkatan akses masyarakat perdesaan pada informasi Pengembangan lembaga perlindungan petani dan pelaku usaha ekonomi di perdesaan Penyempurnaan manajemen dan sistem pembiayaan daerah untuk mendukung pembangunan kawasan perdesaan Pemantapan kerjasama dan koordinasi antar pemerintah daerah lintas wilayah administrasi. Pemantapan dan pengembangan kawasan agropolitan yang strategis dan potensial, terutama kawasan-kawasan di luar pulau Jawa-Bali; Peningkatan pengembangan usaha agribisnis yang meliputi mata rantai subsektor hulu (pasokan input), on farm (budidaya), hilir (pengolahan), dan jasa penunjang; Pengembangan budaya usaha dan kewirausahaan terutama bagi angkatan kerja muda perdesaan; Pengembangan jaringan kerjasama usaha; Peningkatan peran perempuan dalam kegiatan usaha ekonomi produktif di perdesaan; dan

Nomor Urut 133.6 133.7 133.8 133.9 133.10 133.11 133.12 133.13 134.1 134.2 134.3 134.4 135.1 135.2 135.3 135.4 135.5 135.6 135.7 136.1 137.1 138.1 139.1 140,1 141.1 141.2 141.3 141.4 141.5

Nama Kegiatan Peningkatan pelayanan lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan mikro, kepada pelaku usaha di perdesaan. Penguatan rantai pasokan bagi industri perdesaan dan penguatan keterkaitan produksi berbasis sumber daya lokal Pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi tepat guna dalam kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan Pengembangan kemitraan antara pelaku usaha besar dan usaha mikro/rumah tangga Pengembangan sistem outsourcing dan sub kontrak dari usaha besar ke UMKM dan koperasi di kawasan perdesaan Perluasan pasar dan peningkatan promosi produk-produk perdesaan Peningkatan jangkauan layanan lembaga penyedia jasa pengembangan usaha (BDS providers) untuk memperkuat pengembangan ekonomi lokal Pengembangan kapasitas pelayanan lembaga perdagangan bursa komoditi (PBK), pasar lelang dan sistem resi gudang (SRG) yang bertujuan meningkatkan potensi keuntungan serta meminimalkan resiko kerugian akibat gejolak harga yang dihadapi petani dan pelaku usa Penyusunan mekanisme dan besaran bantuan pemerintah dalam rangka pelaksanaan program PSO/USO pos dan telematika; Pembangunan baru fasilitas telekomunikasi sekurang-kurangnya 16 juta sambungan telepon tetap, 25 juta sambungan bergerak, dan 43 ribu sambungan di daerah perdesaan; Fasilitas pembangunan Community acces point di 45 ribu desa, termasuk pemberdayaan kantor pos sebagai titik akses komunitas; dan Revitalisasi infrastruktur pos dan telematika Penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi beserta aplikasinya; Pengembangan aplikasi e-goverment; Fasilitas pelaksanaan program one school one computer’s laboratory (OSOL) di 50 ribu sekolah dari 200 ribu sekolah di seluruh Indonesia; Fasilitas penyediaan komputer murah sebanyak 100 ribu unit per tahun bagi laboratorium komputer di sekolah-sekolah; Peningkatan penyediaan akses internet ke rumah dengan mendorong industri perangkat lunak chip yang ditempelkan (embedded ) di dalam perangkat televisi; Peningkatan penggunaan open source system ke seluruh institusi pemerintah dan lapisan masyarakat; dan Fasilitas peningkatan keterhubungan rumah sakit, puskesmas, perpustakaan, pusat penelitian dan pengembangan, pusat kebudayaan, museum, pusat kearsipan dengan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan rencana tindak Wolrd Summit on Information Soci Ekstensifikasi dan intensifikasi jaringan listrik perdesaan melalui pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah perdesaan dan daerah yang belum berkembang. Membina swasta, koperasi, pemda dan masyarakat (sebagai pelaku) agar dapat membangun pembangkit dan penyalurannya sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk daerah yang belum dilistriki dengan memanfaatkan potensi energi setempat untuk pembangkit listrik Perluasan sumber pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, khususnya skim kredit investasi bagi koperasi dan UMKM, dan peningkatan peran lembaga keuangan bukan bank, seperti perusahaan modal ventura, serta peran lembaga penjaminan kredit koperasi dan UMKM nasion Penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif dengan tanpa mendistorsi pasar, seperti sistem bagi-hasil dari dana bergulir, sistem tanggung-renteng atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai pengganti anggunan. Pengembangan daerah tertinggal dan khususnya peningkatan akses terhadap desa-desa tertinggal Peningkatan pengembangan kawasan-kawasan yang strategis dan cepat tumbuh, khususnya kawasan yang memiliki produk unggulan; Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana; Pemberdayaan kemampuan pemerintah daerah untuk membangun kawasan-kawasan unggulan dan klaster-klaster industri, agroindustri, yang berdaya saing di lokasi-lokasi strategis di Luar Jawa; Peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah melalui sistem jejaring kerja (networking ) yang saling menguntungkan. Kerja sama ini sangat bermanfaat sebagai sarana saling berbagi pengalaman (sharing of experiences ), saling berbagi manfaat (sharing of ben Pemberdayaan pemerintah daerah untuk memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kegiatan/ program pengembangan wilayah.

Nomor Urut 142.1

Nama Kegiatan

143,6

Pembiayaan pembangunan, khususnya untuk pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di wilayah-wilayah tertinggal melalui, antara lain, penerapan berbagai skim pembiayaan pembangunan seperti (a).pemberian prioritas dana alokasi khusus (DAK), (b).skema public service obligation (PSO) dan keperintisan untuk transportasi, (c).penerapan universal service obligation (USO) untuk telekomunikasi (d).program listrik masuk desa Peningkatan kapasitas (capacity building ) terhadap masyarakat, aparatur pemerintah, kelembagaan, dan keuangan daerah. Selain dari pada itu, upaya percepatan pembangunan SDM sangat diperlukan melalui : (a).pengembangan sarana dan prasarana sosial terutama bidang pendidikan dan kesehatan; (b).memfasilitasi pendampingan untuk peningkatan produktivitas masyarakat Pemberdayaan komunitas adat terpencil untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan beradaptasi dengan kehidupan masyarakat yang lebih kompetitif; Pembentukan pengelompokan permukiman untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan pelayanan umum, terutama untuk wilayah-wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk rendah dan tersebar melalui kegiatan transmigrasi lokal Peningkatan akses petani, nelayan, transmigran dan pengusaha kecil menengah kepada sumber-sumber permodalan. Penguatan pemerintah daerah dalam mempercepat peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui: (a)peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi; (b)peningkatan kapasitas SDM; (c)pemberdayaan kapasitas aparatur pemerintah dan kelembagaan; (d)peningkatan mobilisasi pendanaan pembangunan; Peningkatan keberpihakan pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil melalui, antara lain melalui penerapan berbagai skim pembiayaan pembangunan seper (a)Pemberian prioritas dana alokasi khusus (DAK), (b)Public service obligation (PSO) dan keperintisan untuk transportasi, (c)Penerapan universal service obligation (USO) untuk telekomunikasi, (d)Program listrik masuk desa Percepatan pendeklarasian dan penetapan garis perbatasan antar negara dengan tanda-tanda batas yang jelas serta dilindungi oleh hukum internasional; Peningkatan kerja sama masyarakat dalam memelihara lingkungan (hutan) dan mencegah penyelundupan barang, termasuk hasil hutan (illegal logging ) dan perdagangan manusia (trafficking person ). Namun demikian perlu pula diupayakan kemudahan pergerakan barang Peningkatan kemampuan kerja sama kegiatan ekonomi antar kawasan perbatasan dengan kawasan negara tetangga dalam rangka mewujudkan wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang lintas negara; Peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat; dan penegakan supremasi hukum serta aturan perundang-undangan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah perbatasan.

144.1

Penetapan dan pemantapan peran dan fungsi kota-kota secara hirarkis dalam kerangka ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’ dan ‘sistem pembangunan perkotaan nasional’;

144.2

Peningkatan penyediaan jaringan transportasi wilayah yang menghubungkan antar kota-kota secara hirarkis untuk memperlancar koleksi dan distribusi barang dan jasa antara lain melalui penyelesaian dan peningkatan pembangunan trans Kalimantan dan trans Sulaw Pembentukan forum kerja sama antar pemerintah kota untuk merumuskan kerja sama pembangunan, khususnya:

142.1 142.1 142.1 142.1 142.2 142.2 142.2 142.3 142.4 143.5 143.1 143.1 143.1 143.1 143.1 143.2 143.2 143.2 143.2 143.2 143,3 143,4 143,5

144.3

Nomor Urut

Nama Kegiatan

144.3

(a) pembangunan industri pengolahan yang saling menunjang satu sama lain dalam suatu mata-rantai industri di masing-masing kota secara hirarkis sesuai dengan tipologi kota

144.3 144.3 145.1

(b) pembangunan infrastruktur yang mempersyaratkan ‘scale of economy ’ tertentu; (c) pelestarian sumber daya air dan banjir yang memerlukan keterpaduan pengelolaan, contoh Jabodetabek-Bopunjur. Penguatan pengembangan kegiatan industri dan perdagangan di kota-kota menengah terutama kegiatan industri yang memproses lebih lanjut input antara yang dihasilkan kota-kota kecil di wilayah pengaruhnya, melalui: (a) peningkatan fungsi pasar regional; (b) pengembangan sentra-sentra industri pengolahan regional; (d) peningkatan jaringan transportasi wilayah yang menghubungkan antara kota-kota menengah dan kecil; Peningkatan pertumbuhan industri kecil di kota-kota kecil, khususnya industri yang mengolah hasil pertanian (agroindustry) dari wilayah-wilayah perdesaan, melalui: (a) pengembangan sentra-sentra industri kecil dengan menggunakan teknologi tepat guna; (b) peningkatan fungsi pasar lokal; (c) peningkatan prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan kota-kota kecil dengan wilayah-wilayah perdesaan; Penyiapan dan pemantapan infrastruktur sosial dasar perkotaan di kota-kota kecil dan menengah untuk dapat melayani fungsi internal dan eksternal kotanya, terutama wilayah-wilayah yang masuk dalam satuan wilayah pengembangan ekonomi; Pemberdayaan kemampuan: (a) profesionalisme aparatur dalam pengelolaan dan peningkatan produktivitas kota; (b) kewirausahaan dan manajemen pengusaha kecil dan menengah dalam meningkatkan kegiatan usaha, termasuk penerapan g ‘ ood corporate governance’ ; (c) masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan-kebijakan publik perkotaan di kota-kota kecil dan menengah; Penyempurnaan kelembagaan melalui reformasi dan restrukturisasi kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip g ‘ ood urban governance ’ dalam pengelolaan perkotaan kota-kota kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan publik; Pemberdayaan kemampuan pemerintah kota dalam memobilisasi dana pembangunan melalui (a) peningkatan kemitraan dengan swasta dan masyarakat; (b) pinjaman langsung dari bank komersial dan pemerintah pusat; (c) penerbitan obligasi daerah (municipal bond); (d) ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi; Pemberdayaan kemampuan pengusaha kecil dan menengah, melalui: (a) pemberian akses permodalan; (b) pengembangan informasi pasar bagi produk-produk lokal; (c) pemberian bantuan teknologi tepat guna. Penerapan ‘land use and growth management ’ yang menekankan pada ‘infill development’ , dengan intensitas bangunan vertikal yang cukup tinggi, serta membatasi ‘suburban sprawl ,’ termasuk upaya pencegahan konversi lahan pertanian produktif disertai dengan pe Peningkatan peran dan fungsi kota-kota satelit, termasuk kota baru supaya menjadi self sustained city , sehingga dapat mengurangi ketergantungan penggunanaan sarana, prasarana, dan utilitas pada kota inti; Pengembalian fungsi-fungsi kawasan kota lama (down-town areas ), yang saat ini kondisinya cenderung kumuh, tidak teratur, dan menjadi kota mati pada malam hari, dengan melakukan peremajaan kembali (redevelopment ) dan revitalisasi (revitalization ) kawasan t Pemanfaatan aset-aset tidur milik negara di pusat-pusat kota dengan memanfaatkannya untuk bangunan pemerintah, masyarakat dan swasta, melalui skema BOO dan BOT; dan penerapan pajak progresif bagi lahan-lahan tidur milik perorangan maupun perusahaan di kaw

145.1 145.1 145.1 145.2 145.2 145.2 145.2 145.3 145.4 145.4 145.4 145.4 145.5 145.6 145.6 145.6 145.6 145.6 145.7 145.7 145.7 145.7 146.1 146.2 146.3 146.4

Nomor Urut

Nama Kegiatan

146.5

Peningkatan kerjasama pembangunan antar kota inti dan kota-kota satelit di wilayah metropolitan, baik pada tahap perencanaan, pembiayaan, pembangunan, maupun pemeliharaan, terutama dalam pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas perkotaan, khususnya yan (a) pembangunan pelayanan transportasi antar moda dan antar wilayah, termasuk angkutan transportasi massal; (b) pembangunan tempat pembuangan sampah; (c) penyediaan air minum; (d) prasarana pengendalian banjir; Peningkatan penyelenggaraan pembangunan perkotaan dalam kerangka tata-pemerintahan yang baik (good urban governance ); dan peningkatan kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat, terutama kegiatan-kegiatan pelayanan publik yang layak secara komersial (co Pembentukan ‘Dewan Pengelolaan Tata Ruang Wilayah Metropolitan’ yang anggotanya terdiri dari unsur dunia usaha, masyarakat, pemerintah daerah terkait, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Tugas Pokok dan Fungsi dewan ini adalah: (a) menjaga konsistensi pemanfaatan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota dengan RTRW Provinsi, termasuk dengan RTRW Nasional; (b) mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait, terutama untuk menganalisa implikasi negatif terhadap usulan pembangunan proyek-proyek besar di kawasan perkotaan, seperti usulan pembangunan Mall , Hypermarket , Mass Rapid Trans (c) memberikan rekomendasi mengenai upaya-upaya peningkatan pelayanan publik perkotaan. Pelaksanaan sosialisasi RTRWN dan RTRW-Pulau kepada Pemerintah Kota/ Kabupaten dan stakeholder terkait, dan pembangunan kesepakatan untuk implementasi RTRWN dan RTRWPulau; Penyempurnaan dan penyerasian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (termasuk ruang udara) dan penyusunan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya beserta berbagai pedoman teknis; Peninjauan kembali dan pendayagunaan rencana tata ruang, terutama di kawasan prioritas pembangunan nasional untuk menjamin keterpaduan pembangunan antar wilayah dan antar sektor; Pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin kesesuaian rencana dengan pelaksanaan, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan keseimbangan pembangunan antar fungsi; Pemantapan koordinasi dan konsultasi antara pusat dan daerah, antar daerah, antar lembaga eksekutif dan legislatif, serta dengan lembaga dan organisasi masyarakat yang terkait dalam kegiatan penataan ruang di tingkat nasional dan daerah. Pembangunan sistem pendaftaran tanah yang efisien dan transparan, termasuk pembuatan peta dasar dalam rangka percepatan pendaftaran tanah; Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menjunjung supremasi hukum, dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan kepentingan rakyat; Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan SDM pertanahan di pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan penataan dan pelayanan pertanahan yang sesuai dengan prinsipprinsip pembaruan agraria dan tata ruang wilayah; Penegakan hukum pertanahan yang adil dan transparan untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui sinkronisasi peraturan-peraturan perundangan pertanahan; Pengembangan sistem informasi pertanahan nasional yang handal dan mendukung terlaksananya prinsip-prinsipgood governance dalam rangka peningkatan koordinasi, pelayanan dan pengelolaan pertanahan. Pemantapan dan pengembangan kawasan agropolitan yang strategis dan potensial, terutama kawasan-kawasan di luar pulau Jawa-Bali; Peningkatan pengembangan usaha agribisnis yang meliputi mata rantai subsektor hulu (pasokan input), on farm (budidaya), hilir (pengolahan), dan jasa penunjang; Pengembangan budaya usaha dan kewirausahaan terutama bagi angkatan kerja muda perdesaan; Pengembangan jaringan kerjasama usaha; Peningkatan peran perempuan dalam kegiatan usaha ekonomi produktif di perdesaan;

146.5 146.5 146.5 146.5 146.6 146.7 146.7 146.7 146.7 147.1 147.2 147.3 147.4 147.5 148.1 148.2 148.3 148.4 148,5 149.1 149.2 149.3 149.4 149.5

Nomor Urut

Nama Kegiatan

149.6 150.1 150.2 150.3 150.4 150.5 150.6 150.7 150.8

Peningkatan pelayanan lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan mikro, kepada pelaku usaha di perdesaan Penyuluhan dan pelatihan keterampilan usaha bagi masyarakat perdesaan; Reformasi agraria untuk meningkatkan akses masyarakat pada lahan dan pengelolaan sumber daya alam; Penyederhanaan sertifikasi tanah di kawasan perdesaan; Peningkatan akses masyarakat perdesaan pada informasi; Pengembangan lembaga perlindungan petani dan pelaku usaha ekonomi di perdesaan; Penguatan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat, seperti paguyuban petani, koperasi, lembaga adat dalam menyuarakan aspirasi masyarakat; Pemantapan kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan perdesaan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik; Peningkatan partisipasi masyarakat perdesaan, terutama kaum perempuan dan masyarakat miskin dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan perdesaan

150.9 150.10 150.11 150.12 151.1 151.2 151.3 151.4 152.1

Pengembangan kelembagaan untuk difusi teknologi ke kawasan perdesaan, terutama teknologi tepat guna dan ramah lingkungan; Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan peran stakeholder dalam pembangunan kawasan perdesaan; Penyempurnaan manajemen dan sistem pembiayaan daerah untuk mendukung pembangunan kawasan perdesaan; dan Pemantapan kerjasama dan koordinasi antar pemerintah daerah lintas wilayah administrasi. Penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan tentang kerjasama antar daerah termasuk peran pemerintah provinsi; Identifikasi, perencanaan, fasilitasi, dan pelaksanaan kegiatan fungsi strategis yang perlu dikerjasamakan; Peningkatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk memfasilitasi dan menyelesaikan perselisihan antar daerah di wilayahnya; serta Pengoptimalan dan peningkatan efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah untuk memperkuat kerjasama antar pemerintah daerah dan dengan Pemerintah Pusat. Pemantapan kerjasama internasional di bidang ekonomi, perdagangan, sosial dan budaya serta bagi pencapaian tujuan pembangunan sosial ekonomi yang disepakati secara internasional termasuk Millenium Development Goals (MDGs); Penelitian dan pengembangan bioteknologi dalam pertanian, peternakan, kesehatan; teknologi kelautan; energi baru dan terbarukan, termasuk nuklir; teknologi informasi; teknologi dirgantara dan antariksa; teknologi transportasi; teknologi pertahanan; teknol Penelitian dan pengembangan untuk peningkatan pemahaman terhadap fenomena alam, karakteristik ekosistem daratan dan perairan serta keragaman sumberdaya alam baik sumberdaya hayati maupun non-hayati, di darat dan di laut Pemanfaatan peta dan informasi spasial untuk penetapan batas antar negara dan antar daerah. Pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara efisien, dan lestari berbasis masyarakat; Percepatan penyelesaian kesepakatan dan batas wilayah laut dengan negara tetangga, khususnya dengan Singapura, Malaysia, Filipina, Papua New Guinea, dan Timor Leste

153.1 153.2 154.1 155.1 155.2 156.1 156.2 157.1 158.1 159.1 159.2 160.1

Penyusunan data sumber daya alam baik data potensi maupun data daya dukung kawasan ekosistem, termasuk di pulau-pulau kecil; Penyusunan neraca sumber daya alam nasional dan neraca lingkungan hidup Pembangunan prasarana pengendali banjir dan pengamanan pantai terutama pada daerah-daerah rawan bencana banjir dan abrasi air laut pada wilayah strategis, daerah tertinggal, serta pulau-pulau terluar di daerah perbatasan antara lain di Nanggroe Aceh Darus Antisipasi dan pelaksanaan operasi militer atau non militer terhadap gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari NKRI terutama gerakan separatisme bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia Peningkatan fungsi prasarana dan sarana Polri untuk mendukung tugas-tugas kepolisian Pemeliharaan prasarana dan sarana Polri Pelaksanaan diplomasi perbatasan yang terkoordinasi dengan baik dalam rangka menjaga keutuhan wilayah darat, laut dan udara Indonesia

Nomor Urut 161.1 162.1 163,1 163,2 164.1 164.2 164.3 165.1 165.2 165.3 166.1 167.1 167.2 168.1 169.1 170.1 171.1 172.1 173.1 173.2 173.3 173.4 173.5 174.1 175.1

Nama Kegiatan Pengamanan daerah perbatasan Indonesia dengan mengupayakan keamanan lintas batas di wilayah perbatasan negara, dan mengupayakan keamanan di wilayah-wilayah pulau-pulau terluar perbatasan negara Peningkatan kekuatan ketiga komponen pertahanan negara dengan didukung oleh kemampuan SDM Nasional, kemampuan SDA/SDB Nasional, dan kemampuan sarana dan prasarana Nasional yang memadai Rehabilitasi/pemeliharaan rutin dan berkala jalan provinsi 196.441 km; dan Rehabilitasi/pemeliharaan rutin dan berkala jalan kabupaten/kota sepanjang 721.696 km Peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan ruas arteri primer sepanjang 12.321 km dan 26.579 m jembatan merupakan jalur utama perekonomian serta ruas-ruas strategis penghubung lintas-lintas tersebut; Penanganan jalan sepanjang 1.800 km pada daerah perbatasan dengan negara tetangga; Penanganan jalan sepanjang 3.750 km untuk kawasan terisolir, wilayah KAPET, serta akses ke kawasan pedesaan, kawasan terisolir termasuk pulau kecil, dan sepanjang pesisir; dan Pembangunan pembangkit serta jaringan transmisi dan distribusi termasuk pembangunan listrik perdesaan Penyusunan kebijakan pendanaan pembangunan termasuk penyesuaian tarif, diversifikasi dan konservasi energi primer untuk pembangkit tenaga listrik, serta pengurangan losses terutama pada sisi transmisi dan distribusi baik yang teknis maupun non teknis Peningkatan pembangunan listrik perdesaan yang diarahkan terutama untuk ekstensifikasi dan intensifikasi jaringan listrik perdesaan melalui pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah perdesaan dan daerah yang belum berkembang. Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS lainnya, melalui peningkatan usaha ekonomi produktif (UEP) dan Usaha kesejahteraan sosial (UKS) serta kelompok usaha bersama (KUBE) Penyusunan mekanisme dan besarn bantuan pemerintah dalam rangka pelaksanaan program PSO/USO pos dan telematika Pembangunan baru fasilitas telekomunikasi sekurang-kurangnya 16 juta sambungan telepon tetap, 25 juta sambungan bergerak, dan 43 ribu sambungan di daerah perbatasan. Pelayanan angkutan laut perintis di 15 provinsi Penyediaan pelayanan angkutan perintis (bis perintis) terutama bagi masyarakat di wilayah yang masih terisolasi dan daerah terpencil Pembangunan dermaga sungai, danau dan penyeberangan Pelayanan angkutan penerbangan perintis di 15 provinsi Penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat termasuk di dalamnya penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi perumahan PNS, TNI/Polri dan masyarakat berpendapatan rendah sebagai dasar bagi pengembangan kawas Operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi saluran pembawa dan prasarana air baku lainnya; Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku terutama pada kawasan-kawasan dengan tingkat kebutuhan air baku tinggi di wilayah strategis dan daerah tertingga antara lain di Lampung, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Su Pembangunan sumur-sumur air tanah dengan memperhatikan prinsip-prinsip conjuctive use pada daerah-daerah rawan air, pulau-pulau kecil, dan daerah tertinggal; Sinkronisasi kegiatan antara penyediaan air baku dengan kegiatan pengolahan dan distribusi; Pembangunan prasarana air baku dengan memprioritaskan pemanfaatan air tanah pada daerah-daerah yang tercemar air laut pada daerah bencana alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan sebagian wilayah Sumatera Utara. Penyediaan air minum dan prasarana air limbah bagi kawasan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas termasuk pembangunan unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan, yang disertai dengan penyediaan pendidik dan tena

Nomor Urut

Nama Kegiatan

175.2

Penyediaan materi pendidikan, media pengajaran dan teknologi pendidikan termasuk peralatan peraga pendidikan, buku pelajaran, buku bacaan dan buku ilmu pengetahuan dan teknologi serta materi pelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi terma Peningkatan rasio pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan melalui pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan termasuk tutor pendidikan non formal purna waktu secara lebih adil didasarkan pada ketepatan kualifikasi, jumlah Peningkatan kualitas layanan pendidik dengan melakukan pendidikan dan latihan agar memiliki kualifikasi minimun dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, pengembangan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi pendidik, dan penerapan sta Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan termasuk pembangunan USB, RKB, laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan, disertai rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak termasuk yang berada diwilayah kon Penyediaan materi pendidikan, media pengajaran dan teknologi pendidikan termasuk peralatan peraga pendidikan, buku pelajaran, buku bacaan dan buku ilmu pengetahuan dan teknologi serta materi pelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi terma Penyediaan layanan pendidikan baik umum mapun kejuruan bagi siswa SMA/SMK/MA sesuai dengan kebutuhan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau untuk bekerja melalui penyediaan tambahan fasilitas dan program antara (bridging program ) pada s Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan menengah baik formal maupan non formal untuk menampung kebutuhan penduduk miskin, dan penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan, terpencil dan kepulauan. Peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional bagi penduduk buta aksara tanpa diskriminasi gender baik di perkotaan maupun perdesaan. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya; Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya; Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial; Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pember Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang ada seperti ruang kelas SD/MI untuk menyelenggarakan PAUD yang disesuaikan dengan kondisi daerah/wilayah, dukungan penyelenggaraan pendidikan, dukungan pendidik d Pengembangan kurikulum dan bahan ajar yang bermutu serta perintisan model-model pembelajaran PAUD, yang mengacu pada tahap-tahap perkembangan anak, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan seni; Peningkatan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan PAUD kepada orangtua, masyarakat, dan pemerintah daerah, sebagai upaya membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan lebih lanjut; Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan anak usia dini sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan demokratisasi Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas termasuk pembangunan unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan, yang disertai dengan penyediaan pendidik dan tena Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan dasar baik melalui jalur formal maupun non formal untuk memenuhi kebutuhan, kondisi, dan potensi anak termasuk anak dari keluarga miskin dan yang tinggal di wilayah perdesaan, terpencil dan kepulauan serta Peningkatan upaya penarikan kembali peserta didik putus sekolah jenjang SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/ Paket B dan lulusan SD/MI/Paket A yang tidak melanjutkan ke dalam sistem pendidikan serta mengoptimalkan upaya menurunkan angka putus sekolah tanpa diskrimi Pengembangan kurikulum nasional dan lokal yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni termasuk pengembangan pendidikan kecakapan hidup sesuai dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat dan industri serta kecakapan unt Penyediaan materi pendidikan, media pengajaran dan teknologi pendidikan termasuk peralatan peraga pendidikan, buku pelajaran, buku bacaan dan buku ilmu pengetahuan dan teknologi serta materi pelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi terma

176.1 176.2 177.1 177.2 177.3 177.4 178.1 179.1 179.2 179,3 180.1 180.2 180.3 180.4 181.1 181.2 181.3 181.4 181.5

Nomor Urut

Nama Kegiatan

181.6 181.7

Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik dengan memberi perhatian pada anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa; Penerapan manajemen berbasis sekolah yang memberi wewenang dan tanggungjawab pada satuan pendidikan untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki dalam mengembangkan institusinya dan meningkatkan relevansi pembelajaran dengan lingkungan setempat; Penyediaan informasi pendidikan yang memadai yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pendidikan sesuai kualitas yang diinginkan; Peningkatan partisipasi masyarakat baik dalam penyelenggaraan, pembiayaan, maupun dalam pengelolaan pembangunan pendidikan dasar, dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dasar bagi anak laki-laki maupun anak perempuan; dan Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan dasar sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan demokratisasi Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan termasuk pembangunan USB, RKB, laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan, disertai rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak termasuk yang berada diwilayah kon Pengembangan kurikulum nasional dan lokal, bahan ajar, dan model-model pembelajaran yang mengacu pada standar nasional dan mempertimbangkan standar internasional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni termasuk kurikulum pe Penataan bidang keahlian pada pendidikan menengah kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja, yang didukung oleh upaya meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam dan luar negeri; Penyediaan materi pendidikan, media pengajaran dan teknologi pendidikan termasuk peralatan peraga pendidikan, buku pelajaran, buku bacaan dan buku ilmu pengetahuan dan teknologi serta materi pelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi terma Penyediaan layanan pendidikan baik umum maupun kejuruan bagi peserta didik SMA/SMK/MA sesuai dengan kebutuhan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau untuk bekerja melalui penyediaan tambahan fasilitas dan program antara (bridgin Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan menengah baik formal maupan non formal untuk menampung kebutuhan penduduk miskin, dan penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan, terpencil dan kepulauan Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik dengan memberi perhatian pada anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa; Penerapan manajemen berbasis sekolah dan masyarakat yang memberi wewenang dan tanggungjawab pada satuan pendidikan untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki dalam mengembangkan institusinya dan meningkatkan relevansi pembelajaran dengan lingkungan setempat Penyediaan informasi pendidikan yang memadai yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pendidikan sesuai kualitas yang diinginkan; Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, pembiayaan, dan pengelolaan pembangunan pendidikan menengah, dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan menengah baik umum maupun kejuruan bagi anak laki-laki ma Penyiapan pelaksanaan Program Pendidikan 12 Tahun terutama untuk daerah-daerah yang APK SMP/MTs/Paket B telah mencapai 95% atau lebih; dan Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan menengah sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan demokratisasi Percepatan transformasi perguruan tinggi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) menjadi perguruan tinggi otonom dan akuntabel dengan penyediaan dan pengembangan infrastruktur hukum guna meningkatkan efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan transformasi, sehi Penyediaan dan pengembangan instrumen hukum berupa peraturan perundang-undangan mengenai perguruan tinggi sebagai badan hukum pendidikan yang bersifat nirlaba dan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya secara mandiri untuk menyelenggarakan pendidikan; Penyiapan calon pendidik dan tenaga kependidikan dalam jumlah dan mutu yang sesuai untuk mendukung keberhasilan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sesuai dengan kebutuhan belajar mengajar termasuk pendidik dan tenaga kependidikan dengan kualifikasi yang sesuai dengan bidang yang dibutuhkan hingga mencapai keadaan yang memungkinkan meningkatnya Pengembangan kurikulum yang mengacu pada standar nasional dan internasional serta mengembangkan bahan ajar yang disesuaikan dengan perkembangan jaman dan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni;

181.8 181.9 181.10 182.1 182.2 182.3 182.4 182.5 182.6 182.7 182.8 182.9 182.10 182.11 182.12 183.1 183.2 183.3 183.4 183.5

Nomor Urut

Nama Kegiatan

183.6

Penyediaan materi pendidikan dan media pengajaran termasuk buku pelajaran dan jurnal ilmiah dalam dan luar negeri serta materi pelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi; Penyediaan biaya operasional pendidikan dalam bentuk block grant atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan tinggi termasuk subsidi bagi peserta didik yang kurang beruntung tetapi mempunyai prestasi akademis yang baik; Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang antara lain ditujukan untuk peningkatan kesesuaian pendidikan tinggi dengan kebutuhan masyarakat baik di perdesaan maupun di perkotaan, pener Peningkatan kerjasama perguruan tinggi dengan dunia usaha, industri dan pemerintah daerah untuk meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja dan pengembangan wilayah, termasuk kerjasama dalam pendidikan dan penelitian yang mengh Penyediaan informasi pendidikan yang memadai yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pendidikan sesuai kualitas yang diinginkan; dan Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan tinggi sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan demokratisasi Penguatan satuan-satuan pendidikan non-formal yang meliputi lembaga kursus, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, serta satuan pendidikan yang sejenis melalui pengembangan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi serta penguatan kemampuan Peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional bagi penduduk buta aksara tanpa diskriminasi gender baik di perkotaan maupun perdesaan. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan termasuk pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang bermutu secara memadai serta menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan non-formal; Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model-model pembelajaran pendidikan non-formal yang mengacu pada standar nasional sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni, termasuk model kecakapan hidup dan keterampilan berm Penyediaan materi pendidikan, media pengajaran dan teknologi pendidikan termasuk peralatan peraga pendidikan, buku pelajaran, dan buku bacaan serta materi pelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; Penyediaan biaya operasional pendidikan dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk block grant atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan non-formal termasuk subsidi atau beasiswa bagi peserta didik yang kurang beruntung; Pemberian kesempatan pelaksanaan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dan kelompok; Penyediaan informasi pendidikan yang memadai yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pendidikan non-formal sesuai dengan minat, potensi, dan kebutuhan; Peningkatan pengendalian pelaksanaan pendidikan kesetaraan untuk menjamin relevansi dan kesetaraan kualitasnya dengan pendidikan formal; dan Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan non formal sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan demokratisasi Pelaksanaan evaluasi pendidikan kedinasan terhadap kebutuhan tenaga kerja kedinasan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan kedinasan; dan

183.7 183.8 183.9 183.10 183.11 184.1 184.2 184.3 184.4 184.5 184.6 184.7 184.8 184.9 184.10 185.1 185.2 186.1 186.2 186.3

Pengembangan standar pendidikan kedinasan sesuai standar profesi. Peningkatan rasio pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan melalui pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan termasuk tutor pendidikan non formal purna waktu secara lebih adil didasarkan pada ketepatan kualifikasi, jumlah Peningkatan kualitas layanan pendidik dengan melakukan pendidikan dan latihan agar memiliki kualifikasi minimun dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, pengembangan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi pendidik, dan penerapan sta Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan dengan mengembangkan sistem remunerasi dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, pemberian penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, serta per

Nomor Urut

Nama Kegiatan

186.4

Penetapan peraturan perundangan tentang pendidik yang telah mencakup pengembangan pendidik sebagai profesi serta kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pendidik

187.1 187.1 187.1 187.1 187.1

Perluasan dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan melalui: (a) penambahan dan pemeliharaan koleksi perpustakaan dan taman bacaan masyarakat; (b) pengadaan sarana dan revitalisasi perpustakaan keliling dan perpustakaan masyarakat; (c) mendorong tumbuhnya perpustakaan masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di masyarakat; (d) peningkatan peran serta masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha dalam menyediakan fasilitas membaca termasuk buku-buku bacaan sebagai sarana belajar sepanjang hayat; (e) peningkatan kemampuan pengelola perpustakaan termasuk perpustakaan yang berada di satuan pendidikan melalui pendidikan dan latihan; (f) peningkatan diversifikasi fungsi perpustakaan untuk mewujudkan perpustakaan sebagai tempat yang menarik, terutama bagi anak dan remaja untuk belajar dan mengembangkan kreativitas, dan (g) pemberdayaan tenaga pelayan perpustakaan dengan mengembangkan jabatan fungsional pustakawan. Pemantapan peraturan perundangan tentang Sistem Perpustakaan Nasional; Pemantapan sinergi antara perpustakaan nasional, provinsi, kabupaten/kota dan jenis perpustakaan lainnya dengan perpustakaan di satuan pendidikan dan taman bacaan masyarakat melalui : (a) pengembangan perpustakaan nasional dan daerah sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepustakaan; (b) peningkatan jaringan perpustakaan dari tingkat pusat sampai daerah, satuan pendidikan, dan perpustakaan masyarakat; dan (c) peningkatan kemampuan perpustakaan nasional dan perpustakaan daerah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat berdasarkan standar kelayakan; Pembinaan dan pengembangan bahasa untuk mendukung berkembangnya budaya ilmiah, kreasi sastra, dan seni; Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan yang bermutu secara tepat waktu; Peningkatan fasilitasi penulisan, penerbitan dan penyebarluasan buku bacaan; dan Peningkatan intensitas pelaksanaan kampanye dan promosi budaya baca melalui media masa dan cara-cara lainnya. Penyediaan data dan informasi pendidikan yang memperhatikan aspek wilayah, sosial ekonomi dan gender sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan pendidikan nasional;

187.1 187.1 187.1 187.2 187.3 187.3 187.3 187.3 187.4 187.5 187.6 187.7 188.1 188.2 188.3 188.4 188.5 188.6 188.7 188.8 188.9

Pengembangan jaringan pendataan dan informasi pendidikan secara lintas sektor dan antarjenjang pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Pelaksanaan penelitian dan pengkajian kebijakan pendidikan nasional secara berkelanjutan serta penyebarluasan hasil penelitian dan kebijakan yang dilakukan untuk mendukung proses perumusan kebijakan pembangunan pendidikan; Pengembangan jaringan penelitian secara lintas sektor serta lintas wilayah dan daerah termasuk dengan perguruan tinggi dan semua jenjang pemerintahan dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota; Pengembangan kurikulum pendidikan yang berdiversifikasi sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dalam rangka membangun jati diri bangsa yang berwawasan kebangsaan, bermartabat dan berdaya saing, serta mengembangkan jaringan kurikulum untuk mendukung dis Pengembangan inovasi pendidikan yang tidak hanya terbatas pada inovasi proses belajar mengajar tetapi juga inovasi pengelolaan pendidikan agar lebih efisien dan efektif; Pengembangan dan penerapan sistem evaluasi dan penilaian pendidikan yang handal dalam rangka meningkatkan dan mengendalikan mutu pendidikan, termasuk pengembangan jaringan sistem ujian pada jalur formal dan non formal, bank soal nasional, penilaian di tin Pengembangan konsepsi pembaruan sistem pendidikan nasional dan memasyarakatkan teknologi dan program pendidikan yang inovatif; Pengembangan kerjasama internasional dalam bidang penelitian dan pengembangan pendidikan;

Nomor Urut

Nama Kegiatan

188.10

Peningkatan kualitas lembaga penelitian dan pengembangan pendidikan termasuk peningkatan kualitas sumberdaya manusianya melalui berbagai pendidikan dan pelatihan baik gelar maupun non gelar. Penetapan Peraturan Pemerintah yang diperlukan untuk pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peningkatan kapasitas institusi yang bertanggungjawab dalam pembangunan pendidikan nasional untuk semua jenjang pemerintahan; Pengembangan manajemen pendidikan secara terpadu dan holistik serta penerapan tatakelola satuan pendidikan yang baik termasuk tatakelola pendidikan swasta baik pada satuan pendidikan umum maupun sekolah keagamaan; Pengembangan sistem pembiayaan yang berprinsip adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel dengan memberikan alokasi yang lebih besar kepada yang lebih membutuhkan serta membagi secara jelas tanggungjawab pembiayaan setiap jenjang pemerintahan; Peningkatan produktivitas dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya yang dialokasikan untuk pembangunan pendidikan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/ kota dan di tingkat satuan pendidikan; Peningkatan efektivitas peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah, serta pembentukan Badan Nasional Sertifikasi dan Profesi (BNSP) untuk meningkatkan kompetensi lulusan; Pengembangan sistem pengelolaan pembangunan pendidikan, sistem kendali mutu dan jaminan kualitas yang dapat merespon era globalisasi bidang pendidikan; Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan, termasuk pengembangan televisi pendidikan nasional; Pengembangan dan penerapan sistem pengawasan pembangunan pendidikan termasuk sistem tindak lanjut temuan hasil pengawasan terhadap setiap kegiatan pembangunan pendidikan termasuk pelaksanaan desentralisasi dan otonami pendidikan Pengembangan kerjasama regional dan internasional dalam membangun pendidikan; Pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat, (seperti pos pelayanan terpadu, pondok bersalin desa, dan usaha kesehatan sekolah) dan generasi muda; dan

189.1 189.2 189.3 189.4 189.5 189.6 189.7 189.8 189.9 189.10 190.1 190.2 190.3 191.1 191.2 191.3 191.4 192.1 192.2 192.3 192.4 192.5 193.1 193.2 193.3 193.4 193.5 193.6 193.7

Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar; Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan; Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan; dan Pengembangan wilayah sehat. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya; Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya; Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial; Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar; dan Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan. Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III rumah sakit; Pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit di daerah bencana dan tertinggal secara selektif; Perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit; Pengadaan obat dan perbekalan rumah sakit; Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan; Pengembangan pelayanan dokter keluarga; Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan; dan

Nomor Urut 193.8 194.1 194.2 194.3 194.4 194.5 195.1 195.2 195.3 195.4 195.5 196.1 196.2 196.3

Nama Kegiatan

196.4 196.5 197.1 197.2 197.3 197.4 197.5 198.1 198.2 198.3

Peningkatan peran serta sektor swasta dalam upaya kesehatan perorangan. Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko; Peningkatan imunisasi; Penemuan dan tatalaksana penderita; Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah; dan Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit. Peningkatan pendidikan gizi; Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya; Penanggulangan gizi-lebih; Peningkatan surveillance gizi; dan Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan; Peningkatan keterampilan dan profesionalisme tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan; Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, serta rumah sakit kabupaten/kota terutama di daerah terpencil dan bencana; Pembinaan tenaga kesehatan termasuk pengembangan karir tenaga kesehatan; dan Penyusunan standar kompetensi dan regulasi profesi kesehatan. Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan; Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan; Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan; Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin; dan Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya; Peningkatan pengawasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA); Peningkatan pengawasan mutu, khasiat dan keamanan produk terapetik/obat, perbekalan kesehatan rumah tangga, obat tradisional, suplemen makanan dan produk kosmetika; dan

198.4 199.1 199.2 199.3 200.1 200.2

Penguatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan. Pengembangan dan penelitian tanaman obat; Peningkatan promosi pemanfaatan obat bahan alam Indonesia; dan Pengembangan standardisasi tanaman obat bahan alam Indonesia. Pengkajian dan penyusunan kebijakan; Pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan dan penyempurnaan administrasi keuangan, serta hukum kesehatan;

200.3 200.4 200.5 201.1 201.2

Pengembangan sistem informasi kesehatan; Pengembangan sistem kesehatan daerah; dan Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat secara kapitasi dan praupaya terutama bagi penduduk miskin yang berkelanjutan. Penelitian dan pengembangan; Pengembangan tenaga peneliti, sarana dan prasarana penelitian; dan

Nomor Urut

Nama Kegiatan

201.3 202.1 202.2 202.3 202.4 202.5 202.6

Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan kesehatan. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS; Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS; Peningkatan pembinaan, pelayanan dan perlindungan sosial dan hukum bagi anak terlantar, lanjut usia, penyandang cacat, dan tuna sosial; Penyelenggaraan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi PMKS; Peningkatan pelayanan psikososial dan pembangunan pusat pelayanan krisis (trauma center) bagi PMKS, termasuk korban bencana alam dan sosial; dan Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai anti eksploitasi, kekerasan, perdagangan perempuan dan anak, reintegrasi eks-PMKS, dan pencegahan HIV/AIDS serta penyalahgunaan NAPZA. Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS lainnya, melalui peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) serta Kelompok Usaha Bersama (KUBE); Peningkatan kerjasama kemitraan antara pengusaha dengan KUBE dan LKM; Pengembangan Geographic Information System (GIS) bagi pemetaan dan pemberdayaan KAT dan PMKS; dan Peningkatan kemampuan bagi petugas dan pendamping pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya. Penyerasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan sistem perlindungan sosial; Pengembangan kebijakan dan strategi pelayanan perlindungan sosial, termasuk sistem pendanaan; Penyempurnaan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan; dan Pengembangan model kelembagaan bentuk-bentuk kearifan lokal perlindungan sosial. Pengkajian, penelitian, pelatihan dan pendidikan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial; Pengkajian dan penelitian dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial, termasuk manajemen, sarana dan prasarana; Penyusunan dan penetapan standarisasi dan akreditasi pelayanan kesejahteraan sosial, serta penataan sistem dan mekanisme kelembagaan; Pengembangan sistem informasi, data dan publikasi pelayanan kesejahteraan sosial; dan Peningkatan pembinaan hukum dan perundangan yang mendukung pelayanan kesejahteraan sosial. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial dan masyarakat (TKSM/relawan sosial, Karang Taruna, organisasi sosial, termasuk kelembagaan sosial di tingkat lokal); Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung upaya-upaya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS; Pembentukan jejaring kerjasama pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS), masyarakat dan dunia usaha, termasuk organisasi sosial tingkat lokal; dan Peningkatan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan. Peningkatan penyuluhan kesejahteraan sosial, khususnya di daerah kumuh, perbatasan, terpencil, rawan konflik, rawan bencana, dan gugus pulau; Peningkatan kualitas dan kuantitas penyuluhan sosial melalui media massa cetak dan elektronik; dan Peningkatan kualitas penyuluhan kesejahteraan sosial melalui pelatihan teknik komunikasi. Sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan; Penyerasian penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut kesejahteraan rakyat, antara lain pengungsi dan korban bencana alam dan konflik sosial; dan Penyelarasan kebijakan bidang kesehatan, termasuk penanggulangan HIV/AIDS, bidang lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan, pendidikan, budaya, pemuda, olah raga, aparatur negara, pariwisata dan agama. Penyusunan berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial; Penyediaan bantuan dasar pangan, sandang, papan dan fasilitas bantuan tanggap darurat dan bantuan pemulangan/terminasi, serta stimulan bahan bangunan rumah bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lainnya; Pemberian bantuan bagi daerah penerima eks-korban kerusuhan dan pekerja migran bermasalah; Pemberian bantuan bagi korban tindak kekerasan melalui perlindungan dan advokasi sosial; dan

203.1 203.2 203.3 203.4 204.1 204.2 204.3 204.4 205.1 205.2 205.3 205.4 205.5 206.1 206.2 206.3 206.4 207.1 207,2 207.3 208.1 208.2 208.3 209.1 209.2 209.3 209.4

Nomor Urut

Nama Kegiatan

209.5 210.1 210.2 210.3

Penyelenggaraan bantuan dan jaminan sosial bagi fakir miskin, penduduk daerah kumuh, dan PMKS lainnya. Pengembangan kebijakan tentang pelayanan KB, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) peran serta masyarakat dalam KB dan kesehatan reproduksi; Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi; Peningkatan penggunaan kontrasepsi yang efektif dan efisien melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan berjangka panjang yang lebih terjangkau dan merata di seluruh wilayah Indonesia; Penyediaan alat, obat dan cara kontrasepsi dengan memprioritaskan keluarga miskin serta kelompok rentan lainnya; dan Penyelenggaraan promosi dan pemenuhan hak-hak dan kesehatan reproduksi termasuk advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, dan konseling. Pengembangan kebijakan pelayanan kesehatan reproduksi remaja bagi remaja; Penyelenggaraan promosi kesehatan reproduksi remaja, pemahaman dan pencegahan HIV/AIDS dan bahaya NAPZA, termasuk advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, dan konseling bagi masyarakat, keluarga, dan remaja; dan Penguatan dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja yang mandiri. Pengembangan dan memantapkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; Penyelenggaraan advokasi, KIE, dan konseling bagi keluarga tentang pola asuh dan tumbuh kembang anak, kebutuhan dasar keluarga, akses terhadap sumber daya ekonomi, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga; Pengembangan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan melalui pelatihan teknis dan manajemen usaha terutama bagi keluarga miskin dalam kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS); Pengembangan cakupan dan kualitas UPPKS melalui penyelenggaraan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS; dan Pengembangan cakupan dan kualitas kelompok Bina Keluarga bagi keluarga dengan balita, remaja, dan lanjut usia. Pengembangan sistem pengelolaan dan informasi termasuk personil, sarana dan prasarana dalam era desentralisasi untuk mendukung keterpaduan program; Peningkatan kemampuan tenaga lapangan dan kemandirian kelembagaan KB yang berbasis masyarakat, termasuk promosi kemandirian dalam ber-KB; Pengelolaan data dan informasi keluarga berbasis data mikro; dan Pengkajian dan pengembangan serta pembinaan dan supervisi pelaksanaan program. Pengembangan kebijakan dan program pembangunan yang berwawasan kependudukan meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas; Pengkajian dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan (kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk) di semua tingka wilayah administrasi; dan Pengintegrasian faktor kependudukan ke dalam pembangunan sektoral dan daerah. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mendukung administrasi kependudukan antara lain UU Administrasi Kependudukan beserta turunan dan peraturan tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil; Penyempurnaan sistem pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi kependudukan melalui Sistem Administrasi Kependudukan (SAK); Penataan kelembagaan administrasi kependudukan yang berkelanjutan di daerah termasuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang administrasi informasi kependudukan Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan di bidang pemuda; Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan kepemudaan; Peningkatan peran serta pemuda dalam kegiatan pembangunan secara lintas bidang dan sektoral; dan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda Peningkatan wawasan dan sikap mental pemuda dalam pembangunan; Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kewirausahaan pemuda; Peningkatan kreativitas dan inovasi pemuda sebagai wadah penyaluran minat dan bakat;

210.4 210.5 211.1 211.2 211.3 212.1 212.2 212.3 212.4 212.5 213.1 213.2 213.3 213.4 214.1 214.2 214.3 215.1 215.2 215.3 215.4 216.1 216.2 216.3 216.4 217.1 217.2 217.3

Nomor Urut

Nama Kegiatan

217.4 217.5 218.1 218.2 218.3 218.4 218.5 219.1 219.2 219.3 219.4 219.5 219.6 219.7 219.8 219.9 220.1 220.2 221.1

Peningkatan advokasi dan penyelamatan pemuda dari bahaya NAPZA dan HIV/AIDS; dan Peningkatan dukungan sarana dan prasarana pembangunan kepemudaan. Penelitian dan/atau pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olah raga; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan olah raga; Pembinaan manajemen olah raga; Pembinaan kemitraan dan kewirausahaan untuk pengembangan industri olah raga; dan Penyusunan peraturan perundangan tentang keolah ragaan. Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat; Peningkatan pemanduan bakat dan pembibitan olah raga; Peningkatan prestasi olah raga; Pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat; Pembinaan olah raga untuk kelompok khusus; Penataran dan pendidikan jangka pendek dan panjang termasuk magang; Peningkatan profesionalisme pelatih, manajer, dan tenaga keolahragaan; Pengembangan pengetahuan iptek olah raga dan meningkatkan keahlian yang strategis bagi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olah raga; dan Pengembangan sistem penghargaan dan kesejahteraan bagi atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan. Peningkatan partisipasi dunia usaha dan masyarakat untuk mendukung pendanaan dan pembinaan olah raga; dan Dukungan pembangunan sarana dan prasarana olah raga di provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan cabang olah raga prioritas daerah. Pemberian bantuan untuk pembangunan dan rehabilitasi tempat ibadah dan pengembangan perpustakaan tempat peribadatan; sertifikasi tanah wakaf, tanah gereja, pelaba pura dan wihara serta hibah; dan bantuan kitab suci dan lektur keagamaan; Peningkatan pelayanan pembinaan keluarga sakinah/sukinah/hita sukaya/ bahagia; peningkatan pelayanan nikah melalui peningkatan kemampuan dan jangkauan petugas pencatat nikah serta pembangunan dan rehabilitasi balai nikah dan penasehatan perkawinan (KUA); Peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan, perlindungan jamaah, efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan ibadah haji; peningkatan pembinaan jaminan produk halal dan pelatihan bagi pelaku usaha, auditor, pen Peningkatan pelayanan dan pengelolaan zakat, wakaf, infak, shodaqoh, persembahan kasih/pelayanan kasih (termasuk dana kolekte), dana punia dan dana paramita serta ibadah sosial lainnya; Pengembangan sistem informasi keagamaan serta peningkatan sarana dan kualitas tenaga teknis hisab dan rukyat. Penyuluhan dan bimbingan keagamaan bagi masyarakat dan aparatur negara melalui bantuan operasional untuk penyuluh agama; menyediakan sarana dan prasarana penerangan dan bimbingan keagamaan; pengembangan manajemen tempat ibadah; pelatihan bagi penyuluh, pe Pemberian bantuan penyelenggaraan musabaqah tilawatil qur’an (MTQ), Pesparawi, Utsawa Dharma Gita, Festival Seni Baca Kitab Suci Agama Budha dan kegiatan sejenis lainnya;

221.2 221.3 221.4 221.5 222.1 222.2 222.3 222.4 223.1 223.2 223.3

Pembentukan jaringan dan kerjasama lintas sektor serta masyarakat untuk memberantas pornografi, pornoaksi, praktik KKN, penyalahgunaan narkoba, perjudian, prostitusi, dan berbagai jenis praktik asusila; serta Pemantapan landasan peraturan perundang-undangan penanggulangan pornografi dan pornoaksi. Internalisasi ajaran agama dan sosialisasi wawasan multikultural di kalangan umat beragama; Pembangunan hubungan antarumat beragama, majelis agama dengan pemerintah melalui forum dialog dan temu ilmiah; Pendirian sekretariat bersama antarumat beragama di seluruh provinsi dan penyediaan data kerukunan umat beragama; peningkatan potensi kerukunan hidup umat beragama melalui pemanfaatan budaya setempat dan partisipasi masyarakat; dan mendorong tumbuh kemban

Nomor Urut

Nama Kegiatan

223.4

Silaturahmi/safari kerukunan umat beragama baik nasional maupun di tingkat daerah/regional; pembentukan Forum Komunikasi Kerukunan Antarumat Beragama di tingkat provinsi, Kabupaten/kota dan kecamatan; melanjutkan pembentukan jaringan komunikasi kerukunan Rekonsiliasi tokoh-tokoh agama dan pembinaan umat beragama di daerah pasca konflik; dan penyelenggaraan lomba kegiatan keagamaan bernuansa kerukunan di daerah potensi konflik serta Pengembangan wawasan multikultural bagi guru-guru agama dan peningkatan kualitas tenaga penyuluh kerukunan umat beragama. Pengkajian dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pembinaan dan partisipasi masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas kehidupan beragama; pemberdayaan serta pemanfaatan lektur keagamaan; dan melakukan tinjauan bagi antisipasi dampak negatif Identifikasi dan merumuskan indikator kinerja pembangunan bidang agama; Peningkatan kreativitas masyarakat untuk menghasilkan karya ilmiah dan karya tulis di bidang keagamaan; Kajian terhadap peraturan tentang kehidupan umat beragama dan rancangan undang-undang kerukunan hidup umat beragama; Penelitian, kajian, dan pemetaan konflik sosial keagamaan; Pengembangan hasil-hasil penelitian dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM peneliti Pemberdayaan lembaga-lembaga sosial keagamaan, seperti kelompok jemaah keagamaan, organisasi keagamaan, pengelola dana sosial keagamaan melalui peningkatan kualitas tenaga pengelola lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; Pemberian bantuan untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; subsidi dan imbal-swadaya pembangunan dan rehabilitas sarana serta prasarana kepada lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keag Pembangunan jaringan kerja sama dan sistem informasi lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; dan melakukan kunjungan belajar antarlembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; Pengkajian, penelitian, dan pengembangan mutu pembinaan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan Penyempurnaan kurikulum dan materi pendidikan agama yang berwawasan multikultural, pengembangan konsep etika sosial berbasis nilai-nilai agama, metodologi pengajaran dan sistem evaluasi; Pengembangan wawasan dan pendalaman materi melalui berbagai lokakarya, workshop, seminar, studi banding dan orientasi; penataran dan penyetaraan D-II dan D-III bagi guru agama pendidikan dasar, S-1 bagi guru agama pendidikan menengah dan pendidikan pasca Pelaksanaan perkemahan pelajar/ mahasiswa, lomba karya ilmiah agama, dan pementasan seni keagamaan; menyelenggarakan pesantren kilat, pasraman kilat, pabbaja/samanera/ samaneri; dan pembinaan dan pengembangan bakat kepemimpinan keagamaan bagi peserta didi Pemberian bantuan sarana, peralatan, buku pelajaran agama, buku bacaan bernuansa agama lainnya pada sekolah umum, perguruan tinggi umum dan lembaga pendidikan keagamaan; serta Pelaksanaan kerjasama internasional program pendidikan agama dan keagamaan. Penatagunaan hutan dan pengendalian alih fungsi dan status kawasan hutan. Pengembangan hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungannya. Penetapan kesatuan pengelolaan hutan khususnya di luar Jawa. Pengembangan hutan kemasyarakatan dan usaha perhutanan rakyat. Penetapan kawasan hutan Pembinaan kelembagaan hutan produksi Pengembangan sertifikasi pengelolaan hutan lestari Konservasi sumber daya hutan Perumusan kebijakan dan penyusunan peraturan dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara terintegrasi.

223.5 223.6 224.1 224.2 224.3 224.4 224.5 224.6 224.7 225.1 225.2 225.3 225.4 226.1 226.2 226.3 226.4 226.5 227.1 227.2 227.3 227.4 227.5 227.6 227.7 227.8 228.1

Nomor Urut

Nama Kegiatan

228.2 228.3

Pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara efisien dan lestari berbasis masyarakat. Pengembangan sistem MCS (monitoring, controlling and surveillance ) dalam pengendalian dan pengawasan, termasuk pemberdayaan masyarakat dalam sistem pengawasan.

228.4 228.5 228.6 228.7 228.8 228.9 228.10 228.11

Penataan ruang wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sesuai dengan daya dukung lingkungannya. Pelaksanaan riset dan pengembangan teknologi kelautan, serta riset sumber daya non-hayati lainnya. Percepatan penyelesaian kesepakatan dan batas wilayah laut dengan negara tetangga, terutama Singapura, Malaysia, Timor Leste, Papua New Guinea, dan Philipina. Peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta melalui kemitraan dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Penataan dan peningkatan kelembagaan, termasuk lembaga masyarakat di tingkat lokal. Penegakan hukum secara tegas bagi pelanggar dan perusak sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Peningkatan keselamatan, mitigasi bencana alam laut, dan prakiraan iklim laut. Pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi laut, dan rehabilitasi habitat ekosistem yang rusak seperti terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, dan estuaria

228.12 229.1 229.2 229.3 229.4 229.5 229.6 229.7 229.8 229.9 230.1 230.2 230.3 230.4 230.5 231.1 231.2 231.3 231.4 231.5 232.1 232.2 232.3 232.4 233.1 233.2

Pengembangan wawasan kelautan, terutama bagi generasi muda dan anak-anak sekolah Pembinaan usaha di bidang migas. Pengawasan jenis, standar, dan mutu BBM, BBG, gas bumi, bahan bakar lain, serta hasil olahannya termasuk pelumas. Pendidikan dan pelatihan bidang migas. Promosi dan penawaran wilayah kerja. Optimalisasi lapangan migas. Pengelolaan data dan informasi migas. Pengembangan upaya-upaya pengurangan/penghapusan subsidi BBM. Pengembangan iklim usaha dan niaga migas. Eksplorasi dan eksploitasi dengan mempertimbangkan fungsi dan daya dukung lingkungan. Pengelolaan data dan informasi mineral dan batubara, panas bumi, air tanah, dan penyebarluasan informasi geologi yang berkaitan dengan upaya mitigasi bencana. Pendidikan dan pelatihan bidang geologi, teknologi mineral dan batubara, panas bumi dan air tanah. Penelitian dan pengembangan geologi, mineral dan batubara, panas bumi dan air tanah. Pengawasan produksi, pemasaran, dan pengelolaan mineral dan batubara, panas bumi dan air tanah. Peningkatan manfaat dan nilai tambah hasil pertambangan. Perlindungan sumber daya alam dari pemanfaatan yang eksploitatif dan tidak terkendali terutama di kawasan konservasi laut yang rentan terhadap kerusakan. Pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati dari ancaman kepunahan, baik yang ada di darat, maupun pesisir laut. Penyusunan tata ruang dan zonasi terutama wilayah yg rentan terhadap gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan dan bencana alam lainnya. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam. Perlindungan hutan dari kebakaran. Penetapan wilayah prioritas rehabilitasi pertambangan, hutan, lahan, kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil. Rehabilitasi ekosistem dan habitat yg rusak dikawasan pesisir, perairan yg disertai dengan sistem manajemennya. Peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana rehabilitasi hutan, lahan dan kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil. Rehabilitasi daerah hulu untuk menjamin pasokan air irigasi pertanian dan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi di wilayah sungai dan pesisir. Pengembangan peraturan perundangan lingkungan dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup di pusat dan daerah, termasuk lembaga masyarakat adat.

Nomor Urut 233.3 233.4 233.5 233.6 233.7 234.1 234.2 234.3 234.4 234.5 234.6 235.1 235.2 235.3 235.4 235.5 235.6 235.7 235.8 235.9 236.1 236.2 236.3 236.4 236.5 236.6 237.1 237.2 237.3 237.4 237.5

Nama Kegiatan Pengesahan, penerapan dan pemantauan perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup yang telah disahkan. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui pola kemitraan. Pengkajian dan analisis instrumen pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Peningkatan pendidikan lingkungan hidup formal dan non-formal. Pengembangan sistem pendanaan alternatif untuk lingkungan hidup. Penyusunan data potensi SDH dan NSDH. Pendataan dan penyelesaian tata batas hutan dan kawasan perbatasan dengan negara tetangga. Penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia sebagai alat pendukung pengambilan keputusan publik. Pengembangan sistem informasi terpadu antara sistem jaringan pemantauan kualitas lingkungan hidup nasional dan daerah. Penyebaran dan peningkatan akses informasi kepada masyarakat, termasuk informasi mitigasi bencana dan potensi sumber daya alam dan lingkungan. Pengembangan sistem informasi dini yang berkaitan dengan dinamika global dan perubahan kondisi alam, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan kekeringan. Pemantauan kualitas udara dan air tanah khususnya di perkotaan dan kawasan industri; kualitas air permukaan terutama pada kawasan sungai padat pembangunan dan sungai lintas propinsi; serta kualitas air laut di kawasan pesisir secara berkesinambungan dan t Pengawasan penaatan baku mutu air limbah, emisi atau gas buang dan pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) dari sumber institusi p ( oint sources ) dan sumber non institusi (non point sources ). Penyusunan regulasi dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pedoman teknis, baku mutu (standar kualitas) lingkungan hidup dan penyelesaian kasus pencemaran dan perusakan lingkungan secara hukum. Sosialisasi penggunaan teknologi bersih dan eko-efisiensi di berbagai kegiatan manufaktur dan transportasi. Adaptasi dampak perubahan iklim pada rencana strategis sektor maupun rencana pembangunan daerah. Pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) serta pendirian sekurangnya satu fasilitas pengelolan limbah B3. Pengawasan penaatan penghapusan BPO di tingkat kabupaten/ kota. Sosialisasi penggunaan teknologi bersih dan eko-efisiensi di berbagai kegiatan manufaktur dan transportasi. Perumusan aturan dan mekanisme pelaksanaan tentang alternatif pendanaan lingkungan, seperti DNS (debt for nature swap ), CDM (Clean Development Mechanism ), retribusi lingkungan, dan sebagainya. Penyusunan RUU Meteorologi dan Geofisika. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan meteorologi dan geofisika. Pengembangan sistem observasi meteorologi dan geofisika, melalui otomatisasi sistem peralatan utamanya pada stasiun-stasiun di ibukota propinsi serta stasiun yang berada di daerah rawan bencana, daerah produksi pangan dan padat penduduk.. Modernisasi peralatan untuk memproduksi dan penyebaran informasi meteorologi dan geofisika hingga tingkat kabupaten.. Pengembangan sistem pelayanan data dan informasi meteorologi dan geofisika. Penelitian dan pengembangan bidang meteorologi dan geofisika yang bermanfaat untuk penanggulangan bencana, peningkatan produksi pangan, mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa serta keselamatan masyarakat Penatagunaan sumber daya air; Menyelenggarakan konservasi air tanah pada wilayah kritis air, antara lain, Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan NTT; Operasi dan pemeliharaan waduk, danau, situ, embung, serta bangunan penampung air lainnya; Rehabilitasi 100 situ di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi serta beberapa situ/danau di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah lainnya; Pembangunan beberapa waduk antara lain di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan;

Nomor Urut

Nama Kegiatan

237.6

Pembangunan sekitar 500 buah embung dan bangunan penampung air lainnya dalam skala kecil terutama di Jawa, Nusa Tenggara Timur, dan wilayah rawan kekeringan lainnya;

237.7

Peningkatan pemanfaatan potensi kawasan dan potensi air waduk, danau, situ, embung, dan bangunan penampung air lainnya, termasuk untuk pengembangan wisata tirta;

237.8 237.9 237.10

Melaksanakan pembiayaan kompetitif (competitive fund ) untuk konservasi air oleh kelompok masyarakat maupun pemerintah daerah; Menggali dan mengembangkan budaya masyarakat dalam konservasi air; Perkuatan balai pengelolaan sumber daya air yang tersebar di berbagai provinsi, antara lain, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggar Pengembangan teknologi tepat guna; Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM); serta Pembangunan bangunan penampung air sederhana dan rehabilitasi waduk dan bangunan penampung air lainnya pada wilayah bencana di Nanggroe Aceh Darussalam dan sebagian Sumatera Utara. Pemberdayaan petani pemakai air terutama dalam pengelolaan jaringan irigasi; Peningkatan jaringan irigasi yang belum berfungsi sekitar 700 ribu hektar dengan prioritas di luar pulau Jawa ; Rehabilitasi jaringan irigasi sekitar 2,6 juta hektar terutama pada daerah penghasil pangan nasional dan jaringan rawa sekitar 0,8 juta hektar di luar Jawa; Pengelolaan jaringan irigasi sekitar 5,1 juta hektar dan rawa serta jaringan pengairan lainnya sekitar 0,8 juta hektar yang tersebar di seluruh provinsi; Optimalisasi pemanfaatan lahan irigasi dan rawa yang telah dikembangkan; dan Rehabilitasi dan rekonstruksi jaringan irigasi akibat bencana alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan sebagian wilayah Sumatera Utara. Operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi saluran sarana dan prasarana air baku lainnya; Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku terutama pada kawasan-kawasan dengan tingkat kebutuhan air baku tinggi di wilayah strategis dan daerah tertingga antara lain di Lampung, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Su Pembangunan sumur-sumur air tanah dengan memperhatikan prinsip-prinsip conjuctive use pada daerah-daerah rawan air, pulau-pulau kecil, dan daerah tertinggal; Sinkronisasi kegiatan antara penyediaan air baku dengan kegiatan pengolahan dan distribusi; serta Pembangunan prasarana air baku dengan memprioritaskan pemanfaatan air tanah pada daerah-daerah yang tercemar air laut pada daerah bencana alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan sebagian wilayah Sumatera Utara. Operasi dan pemeliharaan serta perbaikan alur sungai terutama di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat; Rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan prasarana pengendali banjir dan pengamanan pantai, termasuk tanggul dan normalisasi sungai terutama di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan;

237.11 237.12 237.13 238.1 238.2 238.3 238.4 238.5 238.6 239.1 239.2 239.3 239.4 239.5 240.1 240.2 240.3 240.4 240.5 240.6 241.1 241.2

Pembangunan prasarana pengendali banjir dan pengamanan pantai terutama pada daerah-daerah rawan bencana banjir dan abrasi air laut pada wilayah strategis, daerah tertinggal, serta pulau-pulau terluar di daerah perbatasan antara lain di Nanggroe Aceh Darus Mengendalikan aliran air permukaan (run off ) di daerah tangkapan air dan badan-badan sungai melalui pengaturan dan penegakkan hukum; Menggali dan mengembangkan budaya masyarakat setempat dalam mengendalikan banjir; serta Melakukan pengamanan daerah pantai dengan memprioritaskan pada pananaman tanaman bakau pada daerah pantai yang terkena bencana alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan sebagian wilayah Sumatera Utara. Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah tentang Sungai, Peraturan Pemerintah tentang Pengusahaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai, Peraturan Pemerintah tentang Irigasi, Peraturan Pemerintah tentang Pembiayaa Peraturan Presiden tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional;

Nomor Urut 241.3 241.4 241.5 241.6 241.7 241.8 241.9 242.1 242.2 242.3 243.1 243.2 243.3 243.4 243.5 243.6 243.7 244.1 244.2 245.1 245.1 245.1 245.1 245.2 245.2.1 245.2.2 245.2.3 245.2.4 245.2.5 245.2.6 245.2.7 245.2.8 245.2.9 245.2.10

Nama Kegiatan Penataan dan perkuatan kelembagaan pengelola sumber daya air tingkat pusat, daerah provinsi, maupun daerah kabupaten/kota; Pembentukan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat SWS, dan/atau tingkat kabupaten/kota; Membangun sistem informasi dan pengelolaan data yang dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi yang akurat, aktual, dan mudah diakses; Pembentukan jaringan dan kelembagaan pengelola data dan sistem informasi serta penyiapan dan pengoperasian decision support system (DSS); Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan sumber air lainnya; Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan perkumpulan petani pemakai air dalam hal teknis, organisasi, dan administrasi pengembangan dan pengelolaan irigasi dan sumber daya air lainnya; serta Penegakan hukum dan peraturan terkait dengan pengelolaan sumber daya air. Rehabilitasi/pemeliharaan rutin dan berkala jalan nasional sepanjang 173.837 km; Rehabilitasi/pemeliharaan rutin dan berkala jalan provinsi 196.441 km; dan Rehabilitasi/pemeliharaan rutin dan berkala jalan kabupaten/kota sepanjang 721.696 km. Peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan ruas arteri primer sepanjang 12.321 km dan 26.579 m jembatan merupakan jalur utama perekonomian serta ruas-ruas strategis penghubung lintas-lintas tersebut; Peningkatan/pembangunan jalan dan flyover pada ruas arteri primer dan strategis di kawasan perkotaan; Penyelesaian pembangunan jembatan antar pulau Surabaya-Madura; Mengembangkan jalan bebas hambatan dan pembangunan jalan tol sepanjang 1.593 km pada koridor-koridor jalan berkepadatan tinggi yang menghubungkan kota-kota dan/atau pusatpusat kegiatan; Penanganan jalan sepanjang 1.800 km pada daerah perbatasan dengan negara tetangga; Penanganan jalan sepanjang 3.750 km untuk kawasan terisolir, wilayah KAPET, serta akses ke kawasan pedesaan, kawasan terisolir termasuk pulau kecil, dan sepanjang pesisir; dan Pembinaan perencanaan maupun pengelolaan bidang prasarana jalan dan jembatan. Rehabilitasi terminal di Jawa Barat, Kalbar, NTT, dan Papua dan fasilitas LLAJ; dan Rehabilitasi jembatan timbang Penanggulangan Muatan Lebih. (a) Pemantapan Rencana Aksi Akuntabilitas Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Muatan Lebih yang Terpadu Antar Instansi; (b) Pembangunan jembatan timbang Percontohan dan pengoperasiannya; dan (c)Monitoring dan Evaluasi operasional jembatan timbang Peningkatan keselamatan transportasi jalan, melalui: (a) Global road safety partnership (GRSP) Indonesia; (b) sosialisasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; sosialisasi penggunaan sabuk keselamatan pada kendaraan bermotor; (c) Accident Blackspot Investigation Unit (ABIU) tingkat daerah dan pusat; (d) penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas di perlintasan sebidang; (e) pembuatan standar kurikulum pendidikan pengemudi; (f) pembentukan Badan Koordinasi Keselamatan Jalan; dan (g) Penyelenggaraan road safety audit (a) Penambahan fasilitas perlengkapan jalan di jalan nasional; (b) Pengujian kendaraan bermotor; dan (c) Perbaikan daerah rawan kecelakaan (DRK)

Nomor Urut

Nama Kegiatan

245.3 245.3.1 245.3.2 245.3.3 245.3 245.4 245.4 245.4 245.4 245.4 246.1 246,2 246,3 247.1 247.2 247.3 247.4 248,1 248,2 248,3 249.1 1

Peningkatan kelancaran dan mobilisasi LLAJ (a) Penataan dan Rencana Kebijakan Angkutan Barang (Logistik) Antar Moda; (b) Perencanaan Sistem Jaringan Transportasi Jalan, Penataan Kelas Jalan dalam Sistem Transportasi Nasional dan Wilayah; dan (c) Perencanaan Rancangan, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan di Bidang LLAJ. (a) Pembangunan terminal di Jawa Barat, Kalbar, NTT, dan Papua. Pembangunan transportasi berkelanjutan terutama di perkotaan (-) Mengembangkan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan; (-) Penerapan teknologi angkutan jalan yang ramah lingkungan; (-) Melaksanakan secara bertahap regulasi sistem insentif dan standardisasi global di bidang LLAJ; dan (-) Pembinaan Kebijakan Pelayanan Angkutan Umum Perkotaan kepada Pemda Pengembangan kebijakan skema penyelenggaraan angkutan bus perintis, pola pendanaan sarana dan subsidi operasi perintis serta monitoring evaluasinya Penyediaan pelayanan angkutan perintis (bis perintis) terutama bagi masyarakat di wilayah perbatasan dan daerah terpencil; dan Pembangunan transportasi umum perkotaan yang terpadu dan terjangkau berbasis masyarakat dan wilayah Peningkatan pelayanan dan kelancaran angkutan jalan, terutama angkutan umum dan barang; Peningkatan mobilitas dan distribusi nasional serta penataan sistem transportasi nasional dan wilayah (lokal); Pembinaan peran pemerintah daerah, BUMN/D dan partisipasi swasta; dan Pembinaan SDM transportasi jalan dalam disiplin lalu lintas serta dalam perencanaan dan penyelenggaraan transportasi Perencanaan, evaluasi dan monitoring pembinaan ASDP Rehabilitasi dermaga sungai di 23 lokasi yang tersebar di Pulau Sumatera dan Kalimantan; dan Rehabilitasi dermaga penyeberangan di 23 lokasi, dimana 5 diantaranya milik PT. ASDP Perencanaan, pengembangan sistem informasi, SDM dan teknologi Pembangunan sistem transportasi sungai/kanal di pulau Kalimantan yang terpadu dengan sistem transportasi darat Trans Kalimantan, terutama terusan/anjir yang dapat menghubungkan sungai-sungai besar, seperti Sungai Kapuas, Sungai Sampit, Sungai Kahayan, Sun Pembangunan prasarana dermaga penyeberangan terutama pada lintas lintas antarprovinsi (sabuk selatan, dan perbatasan); Pembangunan dermaga danau di Danau Toba, Ranau, Kerinci, Gajah Mungkur, Kedong Ombo dan Cacaban; dan Meningkatkan aksesibilitas pelayanan ASDP di wilayah terpencil dan perbatasan, melalui penambahan 14 kapal perintis serta subsidi operasi ASDP perintis Penataan sistem jaringan transportasi darat antarmoda secara terpadu dalam Sistranas dan Sistrawil; Koordinasi perencanaan dan penataan sistem jaringan pelayanan terpadu antara lintas penyeberangan dengan lintas pelayanan angkutan laut, serta pemanfaatan dermaga perintis bersama yang dikelola oleh UPT (Pemda); Koordinasi antarlembaga dalam pengembangan dan pemanfaatan angkutan sungai dan kanal terutama di wilayah Sumatera, Kalimantan dan Papua; Perencanaan konsep pembangunan transportasi sungai terpadu dengan program penghijauan dan lingkungan hidup, program kebersihan sungai, irigasi dan SDA, program pariwisata dan pertamanan, serta akses ke/dari dermaga sungai; Pengembangan pemanfaatan teknologi kanal dan pintu air/dam/sistem pengawasan dan keselamatan alur sungai, persyaratan teknis dan pengerukan termasuk pengembangan jenis kapal, sistem terminal, peralatan “cargo handling ”, dermaga, peralatan navigasi dan kom Peningkatan SDM, pembangunan kelembagaan dan manajemen yang didukung sistem informasi; dan Pengembangan peningkatan dermaga sungai swadaya masyarakat yang tidak memadai menjadi dermaga yang permanen di Sumatera, Kalimantan dan Papua. Melasanakan audit kinerja prasarana dan sarana serta SDM perkeretaapian; dan Supervisi, monitoring dan evaluasi.

2 3 4 250.1 250.2 250.3 250.4 250.5 250.6 250.7 251.1 251.2

Nomor Urut

Nama Kegiatan

1 2 3 4 5 252.1

Penyelesaian masalah backlog pemeliharaan secara bertahap; Rehabilitasi sarana KA sebanyak 100 unit kereta kelas ekonomi (K3), 20 unit KRL (kereta rel listrik) dan 34 unit KRD (kereta rel diesel); Rehabilitasi sistem persinyalan dan telekomunikasi; Perbaikan dan penanganan perlintasan sebidang perkeretaapian terutama di 95 lokasi yang rawan kecelakaan; dan Revitalisasi prasarana dan sarana serta manajemen angkutan KA Jabotabek (sejalan dengan persiapan spin off KA Jabotabek). Menyusun dan melaksanakan rencana aksi secara terpadu antara lembaga terkait untuk peningkatan keselamatan KA dan penanganan perlintasan sebidang secara komprehensif dan bertahap; Peningkatan kelancaran angkutan kereta api untuk barang/logistik nasional melalui Sistranas untuk sistem transportasi antarmoda dan perencanaan pembangunan akses jalan KA ke pelabuhan dan ke bandara; dan Peningkatan sistem data dan informasi perkeretaapian nasional. jaringan telekomunikasi serta perbaikan listrik aliran atas; Penggantian bertahap armada sarana KA yang telah tua meliputi pengadaan 90 unit kereta api kelas ekonomi (K3), KRL Jabotabek dan 15 unit KRDE; Peningkatan kapasitas jalan KA sepanjang 1.146 km dan peningkatan 34 unit jembatan pada jalur yang ada; Pengembangan prasarana dan sarana KA, melalui pembangunan jalan baru, serta persiapan dan pengembangan angkutan kereta api barang di Sumatera dan di Kalimantan Timur secara bertahap; dan Pembangunan akses jalan KA ke pelabuhan dan ke bandara. Penyediaan pelayanan angkutan untuk masyarakat luas di perkotaan dan antar kota untuk kelas ekonomi yang tarifnya disesuaikan dengan daya beli masyarakat melalui skema pembiayaan PSO dan pengadaan kereta api K3. Melanjutkan penyelesaian revisi UU No.13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian dan peraturan pelaksanaannya; Melaksanakan perencanaan: blueprint pengembangan perkeretapian nasional sejalan dengan sistem transportasi nasional serta sistem monitoring dan Evaluasinya; Menyempurnakan pelaksanaan mekanisme pendanaan PSO-IMO-TAC; dan Melanjutkan restrukturisasi perkeretaapian: (a) Melanjutkan restrukturisasi struktur korporat/bisnis kereta api; (b) Merealisasikan spin-off Kereta Api Jabotabek, Pemisahan jalur KA jarak jauh (long distance) dan perkotaan (commuter ), serta restruktusasi kelembagaan dan SDM; (c) Pengembangan alternatif skema pendanaan terpadu termasuk analisis kebijakan berbagai pola “risk management ” proyek-proyek strategis; (d) Merencanakan dan melaksanakan kerjasama untuk meningkatkan peran serta swasta di bidang perkeretaapian; dan (e) Pengembangan profesionalitas manajemen, SDM, penerapan teknologi tepat guna, standardisasi teknis dan sistem informasi perkeretaapian nasional Rehabilitasi SBNP: menara suar 94 unit, rambu suar 279 unit, dan pelampung suar 72 unit; Rehabilitasi kapal navigasi 49 unit kapal; Rehabilitasi Dermaga 493 M’ milik Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut; Rehabilitasi 15 unit kapal marine surveyor ; Rehabilitasi kantor Unit Pelaksana Tugas Administrator Pelabuhan/Kantor Pelabuhan di 15 lokasi; Rehabilitasi kapal patroli 97 unit kapal; Rehabilitasi atau pembersihan kolam pelabuhan dari kerangka kapal di 3 lokasi; dan Rehabilitasi dermaga 27.104 M’ milik BUMN. Pembangunan SBNP: Menara Suar 88 unit, Rambu Suar 276 unit, dan Pelampung suar 70 unit; Pembangunan kapal navigasi 11 unit; Pembangunan GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System ) 30 unit;

252.2 252.3 1 2 3 4 5 253.1 254.1 254.2 254.3 254.4 254.4 254.4 254.4 254.4 254.4 1 2 3 4 5 6 7 8 256.1 256.2 256.3

Nomor Urut 256.4 256.5 256.6 256.7 256.8 256.9 256.10 257.1 257.2 257.3 257.4 257.5 257.6 257.7 257.8 257.9 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 260.1 260.2 261.1 261.2 261.3 261.4 261.5 261.6 261.7

Nama Kegiatan Pembangunan Dermaga 862 M’ milik UPT Ditjen Perhubungan Laut, dan dermaga untuk kapal navigasi 440 M’ serta dermaga untuk pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) 3 lokasi 180 M’; Pembangunan 25 unit kapal marine surveyor ; Pembangunan gedung kantor kenavigasian 5.350 M2, gedung tertutup 6.558 M2, gedung terbuka 2.000 M2, gedung bengkel 2.460 M2, taman pelampung 10.500 M2 dan peralatan bengkel 19 unit serta alat angkut 29 unit; Pembangunan kapal patroli 113 unit; Pengadaan oil boom atau gelang cemar 5 unit; Pembangunan dermaga 900 M’ milik BUMN berikut alat bongkar muat yang dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta, antara lain di Bojonegara, Muara Sabak, Surabaya; dan Pelayanan angkutan laut perintis di 15 provinsi. Revisi UU No.21 Tahun 1992 tentang Pelayaran; Pengembangan sistem informasi kelaiklautan kapal; Sosialisasi/penyuluhan peraturan bidang kelaiklautan kapal; Evaluasi dan kajian peraturan bidang kelaiklautan kapal; Peningkatan SDM dengan pelatihan untuk pengukuran kapal, auditor International Safety Management (ISM) Code, uji petik dan verifikasi kelaiklautan kapal; Marine Pollution exercise (pelatihan pencegahan polusi laut yang diakibatkan oleh kapal) pemerintah Indonesia bersama dengan Jepang dan Pilipina; Evaluasi pelaksanaan International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code ; Pemberlakuan azas cabotage sepenuhnya untuk angkutan dalam negeri; dan Ratifikasi (penandatanganan) International Convention on Maritime Liens and Mortgage 1993. Penggantian dan rekondisi kendaraan PKPPK (Penolong Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran) 59 bandara; dan Rehabilitasi fasilitas landasan 2,82 juta M2, terminal 231.013 M2, dan bangunan operasional seluas 143.038 M2 Pembangunan landas pacu 15.150 x 45 m2 antara lain di Makasar, Medan, Ternate, Sorong; Pembangunan terminal penumpang 171.085 m2 antara lain di Makasar, Medan, Ternate, Sorong dan Lombok; Pembangunan apron 938.150 m2; Sistem navigasi udara 5 paket; Pelaksanaan Automated Dependent Surveillance–Broadcast di Indonesia dengan pengadaan dan pemasangan peralatan di 5 stasiun; Pengadaan dan pemasangan peralatan CNS/ATM (Communication, Navigation, Surveillance/Air Traffic Management) ; Pengadaan dan pemasangan Instrument Landing System (ILS) dan Runway Visual Range (RVR) di 10 lokasi; dan Pelayanan angkutan penerbangan perintis di 15 provinsi. Revisi UU No.15 Tahun 1992 tentang Penerbangan; dan Revisi beberapa Keputusan Menteri Perhubungan yang mengatur tentang struktur dan golongan tarif pelayanan kebandarudaraan. Pembahasan Revisi UU Transportasi; Penyusunan dan sosialisasi peraturan bidang transportasi; Peningkatan KSLN Perhubungan; Kajian perencanaan, evaluasi dan kebijakan serta kajian strategis perhubungan dan transportasi intermoda; Penyusunan evaluasi dan operasional pemantauan kinerja keuangan dan pendanaan transportasi; Penyusunan pembinaan kinerja kepegawaian; dan Peningkatan Pusdatin.

Nomor Urut

Nama Kegiatan

262.1 262.2 263,1 264.1 264.2 1 2 265-0 265.1 265.2 266-0 266.1 266.2 266.3 266.4 266.5 267-0 267.1 267.2 267.3 268-0 268.1

Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi rencana dan program kerja kementerian/lembaga Pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, sistem prosedur dan standar administrasi, penyediaan fasilitas pendukung pelayanan operasional Penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan untuk jabatan fungsionalis dan struktural Penyusunan dan penyiapan petunjuk teknis; dan Evaluasi dan pembinaan proyek SAR; Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, pemeliharaan dan pembangunan fasilitas, sarana dan operasional pencarian dan penyelamatan; dan Pembinaan dan pengembangan prasarana dan sarana pencarian dan penyelamatan. Operasional pemerintah dalam rangka pencarian dan penyelamatan. Penelitian dan pengembangan perhubungan meliputi transportasi darat, laut, udara, postel dan manajemen transportasi intermoda; dan Penyusunan program monitoring dan evaluasi Operasional pemerintah dalam rangka penelitian dan pengembangan. Penyusunan program monitoring dan evaluasi; Pengembangan kelembagaan pendidikan dan pelatihan; Pengembangan kelembagaan METI; Pengembangan dan pembinaan Badan Diklat Perhubungan; dan Pengembangan sarana, prasarana kelembagaan dan operasional penyelenggaraan diklat. Operasional pemerintah dalam rangka pendidikan dan pelatihan perhubungan. Menata dan menyempurnakan sistem, struktur dan pengawasan yang efektif, efisien, transparan, terakunkan; Meningkatkan intensitas pelaksanaan pengawasan internal, fungsional dan masyarakat; dan Meningkatkan tindak lanjut temuan pengawasan secara hukum. Operasional pemerintah dalam rangka pengawasan aparatur negara yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja pemeliharaan Di sisi hilir, perluasan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi dengan memberikan paket insentif pajak yang disesuaikan dengan Master Plan Asean Gas Grid, pengembangan transportasi batu bara, pengkajian pemanfaatan batu bara berkalori rend Peningkatan pemanfaatan gas bumi dalam rangka mengurangi ketergantungan akan BBM. Pembangunan jaringan pipa gas di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi; pembangunan jaringan pipa BBM di Jawa; pembangunan kilang minyak di Jawa, Sumatera, dan Nusa Tengg Pengembangan teknologi tepat guna yang diarahkan pada barang-barang mass production Pemaketan pelelangan di sisi hulu untuk menjamin kelangsungan industri dalam negeri, melalui prioritas penggunaan produksi dalam negeri, dan standarisasi dan pengawasan kualitas produksi dalam negeri. Pembangunan pembangkit serta jaringan transmisi dan distribusi termasuk pembangunan listrik perdesaan; Ekstensifikasi dan intensifikasi jaringan listrik perdesaan melalui pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah perdesaan dan daerah yang belum berkembang; dan

268.2 269.1 269.2 270.1 270.2 270.3 271.1 272.1 272.2 272.3 272.4

Konversi pemanfaatan BBM ke alternatif energi lainnya (gas, panas bumi, batubara) dan energi terbarukan (mikro hidro, surya) untuk pembangkit listrik. Penyempurnaan undang-undang tentang ketenagalistrikan serta peraturan pelaksanaannya dalam rangka menciptakan industri ketenagalistrikan yang sehat dan efisien guna mendorong investasi Penyelesaian penyusunan dan penyempurnaan berbagai perangkat peraturan pendukung restrukturisasi pos dan telematika Penyusunan migrasi penyelenggaraan telekomunikasi dari bentuk duopoli ke bentuk kompetisi penuh Pengakhiran bentuk duopoli dalam penyelenggaraan telekomunikasi tetap sekaligus membuka pasar bagi penyelenggara jaringan tetap baru yang berkemampuan Penguatan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia

Nomor Urut

Nama Kegiatan

272.5 273.1 273.2

Restrukturisasi dan penguatan kelembagaan penyiaran Penyusunan mekanisme dan besaran bantuan pemerintah dalam rangka pelaksanaan program PSO/USO pos dan telematika Pembangunan baru fasilitas telekomunikasi sekurang-kurangnya 16 juta sambungan telepon tetap, 25 juta sambungan bergerak, dan 43 ribu sambungan di daerah perdesaan

273.3 273.4 273.5 273.6 273.7 274.1 274.2

Peningkatan efisiensi pengalokasian dan pemanfaatan spektrum frekuensi radio Evaluasi, monitoring, dan pengaturan standar operasional dan pelayanan pos dan telematika Pengujian perangkat pos dan telematika Fasilitasi pembangunan community access point di 45 ribu desa, termasuk pemberdayaan kantor pos sebagai titik akses komunitas Revitalisasi infrastruktur pos dan telematika Penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi beserta aplikasinya Peningkatan porsi industri dalam negeri melalui produk unggulan, standarisasi, perkuatan kemampuan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan pasar bagi mass product Pengembangan aplikasi e-government Fasilitasi pelaksanaan program one school one computer’s laboratory (OSOL) di 50 ribu sekolah dari 200 ribu sekolah di seluruh Indonesia Fasilitasi penyediaan komputer murah sebanyak 100 ribu unit per tahun bagi laboratorium komputer di sekolah-sekolah Peningkatan penyediaan akses internet ke rumah dengan mendorong industri perangkat lunak untuk membuat chip yang ditempelkan (embedded ) di dalam perangkat televisi

274.3 274.4 274.5 274.6 274.7 274.8 275.1 275.2 275.3 275.4 275.5 275.6 275.7 275.8 275.9 275.10 275.11 275.12 275.13 275.14 275.15 276.1 276.2

Peningkatan penggunaan open source system ke seluruh institusi pemerintahan dan lapisan masyarakat Fasilitasi peningkatan keterhubungan rumah sakit, puskesmas, perpustakaan, pusat penelitian dan pengembangan, pusat kebudayaan, museum, pusat kearsipan dengan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan rencana tindak World Summit on Information Soci Penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat Pengembangan pola subsidi yang tepat sasaran, efisien dan efektif Penyediaan 1.350.000 unit rumah baru layak huni bagi masyarakat yang belum memiliki rumah Peningkatan akses masyarakat kepada kredit mikro sebanyak 3.600.000 unit rumah Pengembangan lembaga kredit mikro untuk mendukung perumahan swadaya untuk penanggulangan kemiskinan Pembangunan Rusunawa bagi masyarakat berpendapatan rendah sejumlah 60.000 unit Pembangunan Rusunami bagi masyarakat berpendapatan rendah sejumlah 25.000 unit melalui peran serta swasta Deregulasi dan reregulasi peraturan perundang-undangan pertanahan, perbankan, perpajakan, pengembang dan pasar modal yang berkaitan dengan pemantapan pasar primer perumahan Revitalisasi BKP4N dan pembentukan lembaga pembiayaan perumahan nasional beserta instrumen regulasi pendukung Revitalisasi kawasan perkotaan yang mengalami degradasi kualitas permukiman pada 79 kawasan Pengembangan tata keselamatan dan keamanan gedung pada kota menengah dan besar Peningkatan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara Penyusunan NSPM dalam pembangunan perumahan dan keselamatan bangunan gedung Pengembangan teknologi tepat guna dan tanggap terhadap bencana di bidang perumahan dan bangunan gedung, serta Fasilitasi dan stimulasi pembangunan dan rehabilitasi rumah akibat bencana alam dan kerusuhan sosial Peningkatan kualitas pada kawasan kumuh, desa tradisional, nelayan, dan desa eks transmigrasi Fasilitasi dan bantuan teknis perbaikan rumah

Nomor Urut

Nama Kegiatan

276.3 276.4 276.5 276.6 276.7 276.8 277.1 277.2 277.3 277.4 277.5 277.6 277.7 278.1 278.2 278.3 278.4 278.5 278.6 279.1 279.2 279.3 279.4 279.5

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya yang berbasis pemberdayaan masyarakat Pengembangan sistem penanggulangan kebakaran Pemberdayaan masyarakat miskin di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan Penataan, peremajaan dan revitalisasi kawasan Penyusunan NSPM pemberdayaan komunitas perumahan pemberdayaan masyarakat miskin di perkotaan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan yang tanggap bencana Kampanye publik, mediasi dan fasilitasi kepada masyarakat tentang perlunya perilaku hidup bersih dan sehat Peningkatan peran sekolah dasar dalam mendukung perilaku hidup bersih dan sehat Pelaksanaan percontohan dan pengembangan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber air baku Pelaksanaan percontohan dan pengembangan peran masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan Pelestarian budaya dan kearifan lokal yang mendukung pelestarian dan penjagaan kualitas air baku Pengembangan budaya perhargaan dan hukuman terhadap partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan Peningkatan peran charity fund dan LSM/NGO Penyusunan peraturan presiden tentang kerjasama antar wilayah (regionalisasi) dalam pembangunan dan pengelolaan air minum dan air limbah Penyusunan peraturan presiden tentang kerjasama antara BUMN/BUMD dengan BUMS Peningkatan kerjasama BUMD dengan BUMS yang saling menguntungkan, akuntabel dan transparan Pengembangan water supply and wastewater fund Penyusunan peraturan presiden tentang penerbitan obligasi oleh BUMD Pemberian bantuan teknis pada lembaga pengelola pelayanan air minum dan air limbah pada daerah eks bencana alam. Restrukturisasi manajemen PDAM dan PDAL Peningkatan jumlah PDAM dan PDAL berpredikat WTP di kota metropolitan dan besar Capacity building bagi PDAM dan PDAL melalui uji kompetensi, pendidikan dan pelatihan, optimasi rasio pegawai dan pelanggan Revisi peraturan mengenai struktur dan penentuan tarif Penurunan kebocoran melalui penggantian pipa bocor dan berumur, penggantian pipa air, penegakan hukum terhadap sambungan liar dan peningkatan efisiensi penagihan

279.6 279.7 279.8 279.9 279.10 279.11 279.12 279.13 279.14 279.15 280.1 280.2 280.3

Peningkatan operasi dan pemeliharaan Penurunan kapasitas tidak terpakai Refurbishment terhadap sistem penyediaan air minum dan pembuangan air limbah yang telah terbangun Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air minum dan air limbah Pengembangan pelayanan air minum dan air limbah yang berbasis masyarakat Pengembangan pelayanan sistem pembuangan air limbah dengan sistem terpusat pada kota metropolitan dan besar Penyediaan air minum dan prasarana air limbah bagi kawasan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah Pengembangan teknologi pengolahan lumpur tinja dan air minum Restrukturisasi hutang PDAM dan PDAL, khususnya yang terkait dengan pinjaman luar negeri melalui SLA Perbaikan prasarana dan sarana air minum dan air limbah yang rusak serta pembangunan di beberapa permukiman baru pada lokasi eks bencana alam. Kampanye penyadaran publik mengenai 3R Pengembangan pusat daur ulang yang berbasis masyarakat di kota metropolitan dan kota besar Pemasyarakatan struktur pembiayaan dalam penanganan persampahan dan drainase

Nomor Urut 280.4 280.5 280.6 280.7 280.8 280.9 281.1 281.2 281.3 281.4 281.5 281.6 281.7 282.1 282.2 282.3 282.4 282.5 282.6 282.7 282.8 282.9 282.10 282.11 282.12 282.13 282.14 282.15 283.1 283.2 283.3 283.4 283.5 283.6 283.7 283.8 283.9 284.1

Nama Kegiatan Pengembangan kapasitas bagi pemulung dan lapak di kota metropolitan dan kota besar Pengembangan vermi compost dan pengomposan yang berbasis masyarakat di kota besar dan kota sedang Proyek percontohan pengembangan produk pertanian organik skala kecil sebagai upaya pengembangan pasar kompos Kampanye penyadaran publik mengenai perlunya saluran drainase dalam mengurangi genangan di kota metropolitan, besar dan sedang Peningkatan pemeliharaan dan normalisasi saluran drainase yang berbasis masyarakat pada kawasan kumuh di kota metropolitan, besar dan sedang Pelibatan masyarakat dalam perencanaan awal, desain, konstruksi maupun operasi dan pemeliharaan, khususnya di daerah eks bencana alam sebagai upaya pemulihan Review dan revisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan persampahan dan drainase Penyusunan naskah akademik Rencana Undang-Undangan Persampahan Penyusunan kebijakan, strategi, dan rencana tindak penanggulangan sampah secara nasional Pelaksanaan proyek percontohan regionalisasi penanganan persampahan dan drainase Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan Proyek percontohan kerja sama pemerintah dan BUMS dalam pengelolaan persampahan Pemberian bantuan teknis pada lembaga pengelola pelayanan persampahan dan drainase pada daerah eks bencana alam. Restrukturisasi dan korporatisasi PD Kebersihan dan/atau Dinas Kebersihan Pengembangan sumber daya manusia Peningkatan kualitas dan kuantiítas pengangkutan persampahan Pengembangan pemisahan sampah organik dan anorganik Penerapan teknologi tinggi untuk pengurangan volume sampah bagi kota metropolitan Peningkatan kualitas pengelolaan tempat pembuangan akhir dengan standard sanitary landfill system untuk kota besar Penyusunan studi kelayakan pemanfaatan WTE-incinerator dalam pengolahan sampah Peningkatan kapasitas bagi institusi yang menangani pembangunan dan pemeliharaan drainase Penegakan hukum terhadap permukiman liar yang memanfaatkan lahan di jaringan drainase Peningkatan dan normalisasi saluran drainase Pembangunan jaringan drainase primer dan sekunder bagi kota besar Peningkatan operasi dan pemeliharaan jaringan drainase primer dan sekunder Peningkatan kerja sama antara pemerintah dan BUMS baik melalui kontrak manajemen, sewa beli, BOT dan BOO dalam pengelolaan persampahan dan drainase Pengembangan teknologi guna bidang persampahan dan drainase Perbaikan prasarana dan sarana persampahan serta sistem drainase yang rusak serta pembangunan di beberapa permukiman baru pada lokasi eks bencana alam Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat; Menata dan menyempurnakan kebijakan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terakunkan; Meningkatkan tindak lanjut temuan pengawasan secara hukum; Meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif; Mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja; Mengembangkan tenaga pemeriksa yang profesional; Mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja dan mendorong peningkatan implementasinya pada seluruh instansi.; Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi APFP dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan; dan Melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan. Menyempurnakan sistem kelembagaan yang efektif, ramping, fleksibel berdasarkan prinsip good governance;

Nomor Urut

Nama Kegiatan

284.2 284.3 284.4 284.5 284.6 285.1 285.2 285.3 285.4 285.5 285.6 286.1 286.2 286.3 287.1 287.2

289.3 289.4 289.5 290.1

Menyempurnakan sistem administrasi negara untuk menjaga keutuhan NKRI dan mempercepat proses desentralisasi; Menyempurnakan struktur jabatan negara dan jabatan negeri; Menyempurnakan tata laksana dan hubungan kerja antar lembaga di pusat dan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota; dan Menciptakan sistem administrasi pendukung dan kearsipan yang efektif dan efisien. Menyelamatkan dan melestarikan dokumen/arsip negara Menata kembali sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan akan jumlah dan kompetensi, serta perbaikan distribusi PNS; Menyempurnakan sistem manajemen pengelolaan sumber daya manusia aparatur terutama pada sistem karier dan remunerasi; Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya; Menyempurnakan sistem dan kualitas materi penyelenggaraan diklat PNS; Menyiapkan dan menyempurnakan berbagai peraturan dan kebijakan manajemen kepegawaian; dan Mengembangkan profesionalisme pegawai negeri melalui penyempurnaan aturan etika dan mekanisme penegakan hukum disiplin. Fasilitasi peninjauan atas aspek politik peraturan perundangan yang terkait dengan pers dan media massa; Pengkajian dan penelitian yang relevan dalam rangka pengembangan kualitas dan kuantitas informasi dan komunikasi; serta Fasilitasi peningkatan profesionalisme di bidang komunikasi dan informasi. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha; Mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam setiap proses pemberian pelayanan publik khususnya dalam rangka mendukung penerimaan keuangan negara seperti perpajakan, kepabeanan, dan penanaman modal; Meningkatkan upaya untuk menghilangkan hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui deregulasi, debirokratisasi, dan privatisasi; Meningkatkan penerapan sistem merit dalam pelayanan; Memantapan koordinasi pembinaan pelayanan publik dan pengembangan kualitas aparat pelayanan publik; Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik; Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat; Mengembangkan partisipasi masyarakat di wilayah kabupaten dan kota dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik melalui mekanisme dialog dan musyawarah terbuka dengan komunitas penduduk di masing-masing wilayah; dan Mengembangkan mekanisme pelaporan berkala capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota kepada publik. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan; dan Meningkatkan fasilitas pelayanan umum dan operasional termasuk pengadaan, perbaikan dan perawatan gedung dan peralatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara. Menyediakan fasilitas kebutuhan kerja pimpinan; Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kantor kenegaraan dan kepemerintahan seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan, belanja modal, dan belanja lainnya; Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi rencana dan program kerja kementerian dan lembaga; Mengembangkan sistem, prosedur dan standarisasi administrasi pendukung pelayanan; dan Meningkatkan fungsi manajemen yang efisien dan efektif. Pelaksanaan evaluasi pendidikan kedinasan terhadap kebutuhan tenaga kerja kedinasan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan kedinasan; dan

290.2 291.1

Pengembangan standar pendidikan kedinasan sesuai standar profesi Pembangunan kembali sistem infrastruktur regional dan lokal

287.3 287.4 287.5 287.6 287.7 287.8 287.9 288.1 288.2 289.1 289.2

Nomor Urut 291.2 291.3 291.4 291.5 291.6 291.7 291.8 291.9 291.10

Nama Kegiatan Pemulihan hak atas tanah Pemulihan pelayanan publik Pemulihan kondisi sumber daya manusia Revitalisasi sistem sosial dan budaya Pemulihan fasilitas ekonomi, lembaga perbankan, dan keuangan Pemulihan hukum dan ketertiban umum Pembangunan kembali sistem ekonomi Pembangunan kembali sistem kelembagaan Pembangunan sistem peringatan dini untuk meminimalisir dampak bencana.

Jumlah 1626 Kegiatan =

Sifat Kegiatan Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik

Sifat Kegiatan Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik

Sifat Kegiatan Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik

Sifat Kegiatan Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik

Sifat Kegiatan Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik

Sifat Kegiatan Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik

Sifat Kegiatan Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik

Sifat Kegiatan Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik



Sifat Kegiatan Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik

Sifat Kegiatan Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik

Sifat Kegiatan Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik


Sifat Kegiatan Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik





Sifat Kegiatan Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik



Sifat Kegiatan Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik










Sifat Kegiatan Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik

Sifat Kegiatan Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik

Sifat Kegiatan Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik



Sifat Kegiatan Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik


Sifat Kegiatan Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik




Sifat Kegiatan Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik


Sifat Kegiatan Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kerangka Kebijakan Kerangka Kebijakan Kerangka Kebijakan Kegiatan Fisik Kerangka Kebijakan: Kerangka Kebijakan: Kerangka Kebijakan: Kerangka Kebijakan: Kerangka Kebijakan: Kerangka Kebijakan: Kerangka Kebijakan: Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik

Sifat Kegiatan Kegiatan Fisik Kerangka Kebijakan Kerangka Kebijakan Kerangka Kebijakan Kegiatan Fisik Kerangka Kebijakan Kerangka Kebijakan Kerangka Kebijakan Kerangka Kebijakan Kerangka Kebijakan Kerangka Kebijakan Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kerangka Kebijakan Kerangka Kebijakan Kerangka Kebijakan Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kerangka Regulasi Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kerangka Kebijakan: Kerangka Kebijakan: Kerangka Kebijakan: Kerangka Kebijakan: Kerangka Kebijakan: Kerangka Kebijakan: Kerangka Kebijakan: Kerangka Kebijakan: Kerangka Kebijakan:

Sifat Kegiatan Kegiatan Fisik: Kegiatan Fisik: Kegiatan Fisik: Kegiatan Fisik: Kegiatan Fisik: Kerangka Kebijakan: Kerangka Kebijakan: Kerangka Kebijakan: Kegiatan Fisik: Kegiatan Fisik: Kegiatan Fisik: Kegiatan Fisik: Kegiatan Fisik: Kerangka Kebijakan: Kerangka Kebijakan: Kerangka Kebijakan: Kerangka Kebijakan: Kerangka Kebijakan: Kerangka Kebijakan: Kerangka Kebijakan: Kerangka Kebijakan: Kerangka Kebijakan: Kerangka Kebijakan: Kegiatan Fisik: Kegiatan Fisik: Kegiatan Fisik: Kegiatan Fisik: Kegiatan Fisik: Kegiatan Fisik: Kegiatan Fisik: Kegiatan Fisik: Kegiatan Fisik: Kegiatan Fisik: Kegiatan Fisik:

Sifat Kegiatan Kegiatan Fisik: Kegiatan Fisik: Kegiatan Fisik: Kegiatan Fisik: Kegiatan Fisik: Kegiatan Fisik: Kegiatan Fisik: Kerangka Kebijakan: Kerangka Kebijakan: Kerangka Kebijakan: Kerangka Kebijakan: Kerangka Kebijakan: Kerangka Kebijakan: Kerangka Kebijakan: Kerangka Kebijakan: Kerangka Kebijakan: Kegiatan Fisik: Kegiatan Fisik: Kegiatan Fisik: Kegiatan Fisik: Kegiatan Fisik: Kegiatan Fisik: Kegiatan Fisik: Kegiatan Fisik: Kegiatan Fisik: Kegiatan Fisik: Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kerangka Kebijakan: Kerangka Kebijakan: Kerangka Kebijakan: Kerangka Kebijakan: Kerangka Kebijakan: Kerangka Kebijakan: Kerangka Kebijakan:

Sifat Kegiatan Kerangka Regulasi Kegiatan Fisik: Kegiatan Fisik: Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kegiatan Fisik: Kegiatan Fisik: Kerangka Anggaran: Kerangka Anggaran: Kerangka Anggaran: Kerangka Anggaran: Kerangka Anggaran: Kerangka Anggaran: Kerangka Anggaran: Kerangka Anggaran: Kerangka Anggaran: Kerangka Anggaran: Kerangka Kebijakan Kerangka Kebijakan Kerangka Kebijakan Kerangka Anggaran: Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi

Sifat Kegiatan Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kegiatan Fisik Kerangka Regulasi Kegiatan Fisik Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kegiatan Fisik Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kegiatan Fisik Kerangka Regulasi

Sifat Kegiatan Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kegiatan Fisik Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kerangka Regulasi Kegiatan Fisik Kerangka Regulasi Kegiatan Fisik Kerangka Regulasi

Sifat Kegiatan Kerangka Regulasi Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kerangka Regulasi Kegiatan Fisik Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik

Sifat Kegiatan Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik

Sifat Kegiatan Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik Kegiatan Fisik

SORT BERDASARKAN

PRIORITAS RPJMN 2004-2009

Program RPJM 20042009

No.

Sasaran Prioritas

Indikator Sasaran Prioritas

Capaian

Satuan 2004

Bab 2 1

2 3 4 Bab 3 5

Peningkatan Rasa Saling Percaya & Harmonisasi Antar Kelompok Masyarakat Program Pemulihan Wilayah Pasca Konflik Peningkatan Rasa Saling Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik Percaya & Harmonisasi Antar antar kelompok masyarakat atau antar-golongan Kelompok Masyarakat di daerah-daerah rawan konflik Terpeliharanya situasi aman dan damai Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional Program Penataan Hubungan Negara dan Masyarakat Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Pengembangan Kebudayaan Yang Berlandaskan Pada Nilai-nilai Luhur Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Kebudayaan Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat Yang Berlandaskan Pada Nilai-nilai Luhur Semakin kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Semakin berkembangnya penerapan nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya nasional yang terwujud dalam setiap kebijakan pembangunan. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya.

6 7 Bab 4 8

Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara Menurunnya angka pelanggaran hukum dan Peningkatan Keamanan, indeks kriminalitas, serta meningkatnya Ketertiban, dan penuntasan kasus kriminalitas untuk menciptakan Penanggulangan rasa aman masyarakat. Kriminalitas Meningkatnya kinerja Polri tercermin dengan menurunnya angka kriminalitas, pelanggaran hukum, dan meningkatnya penyelesaian kasuskasus hukum

2005

2006

2007

2008

2009


No.

Sasaran Prioritas


Capaian

Satuan 2004

2005

2006

2007

2008

Menurunnya jumlah pecandu narkoba dan mengungkap kasus serta dapat diberantasnya jaringan utama supply narkoba dan prekursor Menurunnya jumlah gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut terutama pada alur perdagangan dan distribusi serta alur pelayaran internasional

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Bab 5 19

Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum Indeks kriminalitas Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara Program Pengembangan SDM Kepolisian Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Program Pemberdayaan Potensi Keamanan Program Pemeliharaan Kamtibmas Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban Program Peyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme Program Pengembangan Ketahanan Nasional Pencegahan dan Menurunnya perlawanan GAM dan melemahnya Penanggulangan Separatisme dukungan simpatisan GAM di dalam dan luar negeri Menurunnya kekuatan OPM dan melemahnya dukungan simpatisan OPM di dalam dan luar negeri Membaiknya pemerataan pembangunan di daerah rawan konflik dan separatisme yang tercermin dari meningkatnya kondisi sosial ekonomis masyarakat. Tumbuh berkembangnya pemahaman dan pengalaman multikulturalisme di kalangan pemimpin, masyarakat, dan media

20 Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara 21 Program Penegakan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan Wilayah NKRI

(perkara)

121

126

2009


No.

Sasaran Prioritas


Capaian

Satuan 2004

Bab 6

Bab 7

22 Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri 23 Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional 24 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme 25 Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara Menurunnya kejadian tindak terorisme di bawah Pencegahan dan hukum Indonesia Penanggulangan Gerakan Terorisme Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap aksi terorisme Meningkatnya daya cegah dan tangkal negara terhadap ancaman terorisme secara keseluruhan. 26 Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara 27 Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara 28 Program Pengembangan Sistem dan Strategi Pertahanan Meningkatnya jumlah dan kondisi peralatan Peningkatan Kemampuan pertahanan ke arah modernisasi alat utama Pertahanan Negara sistem persenjataan dan kesiapan operasional Meningkatnya profesionalisme anggota TNI baik dalam operasi militer untuk perang maupun selain perang. Meningkatnya penggunaan alutsista produksi dalam negeri dan dapat ditanganinya pemeliharaan alutsista oleh industri dalam negeri Meningkatnya kesejahteraan prajurit TNI terutama kecukupan perumahan, pendidikan dasar keluarga prajurit, jaminan kesejahteraan akhir tugas 29 30 31 32 33 34

Program Pengembangan Pertahanan Integratif Program Pengembangan Pertahanan Matra Darat Program Pengembangan Pertahanan Matra Laut Program Pengembangan Pertahanan Matra Udara Program Pengembangan Industri Pertahanan Program Pengembangan Bela Negara

2005

2006

2007

2008

2009


No.

Sasaran Prioritas


Capaian

Satuan 2004

Program Operasi Bhakti TNI Program Kerjasama Militer Internasional Program Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri Program Penegakan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan Wilayah NKRI Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional 40 Program Pemantapan Politik Luar Negeri dan Optimalisasi Diplomasi Indonesia Meningkatnya peranan Indonesia dalam Pemantapan Politik Luar hubungan internasional dan dalam menciptakan Negeri dan Peningkatan perdamaian dunia Kerjasama Internasional 35 36 37 38 39

Bab 8

Pulihnya citra Indonesia dan kepercayaan masyarakat Internasional

Bab 9

Bab 10

41 Program Penegasan Komitmen Perdamaian Dunia 42 Program Peningkatan Kerjasama Internasional Pembenahan Sistem dan Politik Hukum 43 Program Perencanaan Hukum 44 Program Pembentukan Hukum 45 Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum Lainnya 46 Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum 47 Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Penghapusan Diskriminasi Dalam Berbagai Bentuk 48 Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum Terkoordinasikannya dan terharmonisasikannya Penghapusan Diskriminasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan Dalam Berbagai Bentuk yang tidak menonjolkan kepentingan tertentu sehingga dapat mengurangi perlakuan diskriminatif terhadap warga negara. Terciptanya aparat dan sistem pelayanan publik yang adil dan dapat diterima oleh setiap warga negara

Bab 11

Bab 12

Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan HAM 49 Program Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Penghormatan, Pengakuan Terlaksananya berbagai langkah-langkah dan Penegakan Hukum dan Rencana Aksi yang terkait dengan penghormatan, pemenuhan dan penegakan terhadap hukum dan HAM hak asasi manusia Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

2005

2006

2007

2008

2009


No.

Sasaran Prioritas


Capaian

Satuan 2004

50 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Terjaminnya keadilan gender dalam berbagai Peningkatan Kualitas perundangan, program pembangunan, dan Kehidupan dan Peran kebijakan publik Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki, yang diukur oleh angka GDI dan GEM Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak

Bab 13

51 Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak 52 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 53 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah 54 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan mengenai Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Tercapainya sinkronisasi dan harmonisasi Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah, termasuk yang mengatur tentang otonomi Daerah khusus Provinsi Papua dan Provinsi NAD Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah

0

Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten 55 56 57 58 59 Bab 14 60 61 62 63

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah Program Penataan Daerah Otonom Baru Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Penciptaan Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

2005

2006

2007

2008

2009


No.

Sasaran Prioritas


Capaian

Satuan 2004

Bab 15

Bab 16 A

2005

2006

2007

2008

2009

64 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 65 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 66 Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaran dan Kepemerintahan Perwujudan Lembaga Demokrasi Yang Makin Kokoh 67 Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Perwujudan Lembaga proses pengambilan keputusan kebijakan publik Demokrasi Yang Makin Kokoh 68 Program Perbaikan Proses Politik 69 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Penanggulangan Kemiskinan Perluasan Akses Masyarakat Miskin Atas Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Dasar) 70 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penanggulangan Kemiskinan Menurunnya persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 Meningkatnya partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan dan tingkat kemiskinan Jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan dan tingkat kemiskinan Keterangan untuk Jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan dan tingkat kemiskinan

% orang

16,66

15,97

17,75

16,58

14,20

36.146.900

35.100.000

39.300.000

37.168.300

34.515.672

%

14,2-16

71 Program Pendidikan Menengah Produksi Padi Keterangan untuk produksi padi 72 73 74 75 76 77 78 79 B

Program Pendidikan Non-Formal Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Upaya Kesehatan Perorangan Program Sumber Daya Kesehatan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Program Pengembangan Perumahan Program pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Khusus DAS - PKPS Bantuan Tunai Langsung Perlindungan sosial 80 Program Keluarga Berencana 81 Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

juta ton %

54,09

54,15

54,45

57,05

61,10 62-63

No.


Sasaran Prioritas


Capaian

Satuan 2004

C

D

Bab 17

2005

2006

2007

2008

2009

82 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 83 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 84 Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Penanganan Masalah Gizi Kurang dan Kerawanan Pangan 85 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 86 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Perluasan Kesempatan Berusaha 87 Program Pengelolaan Pertanahan 88 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 89 Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro 90 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 91 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Peningkatan Investasi, Exsport, dan non Migas 92 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Meningkatnya investasi secara bertahap sehingga Peningkatan Investasi, peranannya terhadap Produk Nasional Bruto Exsport, dan non Migas meningkat dari 20,5 persen pada tahun 2004 menjadi 27,4 persen pada tahun 2009 dengan penyebaran yang makin banyak pada kawasankawasan di luar Jawa, terutama Kawasan Timur Indonesia. Meningkatnya pertumbuhan eksport secara bertahap dari sekitar 5,2 persen pada tahun 2005 menjadi sekitar 9,8 persen pada tahun 2009 dengan komposisi produk yang lebih beragam dan kandungan teknologi yang semakin tinggi. Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perolehan devisa menjadi sekitar USD 10 Miliar pada tahun 2009, sehingga sektor pariwisata diharapkan mampu menjadi salah satu penghasil devisa besar. Rasio investasi terhadap PDB Peringkat daya tarik investasi Indonesia Peringkat Indonesia dalam Global Competitiveness index 2007-2008 93 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 94 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

%

22,4 NA NA

23,6 NA NA

24,1 NA NA

24,9 135 54

123 54


No.

Sasaran Prioritas


Capaian

Satuan 2004

95 96 97 98 99 100 101 102

Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Program Persaingan Usaha Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pengembangan Standardisasi Nasional Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Bab 18 Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur 103 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Target penyerapan tenaga kerja dalam lima tahun Peningkatan Daya Saing mendatang adalah sekitar 500 ribu per tahun Industri Manufaktur (termasuk industri pengolahan migas). Dengan kecenderungan penurunan penyerapan beberapa tahun belakangan ini, penyerapan tenaga kerja baru lebih banyak mengandalkan pada basis industri baru yang perlu dipacu pertumbuhannya. Sejalan dengan upaya revitalisasi pertanian dan pedesaan, langkah pengembangan untuk mewujudkan industrialisasi perdesaan menjadi sangat penting. Sedangkan bagi industri berskala menengah X restitusi perpajakan ke tingkatan efisiensi di negara-negara tetangga yang maju perekonomiannya di lingkungan ASEAN. Dalam 3 (tiga) tahun pertama diharapkan setengahnya tercapai

Peningkatan pangsa sektor industri manufaktur di pasar domestik, baik untuk bahan baku maupun produk akhir, sebagai cerminan daya saing sektor ini di dalam menghadapi produk-produk import. Meningkatnya volume eksport produk manufaktur dalam total ekspor nasional, terutama pada produk ekspor industri manufaktur yang daya saingnya masih potensial untuk ditingkatkan.

2005

2006

2007

2008

2009

No.


Sasaran Prioritas


Capaian

Satuan 2004

2005

2006

2007

2008

Meningkatnya proses alih teknologi dari foreign direct investment (FDI) yang dicerminkan dari meningkatkan pemasokan bahan antara dari produk lokal Meningkatnya penerapan standardisasi produk industri manufaktur sebagai faktor penguat daya saing produk nasional Meningkatnya penyebaran sektor industri manufaktur ke luar Pulau Jawa, terutama industri pengolahan hasil sumberdaya alam Pertumbuhan industri non migas Index produksi industri besar dan menengah Peringkat daya saing global 104 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Jumlah negara dlm peringkat daya saing global

% % rangking

7,51 117,34 58

5,85 118,85 59

5,27 116,92 60

negara

60

60

61

Produk domestik bruto atas dasar harga belaku menurut lapangan usaha di sektor manufaktur

Rp trilliun

NA

760,36

919,53

1.068,81

Produk domestik bruto atas dasar harga konstan tahun 2000 menurut lapangan usaha di sektor manufaktur

Rp trilliun

NA

491,56

514,10

538,08

Produk domestik bruto atas dasar harga belaku menurut lapangan usaha Produk domestik bruto atas dasar harga konstan tahun 2000 menurut lapangan usaha Kontribusi sektor industri manufaktur ke dalam produk domestik bruto atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha

Rp trilliun

NA

2.774,28

3.339,48

3.957,40

Rp trilliun

NA

1.750,82

1.847,29

1.963,97

%

NA

27,41

27,54

27,01

Kontribusi sektor industri manufaktur ke dalam produk domestik bruto atas dasar harga konstan tahun 2000 menurut lapangan usaha

%

NA

28,08

27,83

27,40

USD juta

NA

55,6

64,9

76,9

% judul

NA NA

14,2 NA

17,0 6.709

16,8 6.746

Nilai ekspor manufaktur

5,15 123,44

105 Program Penataan Struktur Industri Pertumbuhan ekspor manufaktur Jumlah komoditas nasional berlabel SNI

2009


No.

Sasaran Prioritas


Capaian

Satuan 2004

Persentase industri besar dan menengah yg berlokasi di Jawa Persentase industri besar dan menengah yg berlokasi di luar jawa Bab 19

2005

2006

%

81,71

81,99

%

18,29

18,01

1.656,50

1.750,82

2007

Revitalisasi Pertanian 106 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertumbuhan Sektor Pertanian 3,52 persen Revitalisasi Pertanian Meningkatnya Pendapatan dan Kesejahteraan Petani Meningkatnya ketersediaan pangan ternak dan ikan dari dalam negeri Meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap protein hewani yang berasal dari ternak dan ikan Meningkatnya produksi dan ekspor hasil pertanian dan perikanan Meningkatnya kemampuan petani dan nelayan dalam mengelola sumber daya alam secara lestari dan bertanggung jawab. Optimalnya nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu. Meningkatnya hasil hutan non kayu 30 persen dari produksi tahun 2004 Bertambahnya tanaman minimal seluas 5 juta ha dan penyelesaian penetapan kesatuan pemangkuan hutan sebagai acuan pengelolaan hutan produksi Nilai PDB (harga konstan tahun 2000) -> Nasional 107 108 109 110

Program Pengembangan Agribisnis Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Bab 20 Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 111 Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM Pemberdayaan Koperasi dan Meningkatnya produktivitas UMKM dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan produktivitas nasional Menengah

Rp trilliun

1.847,29

1.963,97

2008

2009


No.

Sasaran Prioritas


Capaian

Satuan 2004

2005

2006

2007

2008

Meningkatnya proporsi usaha kecil formal Meningkatnya nilai ekspor produk usaha kecil dan menengah dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan nilai. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi Rasio laju kenaikan produktivitas per unit UMKM terhadap laju kenaikan produktivitas per unit total (UMKM+UB) lebih besar dari 1 Rasio laju kenaikan ekspor UKM terhadap laju kenaikan nilai tambah UKM lebih besar dari 1

NA

0.7/0.5 =1.4

1.5/1.5=1

NA

NA

9.9/6.0=1.6

20.7/5.4=3.8

NA

10.251.351 9,9

11.899.266 11,2

10.932.000 10,2

10.011.142 9,9

5,0

5,7

5,5

6,3

112 113 114 115

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Bab 21 Peningkatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara 116 Program Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMN Peningkatan Pengelolaan dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada Badan Usaha Milik Negara masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap keuangan negara Bab 22 117 118 119 120 Bab 23 121

122 123 Bab 24 124

Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Program Difusi dan Pemanfaatan Iptek Program Penguatan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka Perbaikan Iklim menjadi 5,1 persen pada akhir 2009 Ketenagakerjaan Penganguran terbuka dalam (%) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro Program Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan Pertumbuhan ekonomi Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro

orang %

%

2009


No.

Sasaran Prioritas


Capaian

Satuan 2004

2005

125 126 127 128 129 130 131

Program Pengembangan Kelembagaan Keuangan Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara Program Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara. Program Pemantapan Pelaksanaan Sistem Penganggaran Program Pengelolaan dan Pembiayaan Utang Pemerintah Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara Program Pengembangan dan Penyempurnaan Statistik Bab 25 Pembangunan Perdesaan 132 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Meningkatkan peran dan kotribusi kawasan Pembangunan Perdesaan perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dari meningkatnya peran sektor pertanian dan non pertanian yang terkait dalam mata rantai pengolahan produk-produk berbasis perdesaan Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perdesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya taraf pendidikan dan kesalahan Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan permukiman di perdesaan Meningkatnya akses, kontrol dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan pembangunan perdesaan yang ditandai dengan terwakilinya aspirasi semua kelompok masyarakat dan meningkatnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan

133 134 135 136 137

Program Pengembangan Ekonomi Lokal Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan Program Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi dan Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Sarana Ketenagalistrikan

2006

2007

2008

2009


No.

Sasaran Prioritas


Capaian

Satuan 2004

138 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM 139 Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro 140 Program Khusus - Bagian 16 (Tidak tercantum dalam RPJM maupun RKP 2006 tetapi ada di APBN 2006) Bab 26 Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah 141 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh % Pengurangan Ketimpangan Berkurangnya indeks gini perkotaan Pembangunan Wilayah

142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170

Berkurangnya indeks gini perdesaan % Program Pengembangan Wilayah Tertinggal Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antar Kota Program Pengembangan Kota-kota Kecil dan Menengah Program Pengendalian Kota Besar dan Metropolitan Program Penataan Ruang Nasional Program Pengelolaan Pertanahan Program Pengembangan Ekonomi Lokal Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Peningkatan Kerjasama Internasional Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Program Difusi dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Program Penegakan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan NKRI Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian Program Pemantapan Politik Luar Negeri dan Optimalisasi Diplomasi Indonesia Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Program Pengembangan Bela Negara Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan jembatan Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika Program Pembangunan Transportasi Laut Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP

2005

2006

2007

0,31

0,32

0,32

0,25

0,27

0,26

2008

2009


No.

Sasaran Prioritas


Capaian

Satuan 2004

171 172 173 174 175 176 177 178 179

Program Pembangunan Transportasi Udara Program Pengembangan Perumahan Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Upaya Kesehatan Masyarakat Bab 27 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Berkualitas 180 Program Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya taraf pendidikan penduduk Peningkatan Akses Indonesia Masyarakat terhadap Pendidikan yang Berkualitas Meningkatnya kualitas pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Tinggi Program Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Kedinasan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Bab 28 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Kesehatan Yang Berkualitas 190 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Peningkatan Akses melalui peningkatan akses masyarakat terhadap Masyarakat Terhadap Kesehatan Yang Berkualitas pelayanan kesehatan 181 182 183 184 185 186 187 188 189

191 192 193 194 195 196 197

Program Lingkungan Sehat Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Upaya Kesehatan Perorangan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Sumber Daya Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

2005

2006

2007

2008

2009


No.

Sasaran Prioritas


Capaian

Satuan 2004

2005

198 199 200 201

Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Bab 29 Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial 202 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Meningkatnya aksesbilitas penyandang masalah Peningkatan Perlindungan kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial dan Kesejahteraan Sosial dasar Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai harkat dan martabat kemanusiaan Meningkatnya kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan Meningkatnya ketahanan sosial individu, keluarga dan komunitas masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial. Meningkatnya keserasian kebijakan kesejahteraan sosial Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial 203 204 205 206 207 208 209

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Program Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial Program Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Bab 30 Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olah Raga 210 Program Keluarga Berencana

2006

2007

2008

2009

No.


Sasaran Prioritas


Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olah Raga

Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk menjadi sekitar 1,14 persen pertahun; tingkat fertilitas total menjadi sekitar 2,2 per perempuan; persentase pasangan usia subur yang tidak terlayani (unmet need) menjadi 6 persen.

Capaian

Satuan 2004

Meningkatnya peserta KB laki-laki menjadi 4,5 persen Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi yang efektif serta efisien Meningkatnya usia perkawinan pertama perempuan 21 tahun Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh-kembang anak Meningkatnya jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera -I yang aktif dalam usaha ekonomi produktif Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Meningkatnya keserasian kebijakan kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan kuantitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, baik di tingkat nasional maupun daerah Meningkatnya cakupan jumlah kabupaten dan kota dalam pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Meningkatnya keserasian berbagai kebijakan pemuda di tingkat nasional dan daerah Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan Meningkatnya keserasian berbagai kebijakan olahraga di tingkat nasional dan daerah

2005

2006

2007

2008

2009


No.

Sasaran Prioritas


Capaian

Satuan 2004

2005

2006

2007

2008

1,30 82.952.085 43.061.390 39.890.695

1,29 80.588.818 42.316.532 38.272.286

1,28 80.616.499 42.467.424 38.149.075

1,27 82.952.085 43.061.390 39.890.695

58,21 49,32 67,81

63,34 54,34 73,29

62,47 52,47 73,60

61,78 52,28 72,03

Meningkatnya kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat serta prestasi olahraga. Mengembangkan dukungan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat sesuai dengan olahraga unggulan daerah. Laju pertumbuhan penduduk (%) Penduduk usia kerja : 15 - 24 tahun 24 - 34 tahun

% orang orang orang

211 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

212 213 214 215 216 217 218 219 220 Bab 31 221

Tingkat partisipasi angkatan kerja : 15 - 24 tahun 25 - 34 tahun Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas Program Keserasian Kebijakan Kependudukan Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman Peningkatan Kualitas Agama serta kehidupan beragama Kehidupan Beragama Meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga kualitas masyarakat dari sisi rohani semakin baik. Upaya ini juga ditujukan pada anak peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, sehingga pemahaman dan pengamalan ajaran agama dapat ditanamkan sejak dini pada anak-anak

% % %

2009


No.

Sasaran Prioritas


Capaian

Satuan 2004

Meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar zakat, wakaf, infak, shodaqoh, kolekte, dana punia, dan dana paramita dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga meraka dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya Meningkatnya kualitas manajemen ibadah haji dengan sasaran penghematan, pencegahan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap jemaah haji. Meningkatnya peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen pembangunan dalam rangka meningkatkan daya tahan masyarakat Peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama tercipta harmoni sosial dalam kehidupan intern dan antar umat beragama yang toleran dan saling menghormati dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan damai, sehingga konflik yang terjadi di beberapa daerah dapat terselesaikan dan tidak terulang di daerah lain 222 223 224 225 226

Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan, dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Program Penelitian dan Pengembangan Agama Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Bab 32 Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup 227 Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

2005

2006

2007

2008

2009

No.


Sasaran Prioritas


Capaian

Satuan 2004


2005

2006

Meningkatnya hasil hutan non-kayu sebesar 30 persen dari produksi tahun 2004.

Laju deforestasi Membaiknya pengelolaan ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang dilakukan secara lestari, terpadu, dan berbasis masyarakat Meningkatnya luas kawasan konservasi laut dan meningkatnya jenis/genetik biota laut langka dan terancam punah Meningkatnya cadangan, produksi dan ekspor migas Meningkatnya investasi pertambangan dan sumber daya mineral dengan perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha Meningkatnya produksi nilai tambah produk pertambangan Meningkatnya kualitas industri hilir yang berbasis sumber daya mineral Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam eksploitasi energi dan sumber daya mineral 228 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Meningkatnya kualitas air permukaan (sungai, danau, dan situ) dan kualitas air tanah disertai pengendalian dan pemantauan terpadu antar sekto Meningkatnya kualitas udara perkotaan khususnya di kawasan perkotaan yang didukung oleh perbaikan manajemen dan sistem transportasi kota yang ramah lingkungan

ribu Ha/tahun

634,7

965,5

2007

2008

2009

No.


Sasaran Prioritas


Capaian

Satuan 2004

Meningkatnya sistem pengelolaan dan pelayanan limbah B3 (bahan berbahaya beracun) bagi kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan Tegaknya hukum khususnya dalam pemberantasan pembalakan liar (illegal logging ) dan penyelundupan kayu Penetapan kawasan hutan dalam tata-ruang seluruh propinsi di Indonesia, setidaknya 30 persen dari luas hutan yang telah di tata-batas Penyelesaian penetapan kesatuan pengelolaan hutan Optimalisasi nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu Bertambahnya hutan tanaman industri (HTI) minimal seluas 5 juta hektar, sebagai basis pengembangan ekonomi hutan Konservasi hutan dan rehabilitasi lahan di 282 DAS prioritas untuk menjamin pasokan air dan sistem penopang kehidupan lainnya Desentralisasi kehutanan melalui pembagian wewenang dan tanggung jawab yang disepakati oleh Pusat dan Daerah Berkembangnya kemitraan antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari Penerapan iptek yang inovatif pada sektor kehutanan 229 Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas Berkurangnya pelanggaran dan perusakan sumber daya pesisir dan laut Disepakatinya batas laut dengan negara tetangga, terutama Singapura, Malaysia, Timor Leste, Papua New Guinea, dan Philipina

2005

2006

2007

2008

2009

No.


Sasaran Prioritas


Capaian

Satuan 2004

Serasinya peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut Terselenggaranya desentralisasi yang mendorong pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang efisien dan berkelanjutan Terintegrasinya pembangunan laut, pesisir, dan daratan dalam satu kesatuan pengembangan wilayah Terwujudnya ekosistem pesisir dan laut yang terjaga kebersihan, kesehatan, dan produktivitasnya 230 Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Optimalisasi peran migas dalam penerimaan negara guna menunjang pertumbuhan ekonomi Terjaminnya pasokan migas dan produkproduknya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri Terselesaikannya Undang-undang Pertambangan sebagai pengganti Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan 231 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Terkendalinya pencemaran pesisir dan laut melalui pendekatan terpadu antara kebijakan konservasi tanah di wilayah daratan dengan ekosistem pesisir dan laut. Berkurangnya penggunaan bahan perusak ozon (BPO) secara bertahap dan sama sekali dihapus pada tahun 2010 Berkembangnya kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim global Pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sesuai pedoman IBSAP 2003-2020 (Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan)

2005

2006

2007

2008

2009


No.

Sasaran Prioritas


Capaian

Satuan 2004

2005

2006

2007

2008

Tersusunnya aturan pendanaan-lingkungan yang inovatif sebagai terobosan untuk mengatasi rendahnya pembiayaan sektor lingkungan hidup 232 233 234 235 236

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika Bab 33 Percepatan Pembangunan Infrastruktur A Sub Bidang Sumber Daya Air 237 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air Lainnya Meningkatnya kemampuan pemenuhan Percepatan Pembangunan kebutuhan air bagi rumah tangga, permukiman, Infrastruktur pertanian, dan industri dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat Meningkatnya kualitas koordinasi dan kerjasama antar instansi. 238 239 240 241 B

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program Pengendalian Banjir Dan Pengamanan Pantai Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Sub Bidang Transportasi 242 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kondisi jalan mantap (%) % Sub Bidang Transportasi Meningkatnya aksesbilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang melalui dukungan pelayanan prasarana jalan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan transportasi baik dalam hal kecepatan maupun kenyamanan khususnya pada koridor-koridor utama di masing-masing pulau, wilayah KAPET, perdesaan, wilayah perbatasan, terpencil, maupun pulau-pulau kecil

81

81

82

2009

No.


Sasaran Prioritas


Capaian

Satuan 2004

Meningkatnya kondisi prasarana LLAJ terutama menurunnya jumlah pelanggaran lalu lintas dan muatan lebih di jalan sehingga dapat menurunkan kerugian ekonomi yang diakibatkannya Meningkatnya kelaikan dan jumlah sarana LLAJ 243 Program peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan Meningkatnya keterpaduan antarmoda dan efisiensi dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung perwujudan sistem transportasi nasional dan wilayah (lokal), serta terciptanya pola distribusi nasional Meningkatnya keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat luas di perkotaan dan perdesaan serta dukungan pelayanan transportasi jalan perintis di wilayah terpencil untuk mendukung pengembangan wilayah Meningkatnya efektivitas regulasi dan kelembagaan transportasi jalan Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang baik, dan penanganan dampak polusi udara serta pengembangan teknologi sarana yang ramah lingkungan, terutama di wilayah perkotaan Meningkatnya SDM profesional dalam perencanaan pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ Meningkatnya kinerja pelayanan terutama keselamatan angkutan, melalui penurunan tingkat kecelakaan fatalitas akibat kecelakaan di perlintasan sebidang dengan jalan dan penanganan keamanan operasi pada sepanjang lintas utama yang padat, serta kelancaran mobilisasi angkutan barang dan jasa

2005

2006

2007

2008

2009

No.


Sasaran Prioritas


Capaian

Satuan 2004

Meningkatnya jumlah prasarana dermaga untuk meningkatkan jumlah lintas penyeberangan baru yang siap operasi maupun meningkatkan kapasitas lintas penyeberangan yang padat Meningkatnya kelaikan dan jumlah sarana ASDP Meningkatnya keselamatan ASDP Meningkatnya kelancaran dan jumlah penumpang, kendaraan dan penumpang yang diangkut, terutama meningkatnya kelancaran perpindahan antarmoda di dermaga penyeberangan, serta meningkatnya pelayanan angkutan perintis Meningkatnya peran serta swasta dan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengelolaan ASDP, serta meningkatnya kinerja BUMN di bidang ASDP Meningkatnya pangsa pasar armada pelayaran nasional baik untuk angkutan laut dalam negeri maupun ekspor-impor 244 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Meningkatnya kinerja dan efisiensi pelabuhan khususnya yang ditangani oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena sebagian besar muatan ekspor-impor dan angkutan dalam negeri ditangani oleh pelabuhan yang ada di bawah pengelolaan BUMN Terpeliharanya dan meningkatnya daya dukung, kapasitas, maupun dan kualitas pelayanan prasarana jalan untuk daerah-daerah yang perekonomiannya berkembang pesat

2005

2006

2007

2008

2009

No.


Sasaran Prioritas


Capaian

Satuan 2004

Terwujudnya partisipasi aktif pemerintah, BUMN, maupun swasta dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana jalan melalui reformasi dan restrukturisasi baik di bidang kelembagaan maupun regulasi diantaranya merampungkan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan sesuai dengan tantangan dan perkembangan yang akan dihadapi dalam era globalisasi dan otonomi daerah

Menurunnya tingkat kecelakaan dan fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan serta meningkatnya kualitas pelayanan angkutan dalam hal ketertiban, keamanan dan kenyamanan transportasi jalan, terutama angkutan umum di perkotaan, perdesaan dan antarkota 245 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Terwujudnya penyelenggaran angkutan perkotaan yang efisien dengan berbasis masyarakat dan wilayah, andal dan ramah lingkungan serta terjangkau bagi masyarakat. Untuk itu perlu didukung perencanaan transportasi perkotaan yang terpadu dengan pengembangan wilayah dan mengantisipasi perkembangan permintaan pelayanan serta didukung oleh kesadaran dan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat.

Selanjutnya terlengkapinya prasarana SBNP (sarana bantu navigasi pelayaran) dan fasilitas pemeliharaannya, sehingga SBNP yang ada dapat berfungsi 24 jam

2005

2006

2007

2008

2009


No.

Sasaran Prioritas


Capaian

Satuan 2004

Terselesaikannya uji materiil PP Nomor 69 tahun 2001 tantang Kepelabuhan dan revisi UU No.21 Tahun 1992 tentang pelayaran khususnya yang berkaitan dengan keharusan bekerjasama dengan BUMN apabila pihak swasta ingin berinvestasi pada prasarana pelabuhan harus diselesaikan guna menarik pihak swasta berinvestasi pada prasarana pelabuhan

Terciptanya persaingan usaha di dunia industri penerbangan yang wajar sehingga tidak ada pelaku bisnis di bidang angkutan udara yang memiliki monopoli Terselesaikannya revisi Undang-undang Sektor transportasi (UU NO. 14 tahun 1992 tentang LLAJ, UU No.13 tahun 1992 tentang perkeretaapian, UU No.21 tentang pelayaran, UU No.15 tahun 1992 tentang penerbangan) serta peraturan pelaksanaannya. 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264

Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Prasarana LLAJ Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau, dan Penyeberangan Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP Program Restrukturisasi dan Reformasi Kelembagaan ASDP Program Rehabilitasi Prasarana dan Sarana KA Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana KA Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan Perkeretaapian Program Restrukturisasi dan Reformasi Kelembagaan Perkeretaapian Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Laut Program Pembangunan Transportasi Laut Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Peraturan Transportasi Laut Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Udara Program Pembangunan Transportasi Udara Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Peraturan Transportasi Udara Program Pengembangan Transportasi Antarmoda Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan & Kepemerintahan Program Pencarian dan Penyelamatan

2005

2006

2007

2008

2009


No.

Sasaran Prioritas


Capaian

Satuan 2004

C

D

E

F

265 Program Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 266 Program Pengelolaan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pendidikan Kedinasan 267 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Sub Bidang Energi 268 Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi Tingkat permintaan energi (7,10%) Sub Bidang Energi 269 Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi Serta Teknologi Energi Sub Bidang Ketenagalistrikan 270 Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan Meningkatnya rasio elektrifikasi desa pada akhir Sub Bidang tahun 2009 sebesar 97 persen Ketenagalistrikan Meningkatnya efisiensi di sarana pembangkit melalui rehabilitasi dan repowering Meningkatnya pemanfaatan potensi gas, batubara dan panas bumi serta energi baru terbarukan untuk pembangkit tenaga listrik

%

Tingkat kapasitas pembangkit (12.267 MW) MW 271 Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan Sub Bidang Pos dan Telematika 272 Program Penyelesaian Restrukturisasi Sektor Pos dan Telematika Meningkatnya aksesbilitas masyarakat akan Sub Bidang Pos dan layanan pos dan telematika Telematika RUU Pos (1 paket) RUU Telekomunikasi (1 paket) 273 Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika 274 Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sub Bidang Perumahan dan Permukiman 275 Program Pengembangan Perumahan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman Meningkatnya cakupan pelayanan air minum perpipaan secara nasional 276 277 278 279 280 281

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Program Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Kelembagaan Pembangunan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Persampahan dan Drainase Program Pengembangan Kelembagaan Pembangunan Persampahan dan Drainase

2005

2006

2007

2008

0

0

0

230

810

900

0 0

0 0

0 0

2009

No.


Sasaran Prioritas


Capaian

Satuan 2004

2005

2006

2007

2008

2009

282 Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase G Setjen, Itjen dan Badan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum 283 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 284 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 285 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 286 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 287 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 288 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 289 Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaran dan Kepemerintahan 290 Program Pendidikan Kedinasan Bab 34 Rehabilitasi- Rekonstruksi Aceh- Nias 291 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara. Terealisasinya pembangunan perumahan, Rehabilitasi- Rekonstruksi permukiman, prasarana lingkungan, air bersih, Aceh- Nias drainase dan sanitasi Terwujudnya pemulihan hak atas tanah Terciptanya pemulihan Sumber Daya Manusia Terciptanya pemulihan Pelayanan Publik Terwujudnya kembali sistem infrastruktur regional dan lokal Terwujudnya pembangunan kembali sistem ekonomi Revitalisasi sistem sosial dan budaya Terciptanya Pemulihan Kelembagaan dan Hukum Terselesaikannya penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah yang berbasis mitigasi bencana 45 291 335 Bab Program BATAS POJOK KIRI BAWA H

214 Indikator Sar-Stra/Bab/Prioritas (OutPut)

39 Satuan Data

37

42

40

36

6

1

17%

20%

19%

17%

3%

0%

SORT BERDASARKAN

PROGRAM RPJMN 2004-2009

Program RPJM 2004- No. 2009

No.

Indikator Program

Capaian

Satuan 2004

Bab 2 1 2 3 4 Bab 3 5

6 7 Bab 4 8

Peningkatan Rasa Saling Percaya & Harmonisasi Antar Kelompok Masyarakat Program Pemulihan Wilayah Pasca Konflik Tingkat stabilitas politik Rasio (0-100) 7,2 Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional Program Penataan Hubungan Negara dan Masyarakat Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Pengembangan Kebudayaan Yang Berlandaskan Pada Nilai-nilai Luhur Program Pengelolaan Keragaman Budaya Jumlah kunjungan masyarakat pada tempat bersejarah/budaya : Jumlah pengunjung museum Orang 955.021 Jumlah pengunjung tempat bersejarah Orang NA Jumlah pengunjung perpustakaan Orang NA Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara

2005

2006

2007

11,5

13,5

14,9

762.745 NA NA

1.017.697 1.926.073 715.353

288.533 2.051.736 638.066

57,10 2,02

59,47 1,45

Terungkapnya jaringan kejahatan internasional terutama narkotika, perdagangan manusia, dan pencucian uang. Terlindunginya keamanan lalu lintas informasi rahasia lembaga negara sesudah diterapkannya AFTA dan zona perdagangan bebas lainnya terutama untuk lembaga/fasilitas vital negara.

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 Bab 5 19

Terungkapnya jaringan utama pencurian sumber daya kehutanan, serta membaiknya praktek penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya kehutanan dalam memberantas illegal logging, over cutting, dan illegal trading Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara Tingkat penyelesaian perkara (%) % Selang waktu terjadinya tindak pidana detik (detik) Kejahatan konvensional % Kejahatan transnasional % Kejahatan kekayaan negara % Program Pengembangan SDM Kepolisian Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Program Pemberdayaan Potensi Keamanan Program Pemeliharaan Kamtibmas Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban Program Peyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme Program Pengembangan Ketahanan Nasional

44,75 93,27 65,85

44,84 90,37 70,95

2008

2009


No.

Indikator Program

Capaian

Satuan 2004

2005

2006

2007

Kembali normalnya kehidupan masyarakat di Aceh dan Papua serta tidak adanya kejadian konflik baru di suatu daerah Terdeteksi dan dapat dicegahnya potensi separatisme 20 21 22 23 24 Bab 6

Bab 7

Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara Program Penegakan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan Wilayah NKRI Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme 25 Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara Jumlah tersangka yg dalam proses penyidikan

13

26 Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara 27 Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara 28 Program Pengembangan Sistem dan Strategi Pertahanan Teroptimasinya anggaran pertahanan serta tercukupinya anggaran minimal secara simultan dengan selesainya reposisi bisnis TNI Terdayagunakannya potensi masyarakat dalam bela negara sebagai salah satu komponen utama pertahanan negara Tercukupinya alutsista pertahanan dalam skala minimum essensial force

%

40

45

50

5.002.101 8.911,00 9.079

4.871.351 5.991,70 869

5.505.759 10.341,70 982

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Bab 8

Program Pengembangan Pertahanan Integratif Program Pengembangan Pertahanan Matra Darat Program Pengembangan Pertahanan Matra Laut Program Pengembangan Pertahanan Matra Udara Program Pengembangan Industri Pertahanan Program Pengembangan Bela Negara Program Operasi Bhakti TNI Program Kerjasama Militer Internasional Program Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri Program Penegakan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan Wilayah NKRI Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional 40 Program Pemantapan Politik Luar Negeri dan Optimalisasi Diplomasi Indonesia Terciptanya tatanan dan kerjasama ekonomi regional dan internasional yang lebih baik dalam mendukung pembangunan nasional Kunjungan Wisatawan Realisasi ijin Usaha tetap PMA sektor non migas 41 Program Penegasan Komitmen Perdamaian Dunia

orang US$ juta proyek

5.321.165 4.571,90 547

2008

2009

No.


Indikator Program

Capaian

Satuan 2004

Bab 9

Bab 10

Bab 11

Bab 12

42 Program Peningkatan Kerjasama Internasional Pembenahan Sistem dan Politik Hukum 43 Program Perencanaan Hukum 44 Program Pembentukan Hukum 45 Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum Lainnya 46 Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum 47 Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Penghapusan Diskriminasi Dalam Berbagai Bentuk 48 Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum Indeks Pembangunan Gender % 63,9 Indeks Pemberdayaan Gender % 59,7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 49,23 Tingkat Partisipasi Politik DPR % 11,60 Tingkat Partisipasi Pemerintahan : Eselon I % NA Eselon II % NA Eselon III % NA Eselon IV % NA Kualitas Birokrasi (nilai) % 7,75 Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan HAM 49 Program Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Banyaknya pelanggaran HAM jumlah pengaduan 3.140 Pelaksanaan RAN HAM oleh Pemerintah NA Daerah Kekerasan terhadap perempuan kasus 14.020 Indeks Korupsi skore 1,9 Angka Eksploitasi seksual anak kasus 221 Angka Pekerja Anak % 5,98 Angka partisipasi sekolah : 7 - 12 tahun % 96,77 13 - 15 tahun % 83,49 16 - 18 tahun % 53,48 Anak putus sekolah -> Usia 7 - 12 tahun anak NA 13 - 15 tahun anak NA 16 - 18 tahun anak NA Angka kekerasan pada anak anak 2.801 kasus 441 Malnutrisi % 9,3 HIV/AIDS pada anak anak NA Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak 50 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Pendidikan : Angka Partisipasi sekolah 7 - 12 tahun % 96,77 Perempuan % 96,92 Laki-laki % 96,62 APS 13 - 15 tahun % 83,49 Perempuan % 83,97 Laki-laki % 83,05 APS 16 - 18 tahun % 53,48 Perempuan % 52,97

2005

2006

2007

65,1 61,3 50,65 11,60

65,3 61,8 48,63 11,27

65,8 62,1 50,25 11,27

9,60 6,70 13,50 22,10 8,2

10,10 6,70 13,70 22,70 NA

9,00 6,80 14,20 23,10 NA

3.291 NA

1.351 NA

448 300

20.391 2,0 327 5,52

22.512 2,2 NA 4,56

25.522 2,4 NA 3,75

97,14 84,02 53,86 1.712.413 178.961 86.749 2.789 736 8,8 199

97,39 84,08 53,92

1.394 NA NA NA

97,14 97,32 96,96 84,02 84,37 83,70 53,86 53,75

97,39 97,72 97,08 84,08 84,44 84,08 53,92 53,73

1.520 127

2008

2009


No.

Indikator Program

Capaian

Satuan 2004

51

52

53

Bab 13 54

0

Laki-laki % 53,94 Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Kesehatan : Angka Harapan Hidup (tahun) % 68,6 Perempuan (tahun) % 70,7 laki-laki (tahun) % 65,7 Angka Kematian Ibu Melahirkan % Prevalensi KB Perempuan % 55,5 laki-laki % 1,18 Ekonomi dan Ketenagakerjaan : Tingkat Partisipasi Angkatan kerja % 49,23 Perempuan (%) laki-laki (%) % 86,03 Tingkat Pengangguran terbuka Perempuan % 12,89 (%) laki-laki (%) % 8,11 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Tingkat partisipasi Perempuan dalam politik % NA : DPR (%) % 11,60 DPD (%) % 19,8 Kepemerintahan -> Persentase PNS Perempuan Eselon I (%) % NA Eselon II (%) % NA Eselon III (%) % NA Eselon IV (%) % NA Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Gender Development Index (GDI) % 63,9 Gender Empowerment Index (GEM) % 59,7 Human Development Index (HDI) % 68,7 Gender Gap (HDI-GDI) % 4,8 Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan mengenai Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Terbentuknya lembaga yg efektif, efisien dan akuntabel Terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntebel

2005

2006

53,96

54,09

2007

2008

2009

69,0 71,1 67,1 262 55,5 1,50

69,4 71,5 67,5

69,8 71,9 67,9

70,2 72,2 68,3

70,5 72,5 68,6

56,0 2,00

56,5 2,50

57,0 3,00

57,5 3,50

50,65

48,63

50,25

85,55 13,57

84,74 13,72

83,72 NA

8,28

8,58

NA

NA

NA

NA

NA

11,80

11,60 19,8

11,27 19,8

11,27 19,8

9,6 6,70 13,50 22,10

10,1 6,70 13,70 22,70

9,0 6,80 14,20 23,10

13,8 9,74 16,54 25,09

14,8 10,74 17,54 26,09

65,1 61,3 69,6 4,5

65,3 61,8 70,1 8,3

65,8 62,3 NA NA

7.480

2.522

742

Terkelolanya sumber dana dan pembiayaan pembangunan secara transparan, akuntabel, dan profesional Tertatanya daerah otonom baru 55 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Kemampuan Keuangan Daerah Perkembangan PDB atas dasar harga berlaku Perkembangan PDB atas dasar harga konstan tahun 2000

rupiah milliar rupiah

NA 2.295.826

1.576.816.000.000,35 2.784.960,4

2.752.496.330.272,91 3.338.195,7

milliar rupiah

1.656.517,0

1.750.656,1

184.665,9


No.

Indikator Program

Capaian

Satuan

Pendapatan Nasional atas dasar Harga milliar rupiah berlaku Pendapatan Nasional atas dasar Harga milliar rupiah Konstan tahun 2000 Jumlah DAK juta rupiah Jumlah DAU juta rupiah Jumlah DBH juta rupiah 56 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah % Telah terbangunnya gedung pemerintahan yg hancur di Wilayah Naggroe Aceh Darussalam :

2004

2005

2006

2.013.151,0

2.456.992,6

2.928.942,6

1.447.182,0

1.521.161,4

1.583.447,9

2.838.500 82.130.940 NA

4.014.000 88.765.600 34.464.331

11.559.800 145.664.200 58.882.255

58 59 Bab 14 60 61 62 63 64 65 66 Bab 15 67

218 21 2 14 2 73 6.276 4.022 132 2.122 751 1.371

38,9

Terlaksananya pemilihan umum yang demokratis, jujur dan adil pada tahun 2009

Bab 16 A

17.094.100 164.787.400 59.203.804

34,6

Kantor Desa unit Kantor Camat unit Kantor Bupati unit Kantor Dinas/Badan unit Meulego unit Unit Kantor unit Retribusi Daerah perda Perda layak untuk dilaksanakan 57 Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah Perda disaranakan untuk direvisi Perda direkomendasikan untuk dibatalkan Perda dibatalkan dengan Permendagri Perda masih dalam proses pembatalan Program Penataan Daerah Otonom Baru Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Penciptaan Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaran dan Kepemerintahan Perwujudan Lembaga Demokrasi Yang Makin Kokoh Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan % Terlaksananya peran dan fungsi lembaga penyelenggara negara dan lembaga kemasyarakatan sesuai Konstitusi dan Peraturan perundangan yang berlaku

2007

68 Program Perbaikan Proses Politik 69 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Penanggulangan Kemiskinan Perluasan Akses Masyarakat Miskin Atas Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Dasar)

44,2

42,8

42,8

2008

2009

No.


Indikator Program

Capaian

Satuan 2004

2005

2006

2007

2008

2009

juta RTSM ton

NA NA

NA NA

19,1 NA

0,7 130.000

0,7 200.000

ton ton ton

NA NA NA

NA NA NA

NA NA NA

1.800.000 35.000 NA

50.000 5.000

% %

9,30 NA

8,80 32

%

28,21

34,43

34,13

%

71,52

70,46

72,41

% %

113,96 74,08

114,89 74,25

110,80 88,68

94,90 92,52

% unit

9,62 38.486

9,09 36.600

7,61 37.104

7,51 45.013

juta

10,3

11,9 Nov

10,9 Nov

10,01 Agt

9,4 Est

7,0 Est 7-8

%

9,9

11,2 Nov

10,2 Nov

9,1 Agt

8,4 Est

7,0 Est 7-8

70 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Terpenuhinnya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau Terpenuhinnya pelayanan kesehatan yang bermutu Tersedianya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha 71 Program Pendidikan Menengah Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan aman bagi masyarakat miskin Terjamin dan terlindunginya hak perorangan dan hak komunal atas tanah Terjaminnya rasa aman dari tindak kekerasan 72 Program Pendidikan Non-Formal Pemberian SLT thd rumah tangga miskin Stabilisasi Harga komoditas primer Gabah Beras Jagung Kedelai 73 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase balita gizi buruk Angka Kematian bayi pada penduduk miskin Jumlah penduduk miskin yang berobat kepada tenaga medis Jumlah penduduk miskin yg mendapatkan pertologan persalinan oleh tenaga medis Angka Partisipasi Kasar : APK SD/MI APK SMP/MTs 74 Program Upaya Kesehatan Perorangan Angka Buta Huruf di perdesaan Ketersediaan fasilitas pendidikan untuk jenjang SMP/MTs keatas di daerah perdesaan dan perkotaan 75 Program Sumber Daya Kesehatan Jumlah pengangguran Keterangan untuk Jumlah Pengangguran penciptaan kesempatan kerja Keterangan untuk Penciptaan Kesempatan Kerja 76 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

95,00 98,09

No.


Indikator Program

Satuan

Tingkat pengangguran terbuka Pengangguran terbuka laki-laki Pengangguran terbuka perempuan Jumlah Rusun sederhana untuk masyarakat miskin Jumlah Blok Rusun sederhana untuk masyarakat miskin Jumlah rumah tangga tdk memiliki fasilitas MCK/ bersama dgn RT lain Penduduk perdesaan Penduduk ibukota kecamtan Sistem penyediaan air minum utk masyarakat berpedapatan rendah Jumlah rumah tangga miskin berdasarkan penggunaan air untuk kebututuhan seharihari

% % % unit rusun

77 Program Pengembangan Perumahan Jumlah rumah tangga yang memiliki akses PAM Jumlah rumah tangga miskin yang harus membeli air bersih untuk kebutuhan seharihari Jumlah sertifikasi tanah yang diterbitkan bagi masyarakat miskin

B

C

D

Bab 17

Capaian 2004

2005

2006

2007

2008

9,86 8,11 12,89 NA

11,24 9,29 14,71 NA

10,28 8,52 13,35 90.144

9,11 8,11 10,77 5.472

10.656

57

111

Unit Blok %

22,08

19,93

19,67

juta juta kawasan

NA NA NA

NA NA NA

1,2 1,1 NA

1,5 1,4

%

NA

66,76

NA

48,65

%

20,41

22,05

22,81

%

2,45

4,06

4,43

sertifikat

NA

NA

1.881.000

78 Program pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 79 Program Khusus DAS - PKPS Bantuan Tunai Langsung Terlaksananya PNPM Mandiri Unit Kecamatan 2.831 Perlindungan sosial 80 Program Keluarga Berencana 81 Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga 82 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 83 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 84 Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Penanganan Masalah Gizi Kurang dan Kerawanan Pangan 85 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 86 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Perluasan Kesempatan Berusaha 87 Program Pengelolaan Pertanahan 88 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 89 Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro 90 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 91 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Peningkatan Investasi, Exsport, dan non Migas 92 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

40

830.000

3.999

1.051.000

2009


No.

Indikator Program

Capaian

Satuan 2004

2005

2006

2007

2008

14,7 4.572,10 15.409,40 10.470,10 44.801,70 1.000,30 NA

10,9 8.916,90 30.665,00 13.635,80 50.577,30 1.162,60 NA

2,5 5.977,00 20.788,40 15.659,10 162.767,20 1.805,50 37,42

9,2 10.349,60 34.878,70 40.145,80 188.876,30 2.745,80 60

15,5

148.401 61.935

156.109 122.750

206.945 79.415

138.792 86.891

11,5 54,5 5.321.165

22,5 66,8 5.002.101

20,7 80,6 4.871.351

15,6 93,1 5.505.759

4.797,88

4.521,89

4.447,98

5.345,98

202.763

213.303

216.503

219.751

71,70

74,72

78,67

79,85

2009

Terwujudnya iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi. Reformasi dimaksud mencakup upaya untuk menuntaskan sinkronisasi sekaligus deregulasi peraturan antarsektor dan antara pusat dengan daerah serta peningkatan kapasitas kelembagaan untuk implementasi penyederhanaan prosedur perijinan untuk start up bisnis, peyempurnaan sistem perpajakan dan kepabeanan, penegakan hukum untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban berusaha.

Pemangkasan prosedur perijinan start up dan operasi bisnis ke tingkatan efisiensi di negara-negara tetangga yang maju perekonomiannya di lingkungan ASEAN. Dalam 3 (tiga) tahun pertama, diharapkan setengahnya telah tercapai Pembentukan modal tetap bruto (%PDB) Nilai realisasi investasi PMA Nilai realisasi investasi PMDN Nilai rencana investasi PMA Nilai rencana investasi PMDN Index harga saham gabungan Nilai kapitalisasi pasar terhadap PDB (%) 93 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 94 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Realisasi penyerapan tenaga kerja PMA Realisasi penyerapan tenaga kerja PMDN Pertumbuhan ekspor non migas (%) Realisasi ekspor non migas (USD) Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara

95 96 97 98 99

Jumlah perolehan devisa dari kunjugan wisman (juta USD) Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (ribu orang) Total pengeluaran wisnus (triliun Rp) Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Program Persaingan Usaha Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pengembangan Standardisasi Nasional

% juta USD milliar IDR juta USD milliar Rp ISHG %

12,5 104,8

13,5 118,9

No.


Indikator Program

Capaian

Satuan 2004

2005

2006

2007

% % % % % % %

1,39 4,06 -2,07 7,61 9,01 9,53 -2,61

2,73 1,28 -1,34 2,45 8,90 3,82 -3,76

7,22 1,23 -0,66 2,09 4,48 0,53 4,73

5,05 -3,68 1,74 5,79 5,69 3,40 1,69

% % % negara

17,67 12,77 65,57 60

12,36 2,62 65,83 60

7,55 3,62 66,74 61

9,73 -2,82

juta jiwa

11,07

11,65

11,58

12,09

Feb

Feb

Feb

11,65

11,58

12,09

100 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 101 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 102 Program Pengembangan Kemitraan Bab 18 Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur 103 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Sektor industri manufaktur (non migas) ditargetkan tumbuh dengan laju rata-rata 8,56 persen per tahun. Dengan tingkat operasi rata-rata hanya sekitar 60 persen pada tahun 2003, target peningkatan kapasitas utilitasi khususnya sub-sektor yang masih berdaya saing akan meningkat ke titik optimum yaitu sekitar 80 persen dalam dua sampai tiga tahun pertama, terutama untuk industri yang dinilai memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif

Terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif baik bagi industri yang sudah ada maupun investasi baru dalam bentuk tersedianya layanan umum yang baik dan bersih dari KKN, sumber-sumber pendanaan yang terjangkau, dan kebijakan fiskal yang menunjang. Makanan, minuman dan tembakau Tekstil, barang kulit dan alas kaki Barang kayu dan hasil hutan Kertas dan barang cetakan Pupuk, kimia dan barang karet Semen dan barang galian non logam Logam dasar besi dan baja 104 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Alat angkut, mesin dan peralatan Barang lainnya Kapasitas utilitisasi Jumlah negara dalam Peringkat Daya saing Global Jumlah orang bekerja di sektor industri manufaktur Keterangan untuk Jumlah orang bekerja di sektor industri manufaktur Jumlah kesempatan kerja baru di sektor industri manufakur Bab 19

105 Program Penataan Struktur Industri Revitalisasi Pertanian 106 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

juta jiwa

NA

2008

2009

No.


Indikator Program

Capaian

Satuan 2004

Terjaganya tingkat produksi beras dalam negeri dengan tingkat ketersediaan minimal 90 persen dari kebutuhan domestik, untuk pengamanan kemandirian pangan. Pertanian Tanaman bahan makanan Tanaman perkebunan Peternakan & hasilnya Kehutanan Perikanan Tingkat pertumbuhan sektor (%) -> Nasional

Rp trilliun Rp trilliun Rp trilliun Rp trilliun Rp trilliun Rp trilliun %

Pertanian Tanamanan bahan makanan Tanaman perkebunan Peternakan & hasilnya Kehutanan Perikanan Jumlah tenaga kerja nasional Tingkat pertumbuhan Jumlah tenaga kerja pertanian Tingkat pertumbuhan Shere pertanian PDB Pertanian Tingkat pertumbuhan Produktivitas tenaga kerja Tingkat pertumbuhan Index nilai tukar petani Perkembangan NTP Produksi padi gabah kering giling Produksi setara beras Tingkat pertumbuhan Beras tersedia Volume impor beras Total penyediaan Kontribusi produksi beras Volume stok beras Bulog Total ketersediaan energi Perkembangan Proporsi energi per klp bahan makanan : -> padi-padian Perkembangan -> Makanan berpati Perkembangan Gula Perkembangan Buah/biji/berminyak Perkembangan Buah-buahan

% % % % % % juta orang % juta orang % % Rp trilliun % Rp.000/org % % 000 ton 000 ton % 000 ton 000 ton 000 ton % 000 ton Kal/kapita/hari %

% % % % % % %

2005

2006

2007

2008

247,10

253,88

262,40

271,59

247,10 122,60 38,80 31,70 17,40 36,60

253,88 125,80 39,81 32,35 17,18 38,75

262,40 129,55 41,32 33,43 16,69 41,42

271,59 134,08 42,75 34,53 16,40 43,83

NA

5,59

5,51

6,32

NA NA NA NA NA NA 93,72 NA 40,61 NA 43,30 247,20 NA 6.087,50 NA 117,35 -3,73 54.088 34.076 3,7 27.942 634 28.576 97,78 1.771 3.005 NA 61,93

2,74 2,61 2,61 2,04 -1,28 5,86 93,96 0,26 41,31 1,73 44,00 253,88 2,70 6.145,80 0,96 100,66 -1,86 54.151 34.115 0,1 27.974 447 28.421 98,43 1.093 2.912 -3,09 65,45

3,37 2,98 3,79 3,35 -2,85 6,90 95,46 1,60 40,14 -2,84 42,00 262,40 3,36 6.537,80 6,38 102,49 1,51 54.455 34.307 0,6 28.131 673 28.804 97,66 958 2.932 0,69 64,84

3,50 3,49 3,47 3,29 -1,71 5,82 97,58 2,22 42,61 6,16 43,70 271,59 3,50 6.374,00 -2,51 106,97 4,40 57.052 35.943 4,8 29.473 1.171 30.644 96,18 1.634

NA 8,89 NA 4,36 NA 6,89 NA 2,93

5,68 9,17 3,15 5,67 30,05 6,94 0,73 3,13

-0,93 9,96 8,62 4,95 -12,70 6,79 -2,16 3,17

2009

No.


Indikator Program

Perkembangan Sayuran Perkembangan Daging Perkembangan Telur Perkembangan Susu Perkembangan Ikan Perkembangan Minyak dan lemak Perkembangan Ketersediaan Protein Perkembangan Proporsi protein nabati Perkembangan Proporsi protein hewani Perkembangan Konsumsi zat gizi (kalori) berdasarkan sumber pangan : Padi-padian -> konsumsi kalori Proporsi konsumsi kalori Ubi-ubian -> konsumsi kalori Proporsi konsumsi kalori Ikan -> konsumsi kalori Proporsi konsumsi kalori Daging -> konsumsi kalori Proporsi konsumsi kalori Telur dan susu -> konsumsi kalori Proporsi konsumsi kalori 107 Program Pengembangan Agribisnis Sayur-sayuran -> konsumsi kalori Proporsi konsumsi kalori Kacang-kacangan -> konsumsi kalori Proporsi konsumsi kalori Buah-buahan -> konsumsi kalori Proporsi konsumsi kalori Minyak dan lemak -> konsumsi kalori Proporsi konsumsi kalori Bahan minuman -> konsumsi kalori Proporsi konsumsi kalori Bumbu-bumbuan -> konsumsi kalori Proporsi konsumsi kalori Konsumsi lainnya -> konsumsi kalori Proporsi konsumsi kalori Makanan dan minuman jadi -> konsumsi kalori Proporsi konsumsi kalori 108 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Capaian

Satuan 2004

2005

2006

2007

% % % % % % % % % % % % % gram/kap/hari % % % % % Kal/kapita/hari

NA 1,30 NA 1,40 NA 0,63 NA 0,53 NA 1,43 NA 9,72 NA 76,22 NA 84,00 NA 16,00 NA 1.024,08

6,83 1,37 5,38 1,34 -4,29 0,62 -1,59 0,52 -1,89 1,41 -1,40 4,40 -54,73 76,79 -54,73 84,03 -54,73 15,97 -54,73 997,31

1,28 1,40 2,19 1,43 6,72 0,68 9,68 0,61 17,31 1,50 6,38 4,67 6,14 77,83 6,14 82,86 6,14 17,14 6,14 992,93

953,16

% Kal/kapita/hari 5 Kal/kapita/hari % Kal/kapita/hari % Kal/kapita/hari %

51,46 66,91 3,40 45,05 2,30 39,73 2,00 40,47 2,00

49,90 60,40 3,00 46,98 2,40 39,34 2,00 43,67 2,20

51,50 51,08 2,70 44,56 2,30 31,27 1,60 43,35 2,20

47,30 52,49 2,60 46,17 2,30 41,89 2,10 56,96 2,80

Kal/kapita/hari % Kal/kapita/hari % Kal/kapita/hari % Kal/kapita/hari % Kal/kapita/hari % Kal/kapita/hari % Kal/kapita/hari % Kal/kapita/hari

38,80 2,00 62,24 3,10 4.161 2,10 236,67 11,90 114,75 5,80 16,41 0,80 40,16 2,00 219,09

40,04 2,00 65,70 3,30 4.519 2,30 243,00 12,20 115,27 5,80 18,44 0,90 49,07 2,50 232,35

40,20 2,10 64,42 3,30 3.695 1,90 234,50 12,20 103,69 5,40 18,81 1,00 48,14 2,50 216,83

46,39 2,30 73,02 3,60 4.908 2,40 246,34 12,20 113,94 5,70 17,96 0,90 70,93 3,50 246,04

%

11,00

11,60

11,30

2008

2009

No.


Indikator Program

Capaian

Satuan 2004

2005

2006

2007

Konsumsi zat gizi (protein) berdasarkan sumber pangan : Padi-padian -> konsumsi protein

gram/kap/hari

24,05

23,42

23,33

22,43

Proporsi konsumsi protein Ubi-ubian -> konsumsi protein Proporsi konsumsi protein Ikan -> konsumsi protein Proporsi konsumsi protein Daging -> konsumsi protein Proporsi konsumsi protein 109 Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan Telor dan susu -> konsumsi protein Proporsi konsumsi protein Sayur-sayuran -> konsumsi protein Proporsi konsumsi protein Kacang-kacangan -> konsumsi protein Proporsi konsumsi protein Buah-buahan -> konsumsi protein Proporsi konsumsi protein Minyak dan lemak -> konsumsi protein Proporsi konsumsi protein Bahan minuman -> konsumsi protein Proporsi konsumsi protein Bumbu-bumbuan -> konsumsi protein Proporsi konsumsi protein Konsumsi lainnya -> konsumsi protein Proporsi konsumsi protein Makanan dan minuman jadi -> konsumsi protein Proporsi konsumsi protein Perkembangan produksi bahan pangan yg bersumber dari ternak dan ikan : Daging sapi Pertumbuhan Daging kerbau Pertumbuhan Daging kambing Pertunmbuhan Daging domba Pertumbuhan Daging ayam ras Pertumbuhan Telor Pertumbuhan Susu Pertumbuhan Produksi komoditi perikanan : Budidaya Pertumbuhan Perikanan tangkap

% gram/kap/hari % gram/kap/hari % gram/kap/hari %

44,00 0,53 1,00 7,65 14,00 2,54 4,6

42,40 0,47 0,90 7,92 14,30 2,47 4,5

43,50 0,41 0,80 7,49 14,00 1,95 3,6

38,90 0,40 0,70 7,77 13,50 2,62 4,5

gram/kap/hari

2,38 4,40 2,57 4,70 5,52 10,10 0,43 0,80 0,48 0,90 1,03 1,90 0,71 1,30 0,76 1,40 6,01

2,56 4,60 2,64 4,80 5,78 10,50 0,50 0,90 0,50 0,90 1,09 2,00 0,78 1,40 0,92 1,70 6,24

2,51 4,70 2,66 5,00 5,88 11,00 0,39 0,70 0,45 0,80 1,00 1,90 0,81 1,50 0,95 1,80 5,83

3,23 5,60 3,02 5,20 6,51 11,30 0,57 1,00 0,46 0,80 1,13 2,00 0,76 1,30 1,43 2,50 7,33

11,00

11,30

10,90

12,70

447,6

357,8 -20,1 38,1 -5,4 50,6 -11,4 47,3 -28,4 779,1 -7,9 1.051,5 -6,7 536,0 -2,5

395,8 10,6 43,9 15,3 65,0 28,5 75,2 58,8 861,3 10,5 1.205,0 14,6 617,0 15,1

418,2 5,6 45,9 4,7 63,4 -2,5 87,8 16,7 918,5 6,6 1.296,0 7,6 637,0 3,2

2.200 57,1 4.700

2.400 9,1 4.800

4.900 104,2 3.100

gram/kap/hari gram/kap/hari gram/kap/hari gram/kap/hari gram/kap/hari gram/kap/hari gram/kap/hari gram/kap/hari

ribu ton % ribu ton % ribu ton % ribu ton % ribu ton % ribu ton % ribu ton % ribu ton % ribu ton

40,2 57,1 66,1 846,1 1.127,3 549,9 NA 1.400 4.500

2008

2009

No.


Indikator Program

Capaian

Satuan

Pertumbuhan % Perkembangan konsumsi pangan yg bersumber dari ternak dan ikan : Peternakan : Daging kg/kapita Pertumbuhan % Telur kg/kapita Pertumbuhan % Susu kg/kapita Pertumbuhan % Perikanan : Ikan kg/kapita Pertumbuhan % Perkembangan produksi komoditas penting pertanian : Padi ribu ton GKG Pertumbuhan % Jagung ribu ton Pertumbuhan % Kedelai ribu ton Pertumbuhan % Kacang tanah ribu ton Pertumbuhan % Kacang hijau ribu ton Pertumbuhan % Ubi kayu ribu ton Pertumbuhan % Ubi jalar ribu ton Pertumbuhan % Produksi komoditi perkebunan : Karet ribu ton Pertumbunan % Minyak sawit ribu ton Kelapa sawit ribu ton Pertumbuhan % Kelapa ribu ton Pertumbuhan % Kopi ribu ton Pertumbuhan % Kakao ribu ton Pertumbuhan % Jambu Mete ribu ton Pertuimbuhan % Lada ribu ton Pertumbuhan % Cengkeh ribu ton Pertumbuhan % 110 Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Tea ribu ton Pertumbuhan % Kapok ribu ton Pertumbuhan %

2004

2005

2006

2007

NA

4,4

2,1

-35,4

6,3 NA 4..7 9,5 NA 22,6 NA

5,8 -7,9 4,3 -8,5 9,4 -1,3 24,0 6,1

6,3 8,6 5,0 16,3 11,1 18,3 25,0 4,5

6,6 4,8 5,3 60,0 11,0 -0,9 26,0 3,9

54.088 NA 11.225 NA 723 NA 837 NA 310,00 NA 19.425,00 NA 1.902,00 NA

54.151 0,1 12.523,89 11,6 808,054 11,7 836,295 -0,1 320,963 3,4 19.321,18 -0,5 1.856,97 -2,4

54.455 0,6 11.609,46 -7,3 747,611 -7,5 838,096 0,2 316,134 -1,5 19.986,64 3,4 1.854,24 -0,1

57.157 0,5 13.287,50 14,5 529,500 -29,2 789,100 -5,8 322,50 2,0 19.988,10 0,0 1.886,90 1,8

2.065,80 NA 10.830,40 12.326,40 NA 3.054,5 NA 647,4 NA 691,7 NA 131,0 NA 77,0 NA 73,8 NA

2.270,90 9,9 11.861,60 14.619,80 18,6 3.096,8 1,4 640,4 -0,1 748,8 8,3 135,1 3,1 78,3 1,70 78,4 6,10

2.637,20 16,1 17.350,80 16.000,00 9,4 3.131,2 1,1 682,2 6,5 769,4 2,7 149,2 10,5 77,5 -0,10 61,5 -2,15

2.764,70 4,8 17.373,20 17.373,00 8,6 3.039,3 -29,0 686,8 0,7 779,2 1,3 154,8 3,8 77,3 -0,03 63,8 3,80

166,0 NA 62,5

166,1 0,10 57,9 -7,4

146,8 -1,16 59,8 3,30

137,2 -0,65 59,8 0,00

2008

2009

No.


Capaian

Indikator Program

Satuan 2004

2005

2006

2007

Tebu/gula Pertumbuhan Kapas Pertumbuhan Tembakau Pertumbuhan Produksi Komoditi Peternakan : Daging sapi Pertumbuhan Daging kerbau Pertumbuhan Daging kambing Pertumbuhan Daging domba Pertumbuhan Daging ayam ras Pertumbuhan Telor Pertumbuhan Susu Pertumbuhan Produksi Komoditi Peternakan : Budidaya Pertumbuhan Perikanan tangkat Pertumbuhan Produksi komoditi kehutanan : Kayu bulat Rata-rata Kayu gergajian Rata-rata Kayu lapis Rata-rata Wood working Rata-rata Bock board Rata-rata Veneer Rata-rata Komoditi : Getah karet Pertumbuhan Kopi Pertumbuhan Tea Pertumbuhan Rempah-rempah Pertumbuhan Tembakau Pertumbuhan

ribu ton % ribu ton % ribu ton %

2.051,6 NA 32 NA 165,1 NA

2.241,7 9,30 22 -2,90 153,5 -7,00

2.307,0 2,90 16 -2,74 146,3 -4,70

2.330,4 1,00 13 -1,92 150,3 2,80

ribu ton % ribu ton % ribu ton % ribu ton % ribu ton % ribu ton % ribu ton %

447,6 NA 40,2 NA 57,1 NA 66,1 NA 846,1

357,8 -2,01 38,1 -0,54 50,6 -1,14 47,3 -2,84 779,1 -0,79 1.051,5 -0,67 536,0 -0,25

395,8 10,60 43,9 15,30 65,0 28,50 75,2 58,80 861,3 10,50 1.205,0 14,60 617,0 15,10

418,2 5,60 45,9 4,70 63,4 -0,25 87,8 16,70 918,5 6,60 1.296,0 7,60 637,0 3,20 4.900 104,20 3.100 -3,54

1.127,3 NA 549,9

ribu ton % ribu ton

1.400 NA 4.500

2.200 57,10 4.700 4,40

2.400 9,10 4.800 2,10

m3 % m3 % m3 % m3 % m3 % m3 %

13.548.938

24.222.638 78,78 1.471.614 239,89 4.533.749 0,43 131.297 -66,12 403.160 45,34 1.012.205 55,15

21.792.144 -10,03 679.247 -53,92 3.811.794 -15,92 39.100 -70,22 189.007 -53,12 255.759 -74,73

juta US$ % juta US$ % juta US$ % juta US$ % juta US$ %

14,7

6,4 -56,46 497,7 76,80 48,0 -25,93 138,0 -10,21 62,9 37,94

11,3 76,56 491,2 -1,31 42,7 -11,04 158,5 14,86 50,9 -19,08

432.967 4.514.392 387.503 277.396 155.374

281,5 64,8 153,7 45,6

10,8 -4,42 497,2 1,22 55,6 30,21 189,9 19,81 42,4 -16,70

2008

2009

No.


Indikator Program

Biji cokelat Pertumbuhan Udang Pertumbuhan Ikan Pertumbuhan Mutiara Pertumbuhan Biji-bijian Pertumbuhan Damar Pertumbuhan Sayur-sayuran Pertumbuhan Buah-buahan Pertumbuhan Lainnya Pertumbuhan Total ekspor pertanian Pertumbuhan Share eks pertanian thd eks non migas Pertumbuhan Ekspor non migas Pertumbuhan Luas Panen : Padi Perkembangan Jagung Perkembangan Kedelai Perkembangan Produktivitas : Padi Jagung Kedelai Perkembangan ekspor hasil hutan : Kayu lapis Volume Vol Perkembangan volume Nilai Perkembangan nilai Kayu gergajian Volume Vol Perkembangan volume Nilai Perkembangan nilai Wood charcoal Volume Vol Perkembangan volume Nilai

Capaian

Satuan

juta US$ % juta US$ % juta US$ % juta US$ % juta US$ % juta US$ % juta US$ % juta US$ % juta US$ % juta US$ % juta US$ % juta US$ % ribu Ha % ribu Ha % ribu Ha %

2004

2005

2006

2007

370,2

468,2 26,47 846,9 2,78 480,5 2,08 11,0 86,44 31,1 34,05 16,7 -0,60 35,9 20,07 73,8 20,20 163,2 22,06 2.882,4 15,48 4,3 -5,26 66.428,4 21,89

491,8 5,04 836,8 -1,19 400,9 -16,57 12,3 11,82 30,8 -0,96 24,1 44,31 34,3 -4,46 76,2 3,25 133,8 -18,01 3.405,8 18,16 4,3 -1,27 79.502,0 19,68

504,9 2,66 769,1 -8,09 455,2 13,54 9,3 -24,39 30,5 -0,97 30,4 26,14 31,9 -7,00 86,7 13,78 200,0 49,48 3.405,8 0 4,5 4,81 75.850,3 -4,59

11.839,1 -0,70 3.625,99 8,02 621,5 9,96

11.786,43 -0,44 3.345,81 -7,73 580,5 -6,60

12.147,60 3,06 3.630,30 8,50 459,1 -20,91 47,1 36,6 12,9

824,0 470,7 5,9 23,2 16,8 29,9 61,4 133,7 2.496,1 4,6 54.500,0

11.923,0 3.356,90 565,2

Kwintal/Ha Kwintal/Ha Kwintal/Ha

45,4 33,4 12,8

45,7 34,5 13,0

46,7 34,7 12,9

juta kg % juta US$ %

2.603,1

2.214,8 -14,92 1.374,7 -12,81

1.979,1 -10,64 1.506,7 9,60

10,0 -84,68 34,0 -87,32

43,8 337,95 37,0 985,65

170,6 37,31 24,5

154,8 -9,31 27,7

juta kg % juta US$ % juta kg % juta US$

1.576,7

65,3 26,9

124,3 19,6

2008

2009

No.


Indikator Program

Capaian

Satuan 2004

Perkembangan nilai Veneer sheet Volume Vol Perkembangan volume Nilai Perkembangan nilai Particle board Volume Vol Perkembangan volume Nilai Perkembangan nilai Fibreboard Volume Vol Perkembangan volume Nilai Perkembangan nilai Pulp Volume Vol Perkembangan volume Nilai Perkembangan nilai Produksi hasil hutan non kayu : Rotan Pertumbuhan Gondorukem Pertumbuhan Damar Pertumbuhan Terpentin Pertumbuhan Kopal Pertumbuhan M. Kayu putih Pertumbuhan Arang Pertumbuhan Gaharu malaccenais Pertumbuhan Gaharu fillaria Pertumbuhan Madu Pertumbuhan Benang sutra Pertumbuhan Kemedangan Pertumbuhan Perkembangan Hutan dan Kesatuan : HTI Pulp Jumlah s/d tahun Pertukaran non Trans

% juta kg % juta US$ % juta kg % juta US$ %

55.057,7 33.098,7

48.133,0 11.630,40


200.694,80


1.677,0

ton % ton % ton % ton % ton % liter % kg % kg % kg % ton % ton % ton %

1.880.503

ha ha

47.222,8

588,7

38.435 2.722.866 7.684 318 31.978 5.057.390 50.000 125.000 3.841 55 394

112.714 1.532.997 2.239

2005

2006

25,11

13,18

3.981,9 -92,77 9.317,0 -71,85

7.920,8 98,92 19.951,9 114,15

30.176,7 -37,31 5.376,40 -53,77

11.673,4 -61,32 4.650,20 -14,06

234.789,00 16,99 55.092,7 16,67

204.948,50 -12,71 49.351,9 -10,42

2.553,0 52,24 932,7 58,42

2.812,6 10,17 1.124,0 20,51

221.381 -88,23 27.098 -29,50 9.131 -99,66 36.958 380,95 320 0,77 275.192 760,57 33.117 -99,35 50.000 0,00 125.000 0,00 1.567 -59,2 69 25,59 4.424 1.022,76

24.554 -88,91 3.210 -88,15 11.086 21,40 5.152 -86,06 149 -53,35 20.010 -92,73 0 -100,00 50.000 0,00 125.000 0,00 1.421 -9,3 14 -80,35 252 -94,30

142.696 1.675.693

200.159 1.875.852

2007

2008

2009


No.

Indikator Program

Jumlah s/d tahun Pertukaran HTI Trans Jumlah s/d tahun Bab 20 Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 111 Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM Berfungsinya sistem untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan

112 113 114 115 Bab 21 116

Bab 22 117 118 119

Capaian

Satuan 2004

2005

2006

ha ha ha

890.831 16.961 358.349

20.527 378.876

31.785 410.661

Proporsi Koperasi aktif Koperasi yg menjalankan RAT thd jumlah koperasi aktif Produksi usaha mikro dan kecil per tahun

% %

71,40 49,58

70,20 48,00

70,00 46,55

Rp milliar

648.877,5

688.909,1

725.959,4

Jumlah unit usaha mikro dan kecil Produksi usaha menengah per tahun Jumlah unit usaha menengah Produksi usaha besar per tahun Jumlah unit usaha besar Produksi usaha mikro dan kecil per tahun

unit Rp milliar unit Rp milliar unit Rp milliar

43.641.094,0 281.158,3 66.318,0 7.267.899,0 4.068,0 648.877,5

47.006.889,0 290.803,3 95.855,0 7.709.436,0 6.811,0 688.909,1

48.822.925,0 306.614,5 106.711,0 8.140.810,0 7.204,0 725.959,4

Jumlah tenaga kerja usaha mikro dan kecil

orang

69.166.801,0

78.994.872,0

80.933.384,0

Produksi usaha mikro dan menengah per tahun Jumlah tenaga kerja usaha menengah Jumlah unit Koperasi selama 3 tahun terakhir : aktif tidak aktif Jumlah anggota koperasi Jumlah koperasi yang aktif Jumlah koperasi aktif yg menyelenggarakan RAT Jumlah koperasi aktif yg memiliki manajer koperasi

Rp milliar

930.035,7

979.712,5

1.032.573,9

orang

6.323.722,0

4.238.921,0

4.483.109,0

unit unit orang unit unit

93.402,0 37.328,0 27.523.053,0 93.402,0 46.310,0

94.818,0 40.145,0 27.288.784,0 94.818,0 45.508,0

98.944,0 42.382,0 27.776.133,0 98.944,0 46.057,0

unit

28.841,0

28.736,0

31.963,0

NA NA NA NA NA

12.800 39.221 1.204 89.345 2.377

21.400 453 1.972 10.956 1.488

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Peningkatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Program Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Deviden -> pembagian laba BUMN Rp milliar Pajak Rp milliar Penyertaan Modal Negara Rp milliar Public Service Obligation (PSO) Rp milliar Privatisasi Rp milliar Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Program Difusi dan Pemanfaatan Iptek Program Penguatan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

2007

NA NA

21.800 48.361 2.700 10.148 1.713

2008

2009

No.


Indikator Program

120 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Bab 23 Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan 121 Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja. Jumlah angkatan kerja Jumlah pengangguran usia 15 - 19 tahun Tingkat penganguran terbuka menurut tingkat pendidikan : < Sekolah dasar Sekolah dasar Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Atas Diploma Universitas Persentase pekerja sektor formal Jumlah TK formal diperkotaan Jumlah penduduk usia kerja ( > 15 tahun) Jumlah pekerja setengah pengangguran Jumlah orang bekerja Upah riil pekerja Jumlah pekerja sektor formal di perdesaan

Capaian

Satuan 2004

2005

2006

2007

jiwa

103.973.387 NA

105.857.653 NA

106.388.935 2.423.262

109.941.359 2.955.431

orang orang orang orang orang orang % orang

1.004.296 2.275.281 2.690.912 3.695.504 237.251 348.107 30,00 37.258.506 153.923.648

937.985 2.729.915 3.151.231 5.106.915 308.522 395.538 30,00 37.481.100 158.549.724

781.920 2.589.699 2.730.045 4.156.708 278.074 395.554 30,00 38.366.942 160.811.498

532.820 2.179.792 2.264.198 4.070.553 397.191 566.588 30,95 38.676.852 164.118.323

orang orang rupiah orang

27.947.258 93.722.036 56.463.530

28.901.086 93.958.387 428.300 56.477.287

29.100.749 95.456.935 434.500 57.089.993

30.370.179 99.930.217 456.800 60.155.073

122 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja 123 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Bab 24 Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro 124 Program Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan Terpeliharannya stabilitas ekonomi makro yang dapat mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta dengan tetap menjaga stabilitas nasional

Pertumbuahan PDB pengeluaran (%) -> Konsumsi masyarakat Konsumsi Pemerintah Investasi Ekspor barang dan jasa Impor barang dan jasa Pertumbuhan PDB produksi (%) -> Pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan

%

5,0

4,0

3,2

5,0

% % % % %

4,0 14,7 13,5 26,7 2,8

6,6 10,9 16,6 17,8 2,7

9,6 2,5 9,4 8,6 3,4

3,9 9,2 8,0 8,9 3,5

Pertambangan dan penggalian Industri pengolahan Industri bukan migas Listrik, gas, dan air bersih Konstruksi

% % % % %

-45,0 6,4 7,5 5,3 7,5

3,2 4,6 5,9 6,3 7,5

1,7 4,6 5,3 5,8 8,3

2,0 4,7 5,2 10,4 8,6

2008

2009

No.


Capaian

Indikator Program

Satuan 2004

2005

2006

2007

Perdagangan, hotel, dan restoran Pengangkutan dan telekomunikasi Keuangan, real estate, dan jasa perusahaan

% % %

5,7 13,4 7,7

8,3 12,8 6,7

6,4 14,4 5,5

8,5 14,4 8,0

Jasa-jasa Jumlah pengangguran terbuka (juta orang)

% juta orang

5,4 10,25

5,2 11,90

6,2 10,93

6,6 10,01

Persentase pengangguran terbuka Jumlah penduduk miskin (juta orang) Persentase penduduk miskin Kebutuhan investasi (Rp triliun) Pemerintah (Rp triliun) (% PDB) Masyarakat (% PDB) (% PDB) Indikator sektor moneter dan jasa keuagan > laju inflasi Nilai tukar rupiah terhadap USD (akhir periode) Suku bunga kebijakan -> BI rate SBI 1 bulan SBI 3 bulan Tingkat suku bunga kredit -> Kredit investasi

% juta orang % Rp trilliun Rp trilliun % % % %

9,9 36,1 16,7 515,4 76,4 3,3 438,9 19,1 6,4

11,2 35,1 16,0 657,6 90,2 3,3 567,4 20,5 17,1

10,3 39,3 17,7 805,6 108,2 3,2 697,2 20,9 6,6

9,1 37,2 16,6 983,8 125,4 3,2 858,5 21,7 6,6

rupiah

9.290

9.830

9.020

9.419

% % % %

NA 7,43 7,29 14,05

12,75 12,75 12,83 15,56

9,75 9,75 9,50 15,10

8,00 8,00 7,83 13,01

Kredit modal kerja Kredit konsumsi Suku bunga simpanan -> Deposito 1 bulan

% % %

13,41 16,57 6,43

16,23 16,83 11,98

15,07 17,58 8,96

13,00 16,13 7,19

Deposito 3 bulan Ketahanan perbankan -> Capital adequacy ratio (CAR) bank umum Non performing loans (NPL) bank umum Intermediasi bank umum -> Loan to deposit ratio (LDR) Pertumbuhan kredit (%) -> Kredit investasi

% %

6,71 19,42

11,75 19,30

9,71 21,27

7,42 19,30

% %

4,50 49,95

7,56 59,66

6,07 61,56

4,07 66,32

%

3,46

0,07

4,45

3,20

Kredit modal kerja Kredit konsumsi Pertumbuhan kredit UMKM (%) -> Investasi

% % %

4,78 3,36 25,0

1,80 1,93 16,1

4,11 1,33 12,4

5,89 2,44 20,0

Modal kerja Konsumsi Index harga saham gabungan (IHSG) Indikator sektor keuangan negara -> Surplus/defisit APBN (%PDB) Keseimbangan primer Rasio pendapatan negara dan hibah (% PDB) Penerimaan pajak (%PDB)

% % %

22,5 40,6 1.000,3 -1,3

27,8 36,8 1.162,6 -0,5

20,0 12,8 1.805,5 -0,9

19,7 25,4 2.745,8 -1,3

% %

1,4 17,7

1,8 17,8

1,5 19,1

0,8 17,9

%

12,2

12,5

12,3

12,4

2008

2009


No.

125

126 127 128 129 130 131 Bab 25 132

Capaian

Indikator Program

Satuan 2004

2005

2006

2007

Rasio penerimaan negara bukan pajak/PNBP (%PDB) Rasio belanja negara (%PDB) Rasio belanja pemerintah pusat (%PDB) Rasio belanja ke daerah (%PDB) Surat berharga negara (SBN) netto (%PDB)

%

5,5

5,3

6,8

5,4

% % % %

19,0 13,4 5,6 0,3

18,3 13,0 5,4 0,8

20,0 13,2 6,8 1,1

19,1 12,7 6,4 1,4

Pembiayaan luar negeri (%PDB) -> Proyek

%

0,8

0,5

0,4

0,4

Program dan obligasi internasional Pembayaran cicilan pokok Stok utang pemerintah (%PDB) Harga minyak Indonesian Crude Price/ICP (USD/barrel) rata-rata 1 tahun Lifting minyak

% % % USD/barrel

0,2 -2,0 56,6 28,8

0,4 -1,3 47,2 51,8

0,4 -1,6 39,0 63,8

0,5 -1,5 33,7 69,7

million barrel crude oil per-day/MBCD juta kilo liter milliar USD

1.092,0

999,0

959,0

899,0

60,2 54,5

64,4 66,8

66,8 80,6

93,1

-39,5 1,6 1,9 4,4

-53,4 0,3 8,3 4,2

-57,7 10,8 4,9 4,2

-66,1 10,4 6,2 7,0

1,9 36,3 27,1

0,3 34,7 17,3

2,9 42,6 24,8

3,3 56,9 19,2

Konsumsi BBM Indikator neraca pembayaran -> Ekspor nonmigas Impor non migas milliar USD Surplus/defisit transaksi berjalan milliar USD Arus masuk modal asing langsung milliar USD Arus masuk modal portofolio milliar USD Program Pengembangan Kelembagaan Keuangan Surplus/defisit modal finansial milliar USD Cadangan devisa milliar USD Debt service ratio/ DSR % Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara Program Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara. Program Pemantapan Pelaksanaan Sistem Penganggaran Program Pengelolaan dan Pembiayaan Utang Pemerintah Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara Program Pengembangan dan Penyempurnaan Statistik Pembangunan Perdesaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Tercapainya lapangan kerja berkualitas di perdesaan, khususnya lapangan kerja non pertanian, yang ditandai dengan berkurangnya angka pengangguran terbuka dan setengah pengangguran Pembangunan jalan desa Pembangunan drainase Pembangunan jembatan Saluran irigasi Pemabangunan pasar Bantek Pengembangan agropolitan di 94 kabupaten

133 Program Pengembangan Ekonomi Lokal

m m unit unit unit paket

280.707 17.325 11 33 28 32 94

2008

2009


No.

Indikator Program

Capaian

Satuan 2004

134 135 136 137 138 139 140

2005

Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan Program Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi dan Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Sarana Ketenagalistrikan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro Program Khusus - Bagian 16 (Tidak tercantum dalam RPJM maupun RKP 2006 tetapi ada di APBN 2006) Bab 26 Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah 141 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Terwujudnya percepatan pembangunan di wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis, wilayah tertinggal, termasuk wilayah perbatasan dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis. Terwujudnya keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil secara hierarkis dalam suatu sistem pembangunan perkotaan nasional Terwujudnya percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menegah, terutama di luar Pulau Jawa, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai motor penggerak pembangunan di wilayah-wilayah pengaruhnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi

Terkendalinya pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan dalam suatu sistem wilayah pembangunan metropolitan yang compact, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan Terwujudnya keterkaitan kegiatan ekonomi antar wilayah perkotaan dan perdesaan dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang saling menguntungkan Terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan

2006

2007

2008

2009


No.

Indikator Program

Capaian

Satuan 2004

2005

2006

2007

97,39 84,08 53,92 110,80

99,50 91,10 61,30 114,90

Terwujudnya sistem pengelolaan tanah yang efisien, efektif, serta terlaksananya penegakan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat dengan menerapkan prinsipprinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi. 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179

Program Pengembangan Wilayah Tertinggal Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antar Kota Program Pengembangan Kota-kota Kecil dan Menengah Program Pengendalian Kota Besar dan Metropolitan Program Penataan Ruang Nasional Program Pengelolaan Pertanahan Program Pengembangan Ekonomi Lokal Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Peningkatan Kerjasama Internasional Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Program Difusi dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Program Penegakan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan NKRI Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian Program Pemantapan Politik Luar Negeri dan Optimalisasi Diplomasi Indonesia Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Program Pengembangan Bela Negara Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan jembatan Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika Program Pembangunan Transportasi Laut Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP Program Pembangunan Transportasi Udara Program Pengembangan Perumahan Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Upaya Kesehatan Masyarakat Bab 27 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Berkualitas 180 Program Pendidikan Anak Usia Dini APS penduduk 7-12 tahun % 96,77 99,12 APS penduduk 13 -15 tahun % 83,49 83,32 APS penduduk 16 -18 tahun % 53,48 56,04 APK SD/MI/sederajat % 113,91

2008

2009


No.

Indikator Program

Satuan

APK SMP/MTs/sederajat APK SMA/SMK/MA APK PT APM SD APM SD APM SD Buta aksara penduduk usia 15 tahun keatas

% % % % % % %

Meningkatnya proporsi pendidik yg memiliki kualifikasi akademik minimum Guru yg layak mengajar : SMP SM SMK SMA Meningkatkan persentase siswa yg lulus ujian akhir pd setiap jenjang pendidikan :

%

Capaian 2004

181 182 183 184 185 186 187 188 189 Bab 28 190

93,04 65,24 42,96

2005

2006

2007

82,89 54,32 15,00 93,25 65,37 43,50 8,77

88,70 56,20 16,70 93,54 66,52 43,77 8,10

92,52 60,51 17,50

30,00

32,00

34,00

7,20

% % % %

64,08 63,02 56,85 67,67

81,12 69,47 61,89 74,90

81,01 72,44 63,85 74,78

78,04 82,55 75,64 75,48

SD % SMP % SMK % SM % SMA % Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Tinggi Program Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Kedinasan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Kesehatan Yang Berkualitas Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Meningkatnya umur harapan hidup dari 66,2 tahun menjadi 70,6 tahun Menurunnya angka kematian bayi dari 35 menjadi 26 per 1.000 kelahiran hidup Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 307 menjadi 226 per 100.000 kelahiran hidup

97,41 93,32 97,31 98,13 98,05

95,05 94,24 95,77 95,36 96,98

97,40 93,79 94,78 96,66 97,82

96,81 97,56 94,81 96,26 97,15

66,2 35,0

69,0 32,0

69,4 30,8

69,8 29,4

%

82,7

73,3

80,0

%

79,0

79,0

73,0

Menurunnya prevelensi gizi kurang pada anak balita dari 25,8 persen menjadi 20,0 persen Umur harapan hidup Kematian bayi per 1000 kelahiran hidup (angka proyeksi) -> Cakupan desa universal Child immunization Cakupan kunjungan neonatus (KN2) ->

tahun orang

2008

2009


No.

Indikator Program

191 Program Lingkungan Sehat Angka kematian ibu melahirkan : Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Cakupan kunjungan antenatal (K4) -> Angka prevalensi gizi 192 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan kapsul vitamin A pada balita Cakupan kapsul vitamin A pada balita Ibu hamil yg mendapat tablet Fe 193 Program Upaya Kesehatan Perorangan 194 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 195 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 196 Program Sumber Daya Kesehatan 197 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 198 Program Pengawasan Obat dan Makanan 199 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 200 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 201 Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Bab 29 Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial 202 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Tersusunnya sistem perlindungan sosial nasional Terjaminnya bantuan sosial dan meningkatnya penanganan korban bencana alam dan sosial

203 204 205 206 207

Capaian

Satuan 2004

2005

2006

2007

71,5

70,4

72,4

71,9

% %

78,0 28,0

79,7

79,7

% % %

82,9 55,1 71,3

81,29 58,5 66,5

79 60,0 66,5

64.177,0 0,02 64.177,0 2.364.000 1,06 144.889 0,07 8.581 0,16

%

Gelandangan dalam (%) Pengemis Penyandang cacat dalam (%) Anak jalanan dalam (%) Penduduk pengidap HIV/AIDS Penduduk korban penyalahgunaan NAPZA

jiwa % jiwa jiwa % jiwa % jiwa %

87.356,0 0,03 87.356,0 1.850.000 0,85 94.674 0,05 5.965 11,32

NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Jumlah organisasi yg menangani PMKS Persentase pengungsi dan korban bencana alam dalam (%) Jumlah kerusuhan/konflik sosial per tahun

unit organisasi jiwa

75.149

NA

% jumlah desa

0,5

Jumlah korban akibat kerusuhan/konflik per tahun

jiwa

654.952

953.097 1,7 1.655

jiwa Korban luka-luka Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Program Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial Program Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial

276 2.394

16.352

2008

2009


No.

Indikator Program

Capaian

Satuan 2004

2005

2006

2007

208 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 209 Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Bab 30 Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olah Raga 210 Program Keluarga Berencana Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas. Angka kelahiran total (TFR) Persentase pasangan usia subur yg tidak terlayani program KB (unmet need) Perserta KB laki-laki Per (orang) Persentase pasangan usia subur yg menggunakan kontrasepsi jangka panjang

angka/perempuan %

2,25 8,6

2,23 9,5

2,21 8,6

2,17 8,8

% orang %

1,7 71.748 26,9

2,2 84.361 26,7

2,5 125.601 27,1

2,7 151.646 27,7

Median usia perkawinan pertama perempuan Jumlah anggota yg aktif dalam kegiatan BKB Jumlah keluarga pra-S dan KS-1 anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yg berusaha

tahun

19,7

20,0

20,2

20,4

keluarga

970.939

1.059.783

1.868.906

keluarga

1.777.423

1.291.130

1.052.734

Jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi (PPKBD, Sub PPKBD dan kelompok KB)

211 212 213 214 215 216

217 218

Jumlah kabupaten dan kota dalam pelaksanaan SIAK Kab/kota SIAK on-line Kab/kota SIAK off-line Kab/kota Angka partisipasi sekolah pemuda (APS) penduduk usia 16 - 18 tahun APS Penduduk usia 19 - 24 tahun Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas Program Keserasian Kebijakan Kependudukan Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Jumlah angkatan kerja pemuda : 15 - 24 tahun 25 -34 tahun Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Sport Development Index : Angka partisipasi olahraga

buah

1.221.771

1.199.340

1.090.978

1.179.949

provinsi

3

9

22

33

Kab/kota provinsi Kab/kota provinsi Kab/kota %

5 3 5 0 0 53,48

17 9 17 0 0 53,86

151 10 22 21 135 53,92

440 10 22 33 418 54,10

12,23

11,38

12,61

51.244.328 22.512.538 28.731.790

%

orang orang orang

48.284.000 21.236.000 27.048.000

51.045.646 22.995.364 28.050.282

50.359.139 22.280.570 28.078.569

%

0,345 0,35

0,22 0,110

0,28 0,266

2008

2009


No.

Indikator Program

Capaian

Satuan 2004

219 220 Bab 31 221 222 223 224 225 226 Bab 32 227

2005

2006

0,047 0,384 0,352

0,099 0,422 0,335

11.065 345,61 27,72 2.405 5.502 3.240,61

10.354 446,81 28,78 2.769 4.242 2.403,02

359.780.555,80 5.802.704

72.325.546,39 5.724.980

84.066.767,18 6.187.272

345.850,00

302.170,00

247.708,00

390.896,0 6.684,00

70.410,0 3.254,00 475

298.160,0 5.960,00 430

902.358 1.780.833 136.040 154.032 256.830 292.270

857.782 1.912.926 151.007 126.960 244.471 311.110

5 12 47 719 1.018.447 2.087.016 174.783 155.169 244.190 311.760

2.346.782 588.507 85.707 14.542 1.402 19.540 4.901 23 294.919

2.057.986 532.378

2.060.620 541.280

5.249 24 890.074

5.557 25 7.035.000

Angka kebugaran masyarakat % 0,54 Ketersediaan ruang terbuka % 0,38 Jumlah SDM keolahragaan % 0,12 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan, dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Program Penelitian dan Pengembangan Agama Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Jumlah tenaga pengaman hutan orang 10.828 Luas lahan yg sudah di tatabataskan kilo meter 372,82 Jumlah pengelolaan hutan produksi juta Ha 27,82 Total ekspor kayu olahan dan pulp milliar US$ 2.304 Jumlah kebakaran hutan Ha 3.344 Jumlah penerimaan Departemen Kehutanan milliar rupiah 3.394,90

Nilai devisa ekspor hasil hutan non kayu US$ Perkembangan HPHTI/PHHK Hutan Ha tanaman Rehabilitasi lahan dalam hutan Ha 228 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Rehabilitasi lahan luar hutan Ha Penanaman hutan kemasyarakatan Ha Jumlah kegiatan penelitian yg dilakukan oleh kali Departemen Kehutanan Jumlah pelabuhan samudra unit Jumlah pelabuhan nusantara unit Jumlah pelabuhan perikanan pantai unit Jumlah pangkalan pendaratan ikan unit Volume ekspor hasil perikanan ton Nilai ekspor hasil perikanan 100 US$ Volume ekspor hasil perikanan ton Nilai ekspor hasil perikanan 100 US$ Perahu tanpa motor unit Perahu / kapal unit 229 Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas Perikanan laut orang Perikanan perairan umum orang Luas terumbu karang di Indonesia km2 Luas terumbu tepi km2 Terumbu penghalang km2 Atol km2 Konsumsi total 1000 ton Konsumsi ikan (kg/kap/thn) kg/kap/tahun Produksi perikanan budidaya laut ton

2007

2008

2009

No.


Indikator Program

Capaian

Satuan

Produksi perikanan budidaya tambak ton Produksi perikanan budidaya kolam ton Produksi perikanan budidaya keramba ton 230 Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Produksi perikanan bududaya japung ton Produksi perikanan budidaya sawah ton Pembudidaya laut orang Pembudidaya tambak orang Pembudidaya kolam orang Pembudidaya keramba orang Pembudidaya japung orang 231 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Pembudidaya sawah orang budidaya keramba Ha Budidaya tambak Ha Bududaya kolam Ha Budidaya sawah Ha Budidaya laut Ha Budidaya japung Ha Potensi pemanfaatan sumber daya ikan di 103 ton/tahun perairan laut Indonesia Produksi pemanfaatan sumber daya ikan di 103 ton/tahun perairan laut Indonesia 232 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Pemanfaatan sumber daya akan perairan laut Indonesia Potensi luas sumber daya perikanan budidaya Luas pemanfaatan sumber daya perikanan budidaya Prosentase pamanfaatan sumber daya perikanan budidaya

2004

2005

2006

559.612 286.182 53.694

643.975 331.962 67.889

792.000 488.800 90.000

62.371 85.832 81.337 440.545 1.131.078 58.565 51.439

109.421 120.353 101.400 445.643 1.163.590 68.949 52.344

130.000 90.000 150.000 500.000 1.300.000 80.000 60.000

696.351 93 489.811 99.739 124.495 1.227 952 6.409

675.688 401 512.524 107.785 125.884 62.629 966

680.000 500 500.000 130.000 123.000 80.000 1.000

4.408.499 297.369

4.468.010 301.150

2007

4.069

%

63

Ha

27.669.800

Ha

911.137

%

79.518

233 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Produksi perikanan tangkap laut ton 4.320.241 Produksi perikanan tangkap perairan umum ton 330.880 Pertambangan dan Sumber Daya Mineral : Jumlah penerimaan migas Proporsi penerimaan migas thd PDB Jumlah cadangan minyak bumi Jumlah cadangan gas bumi Jumlah produksi minyak bumi Jumlah produksi gas bumi Jumlah ekspor minyak bumi Jumlah ekspor LNG Jumlah konsumsi minyak bumi dalam negeri

milliar rupiah % MMSTB TSCF barrel SCF barrel MMBTU barrel

8.400,00 186,05 400.486.234,00 3.029.904.958,00 180.234.938,00 1.227.561.300,00 375.494.636,00

Jumlah impor minyak bumi barrel 148.489.589,13 234 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

8.626,95 185,80 385.497.959,00 2.984.150.215,00 156.766.006,00 1.217.829.188,00 357.493.997,00

8.958,45 186,67 359.289.337,00 2.947.048.632,00 114.147.764,31 1.176.467.570,00 349.845.435,00

107.718,90 2,90 8.403,31 164,99 348.357.604,00 2.783.168.532,00 127.134.792,00 1.082.464.840,00 32.130.281.400,00

120.159.324,81

113.545.934,13

110.448.506,36

2008

2009

No.


Indikator Program

Capaian

Satuan 2004

2005

2006

2007

180.234.938,00 1.227.561.300,00 0

156.766.006,00 1.217.829.188,00 0 8.516,41

114.147.764,31 1.176.467.570,00 0 9.662,56

127.134.792,00 1.082.464.840,00 0 10.084,66

1.034.716,00

945,06 904.194,00

1.456,12 923.591,00

1.351,64 994.614,00

129.156.475,79 92.935,84 262.935,08 3.637.441,00 840.318,00 60.697,27 4.095.477,81

152.707.607,31 142.893,65 326.992,72 4.302.849,00 1.063.849,00 67.600,28 2.545.580,00

180.289.454,66 85.441,16 261.397,70 5.217.807,00 817.796,00 65.357,47 4.353.832,00

174.794.447,99 117.854,11 268.967,14 1.793.440,00 796.899,00 64.127,00 7.112.870,00

160,10 880

162,64 859

unit

1.507

1.522

%

1,96

2,02

1,89

1,75

juta ton

280,60

293,27

ton

21.023.903,80

26.071.421,60

Perkiraan besaran emisi hidro karbon (hc) yg berasal dari kendaraan bermotor

1.841.837,70

2.284.034,80

Perkiraan besaran nitrogen oksida (Nox) yg berasal dari kendaraan bermotor

1.021.995,30

1.267.360,80

Perkiraan besaran emisi sulfur oksida (Sox) yg berasal dari kendaraan bermotor

78.615,00

97.489,30

Jumlah ekspor minyak bumi barrel Jumlah ekspor LNG Naskah UUD pertambangan yg baru Total investasi migas juta US$ 235 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Total investasi minerbapabum juta US$ Jumlah tenaga kerja disektor pertambangan orang dan penggalian Jumlah produksi batubara ton Jumlah produksi emas kg Jumlah produksi perak kg Jumlah produksi granit ton Jumlah produksi tembaga ton Jumlah produksi logam timah ton Jumlah produksi bijih nikel wmt 236 Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika Nilai tambah sektor pertambangan milliar rupiah Jumlah industri pengolahan produk logam unit Jumlah industri pengolahan produk mineral non-logam Proporsi produksi energi air&panas bumi terhadap produksi energi total Jumlah emisi CO2 dari pemakaian energi Lingkungan Hidup : Perkiraan besaran emisi karbon monoksida (co) yg berasal dari kendaraan bermotor

Penghapusan aerosol Banyak impor komoditi yg mengandung zat perusak ozon : mercury cyanides and cyanide oxides of sodium other cyanides compounds oth disodium tetraborates vinyl chloride trichloroethylene flurinated methanal paraformaldehyde teflon for protector

matrix ton

ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton

400

0,36 4.145,44 118,14 20.091,37 40.205,74 2.210,08 902,33 4.175,26 5.121,34 301,26

28,87 1.864,52 17,17 15.794,74 43.284,60 2.146,15 3.576,10 5.418,17

3.800

2008

2009

No.


Indikator Program

Satuan

propellent powders PVC resin emulsion process in powder from

ton ton

Capaian 2004

2005

14,99 11.569,33

16,50

other polyvinyil chloride ton 14.629,64 polyvinyl chloride non plasticised in other ton 490,21 forms ozone therapy, oxygen therapy, aerosol ton 100,37 therapy, aetificial respiration Alokasi DAK Lingkungan Hidup milliar rupiah Bab 33 Percepatan Pembangunan Infrastruktur A Sub Bidang Sumber Daya Air 237 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air Lainnya Terkendalinya pemanfaatan air tanah Berkurangnya dampak bencana banjir dan kekeringan Terlindunginya daerah pantai dan abrasi air laut terutama pada pulau-pulau Pengeboran sumur air tanah (540 titik) Pembangunan jaringan irigasi air tanah (6000 Ha) Rehabilitasi JIAT (5350 Ha) Operasi dan pemeliharaan JIAT (8000 Ha) Operasi dan pemeliharaan air baku perdesaan (336 titik) Peningkatan jaringan irigasi (560000 Ha) Peningkatan rehabilitasi jaringan rawa (800000 Ha) Cetak sawah (79708 Ha) Rehabilitasi jaringan irigasi (1516748 Ha) Rehabilitasi jaringan rawa (Ha) 238 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya OP jaringan irigasi (2100000 Ha) OP jaringan rawa (1100000 Ha) Rehabilitasi prasarana air baku (241 buah) Pembangunan saluran air baku (7m3/det) OP sungai (1500 km) OP waduk (121 buah) 239 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Rehabilitasi embung/bendung (449 buah) Pembangunan waduk dan embung (11 waduk) (350 embung) 240 Program Pengendalian Banjir Dan Pengamanan Pantai Pembangunan embung/bendung (441 buah)

2006

2007

112

352

160.601,00 30,62

100,00 1.490,00

115,00 1.050,00

20.324,00 322.278,00

599,00 1.987,00

900,00 1.078,00

70,00

70,00

425.216,00 207.470,00 40,00

58.786,00 110.000,00

131.083,00 164.819,00

2,89

25.782,00

19.008,00

123,00 16

495.356,00

303.897,00

2,00

1.902.936,00

2.062.253,00

0,00

257.856,00

485.855,00

69,00

18,00

12,00

19,00

0,69

0,99

97,14 108,20

96,00 1.425,00 2.062,00 2.780,00 56,00

2008

2009

No.


Indikator Program

Capaian

Satuan 2004

(bendung) Pemasangan dan pengoperasian flood forecasting&warning system di 10 WS Pembangunan prasarana pengendali banjir 10 tahunan (10000 Ha) (1250 km) 241 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Penyedia sarana pengamanan bangunan vital di 15 lokasi waduk (15 lokasi)

lokasi

Pembangunan pengamanan pantai (250 km) Jumlah peraturan perundangan yg diterbitkan (buah)

B

2005

2006

2007

2,00

225,00 9,00

220,00 40,00

0,00

2,00

47,00

228,00

2,00

3,00

3,00

130,00

85,00

209,00

230,00

2,00 0,00

2,00 500,00

555,00 2,00 29,79

171,00 4,00 35,56

10.054 338 750.700 27.982

13.418 414 994.651 35.598

1.400

4.000 1.000

30,62

buah

Sub Bidang Transportasi 242 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rambu lalu-lintas buah RPPJ buah Marka jalan meter Pagar pengaman jalan meter 243 Program peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan Deliniator buah Paku marka buah Lampu peneranga jalan unit Bus besar dan bus sedang buah Alat penguji kendaraan bermotor paket Dibangunnya terminal paket peket Jumlah lokomotif unit Jumlah kereta listrik unit Jumlah kereta penumpang Jumlah gerbong barang unit Jumlah penumpang orang Jumlah barang juta ton 244 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Jumlah dermaga penyeberangan yg unit dibangun Jumlah dermaga danau yg dibangun unit Jumlah penumpang diangkut orang Jumlah kendaraan diangkut ribu ton 245 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Jumlah pelabuhan penyebarangan lokasi Kapal penyeberangan perintis unit Kapal cepat penumpang unit Kapal Ro-Ro unit Jumlah angkutan laut dalam negeri juta ton

3.246 30 387.716 26.721

354 305 1.212 4.369 149.999 14.454

128 68 14 161

40 85 2 2 358 310 1.171 3.516 151.489 17.328

10 148 12 1 353 322 1.226 3.498 161.291 17.483

175 32 9 333 409 1.190 3.289 168.205 16.820

47

48

60

8 26.501 25.187

11 27.829 25.422

17 29.527 25.659

144 64 14 168 114,5

150 62 10 166 135,3

165 72 11 175 148,7

2008

2009


No.

Indikator Program

Capaian

Satuan 2004

246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 C 268

dalam % Jumlah angkutan laut luar negeri juta ton dalam % Menara suar unit Rambu suar unit Dibangunnya landasan pacu m2 43.117.900 Dibangunnya terminal penumpang m2 181.100 Kargo domestik ton 24.818 Kargo internasional ton 27.268 Pembangunan fasilitas bangunan m2 1.443.100 Pembangun fasilitas keselamatan unit penerbangan Jumlah penumpang diangkut LN juta orang 11,80 Jumlah penumpang diangkut DN juta orang 23,80 Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Prasarana LLAJ Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau, dan Penyeberangan Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP Program Restrukturisasi dan Reformasi Kelembagaan ASDP Program Rehabilitasi Prasarana dan Sarana KA Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana KA Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan Perkeretaapian Program Restrukturisasi dan Reformasi Kelembagaan Perkeretaapian Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Laut Program Pembangunan Transportasi Laut Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Peraturan Transportasi Laut Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Udara Program Pembangunan Transportasi Udara Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Peraturan Transportasi Udara Program Pengembangan Transportasi Antarmoda Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan & Kepemerintahan Program Pencarian dan Penyelamatan Program Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Program Pengelolaan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pendidikan Kedinasan Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Sub Bidang Energi Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi Penganekaragaman pemanfaatan energi non-BBM (diversifikasi) melalui pembangunan fasilitas transmisi dan pipa gas Permintaan energi total diproyeksikan naik sebesar 7,1 persen pertahunnya

D

269 Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi Serta Teknologi Energi Sub Bidang Ketenagalistrikan 270 Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan Penambahan kapasitas pembangkit sekitar 12.267 MW (kumulatif 5 tahun)

2005

2006

2007

55,5 24,6 5,0 1 2 45.747.100 3.745.000 27.548 24.021 1.589.100 11.800

61,3 29,4 5,7 25 22 128.102.200 5.806.200 26.850 30.082 4.244.100 86.100

65,3 31,4 5,9 2 16 33.075.200 225.300 34.905 34.594 1.170.800 43.500

11,80 28,80

12,80 34,00

2008

2009

No.


Indikator Program

Capaian

Satuan 2004

2005

2006

2007

0,502 0,81 11,6

52,6 0,84 11,4

0,554 0,81 11,3

2.306

2.341

235

5,73

6,54

7,80

21,06

28,30

36,00

0

0

0

80 80 0

80 80 0

80 83 0

7

9

11

Terlaksananya rehabilitasi, debottlenecking dan uprating serta interkoneksi transmisi dan distribusi di Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi Berkurangnya susut jaringan terutama non teknis melalui pelaksanaan kegiatan berbasis teknologi informasi seperti enterprise resource planning/ERP dan consumer information system/CIS Terlaksananya penyempurnaan restrukturisasi ketenagalistrikan melalui pengkajian model/struktur industri kelistrikan

E

Rasio elektrifikasi (67,9 %) % Rasio elektrifikasi desa (97%) % Tingkat susut jaringan (95%) % 271 Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan Sub Bidang Pos dan Telematika 272 Program Penyelesaian Restrukturisasi Sektor Pos dan Telematika Terwujudnya penyelenggaraan pos dan telematika yang efisien, yaitu yang mampu mendorong produktivitas dan pertumbuhan Jangkauan layanan pos ke 3760 kecamatan desa 273 Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika Teledensitas layanan telekomunikasi % sambungan tetap kabel dan nirkabel (13%)

F

Teledensitas layanan telekomunikasi % sambungan bergerak (20%) Fasilitas telekomunikasi perdesaan (USO) 43 ribu desa Jangkauan penyiaran televisi (88%) % Jangkauan penyiaran radio (85%) % RUU Informasi dan transaksi elektronik paket (1paket) e-literasi dan e-government (40%) % 274 Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sub Bidang Perumahan dan Permukiman 275 Program Pengembangan Perumahan Pembangunan RSH/RS bersubsidi dan non subsidi Pembangunan rumah susun sewa Fasilitasi pembangunan rumah susun sederhana milik melalui peran serta swasta

2008

2009


No.

Indikator Program

Capaian

Satuan 2004

2005

2006

2007

Peningkatan akses kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan berbasis keswadayaan Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman Penurunan luasan kawasan kumuh Peningkatan kinerja pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) yang berwawasan lingkungan (environmental friendly) pada semua kota

276 277 278 279 280 281 282 G 283 284 285 286 287 288 289 290 Bab 34 291

Jumlah RSH/RS yg berhasil dibangun (1.350.000 unit) Jumlah rumah susun sewa yg berhasil dibangun (60.000 unit) Jumlah rumah susun sederhana milik yg dibangun oleh swasta (25.000 unit) Jumlah rumah yg berhasil dibangun dan diperbaiki (3.600.000 unit) Jumlah sarana dan prasarana dasar yg dibangun (unit) Luas kawasan kumuh (50% luas yg ada)

unit

79.900

21.557

94.163

unit

4.762

6.448

8.265

unit

0

0

9.670

unit

214.924

596.287

1.041.274

unit

42.657

64.867

93.840

1.410

4.627

3.069

Pelayanan air minum (30.000 L/detik) Jumlah tempat pengelolaan pembuangan akhir (456 kab/kota)

L/detik Kab/kota

5.369 58

6.572 71

4.656 42

41.771

5.850

10.417 722

5.010 460

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Program Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Kelembagaan Pembangunan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Persampahan dan Drainase Program Pengembangan Kelembagaan Pembangunan Persampahan dan Drainase Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase Setjen, Itjen dan Badan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaran dan Kepemerintahan Program Pendidikan Kedinasan Rehabilitasi- Rekonstruksi Aceh- Nias Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara. Jumlah perumahan yg dibangun -> unit Rekonstruksi Rehabilitasi unit Tersedianya prasarana/sarana dasar desa lingkungan (air bersih, drainase, sanitasi dll)

2008

2009

No.


Indikator Program

Capaian

Satuan 2004

Ajudikasi Akreditasi sertifikasi badan pelatihan data base Pembangunan rumah sakit Pembangunan klinik Pembangunan Lab. Kesehatan Pembangunan BPOM Tersedianya alat kedokteran, kesehatan dan KB Tersedianya ambulance Terlaksananya rehabilitasi gedung sekolah > SD SMP Pembangunan sekolah baru : -> SD SMP Pembangunan rumah guru Pembangunan asrama siswa Pembangunan Lab. Komputer, Lab. IPA Jalan nasional lintas timur Pelabuhan laut Pelabuhan penyeberangan Bandara Terminal bus Unit pengelolaan ikan/pengembangan SPI BLM industri Pulihnya kembali industri garam rakyat Pembangunan & pertokoan labui BLM melalui koperasi Terlaksananya rehab gedung bersejarah/purbakala Rehab lingkungan &fasilitas taman budaya & museum Bantuan alat-alat seni Terlaksananya rehabilitasi gedung pemerintahan : Kantor KDH/DPRD?Dinas Kantor kecamatan Kantor desa/kelurahan Pengadilan negeri Rumah dinas Jaksa Agung Persentase tersedianya revisi RTRW provinsi Tersedianya revisi RTRW Kabupaten/kota

45 Bab

291 335 Program

Rencana detail tata ruang kecamatan Sosialisasi kebijakan penataan ruang pada masyarakat 974

2005

2006

2007

kegiatan

207.225 39

13.167 5

unit unit unit unit paket

11 6 0 1 15

7 6 1 0 17

unit unit

10 361

6 204

unit unit unit

0 27 10

unit unit km unit unit unit unit paket

0 197 0 4 3 6 11 252

2 0 2 0 2 63 11,5 6 4 3 4

5.393 1 paket unit paket

10

60 4 1 60 10

paket

2

2

2008

2009

25

18

100

unit unit unit unit unit %

4 5 0 51 38 100

40 17 318

Kab/kota

14

1

Kab/kota lokasi

8 0

5 11

812

598

640 Satuan Data

787

40

No.


Indikator Program

Capaian

Satuan 2004

BATAS POJOK KIRI BAWA H

2005

2006

2007

2008

2009

Data-Data Pembangunan Sektoral

Recommend Documents