PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DIY DALAM PENYUSUNAN RAPBD 2016
Alur Utama Musrenbang Penyusunan RKPD Tahun 2016 yang telah dilalui
Tematik/ Lintas Sektor (multilateral)
Kewilayahan
Sektoral
Tematik/ Lintas sektor (multilateral)
Trilateral
Forum Gabungan
Penutupan
Pembukaan
Sektoral
Kewilayahan Sektoral
Forum 1
2 Maret 2015
3-6 Maret 2015
Forum 2
Forum 3
Forum 4
Forum 5
9-13 Maret 2015
16 Maret 2015
17-30 Maret 2015
31 Maret 2015
1 April 2015
Alur Keseluruhan Forum Penyusunan RKPD Tahun 2016 yang harus dilalui Pra Musrenbang
Forum Desk dengan SKPD 2 Maret 2015
Forum Pra Musrenbangnas
Kewilayahan
Sekt oral
Trilate ral
Forum Gabun gan
Penutupan
Pembukaan
Tematik/ Lintas Sektor (multilat eral)
Tematik/ Lintas sektor (multilat eral)
Forum Pokokpokok pikiran DPRD
1 Jan s/d 28 Feb 2015
Forum Rakorbangpus
Sekt oral
Forum Arahan Gubernur
Forum Konsultasi Publik
Pasca Musrenbang
Musrenbang
Forum Musrenbangnas
Kewilayahan
Sekt oral
Forum Desk dengan SKPD
Forum 1
Forum 2
Forum 3
Forum 4
Forum 5
Forum konsultasi dengan Kab/Kota
3-6 Maret 2015
9-13 Maret 2015
16 Maret 2015
17-30 Maret 2015
31 Maret 2015
1 April 2015 2 April s/d 15 Mei 2015
Visi, Misi, dan Tema Pembangunan 5 Tahunan VISI KDH : “Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”
Misi Pembangunan 5 (Lima) Tahun 2012-2017 : 1. Membangun peradaban yang berbasis nilainilai kemanusiaan; 2. Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif; 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik; 4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah.
2017
2015 • Mendayagunakan & menguatkan • Membangun & (SDM unggul, memantapkan kemiskinan turun, dasar (SDM pengangguran unggul, turun, ekonomi 2013 kemiskinan tumbuh & • Meletakkan turun, merata, dasar (SDM pengangguran infrastruktur unggul, turun, ekonomi mantap) kemiskinan tumbuh & turun, merata, infrastruktur infrastruktur 2014
• Mendayagunakan & 2016 mengoptimalkan (SDM unggul, • Mendayagunakan & kesehatan memantapkan pembangunan daerah terjamin, kemiskinan turun, (SDM unggul, pengangguran kesehatan terjamin, turun, investasi kemiskinan turun, tumbuh, ekonomi pengangguran turun, tumbuh & merata, ekonomi tumbuh & infrastruktur merata, infrastruktur mantap, mantap) dengan masyarakat lebih semangat nilai-nilai berbudaya & DIY dasar budaya menuju lebih karakter) cita-cita renaissance Yogyakarta
Tema dan Sasaran Pembangunan DIY (RKPD) Tahun 2016 Tema Pembangunan DIY Tahun 2016 : “Mendayagunakan & memantapkan pembangunan daerah (SDM unggul, kesehatan terjamin, kemiskinan turun, pengangguran turun, ekonomi tumbuh & merata, infrastruktur mantap) dengan semangat nilai-nilai dasar budaya menuju cita-cita renaissance Yogyakarta” No. INDIKATOR SASARAN Satuan 1 Sasaran : Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat. Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya. % 2 Sasaran : Melek huruf masyarakat meningkat Angka Melek huruf % 3 Sasaran : Aksesibilitas pendidikan meningkat Rata-rata lama sekolah. Tahun 4 Sasaran : Daya Saing Pendidikan meningkat Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya. % 5 Sasaran : Harapan hidup masyarakat meningkat Angka Harapan Hidup. Tahun 6 Sasaran : Pendapatan masyarakat meningkat Pendapatan perkapita pertahun. Juta Rupiah 7 Sasaran : Ketimpangan Antar Wilayah menurun Indeks Ketimpangan Wilayah Indeks Williamson 8 Sasaran : Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun Indeks Ketimpangan Pendapatan. Indeks Gini 9 Sasaran : Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat Jumlah wisatawan nusantara Orang Jumlah wisatawan mancanegara Orang 10 Sasaran : Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat Lama tinggal wisatawan mancanegara Hari Lama tinggal wisatawan nusantara Hari 11 Sasaran : Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Nilai (Kementerian PAN) 12 Sasaran : Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat Opini pemeriksaan BPK. Opini Pemeriksaan BPK 13 Sasaran : Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Load factor angkutan perkotaan meningkat. % 14 Sasaran : Kualitas lingkungan hidup meningkat Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan. % 15 Sasaran : Pemanfaatan Ruang terkendali Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat. %
2013
2014 30
2015 40
2016
67,275
68,583
2017 70,00
91,99
92,60
93,85
94,65
95,00
9,60
10,00
10,80
11,60
12,00
-
5,00
10,00
20,00
40,00
73,37
73,67
73,81
73,96
74,18
7,00
7,40
7,80
8,20
8,50
0,2980
0,2950
0,4465
0,4455
0,4445
0,298
0,295
0,2898
0,2888
0,2878
2.113.314 212.518
2.237.500 225.100
2,15 2,00
3.581.860 261.053
2,25 2,15
4.071.753 272.053
2,35 2,30
4.561.646 272.162
2,45 2,45
2,69 2,60
B
B
A
A
A
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
34,57
36,57
38,57
40,57
42,57
3,14
6,29
9,43
12,58
15,72
50,00
60,00
64,25
64,50
64,75
Sinergitas 9 Agenda Pembangunan Nasional dengan Sasaran Pembangunan DIY Pendekatan Prioritas 1 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Sosial dan Budaya Indonesia. 2 Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia Kesehatan
No
Nawa Cita
3 Melakukan revolusi karakter bangsa.
Pendidikan
4 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Pertumbuhan Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit Ekonomi. bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 5 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik.
No
Sasaran DIY
1 Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat. 2 Harapan hidup masyarakat meningkat. 3 4 5 6
Melek huruf masyarakat meningkat. Aksesibilitas pendidikan meningkat. Daya Saing Pendidikan meningkat. Pendapatan masyarakat meningkat.
7 Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat. 8 Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat. 6 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- Pembangunan 9 Ketimpangan Antar Wilayah menurun. daerah dan desa desa dalam kerangka negara kesatuan. wilayah dan 10 Layanan publik meningkat, terutama pada penataan peningkatan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan. Infrastruktur. 11 Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun. Lingkungan Hidup 12 Kualitas lingkungan hidup meningkat. dan Pemanfaatan 13 Pemanfaatan Ruang terkendali. Ruang. 7 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa Kinerja aparatur dan 14 Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. Birokrasi. 8 Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. 9 Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
15 Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.
Sinergitas Sasaran Pembangunan Nasional dengan Sasaran Pembangunan DIY Sasaran Pembangunan Nasional 1. Sasaran pembangunan dimensi pemerataan 2. Sasaran pembangunan kewilayahan dan antar wilayah 3. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat
4. Sasaran pembangunan hukum, pertahanan, keamanan 5. Sasaran Pembangunan Unggulan
a. b. a. b. a.
b. c. d. e. politik, a. dan b.
Sasaran Pembangunan DIY Pendapatan masyarakat meningkat. Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun. Ketimpangan Antar Wilayah menurun. Pemanfaatan Ruang terkendali. Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat. Harapan hidup masyarakat meningkat. Melek huruf masyarakat meningkat. Aksesibilitas pendidikan meningkat. Daya Saing Pendidikan meningkat. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.
Sektor a. Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat. b. Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat. c. Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan. d. Kualitas lingkungan hidup meningkat.
Pergeseran Paradigma Pembangunan DIY “Among Tani Dagang Layar” • Posisi DIY strategis DIY pasca ditetapkannya UU No. 13 Tahun 2012; • Status keistimewaan DIY mempunyai posisi tawar yang tinggi, baik sebagai daerah pengembangan budaya , maupun untuk pengembangan pariwisata dan pendidikan
Pergeseran paradigma pembangunan “Dari Among Tani Menuju Dagang Layar” ditempuh melalui strategi akselerasi pengembangan wilayah Pantai Selatan (Pansela).
Strategi Akslerasi Pengembangan Pansela DIY 1. Mengembangkan potensi DIY sebagai pusat pelayanan jasa bagi kawasan Jawa bagian selatan dan sebagai hub bagi daerah sekitarnya dalam mengakses pasar internasional; 2. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah melalui pengembangan klaster-klaster industri kecil dan agribisnis di pedesaan; 3. Pengembangan industri kelautan dan perikanan serta pariwisata maritim di wilayah pesisir; 4. Dukungan pembangunan infrastruktur terutama di wilayah bagian selatan untuk meningkatkan kesiapan DIY dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, melalui : • Pembangunan jalur jalan lintas selatan; • Pembangunan pelabuhan Tanjung Adikarto; • Pembangunan bandara baru.
Skema Arah Pembangunan Kewilayahan DIY
Prioritas Penanganan Kemiskinan Di DIY Pada Tahun 2016 • •
Prioritas penanganan kemiskinan Tahun 2016 di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pada 15 Kecamatan Miskin Ada 3 Kabupaten yang menjadi prioritas, meliputi Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulonprogo
1. Kokap 2. Sentolo
1. Dlingo 2. Imogiri 3. Jetis
1. Semin 2. Gendangsari 3. Sapto Sari 4. Ponjong 5. Playen 6. Karangmojo 7. Ngawen 8. Nglipar 9. Wonosari 10.Pathuk
Prioritas Pembangunan Di DIY Pada Tahun 2016
Sasaran Pembangunan Di DIY Pada Tahun 2016
Indikator Sasaran Di DIY Pada Tahun 2016
Four Track Strategy Di DIY Pada Tahun 2016
Pro Job | Pro Perluasan Kesempatan Kerja
5% 5%
Pro Poor | Pro Penanggulangan Kemiskinan
29%
Pro Growth | Pro Pertumbuhan Ekonomi Pro Environment 30% Reformasi Birokrasi Culture
2% 12%
Layanan Masyarakat 17%
Rencana Pendapatan DIY Pada Tahun 2016 URAIAN Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pendapatan Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya JUMLAH PENDAPATAN
2015 3.424.276.009.601,00 1.453.213.230.863,00 1.296.531.743.697,00 40.376.417.845,00 55.978.161.721,00
2016 2.929.458.163.142,00 1.537.315.218.224,00 1.361.291.031.497,00 36.998.728.297,00 57.398.373.585,00
SELISIH (494.817.846.459) 84.101.987.361 64.759.287.800 (3.377.689.548) 1.420.211.864
% (14,45) 5,79 4,99 (8,37) 2,54
60.326.907.600,00
81.627.084.845,00
21.300.177.245
35,31
1.046.869.045.263,00 87.240.283.263,00
1.017.518.746.763,00 96.974.024.763,00
(29.350.298.500) 9.733.741.500
(2,80) 11,16
920.544.722.000,00 39.084.040.000,00 924.193.733.475,00
920.544.722.000,00 374.624.198.155,00
(39.084.040.000) (549.569.535.320)
(100,00) (59,46)
9.015.333.475,00 -
9.895.798.155,00 -
880.464.680 -
9,77
915.178.400.000,00
364.728.400.000,00
(550.450.000.000)
(60,15)
-
-
-
3.424.276.009.601,00
2.929.458.163.142,00
(494.817.846.459)
(14,45)
Rencana Belanja DIY Pada Tahun 2016 URAIAN
2015
2016
SELISIH
%
Belanja
3.696.264.876.876,12
3.217.999.461.593,70
(478.265.415.282,42)
(12,94)
Belanja Tidak Langsung
1.796.753.921.956,90
1.207.207.620.773,70
(589.546.301.183,20)
(32,81)
526.621.883.306,00
607.522.427.288,00
80.900.543.982,00
15,36
Belanja Bunga
-
-
-
Belanja Subsidi
-
-
-
579.125.390.975,00
20.750.200.000,00
(558.375.190.975,00)
(96,42)
9.134.490.000,00
1.200.000.000,00
(7.934.490.000,00)
(86,86)
Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes
511.457.704.735,90
550.234.993.485,70
38.777.288.749,80
7,58
Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes
147.414.452.940,00
15.000.000.000,00
(132.414.452.940,00)
(89,82)
23.000.000.000,00
12.500.000.000,00
(10.500.000.000,00)
(45,65)
1.899.510.954.919,22
2.010.791.840.820,00
111.280.885.900,78
5,86
137.325.260.158,00
142.699.044.423,00
5.373.784.265,00
3,91
1.063.344.945.512,00
851.315.698.350,00
(212.029.247.162,00)
(19,94)
698.840.749.249,22
448.884.912.297,00
(249.955.836.952,22)
(35,77)
-
567.892.185.750,00
567.892.185.750,00
3.696.264.876.876,12
3.217.999.461.593,70
(478.265.415.282,42)
Belanja Pegawai
Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial
Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja Bantuan Kegiatan Kelembagaan JUMLAH BELANJA
(12,94)
Rencana Pembiayaan DIY Pada Tahun 2016 URAIAN Pembiayaan
2015
Penerimaan Pembiayaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir Penerimaan Dari Biaya Penyusutan Kendaraan JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang
Pemberian Pinjaman Daerah Penyelesaian Kegiatan DPA-L Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu Yang Belum Terselesaikan JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)
2016
271.988.867.275,12 281.988.867.275,12 281.988.867.275,12
SELISIH
288.541.298.451,70 421.541.298.451,70 421.541.298.451,70
%
16.552.431.176,58 139.552.431.176,58 139.552.431.176,58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,09 49,49 49,49
281.988.867.275,12
421.541.298.451,70
139.552.431.176,58
49,49
10.000.000.000,00 10.000.000.000,00
133.000.000.000,00 133.000.000.000,00
123.000.000.000,00 123.000.000.000,00
1.230,00
10.000.000.000,00 271.988.867.275,12 -
133.000.000.000,00 288.541.298.451,70 -
1.230,00
123.000.000.000,00 16.552.431.176,58 -
1.230,00 6,09
Dana Ear Mark (Dana yang diarahkan oleh Pemerintah) Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Bagi hasil Pajak Rokok Dana Bagi hasil Cukai Tembakau Dana BOS Dana WISMP Dana Insentif Daerah Dana Keistimewaan
