PERANAN PKB/PLKB dalam menggerakkan
PROGRAM KB DI ERA OTONOMI Oleh : Ir. Sudarmi PKB Kec. Sentolo, Kab Kulon Progo, Prov. DIY
PROGRAM KB MASA LALU • Dimulai dari PKBI sejak tahun 1957 yang dikelola secara sembunyi-sembunyi • Pemerintah melarang penyebarluasan program KB, karena ‘banyak anak merupakan kekuatan bangsa’ • Tahun 1960 Indonesia mengalami krisis ekonomi, politik dan terjadi baby boom
PROGRAM KB ORDE BARU • 29 Juni 1970 tonggak sejarah gerakan KB
di Indonesia • Keppres No. 8/70 slogan ‘Dua anak cukup’ demi membangun kesejahteraan anak bangsa. • Konsep NKKBS tertanam di masyarakat, th 2001 TFR 2,58 (rata-rata keluarga memiliki 2 – 3 anak)
Lanjutan …….. KB berhasil karena adanya : • persamaan persepsi dari pucuk pimpinan (Presiden) sampai jurkam tingkat RT (Sub PPKBD). • Program KB dikoordinasi secara nasional/vertikal. • Didukung oleh pejabat eksekutif maupun legislatif dari pusat sampai daerah • Sarana dan prasarana memadai • SDM pengelola yang profesional (PKB/PLKB)
DASAR HUKUM KEBERADAAN PKB/PLKB • Keppres No. 87/99 Rumpun Jabfung PNS • Keppres No. 4/01 Tunjangan Jabfung PKB • SE Mendagri No. 476/04 ttg Jabfung PKB • Keputusan Menpan No. Kep/120/M.PAN/9/04 Ttg Jabatan Fungsional PKB dan Angka Kreditnya Penyuluhan dan Pelayanan
PROGRAM KB DI ERA OTONOMI • SE Menpan No. 398/M.PAN/II/03 ditujukan
•
kepada Gubernur, Bupati/Walikota : - Menyiapkan kelembagaan yang sesuai agar program KB tetap dilaksanakan secara berkesinambungan - Memanfaatkan seoptimal mungkin eksistensi pegawai BKKBN. UU No. 12/2004 : Pemda diberi kewenangan lebih besar di berbagai bidang termasuk di bidang kependudukan
Akibatnya : • Kelembagaan yang beraneka ragam • Instansi KB digabung dengan yang lain • Ada daerah yang meniadakan
kelembagaan KB • Menyulitkan koordinasi antara pusat dan daerah – Program KB gaungnya nyaris tak terdengar
PP No.38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara: Pemerintah, Pemerinah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang antara
Menetapkan Urusan Pemerintahan Bidang KB dan KS sebagai salah satu URUSAN WAJIB. lain
PP No.41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang antara lain mengamanatkan Perumpunan Kelembagaan ”Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana”
Pidato Presiden RI
Pada Harganas ke XIV tanggal 29 Juni 2007 di Ambon Maluku
….. Ingat, Program KB bukan hanya, sekali lagi, bukan hanya
program pengendalian pertumbuhan semata, tetapi juga program pengaturan kelahiran dan pengasuhan anak secara sehat dan manusiawi. Kita harus menurunkan jumlah kematian ibu ketika melahirkan dan jumlah kematian anak ketika dilahirkan atau pada usia balita. Ini adalah…………..
“…MARI KITA REVITALISASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA, MARI KITA HIDUPKAN KEMBALI PROGRAM KELUARGA BERENCANA MULAI SEKARANG DAN KE DEPAN.”
”Saya instruksikan kepada seluruh jajaran pemerintahan untuk menyukseskan Revitalisasi Program Keluarga Berencana. Kepada para Gubernur, Bupati, Walikota dan semua pemimpin pemerintahan agar tampil di depan untuk menyukseskan program ini”.
IPeKB INDONESIA
Dibentuk : 18 Pebruari 2008 • Latar belakang : Perubahan kebijakan dari •
sentralistik menjadi desentralistik Tujuan : - Menjaga kesinambungan program - Mempertahankan eksistensi keberadaan PKB - Memperkuat kedudukan peran dan fungsi PKB
TANTANGAN PKB/PLKB : • PUS baru potensial • Proporsi penduduk remaja meningkat • Masih tingginya un met need • PUS muda enggan menggunakan MKE • Masih rendahnya tingkat kemandirian
UPAYA : • Meningkatkan penyuluhan dan pelayanan
KB • Pendekatan kepada pembuat kebijakan di Desa • Pendekatan tokoh formal dan informal • Pendekatan kepada keluarga sasaran (face to face)
KESIMPULAN : • Peran PLKB/PKB di Era Otonomi sama
seperti saat sentralisasi/vertikal • Dukungan/komitmen Pemerintah daerah dalam mendukung program KB sangat menentukan keberhasilan program KB (kelembagaan, pendanaan,sarana dan prasarana)
Ir. Sudarmi PKB Kec. Sentolo, Kab. Kulon progo
