Saatnya Perempuan Menggerakkan Pembangunan

Bupati Bantul Launching Hasil Program PLPBK

17

Edisi 04/Tahun XIV/April 2016

Peran Aktif Masyarakat Sukseskan Sanimas IDB Kabupaten Bangka

19

Jabatan Fungsional, Beban atau Anugerah?

26

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

Saatnya Perempuan Menggerakkan Pembangunan LENSA CK • Cipta Karya Maksimalkan Peran Randal Capai 100-0-100 • Kementerian PUPR Semarakkan ICCEFE 2016

daftar isi

Edisi 044Tahun XIV4April 2016

Berita Utama Perempuan 4 Saatnya Menggerakan Pembangunan

liputan khusus Karya Serahkan 9 Cipta 100 Personil Satgas Tanggap Darurat ke Denlatpaspampres

Karya Tuntaskan 11 Cipta Kumuh dengan Program KOTAKU

5

Karya Targetkan 13 Cipta Tuntaskan Kumuh 2.162 Ha 2016

15

info baru Karya Percepat 15 Cipta Penyusunan Perda Bangunan Gedung

Karya Provinsi Kalimantan 16 Cipta Selatan Pasang Pipa Transmisi Banjarbakula

Bupati Bantul Launching Hasil 17 Program PLPBK PUPR Ajak Seluruh 18 Menteri Karyawannya Kerja Cepat dan

11 20

Tepat

Aktif Masyarakat Sukseskan 19 Peran Sanimas IDB Kabupaten Bangka Surabaya Hadiri 20 Walikota Rapat Tim Pelaksana Nasional Penyelenggaraan PrepCom 3

22

Beri Dukungan 21 Pamsimas Capaian Air Minum dan Sanitasi 27.000 Desa

inovasi Analisis Mengenai 22 Peran Dampak Lingkungan (AMDAL)

dalam Pembangunan Infrastruktur

Fungsional, 26 Jabatan Beban Atau Anugerah?

Sebaiknya ANDA TAHU Infrastruktur Pekerjaan 30 Gender Umum dan Perumahan Rakyat

2

26

editorial Pelindung Pelindung Budi Yuwono P Andreas Suhono Penanggung Jawab Penanggung Jawab Antonius Budiono Rina Agustin Indriani Dewan Redaksi Susmono, Danny Sutjiono, Dewan Redaksi M. Sjukrul Amin, Amwazi Dwityo A. Soeranto, AdjarIdrus, Prajudi, Rina Farida, Guratno Hartono, Tamin MZ. Amin, Dodi Krispatmadi, Mochammad Natsir Nugroho Tri Utomo Pemimpin Redaksi Pemimpin Redaksi Ilham Muhargiady Dian Irawati, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah Penyunting Redaksi T.M. Hasan, Bukhori Ardhani P, Indah Raftiarty ER, Astaf Aji Pranaya Bagian Produksi Bagian Produksi Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Ari Iswanti, Bramanti Nawang Sari, Diana Kusumastuti, Bernardi Rizqiah Darmawiasih, BukhoriHeryawan, M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, Fajar Santoso, Ilham Muhargiady, Bagian Administrasi & Distribusi Sri Murni Edi K, Desrah, Fajar Drestha Birawa, Harniati Ulfah Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bhima Dhananjaya, Djati Waluyo Widodo, Kontributor Indah Raftiarty, Danang Pidekso Sri Murni Edi K, Sudarwanto, Taufan Madiasworo, Edward Abdurrahman, Tanozisochi Lase, Bagian Administrasi & Distribusi Diana Kusumastuti, Dian Irawati, Luargo, JoniPasaribu, Santoso,Didiet Nurfathiah Marsaulina A. Akhdiat, Nieke Nindyaputri, Prasetyo, M. Sundoro, Kontributor Oloan Sandhi Eko Bramono, DwityoMS, A. Soeranto, Hadi Sucahyono, Ade Syaiful Rachman, Kusumawardhani, Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, Indah Widyahapsari, Bhima Dhananjaya, Adjar Prajudi, Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, Meinar RG. EkoManurung Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Respati, Joerni Makmoerniati, Syamsul Hadi, Alamat Redaksi Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin, Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Telp/Fax. 021-72796578 Rudi A. Arifin, Endang Setyaningrum, Alex A. Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono, Hilwan, Kun Hidayat S, Oloan M. Simatupang, website Deddy Sumantri, Halasan Sitompul, http://ciptakarya.pu.go.id Sitti Bellafolijani, M. Aulawi Dzin Nun, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Agus Achyar, twitter Ratria Anggraini, Dian Suci Hastuti, @ditjenck Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri, Budi Prastowo, Aswin G. Sukahar, Wahyu K. Susanto, instagram Putri Intan Suri, @ditjenck Siti Aliyah Junaedi Alamat Redaksi facebook Jl. PatimuraDitjen Cipta Karya Baru 12110 No. 20, Kebayoran Telp/Fax. 021-72796578 Email youtube [email protected] Ditjen Cipta Karya

Pengintegrasian Gender Dalam Pembangunan Infrastruktur Salah satu pilar utama penyokong pertumbuhan ekonomi adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai. Dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur secara fisik tentunya SDM menjadi kunci utama kesuksesan, dalam hal ini terkait dengan gender. Gender memiliki variabel kompleks yang merupakan bagian dari aspek sosial, budaya, ekonomi dan politik, yang terbagi menjadi dua sudut pandang yang jelas, yaitu laki-laki dan perempuan. Dalam perkembangannya, terdapat empat aspek yang melingkupi gender, pertama, akses yang berkaitan dengan peluang dan kesempatan untuk dapat terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Kedua, partisipasi berhubungan dengan bagaimana kualitas dan kuantitas keterlibatan personal dalam pembangunan infrastruktur. Ketiga, kontrol yang merupakan posisi penting dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan. Dan terakhir, aspek manfaat yang terkait dengan seberapa besar manfaat yang diperoleh personal melalui keterlibatannya sebagai pelaku pembangunan infrastruktur. Dari keempat aspek tersebut, maka dibutuhkan strategi dalam menjalankan pembangunan infrastruktur, yaitu Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG adalah upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, melalui kebijakan, program dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di bidang pembangunan. Implementasi PUG ini dapat dilihat pada tahap perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG). Melalui PPRG ini, maka dapat diidentifikasi kegiatan mana saja yang termasuk rentan akan kesenjangan gender, antara lain kegiatan penyusunan NSPK, pembinaan SDM, dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahap pelaksanaan, PUG terlihat dari kegiatan pembangunan infrastruktur yang umumnya mempunyai kaitan erat dengan kegiatan yang telah diidentifikasi di tahap sebelumnya, antara lain program-program seperti PNPM, NUSSP, PISEW, Pamsimas, PPIP, Sanimas, serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Penyelenggaraan infrastruktur yang responsif gender ke depannya akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan implementasinya sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu diperlukan peningkatan pemahaman dan pelatihan tentang pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang responsif gender. Penelaahan terhadap NSPK dan kebijakan bidang infrastruktur yang dinilai mempunyai kesenjangan gender perlu ditelaah dan dirumuskan kembali agar tercapai pembangunan yang setara gender. (Teks : Redaksi)

e-mail [email protected] Cover : Taman Bugar Merjosari Kota Malang, Jawa Timur

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id


3

berita utama

Saatnya Perempuan Menggerakan Pembangunan Gender adalah perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status antara laki-laki dan perempuan (termasuk Lansia, Anak-anak, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Rentan) yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang luas.

J

adi, gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan waktu/zaman. Gender bukanlah pemberdayaan perempuan, bukan emansipasi wanita, dan juga gender tidak hanya bicara tentang perempuan. Namun kata gender lebih pada kesetaraan dan keadilan. Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesem patan serta haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi serta menikmati pembangunan, sedangkan keadilan gender adalah proses dan perlakuan bagi laki-laki dan perempuan ditandai dengan tidak adanya pembakuan peran, beban ganda, sub ordinasi, marginalisasi terhadap salah satu. Oleh karena itu, akses, kesempatan, partisipasi, kontrol dan manfaat atas pembangunan ini terpenuhi, maka kesetaraan dan keadilan gender telah tercapai. Dengan perkembangan zaman pengarustamaan gender mu lai mendapat perhatian, misalnya saja pengarustamaan gender dalam bidang pembangunan. Pengarusutamaan gender dalam bidang pembangunan merupakan suatu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Bermula dari keprihatinan dunia internasional dan nasio nal terhadap terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan dalam penyediaan infrastruktur yang dapat dimanfaatkan oleh se

4

berita utama

mua kelompok baik laki-laki, perempuan, anak anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan. Beberapa lokasi di Indonesia mengacu kepada instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Pemerintahan non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi, Tinggi Negara, Panglima TNI , Kepala POLRI, Jaksa Agung, Gubernur, Bupati dan Walikota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pe laksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing masing. Kementerian PUPR yang berwenang dalam penyelenggaraan infrastruktur bidang PUPR telah melaksanakan tugas dan fungsi pengaturan, pembinaan dan pelaksanaannya melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan dengan mengintegrasikan ke dalam aspek yang respon terhadap kebutuhan semua kelompok tersebut. Berdasarkan dengan tugas dan fungsinya, pengarustamaan gender dalam lingkup PUPR berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang ada. Infrastruktur yang di bangun harus menganut prinsip Infrastructure for All, yaitu Infrastruktur yang Universal Utilization yaitu dapat dimanfaatkan oleh perempuan, laki-laki dan kelompok berkebutuhan khusus lainnya (lansia, difable, anak-anak) sesuai dengan kebutuhan. Infrastruktur juga harus Safety, Security, Convinience yaitu memberikan keamanan, keselamatan dan kenyamanan pengguna (misalnya:

penerangan jalan, bebas banjir, desain bangunan yang aman, desain trotoar yang bebas halangan), Gender Equity for Basic Needs yaitu memberikan kesetaraan aksesbilitas terhadap layanan dasar laki-laki dan perempuan, lansia, difable, anak-anak, safety, security, health (human needs), serta Environmental Friendly yaitu dilengkapi dengan fasilitas infrastruktur yang ramah lingkungan sesuai dengan kebutuhan perempuan, laki-laki dan kelompok berkebutuhan khusus lainnya. Pengarusutamaan gender infrastruktur merupakan selu ruh kebijakan /program/kegiatan bidang infrastruktur PUPR yang mem perhatikan perbedaan kebutuhan, hambatan/kesulit an, aspirasi kelompok laki-laki dan perempuan dan lapisan di da lamnya. Dimana Pengarusutamaan gender infrastruktur ini ber tujuan untuk memastikan penyelenggaraan infrastruktur Peker jaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memperhatikan kebutuhan masyarakat dengan kebutuhan khu sus (laki-laki, perempuan,anak-anak, lansia, disabel, rentan lainnya) secara se tara dan adil, dan memastikan seluruh jajaran Kementerian PUPR memahami konsep, prinsip dan pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang PUPR. Kendala pun tidak luput mewarnai penyusunan perencanaan dan pelaksnaan serta monitoring dan evaluasinya terutama muncul pada saat koordinasi, integrasi dan sikronisasi program kegiatan antar sektor. Sebagai contoh, trotoar yang telah dibangun rapi dan mengakomodasi kebutuhan pengguna kursi roda dan penyandang tuna netra tiba-tiba dibongkar hanya untuk pekerjaan pemasangan perbaikan penggantian kabel atau saluran drainase


5

berita utama Seputar masalah gender di Direktorat Cipta Karya, antara lain menangani masih pasifnya partisipasi perempuan dalam proses pem bangunan melalui serangkaian pelaksanaan musyawarah dalam perencanaan, pelaksanaan pemeliharaan, pemantauan, pembentukan lembaga masyarakat, pemberiaan modal bergulir untuk kegiatan pembangunan program PNPM Mandiri/P2KP, PPIP, PISEW, Pamsimas dan Sanimas. Selain itu, masih terbatasnya sarana prasarana Ruang Terbuka Hijau (RTH) bagi kebutuhan kelompok tertentu seperti toilet, parkir, jalur jalan, taman bermain, ramp, terbatasnya ruang publik, terbatasnya sarana dan prasarana pada bangunan gedung bagi kebutuhan lansia (ukuran anak tangga dan ram), disabilitas (jalur

dan lainnya. Tetapi tidak dikembalikan dengan rapi seperti semula. Akibatnya permukaan trotoar tidak rata dan berlobang hal ini dapat membahayakan bagi pengguna kursi roda dan peyandang tuna netra. Salah satu kebijakannya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 03/PRT/M/2014 tentang pedoman perencanaan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan. Yang mengamanatkan bahwa prinsip perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki secara umum berfungsi untuk memfasilitasi pergerakan pejalan kaki dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah, lancar, aman, nyaman dan mandiri termasuk bagi pejalan kaki dengan keterbatasan fisik. Di Indonesia pada tahun 2010, jumlah penyandang disa bilitas mencapai 5% dari seluruh penduduk dan sebanyak 30% dari mereka adalah penyandang disabilitas penglihatan, 26% merupakan penyandang disabilitas fisik, 22% merupakan penyandang disabilitas pendengaran dan 22% lainnya menderita disabilitas mental dan kronis (sumber: Pusat Data dan Informasi, Kementerian Sosial, sebagaimana terdapat pada tulisan Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia oleh International Labour Organization/ILO). Prioritas Pengarusutamaan Gender yang sesuai dengan Sasaran Pokok RPJMN 2015-2019 bidang permukiman yang men dukung Gerakan 100-0-100 yaitu 100% akses aman air minum, bebas kumuh dan 100% akses sanitasi yang layak pada akhir tahun 2019. Serta pelaksanaan bangunan gedung dan lingkungan yang responsif gender.

6

pemandu, jalur pedestrian akses ke bangunan gedung, lift, toilet), anak-anak (ruang asi, TPA), masih kurangnya akses masyarakat terhadap pelayanan sarana air minum dan sanitasi dalam pena nganan air limbah, terbatasnya akses air bersih dan sanitasi (MCK/ saluran pembuangan) di desa nelayan, konstruksi Jembatan penyeberangan yang tidak aman. Kriteria infrastruktur yang responsif gender adalah infrastruktur yang mudah diakses semua orang (user-friendly), memperhatikan keamanan, kenyamanan, memenuhi kebutuhan penggunanya, dan ramah lingkungan. Contohnya setiap orang laki-laki atau perempuan, tua atau muda, kelompok berkebutuhan khusus me miliki kebutuhan yang berbeda-beda. Bisa jadi sebuah tangga terlihat biasa dan baik ternyata menyulitkan orang tua karena tidak disediakan bordes untuk istirahat. Contoh lain, trotoar yang tertata rapi, namun menyulitkan penyandang tunanetra karena tidak dilengkapi penuntun atau jalur tuna netra sehingga dengan melihat kondisi tersebut pembangunan infrastruktur harus dapat diakses oleh semua orang. Sampai saat ini yang baru teridentifikasi ada sembilan kegiatan responsif gender Cipta Karya. Antara lain Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, Neighborhood Upgrading and Shelter Project 2 (NUSP 2), Pengem bangan infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), Rural Infrastructure Support (RIS) to PNPM, Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas),

berita utama

Prioritas Pengarusutamaan Gender yang sesuai dengan Sasaran Pokok RPJMN 2015-2019 bidang permukiman yang mendukung Gerakan 100-0100 yaitu 100% akses aman air minum, bebas kumuh dan 100% akses sanitasi yang layak pada akhir tahun 2019.

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), dan Studi Evaluasi Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat bidang Cipta Karya. Sebagai contoh, warga terutama perempuan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih dan air minum sebelum ada nya Pamsimas yang mengakibatkan waktu terbuang, kurang produktif, biaya tinggi. Namun sesudah ada Pamsimas, mereka dapat memperoleh manfaat kemudahan akses air tersebut dan dapat mengefektifkan waktu, dana terutama perempuan dapat mengefektifkan waktu dan biaya serta produktifitas dapat meningkat. Selain itu, Pamsimas juga mensosialisasikan cara men cuci tangan dengan air bersih pada anak-anak sekolah sehingga anak-anak terjaga kesehatannya. Sanimas, dengan dibangunnya Mandi Cuci Kakus (MCK) yang terpisah untuk anak laki-laki dan perempuan di sekolah/perguruan

tinggi akan meningkatkan rasa aman dan nyaman serta semangat belajar bagi murid sekolah/mahasiswa. Pada PNPM Mandiri Perkotaan (Kelurahan Meunasah Baro, Kota Aceh Besar) sudah terdapat jalan aman dan nyaman untuk ibu hamil dan lansia, akesibel ke layanan kesehatan, pasar, membuka informasi.

PLPBK dan P2KKP, akses yang nyaman bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, disabel, kelompok rentan serta pagar yang aman bagi anak-anak dan disabilitas, dibuatnya lampu penerangan jalan untuk keamanan anak-anak dan perempuan. Ruang publik yang dibutuhkan pada permukiman padat kumuh, kadang terhambat dengan penyediaan lahan, yang bukan milik Pemerintah Daerah. Ruang Publik Terpadu bertujuan untuk memberikan ruang untuk interaksi sosial bagi masyarakat, menyampaikan aspirasi, berekspresi, sebagai tempat kegiatan seluruh kelompok masya rakat (kesehatan, pendidikan, seni, budaya), menghindari konflik sosial. Ditjen Cipta Karya juga telah membuat fasilitas Ruang Publik untuk berbagai kegiatan sosial, anak-anak, ibu-ibu, lansia, fasilitas taman di Surabaya untuk disabilitas, parkir, toilet, ramp pada akses masuk, dan guiding block, memberikan fasilitas bangunan gedung, akses untuk kaum tuna netra dan disabilitas serta ruang laktasi. Tidak ketinggalan tempat penitipan anak yang dilengkapi dengan mainan anak, tempat tidur anak, ruang bermain, dan toilet anak. Sekretaris Ditjen Cipta Karya Rina Agustin menjelaskan bahwa pembangunan kota yang responsif gender merupakan upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, po tensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. Tidak hanya itu, tapi juga memperhatikan kesetaraan bagi lanjut usia, masyarakat berkebutuhan khusus (disabilitas) dan anak-anak. Proses pembangunannya juga melibatkan banyak


7

berita utama

kaum perempuan yang berasal dari warga setempat. Kaum perempuan dilibatkan dalam pekerjaan, seperti kebersihan, logis tik, perencanaan untuk kebutuhan infrastruktur kaum perempuan dan anak-anak, hingga yang bersifat administratif. Hal tersebut menjadi bagian dari pemberdayaan perempuan, sehingga dapat memiliki penghasilan tambahan untuk membantu kebutuhan ekonomi rumah tangga. Menurut Rina, kaum perempuan sudah seharusnya dapat menjadi motor penggerak pembangunan kota. Hal ini didasarkan pada peran perempuan yang lebih sentral dalam kehidupan rumah tangga, selain menjadi guru yang sejak dini menanamkan pendidikan kepada anak-anak. Kaum perempuan juga menjadi panutan bagi generasi yang akan datang tentang perlakuan terhadap lingkungan. Selain itu, kaum perempuan dapat berperan sebagai agen perubahan dan memberi pengaruh besar terhadap kualitas lingkungan hidup, atau dengan kata lain, kaum perempuan dapat menjadi inisiator ide kebijakan dalam pembangunan bidang Cipta Karya, seperti sanitasi. Perempuan juga dapat menjadi penggerak munculnya aksi kepedulian dalam pembangunan. Dalam berbagai program pembangunan infrastruktur permukiman yang dilakukan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, kaum perempuan telah banyak

8

dilibatkan, baik dalam hal pembangunan secara fisik maupun nonfisik. Kaum perempuan dilibatkan dalam program sosialisasi dan pembangunan secara fisik Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dan pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah, mulai sosialisasi, pengerjaan konstruksi, hingga perawatan TPS. Pemerintah Pusat dan daerah memiliki tanggung jawab un tuk mengatasi permasalahan ini, terutama dalam memenuhi ke butuhan infrastruktur. Pemerintah Pusat, melalui Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR memiliki program-program pem ba ngunan yang dimanfaatkan Pemerintah Daerah untuk mem bantu mengatasi permasalahan pemenuhan infrastruktur dasar permukiman. Dengan begitu, dapat menciptakan hunian atau permuki man yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan bagi perempuan dengan ciri-ciri, dari segi konstruksi bangunan, ba ngunan harus kokoh dan kuat sehingga dapat memperkecil re siko saat ada bencana, misalnya gempa bumi dan banjir, rumah harus mempunyai sirkulasi udara dan cahaya yang cukup, tempat pembuangan sampah yang ideal dan cukup jauh dari rumah serta saluran pembuangan limbah yang baik, memiliki pasokan air bersih yang cukup untuk kebersihan. (Teks : bns)

liputan khusus

Cipta Karya Serahkan 100 Personil Satgas Tanggap Darurat ke Denlatpaspampres Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang salah satu tugas dan fungsinya melaksanakan tugas kemanusiaan dalam tanggap darurat bencana alam untuk membantu pengungsi korban bencana dalam bentuk penyediaan air bersih, sanitasi dan permukiman darurat.

M

eskipun langkah-langkah yang dilakukan dikla sifikasikan sebagai kegiatan tanggap darurat, namun setiap kali terjadi bencana alam sering dituntut mobilisasi personil, bahan, maupun per alatan untuk membantu pengungsi dalam pe menuhan kebutuhan hidup yang sangat mendasar dapat dilak sanakan secara cepat dan tepat. Melihat tuntutan tersebut, dipandang perlu pembentukan Satgas Tanggap Darurat Bencana Alam dari pegawai di lingkungan Ditjen Cipta Karya yang dapat diandalkan dengan bekal teknis,

mental maupun fisik, sehingga setiap saat siap dimobilisasi ke daerah yang mengalami bencana. Selain itu, dapat membantu dalam mendukung perkuatan fungsi Depo Logistik Regional yang sedang dibangun di 5 wilayah yaitu Bekasi, Padang, Medan, Surabaya dan Makassar agar lebih mudah dikerahkan ke lokasi bencana. Untuk itu, Ditjen Cipta Karya bekerjasama dengan berbagai instansi terkait untuk memberikan pembekalan yang memadai melalui pendidikan dan pelatihan personil tanggap darurat Cipta Karya. “Salah satu tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah pembinaan terhadap Personil Satuan Tugas (Satgas)


9

liputan khusus “Saya harap ini merupakan upaya kita bersama dalam mening katkan kemampuan teknis, mental, dan fisik. Sehingga setiap saat dapat dimobilisasi dengan penuh percaya diri, disiplin serta ketulusan dalam membantu masyarakat yang terdampak musibah bencana,” harap Ilham. Satgas Tanggap Darurat Cipta Karya Angkatan V Siap Hadapi Bencana Pembinaan selama 10 hari di Detasemen Latihan Pasukan Pengamanan Presiden (Denlatpaspampres) Lawang Gintung

Tanggap Darurat melalui pendidikan dan pelatihan mental, fisik, maupun keterampilan,” ungkap Direktur Jenderal Cipta Karya yang diwakili oleh Kepala Bagian PBMN Ilham Muhargiady saat menyerahkan 100 personil Satgas Tanggap Darurat Ben cana Ditjen Cipta Karya Di Detasemen Latihan Paspampres (Denlatpaspampres) Lawang Gintung Bogor, Rabu (20/04/2016). Ilham menjelaskan, dengan pembinaan tersebut diharapkan personil Satgas dapat menangani dan melaksanakan pemberian bantuan guna memenuhi kebutuhan dasar permukiman berupa tempat penampungan sementara, air bersih atau air minum dan sanitasi secara efektif dan efisien dalam tanggap darurat.

“Pada pembinaan ini, personil tidak dididik dan dibentuk ala militer namun arahnya disesuaikan dengan kebutuhan personil dalam melakukan tugas tanggap darurat di daerah bencana se perti kesamaktaan, panjat dan turun tebing, caraka malam, dan melintas di ketinggian dengan tali,” jelas Ilham. Ilham menjelaskan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah banyak melakukan aksi tanggap darurat untuk membantu mena ngani korban bencana yang terjadi di Indonesia. Ditjen Cipta Karya juga berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri serta Pemerintah Daerah setempat.

10

Bogor, personil Satgas Tanggap Darurat Cipta Karya telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan mental dan fisik secara taktis dalam menangani tanggap darurat, sehingga mampu meng implementasikan secara nyata di lapangan saat terjadi bencana. Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Cipta Karya yang diwakili oleh Sesditjen Cipta Karya Rina Agustin saat menerima kembali personil Satgas Tanggap Darurat Bencana Angkatan V dari Denlatpaspampres di Bogor, Jumat (29/04/2016). “Saya yakin sekembalinya mengikuti pendidikan dan pe latihan di Denlatpaspampres ini, personil dapat dimobilisasi apabila sewaktu-waktu terjadi bencana, untuk menangani dan menyiapkan kebutuhan dasar permukiman seperti tenda hunian, air bersih atau air minum dan sanitasi bagi masyarakat terdampak bencana,” ujar Rina. Rina menjelaskan, pembinaan mental dan fisik Satgas ter sebut bertujuan agar personil mendapatkan dasar-dasar sikap, mental, dan fisik serta kemampuan teknis darurat bencana dan dapat terlaksananya kaderisasi personil dalam penanganan penanggulangan tanggap darurat bencana yang memenuhi aspek kualitas maupun kuantitas. Hal serupa dikatakan salah satu pelatih Satgas Tanggap Darurat Cipta Karya Kapten Rayendra, Pelatihan yang diberikan berupa kedisiplinan, mental, loyalitas tinggi sehingga dalam menjalankan tugas dapat berjalan dengan baik. “Saya harap, kedepannya kerjasama yang sudah berjalan selama ini dapat dilanjutkan dan dievaluasi untuk lebih baik lagi,” harap Kapten Rayendra. Acara tersebut dimeriahkan dengan demo Passroof dan Flying, simulasi perakitan tenda hunian, HU dan PAC, WC Protable serta Defille Personil Satgas. (Teks : bns)

liputan khusus

Cipta Karya Tuntaskan Kumuh dengan Program KOTAKU Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya menggelar Sosialisasi Nasional Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dengan tema Siap Berkolaborasi Menuju Kota Layak Huni dan Berkelanjutan di Jakarta, Rabu (27/04/2016).

S

osialisasi ini bertujuan untuk membangun pema haman tentang kebijakan dan strategi dalam pen cegahan dan peningkatan kualitas permukiman ku muh, memberikan pemahaman mengenai skema kerjasama program pusat-daerah dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, membangun ko mitmen untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam pen cegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Dirjen Cipta Karya Andreas Suhono mengungkapkan, seca ra umum pembangunan permukiman perkotaan menghadapi per masalahan rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur per mukiman yang berakibat pada rendahnya kualitas hidup penghuninya. Di sisi lain populasi penduduk perkotaan di Indonesia terus meningkat tajam antara tahun 2000-2010, dari 7400 orang per km² menjadi 9400 orang per km². Diperkirakan 68% orang Indonesia akan tinggal di kota pada tahun 2025, se hingga luasan kawasan kumuh perkotaan diperkirakan akan terus meningkat apabila tidak ada bentuk penanganan yang inovatif dan tepat sasaran.


11

liputan khusus

Kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha, terdiri dari 23.473 Ha berada di wilayah perkotaan dan 11.957 Ha di wilayah perdesaan. Khusus untuk wilayah perkotaan, Ditjen Cipta Karya melaksanakan berbagai program penanganan permukiman kumuh antara lain, sinergi penyusunan perencanaan penanganan kumuh dengan Pemerintah Daerah atau Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP) di 93 kabupaten/kota dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di 68 kabupaten/kota melalui sumber pendanaan APBN. Selain itu, juga dilaksanakan kegiatan prioritas keterpaduan penanganan permukiman kumuh perkotaan di 30 kabupaten/kota, dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan di 139 kabupaten/kota prioritas melalui sumber pendanaan APBN. Dengan pendanaan pinjaman luar negeri (World Bank dan Islamic Development Bank), APBN, APBD dilaksanakan kegiatan National Slum Upgrading Program (NSUP)-Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di 269 kabupaten/kota dan Neighborhood Upgrading and Shelter Project 2 (NUSP-2) di 20 kabupaten/kota. Andreas menjelaskan, program KOTAKU merupakan upaya

strategis dalam meningkatkan peran masyarakat dan mem perkuat peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penanganan kawasan kumuh dan mendukung gerakan 100-0-100 di perkotaan pada tahun 2016-2020. Program KOTAKU menggunakan sinergi platform kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya di kabupaten/kota serta Pembangunan

12

Infrastruktur Berbasis Masyarakat untuk mempercepat pena nganan kumuh perkotaan dan gerakan 100-0-100 untuk me wujudkan permukiman yang layak huni, produktif dan ber kelanjutan. “Pada pelaksanaan program KOTAKU, peran Pemerintah Kabupaten/Kota sangat strategis dan penting sebagai pengendali program di wilayahnya yaitu sebagai regulator yang meng akomodir aspirasi pelaku pembangunan permukiman, memfa silitasi masyarakat untuk berperan aktif dalam menangani per mukiman kumuh skala lingkungan di wilayahnya, membangun kolaborasi antara pelaku, program dan pendanaan dalam upaya percepatan penanganan kumuh perkotaan yang dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pe manfaatan, pemeliharaan serta keberlanjutan, dan juga mem bangun atau menguatkan peran kelembagaan daerah dalam penanganan kumuh,” ujar Andreas. Menurut Andreas, salah satu peran Pemerintah Daerah dalam

penanganan permukiman kumuh perkotaan adalah melibatkan masyarakat dalam upaya mensinergikan penanganan permukiman kumuh skala kota/kawasan dan skala lingkungan. Pelibatan peran aktif masyarakat dilakukan melalui revitalisasi peran BKM/LKM dari orientasi penanggulangan kemiskinan menuju orientasi pe nanganan permukiman kumuh. Karena Pemda sebagai nahkoda “pembangunan” di daerah masing-masing, memiliki peran yang sangat strategis. Apalagi, Pemda memiliki akses ke berbagai pihak untuk bersama-sama membangun daerahnya. “Dengan program KOTAKU diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan dengan menggunakan kelembagaan masyarakat yang ada pada program pemberdayaan sebelumnya, dan direvitalisasi untuk penanganan kumuh,” harap Andreas. Program tersebut dilaksanakan sebagai upaya memba ngun platform kolaborasi dalam peningkatan kualitas kawasan permukiman, sehingga terjadi keterpaduan antar sektor pem bangunan guna bersama-sama bergerak mencapai sasaran pembangunan kawasan permukiman pada tahun 2019, dengan menempatkan Pemda sebagai “Nakhoda”, masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, dan Pemerintah Pusat sebagai pendamping Pemda. Oleh karena itu kehadiran Bupati/Walikota dan dinas-dinas terkait sangat penting dan strategis. (Teks : bns)

liputan khusus

Cipta Karya Targetkan Tuntaskan Kumuh 2.162 Ha 2016 Di tahun 2016 ini, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Ditjen Cipta Karya berkomitmen untuk mengentaskan permukiman kumuh seluas 2.162 Ha, peningkatan kualitas permukiman di 1.734 Ha kawasan perdesaan, dan peningkatan kualitas permukiman di 435 Ha kawasan khusus. Di samping ketiga kegiatan diatas, terdapat pula kegiatan pendampingan pemberdayaan masyarakat di 11.067 kelurahan.

P

ertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai peru bahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan “per waktu unit” untuk pengukuran. Sebutan pertumbuhan penduduk merujuk pada semua spesies, tapi selalu mengarah pada manusia, dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi nilai per tumbuhan penduduk dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia. Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi yaitu sekitar 1,45% dan menempati posisi ke enam setelah Laos (2,3% per tahun) Filipina (2,0% per tahun) Malaysia (1,80% per tahun), Brunei Darussalam (1,9% per tahun), Kamboja (1,8% per tahun). Dengan pertumbuhan yang bisa dikatakan tinggi apabila tidak diiringi dengan kebijakan pemerintah maka akan menimbulkan beberapa dampak negatif salah satunya adalah meningkatnya permukiman kumuh. Permukiman kumuh umumnya dihubunghubungkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi sehingga dapat pula menjadi sumber masalah sosial seperti kejahatan, obat-obatan terlarang dan minuman keras. Di berbagai negara miskin, permukiman kumuh juga menjadi pusat masalah kesehatan karena kondisinya yang tidak higienis. Penanganan permukiman kumuh menjadi tantangan yang rumit bagi pemerintah kota/kabupaten, karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar pe nyangga perekonomian kota. Berangkat dari cita-cita bangsa


13

liputan khusus

Di berbagai negara miskin, permukiman kumuh juga menjadi pusat masalah kesehatan karena kondisinya yang tidak higienis.

dan memperhatikan berbagai tantangan yang ada, Pemerintah menetapkan penanganan perumahan dan permukiman ku muh sebagai target nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa salah satu sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah tercapainya pengen tasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 (nol) hektar me lalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha. Untuk itu, seluruh program di Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen. PUPR) dalam kurun waktu 5 tahun ke depan akan difokuskan untuk mewujudkan permukiman yang layak huni hingga tercapai 0 Ha kumuh tanpa menggusur. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman yang diwakili oleh Kasubdit Perencanaan Teknis Didiet Arief Akhdiat dalam acara Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2016, Senin (4/4/2016) di Jakarta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa Per mukiman Kumuh merupakan permukiman yang tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan karakteristik perumahan kumuh dan permukiman kumuh dari aspek fisik sebagai berikut, merupakan satuan entitas perumahan dan

14

permukiman, kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi, kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Khusus untuk bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut, keteraturan bangunan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air bersih/minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, pengamanan kebakaran, dan ruang terbuka publik. Karakteristik fisik tersebut selanjutnya menjadi dasar pe rumusan kriteria dan indikator dari gejala kumuh dalam pro ses identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Selain karakteristik fisik, karakteristik non fisik pun perlu diidentifikasi guna melengkapi penyebab kumuh dari aspek non fisik seperti perilaku masyarakat, kepastian bermukim, kepastian berusaha, dan sebagainya. Didiet menjelaskan, pembangunan infrastruktur bidang Pe ngembangan Kawasan Permukiman diarahkan untuk men du kung tujuan dan strategi Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam meningkatkan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak. “Beberapa langkah strategis dalam mewujudkan hal tersebut diantaranya melalui pencapaian amanah pembangunan nasional dengan mengurangi luasan kawasan permukiman kumuh per kotaan hingga 0%, mewujudkan permukiman perdesaan yang berbasis kepada produktifitas kawasan, pembangunan dan pe ngembangan kawasan permukiman perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar serta pembangunan dan pengembangan kawasan rawan dan pasca bencana,” tutur Didiet. Didiet mengatakan, Presiden Republik Indonesia juga sangat menaruh perhatian terhadap beberapa kegiatan strategis pe ngembangan kawasan permukiman, diantaranya adalah pem bangunan kawasan perbatasan negara, penataan kampung nelayan, dan pengembangan kawasan permukiman KSPN (Ka wasan Strategis Pariwisata Nasional). “Oleh karena itu, perlu disadari bagi seluruh pemangku kepentingan permukiman bahwa perlu adanya semangat ber kolaborasi antar sektor secara komprehensif dan ber ke si nambungan agar terciptanya tanggung jawab dalam men ter padukan dan mengintegrasikan seluruh program permukiman serta terciptanya kesetaraan posisi pelaku pembangunan,” kata Didiet. Didiet berharap, dengan penyelenggaraan acara koordinasi ini para peserta dapat memperoleh pemahaman yang utuh terkait arah dan kebijakan pengembangan kawasan permukiman TA. 2016 serta tersusunnya upaya percepatan pelaksanaan kegiatan demi mencapai target kinerja pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam satu tahun ini, sekaligus memastikan agar keberlanjutan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2016 dapat disiapkan dan direncanakan dengan optimal. (Teks : bns/ari)

info baru

Cipta Karya Percepat Penyusunan Perda Bangunan Gedung Direktorat Bina Penataan Bangunan (BPB) Ditjen Cipta Karya mengadakan Rapat Koordinasi Awal Pendampingan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung di Jakarta, selama 2 hari (4-5/04/2016).

D

irjen Cipta Karya Andreas Suhono mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menyusun kesamaan persepsi dan knowledge sharing terkait penyusunan substansi Ranperda Bangunan Gedung maupun proses penyelesaiannya di kabupaten/kota. Pem binaan dilakukan oleh Direktorat BPB untuk mewujudkan Perda Bangunan Gedung yang sesuai kebutuhan masyarakat, memperhatikan karakteristik dan lokalitas masing-masing kabupaten/kota. “Pentingnya Perda Bangunan Gedung dari berbagai aspek seperti aspek teknis, yaitu untuk menjamin Keandalan Bangunan Gedung di daerah, dalam hal Keselamatan, Kesehatan, Kenyamanan dan Kemudahan. Dari Aspek Administratif, yaitu untuk menjamin tertib penyelenggaraan bangunan gedung, melalui implementasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF),” ujar Andreas. Selain itu, Andreas menjelaskan, terkait Aspek Yuridis, pen tingnya Perda Bangunan Gedung merupakan amanah dari UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU 28 Tahun 2002, dimana Perda BG merupakan peraturan pelaksana penyelenggaraan bangunan gedung di daerah. Terkait Aspek Kelembagaan, pentingnya Perda Bangunan

Gedung adalah wujud nyata semangat otonomi daerah sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana sesuai amanah PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan maka dalam bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk menetapkan Perda Bangunan Gedung mengacu pada NSPK Nasional. Serta aspek lokalitas, sebagai peraturan penyelenggara an bangunan yang mengakomodasi berbagai muatan spesifik lokal setiap daerah sesuai karakteristik fisik wilayah dan kebencanaan serta kondisi konservasi tradisionalitas dan kearifan lokal. “Atas dasar itu, Perda Bangunan Gedung merupakan salah satu indikator kinerja Pemerintah Daerah dalam bidang Pekerjaan Umum. Untuk tahun 2016, provinsi dengan penyelesaian Perda Bangunan Gedung 100% yaitu Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan. Sedangkan provinsi dengan penyelesaian Perda dibawah 50% yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat,” tegas Andreas. Andreas menjelaskan, ada beberapa strategi percepatan Perda Bangunan Gedung antara lain, melakukan serangkaian kegiatan pendampingan (Rakorwal Perda Bangunan Gedung, rakornis, survei monev, dan Kolokium Perda BG), memberikan kegiatan pendampingan penyusunan Ranperda Bangunan Gedung dan fasilitasi legalisasi Perda Bangunan Gedung, menyusun model Perda Bangunan Gedung sebagai acuan kabupaten/kota dalam menyusun Ranperda Bangunan Gedung, dan melakukan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mendorong Pemerintah Daerah mempercepat proses penyelesaian Perda Bangunan Gedung. (Teks : riz/aji/bns)


15

info baru

Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan Pasang Pipa Transmisi Banjarbakula Dalam rangka mendukung gerakan 100% akses air minum, bidang Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan memulai pekerjaan pengadaan/pemasangan pipa transmisi yang dialirkan dari SPAM Regional Banjarbakula ke Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut.

K

epala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM) Provinsi Kalimantan Selatan Azan Syariful Muaz saat ditemui pada Kamis (7-4-2016) mengungkapkan, pekerjaan ini merupakan kelanjutan dari pembangunan IPA SPAM Regional Banjarbakula

16

yang dibangun oleh dana APBN Kementerian PUPR 2015 lalu yang mengambil air bakunya dari Waduk Riam Kanan. Rencananya akan dialirkan ke Kabupaten Tanah Laut dengan kapasitas 150 l/ dt dan ke PDAM Intan Banjar yang melayani Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar dengan kapasitas l00 l/dt. “MoU sudah kita susun bersama Pemerintah Provinsi, dan untuk pekerjaan pipa tranmisi akan dilakukan tahun ini serta lelang sudah selesai dilaksanakan. Akan ada empat paket pekerjaan pemasangan jaringan perpipaan yaitu Kecamatan Banjarbaru Utara dan Cempaka, serta Kabupaten Tanah laut di Kecamatan Bati-Bati dan Kurau dengan satu kegiatan kurang lebih 45 km untuk sambungan rumahnya dapat dilakukan setelahnya dengan sharing dana dengan APBD Kabupaten/Kota,” tutur Azan. Menurut Azan pembangunan pipa transmisi dirasa penting untuk meningkatkan pelayanan air minum terutama di daerah desa/pinggiran yang sesuai dengan Nawacita Presiden Joko Widodo yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. (Teks : Hardian Randal kalsel/ari)

info baru

Bupati Bantul Launching Hasil Program PLPBK Hasil program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) di Dusun Banyurip Desa Caturharjo, Pandak, Bantul, Senin,(4/4/2016) di-launching oleh Bupati Bantul Suharsono.

K

egiatan tersebut dihadiri oleh Sekda Kabupaten Bantul, Muspika Pandak, Kapolsek Pandak, tokoh masyarakat Dusun Banyuurip. Hasil dari program PLPBK yang diresmikan tersebut meliputi pembangunan jalan lingkungan, IPAL ko munal, drainase, ruang publik dan gedung pertemuan. Suharsono menyampaikan terima kasih karena telah men dukung program PLPBK untuk membangun dusun Banyuurip. PLPBK merupakan program pembangunan lingkungan yang ber tujuan untuk menciptakan lingkungan hunian yang kondusif ter hadap berbagai aspek pembangunan manusia. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dusun Banyuurip Kasidi mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang terkait, karena Dusun Banyuurip sekarang sudah tidak kumuh lagi. “Kemarin-kemarin dusun kami agak kumuh, jalannya becek, penerangan belum ada, kalau malam gelap dan air tanah dalam sumur keruh, sekarang sudah tidak lagi,” ujar Kasidi. Dalam PLPBK, pembangunan fisik lingkungan menjadi media belajar untuk membangun tata kerja bermasyarakat sehingga mampu menjadi perekat dalam tata hidup masyarakat madani yang saling menghargai dan produktif yang pada gilirannya akan

Hasil dari program PLPBK yang diresmikan tersebut meliputi pembangunan jalan lingkungan, IPAL komunal, drainase, ruang publik dan gedung pertemuan.

terwujud kualitas lingkungan permukiman yang sehat, tertib, selaras, berjatidiri dan lestari. (Teks : wardi-randal_DIY/bns)


17

info baru

Menteri PUPR Ajak Seluruh Karyawannya Kerja Cepat dan Tepat Tahun ini harus kerja cepat karena ini era kompetisi. Saat ini ada 3 fokus prioritas Presiden, yaitu deregulasi, percepatan pembangunan infrastruktur, dan pengembangan kapasitas SDM.

H

al tersebut diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam acara Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR Tahun 2016, di Jakarta, Selasa (19/04/2016). “Deregulasi artinya mempercepat semua perijinan. di semua provinsi kesulitaan energi listrik, karena masalah perijinan untuk membangun listrik perlu 4-6 tahun. Ijin sulit. IMB juga demikian. Termasuk Rekomtek. Langgam percepatan harus kelihatan.”, tutur Basuki. Basuki berharap semoga program Kementerian PUPR lebih tajam dan fokus membangun. Sementara Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjoyono mengungkapkan exercise self blocking Kementerian PUPR TA 2016 yaitu untuk Pagu DIPA Tahun Anggaran 2016 Ditjen Cipta Karya sebesar Rp. 17 T. Taufik menjelaskan, dalam penganggaran TA 2017 mengacu pada penajaman baseline rancangan awal kebutuhan pendanaan

18

Kementerian PUPR TA 2017 sebesar Rp 157 triliun. Alokasi anggar an TA 2017 sementara ini mengacu kepada angka Rp.104,08 triliun, diharapkan agar seluruh Satminkal mampu mengefisiensikan alo kasi tersebut untuk mencapai output yang telah ditetapkan. “Khusus untuk pekerjaan fisik yang membutuhkan pem bebasan lahan/tanah akan diselenggarakan oleh Badan Layanan Umum (BLU) yang berada dalam koordinasi Ditjen. Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Kami harapkan kebutuhan akan lahan tersebut dapat langsung diajukan melalui Sekretariat Jenderal,” tutur Taufik. (Teks : fajar/ari)

info baru

Peran Aktif Masyarakat Sukseskan Sanimas IDB Kabupaten Bangka Satuan Kerja Penyehatan Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat (PLP-BM), Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meresmikan Pembangunan Sanimas IDB di Kabupaten Bangka, Sabtu (16/04/2016).

K

epala Satuan Kerja PLP-BM Dardjat Widjunarso mengatakan, Sanimas merupakan program untuk menyediakan prasarana air limbah masyarakat di daerah padat perkotaan. Sanitasi bertujuan untuk mengurangi berbagai faktor yang mengganggu kesehatan, sehingga masyarakat dapat memperoleh kehidupan yang bersih dan sehat. “Sanimas IDB yang dibangun kali ini, menitikberatkan masyarakat merupakan aktor utama pembangunannya. Dalam pembangunan Sanimas digunakan konsep pemberdayaan ma syarakat, ini untuk menjadikan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan

fasilitas sanitasi komunal dengan tujuan agar fasilitas yang terbangun dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan,” tutur Dardjat. Dardjat mengharapkan, dengan pembangunan yang didanai oleh APBN ini, desa yang berada di Kabupaten Bangka, yaitu Desa Jelutung, Air Duren, dan Sinar Baru, dapat memperoleh akses sanitasi, yaitu akses air bersih dan pengolahan limbah untuk kelayakan kesehatan. Masyarakat Kabupaten Bangka harus aktif serta memelihara dengan baik fasilitas yang telah terbangun sehingga dapat berkelanjutan. (Teks : psh,ind/bns)


19

info baru

Walikota Surabaya Hadiri Rapat Tim Pelaksana Nasional Penyelenggaraan PrepCom 3 Walikota Surabaya Tri Rismaharini menghadiri Rapat Tim Pelaksana Nasional Penyelenggaraan Pertemuan Komite Persiapan Ke-3 (PrepCom 3) yang diadakan oleh Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di Jakarta, Rabu (27/04/2016).

T

ujuan dari rapat yaitu sebagai tindak lanjut penye lenggaraan pertemuan Komite Persiapan Ke-3 (PrepCom 3) pada tanggal 18 April lalu. Rapat dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Cipta Karya, Andreas Suhono. Risma menjelaskan, Pemerintah Kota Surabaya telah me nyiapkan lokasi untuk kunjungan lapangan yang bersifat teknis perkotaan. Adapun lokasi kunjungan teknis menyasar taman kota, rumah kompos, tempat bermain dan sebagainya. Kampungkampung unggulan yang selama ini menjadi identitas Surabaya juga tidak luput dari agenda kunjungan lapangan. “Pemerintah Kota juga menyiapkan city tour bagi para peserta

20

PrepCom 3 UN Habitat. ”Nanti para peserta tinggal daftar lewat website yang telah kami sediakan. Untuk transportasi akan kami siapkan,” ujar Risma. Sementara itu, Andreas menerangkan tentang Roadmap of the Habitat Conference. Di dalam The Third Preparatory Commite 3 of the Habitat III terdapat 7 point, diantaranya gambaran besar acara, penyiapan substansi prepcom 3, rencana publikasi prepcom 3, konsep pameran prepcom 3, pengamanan keberlangsungan acara, ketentuan perizinan/imigrasi/protokoler/konsuler, ke ten tuan umum, akomodasi dan transportasi. “Substansi materi itu nantinya akan dibahas dalam PrepCom 3 UN Habitat. Materi tersebut, disiapkan oleh tim konsolidasi yang beranggotakan para pakar/akademisi dari berbagai perguruan tinggi, serta sejumlah praktisi dan pihak Kementerian. Sekarang, persiapan bisa dibilang sekitar 50 persen,” tutur Andreas. (Teks : ari)

info baru

Pamsimas Beri Dukungan Capaian Air Minum dan Sanitasi 27.000 Desa Sesuai dengan amanat RPJPN 2005–2025 dan RPJMN 2015-2019 telah diamanatkan bahwa Indonesia akan mengupayakan akses universal air minum aman dan sanitasi yang layak pada tahun 2019.

U

ntuk merealisasikan pencapaian akses air minum tersebut diperkirakan akan dibutuhkan pendanaan sebesar Rp. 253,8 Trillun. Alokasi dana APBN akan sangat terbatas yaitu sekitar Rp. 51,2 Trillun atau hanya sekitar 20% dari total dana yang dibutuhkan. Hal tersebut diungkapkan Dirjen Cipta Karya Andreas Suhono saat membuka Sosialisasi Program Pamsimas III bagi Panitia Kemitraan Kabupaten Baru Tahun Anggaran 2016 Regional II di Jakarta, Kamis (07/04/2016). Andreas mengatakan, untuk mewujudkan cita-cita universal akses air minum dan sanitasi tersebut, Ditjen Cipta Karya melak sanakan 3 strategi utama yaitu peningkatan kapasitas sistem yang merupakan pembangunan baru sistem penyediaan air minum baik skala regional, skala kota maupun kawasan, memfasilitasi Pemda dalam mewujudkan 100% pelayanan air minum dan sanitasi skala kota, dan penyediaan air minum berbasis masyarakat di kawasan perdesaan. Dengan demikian penyediaan air minum

berbasis masyarakat merupakan salah satu strategi utama dalam pengembangan dan peningkatan akses air minum dan sanitasi di Indonesia. “Sampai saat ini Pamsimas telah memfasilitasi penyediaan air minum dan sanitasi di 12.228 desa yang tersebar di 233 kabupaten/ kota di Indonesia. Program Pamsimas cukup efektif dan berhasil bukan saja dalam mencapai output program untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi, juga berhasil meningkatkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan,” ujar Andreas. Andreas menambahkan, dengan keberhasilan Pamsimas yang telah dilaksanakan tahun 2008-2015, pemerintah melanjutkan dengan Pamsimas III yang akan dilaksanakan tahun 2016–2020 dengan jumlah desa sasaran sebanyak 15.000 desa sasaran baru yang tersebar di 359 kabupaten di 33 provinsi. Sehingga secara total program Pamsimas akan memberikan dukungan terhadap pencapaian akses air minum dan sanitasi di lebih dari 27.000 desa. (Teks : redaksi)


21

inovasi

Peran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam Pembangunan Infrastruktur Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia.

S

ecara umum AMDAL mempunyai tujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hi dup serta menekan pencemaran, sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Suatu rencana kegiatan dapat dinyatakan tidak Iayak Iingkungan, jika berdasarkan hasil kajian AMDAL, dampak negatif yang ditimbulkannya tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia. Demikian juga, jika biaya yang diperlukan untuk menanggulangi dampak negatif Iebih besar daripada manfaat dari dampak positif yang akan ditimbulkan, maka rencana kegiatan tersebut dapat dinyatakan tidak Iayak Iingkungan. Suatu rencana kegiatan yang diputuskan tidak Iayak Iingkungan, maka tidak dapat dilanjutkan pembangunannya. Dasar Produk Pengaturan Sebagai salah satu upaya dalam kerangka rencana pembangunan infrastruktur, diharapkan AMDAL menjadi perangkat pendukung terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan dari pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal tersebut, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 mengenai Izin

22

www.theindonesianinstitute.com

Arindita Dessi Permatasari*)

Lingkungan, maka kebutuhan akan implementasi perangkat AMDAL semakin diperkuat. Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perizinan. Peraturan Pemerintah terkait AMDAL menegaskan bahwa pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan izin usaha/kegiatan. Isi dari Dokumen AMDAL Dokumen AMDAL terdiri dari dokumen Kerangka Acuan AMDAL (KA-ANDAL), dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Dokumen KA-ANDAL disusun untuk menggambarkan rona lingkungan awal lokasi usaha dan/atau kegiatan, menentukan lingkup studi usaha dan/atau kegiatan dan mengidentifikasikan isu-isu pokok yang harus diperhatikan dalam penyusunan ANDAL. Kedalaman dari dokumen ANDAL berkaitan dengan penentuan metodologi yang nantinya akan digunakan untuk mengkaji dampak penting. Dokumen ini dinilai di hadapan Komisi Penilai AMDAL yang biasa disebut dengan proses perlingkupan dan setelah isinya disetujui barulah disusun dokumen ANDAL, RKL

inovasi dan RPL-nya. Dokumen ANDAL itu sendiri berisi telaah cermat terhadap dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan, dengan mengkaji seluruh dampak lingkungan hidup yang diperkirakan akan terjadi, sesuai dengan lingkup yang telah ditetapkan dalam KA-ANDAL. Sedangkan rekomendasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang diakibatkan dari usaha dan/atau kegiatan yang diajukan diantisipasi dampak-dampaknya dalam dokumen RKL dan RPL. Sehingga dokumen RKL berisikan upaya dari pemrakarsa untuk meminimalisir dampak lingkungan berdasarkan hasil arahan dasar-dasar pengelolaan dampak yang dihasilkan dari hasil kajian ANDAL. Sedangkan RPL memuat kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memantau perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak yang berasal dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Selanjutnya dokumen ANDAL, RKL dan RPL diajukan bersama-sama untuk dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL. Apabila dinilai belum memenuhi pedoman teknis AMDAL, maka diberi kesempatan untuk memperbaiki dokumen-dokumen tersebut. Hasil penilaian akhir inilah yang menentukan apakah rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut layak secara lingkungan atau tidak dan apakah perlu diberikan rekomendasi untuk diberi izin atau tidak. Metodologi Penyusunan AMDAL Dokumen AMDAL harus disusun oleh pemrakarsa suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan suatu usaha dan/ atau kegiatan. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang

bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses AMDAL selain pemrakarsa adalah komisi penilai AMDAL dan masyarakat yang berkepentingan. Komisi penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Di tingkat Pemerintah Pusat yang berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka pembinanya di tingkat provinsi berkedudukan di Bapeda atau instansi pengelola lingkungan hidup provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota berkedudukan di Bapedalda/instansi pengelola lingkungan hidup kabupaten/Kota. Unsur pemerintah lainnya yang berkepentingan dan warga masyarakat yang terkena dampak diusahakan terwakili di dalam Komisi Penilai. Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup, dan atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan wajib sesuai dengan rencana tata ruang, bila tidak sesuai maka dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa. Selain itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mengeluarkan daftar jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL, yang diatur Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL. Adapun proses penyusunan AMDAL hingga penerbitan izin lingkungan dapat dilihat pada skema berikut :

PROSES PENYUSUNAN DAN PENLAIAN AMDAL SERTA PENERTIBAN SKKL & IZIN LINGKUNGAN Sekretariat KPA Tim Teknis dan Komisi Penilai AMDAL

Pemrakarsa 1 Pengumuman dan Konsultasi Publik 2 Penyusunan Kerangka Acuan (KA) Biaya Penyusunan Amdal oleh Pemrakarsa

Jasa Penilaian Amdal dibebankan kepada Pemrakarsa-sesuai SBU/PNPB

SPT dari Pengumuman = 10 hari kerja

Penilaian Kerangka Acuan 30 hari Kerja

3

4 Penilaian KA oleh Sekretariat KPA

Pengauan Penilaian Kerangka Acuan Penyusunan AMDAL dan RKL-RPL

Pengajuan Permohonan Izin 8 Lingkungan dan Penilaian ANDAL dan RKL-RP Satu surat permohonan Integrasi Izin Lingkungan dalam Proses AMDAL

5

Penilaian KA oleh Tim Teknis

6 Penerbitan Persetujuan KA oleh Ketua KPA

7

Penilaian ANDAL dan RKL-RPL

75 hari kerja, termasuk 10 hari kerja SPT Pengumuman

Penilaian ANDAL & RKL-RPL Sekretariat KPA

9

11

Penilaian ANDAL & RKL oleh Tim Teknis

10 Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan

12 Penilaian ANDAL & RKL-RPL oleh KPA Rekomendasi KPA 13

Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota Biaya Adm Penertiban SKKL dan Izin Lingkungan dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai PNPB

Paling lambat 5 hari kerja setelah ditertibkan 15 14a

Pengumuman Izin Lingkungan Penerbitan 1. Keputusan Kelayakan Lingkungan, dan 2. Izin Lingkungan

Layak 10 hari Lingkungan kerja 14b Keputusan Ketidaklayakan LH Tidak Layak Lingkungan


23

komunitas.rimanews.com

http://irsanluthfan.blog.upi.edu/

inovasi

24

Penegakan Hukum terhadap Izin Lingkungan Secara tegas dan terang termaktub dalam Pasal 121 UndangUndang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan dalam waktu paling lama 2 tahun setelah Undang-Undang tersebut diberlakukan, maka setiap kegiatan yang telah memiliki izin usaha namun belum memiliki dokumen AMDAL, wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup, atau belum memiliki dokumen UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan. Adapun panduan penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan yang dimaksud oleh Pasal 121 diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 14 tahun 2010 tentang Dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup atau lebih dikenal dengan DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup) dan DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup). Jika terdapat praktisi usaha yang tidak menaati ketentuan ini, dianggap melanggar Pasal 121, dan semestinya mendapat sanksi seperti tercantum dalam pasal 109 Undang-Undang Nomor 32/2009 yakni dipidana penjara 1-3 tahun dan denda maksimal Rp 3 Miliar. Akan tetapi pada akhir tahun 2013, Kementerian Lingkungan Hidup menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Lingkungan Hidup No. B-14134/MENLH/KP/12/2013 tentang Arahan Pelaksanaan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 terkait Dokumen Lingkungan Hidup. Surat Edaran tersebut menjelaskan program pemutihan untuk penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup bagi setiap usaha dan kegiatan yang belum memilikinya. Pelaku usaha diberi kesempatan kembali untuk melengkapi izin usahanya dengan menyusun dokumen pengganti berupa Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) bagi usaha dan kegiatan yang

inovasi tidak dengan mengabaikan aspek lingkungan yang pastinya masih diperlukan oleh anak cucu kita di masa depan, melainkan dengan mempertimbangkan dan memperhitungkannya. Dengan ini keputusan tersebut diambil dengan menyadari sepenuhnya akan kemungkinan terjadinya dampak lingkungan yang negatif. Maka pemerintah pun dapat melakukan persiapan untuk menghadapi kemungkinan tersebut sehingga kelak tidak akan dihadapkan pada suatu kejutan yang tidak menyenangkan dan tidak terduga sebelumnya. Dengan persiapan ini dampak negatif dari kerusakan lingkungan dapat ditekan semaksimal mungkin. Terkait hal tersebut, sudahkah usaha dan/atau kegiatan infrastruktur kita memiliki AMDAL? *) Staf Seksi Wilayah I, Subdirektorat Pengelolaan Persampahan, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kontak dengan penulis: [email protected]

gmtproperty.com

wajib memiliki AMDAL atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) bagi usaha dan kegiatan yang wajib memiliki UKLUPL. Kesempatan ini berlaku selama 18 bulan sejak SE dokumen lingkungan hidup tersebut diterbitkan, yaitu 27 Desember 2013. Hingga saat ini, masih belum ada evaluasi kembali dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai pelaksanaan penyusunan AMDAL setelah SE Menteri Lingkungan Hidup itu dikeluarkan. Akan tetapi terlepas dari sanksi penegakan hukum yang ada, kegunaan AMDAL dalam proses pembangunan adalah untuk mencegah agar potensi sumber daya alam yang ada tidak tercemar ataupun rusak karena kegiatan suatu usaha dan/ atau kegiatan. AMDAL memang bukanlah satu-satunya faktor penentu dalam pengambilan keputusan sebuah usaha dan/atau kegiatan, akan tetapi AMDAL merupakan masukan tambahan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dampak terhadap lingkungan. Yang terpenting adalah keputusan tersebut diambil


25

inovasi

Jabatan Fungsional, Beban Atau Anugerah? Eka Yulia Widyanti *)

Pembicaraan mengenai jabatan fungsional di Kementerian PUPR, khususnya Ditjen. Cipta Karya seolah tidak ada habisnya.

26

C

ipta Karya seolah tidak ada habisnya. Bagaimana tidak? Mulai dari persepsi bahwa jabatan fungsional adalah jabatan “kelas dua”, besar pengeluaran waktu dan biaya untuk DUPAK, sampai dengan tunjangan kinerja jabatan keahlian muda yang setara dengan tunjangan jabatan pengawas, yaitu pada kelas 9.

inovasi Kita saat ini berada pada masa dimana sistem pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur sipil negara sedang dibangun ulang, yang tentu saja mensyaratkan usaha dan waktu yang tidak sedikit. Apalagi untuk membangun persepsi baru dan keluar dari stigma yang selama ini terinternalisasi dalam budaya kerja di birokrasi kita tentang jabatan fungsional. Bahkan kata jabatan fungsional pun masih menimbulkan reaksi enggan dari PNS itu sendiri. Jabatan fungsional adalah bagian dari upaya reformasi birokrasi, karena profesionalitas yang melekat dalam jabatan fungsional sejalan dengan tuntutan dan target reformasi birokrasi agar aparatur sipil negara mandiri, profesional, berdaya juang tinggi, berdayaguna, dan sejahtera. Jabatan fungsional, bersama dengan jabatan administrasi adalah pondasi penopang jabatan pimpinan tinggi. Omong-omong, sudah paham kan tentang pembagian jenis jabatan dalam Undang-Undang ASN No. 5 Tahun 2014? Kalau lupa tidak apa, tetapi kalau belum tahu ya gimana ya.. dalam UU ASN disebutkan bahwa jabatan administrasi itu terdiri dari jabatan administrator (eselon II), jabatan pengawas (eselon 4), dan jabatan pelaksana. Jabatan pelaksana itu yang biasa kita sebut sebagai jabatan fungsional umum atau staf. Sedangkan yang dimaksud jabatan fungsional adalah jabatan fungsional tertentu seperti misalnya Teknik Penyehatan Lingkungan, Teknik Tata Bangunan Perumahan, Arsiparis, Widyaiswara, dan sebagainya, yang tata cara kepegawaiannya diatur dalam peraturan tersendiri, seperti dalam piramida di bawah ini.

Keistimewaan Jafung Jika bisa diistilahkan, sebenarnya jabatan fungsional itu adalah jabatan yang berkelas, karena para pejabat fungsional dipandang memiliki keahlian yang dipercaya oleh para pengambil keputusan, atau mungkin bahasa lainnya itu profesional. Kesempatan untuk mengembangkan diri sangat terbuka dalam jabatan fungsional. Kenapa sangat terbuka, pertama karena kedalaman ilmu yang bisa dan harus ditingkatkan dengan berbagai cara misalnya penugasan dan pengalaman pekerjaan, serta pendidikan pelatihan. Mungkin sudah banyak yang tahu bahwa para pejabat fungsional adalah peserta prioritas bagi Badan Pengembangan SDM, Kementerian PUPR, terutama untuk pengembangan kompetensinya. Kedua, pejabat fungsional memiliki target kerja nyata dan terstruktur serta jumlah pejabat fungsional sangat banyak. Kondisi tersebut memungkinkan munculnya kompetisi dan saling pacu untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas. Contohnya adalah pejabat fungsional Analis Kepegawaian di Badan ke pegawaian negara (BKN). Jafung Analis Kepegawaian Muda dapat menandatangani Persetujuan Teknis sebagai rekomendasi Pejabat Struktural Menetapkan SK Pangkat seorang PNS. Ketiga, dalam era yang akan datang, struktur organisasi menjadi lebih simpel dan efisien (right sizing). Kondisi tersebut menuntut berkembangnya kreativitas dan penguasaan teknologi yang handal. Tentu saja pejabat fungsional lah yang menjadi roda penggeraknya. Jafung Saat ini dan Jafung Masa Datang Direktorat Jenderal Cipta Karya saat ini terdapat 291 PNS

Gambar 1. Komposisi Sampah Provinsi Jakarta (Tahun 2011) (Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta)

JABATAN PIMPINAN TINGGI

JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN ADMINISTRASI

Sumber : Biro Kepegawaian Ortala


27

inovasi

yang ditugaskan aktif dalam jabatan fungsional yaitu jabatan fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan, Teknik Tata Bangunan

Perumahan, Arsiparis, Pranata Komputer, Analis Kepegawaian, Surveyor Pemetaan, Pembina Jasa Konstruksi, Perencana, Auditor, dan Pengadaan Barang dan Jasa. Jika dilihat dari perbandingan SDM Ditjen. Cipta Karya yang memiliki pendidikan sarjana teknik di luar pejabat struktural, maka masih terdapat 469 orang PNS yang ditugaskan dalam jabatan fungsional umum, yang sebagian besar sudah pernah mengikuti diklat pembentukan pertama dan memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan Pelatihan. Menkowasbangpan No. 65 dan 66 Tahun 1999 saat ini sedang dalam proses revisi. Proses revisi telah dilakukan sejak 2012 dan rencananya tahun 2016 revisi tersebut akan ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB. Yang perlu digarisbawahi yaitu butir kegiatan dalam peraturan baru nanti menjadi lebih sedikit dengan jumlah kegiatan di bawah 50 butir. Demikian juga dengan jabatan fungsional ke-PU-an lainnya seperti Teknik Jalan Jembatan dan Teknik Pengairan. Perubahan jumlah butir kegiatan disebabkan karena pe ngelompokkan kegiatan dalam penyelenggaraan bidang cipta karya menjadi pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan, dan pemberdayaan. Sedangkan rincian detil sub kegiatan untuk masing-masing kegiatan dalam Peraturan MenpanRB tersebut selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Menteri PUPR sebagai petunjuk pelaksanaannya. Selain revisi peraturan, pembenahan dalam kurikulum diklat pembentukan pertama (pengangkatan pertama) juga sedang dilakukan. Diklat pembentukan pertama menjadi diklat yang

DIISI TNI DAN POLRI

DIISI DARI PEGAWAI ASN

JABATAN ASN

28

Jabatan Administrasi

Jabatan Fungsional

Jabatan Pimpinan Tinggi

Jabatan ASN tertentu

Jabatan Administrator memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan

Jabatan Pengawas mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana

Jafung keahlian : a) ahli utama; b) ahli madya; c) ahli muda; d) ahli pertama.

Jabatan Pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan

Jafung keterampilan : a) penyelia; b) mahir; c) terampil; d) pemula

• Jabatan pimpinan tinggi utama; • Jabatan pimpinan tinggi madya; dan • Jabatan pimpinan tinggi pratama

• R-PP tentang Pengisian Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit TNI dan anggota POLRI

inovasi

Perbandingan SDM Teknik dalam Jabatan Fungsional 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

771 469 JUMLAH

SDM TEKNIK

147

155

TPL

TBP

mempersiapkan calon pejabat fungsional memahami setiap butir kegiatan yang menjadi bidang tugasnya di setiap jenjang jabatan dalam bentuk mata diklat praktek penyusunan DUPAK dengan jumlah jam pelajaran yang mencapai 40% dari jumlah jam keseluruhan dalam diklat. Hal ini berbeda dengan kurikulum diklat pembentukan pertama sebelum ini yang berisi mata diklat substansi teknis sektor alih-alih tentang substansi jabatan fungsionalnya. Pembenahan ini bertujuan agar para calon pejabat fungsional dapat melakukan pekerjaan dalam bidang tugasnya dengan baik dan dapat dinilai sebagai angka kredit. Selain itu agar tata kelola dokumentasi pekerjaan menjadi lebih akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bertahan dan Terus Berjuang ! Tantangan pejabat fungsional saat ini berbeda dengan para pejabat fungsional 15 tahun yang lalu. Perubahan dalam tugas fungsi organisasi, anggaran yang terus naik, teknologi yang semakin berkembang, dan tuntutan perbaikan sistem yang mendorong para pejabat fungsional semakin beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi.

GAP

Banyak yang menyampaikan bahwa dengan menjadi jafung ada banyak kemungkinan yang terjadi salah satu akibatnya yaitu pangkat tertunda karena persyaratan DUPAK yang membutuhkan ekstra waktu dan kedisiplinan. Iya, kedisiplinan di tengah keruwetan tugas yang menumpuk untuk diselesaikan. Disiplin menulis analisis dan atau opini terhadap setiap pekerjaan yang dilakukan (dan pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain sebagai masukan), disiplin melaporkan setiap selesai pekerjaan, disiplin mendokumentasikan setiap pekerjaan, disiplin mengembangkan diri, dan disiplin lainnya yang bisa jadi tidak terfikirkan ketika berada dalam jabatan pelaksana. Dan yang juga penting menjadi prinsip bagi pejabat fungsional adalah kebanggaan diri atas ide orisinil yang kreatif. Seharusnya jabatan fungsional dapat dimanfaatkan seba gai salah satu cara organisasi dalam manajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas kinerja dan produk. Para pejabat fungsional secara optimal bekerja sesuai keahlian, sehingga para pejabat struktural sebagai penentu keputusan dan kebijakan dapat memberikan keputusan yang tepat. Dan juga perlu diingat bahwa penting untuk mempertimbangkan jabatan fungsional sebagai salah satu persyaratan dalam penentuan pejabat struktural. Dengan begitu, para pejabat struktural akan berisi orang-orang yang telah memiliki pengalaman bekerja profesional sesuai bidang keahliannya. Sehingga mungkin dapat memperbaiki potret kondisi sumber daya manusia kementerian PUPR berdasarkan hasil asesmen oleh Badan Pengembangan SDM, Kementerian PUPR. *) Kepala Subbag Pengembangan Pegawai Bagian Kepegawaian Setditjen CIpta Karya


29

sebaiknya anda tahu

30

sebaiknya anda tahu


31

lensa ck

Cipta Karya Maksimalkan Peran Randal Capai 100-0-100

32

lensa ck

Kementerian PUPR Semarakkan ICCEFE 2016


33

seputar kita

DWP Cipta Karya Siap Jadi Agen Perubahan Dalam Masyarakat

Gubernur Gorontalo Resmikan SPAM IKK Taluditi

Berdasarkan arahan Ibu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Cipta Karya diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang keciptakaryaan sehingga dapat menopang atau ikut mensosialisasikan mengenai Cipta Karya. Hal tersebut diungkapkan Ketua DWP Ditjen Cipta Karya Hendriastuti Andreas Suhono di Jakarta, Jumat (15/04/2016). “Dengan adanya penambahan wawasan atau informasi yang lebih mendalam mengenai kegiatan Cipta Karya seperti saat ini tentang pengolahan limbah, kita dapat mengajak ibu-ibu untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, sehingga tidak akan terserang penyakit,” ajak Hendriastuti.

Gubernur Provinsi Gorontalo Rusli Habibie didampingi Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga meresmikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK Taluditi di Kabupaten Pohuwato beberapa waktu lalu. Rusli mengungkapkan, pembangunan SPAM tersebut ber tujuan untuk melayani kebutuhan air penduduk di Desa Panca Karsa I, Panca Karsa II, Mekarti Jaya, Marisa V sub B dan Desa Malango di Kecamatan Taluditi, dengan sumber air baku berasal dari Sungai Taluditi. “SPAM IKK Taluditi berkapasitas 20 liter/detik dengan reservoir 200m³, pipa utama dengan diamater 100-200 mm sepanjang 6.300 m. Dengan adanya Pembangunan SPAM ini diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan air untuk masyarakat di daerah tersebut. Selain itu dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, pemanfataan air bersih juga dapat mendorong kualitas hidup yang lebih baik,” jelas Rusli.

Cipta Karya Gelar FGD I For PrepCom 3

Dalam rangka menyiapkan Konferensi Habitat III pada Oktober 2016 di Quito, Ekuador, setiap negara anggota PBB diminta menyiapkan laporan nasional, sebagai bahan untuk me ru muskan Agenda Habitat III. Laporan tersebut, berisi capaian pelaksanaan Agenda Habitat II, permasalahan dan tantangan yang dihadapi masing-masing negara dan pemikiran mengenai agenda perkotaan untuk masa dua puluh tahun mendatang.

34

Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) I For PrepCom III yang merupakan persiapan dari koor dinasi lanjutan terkait persiapan penyelenggaraan Preparatory Committee (Prepcom) 3 pada bulan Juli nanti di Surabaya, di Jakarta, Kamis (07/04/2016). FGD I tersebut diharapkan adanya kesepakatan dan ma sukan pakar unit kebijakan (Policy Unit) yang akan digunakan sebagai masukan untuk menyusun Agenda Habitat III. Dalam sambutannya Dirjen Cipta Karya Andreas Suho no mengungkapkan, FGD ini merupakan persiapan dari Prepcom III, yang mengagendakan terkait dengan Sustainable Development Goals (SDG) No. 11 yaitu make cities and human settlements inclusive, safe resilient and sustainable.

Saatnya Perempuan Menggerakkan Pembangunan

Recommend Documents