Program KB
dalam Angka
Edisi Bulan Desember 2012
Pemerintah Kota Bandung Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Jalan Maskumambang No. 4 telp. 022.7305023 Bandung
Kata Pengantar Program Keluarga Berencana di Indonesia telah terbukti sangat memberikan kontribusi terhadap pengendalian penduduk melalui kelahiran. Demikian pula halnya di Kota Bandung. berdasarkan data hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, dapat mengendalikan LPP nya sekitar 1,15 % dengan tingkat TFR 1,77. Angka tersebut lebih kecil dari LPP dan TFR tingkat Provinsi Jawa Barat maupun Nasional. Namun demikian, semenjak reformasi digulirkan, ada kekhawatiran Program KB keberadaannya kurang mendapat perhatian yang signifikan, baik dari dukungan dana, sarana dan tenaga serta regulasinya, sehingga akan berdampak terhadap mempercepat laju pertumbuhan penduduk alami. Padahal saat ini, perhatian kita harus mulai diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan keluarga. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengantisipasi, kami menyampaikan data perkembangan pencapaian Program KB Tahun 2012, dengan harapan dapat bermanfaat untuk bahan evalusai, kajian dan kebijakan keputusan pimpinan yang berkaitan dengan Program Keluarga Berencana. Mudah-mudahan dengan terbitnya Program KB dalam angka, akan banyak manfaat yang dapa diambil, baik dari sisi kebijakn maupun pelaksanaan Program Keluarga Berencana Kota Bandung. Bandung, 11 Januari 2014
Sekilas Kota Bandung • Sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Barat. Kota Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia, dimana perkembangan pembangunannya semakin pesat baik secara fisik maupun non fisik. Posisi demikian merupakan salah satu daya tarik meningkatnya arus urbanisasi. yang sangat mempengaruhi terhadap meningktanya pertumbuhan laju pertumbuhan penduduk Kota Bandung. • Penduduk berjumlah besar dan berkualitas merupakan modal dan potensi bagi pembangunan, namun penduduk yang besar dan tidak berkualitas akan memnjadi beban pembangunan.
Secara geogarfis Kota Bandung terletak pada pertemuan poros jalan raya Barat dan Timur yang menghubungkan dengan Ibu Kota Negara. Sedangkan batas wilayah, sebelah selatan dan utara adalah Kabupaten Bandung Barat, sebelah timur Kabupaten Bandung dan sebelah Barat adalah Kota Cimahi secara topografi Kota Bandung terletak pada ketinggian 791 meter diatas permukaan laut, titik tertinggi 1.050 meter dan terendah 675 meter dengan temparatur rata-rata 26,6 derajat celcius dengan rata-rata curah hujan 156,mm dan jumlah hari hujan rata-rata 15 hari perbulan.
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah urusan wajib berdasarkan Peraturan Peremerintah Nomor 38 Tahun 2007, yang memiliki 108 Urusan, 15 Program dan 76 Kegiatan yang harus dilaksanakan sebagaimana diatur peraturan menteri dalam negeri no. 13 / 2006 yang telah dirubah Permendagri No. 59 / 2007. dan Perwal Walikota No. 542/2008 yang telah dirubah dengan Perwal 004/2011 Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam aplikasi operasionalnya berada dalam satu Badan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Induk Organisasi Pemberdayaan Perempuan berada dibawah Kementerian Negera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
Induk Organisasi Keluarga Berencana berada dibawah Lembaga Non Departemen Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
Kewenangan Pemberdayaan Perempuan diserahkan dari Pemerintah Pusat ke Daerah / Kota Bandung sejak tahun 2001 dan berada dibawah koordinasi Assisten Ekbang dan Kesra berdasar Perda No. 3/2001 Ttg Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah. Kewenangan Keluarga Berencana diserahkan dari Pemerintah Pusat ke Daerah / Kota Bandung sebagai amanat UU No.22/1999. sejak 16 Desember 2003 dan selanjutnya dibentuk Badan Keluarga Berencana Berdasarkan Perda No. 08/2004.
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipadukan dalam satu wadah lembaga teknis daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.
DASAR HUKUM 1. 2.
3. 4. 5.
6.
7.
8.
Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera; Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tanggal 9 Juli 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 tahun 2007 tanggal, 4 Desember 2007 tentang Tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.
NO
JABATAN
ESSELON
JUMLAH
1.
KEPALA BADAN
II/b
1 Orang
2.
SEKRETARIS BADAN
III/a
1 orang
3.
KEPALA BIDANG
III/b
3 orang
4.
KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA SEKSI/KA. UPT
IV/a
9 orang
5.
KEPALA TATA USAHA UPT
IV/b
1 orang
6.
FUNGSIONAL : PENYULUH KB
50 orang
7.
PELAKSANA
24 orang
JUMLAH PNS
89 orang
TENAGA SUKWAN TENAGA PENGGEERAK KELURAHAN
6 orang 52 orang
8.
JUMLAH SELURUH PEGAWAI
147 Org
SDM
Sumber Daya Manusia PPKB
N O
TAHUN
STRU KTUR AL
PKB
PLKB
PELAK SANA
TPK (Suk wan)
JML
1
2004
13
177
12
72
274
2
2005
13
129
10
49
201
3
2006
13
113
10
47
183
4
2007
13
83
4
39
139
5
2008
15
73
5
49
142
6
2009
15
66
1
36
118
7
2010
15
60
1
31
28
135
8
2011
15
55
1
27
52
150
9
2012
15
50
2
26
52
145
10
10/2013
15
46
2
21
53
137
KEWILAYAHAN Luas Wilayah Kota Bandung : 16.729,640 Ha ( 168,06 Km2 ) Jumlah Penduduk : 2.392.552 Jiwa Kepadatan Penduduk : 14,242 Km Kecamatan Kelurahan RW
: : :
30 151 1.559
Klinik KB DPS BPS
: 120 : 215 : 314
RT
:
9.655
PKBRS
: 14
Profil Unsur Pimpinan Badan PPKB Kota Bandung Kepala Badan
: Hj. Siti Masnun Samsiati, SH
Sekretaris Badan
: dr. Hj. Rita Verita.MM,MH.Kes
Kasubag Umum dan Kepegawaian : Hj. Hetti Srihartini, B.Sc. SE Kasubag Keuangan dan Program
: Dra. Agustia Budhiyani
Kabid Pemberdayaan Perempuan
: Hj. Nunung Surtini, SE
Kasubid Pemberdayaan & Partispasi : Dra. Hj. Siti Romlah, M.Si Peran Serta Masyarakat dan Organisasi Perempuan Kasubid Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Kabid Pengendalian KB dan Kesehatan Reproduksi Kasubid Perlindungan Kes-pro Kasubid Informasi Keluarga
: Dra. Sesi Febriani : Hj. Nenny Nuraeni, SH CN : Sudjito. S.Pd : Iip Sarupudin, SH. MM
Profil Organisasi Badan PPKB Kota Bandung Kabid Ketahanan dan
: Drs. Aminudin.M.Si
Pemberdayaan Keluarga Kasubid Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
: Marwandi, SE
Kasubid Kelembagaan Keluarga Kecil
: Dra. Wuryani. M.Si
Kepala UPT P2TP2A
: Dra. Hj. Lenny Herlina M.Si
Subag UPT P2TP2A
: Dra. Sri Nurhayati
Potensi : Potensi yang dimiliki Badan PPKB, terutama dalam penggerak Institusi masyarakat cukup banyak, yang merupakan bentukan dan binaan BPPKB, diantaranya : 1.
Pos KB
: 1.626
7. Satgas PUG
: 181
2.
Sub Pos KB
: 10.280
8. Forum P3
:
6
3.
Kelompok BKB
:
282
9. PIK Remaja
:
30
4.
Kelompok BKR
:
62
10. Saka Kencana :
31
5.
Kelompok BKL
:
344
11. Forum Anak
:
1
6.
Kelompok UPPKS
:
243
12. GOW
:
1
JIKA POTENSI INI DIOPTIMALKAN KEBERADAANNYA MAKA AKAN MENJADI KEKUATAN YANG LUAR BIASA
BAGI PEMBANGUNAN PROGRAM KB DI KOTA BANDUNG
Pembinaan Pegawai Mandiri 1. Apel Bersama setiap hari selasa minggu pertama yang dilanjutkan dengan Rapat Program dan arisan bertempat di rumah PLKB/PKB yang menang arisan. 2.Olah Raga ( Senam /Volly /fotsal/ Batminton) bersama setiap hari jumat, yang dilanjutkan dengan informasi program; 3. Outbond dan rekreasi bersama ke tempattempat bersejarah. 4. Pembentukan Koperasi khusus PKB
Pembinaan Pegawai Melalui Dunia Maya 1. Setiap Kecamatan memiliki Email; 2. Setiap kecamatan diberikan aplikasi SKYPE untuk komunikasi ala nazarudin; 3. Setiap Petugas dianjurkan untuk punya FB 4. Group FB PKB Kota Bandung, Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Cabang Kota Bandung 5. Berita Kegiatan Kecamatan : http://ipekbkota-bandung.webs.com 6. Berita Kegiatan TPK http://ipekb-kotabandung.webs.com 7. Group Email :
[email protected]
ARAH PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG VISI ; MEMANTAPKAN KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA JASA YANG BERMARTABAT
RPJP KOTA BANDUNG RPJM KOTA BANDUNG TAHUN 20092013
MISI : 1. Pengembangan SDM yang sehat, cerdas, berakhlak, profesional dan berdaya saing; 2. Pengembangan perekonomian kota yang berdaya saing dalam menunjang penciptaan lapangan kerja dan pelayanan publik serta meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan ekonomi kota. 3. Peningkatan kesadaran budaya kota yang tertib, aman, kreatif, berprestasi dalam menunjang kota jasa yang bermartabat. 4. Penataan kota Bandung menuju metropolitan terpadu yang berwawasan lingkungan. 5. Peningkatan kinerja pemerintah kota yang efektif, efesien, akuntabel dan transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan kota metropolitan. 6. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan kota yang akuntabel dan transparan dalam menunjang sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
AKSELERASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN REVITALISASI PROGRAM KB MELALUI JAMIKA KOTA BANDUNG TAHUN 2013 RPJP 2005-2025 RPJP 2005-2025 KOTA BDG RPJMP 2009-2013 KOTA BDG PROGRAM PP DAN KB
7 Prioritas
MENINGKATKAN
MDG’s
JAMIKA
1. Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender 2. Peningkatan Perlindungan Anak 3. Peningkatan Kelembagaan Lini Lapangan Pengelola Program KB. 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan KB 5. Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 6. Peningkatan Kegiatan Ketahanan Keluarga 7. Sosialisasi Kebijakan Program Pembangunan yang Responsif Gender
1. IPG 2. CU / PUS 3. Kemandirian ber KB 4. Ketahanan Keluarga 5. Ekonomi Keluarga
IPM MENURUNKAN
• TFR • Korban KDRT • Korban Trafiking, • KTA
8 FUNSI KELUARGA 18
RENSTRA BKKBN 2010-2014
VISI “SELURUH KELUARGA IKUT KB” menjadi PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG 2015
MISI “MEWUJUDKAN KELUARGA KECIL BAHAGIA SEJAHTERA”
menjadi MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA KECIL BAHAGIA SEJAHTERA 19
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan BPPKB
Tugas Pokok
Sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2007, tugas pokok Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung adalah ”Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana” 1.
Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana
2.
Pembinaan dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang meliputi pemberdayaan perempuan, pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga
3.
Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi badan
4.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya
Fungsi
Kewenangan
Melaksanakan pengelolaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Bandung sesuai Permendagri No.13 Tahun 2006 yang mencakup 14 Program dan 51 Kegiatan
Visi Mewujudkan Keluarga Sejahtera, Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak Dasar Penetapan Visi : 1. Masih tingginya jumlah keluarga dengan kategori Pra-Sejahtera dan Sejahtera-I
2. Masih tingginya kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan 3. Masih rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak 4. Belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam mengkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan serta perlindungan anak
Misi 1.
Mengendalikan TFR melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam program KB
2.
Mengembangkan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
3.
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kategori Pra-Sejahtera dan Sejahtera-1 melalui program ekonomi produktif
4.
Meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender
5.
Meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
6.
Meningkatkan perlindungan dan ketrampilan bagi perempuan dan anak
7.
Menjadikan Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak (KLA)
Tujuan : 1. TERINTEGRASIKANNYA KEBIJAKAN PP DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA SEMUA KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KOTA BANDUNG 2. TERWUJUDNYA 30 KECAMATAN YANG RESPONSIF GENDER DAN PEDULI ANAK; 3. BERPERANNYA LEMBAGA MASYRAKAT DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK; 4. PEMENUHAN PERMINTAAN MASYARAKAT AKAN PELAYANAN KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI YANG BERKUALITAS DALAM UPAYA PENURUNAN KELAHIRAN, ANGKA KEMATIAN IBU, BAYI, DAN ANAK SERTA PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN REPRODUKSI; 5. PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU POSITIF REMAJA TENTANG KESEHATAN DAN HAK-HAK REPRODUKSI, GUNA MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN REPRODUKSI DALAM RANGKA MENYIAPKAN KEHIDUPAN KELUARGA UNTUK MENDUKUNG UPAYA PENINGKATAN KUALITAS GENERASI MENDATANG; 6. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KETAHANAN KELUARGA DENGAN MEMPERHATIKAN KELOMPOK USIA PENDUDUK BERDASARKAN SIKLUS HIDUP, YAITU MULAI DARI JANIN DALAM KANDUNGAN SAMPAI DENGAN LANJUT USIA, DALAM RANGKA MEMBANGUN KELUARGA IDEAL; 7. PEMBINAAN KEMANDIRIAN DAN PENINGKATAN CAKUPAN DAN MUTU PELAYANAN KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI, SERTA KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA, TERUTAMA YANG DISELENGGARAKAN OLEH INSTITUSI MASYARAKAT
Kebijakan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
MEMPERKUAT KOMITMEN POLITIS DAN OPERASIONAL DALAM PENGELOLAAN PUG & ANAK SERTA PENGELOLAAN KB DISEMUA TINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGERAKAN MASYARKAT UNTUK MEMBANGUN KELUARGA KECIL BERKUALITAS , KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER SERTA KESEJAHTERAAN & PERLINDUNGAN ANAK PENINGKATAN AKSESSIBILTAS MASYARAKAT & REMAJA, KELUARGA RENTAN THD INFORMASI DAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI YG BERKUALITAS PENGUATAN KELEMBAGAAN & JARINGAN PENGELOLAAN PP KESEJAHTERAAN & PERLINDUNGAN ANAK DAN PROGRAM KB DITINGKAT KOTA S/D LINI LAPANGAN PENINGKATAN DAN PENGGALANGAN KEMITRAAN DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN DAN KETAHANAN KELUARGA PENGEMBANGAN PERENCANAAN PROGRAM & ANGGARAN BERBASIS GENDER & ANAK DIBERBAGAI SEKTOR PEMBANGUNAN IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN (KDRT)
Strategi : STRATEGI BPPKB DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUN ADALAH PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK DENGAN PENEKANAN PADA : A. PENYERASIAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI KOTA BANDUNG; B. PENINGKATAN KOORDINSI DAN KEMITRAAN C. PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK DI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT;
D. PENGUATAN JEJARING KELEMBAGAAN BAIK PADA TINGKAT KOTA DAN REGIONAL. STRATEGI BPPKB DALAM KELUARGA BERENCANA ADALAH : A. PENYERASIAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PROGRAM KB; B. PEMANTAPAN DAN MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN PROGRAM;
C. PENINGKATAN KAPASITAS SISTEM DAN JARINGAN PELAYANAN PROGRAM KB D. PEMANTAUAAN, EVALUASI DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN
KB
Permendagri No. 13/2006 Yo.to 59 / 2007 1. 2.
PP
3. 4.
1. 2. 3. 4. 5.
KB
6. 7. 8. 9. 10.
URUSAN WAJIB Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Program Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pelayanan Kontrasepsi Program Pembinaan Peran Serta Masyarkat dalam Pelayanan KB-KR Yang Mandiri Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kegiatan Kelompok di Masyarakat Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
30
Kegiatan
Direalisasikan
7
Kegiatan
40
Kegiatan
Direalisasikan
11
Kegiatan
Pola Pikir Rencana Badan PPKB RPJMD Kota Bandung 2009-2013
Past Performance 2008
Renstra BPPKB Kota Bandung 2009-2013
Rencana Kerja (Renja) Tahunan
Program dan Kegiatan Tahunan
Isu strategis Potensi, kendala, peluang & tantangan Kebutuhan & kemampuan daerah
Rencana Kerja Tahun 2013 : Faktor Pertimbangan
Rencana BPPKB Tahun 2013
9 Agenda Prioritas
1. Program Keluarga Berencana dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan KB bagi Pasangan Usia Subur terutama KB Pria dan Keluarga Miskin 2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dengan sasaran meningkatnya akses dan fasilitas para remaja terhadap kesehatan reproduksi remaja 3. Program Pemberdayaan Keluarga dengan sasaran meningkatnya cakupan keaktifan keluarga yang memiliki anak balita, remaja dan lansia 4. Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dengan sasaran meningkatnya mutu kualitas KIE terhadap masyarakat tentang keluarga dan meningkatnya institusi masyarakat terhadap pengelolaan Program KB 5. Program Pengembangan Sistem Informasi Data Micro Keluarga dengan sasaran meningkatnya pelayanan informasi keluarga, KB, dan individu keluarga yang baik dan akurat 6. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan sasaran meningkatnya indek pemberdayaan gender dan meningkatnya indeks pembangunan gender 7. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dengan sasaran meningkatnya pengetahuan dan wawasan tentang perlindungan anak 8. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan sasaran meningkatnya perlindungandan keterampilan bagi perempuan dan anak 9. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan sasaran menguatnya Organisasi / LSM peduli perempuan dan hak-hak anak
Misi Jangka Menengah BPPKB
BPPKB
Kota Bandung
1.
Mengendalikan TFR melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam program KB
2.
Mengembangkan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
3.
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kategori PraSejahtera dan Sejahtera-1 melalui program ekonomi produktif
4.
Meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender
5.
Meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
6.
Meningkatkan perlindungan dan ketrampilan bagi perempuan dan anak
7.
Menjadikan Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak (KLA)
Kondisi Umum Kota Bandung
Permasalahan
Isu Strategis
Kebijakan
Daya dukung dan daya tampung kota
Peningkatan jumlah penduduk
daya tarik dan daya saing kota
kesejahteraan masyarakat
kualitas SDM & modal sosial
manajemen kota
Memantapkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat
Kebijakan Pemda Kota Bandung Bidang BPPKB
Misi
Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat, cerdas, profesional dan berdaya saing
Tujuan
Memantapkan kesehatan Warga Kota Bandung
Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara
Sasaran
Meningkatnya kualitas hidup melalui pengendalian jumlah kelahiran 1. Meningkatnya kualitas dan peran serta posisi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat 2. Meningkatnya kualitas hidup anak
Isu dan Masalah PPKB Kota Bandung Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan 1. 2.
Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kesehatan reproduksi remaja
2.
Masih rendahnya usia kawin pertama perempuan
3.
Masih rendahnya tingkat partisipasi pria dalam mengikuti program KB
4.
Masih tingginya jumlah keluarga dengan kategori Pra-Sejahtera dan Sejahtera-I
3.
PERMASALAHAN
1.
4. 5.
6. 7. 8.
9.
Masih rendahnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan Masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan Maraknya perdagangan perempuan dan anak, eksplorasi perempuan termasuk pornografi dan pornoaksi Kesejangan gender di beberapa bidang kehidupan. Rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak, seperti eksplorasi terhadap anak, penelantaran dan kekerasan terhadap anak Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan konsep kesetaraan dan keadilan gender Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak Terbatasnya data pembangunan terpilah menurut jenis kelamin sehingga sulit untuk menemukenali masalah-masalah gender dan dan anak Belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam mengkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan serta perlindungan anak
Program Pemberdayaan Perempuan Program Kegiatan Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan publik Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan, yang telah menangani kasus sebanyak 34 kasus Mengambangkan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender Mengembangkan sistem informasi gender dan anak Pemberdayaan lembaga berbasis gender Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Pelatihan (TOT) bagi SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan Membina organisasi perempuan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun keluarga sejahtera Pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan
Sasaran Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak
Meningkatnya peran dan posisi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat
Sasaran Program Keluarga Berencana
PUS
SASARAN
Remaja
Pra-KS dan KS-1
Peningkatan jumlah peserta KB Baru dan KB Aktif PUS secara sadar dan sukarela mengikuti program KB, sehingga diharapkan setiap keluarga mampu merencanakan keluarga melalui pembatasan jumlah anak yang ideal
Program Reproduksi Remaja melalui pembentukan PIK-KRR langkah promosi dan advokasi Kesehatan Reproduksi Remaja
Pengembangan kualitas penduduk program ekonomi produktif melalui kemitraan dengan UPPKS
Optimalisasi Dukungan PASI ( Politis,Anggaran,SDM, Interalasi SKPD)
Dukungan Politis
Interelasi SKPD
Anggaran Anggaran
SDM
Dukungan Anggaran Operasional PPKB
Anggaran Anggaran
Tahun 2006
: 2.351.749.000,-
Tahun 2007
: 3.058.765.355,-
Tahun 2008
: 2.619.144.760,-
Tahun 2009
: 2.281.206.000,-
Tahun 2010
: 1.661.318.000,-
Tahun 2011
: 1.446.300.000,-
Tahun 2012
:
Tahun 2013
: 18.475.661.548
3.016.614.952,-
SDM
Sumber Daya Manusia PPKB
N O
TAHUN
STRU KTUR AL
PKB
PLKB
PELAK SANA
TPK (Suk wan)
JML
1
2004
13
177
12
72
274
2
2005
13
129
10
49
201
3
2006
13
113
10
47
183
4
2007
13
83
4
39
139
5
2008
15
73
5
49
142
6
2009
15
66
1
36
118
7
2010
15
60
1
31
28
135
8
2011
15
55
1
27
52
150
9
2012
15
50
2
26
52
145
10
10/2013
15
46
2
21
53
137
Kegiatan Lintas SKPD Interelasi SKPD
Swasta
1. LSM
Program & Kegiatan BPPKB
2. 3.
Pemerintah
Menyamakan persepsi terhadap suatu permasalahan dan usulan solusi pemecahannya Meningkatkan sinergitas dalam penyelesaian suatu masalah Penguatan komitmen
1. 2. 3.
Rapat Koordinasi Penyusunan Usulan Peraturan Pelatihan, dll
Dukungan Politis : UU NO. 23 / 2003 Tentang Perlindungan Anak UU No. 23 / 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga
Dukungan Politis UU No. 21 / 2007 Tentang
Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang UU NO. 52 / 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembanguna Keluarga
RPJMD Kota Bandung 2009-2013 Pertimbangan Meningkatnya kualitas hidup melalui pengendalian jumlah kelahiran 1. Meningkatnya kualitas dan peran serta posisi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat 2. Meningkatnya kualitas hidup anak
TUJUAN DAN SASARAN MISI : PENGEMBANGAN SDM YANG SEHAT, CERDAS, BERAKHLAK, PROFESIONAL DAN BERDAYA SAING. TUJUAN 1 : JUMLAH PENDUDUK DAPAT DIKENDALIKAN SESUAI DENGAN DAYA DUKUNGDAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN. SASARAN : 1.KUALITAS SDM MENINGKAT 2.PERTUMBUHAN PENDUDUK TERKENDALI; 3.PENURUNAN ANGKA FERTILITAS TOTAL ( TFR ) TUJUAN TUJUAN TUJUAN TUJUAN
2 : ……………….. 3 : ……………….. 4: ……………….. 5 : TERWUJUDNYA KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER
SASARAN : 1.PENINGKATAN KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER 2.PENINGKATAN INDEK PEMBANGUNAN GENDER ( IDG ) 3.PENINGKATAN INDEK PEMBERDAYAAN GENDER ( GEM )
8/18/2016 11:58 AM
40
KEGIATAN 2013
PP 1.
Pembinaan Organisasi Perempuan
2.
Pameran Hasil Karya Perempuan dibidang Pembangunan
3.
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Perempuan Anak
4.
Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di daerah
5.
Pengembangan System Informasi Gender dan Anak
6.
Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)
7.
Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan
KEGIATAN 2013
KB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Pengelolaan SIDUGA Perencanaan dan Pelaporan Program KB Pelayanan KIE Pembinaan Institusi Masyarakat Pengelola KB Pertemuan Pos KB Tingkat Kota Pembinaan Keluarga Berencana (DAK) Pembinaan Keluarga Berencana ( Pendamping DAK) Pembinaan Keluarga Berencana Pelayanan KB Medis Operasi Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan kelompok Sebaya di Luar Sekolah 11. Pembinaan Pemberdayaan Keluarga 12. Pembinaan Kelompok Bina Keluarga
Capaian Kinerja P2TP2A ( Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak )
PELAYANAN UPT P2TP2A NO
BENTUK KEKERASAN
2011
2012
1
Terhadap Istri
37
30
2
Terhadap Suami
0
1
3
Terhadap Perempuan
3
5
4
Terhadap Pria
0
0
5
Thd Saudara / Pembantu
1
0
6
Terhadap Anak
0
6
7
Dalam Pacaran
3
2
8
Traffiking
3
3
Jumlah
47
Sumber : Laporan Rutin Bulanan Pelayanan Kontrasepsi (Rek. Kab. F/II/KB)
2013
JENIS KEKERASAN NO
KEKERASAN
2011
2012
1
Emosi
31
32
2
Fisik
17
14
3
Seks
1
1
4
Ekonomi
21
20
5
Sosial
6
0
2013
PENYELESAIAN KEKERASAN NO
KEKERASAN
2011
2012
1
SELESAI / TUNTAS
16
3
2
DIRUJUK
3
1
3
DALAM PROSES
8
35
4
TIDAK BERLANJUT
20
5
Sumber : Laporan Rutin Bulanan Pelayanan Kontrasepsi (Rek. Kab. F/II/KB)
2013
Capaian Kinerja Program KB berdasarkan Target IKU BKKBN Prov. Jabar
TREND KB BARU NO
KONTRA SEPSI
2004
2005
2006
2007
2008
1
IUD
9.162
8.547
10.030
9.843
8.380
2
MOW
525
412
686
1.147
937
3
MOP
7
20
50
24
43
4
KONDOM
450
309
487
574
1.267
5
IMPLANT
490
554
904
631
675
6
SUNTIK
22.599
19.239
21.832
24.139
29.022
7
PIL
7.031
6.327
7.219
7.621
8.311
JUMLAH
40.264
35.408
41.208
43.979
48.635
% TARGET
91,94
80,07
106,92
130,46
97,48
% MJP
25,29
26,92
28,32
26,48
20,63
TREND KB BARU NO
KONTRA SEPSI
2009
1
IUD
8.452
2
MOW
3
2010
2011
2012
2013
8,708
11.047
14.768
16.438
935
869
1.038
1.560
1.644
MOP
16
30
14
54
35
4
KONDOM
2.709
2.230
2.372
3.080
5
IMPLANT
648
740
1.120
908
6
SUNTIK
34.565
33,378
31.490
32.792
30.776
7
PIL
10.911
9,267
7.810
8.435
6.784
JUMLAH
58.236
54,968
54.369
61.101
59.665
% TARGET
132.18
102,82
97,41
99,45
109,10
% MJP
17,26
18,71
23,61
28,64
31,88
2,039 677
PENCAPAIAN PESERTA KB BARU PER MIX KONTRASEPSI S.D. DESEMBER 2013 NO
MIX KONTRASEPSI
1 2 3 4
IUD MOW MOP KONDOM NON HORMONAL
5 6 7
IMPLANT SUNTIK PIL HORMONAL JUMLAH
PPM 11.967 1.061 57 1.328 14.413 1.113 27.845 11.319 40.277 54.690
PENCAPAIAN 16.438 1.644 35 3.080 21.197 908 30.776 6.784 38.468 59.665
% 137,36 154,95 61,40 231,93 147,07 81,58 110,53 59,93 95,51 109,10
HASIL PELAYANAN KB BERDASAR TEMPAT PELAYANAN SAMPAI DENGAN BULAN SD DESEMBER 2013 JUMLAH PESERTA KB BARU KKB PEMERINTAH / SWASTA / DBS MOP KDM IMP STK
BULAN IUD
MOW
PIL
JML
PPM 2013
11.967
1.061
57
1.328
1.113
27.845
11.319
54.690
KKB PEM
11.343
1.269
33
789
665
11.051
2.809
27.959
%
94,79
119,60
57,89
59,41
59,75
39,69
24,82
51,12
KKB SWASTA
3.054
375
2
2.107
139
4.319
852
10.848
%
25,52
35,34
3,51
158,66
12,49
15,51
7,53
19,84
DOKTER
281
-
-
7
7
1.943
151
2.389
%
2,35
-
-
0,53
0,63
6,98
1,33
4,37
BIDAN
1.760
177
97
13.463
2.972
18.469
%
14,71
-
13,33
8,72
48,35
26,26
33,77
JUMLAH
16.438
1.644
35
3.080
908
30.776
6.784
59.665
137,36
154,95
61,40
231,93
81,58
110,53
59,93
109,10
PROSENTASE
0 -
0
TREND KB AKTIF NO
KONTRA SEPSI
2004
2005
2006
2007
2008
1
IUD
82.535
83.070
81.220
86.925
92.602
2
MOW
10.792
10.597
10.944
10.305
11.197
3
MOP
1.196
1.241
1.123
1.973
1.089
4
KONDOM
3.565
2.315
2.259
2.273
2.818
5
IMPLANT
4.036
3.906
3.559
3.763
4.419
6
SUNTIK
122.602
123.337
128.056
129.540
131.328
7
PIL
51.724
49.421
48.572
49.071
49.186
JUMLAH
274.450
273.887
275.733
283.850
292.639
% CU / PUS
80,64
79,18
79,69
80,37
79,73
% MJP
35,91
36,08
35,12
36,27
37,35
% TDH TARGET
99,05
96,90
97,32
98,62
100,80
*) SUMBER F/I/DAL-KEC/08
TREND KB AKTIF NO
KONTRASEPSI
2009
2010
2011
2012
2013
1
IUD
93.895
97,917
95.789
100,189
106.013
2
MOW
11.121
11,697
11.390
12,089
11.244
3
MOP
1.109
1,165
1.020
1,111
1.026
4
KONDOM
2.745
3,808
3.386
4,448
4.641
5
IMPLANT
5.385
5,159
4.886
5,005
4.804
6
SUNTIK
130.871
144,297
142.225
137,895
130.636
7
PIL
53.079
53,627
51.852
53,041
49.671
JUMLAH
298.205
317,670
310.548
322,716
308.035
% CU / PUS
81,27
83.65
81,16
82,55
81,81
% MJP
37,37
36.50
36,41
36,69
39,96
99,27
104.56
93,87
97,23
130
*) SUMBER F/I/DAL-KEC/08
% TARGET
PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF PER MIX KONTRASEPSI S.D. DESEMBER 2013 NO
MIX KONTRASEPSI PUS
1 2 3 4
IUD MOW MOP KONDOM NON HORMONAL
5 6 7
IMPLANT SUNTIK PIL HORMONAL JUMLAH
PPM PENCAPAIAN 381.206 308.035 76.805 106.013 8.923 11.244 1.522 1.026 2.603 4.641 89.853 122.924 6.826 4.804 101.300 130.636 38.965 49.671 147.091 185.111 236.944 308.035
% 80,81 138,03 126,01 67,41 178,29 136,81 70,38 128,96 127,48 125,85 130,00
PENCAPAIAN PESERTA KB MANDIRI DAN PRAS / KS I DIBANDING PA DESEMBER 2013 MIX KONTRASEPSI BULAN
IUD
MOW
MOP
KON IMPLAN SUNTIK
PIL
PUS PA DES 2013 PA MANDIRI PA PRAS / KS
JUMLAH 381.206
106.013 11.244 67.536 28.977
5.235 2.846
1.026 580 364
4.641 2.701 1.317
4.804 130.636 1.230 2.291
94.037 40.156
49.671 308.035 32.267 16.685
%PA / PUS
203.586 92.636 80.81
% PA MANDIRI
63,71
46,56 56,53
58,20
25,60
71,98
64,96
66,09
% PA PRAS / KS I
27,33
25,31 35,48
28,38
47,69
30,74
33,59
30,07
TREND BINA KELUARGA BALITA TAHUN 2013 BKB YG PUS JML BKB YG PST KB PERTEMU M'GNKN PRA S & AN KKA KS I
JUMLAH
YG AKTIF
YG PUS
YG PUS PRA S & KS I
55.718
13.879
10.600
12.433
6.672
10.883
5.775
239
7.633
PEBRUARI
56.332
13.973
10.708
12.490
6.684
10.566
5.785
240
7.551
3
MARET
56.270
13.826
10.611
12.336
6.414
10.776
5.570
239
7.346
4
APRIL
56.260
14.022
10.667
12.242
6.387
10.702
5.553
239
7.340
5
MEI
56.309
14.055
10.745
12.286
6.414
10.610
5.585
236
7.341
6
JUNI
57.200
14.066
10.737
12.291
6.408
10.791
5.592
236
7.114
7
JULI
57.144
14.053
10.687
12.145
6.399
10.608
5.573
239
7.181
8
AGUSTUS
57.206
14.066
10.678
12.157
6.413
10.616
5.588
228
7.185
9
SEPTEMBER
56.309
14.061
10.695
12.162
6.419
10.637
5.114
239
8.314
10
OKTOBER
55.850
14.261
10.869
12.291
8.137
9.555
5.806
238
8.742
11
NOVEMBER
56.470
14.237
11.084
12.313
8.162
9.685
5.928
241
8.663
12
DESEMBER
55.873
14.255
11.215
12.331
8.045
9.481
5.792
246
8.646
NO
BULAN
1
JANUARI
2
SASARAN
YG PUS PST KB
TREND BINA KELUARGA REMAJA TAHUN 2013 BKR NO
BULAN SASARAN
JUMLAH
YG AKTIF
YG PUS
YG PUS PRA S & KS I
YG PUS PST KB
YG PUS JML PST KB PERTEM PRA S & UAN KS I
1
JANUARI
46.673
5.471
4.248
4.614
2.127
4.017
1.912
41
2
PEBRUARI
46.689
5.496
4.247
4.816
2.138
4.027
1.922
38
3
MARET
46.455
5.484
4.232
4.616
2.132
4.034
1.926
44
4
APRIL
46.437
5.475
4.244
4.805
2.120
4.030
1.918
35
5
MEI
47.054
5.488
4.230
4.603
2.122
3.943
1.923
37
6
JUNI
47.083
5.508
4.291
4.623
2.117
4.046
1.921
37
7
JULI
47.215
5.511
4.284
4.624
2.119
3.947
1.924
39
8
AGUSTUS
47.115
5.513
4.277
4.626
2.119
4.049
1.926
39
9
SEPTEMBER
47.122
5.526
4.281
4.633
2.133
4.056
1.928
39
10
OKTOBER
57.188
5.596
4.372
4.725
3.289
4.463
2.770
43
11
NOVEMBER
46.638
5.628
4.411
4.727
3.288
4.503
2.822
42
12
DESEMBER
46.338
5.643
4.445
4.735
3.300
4.508
2.828
42
TREND BINA KELUARGA LANSIA TAHUN 2013 BKL NO
BULAN SASARAN
JUMLAH
YG AKTIF
YG PUS
YG PUS PRA S & KS I
YG PUS PST KB
YG PUS JML PST KB PERTEM PRA S & UAN KS I
1
JANUARI
56.244
15.430
11.862
8.603
5.449
7.354
5.006
236
2
PEBRUARI
109.920
15.412
11.888
8.550
5.449
7.362
5.011
231
3
MARET
55.958
15.258
11.737
8.858
5.253
7.285
4.752
230
4
APRIL
56.298
15.713
12.017
8.604
5.301
7.311
4.844
238
5
MEI
56.165
15.733
11.825
8.557
5.316
7.319
4.852
247
6
JUNI
57.571
16.839
11.857
8.786
5.499
7.573
5.031
230
7
JULI
57.585
16.865
12.012
8.763
5.469
7.548
5.026
230
8
AGUSTUS
57.586
16.873
12.060
8.771
5.477
7.556
5.034
219
9
SEPTEMBER
57.759
17.034
12.218
8.841
5.618
7.699
5.178
233
10
OKTOBER
111.475
17.119
12.287
9.147
7.032
7.317
5.441
235
11
NOVEMBER
58.065
16.786
12.369
9.185
7.044
7.293
5.438
237
12
DESEMBER
111.578
17.078
12.329
9.196
7.074
7.303
5.445
235
TREND KELOMPOK UPPKS TAHUN 2011 ANGGOTA UPPKS NO
BULAN SEMUA
KEL. PRA S & KS I
AGGT MNRT THP KS
UPPKS YG PUS
AGGT MNRT PRA S & KS I
JML UPPKS PRA UPPKS PRA S PERTEMUAN UPPKS YG S & KS I YG & KS I YG PUS PUS BER-KB PUS BER-KB
1
JANUARI
3.231
2.434
2.487
2.225
1.828
1.745
85
2
PEBRUARI
3.324
2.441
2.502
1.823
1.897
1.755
89
3
MARET
3.219
2.491
2.489
2.260
1.891
1.392
89
4
APRIL
3.273
2.533
2.506
1.851
1.896
1.788
89
5
MEI
3.323
2.533
2.506
2.247
1.885
1.379
89
6
JUNI
3.195
2.544
2.451
2.294
1.966
1.849
93
7
JULI
3.453
2.583
2.570
1.917
1.968
1.758
91
8
AGUSTUS
3.443
2.573
2.492
1.839
1.888
1.784
99
9
SEPTEMBER
3.441
2.683
2.665
2.403
2.056
1.939
98
10
OKTOBER
3.447
2.685
2.668
2.012
2.061
1.944
93
11
NOVEMBER
3.558
2.727
2.736
2.462
1.975
1.701
141
12
DESEMBER
3.515
2.654
2.561
1.901
1.976
1.856
116
Capaian Kinerja Program KB berdasarkan Target RPJMD Kota Bandung
PENCAPAIAN RPJMD PP 2013 NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET 2013
1
Perempuan sebagai Tenaga Kerja
70 %
2
Perempuan Dalam Angkatan Kerja
40 %
3
Pekerja Perempuan Non Pertanian (Rasio)
40 %
4
Angka Harapan Hidup Laki-laki
74 %
5
Angka Harapan Hidup Perempuan
74 %
6
Rata-rata lama sekolah Laki-laki
12 %
7
Rata-rata lama sekolah perempuan
12 %
Sumber : Laporan Rutin Bulanan Pelayanan Kontrasepsi (Rek. Kab. F/II/KB)
RELISASI 2013
PENCAPAIAN RPJMD PP 2013 NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET 2013
8
Angka Melek Hurup Laki-laki
99,88 %
9
Angka Melek Hurup Perempuan
99,88 %
Tingkat Ketersediaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak
10 11
Peningkatan Diklat Manajemen usaha bagi Perempuan
90 %
12
Cakupan Kelurahan Layak Anak
80 %
13
Meningkatkan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan PUG dan Anak
26 GFP dan 181 PUG
14
Terbentuknya Forum Peduli Anak
Sumber : Laporan Rutin Bulanan Pelayanan Kontrasepsi (Rek. Kab. F/II/KB)
RELISASI 2013
PENCAPAIAN RPJMD KB 2013 INDIKATOR
TARGET 2013
1 2
Prevalensi PA / PUS Prevalensi PA/PUS (Pra KS, KS I)
80,01 % 72,10 %
3
Peningkatan Kemandirian ber-KB
74,90 %
4
Peningkatan Cakupan Peran Pria
2,35 %
NO
Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi 5 untuk memenuhi permintaan masyarakat 30 % setiap tahun
20%
6
Persentase Akseptor KB Pasca Persalinan/Keguguran
85 %
7
Rata-rata Usia Kawin pertama bagi wanita
20,52 %
8
Jumlah Keluarga/ Remaja Terpapar Informasi HIV/AIDS
1.800 %
9
Jumlah PIK - Remaja
30 Tegak 30 Tegar
REALISASI 2013
PENCAPAIAN RPJMD KB 2013 NO 10 11 12
INDIKATOR YG DISEPAKATI Cakupan anggota BKB ber KB Cakupan anggota BKR ber KB Cakupan anggota BKL ber KB
TARGET 2013 70 % 70 % 70 %
13
Partisipasi Keluarga, Keluarga Pra KS dan KS I Alek dalam Poktan
55,28 %
14
Bina Keluarga Balita Mandiri
24,79 %
15
Institusi masyarakat pengelolaan program KB aktif
88,91 %
16
Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Kelurahan 100 % setiap tahun
95,22 %
17
Cakupan Laporan Pelayanan Kontrasepsi / Pengendalian Lapangan
98,25 %
REALISASI 2013
Capaian Prestasi Program KB berdasarkan Lomba-Lomba Kegiatan
Prestasi Tingkat Kota Bandung 2013 PLKB TELADAN
Keluarga Harmonis DUTA REMAJA
Prestasi Tingkat Kota Bandung 2013 DUTA KKB MAHASISWA
Duta Mahasiswa PIKMA
DUTA REMAJA
Prestasi Tingkat Kota Bandung 2013 PLKB/PKB Harapan
IMP Pos KB
IMP Pos KB Harapan
Prestasi Tingkat Kota Bandung 2013
BKB BKB
Kemas
BKR BKL UPPKS
NAMA KELOMPOK
KETUA KELOMPOK
LOKASI
PERING KAT
Pemilihan KB Lestari
Katagori 5 Tahun
Katagori 10 Tahun
Katagori 15 Tahun
Katagori 20 Tahun
KELUARGA
ALAMAT
TELADAN
Lomba PIK Remaja Tahun 2013 NO
NAMA KELOMPOK
NO
NAMA KELOMPOK
KETUA KELOMPOK
LOKASI
PERIN GKAT
NO
NAMA KELOMPOK
KETUA KELOMPOK
LOKASI
PERIN GKAT
TUMBUH
TEGAK
TEGAR
KETUA KELOMPOK
LOKASI
PERIN GKAT
Prestasi Tingkat Provinsi 2013
Prestasi Tingkat Nasional 2013
Operasional Tahun 2013
1.
Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program PPKB a. Advokasi dan KIE
b. Penguatan Lini Lapangan c. Penguatan kemitraan antar lembaga d. Penyediaan dan penyebarluasan data dan informasi berbasis TIK 2.
Penataan Pengorganisasian Pemberdayaan Perempuann a. Penyerasian Program PP dan PA b. Penyiapan indikator dan parameter Kelurahan Layak Anak c. Penguatan Gender Focal Point dan Satgas PUG d. Penguatan sistem informasi dan data gender dan anak
73
3.
Peningkatan akses dan kualitas KB-KR a. Peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah b. Peningkatan kemandirian dan pembinaan kesertaan berKB jalur swasta c. Peningkatan kesertaan KB galciltas, wilayah khusus dan sasaran khusus d. Peningkatan kualitas promosi dan konseling kesehatan reproduksi
4.
Memperkuat SDM operasional program KKB a. Pengelolaan SDM yang profesional b. Penguatan SDM lini lapangan
5.
Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
a. Pembinaan dan pengembangan ketahanan keluarga b. Pembinaan dan pengembangan kesejahteraan keluarga 74
6.
Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana program a. Sarana pelayanan
b. Sarana penggerakan c. Sarana pendukung 7.
Meningkatkan pembiayaan program PPKB a. Peningkatan dan sinergitas dukungan anggaran program PPKB dari APBN dengan APBD provinsi dan kabupaten/kota b. Penguatan sistem jaminan pembiayaan program PP dan KB, khususnya bagi rakyat miskin c. Terjaminnya sumber pembiayaan penyediaan alat/obat kontrasepsi
75
PERMASALAHAN PEREMPUAN DI KOTA BANDUNG
1.
Masih rendahnya perempuan.
2.
Tindak kekerasan terhadap perempuan masih tinggi
3.
Maraknya perdagangan perempuan dan anak, serta eksplorasi termasuk pornografi dan pornoaksi.
4.
Kesenjangan gender diberbagai bidang kehidupan.
5.
Rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak seperti eksploitasi terhadap anak, penelantaran dan kekerasan terhadap anak.
8/18/2016 11:58 AM
kualitas
hidup
dan
perlindungan
76
6. Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan konsep kesetaraan dan keadilan gender. 7. Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak. 8. Terbatasnya data pembangunan terpilah menurut jenis kelamin, sehingga sulit menemui kenali masalah-masalah gender dan anak yang ada. 9. Partisipasi masyarakat belum maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak.
8/18/2016 11:58 AM
77
TUJUAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK 1. Meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki. 2. Membangun anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan bertaqwa serta terlindungi.
8/18/2016 11:58 AM
78
DENGAN INDIKATOR 1. Terintegrasikannya kebijakan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak pada semua kebijakan, program & lembaga pembangunan; 2. Terwujudnya kota yang responsif gender dan peduli anak; 3. Berperannya lembaga masyarakat dalam PP dan PKPA.
8/18/2016 11:58 AM
79
SASARAN 1. Terjaminnya keadilan gender dalam berbagai program pembangunan; 2. Meningkatnya angka GDI (Indek Pembangunan Gender) dan Angka GEM (Angka Pemberdayaan Perempuan); 3. Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan; 4. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak; 5. Meningkatnya kemampuan kelembagaan dan jaringan PUG dan anak termasuk ketersediaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat. 8/18/2016 11:58 AM
80
STRATEGI 1. Peningkatan kordinasi dan kemitraan; 2. Penguatan kelembagaan pengarus utamaan gender dan anak; 3. Pelaksanaan aksi afimasi; 4. Penguatan jejaring kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat.
8/18/2016 11:58 AM
81
PROGRAM POKOK 1. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; 2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak; 3. Penguatan kelembagaan pengarus utamaan gender; 4. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan.
8/18/2016 11:58 AM
82
KERANGKA PIKIR PROGRAM KB Pada umumnya ada lima ciri pokok masalah kependudukan; 1. Jumlah penduduk yang besar, 2. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, 3. Penyebaran penduduk yang tidak merata, 4. Komposisi struktur umur yang muda; 5. Status sosial ekonomi yang terbelakang;
Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas merupakan modal bagi pelaksanaan pembangunan dan potensi untuk peningkatan pengembangan pembangunan disegala bidang. Namun, jika penduduk yang besar tersebut tidak berkualitas, maka akan menjadi beban bagi proses pembangunan dan dapat mengurangi hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh penduduk
Kebijakan pengembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, diarahkan kepada; 1. Pengendalian kuantitas penduduk, 2. Pengembangan kualitas penduduk dan keluarga, 3. Pengerahan mobilitas penduduk.
Sesuai dengan matranya, kebijakan kependudukan dilakukan secara fungsional oleh Instansi/ Sektor, seperti : 1. Masalah pengendalian kuantitas penduduk secara alami oleh Badan PPKB; 2. Masalah Pendidikan Penduduk oleh Dinas Pendidikan; 3. Masalah Kesehatan Penduduk oleh Dinas Kesehatan; 4. Masalah Moral, Iman, dan ketaqwaan penduduk oleh Depag 5. Masalah penduduk yang cacat, miskin dan tertinggal oleh Dinas Sosial. Dsb.
Dalam rangka pengendalian kuantitas dan kualiatas penduduk, Program KB memiliki amanat sesuai UU No. 52 / 2009: • Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Pelaksanaanya, dilakukan bersama pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera
Pendekatan Program KB dalam pelaksanaan operasionalnya diprioritaskan kepada masalah sosio-kultural dan religius disamping pendekatan medis teknis. Diharapkan melalui pendekatan ini komitment masyarakat terhadap Program KB dipahami sebagai upaya perencanaan keluarga ( planning of the family ) dari pada pembatasan kelahiran ( birth control )
• Pelaksanaan Program KB di era otonomi telah berkembang dengan baik mengarah pada kebutuhan masyarakat yang menganut desentralisasi dan lebih demokratis. • Dengan demikian pola pembangunan masyarakatpun menjadi beragam, namun pada hakekatnya mengarah pada satu tujuan yang sama yaitu mewujudkan “Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera”.
• Untuk mewujudkan keluarga sejahtera pendekatan yang dilaksanakan mengacu pada upaya mengatur jumlah keluarga yang kita kenal dengan perwujudan keluarga kecil. • Untuk itu Program KB harus mencapai sasaran antara dengan indikator yaitu pencapaian peserta KB baru, yang selanjutnya dibina agar tetap menggunakan kontrasepsi dan menjadi peserta KB lestari.
• Lebih jauh yang perlu menjadi perhatian adalah menjadikan kesertaan pasangan usia subur dalam ber-KB menjadi kebutuhan dan budaya hidup dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga. • Disamping itu pula, sasaran makro program Keluarga Berencana adalah Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Penduduk Tanpa Pertumbuhan (PTP).
• Untuk mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS), indikator yang harus dicapai: • Total Fertility Rate (TFR) sekitar 2 anak per wanita usia subur. • Net Reproductive Ratio (NRR) = 1 anak, yaitu rata-rata anak perempuan 1 orang pada setiap keluarga. • Kesertaan pasangan usia subur menjadi peserta KB minimal 70%.
• Ketiga syarat tersebut harus dapat dipertahankan selama kurang lebih 30 sampai 40 tahun berturut-turut, tidak boleh mengendor apalagi memburuk. • Oleh karena itu, maka sosialisasi KB tidak boleh tersendat apalagi berhenti. Agar masyarakat makin sadar betapa pentingnya program KB bagi pembangunan, karena sebesar apapun kue pembangunan yang kita capai, jika yang makannya banyak, tidak akan ada artinya, tetap akan stagnan.
Pengertian/Definisi PP: KESETARAAN & KEADILAN GENDER (KKG) Adalah : suatu kondisi yang setara ,serasi, seimbang dan harmonis, antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang, kesempatan, partisipasi, manfaat dan kontrol dalam melaksanakan dan menikmati hasil pembangunan, baik di dalam maupun di luar rumah tangga.
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) Adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia, melalui kebijakan dan programnya yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam peremcanaan, pelaksanaan , pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. (Ps. 6 UU PKDRT) : • • • • • • • • •
di tendang di pukul dengan tangan dipukul dengan alat membenturkan kepala diludahi dibanting/didorong diseret digunduli dijenggut rambut
Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. (Ps. 7 UU PKDRT) • • • • • •
poligami tanpa ijin dimaki-maki dengan kata-kata kasar selingkuh pemutusan hubungan silaturahmi dengan keluarga larangan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar suami otoriter
Kekerasan seksual : adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar, dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan /atau tujuan tertentu. (Penjelasan pasal 8 UU PKDRT) • Memaksa berhubungan seksual • Memaksa melakukan cara tertentu saat berhubungan seksual • Memaksa memasukkan benda ke dalam vagina • Memaksa istri berhubungan seksual dengan orang lain
Kekerasan ekonomi/Penelantaran Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (Ps. 9 ayat 1) : • Tidak diberi nafkah • Diberi nafkah namun tidak mencukupi padahal suami mampu; • Dilarang bekerja
PERLINDUNGAN ANAK Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UU 23 pasal 1 ayat 2)
Pengertian/Definisi KB : 1. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 2. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah,struktur,pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
3. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
4. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
5. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami- istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
7. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
8. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
9. Pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi.
10.Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
11. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
12. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
•. Penduduk rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya. •
Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) adalah wadah pengelolaan dan pelaksanaan Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Desa/Kelurahan, Dusun/RW dan RT kebawah seperti PPKBD, SubPPKBD, Kelompok KB dan Kelompok-Kelompok kegiatan (Poktan) yang merupakan bagian dari kegiatan kelompok KB.
•
PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa), adalah seorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Desa/Kelurahan atau yang setara.
•
Sub PPKBD (Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa), adalah seorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Dusun/RW atau yang setara.
•. Kelompok Keluarga Berencana (KB) adalah kelompok dalam wadah organisasi yang anggotanya terdiri dari seluruh keluarga dalam suatu Rukun Tetangga yang secara sukarela berperan aktif mengelola Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Rukun Tetangga. Adapun kegiatannya meliputi bidang Keluarga Berencana/Kesehatan Reproduksi (KB/KR) dan Keluarga Sejahtera/Pemberdayaan Keluarga (KS/PK).
•Kelompok Kegiatan (Poktan), adalah wadah kegiatan Program KB Nasional yang berkaitan dengan Penundaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. Poktan tersebut merupakan bagian kegiatan dari IMP baik kelompok KB, Sub PPKBD maupun PPKBD. •Pembinaan Ketahanan Keluarga, adalah upaya menyeluruh dan terpadu untuk meningkatkan kondisi dinamika suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya agar harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
•. Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan wadah kegiatan beranggotakan keluarga yang memiliki anak balita untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan atau anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak balita melalui rangsangan/stimulasi baik secara fisik, mental, sosial emosional dan intelektualnya.
Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), adalah wadah kegiatan beranggotakan keluarga yang memiliki anak dan remaja untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan atau anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja. Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lanjut Usia (BKL), merupakan kelompok kegiatan untuk membina keluarga lansia dalam upaya meningkatkan kepedulian dan peran keluarga dalam mewujudkan lanjut usia yang sehat, mandiri, produktif, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
•. Kelompok Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), adalah wadah kegiatan ekonomi yang beranggotakan keluarga, terutama Keluarga Pra Sejahtera (Pra S) dan Keluarga Sejahtera I (KS I), yang saling berinteraksi untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga kecil bahagia sejahtera.
Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat, adalah orang-orang yang dihormati dan disegani di desa/kelurahannya, karena aktivitas dalam kelompoknya, kecakapankecakapan dan sifat-sifat tertentu yang dimilikinya dan mempunyai pengetahuan, pemahaman dan kepedulian terhadap program KB. Orang-orang yang dikategorikan tokoh masyarakat antara lain: 1. Pemimpin lembaga keagamaan di desa/kelurahan 2. Pemuka agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu) 3. Tokoh Adat / Pimpinan Adat 4. Orang yang punya pengetahuan yang luas tentang adat dan sosial budaya 5. Pemimpin masyarakat (Kepala Desa, Lurah) 6. Pemimpin Organisasi Kemasyarakatan (LKMD, LMD, Badan Musyawarah Desa/ Kelurahan) 7. Penyuluh Agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu) 8. BP4, KUA, dan Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) 9. Guru agama 10.Pimpinan pengurus pesantren 11.Pimpinan Organisasi Agama di desa/kelurahan
Pasangan Usia Subur (PUS), adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun, dan secara operasional termasuk pula pasangan suamiistri yang istrinya berumur kurang dari 15 tahun dan telah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun tetapi masih haid.
Peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan. PUS Bukan Peserta KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini tidak sedang menggunakan salah satu alat kontrasepsi dikarenakan: 1. 2. 3.
4.
Hamil Ingin Anak Segera adalah Pasangan Usia Subur (PUS), yang belum punya anak atau punya anak pertama berumur minimal 3 tahun, menginginkan anak kurang dari 2 tahun. Ingin Anak Ditunda adalah pasangan suami-istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun dan sedang tidak menggunakan kontrasepsi, masih menginginkan anak tetapi ditunda (2 tahun ke atas). Tidak Ingin Anak Lagi adalah pasangan suami-istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun tidak menginginkan anak lagi.
DAMPAK PROGRAM KB TERHADAP LPP/LPPA/TFR PENDUDUK : TH. 1970 = TH. 1980 = TH. 1990 = TH. 2000 = TH. 2010 =
1.201.730 1.461.407 2.058.649 2.136.260 2,392.552
PERTAMBAHAN PENDUDUK
(TAHUN 2010) (LPP : 1,15 %) MIGRASI
LPPA ( Lahir-Mati) PROG. KB
(Mig in – Mig out) TAHUN
LPP
LPPA
TFR
1970
2,15
2,03
5.50
1980
2,20
2,19
5.25
1990
3,47
1,56
2.24
2000
0,37
1,15
1.88
2010
1,15
1,07
2.00
MOBILITAS PENDUDUK
Piramida Penduduk Hasil SP2010 Kota Bandung 75+ 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4
6
4
2
0
2
Percent
% Perempuan
% Laki-laki
4
6
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Hasil SP2010 KOTA BANDUNG Umur 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ TT Total
Laki-laki 106,027 106,126 95,218 108,521 126,792 128,753 114,393 99,136 84,672 68,938 58,568 44,864 26,394 20,687 13,295 11,615 1,349 1,213,999
Perempuan 100,657 100,014 91,819 111,137 120,067 118,794 105,913 94,047 82,737 70,337 57,993 42,103 27,743 22,585 15,152 17,455 972 1,178,553 2,392,552
Total 206,684 206,140 187,037 219,658 246,859 247,547 220,306 193,183 167,409 139,275 116,561 86,967 54,137 43,272 28,447 29,070 2,321
21 Indikator Tahapan KELUARGA SEJAHTERA 21. Aktif sebagai pengurus Orgnisasi kemasyarakatan 20. Memberikan sumbangan materil secara teratur
19. 18. 17. 16.
KS III Plus
Memperoleh informasi dari surat kabar, radio, TV, majalah KS III Mengikuti kegiatan masyarakat Makan bersama paling kurang sekali seminggu untuk berkomunikasi Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun barang *] 15. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7.
PUS dengan anak 2 atau lebih menggunakan alat kontrasepsi KS II Seluruh anggota keluarga umur 10-60 th bisa baca tulisan latin Ada anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat Luas lantai rumah paling kurang 8m2 untuk setiap penghuni rumah *) Memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun *) Paling kurang sekali seminggu makan daging/ ikan/ telur *) Melaksanakan Ibadah agama dan kepercayaan masing-masing
6. Semua anak umur 7-15 th dalam keluarga bersekolah *) KS I 5. PUS ingin ber KB ke sarana pelayanan kontrasepsi 4. Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan *) 3. Rumah yang ditempati mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik* ] 2. Memiliki pakaian yang berbeda *) 1. Makan dua kali sehari atau lebih *) Belum dapat memenuhi satu atau lebih dari 6 indikator KS I
KELUARGA PRASEJAHTERA
DEFINISI KEMISKINAN • BPS: Ketidakmampuan utk memenuhi kebutuhan pangan (kebutuhan min. 2100 kalori per kapita per hari) maupun non pangan yg bersifat mendasar (sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya). • UNITED NATION: Individu, rumahtangga, masyarakat atau kelompok sosial yg memperoleh pendapatan sama/kurang dari US $ 2 (dua dolar AS) per kapita per hari.
KATEGORI MISKIN Kemiskinan struktural yang disebabkan oleh tatanan kelembagaan (kemiskinan buatan); Kemiskinan alamiah yang disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan menurunnya daya dukung alam dan lingkungan.
PENYEBAB KEMISKINAN
Kemiskinan sebagai akibat dari kesenjangan pendapatan karena ketimpangan kepemilikan faktor produksi; Pendekatan sosio-antropologi terkait dengan masalah kultural/budaya yang berkembang di tengah masyarakat yang melanggengkan kemiskinan.
PENYEBAB KEMISKINAN Perkembangan jumlah penduduk, terbatasnya daya dukung lingkungan, dan berbagai faktor lain, yang menyebabkan terjadinya kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural.
Antara lain infrastruktur yang terkait dengan aksesibilitas penduduk terhadap modal, informasi, pasar, dan lainnya.
Versi BPS (2);
Rumahtangga penerima Bantuan Langsung Tunai/BLT berdasarkan 14 variabel untuk mengukur kemampuan rumahtangga dalam hal pangan, perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. (BPS; Pendataan Sosial Penduduk tahun 2005/PSE05)
Ekonomi
Variabel Pendataan Rumahtangga Penerima BLT; 1. Luas lantai bangunan tempat tinggal (kurang dari 8 m2 per orang) 2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal (tanah/bambu/kayu murah) 3. Jenis dinding bangunan tempat tinggal berkualitas rendah/ tembok tanpa plester)
(bambu/rumbia/kayu
4. Fasilitas tempat buang air besar (tidak punya/bersama rumahtangga lain) 5. Sumber penerangan rumahtangga (bukan listrik) 6. Sumber air minum (sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan)
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari (kayu bakar/arang/minyak tanah) 8. Konsumsi daging/ayam/susu per minggu (tidak pernah/satu kali seminggu) 9. Pembelian pakaian baru setiap anggota rumahtangga (tidak pernah membeli/satu kali)
10.
Frekuensi makan dalam sehari untuk setiap anggota rumahtangga (satu kali/dua kali dalam sehari)
11.
Kemampuan membayar untuk berobat ke Puskesmas/Poliklinik (tidak mampu membayar)
12.
Lapangan pekerjaan utama kepala rumahtangga (buruh tani, nelayan, buruh bangunan, dan pekerjaan lain dengan pendapatan sejenis/rendah)
13.
Pendidikan tertinggi kepala rumahtangga (tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD)
14.
Pemilikan aset/harta bergerak/harta tidak bergerak tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal
(tidak
punya
Rp 500.000,-) Rumahtangga yang dikategorikan miskin dan mendapat Bantuan Langsung Tunai adalah rumahtangga yang memenuhi 9 kriteria dari 14 variabel kemiskinan.
Sumber : BPS; PSE05
Lanjutan ...... Versi BKKBN ; Indikator Penentu Kemiskinan RESUME; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Makan dua kali sehari atau lebih *) Memiliki pakaian yang berbeda *) Rumah yang ditempati mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik *) Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan *) Semua anak umur 7-15 th dalam keluarga bersekolah *) Paling kurang sekali seminggu makan daging/ ikan/ telur *) Memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun *) Luas lantai rumah paling kurang 8m2 untuk setiap penghuni rumah *) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun barang *)
Keterangan ; Tanda * menunjukkan indikator penentu kemiskinan
PERBANDINGAN VARIABEL PENENTU ORANG MISKIN BPS dan BKKBN BPS
BKKBN
RUMAHTANGGA MISKIN
KELUARGA MISKIN
(PENDATAAN SOSIAL EKONOMI 2005)
(PENDATAAN KELUARGA SEJAHTERA 2006)
1
2 Luas lantai rumah paling kurang 8m2 untuk setiap penghuni rumah *)
1
Luas lantai bangunan tempat tinggal (kurang dari 8 m2 per orang)
2
Jenis lantai bangunan tempat tinggal /kayu murah)
3
Jenis dinding bangunan tempat tinggal (bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester)
Rumah yang ditempati mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik*)
4
Fasilitas tempat buang air besar (tidak punya /bersama rumahtangga lain)
-
5
Sumber penerangan rumahtangga (bukan listrik)
-
6
Sumber air minum (sumur/mata terlindung/sungai/air hujan)
7
Bahan bakar untuk memasak bakar/arang/minyak tanah)
8
Konsumsi daging/ayam/susu pernah/satu kali seminggu)
per
(tanah /bambu
air
tidak
-
sehari-hari
(kayu
-
minggu
(tidak
Paling kurang sekali seminggu makan daging/ ikan/ telur *)
BPS
BKKBN
RUMAH TANGGA MISKIN
KELUARGA MISKIN
(PENDATAAN SOSIAL EKONOMI 2005)
(PENDATAAN KELUARGA SEJAHTERA 2006)
Pembelian pakaian baru setiap anggota rumahtangga (tidak pernah membeli/satu kali)
Memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun *)
10
Frekuensi makan dalam sehari untuk setiap anggota rumahtangga (satu kali/dua kali dalam sehari)
Makan dua kali sehari atau lebih *)
11
Kemampuan membayar untuk berobat ke Puskesmas/Poliklinik (tidak mampu membayar)
Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan *)
12
Lapangan pekerjaan utama kepala rumahtangga (buruh tani, nelayan, buruh bangunan, dan pekerjaan lain dengan pendapatan sejenis/rendah)
Ada anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan
13
Pendidikan tertinggi kepala rumahtangga (tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD)
Semua anak umur 7-15 th dalam keluarga bersekolah *)
14
Pemilikan aset/harta bergerak/harta tidak bergerak (tidak punya tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000,-)
Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun barang *)
9
Memiliki pakaian yang berbeda *)
Catatan : Rumahtangga yang dikategorikan miskin dan mendapat BLT adalah rumahtangga yang memenuhi 9 kriteria dari 14 variabel kemiskinan.
Ver 1.1
