NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011 Kelompok Prioritas : Infrastruktur (P6) dan Energi (P8) Wilayah : Nusa Tenggara‐Maluku‐Papua Hari/Tanggal : Sabtu, 1 Mei 2010 Sesi pada jam : 14.00‐17.30 WIB Tanggapan Umum I. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Bappenas • Tolong dikonfirmasikan lagi kegiatan yang merupakan prioritas tapi tidak ada dalam shortlist. Masalah selama ini ada di alokasi, apabila tidak bisa solusinya antara lain dari PHLN. Airport Development in Papua salah satu contoh usulan pembiayaan luar negeri yang diajukan Kemenhub. Selain itu bisa juga dibiayai dari PPP (Public‐Private Partnership) seperti PLTA Urumuka. Contoh lain PPP adalah Jalan Tol Solo‐Kertosono sepanjang 180 km (swasta menangani 60 % konstruksi sedangkan tanah dan 40 % sisanya dari pemerintah). Alternatif lain adalah Cost‐Sharing. II. Pemerintah Provinsi Papua • Di Kota Merauke, penduduk asli hanya 13 persen. Dengan demikian jangan sampai ada konflik horisontal karena biasanya bantuan justru berpihak pada pendatang. Contoh subisidi beras yang hanya dinikmati pendatang karena penduduk asli tidak makan nasi. Terkait tata ruang, Papua sudah menyampaikan Raperda ke DPRD. Telah dilakukan pertemuan BKPRN dengan BKPRD. Penyusunan RTRW Papua diselesaikan secara swakelola dengan prinsip continues improvement, berbasis kampung. Papua juga telah melakukan rasionalisasi hutan. Hutan hijau ditetapkan diatas 70 persen di Papua dan terus dipertahankan. Terkait batas wilayah, batas hak ulayat tidak sama dengan batas administrasi. Masalahnya, batas administrasi dipaksakan menyesuaikan batas perusahaan (PTFI). Dalam hal ini, yang menghasilkan tambang bukan hanya Mimika.
III. Perwakilan Ditjen Bina Marga, Kemen PU • Renstra Bina Marga melakukan turunan RPJMN, alokasi nya 148 Triliun. 19.370 km jalan • Permintaan 16.000 km baik prov/kab menjadi jalan nasional. Baru bisa terfasilitasi 4.000 km (jalan nasional menjadi 38.000 km)
Tanggapan Pemerintah Daerah
No. 1.
Respon Kementerian/ Lembaga
Kesepakatan
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
SUMBER DAYA AIR •
•
• • •
Sedang melaksanakan desain untuk pembangunan berkelanjutan untuk Pulau Sumbawa dan Lombok. Kelanjutan pembangunan Bendungan pandanduri, saat ini pembebasan lahan hampir selesai, mohon untuk segera dilanjutkan konstruksinya Kelanjutan potensi Bendungan Rababangka komplek di Dompu Kelanjutan potensi Bendungan Bintang Bano di Sumbawa Barat. Pengerukan sedimen Bendungan Batu Jai di
• •
•
•
• Ada 5 paket rehabilitasi untuk indonesia bagian timur. Rencana Bendungan Bintang Bano perlu didukung dengan Review Design dan Feasibility Study. Untuk Bendungan Pandanduri sudah masuk dalam Blue Book, dan sudah banyak donor yang tertarik. Bendungan Rababangka komplek sedang tahap persiapan masuk blue book
Sepakat dengan Rencana kerja K/L dengan beberapa catatan sesuai yang tercantum dalam risalah sidang
•
Sepakat dengan Rencana kerja K/L dengan beberapa catatan sesuai yang tercantum dalam risalah sidang
Tanggapan Pemerintah Daerah
No. • •
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Lombok Timur Pembangunan air baku di sekotong, Lombok Utara. Rehabilitasi jaringan irigasi Disimp 2 TRANSPORTASI
Jalan: Jalan: • • Focus NTB di strategis • Jalan negara, provinsi dan nasional, terutama untuk kabupaten tidak dapat mendukung Bandara dibedakan masyarakat. Internasional Lombok • 1600 km jalan provinsi (400 (tahun 2011 diharapkan km jalan yang mohon selesai jalan aksesnya) dibantu APBN) • Jalan Kuta juga akan • Mohon penambahan DAK dikembangkan (mohon untuk jalan. Sudah ada data dukungan pembebasan mengenai penggunaan dan lahan) kebutuhannya. (5 tahun • Jalan provinsi dan terakhir dana yang diberikan kurang dari 12 kabupaten perlu terobosan Milyar = hanya 6 km jalan) baru agar bisa memfasilitasi Pemda (untuk memperkuat • Mohon jalan mendapat jaringan jalan) dana sebesar 2 Triliun, • Metode reimbursement karena dapat memberi untuk pembangunan jalan dampak besar ke sector di provinsi dan kabupaten lain.
Pada dasarnya sepakat, mohon dapat difasilitasi pembicaraan lebih lanjut untuk sinkronisasi dengan K/L
•
Setuju dengan hasil Sidang Kelompok III
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
Sudah ada kerangka prioritas apabila mendapat dukungan dana dari pemerintah pusat. • Leci (Lombok Eco City Island) dan Suez (Sumbawa Eco zone) Perhubungan: • Status Pelabuhan Haji di Lombok Timur (telah menelan biaya 60 Milyar) dan butuh pengerukan lebih besar lagi. Diusulkan diserahkan pada pemerintah pusat. • Perpanjangan runway Bandara Salahudin Bima mohon difasilitasi
(apabila sesuai dengan persyaratan) • Dana preservasi jalan untuk membantu jalan provinsi/kabupaten Perhubungan: • Pelabuhan Haji draf nya hanya 2 m, mohon dikaji kembali. Manfaatkan yang ada secara maksimal. • Bandara Salahudin ada pengaruh garam, sehingga prasarana yang ada cepat rusak.
No. •
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN • •
DJCK ‐ PU Gerakan hunian hijau, • Sebagian propinsi telah dengan utilitas yang mengalami peningkayan memadai alokasi dari yang diusulkan. Telah ada kerangka Namun demikian, pembangunan Pulau pemerintah daerah tetap Lombok (Lombok as Eco City
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
memiliki tanggung jawab Island) dengan dalam perencanaan melalui mempertahankan minimal RPIJM dan menyediakan 50% RTH, dan Kerangka dana pendamping Pembangunan Pulau Sumbawa (Sumbawa as Eco‐ Kemenpera Zone). • Kemenpera memang sangat memperhatikan penyediaan perumahan bagi PNS, terutama di daerah pemekaran baru. • Pemerintah memiliki pembiayaan murah jangka panjang mulai 2010 hingga 2014 yang bisa dimanfaatkan. Bila pemda tertarik dan serius akan melaksanakan kegiatan tersebut, mohon mengundang tim dari Menpera untuk dilakukan pembahasan secara detail, termasuk kewajiban antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
Respon Kementerian/ Lembaga
•
• •
• Sudah dibuatnya design kelistrikan dalam mengantisipasi matinya listrik PLN. Untuk daerah terpencil sudah dibuatnya peta dalam • pembuatan PLTMH. Mohon dukungan atas penetapan DME yang dapat dimulai pelaksanaannya tahun ini.
Kesepakatan
konsumen, sekaligus survey ke lokasi pembangunan perumahan ENERGI
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Untuk lisdes yang EBT seperti PLTS dan PLTMH akan dilakukan dengan ada mekanisme yang baru melalui DAK.
Untuk beberapa daerah PLN akan membeli excess power untuk menutup deficit kelistrikan.
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
(Tidak ada catatan khusus)
•
Seluruh daerah blank spot sudah disiapkan pengembangan Desa Berdering di total 31000 desa utk seluruh Indonesia. Akhir 2010 selesai 100%. Merupakan kontrak layanan, bukan kontrak
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
•
•
operasi. Sehingga pemenang tender berkewajiban menyediakan layanan selama 5 tahun. Tarif sangat murah, SMS Rp 50, telpon Rp 325. Agar dapat dimanfaatkan utk sarana komunikasi propinsi, kota/kab, desa. Internet kecamatan sudah ditetapkan pemenangnya, yang akan dibangun pada 5700 kecamatan (desa ibukota kecamatan). Dapat dijadikan sarana komunikasi (membuat mailing list) antar camat, bupati/walikota, gubernur. Jaringan Palapa Ring sudah mulai dibangun yaitu section Mataram‐Kupang (1800 km).E‐government yang dikembangkan dapat menggunakan backbone ini khususnya utk data yg
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
besar. Direncanakan juga pembangunan fiber optic melalui ICT Fund. Sehingga diharapkan pengembangan e‐government sudah dimulai saat ini. 2.
Provinsi Nusa Tenggara Timur
SUMBER DAYA AIR •
•
•
Butuh pendekatan khusus dalam pembiayaan OP, mengingat karakterestik alam NTT yg tidak sama dengan Jawa. Dalam rangka peningkatan daerah irigasi, perlu dukungan dalam peningkatan jaringan irigasi. NTT memiliki banyak potensi Bendungan, yaitu Bendungan Raknamo, Bendungan Temet, dan Bendungan Mbay. Pihak daerah optimis dengan pembangunan Bendungan
• •
•
Waduk Temef akan • dilakukan review di tahun 2011. Pembangunan/ peningkatan, rehabilitasi dan OP prasarana air baku tersebar di seluruh provinsi dengan total alokasi Rp. 65 miliar Dalam rangka operasi dan pemeliharaan prasarana irigasi, dialokasikan TPOP untuk 71 ribu hektar dengan total alokasi Rp. 14 miliar. Luasan yang cukup besar dibanding dengan OP yang
Sepakat dengan Rencana kerja K/L dengan beberapa catatan sesuai yang tercantum dalam risalah sidang
•
Sepakat dengan Rencana kerja K/L dengan beberapa catatan sesuai yang tercantum dalam risalah sidang
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
•
•
akan meningkatkan nilai tawar NTT pada sektor pertanian lahan basah, • selalin potensi lainnya di sektor lahan kering, seperti peternakan. Dalam rangka adaptasi perubahan iklim, membutuhkan pembangunan embung, mengingat tahun ini adalah kejadian kekeringan yg tertinggi yang menyebakan kerugian di 10 kabupaten Pembangunan Bendungan Kolhua dalam rangka penyediaan air baku kota kupang.
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
dilakukan oleh Balai nusa Tenggara 2 Prioritas untuk rehabilitasi dan OP jaringan irigasi yang tersebar di seluruh DI di Provinsi NTT.
TRANSPORTASI Jalan: Jalan: • Jalan Negara sudah baik (2% • Akan dimasukkan sebagai belum) sedangkan provinsi jalan strategis. masih kurang baik. Untuk • Jembatan panjang antar jalan provinsi yang pulau perlu dibahas dan seharusnya menjadi jalan dikaji secara khusus.
•
Pada dasarnya sepakat, mohon dapat difasilitasi pembicaraan lebih lanjut untuk sinkronisasi dengan K/L
•
Setuju dengan hasil Sidang Kelompok III
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
Perhubungan: nasional yaitu jalan lintas utara‐timur dan sabuk • Perintis udara ada untuk perbatasan di Atambua. subsidi. • Jalan lintas Utara Flores • Terminal ALBN sudah termasuk strategis untuk diusulkan mengantisipasi bila ada bencana alam, mohon mendapat penanganan. • Diusulkan jembatan dari Flores Timur dan Kadonara. Perhubungan: • Shortlist saat ini masih belum sama. • Terdapat 15 bandara, mohon tetap dukungan peningkatan sarana prasarana bandara udara. Ada APBD untuk subsidi pesawat untuk mendorong pesawat masuk. • Pembangunan pelabuhan rakyat Namosait mohon jadi prioritas. • Terminal tipe A di Kupang mohon mendapat
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Tanggapan Pemerintah Daerah
No. •
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
dukungan. Penyedian sarana tambak kapal di daerah terluar (Mengkudu, Batek, dan Dana).
Respon Kementerian/ Lembaga
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN •
•
• •
Apresiasi terhadap Menpera yang telah bangn rusunawa di Kupang. Masalahnya sekarang masih “macet”. Mohon 2011 dilanjutkan. Jika dibiarkan bisa untk kegiatan lain Peningkatan kualitas rumah di pedesaan perlu diperhatikan. Kemampuan APBD terbatas, butuh dukungan dari Kemenpera dengan volume yang lebih banyak. Telah dilakukan peningkatan tanah bersertifikat di NTT Perbaikan lingkungan perumahan di perkotaan
DJCK ‐ PU • Sebagian propinsi telah mengalami peningkatan alokasi dari yang diusulkan. Namun demikian, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab dalam perencanaan melalui RPIJM dan menyediakan dana pendamping • PU telah merencanakan pembangunan kawasan agropolitan dan minapolitan sebanyak 3 kawasan di NTT. Pemda diminta untuk mempersiapkan perencanaan dan lahan. • PU sudah mengalokasi Rp.32 Miliar untuk instalasi
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
•
•
•
•
•
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
perlu diperhatikan dan dan jaringan air minum dari ditingkatkan volumenya Kabupaten ke Kota Kupang. Namun PU baru bisa Diperlukan dukungan melepaskan anggaran drainase perkotaan yang apabila BLU yang ada sudah baik, terutama di operasional. Diharapkan kabupaten/kota baru yang pemprop dapat belum memiliki tata ruang memfasilitasi yang baik. Sanitasi yang operasionalisasi BLU buruk berdampak pada tersebut. munculnya diare. Harapkan adanya integrasi Kemenpera antara agropolitan, • Pembangunan rusunawa di minapolitan, dan KTM. Hal NTT memang sudah ini menjadi terobosan untuk diprogramkan. Saat ini meningkatkan permukiman sedang menunggu yang lebih terkonsentrasi. penambahan alokasi dari KTM di perbatasan perlu APBN‐P. dibangun sesuai kesepakatan. ENERGI Meminta dukungan atas • peningkatan potensi tenaga arus laut dalam hal pembangkit tenaga listrik. Meminta Pengembangan
Pembangunan PLTP Mataloko dan PLTP Ulumbu sedang on progress hingga akan selesai dalam beberapa waktu kedepan
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
•
PLTP Ulumbu dan Mataloko yang sampai saat ini belum terealisasikan mengingat pentingnya listrik di daerah Flores. Meminta dukungan atas pembangunan pembangkit listrik mikro hidro dan PLTS untuk meningkatkan kelistrikan didaerah NTT.
Respon Kementerian/ Lembaga
•
•
•
(Tidak ada catatan khusus)
•
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
dan selaras dengan pemerintah pusat yang sedang memacu Panas bumi. Kegiatan panas bumi merupakan program nasional sehingga pengawasannya akan dilakukan dengan efektif oleh KESDM. Jika pembangunan PLTP ada keterkaitan dengan perhutanan maka akan dikoordinasikan dengan kemenhut. Untuk lisdes yang EBT seperti PLTS dan PLTMH akan dilakukan dengan ada mekanisme yang baru melalui DAK. TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Seluruh daerah blank spot sudah disiapkan pengembangan Desa Berdering di total 31000
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
•
•
desa utk seluruh Indonesia. Akhir 2010 selesai 100%. Merupakan kontrak layanan, bukan kontrak operasi. Sehingga pemenang tender berkewajiban menyediakan layanan selama 5 tahun. Tarif sangat murah, SMS Rp 50, telpon Rp 325. Agar dapat dimanfaatkan utk sarana komunikasi propinsi, kota/kab, desa. Internet kecamatan sudah ditetapkan pemenangnya, yang akan dibangun pada 5700 kecamatan (desa ibukota kecamatan). Dapat dijadikan sarana komunikasi (membuat mailing list) antar camat, bupati/walikota, gubernur. Jaringan Palapa Ring sudah mulai dibangun yaitu section Mataram‐Kupang
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
(1800 km).E‐government yang dikembangkan dapat menggunakan backbone ini khususnya utk data yg besar. Direncanakan juga pembangunan fiber optic melalui ICT Fund. Sehingga diharapkan pengembangan e‐government sudah dimulai saat ini. 3.
Provinsi Maluku
SUMBER DAYA AIR •
•
Sesuai dengan hasil konsultasi regional, yang isinya antara lain mendukung ketahanan pangan melalui pembangunan infrastruktur irigasi di Masiwang, Kabupaten SBT, Bendungan dan jaringan irigasi di KUBI, SBT. Kupa, Sariputi, dan Waimulang. Perlu bantuan pemerintah
•
• •
Memberikan dukungan untuk kegiatan irigasi yang sedang berjalan (ongoing project), termasuk penanganan jaringan irigasi Kobe, Bubi dan fufa sudah masuk dalam rencana kerja 2011 OP untuk bendungan di Maluku Air baku ada 10 kabupaten di Maluku.
•
Sepakat dengan Rencana kerja K/L dengan beberapa catatan sesuai yang tercantum dalam risalah sidang
•
Sepakat dengan Rencana kerja K/L dengan beberapa catatan sesuai yang tercantum dalam risalah sidang
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
•
pusat untuk pembangunan dan penyediaan sarana prasarana air baku di Maluku Tenggara Barat, Barat Daya dan Maluku Tengah. Pembangunan Breakwater di 2011 di pelabuhan perbatasan
Respon Kementerian/ Lembaga •
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Rehab embung di Maluku Tengah Barat dan Maluku Barat Daya
TRANSPORTASI Jalan: Jalan: • • Trans Maluku mohon • Jembatan Merah Putih akan diakomodir. dibicarakan bersama dengan Bappenas dan • Peningkatan kapasitas jalan Pemda dari wilayah produksi ke Perhubungan: pemasaran. • Bandara Moa mohon secara • Jembatan Merah Putih formal mohon diprioritaskan. • Kisar di kawasan perbatasan Perhubungan: akan diperhatikan • Maluku sudah ada Tatrawil untuk bidang perhubungan dan sudah sesuai dengan Kemenhub. • Bandar udara Kisal, untuk perpanjangan runway
Pada dasarnya sepakat, mohon dapat difasilitasi pembicaraan lebih lanjut untuk sinkronisasi dengan K/L
•
Setuju dengan hasil Sidang Kelompok III
Tanggapan Pemerintah Daerah
No. • • •
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
mohon diperhatikan Bandar Udara baru yaitu Bandara Moa (termasuk kabupaten pemekaran) Terminal Paso di Ambon mohon diakomodir agar bisa selesai. Maluku memiliki 12 pelabuhan perikanan, 8 pelabuhan tidak memiliki listrik, mohon dikoordinasikan. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
• • • • •
Peningkatan kualitas sarana DJCK ‐ PU • Sebagian propinsi telah lingkungan permukiman mengalami peningkatan Pengembangan air minum, alokasi dari yang diusulkan. pengolahan air limbah dan Namun demikian, TPA pemerintah daerah tetap Pengembangan agropolitan memiliki tanggung jawab dan minapolitan dalam perencanaan melalui Penyediaan aksesibilitas RPIJM dan menyediakan pada perumahan MBR, PNS, dana pendamping TNI, Polri • PU telah merencanakan Perlu perhatian pembangunan kawasan
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
•
Respon Kementerian/ Lembaga
agropolitan dan minapolitan pembangunan perumahan sebanyak 2 kawasan di di Maluku Barat Daya dan Maluku. Pemda diminta Buru Selatan sebagai untuk menyiapkan kabupaten baru perencanaan dan lahannya Sudah ada bantuan perumahan dari Kemsos, diharapkan Kemenpera juga Kemenpera membantu pengembangan • Pemerintah memiliki pembiayaan murah jangka perumahan untuk masyarakat terasing. panjang mulai 2010 hingga 2014 yang bisa dimanfaatkan. Bila pemda tertarik dan serius akan melaksanakan kegiatan tersebut, mohon mengundang tim dari Menpera untuk dilakukan pembahasan secara detail, termasuk kewajiban antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan konsumen, sekaligus survey ke lokasi pembangunan perumahan
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
ENERGI •
•
•
•
Untuk hal kelistrikan terkait PLN, sebesar 46 % yang belum teraliri oleh listrik dan daerah tersebut berada di daerah pulau‐pulau. Perlunya pengembangan EBT dengan setidaknya 1 atau 2 FS yang dibuat setiap tahunnya dikarenakan listrik hanya menyala 6 jam untuk daerah kabupaten. Pada saat ini listrik hanya memakai tenaga diesel, sehingga menginginkan pembangkit tenaga lainnya seperti tenaga surya, mikro hidro atau arus laut, melihat adanya potensi arus laut di daerah Maluku Utara. Pemprov Maluku meminta dikelompokan pemakaian tenaga surya, mengingat sulitnya pemprov Maluku
• •
•
• •
•
Bappenas :Harus adanya inovasi tentang kelistrikan seperti tenaga arus laut. Bappenas :Undang‐undang kelistrikan agar lebih diperdalam dalam meningkatkan peran pemerintah daerah. Bappenas : Untuk kegiatan PLTS atau hal berhubungan dengan EBT akan dialokasikan dengan DAK yang mekanismenya akan dikoordinasikan oleh KESDM dan Bapppenas. KESDM : Akan dibangunnya PLTP Tulehu oleh PLN . Untuk lisdes yang EBT seperti PLTS dan PLTMH akan dilakukan dengan ada mekanisme yang baru melalui DAK. Untuk beberapa daerah PLN akan membeli excess power
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
•
•
dalam menangani kerusakan atau keluhan • baterai walaupun pelaksanaan pembuatan PLTS tersebut bukan oleh pemprov Maluku. Adanya kesulitan pendanaan pembangunan • PLTP di Maluku yang harus mencari investor sendiri dikarenakan PLN tidak memiliki dananya, • diharapkan pada tahun 2011 sudah ada kepastian tentang listrik mengingat bergilirnya pematian listrik di daerah ambon serta akan berlangsungnya pilkada. Ada beberapa pelabuhan yang belum ada listrik di daerah Ambon, Maluku tengah, dan Seram Barat mengingat akan dijadikannya kawasan industry pelabuhan.
Respon Kementerian/ Lembaga dan sewa genset untuk menutup deficit kelistrikan. Rencana ketenga listrika sudah ada pada restra KESDM 2010‐ 2014, dalam rencana meningkatkan kapasitas dengan rasio elektrifikasi rata‐ rata nasional sebesar 80 %. Dari 400 triliun rencana pendananan kelistrikan yang dibutuhkan, Terdapat 50 triliun dalam APBN KESDM. Agar masalah listrik yang ada terselesaikan maka meminta dukungan dari daerah dalam sinergikan kegiatan kelistrikan tersebut.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Tidak ada catatan khusus)
•
•
Seluruh daerah blank spot sudah disiapkan pengembangan Desa Berdering di total 31000 desa utk seluruh Indonesia. Akhir 2010 selesai 100%. Merupakan kontrak layanan, bukan kontrak operasi. Sehingga pemenang tender berkewajiban menyediakan layanan selama 5 tahun. Tarif sangat murah, SMS Rp 50, telpon Rp 325. Agar dapat dimanfaatkan utk sarana komunikasi propinsi, kota/kab, desa. Internet kecamatan sudah ditetapkan pemenangnya, yang akan dibangun pada 5700 kecamatan (desa ibukota kecamatan). Dapat dijadikan sarana komunikasi (membuat mailing list) antar
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
Respon Kementerian/ Lembaga •
4.
Kesepakatan
camat, bupati/walikota, gubernur. Jaringan Palapa Ring sudah mulai dibangun yaitu section Mataram‐Kupang (1800 km).E‐government yang dikembangkan dapat menggunakan backbone ini khususnya utk data yg besar. Direncanakan juga pembangunan fiber optic melalui ICT Fund. Sehingga diharapkan pengembangan e‐government sudah dimulai saat ini.
Provinsi Maluku Utara
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
SUMBER DAYA AIR •
•
long list belum mencakup semua kesepakatan konreg manado, termasuk sektor SDA Maluku Utara memiliki 45 ribu hektar areal yang bisa dikembangkan untuk
•
Penanganan daerah‐daerah • irigasi yang menjadi kewenangan daerah akan ditampung dalam beberapa kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman loan dan telah masuk dalam usulan
Sepakat dengan Rencana kerja K/L dengan beberapa catatan sesuai yang tercantum dalam risalah sidang
•
Sepakat dengan Rencana kerja K/L dengan beberapa catatan sesuai yang tercantum dalam risalah sidang
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah persawahan, saat ini hanya 6 ribu hektar irigasi teknis yang sudah dikembangkan, sedangkan yang lain belum dikembangkan. Butuh bantuan pembangunan irigasi.
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
bluebook.
TRANSPORTASI Jalan: • Hasil Konreg di Mandao belum masuk semua. • Dari 5000 km jalan, baru 30% yang terbangun. • Jalan kab/kota tidak dibicarakan? Apakah bisa dari DAK? Perhubungan: • Ada Bandara Baabullah sebagai pintu gerbang Maluku Utara belum dimanfaatkan secara maksimal (60,5 Milyar dan butuh 100 Milyar). Kebutuhan taxiway dan apron mohon menjadi
Jalan: • • Hasil diskusi Konreg 450 km sudah meningkat • Pulau Murotai sudah dimasukkan prioritas. • Penanganan lintas di Maluku yang merupakan perbatasan Perhubungan: • Sudah teralokasi pada tahun 2011. • Sarana Teluk Bara sudah masuk • Pengembangan Bandara Baabullah sudah dianggarkan 7,5 Milyar
Pada dasarnya sepakat, mohon dapat difasilitasi pembicaraan lebih lanjut untuk sinkronisasi dengan K/L
•
Setuju dengan hasil Sidang Kelompok III
Tanggapan Pemerintah Daerah
No. •
•
• • •
•
prioritas. Bandara Wedawenikel sudah dibicarakan di Kemenhub, mohon pembangunan fisiknya segera direalisasikan. Transportasi darat, mohon implementasinya yang sudah disepakati di Rakornis. Program 1.000 kapal ferry, bagaimana realisasinya. Program road map to zero accident mohon diperhatikan. Pada tiap kota dibutuhkan terminal, mohon bantuannya (tanah siap didukung Pemda). Halmahera Tengah juga butuh terminal Dermaga Daru dan Bastiung II (tidak mencukupi kapasitasnya) untuk penyeberangan, mohon
Respon Kementerian/ Lembaga •
Mengenai dekon (untuk pembangunan fisik) sudah jelas di PP 38.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Tanggapan Pemerintah Daerah
No. • • • •
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
realisasinya Pelabuhan Zulhifi untuk pembangunan international port. Kebutuhan kapal patrol mohon diperhatikan. Dermaga laut Sepo agar menjadi prioritaas. Mohon porsi dekon untuk bidang perhubungan. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
• •
Sektor keciptakaryaan hasil DJCK ‐ PU Konreg belum tercantum di • Sebagian propinsi telah longlist. mengalami peningkatan alokasi dari yang diusulkan. Sebagai propinsi baru, ada Namun demikian, 10 daerah yang pemerintah daerah tetap membutuhkan memiliki tanggung jawab pengembangan perumahan, dalam perencanaan melalui terutama Kota Sofifi RPIJM dan menyediakan (ibukota baru). Hampir dana pendamping 2.000 PNS yang pindah ke Sofifi belum punya rumah. Kemenpera • Pemerintah memiliki pembiayaan murah jangka
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
Respon Kementerian/ Lembaga
Kesepakatan
panjang mulai 2010 hingga 2014 yang bisa dimanfaatkan. Bila pemda tertarik dan serius akan melaksanakan kegiatan tersebut, mohon mengundang tim dari Menpera untuk dilakukan pembahasan secara detail, termasuk kewajiban antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan konsumen, sekaligus survey ke lokasi pembangunan perumahan ENERGI
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
•
Terdapatnya kekurangan listrik dimana‐mana, mengingat memiliki banyaknya potensi panas bumi yang ada di Maluku utara sehingga meminta dukungan dalam dikembangkannya potensi geothermal tersebut.
•
•
Sudah ada rencana yang akan dilaksanakannya pembangunan PLTP disekitar pertambangan, untuk membangun daerah pertambangan terpadu. Mengingat penggunaan PLTP halmahera dan PLTP Jaylolo yang cukup besar
Tanggapan Pemerintah Daerah
No. •
•
•
•
Ada beberapa lokasi potensi panas bumi yang sudah disurvey akan tetapi • tidak ada tindak lanjut. Di Maluku Utara ada sekitar 150 perusahaan tambang dengan dana dekon sebesar • 1miliyar, diharapkan ada pertambahan sebesar 1 atau 2 miliyar lagi agar bisa • lebih efektif Adanya program lisdes yang dikerjakan KESDM di daerah tidak sesuai dengan kehendak daerah pemprov Maluku Utara meminta agar adanya keterlibatan daerah. Adanya 2 lokasi potensi panas bumi yaitu jaylolo (45 MW) dan di Halmahera Selatan (100 MW) untuk dilakukan pengawasan yang intensif.
Respon Kementerian/ Lembaga perlu adanya koordinasi dengan daerah sekitar. Dalam jangka pendek PLN akan mebangun PLTU skala kecil yang tersebar untuk mengatasi kebutuhan listrik. Untuk beberapa daerah PLN akan membeli excess power dan sewa genset untuk menutup deficit kelistrikan. PLN akan sewa genset yang ada dalam anggaran PLN.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA •
Di Sofifi, belum ada jaringan • telepon. Sehingga informasi masih sering terputus/tidak sampai. Apresiasi terhadap program Desa Berdering, yang sudah dikembangkan di 6 desa.
•
Seluruh daerah blank spot sudah disiapkan pengembangan Desa Berdering di total 31000 desa utk seluruh Indonesia. Akhir 2010 selesai 100%. Merupakan kontrak layanan, bukan kontrak operasi. Sehingga pemenang tender berkewajiban menyediakan layanan selama 5 tahun. Tarif sangat murah, SMS Rp 50, telpon Rp 325. Agar dapat dimanfaatkan utk sarana komunikasi propinsi, kota/kab, desa. Internet kecamatan sudah ditetapkan pemenangnya, yang akan dibangun pada 5700 kecamatan (desa ibukota kecamatan). Dapat dijadikan sarana komunikasi (membuat mailing list) antar
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
Respon Kementerian/ Lembaga •
5.
Kesepakatan
camat, bupati/walikota, gubernur. Jaringan Palapa Ring sudah mulai dibangun yaitu section Mataram‐Kupang (1800 km).E‐government yang dikembangkan dapat menggunakan backbone ini khususnya utk data yg besar. Direncanakan juga pembangunan fiber optic melalui ICT Fund. Sehingga diharapkan pengembangan e‐government sudah dimulai saat ini.
Provinsi Papua
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
SUMBER DAYA AIR • •
Sudah di bahas di konreg PU • Manado Terkait rencana Merauke Food Estate, Gubernur mengusulkan 2,5 juta hektar • untuk pengembangan, namun tidak sesuai dengan
Prioritas tinggi untuk mendukung Daerah Rawa melalui peningkatan, rehabilitasi dan OP. Mohon bantuan Bappenas, untuk membantu Kementerian Pekerjaa
•
Sepakat dengan Rencana kerja K/L dengan beberapa catatan sesuai yang tercantum dalam risalah sidang
•
Sepakat dengan Rencana kerja K/L dengan beberapa catatan sesuai yang tercantum dalam risalah sidang
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
•
RTRW Merauke. Setelah dilakukan evaluasi Luas yang direkomendasikan adalah 600 ribu hektar. Perlu pehatian terhadap penduduk asli papua, selama ini kebijakan yang ada banyak kepada pendatang, seperti subsidi beras, sedangkan untuk penduduk asli yang makanan utamanya Ubi, tidak ada subsidi. Prosentase pendatang 70%, dan penduduk asli 30%. Penduduk asli banyak tersebar dipelosok.
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Umum menyiapkan TA untuk Master Plan 4 sungai utama di daerah rencana Merauke food estate (Mife). dimana salah satu sungai tersebut rambatan air lautnya sampai sejauh 100 km, dan ini tidak potensial mendukung rencana food estate.
TRANSPORTASI Jalan: • Sudah dibahas di Konreg Manado. • Ketika masih tergabung Papua dan Papua Barat terdapat 11 ruas jalan nasional (Papua Barat 4
Jalan: • • Peningkatan infrastruktur di Papua perlu menjadi perhatian. 7 ruas akan didukung oleh Bina Marga. • Ruas Bima untuk mendukung pegunungan
Pada dasarnya sepakat, mohon dapat difasilitasi pembicaraan lebih lanjut untuk sinkronisasi dengan K/L
•
Setuju dengan hasil Sidang Kelompok III
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
•
•
• •
ruas, 7 ruas di Papua dan tambahan 4 ruas di Papua juga). Berdasarkan hasil Konreg, untuk tahun 2011, baru ada 9 ruas jalan. Tambahannya yaitu Jalan Lingkar Selatan Ring Road. Sedangkan yang sudah tercatat, mohon dikoreksi catatan ruas Merauke‐ Warokko‐Oksibil. Dari tambahan 4 ruas Yugoro‐Habema menembus hutan lindung Taman Lorens (untuk 5 kab yang terlintasi) Penduduk asli Papua 30% dan tersebar di pedalaman. Penanganan jalan pada 7 ruas, kinerjanya baru 38 %, sedangkan alokasi anggaran 2 tahun terakhir cukup besar. Mohon pada tahun 2011 fokus pada 7+4 ruas jalan tersebut dan meningkat kinerjanya.
Respon Kementerian/ Lembaga tengah didukung, tetapi ada masalah lingkungan. • Lingkar Jayapura butuh kajian mendalam Perhubungan: • Bandara Sinak sudah dianggarkan, mudah‐ mudahan tidak dipotong kembali. • Timika punya Freeport, sekarang focus ke peralatan navigasi • Pengadaan pesawat sudah dipikirkan, masalahnya di pengoperasian. • Bandara Biak, bersama‐ sama perlu mempromosikan. • Tomangko sudah OK • Depapre (lahan ditutup warga) mohon bantuan agar bisa melanjutkan
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Perhubungan: • Angkutan udara perintis untuk pedalaman mohon diperhatikan. • Dalam shortlist belum terfasilitasi kegiatan‐ kegiatan berikut: 9 Pembangunan dermaga angkutan penyeberangan Manokwari, Numfort dan Biak 9 Penyangga utara pelabuhan Depapre sebagai pengganti Pelabuhan Jayapura. 9 Pengembangan bandara Sinak, untuk membantu perekonomian (wilayah tengah) 9 Sarana angkutan udara, usul pembelian 2 unit pesawat pada tahun 2011. 9 Bantuan pembangunan terminal penumpang di seberang Bandara Moses.
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN •
•
Menpera perlu prioritaskan repatriasi (pemukiman kembali) masyarakat yang menyeberang ke PNG dan kembali ke Papua. Jumlahnya mencapai 5000 KK. Di beberapa kabupaten terdapat kelompok adat terpencil yang baru ditemukan (Kab. Asmat, Boven Digoel, Waropen, Mappi). Perlu difokuskan pembangunan perumahan di wilayah tersebut untuk masyarakat suku yang baru ditemukan. Mereka masih tinggal di pohon dengan kondisi rumah tidak layak. Dengan adanya rumah, maka intervensi pendidikan dan kesehatan akan lebih mudah.
DJCK ‐ PU • Sebagian propinsi telah mengalami peningkatan alokasi dari yang diusulkan. Namun demikian, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab dalam perencanaan melalui RPIJM dan menyediakan dana pendamping Kemenpera • Repatriasi dan masyarakat suku terasing bukan menjadi tupoksi Kemenpera, namun Kemensos. Hal ini akan dikoordinasikan dengan Kementerian Sosial
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
ENERGI •
Diharapkan untuk KESDM Mengakomodir penghasil tambang bukan hanya di daerah Mimika saja.
• Penetapan lokasi pertambangan sesuai dengan lokasi ijin.
• Pengawasan pertambangan sudah disentralisasikan kepada pemkab. • Pengeluaran ijin akan dilakukan oleh daerah dan pengawasannya.
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Tidak ada catatan khusus)
•
Seluruh daerah blank spot sudah disiapkan pengembangan Desa Berdering di total 31000 desa utk seluruh Indonesia. Akhir 2010 selesai 100%. Merupakan kontrak layanan, bukan kontrak operasi. Sehingga pemenang tender berkewajiban menyediakan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
•
•
layanan selama 5 tahun. Tarif sangat murah, SMS Rp 50, telpon Rp 325. Agar dapat dimanfaatkan utk sarana komunikasi propinsi, kota/kab, desa. Internet kecamatan sudah ditetapkan pemenangnya, yang akan dibangun pada 5700 kecamatan (desa ibukota kecamatan). Dapat dijadikan sarana komunikasi (membuat mailing list) antar camat, bupati/walikota, gubernur. Jaringan Palapa Ring sudah mulai dibangun yaitu section Mataram‐Kupang (1800 km).E‐government yang dikembangkan dapat menggunakan backbone ini khususnya utk data yg besar. Direncanakan juga pembangunan fiber optic melalui ICT Fund. Sehingga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
diharapkan pengembangan e‐government sudah dimulai saat ini. 6.
Provinsi Papua Barat
SUMBER DAYA AIR (Tidak ada catatan khusus)
TRANSPORTASI Jalan: Jalan: • Ruas jalan nasional ada 4, • Harus diselesaikan bersama mohon tahun 2011 bisa untuk penyelesaian ditingkatkan kapasitas. infrastrukturnya. • Penambahan 2 ruas jalan, • Percepatan 4 koridor selatan Papua Barat‐Fakfak (Sorong‐Manokwari, Kaimana‐Manokwari. Manokwari‐Bituni, Fakfak‐ Manokwari‐Windesi (akses Kaimana) didukung Bina Papua dan Papua Barat). Marga Sorong‐Maybrat menuju • Sorong‐Bintuni perlu kajian Bintuni (baru) lebih mendalam. • Jalan wilayah utara Sorong‐ Perhubungan: Maybrat‐Tambrauw‐ • Bandara Rendane sudah Manokwari tetap harus diprogramkan dilanjutkan • Kaimana difokuskan ke • Jalan trans Wondama peralatan navigasi
•
Pada dasarnya sepakat, mohon dapat difasilitasi pembicaraan lebih lanjut untuk sinkronisasi dengan K/L
•
Setuju dengan hasil Sidang Kelompok III
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah supaya tetap diperhatikan Perhubungan: • Dermaga, prioritas utama ada yaitu Pelabuhan Manokweari (harus diperbesar), Pelabuhan Kaimana, dan Sorong (kondisi saat ini tidak mencukupi aksesnya). Dermaga wilayah tengah selatan ada di Sorong Selatan. • Untuk bandara udara, Manokwari (perlu perpanjangan runway), Sorong (ada ditengah di permukiman masyarakat, rencana dipindahkan ke Segur), Kaimana (merupakan akses Papua‐ Papua Barat). Sorong Selatan‐Maybrat, setuju untuk pembangunan lapangan terbang udara • Bandara Udara Manokwari
Respon Kementerian/ Lembaga • •
Maybrat focus pada landasan pacu Manokwari untuk ferry sudah mendapat stimulus pada tahun 2009.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
runway, apron dan terminal mohon ditingkatkan karena merupakan bandara ibukota.
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN • •
•
Repatriasi perlu menjadi perhatian, sama halnya dengan propinsi Papua Jumlah perumahan perlu ditambah, terutama di sekitar wilayah terpencil dan pulau kecil yang perlu lebih diprioritaskan Perlu pembangunan dermaga di lingkungan permukiman, mengingat sebagian kondisi Papua Barat juga merupakan pulau kecil. Jika jalan lingkungan permukiman terus dikembangkan, maka permukiman pantai juga memerlukan dermaga lingkungan
DJCK ‐ PU • Sebagian propinsi telah mengalami peningkatan alokasi dari yang diusulkan. Namun demikian, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab dalam perencanaan melalui RPIJM dan menyediakan dana pendamping Kemenpera • Repatriasi dan masyarakat suku terasing bukan menjadi tupoksi Kemenpera, namun Kemensos. Hal ini akan dikoordinasikan dengan Kementerian Sosial
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
Kesepakatan
ENERGI (Tidak ada catatan khusus)
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Tidak ada catatan khusus)
•
•
Seluruh daerah blank spot sudah disiapkan pengembangan Desa Berdering di total 31000 desa utk seluruh Indonesia. Akhir 2010 selesai 100%. Merupakan kontrak layanan, bukan kontrak operasi. Sehingga pemenang tender berkewajiban menyediakan layanan selama 5 tahun. Tarif sangat murah, SMS Rp 50, telpon Rp 325. Agar dapat dimanfaatkan utk sarana komunikasi propinsi, kota/kab, desa. Internet kecamatan sudah ditetapkan pemenangnya, yang akan dibangun pada 5700 kecamatan (desa
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
•
ibukota kecamatan). Dapat dijadikan sarana komunikasi (membuat mailing list) antar camat, bupati/walikota, gubernur. Jaringan Palapa Ring sudah mulai dibangun yaitu section Mataram‐Kupang (1800 km).E‐government yang dikembangkan dapat menggunakan backbone ini khususnya utk data yg besar. Direncanakan juga pembangunan fiber optic melalui ICT Fund. Sehingga diharapkan pengembangan e‐government sudah dimulai saat ini.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
