NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011 Kelompok Prioritas Wilayah Hari/Tanggal Sesi pada jam
: : : :
Infrastruktur (P6) dan Energi (P8) Sulawesi Jumat, 30 April 2010 08.00‐11.30 WIB
No. 1.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Provinsi Sulawesi Utara Tata ruang provinsi sudah diusulkan sejak April 2008. Sampai sekarang masih bermasalah. Target kami sesuai directive presiden di cipanas. Dari 17 prov yang akan diselesaikan tahun ini, Sulut termasuk. Program penataan ruang 5 M sebagai hasil konreg tidak terakomodasi. SUMBER DAYA AIR
•
Diharapkan komitmen Ditjen Sumber Daya Air untuk menyelesaikan pembangunan DI Sangkup (terutama aluran kiri) untuk mendukung Provinsi Sulawesi Utara Swasembada Beras TRANSPORTASI
•
Setuju
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Jalan: • Sesuai dengan usulan Konreg PU di Manado, sudah konfirmasi Balai Pelaksanaan Jalan. • Mohon perhatian penanganan lintas timur dan selatan. Saat ini sudah ada lintas barat yang terlalu padat. • Mohon Manado Ring Road Phase II bisa realisasikan. Juga untuk Phase III yang merupakan satu kesatuan. • Pelabuhan nasional terkena bencana alam dan butuh perhatian. • Jalan tol Manado‐Bitung sudah selesai FS, sudah dicoba ditawarkan dengan skema PPP Perhubungan: • Program Transportasi Darat sudah sepakat, sedang yang lain masih ada dispute soal
Respon Kementerian/ Lembaga Perhubungan: • • Dalam hal KA bisa mencontoh strategi Kalimantan. Misalnya khusus ke pertambangan • dahulu, baru nanti ke KA umum. Bisa dengan skema PPP • Marore sudah DED dan konstruksi ada perubahan design terkait pencegahan gempa. • Anggaran tergantung Bappenas dan Kemenkeu. • Perhubungan laut juga sudah difasilitasi, tapi tergantung anggarannnya. Jalan: • Lintas barat dan timur mulai ditangani oleh Bina Marga. • Manado Bypass mulai proses lelang untuk Phase II. • Untuk Phase III mohon bantuan dukungan tanah. • Jembatan Soekarno akan
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah) Untuk perhubungan laut dalam shortlist belum ada tetapi kalau sudah masuk list Kemenhub OK. Kawasan strategis nasional di Miangas, kesepakatan pembangunan oleh Mabes TNI atau Kemenhub?
Kesepakatan •
Pada prinsipnya setuju. Sepakat dengan hasil tersebut sesuai dengan yang sudah dibicarakan di Konreg
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
•
anggaran. Mohon dipertimbangkan, karena Sulut yang merupakan daerah perbatasan dan terluar butuh bantuan Kemen Perhubungan. Alokasi Perhubungan Laut belum tertuang dalam Pagu Indikatif dan Shortlist
Respon Kementerian/ Lembaga •
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
segera diselesaikan Tol Manado‐Bitung sudah beberapa kali dilelang. Butuh strategi khusus mengenai skema seperti PPP. Banyak terkendala masalah tanah.
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN • •
Usulannya yaitu: pengadaan air minum dan perbaikan infrastruktur permukiman. 3 kab kepulauan dalam kategori daerah perbatasan
• Tanggapan Umum Cipta Karya – KEMENPU: Alokasi yang dipakai untuk 2011 adalah hasil dari Konreg. Permintaan daerah utk ditingkatkan anggarannya harus diperiksa baik‐baik. Pada konreg sudah dicek kesiapan pemda.Misal kesiapan lahan. Misal untuk pembangunan rusunawa yang lahannya belum siap.Masalah alin yaitu DED nya.DED harus dibuat terlebih dahulu, untuk pelaksanaan pembangunan di tahun •
CIpta Karya : dalam pembahasan masih ada sedikit yang berbeda dengan permintaan kami maupun yang dialokasikan. Tapi secara prinsip kami setuju.
•
Setuju
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
berikutnya. Selain itu, ada juga yang membutuhkan kesepakaan bersama, misalnya penyediaan Air Minum. Daerah yang harusnya mendistribusikan AM , dan banyak yang belum melakukannya padahal airnya sudah siap untuk didistribusikan. Bila 2009 belum selesai distribusi, sebagai punishment, pemda tersebut tidak diberikan alokasi di 2011. ENERGI
Respon Kementerian/ Lembaga
•
• •
• Berterima kasih kepada KESDM Karena banyak kegiatan yang sudah tertampung dalam Renja KESDM. Meminta penjelasan program yang sudah • dialokasikan DAK. Program pengelolaan mineral, panas bumi, dan air tanah yang merupakan
KESDM : dalam hal EBT yang disulkan tercakup dalam kebijakan baru melalui DAK dan sedang dalam pembahasan serta koordinasi mekanisme dengan Bappenas. KESDM :Penelitian pengembangan akan dilakukan oleh pusat dikoordinasikan dengan
•
Ada langkah maju dari KESDM kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah.
•
Pada prinsipnya sepakat dengan usulan dari K/L.
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
•
•
•
kegiatan Dirjen Mineral panas bumi untuk memperjelas pagu indikatifnya . Adanya program penelitian dan pengembangan energy sebesar 1 miliyar dengan diperkuat oleh dana dekon atau pusat atau pengalokasian pusat ke daerah, meminta agar litbang daerah tersebut diperjelas dengan lokasi daerah dan dapat dikerjasamakan dengan daerah. Meminta penjelasan pendidikan dan pelatihan program KESDM yang dilakukan oleh siapa pelaksanaannya . Adanya program dukungan manajemen melalui dana dekon sebesar 1 miliyar.
Respon Kementerian/ Lembaga
•
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
daerah untuk meningkatkan capacity building, sama halnya dengan kegiatan panas bumi akan ada pelatihan dan pengembangan untuk optimalisasi pertambangan. Bappenas : Pentingnya EBT contoh melalui tenaga arus laut dan tenaga surya.
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kesepakatan
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
•
Tidak ada
Respon Kementerian/ Lembaga •
•
•
Dari Bappeda tidak ada • yang menyampaikan mengenai permasalahan komunikasi dan informatika. • Akhir tahun 2010, Desa Berdering terpasang 100%. Fasilitasnya dapat dimanfaatkan utk komunikasi antarpropinsi, kabupaten/kota, desa. Hasil komunikasi dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat (misal informasi berupa SMS tentang harga kebutuhan pokok, pertanian, dll dapat di‐print utk masyarakat). Internet Kecamatan yang ditargetkan tahun 2010 sejumlah 5700 kecamatan sudah selesai tender. Akhir 2010 selesai pembangunan. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan misal untuk komunikasi antara gubernur
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah) Internet kecamatan Sulut sudah direncanakan pada 3 kecamatan. Apresiasi atas diprosesnya usulan proyek E‐ government Sulut yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri
Kesepakatan
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
Respon Kementerian/ Lembaga •
•
2.
Kesepakatan
dg camat, antar masyarakat, dll. Desa Informasi untuk tahun 2010 sejumlah 15 desa, tahun 2011 di 76 desa. Fasilitas Desa Informasi adalah telepon, internet, penerima televisi, radio komunitas, serta sarana pos. Desa Informasi diharapkan menjadi sabuk informasi mulai dari Aceh hingga Atambua. Desa Informasi ditujukan bagi desa terpencil, perbatasan, maupun desa terluar. Penguatan transmisi sudah 30 titik, utk tahun 2011 60 titik. Ditargetkan 88% populasi sudah terlayani penyiaran TVRI.
Provinsi Gorontalo
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
SUMBER DAYA AIR •
Konservasi Danau Limboto
• Anggaran pembangunan
•
Setuju
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
•
•
•
•
Respon Kementerian/ Lembaga
yang mengalami Daerah Irigasi Paguyaman pendangkalan telah dialokasikan melalui pinjaman luar negeri dan rupiah murni Pembangunan Daerah Irigasi Paguyaman • Karena keterbatasan pagu indikatif yang ada, diharapkan kegiatan prioritas sumber daya air yang diusulkan Provinsi Berdasarkan hasil Konreg Gorontalo pada saat Konreg Kementerian PU di Manado, Kementerian PU di Manado usulan untuk kegiatan dapat lebih diprioritaskan Sumber Daya Air total lagi sebesar Rp 370,0 miliar namun tidak ada yang terakomodir sama sekali Tidak masuknya usulan prioritas tersebut dalam Renja K/L dikhawatirkan akan mengancam fungsi Provinsi Gorontalo sebagai penyuplai jagung dan beras nasional Pembangunan kanal banjir
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Tamalate untuk mengatasi banjir yang setiap tahun melanda Kota Gorontalo
TRANSPORTASI Jalan: • Jalan trans lintas barat eksisting Tolinggula‐ Atinggula 180,97 km dan Molosipat‐Taludoa 341,2 km • Pembangunan Jalan Akses Bandara Djalaludin 37,7 km mohon bisa masuk multi years 2011‐2012. Untuk persyaratan pembebasan tanah, sudah disiapkan APBD 22 Milyar. Tanah 9,4 km dari penduduk sudah dibebaskan. • Hasil Konreg PU Manado, terakomodir 235 Milyar dari 485 Milyar (shortlist) • Yang belum terakomodir dan sudah masuk RPJMN yaitu: pemeliharan jalan
Perhubungan: • • Embarkasi haji sebesar 43 Milyar bukan 29 Milyar. Sedang normalisasi shoulder landasan karena banjir. • Transportasi udara akan di cek kembali. Jalan: • Lintas barat dan timur. Barat sudah OK, lintas timur dan selatan akan diperhatikan. • Akses bandara Djalaludin akan dipercepat masalah pembebasan tanah. Dan proses loan sedang dilaksanakan.
Sudah setuju, sesuai dengan • yang hasil Konreg
Pada prinsipnya setuju dengan catatan pada dokumen kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah sepanjang 16 km lintas barat sebesar 41 Milyar, Bandara Bypass sebesar 223 Milyar. Perhubungan: • Program pengelolaan transportasi darat belum diakomodir 38 Milyar • Pada 3 April 2010, Gubernur sudah bertemu dengan Menhub, membicarakan rehab Bandara dan sudah disepakati sebesar 151 Milyar, yang baru diakomodir 29,7 M dalam shortlist. Diharapkan agar bisa terbangun embarkasi haji pada tahun 2010. • Dukungan teknis transportasi udara juga belum terakomodir. • 120 Milyar unutk kegiatan strategis dalam menunjang keselamatan transportasi darat
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
Respon Kementerian/ Lembaga
Kesepakatan
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN •
•
•
Dari hasil konreg, usulan Cipta Karya sebesar 134, 628 M , sudah terakomodasi, diantaranya: TPA regional Talumelito Drainase kanal 1550 m , usulan 18,5 M. Gorontalo tiap tahun banjir. Perlu untuk dilanjutkan untuk pembangunannya di 2011. Æ Sumber Daya Air?? Usulan untuk Kemenpera tidak termasuk short dan long list. Usulan Gorontalo sekitar 15,2 M. Kemenpera memberikan DAK 2010 untuk kegiatan monev.
• KEMENPERA: Dalam Renja Gorontalo, ada beberapa program, terkait perumahan swadaya. Biasanya dipakai untuk peningkatan kualitas atau pembangunan baru utk masyarakat yang tidak punya daya beli tetapi punya tanah. Kemenpera juga sudah bekerjasama dengan BPN utk memfasilitasi MBR utk mensertifikasi tanahnya. • Tanggapan Umum Cipta Karya ‐ KEMENPU
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
• Setuju
•
ENERGI •
• Adanya usulan pemprov daerah gorontalo sebesar 14,2 miliyar yang berkaitan dengan KESDM yang belum masuk ke short list dan long
Usulan pemprov akan masuk kedalam restra KESDM.
Setuju
Tanggapan Pemerintah Daerah
No. •
Respon Kementerian/ Lembaga
Kesepakatan
list. Meminta dukungan atas pembangunan desa mandiri energi
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA •
Tidak ada
•
•
•
Dari Bappeda tidak ada • yang menyampaikan mengenai permasalahan komunikasi dan informatika. Akhir tahun 2010, Desa Berdering terpasang 100%. Fasilitasnya dapat dimanfaatkan utk komunikasi antarpropinsi, kabupaten/kota, desa. Hasil komunikasi dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat (misal informasi berupa SMS tentang harga kebutuhan pokok, pertanian, dll dapat di‐print utk masyarakat). Internet Kecamatan yang ditargetkan tahun 2010
Tidak ada
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
•
•
sejumlah 5700 kecamatan sudah selesai tender. Akhir 2010 selesai pembangunan. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan misal untuk komunikasi antara gubernur dg camat, antar masyarakat, dll. Desa Informasi untuk tahun 2010 sejumlah 15 desa, tahun 2011 di 76 desa. Fasilitas Desa Informasi adalah telepon, internet, penerima televisi, radio komunitas, serta sarana pos. Desa Informasi diharapkan menjadi sabuk informasi mulai dari Aceh hingga Atambua. Desa Informasi ditujukan bagi desa terpencil, perbatasan, maupun desa terluar. Penguatan transmisi sudah 30 titik, utk tahun 2011 60 titik. Ditargetkan 88%
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
populasi sudah terlayani penyiaran TVRI.
3.
PERTANIAN Informasi dari wakil menteri • pertanian: akan membentuk kawasan ekonomi khusus. Ingin berkoordinasi, apakah ada alokasi anggaran untuk kawasan ekonomi khusus untuk pengembangan jagung di kabupaten Pohuwato Provinsi Sulawesi Tengah •
•
Setuju
•
Setuju
SUMBER DAYA AIR
•
Pembangunan Daerah Irigasi baru diharapkan menjadi perhatian
TRANSPORTASI
Akan disampaikan ke deputi IV mengenai usulan kawasan ekonomi khusus.
Perhubungan: • Pelabuhan udara Palu perlu menjadi perhatian. Runway saat ini perlu perluasan.
Perhubungan: • Bandara Mutiara untuk terminal baru, tahun depan bisa dimulai.
•
Sudah setuju, sesuai dengan • yang hasil Konreg
Pada prinsipnya setuju dengan catatan pada dokumen kesepakatan
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
Respon Kementerian/ Lembaga
Kesepakatan
•
Jalan: • Kegiatan transportasi jalan dan ASDP tidak termasuk shortlist tetapi masuk prioritas jalan, karena belum memenuhi standar untuk keselamatan transportasi
Pelapisan runway juga dilakukan dan pekerjaan tanah juga sedang dilakukan. • ASDP sudah masuk program juga. Jalan: • Memantapkan kapasitas jalan PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
•
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Tanggapan Umum Cipta Karya ‐ KEMENPU
•
Setuju
•
Secara umum sudah sepakat.
ENERGI •
•
Meningkatkan jumlah, mutu, dan jangkauan system jaringan, prasarana dasar system pelabuhan, lapangan udara, telekomunikasi, listrik dan telepon. Meningkatkan kapasitas dan integrasi system jaringan listrik , diversifikasi dan
• • •
Program sudah selaras dengan renstra KESDM . Usulan pemprov akan masuk kedalam restra KESDM. Pengawasan distribusi BBM akan dilakukan oleh BPH Migas yang diharapkan berkoordinasi dengan daerah.
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
pemanfaatan sumber energy listrik. Masih banayak listrik yang mati. •
Pengembangan industri pertambangan di regional sulawesi
•
Diadakannya program pembinaan mineral dan batu bara dengan indikator tidak terdapat di long list dan short list dengan alasan masih banyaknya maraknya pertambangan liar.
• Kegiatan KESDM tentang pengawasan pendistribusian BBM agar diperjelas mengingat adanya kegiatan peralihan minyak tanah ke gas. • Adnya perbedaan antara
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
long list dan short list. • Meminta agar studi potensi PLTA Lariang.
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA •
Tidak ada
•
•
•
Dari Bappeda tidak ada • yang menyampaikan mengenai permasalahan komunikasi dan informatika. Akhir tahun 2010, Desa Berdering terpasang 100%. Fasilitasnya dapat dimanfaatkan utk komunikasi antarpropinsi, kabupaten/kota, desa. Hasil komunikasi dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat (misal informasi berupa SMS tentang harga kebutuhan pokok, pertanian, dll dapat di‐print utk masyarakat). Internet Kecamatan yang ditargetkan tahun 2010
Tidak ada
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
•
•
sejumlah 5700 kecamatan sudah selesai tender. Akhir 2010 selesai pembangunan. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan misal untuk komunikasi antara gubernur dg camat, antar masyarakat, dll. Desa Informasi untuk tahun 2010 sejumlah 15 desa, tahun 2011 di 76 desa. Fasilitas Desa Informasi adalah telepon, internet, penerima televisi, radio komunitas, serta sarana pos. Desa Informasi diharapkan menjadi sabuk informasi mulai dari Aceh hingga Atambua. Desa Informasi ditujukan bagi desa terpencil, perbatasan, maupun desa terluar. Penguatan transmisi sudah 30 titik, utk tahun 2011 60 titik. Ditargetkan 88%
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
populasi sudah terlayani penyiaran TVRI. 4.
Provinsi Sulawesi Barat
TRANSPORTASI Jalan: • Kondisi jalan nasional, lintas barat rusak ringan 16,34 % dan berat sekitar 32,8 %. • Usulan untuk Jalan sesuai dengan Konreg PU di Manado • Usulan Mamuju Multimoda Access Road agar bisa DED pada tahun 2011. Dan alokasi untuk sepanjang 101 km dari Tapalang Barat‐ Mamuju‐Tampa Padang untuk mendukung pelabuhan belanagblenagn dan bandara udara Tamapa Padang. Pembebasan tanah menjadi kewajiban provinsi. • Jalan lintas barat nasional, masih dibawah standar.
Perhubungan: • • Untuk Pelabuhan Belang‐ belang sudah masuk Bluebook. Budong‐budong mohon akses road dan status tanah menjadi perhatian Pemda • Tampa Padang dengan 2250 masih cukup, Boeing 737 masih bisa masuk. Jalan: • Jalur lintas barat menjadi prioritas utama dalam Renstra Bina Marga. • Lintas Barat sudah baik, pembebasan lahan ok. • Unutk lintas timur baru mulai menyentuh peningkatan kapasitas jalannya.
Sudah setuju, sesuai dengan • yang hasil Konreg
Pada prinsipnya setuju dengan catatan pada dokumen kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Lebar masih 4,5 m • diharapkan bisa 6 m bisa masuk pada 2011. • Jalan strategis nasional Salu Batu. • • Sisi perbatasan Sulsel ada 6 km jalan yang belum tersambung. • Perhubungan: • Perhubungan darat: sesuai yang disepakati di Rakornis. 58 Milyar untuk pembuatan rencana induk pelabuhan Mamuju dan subsidi transportasi darat • Laut, tambahan Container khusus Pelabuhan Belang‐ belang sebesar 57 Milyar dengan tambahan dari Loan • Runway dari Bandara Udara Tampa Padang agar bisa ditingkatkan dari 2250m menjadi 2500m sebesar 60 Milyar • Bandara Sumarorong butuh
Respon Kementerian/ Lembaga Masih sub standar lintas barat yang menjadi program Bina Marga untuk lebar menjadi 6 m. Akses pelabuhan Belang‐ belang juga sudah masuk usulan Bluebook. Salu Batu ke Sulsel menjadi strategis nasional dan akan masuk program Bina Marga. Mohon bantuan tanah.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
dana 25 Milyar untuk Bandara Baru
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN •
• Yang diusulkan adalah kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Penyehatan lingkungan permukiman, Pengolahan Air Minum, Pengembangan kawasan permukiman, dan 1 kegiatan lain dengan total nilai usulan 157,29 M. Semuanya sudah sesuai dengan yang diusulkan pada Konreg di Manado.
Tanggapan Umum Cipta Karya ‐ KEMENPU
•
Setuju
•
Setuju
ENERGI •
Perlu adanya anggaran dari • KESDM yaitu tentang Pengelolaan ketenagalistrikan, Pengelolaan minyak dan gas bumi, dan Pengusahaan • panas bumi, air tanah, Perlu dukungan
Bappenas : Sumber daya energy untuk karama listrik yang dihasilkan untuk dinikmati oleh seluruh Sulawesi. KESDM : Memberikan masukan agar usulan pembangunan PLTA Karama
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
pembangunan PLTA Karama, PLTMH serta PLTU mini.
•
•
•
tersebut agar disinergikan dengan bidang pertambangan agar lebih ekonomis mengingat adanya UU minerba untuk tidak lagi mengeksport bahan mentah pertambangan. Usulan pembangunan PLTA Karama dalam kegiatan pemerintah daerah akan ditampung dalam RUPTL dan menunggu kelayakan pembangunan pembangkit tersebut, jika sesuai dengan load yang ada maka akan direalisasikan. KESDM : dalam hal EBT yang disulkan tercakup dalam kebijakan baru melalui DAK dan sedang dalam pembahasan serta koordinasi mekanisme dengan Bappenas. KESDM
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga Usulan pengembangan PLTA. Ada potensi sulbar di karama disinergikan dengan usaha pertambangan. Dengna uu minerba yang baru, tidak boleh mengeksport raw ke luar negeri. selain membangun plta juga dapat menyerap panas bumi sehingga dapat menyerap potensi2 yang ada termasuk wilayah Sulawesi lainnya. Karama masih dalam ususalan daerah, tetapi melihat load, bila ada load yang biasa maka akan distaging tapi bila disinergikan dengan pertambangan maka akan dapat dibangun lebih cepat. •
BAPPENAS Karama, sulbar, sudah
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
berkonsolidasi dengan investor. Hasil PLTA karama untuk sulbar sangat berlebihan maka dimungkinkan digunakan untuk dimanfaatkan oleh propinsi di sekeliling karama.
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA •
Tidak ada
•
•
• Dari Bappeda tidak ada yang menyampaikan mengenai permasalahan komunikasi dan informatika. Akhir tahun 2010, Desa Berdering terpasang 100%. Fasilitasnya dapat dimanfaatkan utk komunikasi antarpropinsi, kabupaten/kota, desa. Hasil komunikasi dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat (misal informasi berupa SMS
Tidak ada
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
•
•
tentang harga kebutuhan pokok, pertanian, dll dapat di‐print utk masyarakat). Internet Kecamatan yang ditargetkan tahun 2010 sejumlah 5700 kecamatan sudah selesai tender. Akhir 2010 selesai pembangunan. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan misal untuk komunikasi antara gubernur dg camat, antar masyarakat, dll. Desa Informasi untuk tahun 2010 sejumlah 15 desa, tahun 2011 di 76 desa. Fasilitas Desa Informasi adalah telepon, internet, penerima televisi, radio komunitas, serta sarana pos. Desa Informasi diharapkan menjadi sabuk informasi mulai dari Aceh hingga Atambua. Desa Informasi ditujukan bagi
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
Respon Kementerian/ Lembaga •
5.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
desa terpencil, perbatasan, maupun desa terluar. Penguatan transmisi sudah 30 titik, utk tahun 2011 60 titik. Ditargetkan 88% populasi sudah terlayani penyiaran TVRI.
Provinsi Sulawesi Selatan 1. Dalam konreg, jalan lintas Sulawesi menjadi perhatian dari PU karena banyak sumber daya yang dapat menjadi devisa untuk ekspor. SUMBER DAYA AIR • •
•
Konservasi Danau Tempe Pembangunan Bendung Gerak untuk mengatasi banjir di wilayah sekitar Danau Tempe Pembangunan Waduk Kelara Kareloe, Pasaloreng, Pamukulu dan Karama
•
•
Alokasi pembangunan Bendung Gerak Tempe telah disiapkan, namun disyaratkan agar permasalahan tanah dapat diselesaikan sebelum Juni 2010 Terdapat permasalahan tanah di dua Kabupaten Gowa dan Jeneponto yang menyebabkan terhambatnya rencana
•
Setuju
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
•
Jalan: • Lintas Barat dan Selatan membawa dampak untuk sumber devisa Negara. • Sudah disepakati dalam Konreg Manado sebesar 1,274 T untuk Bina Marga. • Panjang jalan nasional di Sulsel sepanjang 1.556 km menjadi 1.722 km
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
pembangunan Waduk Kelara Kareloe yang akan dibiayai oleh JICA Pembangunan Waduk Pasaloreng belum tertampung dalam Blue Book meskipun sudah pernah diusulkan untuk masuk dalam Blue Book. Diharapkan setelah akhir 2010 pembangunan Waduk Pasaloreng dapat diusulkan kembali agar dapat masuk ke dalam Blue Book TRANSPORTASI
Perhubungan: • Masterplan KA sudah ada untuk KA perkotaan untuk tahun 2011. • Garopong butuh akses road untuk pelaksanaan proyek. • Bone juga tahun depan masuk. Jalan: • Implementasi lintas barat
•
Sudah setuju, sesuai dengan • yang hasil Konreg
Pada prinsipnya setuju dengan catatan pada dokumen kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah berdasarkan Kepmen PU No 631/2009. • • Jalan poros Makassar Parepare perlu diperhatikan. Pembangunan jalan dipenggal‐penggal menjadi sangat lama. • • Dari usulan 1 T baru terakomodir 503 Milyar dalam longlist. Untuk program penyelenggaraan jalan. Perhubungan: • Pengajuan pembangunan rel KA. Dengan KA biaya produksi dapat ditekan. • Pelabuhan Udara untuk dikembangkan. • Pengelolaan transportasi darat sebesar 150 Milyar untuk LLAJ dan ASDP. • Transportasi laut: Sulsel ke NTB dan Kalimantan dikembangkan penyeberangan ferry.
Respon Kementerian/ Lembaga menjadi lebar 6 m. Maros‐Parepare menjadi jalan raya, mohon dukungan pembebasan tanah, sehingga bisa direalisasikan menjadi 4 lajur. Maminasata mohon dukungan tanah, sehingga jalan inter ring road bisa segera terlaksana.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Tanggapan Pemerintah Daerah
No. •
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Pembangunan rel KA perlu dibuka kran pendanaan untuk bisa menggaet asing dalam investasi.
Respon Kementerian/ Lembaga
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN • •
•
•
Usulan dari Konreg untuk CK sebesar 514 M Program penyediaan air bersih dan air limbah. Untuk air bersih, Sulsel sudah lama mengembangkan air bersih. Tapi sampai sekarang AM 40% di perdesaan. Di perkotaan 60‐ 70% Prog pengembangan perumahan. Ada program kawasan strategis : Maminasata. Ada beberapa sarana yang sudah dijanjikan dibangun seperti CPI Fort Rotterdam diarapkan ada revitalisasi. Sulssl sudah mengorbanakan fasilitas
• KEMENPERA: Ada program regular untuk MBR utk meningkatkan daya beli, melalui subsidi perumahan. Subsidi ini disalurkan melalui perbankan, bukan pemda. Subsidi ini akan diubah jadi sistem pembiayaan jangka panjang. Di tahun 2010 dialokasikan 26 T. Bank Pembangunan Daerah sudah membuat MoU dengan Pemda, tapi belum ada yangmembentuk program perumahan bersubsidi. Mulai tahun 2011, dengan fasilitasi likuiditas, yang bunga komersial 12%, dengan fasilitasi ini, kreditur bisa membayar kurang dari bunga komersial. Pada tahun 2012 sudah ada
Setuju
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
•
yang ada di sekitar itu utk revitalisasi iniutk menunjang sektor pariwisata dan kebudayaan Kemenpera: program pengembangan perumahan fasilitasi kurang mampu(MR) 693 ribu jiwa butuh suatu perumahan agar MBR bisa menempati perumahan yang layak.
Respon Kementerian/ Lembaga alokasi 3T utk pembiayaan perumahan murah. Mohon pemda didorong utk pengembangan perumahan reguler. Selain itu, ada juga bantuan berupa pembangunan PSU, yang dialokasikan terlebih dulu untuk PNS TNI dan Polri. • PU – Cipta Karya • Rusunawa banyak yang sudah dibangun tapi tidak dihuni, karena masalah listrik. Mohon dispensasi dan dikoordinasikan oleh Bappenas dan moon dilihat sebagai kepentingan publik. Beberapa pemda sudah ada alokasi, tapi belum mendapatkan jatah daya dari PLN. Ada yang mencoba menggunakan genset, tapi OPnya tinggi, sehingga biayayang harus dibayar penghuni menjadi tinggi.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga Kendari, Bitung, Baubau merupakan beberapa daerah yang membutuhkan hal tersebut di 2011 • Untuk mendukung Maminasata, sudah dipersiapkan air baku dari SDA untuk air minum, tapi belum dimanfaatkan. Bila dilakukan oleh pemda Makassar saja akan sulit, jadi diusulkan untuk dilakukan oleh prov supaya Makassar, Gowa, dan Maros bisa ikut menikmati layanan ini. FS sudah disiapkan oleh JICA, tinggal direview bersama dengan JICA. Sudah masuk dalam BlueBook juga. • Pengembangan Fort Rotterdam, sudah dibantu dengan pembuatan rencana tata bangunan dan lingkungan. Ada sharing pembiayaan dari PU sebagai
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
program revitaliasasi kawasan.
ENERGI •
•
Pemprov Sulawesi selatan berterimakasih atas banyaknya program yang dilakukan oleh KESDM dikarenakan adanya krisis energy di gorontalo khususnya bidang kelistrikan. Studi potensi PLTA di Kelara
•
KESDM Isu listrik karena adanya krisis ekonomi. Ternjadi pemutusan pembangunan listrik. Kapasitas 30000MW yang kita punya. Di dalam renstra kedepan, akan ditingkatkan 30000MW lagi pada tahun 2014. Perlu adanya pembiayaan listrik ato sebesar 400 t. 20% dari APBN dan diutamakan untuk transmisi di luar jawa. Sasaran dari pembangunan
•
Setuju
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga ketenegalistrikan menjadi 80% secara nasional sesuai dengan kebutuhan di daerah. Agar kebutuhan sama dengan perencanaan di daerah2, maka akan dilakukan perhitungan lebih detail sehingga kekurangan listrik dapat teratasi. PLN menjanjikan Juli black out dapat diselesaikan paling tidak hanya blackout pada cuaca buruk. Untuk memastikan PLN mendapatkan dana 400 T, maka keuangan PLN harus sehat. Mka harus ditingkatkan margin PLN. Semua hal tersebut dudah dituangkan di
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
renstra 5tahun kedepan. Listrik untuk masing2 provinsi, dan sudah selaras dengan renstra k/l.
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA •
Tidak ada
•
•
Dari Bappeda tidak ada • yang menyampaikan mengenai permasalahan komunikasi dan informatika. Akhir tahun 2010, Desa Berdering terpasang 100%. Fasilitasnya dapat dimanfaatkan utk komunikasi antarpropinsi, kabupaten/kota, desa. Hasil komunikasi dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat (misal informasi berupa SMS tentang harga kebutuhan pokok, pertanian, dll dapat di‐print utk masyarakat).
Tidak ada
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga •
•
•
Internet Kecamatan yang ditargetkan tahun 2010 sejumlah 5700 kecamatan sudah selesai tender. Akhir 2010 selesai pembangunan. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan misal untuk komunikasi antara gubernur dg camat, antar masyarakat, dll. Desa Informasi untuk tahun 2010 sejumlah 15 desa, tahun 2011 di 76 desa. Fasilitas Desa Informasi adalah telepon, internet, penerima televisi, radio komunitas, serta sarana pos. Desa Informasi diharapkan menjadi sabuk informasi mulai dari Aceh hingga Atambua. Desa Informasi ditujukan bagi desa terpencil, perbatasan, maupun desa terluar. Penguatan transmisi sudah
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
30 titik, utk tahun 2011 60 titik. Ditargetkan 88% populasi sudah terlayani penyiaran TVRI. 6.
Provinsi Sulawesi Tenggara Belum terdapat shortlist dan longlist: Pengaturan pembinaan permukiman Pengaturan pembinaan lingkungan dan rumah Negara Pengaturan pembinaan sanitasi Pengaturan pembinaan sumber pembiayaan air minum Pengaturan pembinaan tata ruang Dukungan manajemen dirjen SDA Pengolahan embung situ dan penampung air minum Pengelolahan air baku Pembangunan irigasi Total 161,55 M
SUMBER DAYA AIR • • •
Irigasi rawa 118 ribu ha baru 9612 ha baru berfungsi Air minum 66%, 30% pedesaan 33% ibu kota propinsi Air limbah hanya 30% yang diolah
•
Setuju
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
TRANSPORTASI Perhubungan: • Jalur penerbangan berjadwal, Bandara Kendari dan jalur penerbangan tidak berjadwal yaitu bandara Moranggo, Matoharo di Wakatobi. Sedangkan bandara yang belum beroperasi yaitu Bandara Sangea, Sugimanuru. • Program Kemen Perhubungan yang belum masuk dalam shortlist Bappenas sebesar 560 Milyar?
•
Kondisi saat ini bidang perumahan dan permukiman:
Perhubungan: • Sudah setuju, sesuai dengan • • Program transportasi darat yang hasil Konreg tergantung UPT Jalan: • Kondisi jalan rusak cukup banyak. Sultra ada 2 lintas (timur dan selatan). Mulai masuk dalam APBN dan loan. • Lintas selatan dari Kendari Sulsel ada beberapa paket loan. • Akses bandara juga dilanjutkan. • MoU dengan China untuk jembatan teluk Kendari. Mohon dukungan tanah untuk percepatan PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN •
Tanggapan Umum Cipta Karya ‐ KEMENPU
Pada prinsipnya setuju dengan catatan pada dokumen kesepakatan
Setuju
Tanggapan Pemerintah Daerah
No. •
• • • • • •
Respon Kementerian/ Lembaga
Kesepakatan
Cakupan layanan air minum 66% di perkotaan ,30% perdesaan, 30% di IKK, air limbah 40% penduduk di perkotaan , baru 10% terolah, di Kendari, Bau bau dan 1 kota lainnya. Pelayanan persampahan sebesar 40% sampah di ibukota kabkota Kawasan kumuh 600 Ha di 12 kab/kota. Usulan kegiatan yaitu: Pengelolaan rumah Negara Penyelanggaraan sanitasi lingkungan Air minum Usulan kegiatan senilai 551, 55 M belum terakomodasi.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
ENERGI •
Kondisi yang ada baru mencapai rasio elektrifikasi sebesar 43 % dari desa yang berlistrik sebesar 66,6 %.
• KESDM Untuk EBT, sudahmengusulkan tapi kebijakan dari oemerintah
• Setuju
Tanggapan Pemerintah Daerah
No.
Respon Kementerian/ Lembaga
•
Usulan ke ESDM 1. Penyusunan kebijakan evaluasi ketenagalistrikan 2. Pengolahan EBT 3. Pembinaan dan pengusahaan panas bumi dan air tanah 4. Pembuatan Kebijakan mineral dan batubara 5. Pengusaahan mineral dan batubara 6. Akan dibuat Pusat industry pertambangan nasional • Pembangunan PLTA Pelosika
Kesepakatan
bahwa mekanisme melalui DAK. Sehingga perlu pembahasan lebih lanjut. •
Program sudah selaras dengan renstra KESDM untuk mendorong jaringan koneksi Sulawesi – Kalimantan. • Usulan pemprov akan masuk kedalam restra KESDM. •
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA •
Tidak ada
•
•
Dari Bappeda tidak ada • yang menyampaikan mengenai permasalahan komunikasi dan informatika. Akhir tahun 2010, Desa Berdering terpasang 100%.
Tidak ada
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
•
•
Fasilitasnya dapat dimanfaatkan utk komunikasi antarpropinsi, kabupaten/kota, desa. Hasil komunikasi dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat (misal informasi berupa SMS tentang harga kebutuhan pokok, pertanian, dll dapat di‐print utk masyarakat). Internet Kecamatan yang ditargetkan tahun 2010 sejumlah 5700 kecamatan sudah selesai tender. Akhir 2010 selesai pembangunan. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan misal untuk komunikasi antara gubernur dg camat, antar masyarakat, dll. Desa Informasi untuk tahun 2010 sejumlah 15 desa, tahun 2011 di 76 desa. Fasilitas Desa Informasi
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Respon Kementerian/ Lembaga
•
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
adalah telepon, internet, penerima televisi, radio komunitas, serta sarana pos. Desa Informasi diharapkan menjadi sabuk informasi mulai dari Aceh hingga Atambua. Desa Informasi ditujukan bagi desa terpencil, perbatasan, maupun desa terluar. Penguatan transmisi sudah 30 titik, utk tahun 2011 60 titik. Ditargetkan 88% populasi sudah terlayani penyiaran TVRI.
Tanggapan staf ahli maritim 1. Kita belum bisa mengkonsilidasi masalah sumber pembiayaan 2. Danau limboto apakah untuk pembangunan irigasi ato untuk pembangunan lahan pertanian sebanyak 8000 ha 3. Belum dipakainya kapitalisasi perekonomian. Pemanfaatan pendanaan selain apbn. Yang bisa dimanfaatkan yaitu PPP Book. Project dev facility, bisa dimanfaatkan oleh pemda2. Pinjaman langusng kuntuk daerah. Sulsel dan sulut sudah ada di tahun ini, pinjaman seratus persen. Ada juga yang diterushibahkan. Contoh 58% dibayar dan 42% hibah dari pusat. Kalau memang kegiatan strategic nasional , bisa seperti itu. Co‐sharing juga: mis jalan tol, bila daerah ada yang bisa
menanggung tanahnya, itu akan menjadi prioritas. Mis juga KA, bila pemda ada tanah, dan rel, pembanguannl ainnya disediakan oleh pusat. Apabila suatu proyek sudah 3 kali masuk Bluebook tidak jalan, tidak bisa masuk Bluebook lagi dan harus menggunakan APBN. Tanggapan dari sulsel 1. Ingin mempunyai sumber pembiayaan sendiri.tapi menginginkan adanya diplomasi pembuka ke Negara‐negara pemberi pinjaman. Tanggapan dari deputi 1. Cara pembuatan sumber pembiayaan di luar apbn: a. Penggunaan dana PPP untuk melakukan pendanaan diluar APBN b. Cost –sharing antara pemerintah daerah dan pusat 2. Tol manado‐bitung harus ada dukungan pemerintah Tanggapan kominfo 1. Desa bordering sebanyak 30.000 desa. Digunakan untuk hubungan antar provinsi. Juga terdapat sms yang bisa dapat diprint dan ditempel untuk informasi 2. Internet kecamatan untuk rapat dan mailing list sehingga mempunyai sarana komunikasi 3. Pembangunan desa informasi 1 desa. Tahun 2011 76 desa di daerah terpencil dan terluar.
