NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011 Kelompok/Prioritas Wilayah Hari/tanggal Sesi pada jam No 1
: Kelompok IV /Prioritas 4 dan 10 : Kalimantan : Kamis, 29 April 2010 : Sesi I (09.00‐12.30)
Tanggapan Pemerintah Daerah UMUM (4 PROVINSI)
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Respon Kementerian/Lembaga [KEMDAGRI] Sebagian besar anggaran dialokasikan bagi PNPM. 65 % untuk inbfrasttuktur perdesaan, lainnya untuk pengembangan ekonomi produktif. Harapannya dari klaster I dan klaster II, sehingga uintuk klaster II akan dis [KEMSOS] Komit pada program pro rakyat dan justice for all, serta hasil Rapat kerja di Tampak Siring. Ada program prioritas nasional diantaranya program PKH; pemberdayaan KAT; rehabilitasi dan pelayanan sosial anak, lanjut usia; penyandang cacat; dan terakhir untuk korban bencana. Di dalam sandingan ini jika jauh sekali dari usulan, semata‐mata karena keterbatasan alokasi anggaran yang kami miliki. Dalam kesempatan ini kami ingin menekankan kembali dukungan optimal APBD, sehingga kekurangan itu
Kesepakatan Program dan kegiatan pada prinsipnya setuju, namun terkait alokasi masih perlu pembahasan lagi. Diharapkan sebelum rakorbangpus II akan ada kepastian anggaran. Khusus untuk Kalteng, belum diakomodir dalam Renja K/L untuk P4 dan P10, K/L diharapkan menindaklanjuti sebelum rakorbangpus II.
dapat diatasi bersama [PU] dari sandingan F1 memang program penanggulangan kemiskinan tidak tercatat, tapi ada program yang mendukung antara lain PNPM mandiri perkotaan. [PDT] dari 183 kabupaten tertinggal di Indonesia ada 16 di Kalimantan, 10 di Kalbar, 1 di Kalteng, 5 di Kaltim, dan tidak ada di Kalsel. [KEMTAN] Sejak tahun 2008, Kemtan sudah masuk di seluruh provinsi di Kalimantan mengani penanggulangan kemiskinan berbasis pertanian. Pada tahun 2010 kami sangat terkendala dari keterlambatan usulan dari daerah. Usulan akan diperlukan untuk mengidentifikasi daerah‐daerah yang menerima PUAP. [KOMINFO] tidak langsung memberikan bantuan ke daerah. Di perbatasan ada kegiatan khususnya di perbatasan NTT, papua, riau, kalbar, kaltim, sulut, meliputi : media center, telepon masuk desa, internet masuk desa, pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di perbatasan, mobile CAP. Sedang memabngun program Universal Service Obligation di 1300 desa, 30.000
telepon masuk desa di seluruh Indonesia. Di perbatasan Kalimantan dibangun ITTS. Ada juga pemancar tvri dan rri. [KEMENBUDPAR] Melanjutkan PNPM Pariwisata, tahun 2011 adalah tahun ke‐3. Menurut masukan dari 4 Provinsi di Kalinantan, kita sudah memperoleh masukan 45 desa wisata yang dialokasikan sebanyak Rp. 100 juta per desa. Sudah ada rincian lokasi kegiatan ini, namun masih bersifat sementara. [KEMHUB] Secara umum kegiatan meliputi keperintisan didarat, angkutan perintis, angkutan penyeberangan, angkutan laut perintis, dan angkutan udara perintis, pembangunan terminal antar negara. [BKKBN] Program KB berkontribusi besar dalam penanggulangan kemiskinan. Kegiatan yang dilaksanakan berupa kontrasepsi gratis untuk keluarga miskin. Untuk mendekatkan akses kualitas pelayanan, di DAK ada menu mobil pelayanan KB yang bisa menjangkau wilayah‐wilayah sulit. Pada tahun 2011 diusulkan untuk wilayah kepulauan ada pelayanan terapung [KEMENAG] untuk penanggulangan
2
Propinsi Kalimantan Barat Wilayah Kalimantan sudah mempunyai forum revitalisasi percepatan pembangunan Kalimantan. Kalimantan ada growth tapi ada penurunan kemiskinan. Jadi kami memprioritaskan strategi menganggulangi kemiskinan. 78 persen kemiskinan di desa sisanya di perkotaan. Penurunan kemiskinan di desa lebih lambat dari kota. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh BPS, Strategi penanggulangan kemiskinan kami fokuskan pada daerah perdesaan yaitu berupa : (1) pembangunan infrastruktur perdesaan, jalan desa, air, dan listrik ;(2) pelayanan pendidikan kesehatan; (3) ekonomi rakyat. Target 10 desa per kabupaten per tahun, kami tanggulangi secara komprehenseif dari hulu ke hilir, khususnya desa di perbatasan terpencil, terluar. [KEMSOS] Di shortlist pemberdayaan masyarakat termasuk di perbatasan, pesisir, pulau kecil [KEMKES] Kemiskinan di daerah perbatasan benchmarkingnya harusnya dengan negara tetangga. Oleh karena itu perlu puskesmas standar internasional.
kemiskinan pro rakyat 2011 ada kegiatan pemberian beasiswa miskin untuk pelajar Madrasah Ibtidaiyah hingga PT agama. Ada pula pembebasan biaya nikah [KEMSOS] Di Kalbar, sesuai Renja K/L kami ada beberapa program : (1) Pemberdayaan sosial, meliputi : penanggulangan kemiskinan melalui KUBE; pemberdayaan KAT; pemberdayaan keluarga; pemberdayaan kelembagaan sosmas; kepahlawanan, keperintisan kesetiakawasanan sosial; (2) Rehabilitasi Sosial, meliputi rehabilitasi dan pelayanan sosial anak, lanjut usia, dan penyandang cacat, korban NAPZA, tuna sosial, (3) perlindungan dan jaminan sosial termasuk didalamnya akses jaminan sosial, PKH, bantuan sosial untuk korban bencana alam, bencana sosial, dan tindak kekerasan. [PU] PNPM Mandiri perkotaan di 5 kabupaten 77 keluarahan, 11 kelurahan [KPDT] Bengkayang, Sanggau dan Sintang akan lepas dari ketertinggalan. Di indikator SDM‐nya, angka rata‐rata lama sekolah dan melek huruf sudah
Infrastruktur merupakan kewenangan daerah, namun ada masalah mengenai keterbatasan anggaran Program kemiskinan semua sektor sudah ada. ESDM, PUAP, dll. Namun perlu ada sinkronisasi berapa desa yang telah tertanggulangi dan target 10 desa per kabupaten. Dan siapa yang bertanggungjawab atas kegiatan tersebut. Penanaganan infrastruktur perdesaan tersebar di berbagai K/L, misalnya PDT, PNPM, PU. Memang berdasarkan aturan bahwa infrastruktur perdesaan ini menjadi tanggung jawab kabupaten, tapi kabupaten tidak punya kemampuan untuk menangani keseluruhan. Mengusulkan perlu ada yg tanggung jawab
[KEMDIKNAS] Masalahnya aksesibilitas, sehingga perlu sekolah terpadu satu atap, target 12 tahun pendidikan dasar.
membaik. Terdapat kegiatan SPADA di Kalbar namun alokasinya masih dalam proses.Terkait perbatasan, saat ini ada 27 kabupaten di seluruh wilayah perbatasan sifatnya adalah program pemberdayaan masyarakat. Khusus untuk Kalimantan Barat di 5 kabupaten, akan dilaksanakan bedah desa, akan dilaksanakan di desa‐desa yang membutuhkan infrastruktur dasar meliputi jalan desa, listrik, dan air bersih. Terakhir kami diminta untuk mendukung TMMD, kami plotting di Kabupaten Sambas, Desa Temajuk. Terdapat kegiatan SPADA di Kalbar namun alokasinya masih dalam proses [KEMHUB] Terminal antar negara sei ambawang, dll [BKBN] Rincian sandingan penerima kontrasepsi gratis bagi keluarga miskin ada di kelompok 1. [KKP]Pada tahun 2011, ada kegiatan peningkatan pendapatan pembudidaya ikan berupa PNPM 2011 di Kalbar, merupakan kelanjutan PNPM 2010. Pengembangan wirausaha budidaya berupa pemberian paket kepada pembudidaya berupa input produksi dalam rangka peningkatan produksi. Terkait PHLN akan ada bantuan IFAD di
di pusat sehingga provinsi tidak susah mensinkrinkannya. Juga untuk program2 berbasis perdesaan, perlu ada yang mensinkronkan. Penyempurnaan regulasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan, misalnya perdagangan lintas batas, ekspor‐impor gula,dll. Impor gula dr negara tetangga murah, tapi dilarang
3.
Propinsi Kalimantan Tengah [UMUM] Target kalteng 7 %, tapi target kami sebenarnya lebih rendah dari itu. Masalahnya persandingan di F4 tidak sesuai. Kelihatannya tidak ada alink and match antara dokumen perencanaan dengan Ranja K/L, sehingga khawatirnya nanti apa yang ditargetkan dalam RPJMN tidak tercapai. Padahal Usulan kami sudah didasarakan pada hasil analisis di daerah. Itulah sebabnya kenapa angka yang dialokasikan dalam Renja K/L jauh lebih kecil dari apa yang kami usulkan. [PDT] kami tidak ada di P10. Mungkin ada permasalahan teknis aplikasi ? PDT, meskipun hanya 1 kabupaten lagi yang termasuk DT tapi sebenarnya masih banyak desa‐desa tertinggal. Dokumen perencanaan dengan pelaksanaan tiak match. Apa yang dibutuhkan di lapangan dengan yang dialokasikan K/L tidak match. Misal, masalah infrastruktur desa, aksesibilitas merupakan kendala utama, tapi PU tidak ada disini. Demikian juga masalah kelistrikan, padahal kalteng defisit listrik. Inpres 2/2007 masih ON ttg percepatan pembangunan kawasan PLG. Ada 228 desa di daerah PLG angka kemiskinannya diatas 25 %. Tapi tidak ada K/L yang membuat
Kalbar. [KEMSOS] sesuai Renja K/L kami ada beberapa program : (1) Pemberdayaan sosial, meliputi : penanggulangan kemiskinan melalui KUBE; pemberdayaan KAT; pemberdayaan keluarga; pemberdayaan kelembagaan sosmas; kepahlawanan, keperintisan kesetiakawasanan sosial; (2) Rehabilitasi Sosial, meliputi rehabilitasi dan pelayanan sosial anak, lanjut usia, dan penyandang cacat, korban NAPZA, tuna sosial, (3) perlindungan dan jaminan sosial termasuk didalamnya akses jaminan sosial, PKH, bantuan sosial untuk korban bencana alam, bencana sosial, dan tindak kekerasan. [PU] PNPM 5 kabupaten, meliputi 28 keluarahan, 9 kelurahaan passing out [KPDT] Hanya 1 daerah tertinggal, masalah menonjolnya adalah aksesibilitas, memerlukan intervensi berat. Indikator aksesbilitas ada 3 : jarak rata‐rata kecamatan ke desa, jarak rata‐rata ke kabupaten, dan terakhir yang mudah diintervensi adalah pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ternyata banyak desa yang jangkauan ke palayanan kesehatannya kebih dari 5
program2 khusus pembangunan kawasan km. Dalam kaitan dengan sandingan, memang benar dalam persandingan, PLG. banyak dari KPDT yang tidak muncul karena dari KPDT belum bisa menentukan lokasinya. Kami baru rakornas kemarin, nanti akan bisa keluar lokasinya. [BKKBN] 1968 peserta KB baru. [KEMENAG] Pemberian beasiswa miskin, MI 10.973 siswa, Mts 6492 siswa, MA 5512 siswa, dan PT 631 mahasiswa. [KKP]Pada tahun 2011, ada kegiatan peningkatan pendapatan pembudidaya ikan berupa PNPM, Pengembangan wirausaha budidaya. 4. Propinsi Kalimantan Timur Dalam F‐1 hanya ada Kementerian Dalam sesuai Renja K/L kami ada beberapa Negeri dan Kementerian Sosial. Mudah‐ program : (1) Pemberdayaan sosial, mudahan bukan karena Kaltim sebagai meliputi : penanggulangan kemiskinan provinsi kaya. Tetapi perlu digarisbawahi, ini melalui KUBE; pemberdayaan KAT; keluarga; dari migas dan pertambangan. Pemprov pemberdayaan perlu berupaya keras agar setiap dolar dari pemberdayaan kelembagaan sosmas; keperintisan migas dan pertambangan dapat dikonversi . kepahlawanan, sosial; (2) % miskin Kalitim ada perbedaan data, kesetiakawasanan Susenas 7.71 persen, BPS provinsi 5.91 Rehabilitasi Sosial, meliputi rehabilitasi persen, masih tinggi sehingga jangan dan pelayanan sosial anak, lanjut usia, dijadikan dasar untuk tidak memperhatikan dan penyandang cacat, korban NAPZA,
Masyarakat miskin berada di daerah perbatasan dan pulau kecil terluar. Di Kaltim ada 4 pulau kecil terluar. Sehingga perlu fokus disana. Kami usul program KTM agar bisa diperluas. Hari ini tidak bisa menyepakati alokasi, tapi program
Kaltim. Tapi pertumbuhan alami sebenarnya hanya 0.56 persen,jadi Kaltim menanggung beban akibat migran. Perlu perhatian dari sektor pertumbuhan antara lain pertanian KEMSOS. Program KAT. Perlu perhatian pada program pro‐rakyat. Komunitas Adat Terpencil, kita memberikan perhatian, dinas sosial punya anggaran 1,2 miliar (4 %) hanya untuk KAT. Kita minta perhatian, jumlah KAT 8715 KK yang tersebar di 29 lokasi, yang tersentuh APBD baru 56 % sisanya mohon dukungan dari Pempus. Kegiatan yang kita usulkan sudah masuk shortlist meski dari segi angka masih perlu pembicaraan khusus. Contoh kasus, bulan Maret 2010 ada manusia perahu sebanyak 103 jiwa, 16 KK, sebetulnya info yang kita dapat mereka dari Filipina, tapi krn tidak ada identitas ke‐WN‐ an tidak dapat dideportasi. Keputusan Pemprov, mereka diperbaiki perahunya, dan disediakan pulau terluar di Kabupaten Berau. Kita akan usulkan di program KAT. Perumahan untuk KAT perlu diangkat daro 30 m2 menjadi 38 m2. PKH. Salah satu icon, sejak dimunculkan tahun 2007 belum pernah dapat. Hanya 800 jiwa (0,04 %) dari keseluruhan jumlah penduduk miskin. Perbatasan di Nunukan, Malinau, Tn.
tuna sosial, (3) perlindungan dan jaminan sosial termasuk didalamnya akses jaminan sosial, PKH, bantuan sosial untuk korban bencana alam, bencana sosial, dan tindak kekerasan. [PU] PNPM Mandiri perkotaan masih dilaksanakan, di Kaltim meliputi 10 kabupaten. [KEMHUB] Nunukan, Sebatik, tarakan pelabuhan laut, penyeberangan, udara, keperintisan [KEMENAG] beasiswa miskin untuk MI 3943 siswa, Mts 4467 siswa, Ma 4376 siswa, PTA 446 mahasiswa [KEMENAKERTRANS] Untuk daerah terluar, di Kaltim ada dua KRTM di Simanggaris dan Sebatik. [KKP]Pada tahun 2011, ada kegiatan peningkatan pendapatan pembudidaya ikan berupa PNPM 2011 di Kaltim, dan pengembangan wirausaha budidaya
kementerian/lembaga yang bersifat strategis.
5.
Tidung, Kutai Barat penduduk miskinnya diatas 30 %. Oleh karena itu, kita sependapat dengan Kemsos, pengalokasian KAT didaerah perbatasan yang miskin. Diperlukan tambahan alokasi. Propinsi Kalimantan Selatan Persentase kemiskinan di Propinsi Kalsel no. 2 di Indonesia. Pada Musrenbang RPJMN lalu, kami diberi target pengurangan kemiskinan 2014 lebih tinggi dari apa yang ditargetkan dalam RPJP kami. Tapi kami yakin, dengan target yang lebih tinggi ini akan memperoleh banyak perhatian dari K/L. KEMENKUKM. Menurut data KUR, kalau kami bandingkan antara plafon dengan outstanding perlu ditingkatkan penyerapannya. Pada musrenbangprov ada aspirasi mengenai lembaga penjamin kredit daerah untuk memudahkan UKM memperoleh kredit dari bank. Kendalanya perlu modal minimal 50 milyar, bagaimana kalau daerah kami dijadikan uji coba dimana modal itu dari Pemerintah Pusat. Kalau dari rata‐rata total debitur, lebih banyak di provinsi kami dibandingkan provinsi lain di Kalimantan yang menunjukkan minat usaha yang tinggi. Koreksi untuk KUKM, perlu ada konfirmasi terkait program di KEMENKUKM. Kami menyarankan agar Bappenas membuat grand design pembangunan Kalimantan Selatan, agar tercipta sinergitas.
[KEMSOS] Sesuai Renja K/L kami ada beberapa program : (1) Pemberdayaan sosial, meliputi : penanggulangan kemiskinan melalui KUBE; pemberdayaan KAT; pemberdayaan keluarga; pemberdayaan kelembagaan sosmas; kepahlawanan, keperintisan kesetiakawasanan sosial; (2) Rehabilitasi Sosial, meliputi rehabilitasi dan pelayanan sosial anak, lanjut usia, dan penyandang cacat, korban NAPZA, tuna sosial, (3) perlindungan dan jaminan sosial termasuk didalamnya akses jaminan sosial, PKH, bantuan sosial untuk korban bencana alam, bencana sosial, dan tindak kekerasan. [KUKM] Kita juga ada program prioritas kementerian, salah satunya program fasilitasi pembentukan lembaga penjaminan. Ada juga kegioatan fasilitasi bimbingan yang diberlakukan untuk semua propinsi. Jika Kalsel ingin mendirikan lembaga penjaminan bisa kita bicarakan. [PU] PNPM mandiri perkotaan di 10
Katakanlah, pengembangan Kalimantan sebagai lumbung pangan dan energi.
kabupatem, 144 kelurahan regular, 91 kelurahan passing out total 235 kelurahan [KEMENHUB] Dermaga sungai di hulu sungai utara, pelabuhan laut. [KEMENAG] Beasiswa miskin untuk MI 1797 siswa, MTs 1398 siswa, MA 10162 siswa, PT 995 mahasiswa [KKP]Pada tahun 2011, ada kegiatan peningkatan pendapatan pembudidaya ikan berupa PNPM 2011 di Kaltim, dan pengembangan wirausaha budidaya. Untuk PHLN akan ada bantuan IFAD.
TANGGAPAN PENYAJI : Deputi Kemiskinan : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Lokasi dan pagu per lokasi oleh K/L perlu segera dilakukan PNPM, masih dalam proses. Penetapan lokasi PNPM oleh menkokesra. KAT perlu sinkronisasi oleh kemensos PKH ada penambahan 30ribu RTSM Tekait KUKM, kekurangan kebutuhan alokasi diharapkan dapat dari pemda, swasta dan sumber lain TK penanggulangan kemiskinan daerah sangat besar untuk mensinkronkan lokasi, serta untuk melaksanakan bottom up planning dari masyarakat. Inilah yang perlu menjadi tugas TKPKD provinsi dan kabupaten. Mengenai Data, ada satu program prioritas untuk perbaikan pendataan baik untuk klaster 1 maupun 2. 7. Data akan diperbaiki pada tahun 2011.
Deputi Regional : 1. 2. 3. 4.
Hal hal yang sudah disepakati, berarti tidak ada masalah, sehingga tidak masuk dalam matriks ini. Masalah aplikasi (P10 untuk Kalteng). P4 dan P10 berdasarkan Buku III. F1 bukan merupakan keseluruhan usulan daerah. Dimungkinkan ada penambangan di UPPD.
