NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2009 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2010 Kelompok Prioritas : Penanggulangan Kemiskinan Wilayah : Jawa‐ Bali Hari/ Tanggal : Sabtu, 1 Mei 2010 Sesi pada jam : 09.00 – 12.30 No. 1.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga Kemensos: Propinsi DKI Jakarta ‐ Program • Total anggaran yang penanggulangan mendukung penanggulangan kemiskinan, LK3 kab/ kemiskinan 30% dari APBD, kota, pemberdayaan yaitu: sebesar 5 Triliun. ekonomi sosial, • Program‐program yang bisa perintisan kepahlawanan diaplikasikan untuk dan kesetiakawanan, penanggulangan kemiskinan program anak dialokasi adalah usaha‐usaha kecil kan melalui produktif yang variatif dekonsentrasi, (bukan satu core). rehabilitasi juga ‐ Bahan‐bahan akan
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah) Program PNPM diusulkan menggunakan mekanisme DAK. ‐ Terkait perumahan, aset‐ aset yang sudah disampaikan Pemerintah DKI Jakarta agar dapat dipercepat penyerahannya.
Kesepakatan 1. Untuk sharing cost akan dibicarakan lagi dalam forum tersendiri anara pusat dengan daerah 2. Permasalahan ketidaksesuaian data dan updating data akan ditindaklanjuti dengan momentum sensus penduduk nasional 2010 pada tanggal 15 Mei 2010
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga diberikan.
‐
‐
‐
‐
‐
diberikan 300 ribu/ org/ bulan, penyalahgunaan napza, pelayanan dan rehabilitasi, dan program PKS :asuransi, bantuan sosial Alokasi dana untuk Jawa – Bali rata‐rata > 20 milyar di setiap propinsi dan hendaknya cukup besar untuk dimanfaatkan Penambahan kuota PKH untul 2011 , sebanyak 12,000 RTS Terkait persoalan mengenai data yang tidak sesuai, kemensos lebih banyak pada aksesibilita nya. Rumah pendidikan sosial anak akan scera dibentuk. Terimakasih atas partisipasinya terhadap fokus justice for all
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan 3. Penggunaan data kemiskinan hendaknya disepakati oleh setiap pihak mengenai sumber yang digunakan, kecuali utnuk kebutuhan operasional, contoh KB menggunakan data kBKKBN. 4. Perlunya komunikasi lebih lanjut mengenai sinergi dan penentuan lokasi PNPM agar disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah dan diusulkan lebih baik lagi bila ditentukan oleh daerah. Termasuk mengenai kejelasan status aset yang berada di bawah PNPM. 5. penyerapan KUR, daerah meminta prosedur KUR disederhanakan, bunga diturunkan, akses ke desa diperluas.
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga sehingga target MDG’s 2012 dapat terlaksananya. Kemenekop ‐ BPD‐BPD mohon untuk mendukung penyaluran KUR, saat ini yang sudah baru BPD Banten dan DKI. Dedpag ‐ terkait PNPM mandiri perdesaan, 1. kecenderungan alokasi PNPM Mandiri akan menurun, karena memang sudah cukup lama, maka idealnya memang menurun. ‐ Terkait kebijkan lainnya seperti PPK, cost sharing perlu dibahas di forum tersendiri. ‐ Terkait juga dengan PNPM, untuk
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan Rekomendasi UPK spy menjadi rekomendasi KUR.
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga dekonsentrasi PNPM untuk alokasinya sudah ada, contoh di Jateng ada 56, 6 M, Jabar 52,51, Banten 14, 2, M, DIY 6,1 M. Jatim 6.79 M, Bali 8,7 mÆ PNPM Mandiri perdesaan dekon PU ‐
‐
DKI : dukungan terhadap DDUPB, spi dengan 2010 mmg belum ada, terkait juga dengan berbagai ususlan daerah yang dianggap kelemahan dalam pelaksanaan PNPM kami mendorong agar di tingkat pusat segera dilakukan koordinasi, Æ hasil musrenbang spy digunakan. Pada 2010, dukungan pemerintah DDUPB belum ada.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga DKP ‐ Dalam program kemiskinan ada PNPM kelautan dan perikanan yang hny berfungsi sebagai pendukung, krn PNPM dalam DKP tidak ada perguliran, hanya ada bantuan langsung (infrastruktur kecil, pendampingand, dan bimbingan teknis), diutamakn bagi daerah pesisir, tertinggal, dan pulau2 terpecil. ‐ Kalau tahun ini fokus ke perikanan dan budidaya, makan tahun depan adalah petani garam dan rehabilitasi di lingkungan pantai utara Jawa. (perikanan sudah tdk layak lagi) ‐ Memberikan pendampingan di lokasi
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga yang tepat untuk program pNPM yang tepat. Deptan ‐ terkait usul KUR menjadi pantauan unit kerja presiden bidang pengendailan dan pengawasan pembangunan untuk sektor pertanian. ‐ Sampai saat ini sudah ada addendum yang ke‐2 dan SOPnya sudah disempurnakan. Sistem informasi bank sudah tidak ada lagi, sehingga mempercepat proses perolehan kredit. Demikian pula kreditur yang sudah tersentuh kredit masih dapat memperoleh kembali. Bunga yang dari 16% menjadi 14%.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga ‐
‐
‐
‐
Untuk linkage spi dengan 100 M, tapi resiko ditanggung koperasi itu sendiri. Dari total 18T KUR, KUR pertanian sekitar > 2T termasuk KKPE. Khusus PNPM mandiri pertanian Æ PUAP di 10.000 desa miskin , 2010Æ sedang dilakukan usulan dari daerah utk desa PUAP. Saat ini ada sekitar 18.00 yg sudah masuk. Saat ini memasuki tahun ke 3. Usulan daerah mengenai suku bunga di lokasi, sebenarnya tergantung musyawarah Gapoktan
Debudpar ‐ PNPM pariwisata prosedurnya sangat sederhana, daerah itu memeiliki penduduk
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
‐
miskin yang datanya mengacu Menkokesra dari BPS, dan memiliki potensi, maka dipilih desa yang mudah aksesnya utk dikunjunginya. Desa itu disampaikan oleh dinas Budpar propinsi. Mekamisme pelaksanaan, dana merupakan bansos, namun pemanfaatannya masuk kedalam klaster 2Æ peningkatan kapasitas masyarakat (ilmu), usaha masyarakat produktif, untuk mendukung lingkungan saran pariwisata. Dan karena berbentuk BLM, maka sepenuhnya diserahkan oleh kelompok masyarakat. Karena Budpar baru masuk 2 tahun dalam
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
‐
‐
PNPM, maka bila desa itu sudah mendapat PNPM dari sektor yang lain, maka ............... Kurangnya sosialisasi, banyak desa yang membuka TPK baru, PPK baru, dan proses penyalurannya pada rekening masyarakat (APBN murni). Dalam pengembangan desa wisata dibagi 3: 1. desa wisata (kasongan, DIY), 2. bersumber pada daya tarik (borobudur), 3. bersifat usaha (hotel, jasa, ) sbg pendukung di usaha pariwisata. Terkait usulan daerah, desa‐desa yang diusulkan utk tahun anggaran 2011 sudah ditentukan dari K/ L yakni yang memiliki kriteria sesuai Permen
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
‐
Budpar no 26/ 2010. Pengembangan desa menutup 33 propinsi meliputi 450 desa.
Depnkes ‐ kendala kemiskinan adalah permasalahan penetapan kategori, tahun 2011 akan mengacu pada data BPS 2011 yang baru. ‐ ada 965 RS yang ikut program Jamkesmas, nantinya akan dilakukan updating per akhir tahun. Maka usulan Jateng utk update per setiap saat sangat sulit diwujudkan. ‐ Jamkesda ; 169 propinsi/ kabupaten yg memiliki program Jamkesda. Dengan coverage 1,94 juta jiwa maka perlu memang ada regulasi utk
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
‐
memayungi program ini di lapanganÆ harmonisasi di lapangan. Kami juga bekerjasama dengan Wapres untuk menggodok masalah ini.
BKKBN ‐ Mengenai Data BKKBN, sebenarnya sejak tahun 80an sdah dikembangakan pendataan KB dengan dasar data operasional pelaksanaan program KB. Untuk mudah melalukan intervensi apa yang akan dilakukan pada sebuah keluarga dan metode/ indikator yang digunakan beda dengan data kemiskinan. Oleh karena itu, melalui BKKBN propinsi ada dukungan dana dan bantuan untuk
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
‐
kabupaten/ kota sbg pancingan . Seluruh keluarga miskin disediakan alat KB dari Jamkesda
Departemen Agama akan ada sekolah keagamaan diseluruh daerah dan mohon dukungan pemerintah daerah atas dukungan untuk pendidikan di daerahnya. BPS ‐ Hari ini 700.000 org sedang melaksanakan pendataan sensus 2010. ‐ Jawa Barat: semoga masalah data di tahun 2010 ini sudah tidak pertanyaan lagi. Pendekataan BPS adalah de facto bukan de jure. ‐ Sudah dibicarakan
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
‐
2.
Propinsi Banten PU ‐ • APBD pro rakyat Æ223 M • justice for all Æ 6,2 M • MDG 634 M • Pengembangan ekonomi 500 M • 80% utk pembangunan kearah kemiskinan ‐ • Kemiskinan di Banten ‐
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
dengan Bappenas akan dilakukan updating data kemiskinan yang disebutkan sbg by name by address. Pada 2005 BPS melakukan pendataan terkait BLT, sedangkan yang terkait dengan program PKH adalah yg memenuhi persyaratan sangat miskin. Sehingga sasaran PKH pasti lebih kecil dari data BLT. Terkait Banten: pada prinsipnya kegiatan/ program masyarakat maliputu : infrastruktur, ekonoi dan sosial, sehingga dalam hal ini msh terjadi kegitaan fisik yg lbh besar dr non fisik. Kemen KUKM: BPD Jabar Banten sudah
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
•
•
• •
•
7,4, sedangkan data nasional 7, 64Æ perlu ada kesesuaian data Perlu penambahan PKH di Banten saat ini baru Serang dan Pandeglang, juga Jamkesmas BOS: 1. pendamping BOS agar tdk dihitung per siswa, 2. bersifat fleksibel disesuaiakan dgn kebutuhan daerah, 3. pengadaan lahan BLT: harap dilaksanakan utk fungsi darurat saja PNPM: harap tidak diarahkan kpd pemban gunan fisik semata (sebab sdh ada APBD) , namun agar kearah ekonomi produktif KUR: perlu penyederhanaan prosedur, penurunan suku bunga,
‐
‐ ‐
‐ ‐
menjadi bank pelaksana KUR. Pada tahun 2011, program diklat kewirausahaan akan dilaksanakan di Banten. Namun, untuk tenaga fungsional penyuluh belum ada, karena masih proses pembuatan landasan hukumnya. Kemendagri: Program PNPM melalui Dekon untuk Propinsi Banten sebesar Rp 14,2 Miliar. Kemen PU program/kegiatan meliputi 3 aspek: linkungan, infrastruktur, dan sosial. Mengacu pada prioritas kebutuhan masyarakat itu sendiri dan masuk dalam program jangka menengah sehingga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga •
•
Justice: dukungan untk PMKS • 50% APBD dianggarkan untuk pembangunan pro rakyat: ‐ program pro rakyat sebesar Rp 223 Miliar ‐ Justice for all sebesar Rp 6,2 Miliar ‐ MDG sebesar Rp 634 Miliar ‐ Ekonomi sebesar Rp 600 Miliar Terdapat perbedaan antara data orang miskin nasional di Banten, yaitu: 7,4% (data nasional), sedangkan 7,64% (data pemda). Oleh karena itu, perlu keselarasan dan ketepaduan data, misalnya dengan adanya forum data nasional, kab/kota. Data BPS, BKKBN dan Bappeda perlu ada kesamaan sehingga pembangunan di daerah dapat lebih optimal.
mungkin tejadi kegiatan fisik lebih besar daripada non fisik.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga •
•
• •
Perlu penambahan kuota PKH dan Jamkesmas di Propinsi Banten. Saat ini hanya 2 Kabupaten, yaitu: Serang dan Pandeglang. Program BOS diusulkan agar pendamping BOS tidak dihitung per siswa, tetapi per satuan pendidikan, dan bersifat fleksible sesuai dengan kebutuhan daerah. Kemudian, bantuan pembangunan sekolah baru dapat disertai dengan pengadaan lahannya. Program BLT dilaksanakan untuk fungsi darurat saja. Program PNPM seolah‐olah diarahkan untuk pembangunan fisik saja. Diusulkan untuk diarahkan untuk ekonomi produktif sehingga ada akumulasi modal di tingkat desa. Untuk pembangunan fisik sudah dicover APBD 1 dan 2.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
•
3
Program KUR dapat dilakukan penyederhanaan prosedur, penurunan suku bunga kredit UMKM. • Justice for all diperlukan dukungan pusat untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial/PMKS. DKP • Program pembangunan daerah tertinggal di lokasi: Deli, Tingkil, Serang, Pandeglang. • Sarana prasarana pemukiman di Lebak dan Pandeglang. • Pemberdayaan di Kab. Lebak Propinsi Jawa Barat Kemendagri Program PNPM melalui • Sudah dibuat dokumen Dekon untuk Propinsi Jabar utk menindaklanjuti TKPK. sebesar Rp 52,1 Miliar. • Mohon penjelasan Alokasi kegiatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
•
mengenai data, krn tanpa peningkatan kapasitas data yg akurat ttg orang masyarakat hanya untuk miskin akan sulit. Data bimtek pengelolaan yang dipegang keuangan dan aset desa. berdasarkan data Dan dialokasikan untuk penerima BLT, namun propinsi daerah tidak dapat menunjukkan mana si Kemen KUKM orang miskin itu. Terdapat pula data dari BKKNN, BPD Jabar Banten sudah sehingga terjadi menjadi bank pelaksana kesimpangsiuran. KUR. Demikian pula data penduduk, Januari lalu jumlah penduduk JABAR ada 2. (i) basis kependudukan dari kota‐ kabupaten = 45 jt org, (ii) BPS: 42 juta org, dan menjadi polemik di DPRD. Akhirnya Gubernur memutuskan utk memakai data BPS. Mengenai kesenjangan memang terjadi di Jawa‐ Bali. Terdapat fenomena
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
•
•
•
JABAR ekonomi baik, ivestasi > 100 triliun, namun tingkat kemiskinannya tinggi. Artinya hubungan yang terjadi bukan linear. Mohon dibuat Aksi Penanggulangan Kemiskinan Nasional sehingga semua sama dan terarah. F1: Mohon diperbaiki, karena banyak program yang berorientasi ke rakyat lebih tinggi di pusat, ini baik, dan JABAR ingin menyesuaiakan data menurut alokasi pusat. Telah membuat dokumen sebagai tindak lanjut tim koordinasi penanggulangan kemiskinan dengan ketua Wakil Gubernur. Tim baru terbentuk dan ada transisi selama 6 bulan
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga •
Untuk data penduduk juga mempunyai masalah yang sama. Pada Januari 2010, terdapat 2 sumber data kependudukan Propinsi Jawa Barat, yaitu: 1. basis kependudukan kab/kota = 45 juta orang 2. BPS = 42 juta orang Hal ini menyebabkan terjadinya polemik di DPRD Jabar. Namun, berdasarkan UU maka Jabar mengikuti data BPS. ‐ Fenomena dimana laju pertumbuhan ekonomi Jabar baik dan investasi mencapai 100 M tapi kemiskinan tinggi sehingga yang harus disiapkan adalah SDM melalui pendidikan. ‐ Perlunya pernyataan dari pusat mengenai kebijakan aksi penanggulangan
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
•
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
kemiskinan sehingga dapat terkoordinir, jelas dan dapat terukur. Dalam F1 diusulkan untuk diperbaiki oleh Propinsi Jawa Barat karena banyak kegiatan pro rakyat dimana alokasi daerah rendah sedangkan pusat tinggi.
Kementerian Dalam Negeri Penjelasan mengenai pemakaian data orang miskin (BPS atau BKKBN). Saat ini, data orang miskin diambil berdasarkan data BLT (sumber BPS). Propinsi Jawa Tengah 3 kisaran substansi yang ingin disampaikan : • Pro rakyat, justice for all, maupun MDG komitmen di JATENG : 1. melalui potensi APBD di Jateng karena data
Kemensos Program penanggulangan kemiskinan, LK3 kab/ kota, pemberdayaan ekonomi sosial, perintisan kepahlawanan dan kesetiakawanan, program anak dialokasi kan melalui
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
• •
•
kemiskinan = 5,2 juta jiwa, Gubernur melalui kebijakan 2 tahun ini desa dikategorikan sebagai 1. desa berkembang, 2. desa mandiri akan diberikan program 100 juta, beasiswa bagi anak keluarga misin, konversi SMU : SMK 60 : 40 diharapkan terjadi di 2010. (Desa Kokasih) 7807 desa diberikan bantuan sanitasi Usulan mengenai pengoptimaalan rintisan/ terobosan di nasional/ daerah, misal PNPM sangat diakui, tapi sampai saat ini (Tampaksiring) sudah menjadi nomenklatur lembaga bukan bank dan bukan koperasi, padahal sbelumnya diharapkan menjadi BumDes dan koperasi. Terkait mekanisme
dekonsentrasi, rehabilitasi juga diberikan 300 ribu/ org/ bulan, penyalahgunaan napza, pelayanan dan rehabilitasi, dan program PKS :asuransi, bantuan sosial ‐ Alokasi dana untuk Jawa – Bali rata‐rata > 20 milyar di setiap propinsi dan hendaknya cukup besar untuk dimanfaatkan ‐ Penambahan kuota PKH untul 2011 , sebanyak 12,000 RTS ‐ Terkait persoalan mengenai data yang tidak sesuai, kemensos lebih banyak pada aksesibilita nya. ‐ Rumah pendidikan sosial anak akan scera dibentuk. ‐ Terimakasih atas partisipasinya terhadap fokus justice for all
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga musrenbang F1‐F4, kesenjangan masih ada di F1 yg terkait kapasitas kelembagaan dan pelatihan masyarakat Kemenekop KUR: ‐ perlunya linkage pendekatan masyarakat anatara bank‐kreditur, semoga bisa diakomodir oleh koperasi2 yang sudah ada di pedesaan Depkes Terkait pelayanan kesehatan masyarakat miskin dalam rangka pengendalian laju penduduk. Perlu komitmen bersama agar angka itu tidak selalu bergeser, maka diusulkan updatingnya dinamis (seperti dilakukan di Sragen). Depnakertrans ‐ Bantuan sosial tindak kekerasan dan pekerja
sehingga target MDG’s 2012 dapat terlaksananya. Kemenekop ‐ Peningkatan kewirausahaan yang disusulkan Jateng, Jatim, Bali sudah bersinergi ‐ KUR: Banten, Jateng, Jatim dan DIY usulnya kan disampikan ke komite kebijakan. Kami sedang menyiapkan beberapa pendampingan ‐ Jawa tengah: linkage bank‐KUR sudah menjadi agenda kegiatan dalam 2011. ‐ Jateng dan Banten mengenai diklat, kita sudah bersineri, namun 2012 baru bisa dibuat kerangka diklat penyuluh. ‐ BPD‐BPD mohon untuk
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga migran masih perlu disamakan. Kementerian KUKM Mohon pemberdayaan koperasi ukm menyangkut revitalisasi lembaga koperasi dan UMKM, kuailtas pembinaan UMKM, dan UKM dalam pengembangan ekonomi daerah Kementerian Naker ‐ Kompetensi TK ‐ Perlindungan TK ‐ pengembangan HI
mendukung penyaluran KUR, saat ini yang sudah baru BPD Banten dan DKI. Dedpag ‐ Jabar: trkait kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa, alokasiya hanya untuk bimtek pengelolaan keuangan dan aset desa (100 juta). Bkn untuk kegiatan bintek lainnya, demikian pula untuk propinsi lainya. ‐ Jateng: terkait pembangunan saranan umum ini masuk dalam prioritas 2, yang dibahas di kelompok lain. ‐ Jateng: penetapan lokasi memang dari tim pengendali (pusat), namun ini menjadi isu di tingkat tim pengendali.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga ‐
‐
‐
Jawa Tengah: Terkait kegiatan pengembangan dan pelatihan kapasitas masyarakat memang kalau dilihat dari perbandingan F1 sangat jauh. Hampir semua demikian, kecuali DKI. Terkait kebijkan lainnya seperti PPK, cost sharing perlu dibahas di forum tersendiri. Terkait juga dengan PNPM, untuk dekonsentrasi PNPM untuk alokasinya sudah ada, contoh di Jateng ada 56, 6 M, Jabar 52,51, Banten 14, 2, M, DIY 6,1 M. Jatim 6.79 M, Bali 8,7 mÆ PNPM Mandiri perdesaan dekon
DKP ‐ Jatim dan Jateng: agar memfokuskan pada
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
petani garam rakyat, krn DKP ingin meningkatkan (2011) kearah sanaÆsampang, pamekasan, rembang, pati, dsb ‐ Dalam program kemiskinan ada PNPM kelautan dan perikanan yang hny berfungsi sebagai pendukung, krn PNPM dalam DKP tidak ada perguliran, hanya ada bantuan langsung (infrastruktur kecil, pendampingand, dan bimbingan teknis), diutamakn bagi daerah pesisir, tertinggal, dan pulau2 terpecil. ‐ Kalau tahun ini fokus ke perikanan dan budidaya, makan tahun depan adalah petani garam dan rehabilitasi di lingkungan pantai utara Jawa.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
‐
(perikanan sudah tdk layak lagi) Memberikan pendampingan di lokasi yang tepat untuk program PNPM yang tepat.
Pertanian ‐ terkait usul KUR menjadi pantauan unit kerja presiden bidang pengendailan dan pengawasan pembangunan untuk sektor pertanian. ‐ Sampai saat ini sudah ada addendum yang ke‐2 dan SOPnya sudah disempurnakan. Sistem informasi bank sudah tidak ada lagi, sehingga mempercepat proses perolehan kredit. Demikian pula kreditur yang sudah tersentuh
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
‐
‐
‐
‐
kredit masih dapat memperoleh kembali. Bunga yang dari 16% menjadi 14%. Untuk linkage spi dengan 100 M, tapi resiko ditanggung koperasi itu sendiri. Dari total 18T KUR, KUR pertanian sekitar > 2T termasuk KKPE. Khusus PNPM mandiri pertanian Æ PUAP di 10.000 desa miskin , 2010Æ sedang dilakukan usulan dari daerah utk desa PUAP. Saat ini ada sekitar 18.00 yg sudah masuk. Saat ini memasuki tahun ke 3. Usulan daerah mengenai suku bunga di lokasi, sebenarnya tergantung musyawarah Gapoktan
Budpar
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga ‐
PNPM pariwisata prosedurnya sangat sederhana, daerah itu memeiliki penduduk miskin yang datanya mengacu Menkokesra dari bPS, dan memiliki potensi, maka dipilih desa yang mudah aksesnya utk dikunjunginya. Desa itu disampaikan oleh dinas Budpar propinsi. Mekamisme pelaksanaan, dana merupakan bansos, namun pemanfaatannya masuk kedalam klaster 2Æ peningkatan kapasitas masyarakat (ilmu), usaha masyarakat produktif, untuk mendukung lingkungan saran pariwisata. Dan karena berbentuk BLM, maka sepenuhnya
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
‐
‐
‐
diserahkan oleh kelompok masyarakat. Karena Budpar baru masuk 2 tahun dalam PNPM, maka bila desa itu sudah mendapat PNPM dari sektor yang lain, maka ............... Kurangnya sosialisasi, nbanyak desa yang membuka TPK baru, PPK baru, dan proses penyalurannya pada rekening masyarakat (APBN murni). Dalam pengembangan desa wisata dibagi 3: 1. desa wisata (kasongan, DIY), 2. bersumber pada daya tarik (borobudur), 3. bersifat usaha (hotel, jasa, ) sbg pendukung di usaha pariwisata. Terkait usulan daerah, desa‐desa yang diusulkan utk tahun
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
‐
anggaran 2011 sudah ditentukan dari K/ L yakni yang memiliki kriteria sesuai Permen Budpar no 26/ 2010. Pengembangan desa menutup 33 propinsi meliputi 450 desa.
Nakertrans Jateng : sudah diakomodir program2 ketenagakerjaan dan transmigrasi BKKBN ‐ Mengenai Data BKKBN, sebenarnya sejak tahun 80an sdah dikembangakan pendataan KB dengan dasar data operasional pelaksanaan program KB. Untuk mudah melalukan intervensi apa yang akan dilakukan
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
‐
pada sebuah keluarga dan metode/ indikator yang digunakan beda dengan data kemiskinan. Oleh karena itu, melalui BKKBN propinsi ada dukungan dana dan bantuan untuk kabupaten/ kota sbg pancingan . Seluruh keluarga miskin disediakan alat KB dari Jamkesda
Departemen Agama ‐ akan ada sekolah keagamaan diseluruh daerah dan mohon dukungan pemerintah daerah atas dukungan untuk pendidikan di daerahnya. BPS ‐ Hari ini 700.000 org sedang melaksanakan
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga pendataan sensus 2010. Jawa Barat: semoga masalah data di tahun 2010 ini sudah tidak pertanyaan lagi. Pendekataan BPS adalah de facto bukan de jure. ‐ Sudah dibicarakan dengan Bappenas akan dilakukan updating data kemiskinan yang disebutkan sbg by name by address. ‐ Pada 2005 BPS melakukan pendataan terkait BLT, sedangkan yang terkait dengan program PKH adalah yg memenuhi persyaratan sangat miskin. Sehingga sasaran PKH pasti lebih kecil dari data BLT. Kemen KUKM Terkait KUR, untuk propinsi DIY akan disampaikan kepada komite kebijakan. Upaya
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
‐
4
D.I.Y • perlu program percepatan penanggulangan
Sepakat atas semua alokasi dalam F1
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
•
•
•
•
•
sosialisasi akan dilakukan kemiskinan melalui triple tahun ini. track strategy Untuk klaster 1 & 2 yang mana memiliki tenaga pendamping, kinerjanya Kemendagri Program PNPM melalui masih standar, padahal Dekon untuk Propinsi DIY peran mereka sangat sebesar Rp 6,1 Miliar. penting. Untuk itu kami mengusulkan capcity building khususnya PKH dan PNPM Klaste 3 : KUR agar dipermudah prosedurnya dan disosialisasikan. Mohon agar lembaga yg dapat menangani data kemiskinan scr valid, karena jangan sampai ada org miskin yang tidak tertangani. Mohon BBm dan listrik tidak dinaikkan karena akan menambah jumlah penduduk miskin Tingkat kemiskinan DIY
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
•
diatas nasional sehingga perlu percepatan penanggulangan kemiskinan antara lain dengan kebijakan triple track strategy, justice for all, pro rakyat, MDG. 3 kluster program penanggulangan kemiskinan: bantuan dan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan UKM. Untuk kluster 1 dan 2, tenaga pendamping kinerjanya masih biasa‐ biasa saja. Kami mengusulkan adanya capacity building untuk tenaga pendamping, khususnya PKH dan PNPM. Untuk kluster 3, sosialisasi ditingkatkan dan prosuder disederhanakan.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
•
6
Data bermasalah antara data BPS, BKKBN, Depsos, Kab/Kota sehingga menyulitkan penangangan kemiskinan di daerah. • Pemerintah tidak menaikkan BBM dan listrik dengan konsekuensi peningkatan subsidi. • Shorlist sepakat. Kemensos Propinsi Jawa Timur ‐ Program penanggulangan • Kabupaten Pamekasan kemiskinan, LK3 kab/ tidak masuk dalam PKH, kota, pemberdayaan tetapi masuk daerah ekonomi sosial, tertinggal agar perintisan kepahlawanan diperhatikan di tahun dan kesetiakawanan, 2011. program anak dialokasi • PNPM perdesaan kan melalui menurun dari 992 m, dekonsentrasi, tahun 2011 600 an rehabilitasi juga milyar lebih. Penyerapan diberikan 300 ribu/ org/ KUR juga belum bagus. bulan, penyalahgunaan Jatim memiliki bantuan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
•
• •
Kopwan 3550 kopwan di pedesaan untuk msg dapat 25 juta. Yang tidak tercapai KUR mungkin pemerintah pusat bisa lewat daerah dalam mendistribusikan dana utk koperasi. PNPM agar penentuan lokasinya ditentukan dari daerah, karena kalau dari pusat seringkali salah sasaran. Koordinasi di PNPM masih sangat buruk, misal Masalah kelembagaan di PNPM harus jelas. Contoh di Surabaya membentuk bahan swadaya masyarakat (2001), tetapi aset yang digunakan adalah aset siapa? Maka ada lembaga yang bagus tidak mau di ganti
‐
‐
‐
‐
‐
napza, pelayanan dan rehabilitasi, dan program PKS :asuransi, bantuan sosial Alokasi dana untuk Jawa – Bali rata‐rata > 20 milyar di setiap propinsi dan hendaknya cukup besar untuk dimanfaatkan Penambahan kuota PKH untul 2011 , sebanyak 12,000 RTS Terkait persoalan mengenai data yang tidak sesuai, kemensos lebih banyak pada aksesibilita nya. Rumah pendidikan sosial anak akan scera dibentuk. Terimakasih atas partisipasinya terhadap fokus justice for all sehingga target MDG’s 2012 dapat
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga terlaksananya. kepengurusannya, sehingga banyak daerah Kemenekop yang menolak PNPM. ‐ Peningkatan Krn tidak berhubungan kewirausahaan yang dengan pemerintah disusulkan Jateng, Jatim, daerah maupun Bali sudah bersinergi kelurahan. ‐ KUR: Banten, Jateng, • Agar UPK diberi Jatim dan DIY usulnya kewenangan pada bank kan disampikan ke bagi calon kreditur KUR komite kebijakan. Kami • Mengenasi sharing dana, sedang menyiapkan antara daerah satu beberapa pendampingan dengan lainnya tidak ‐ BPD‐BPD mohon untuk adil. mendukung penyaluran KUR, saat ini yang sudah Depsos baru BPD Banten dan Jaminan kesehatan DKI. penduduk miskin (10,7 juta ‐ Jatim: perhatian khusus orang), yang dikeluarkan J a t i m p a d a K o p w a n pemerintah setempat ada s a n g a t b a i k 1,4 juta orang dan sedang coba ditangani yang diluar Depdag itu. Namun ini tdk masuk ‐ Terkait kebijkan lainnya dalam hitungan BPS, maka seperti PPK, cost sharing ditanagi dengan dana perlu dibahas di forum sharing kabupaten/ kota.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga DepNakertrans Sangat sedikit jumlah yang didapat dalam F1, agar dapat disusun lagi angkanya, jauh dari kebutuhan, diantaranaya tenaga kerja asing di KEK, juga ada 16 BLK yg pd tahun 2010 ini menjadi BLK internasional (butuh dana besar)
‐
tersendiri. Terkait juga dengan PNPM, untuk dekonsentrasi PNPM untuk alokasinya sudah ada, contoh di Jateng ada 56, 6 M, Jabar 52,51, Banten 14, 2, M, DIY 6,1 M. Jatim 6.79 M, Bali 8,7 mÆ PNPM Mandiri perdesaan dekon
PU ‐ Terkait PNPM perkotaan Jatim: permsalahan kredit bunga bergulir sudah merupakan hasil rembug masyarakat. ‐ Terkait BOP Pemda 1 %, dpt digunakan untuk kegiatan besaran DDUPB di tentukam tim pengendali berdasarkan kekuatan fiskal daerah DKP
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga ‐
‐
‐
Jatim dan Jateng: agar memfokuskan pada petani garam rakyat, krn DKP ingin meningkatkan (2011) kearah sanaÆsampang, pamekasan, rembang, pati, dsb Dalam program kemiskinan ada PNPM kelautan dan perikanan yang hny berfungsi sebagai pendukung, krn PNPM dalam DKP tidak ada perguliran, hanya ada bantuan langsung (infrastruktur kecil, pendampingand, dan bimbingan teknis), diutamakn bagi daerah pesisir, tertinggal, dan pulau2 terpecil. Kalau tahun ini fokus ke perikanan dan budidaya, makan tahun depan adalah petani garam dan
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
‐
rehabilitasi di lingkungan pantai utara Jawa. (perikanan sudah tdk layak lagi) Memberikan pendampingan di lokasi yang tepat untuk program pNPM yang tepat.
Pertanian ‐ terkait usul KUR menjadi pantauan unit kerja presiden bidang pengendailan dan pengawasan pembangunan untuk sektor pertanian. ‐ Sampai saat ini sudah ada addendum yang ke‐2 dan SOPnya sudah disempurnakan. Sistem informasi bank sudah tidak ada lagi, sehingga mempercepat proses perolehan kredit.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
‐
‐
‐
‐
Demikian pula kreditur yang sudah tersentuh kredit masih dapat memperoleh kembali. Bunga yang dari 16% menjadi 14%. Untuk linkage spi dengan 100 M, tapi resiko ditanggung koperasi itu sendiri. Dari total 18T KUR, KUR pertanian sekitar > 2T termasuk KKPE. Khusus PNPM mandiri pertanian Æ PUAP di 10.000 desa miskin , 2010Æ sedang dilakukan usulan dari daerah utk desa PUAP. Saat ini ada sekitar 18.00 yg sudah masuk. Saat ini memasuki tahun ke 3. Usulan daerah mengenai suku bunga di lokasi, sebenarnya tergantung musyawarah Gapoktan
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga Depbudpar ‐ PNPM pariwisata prosedurnya sangat sederhana, daerah itu memeiliki penduduk miskin yang datanya mengacu Menkokesra dari bPS, dan memiliki potensi, maka dipilih desa yang mudah aksesnya utk dikunjunginya. Desa itu disampaikan oleh dinas Budpar propinsi. Mekamisme pelaksanaan, dana merupakan bansos, namun pemanfaatannya masuk kedalam klaster 2Æ peningkatan kapasitas masyarakat (ilmu), usaha masyarakat produktif, untuk mendukung lingkungan saran pariwisata. Dan
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
‐
‐
‐
karena berbentuk BLM, maka sepenuhnya diserahkan oleh kelompok masyarakat. Karena Budpar baru masuk 2 tahun dalam PNPM, maka bila desa itu sudah mendapat PNPM dari sektor yang lain, maka ............... Kurangnya sosialisasi, nbanyak desa yang membuka TPK baru, PPK baru, dan proses penyalurannya pada rekening masyarakat (APBN murni). Dalam pengembangan desa wisata dibagi 3: 1. desa wisata (kasongan, DIY), 2. bersumber pada daya tarik (borobudur), 3. bersifat usaha (hotel, jasa, ) sbg pendukung di usaha pariwisata. Terkait usulan daerah,
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
‐
desa‐desa yang diusulkan utk tahun anggaran 2011 sudah ditentukan dari K/ L yakni yang memiliki kriteria sesuai Permen Budpar no 26/ 2010. Pengembangan desa menutup 33 propinsi meliputi 450 desa.
Nakertrans ‐ Jatim: BLKI sudah dicoba dengan program revitalisasi BLK yang berbasis kompetensi (wonojati, singasari, wonojaya) ‐ Program2 ini sudah dimulai 2010. Utk 2011 akan dicona di seluruh propinsi, salah satunya jatim BKKBN
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga ‐
‐
Mengenai Data BKKBN, sebenarnya sejak tahun 80an sdah dikembangakan pendataan KB dengan dasar data operasional pelaksanaan program KB. Untuk mudah melalukan intervensi apa yang akan dilakukan pada sebuah keluarga dan metode/ indikator yang digunakan beda dengan data kemiskinan. Oleh karena itu, melalui BKKBN propinsi ada dukungan dana dan bantuan untuk kabupaten/ kota sbg pancingan . Seluruh keluarga miskin disediakan alat KB dari Jamkesda
Departemen Agama ‐ akan ada sekolah
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga keagamaan diseluruh daerah dan mohon dukungan pemerintah daerah atas dukungan untuk pendidikan di daerahnya. BPS ‐ Hari ini 700.000 org sedang melaksanakan pendataan sensus 2010. ‐ Jawa Barat: semoga masalah data di tahun 2010 ini sudah tidak pertanyaan lagi. Pendekataan BPS adalah de facto bukan de jure. ‐ Sudah dibicarakan dengan Bappenas akan dilakukan updating data kemiskinan yang disebutkan sbg by name by address. ‐ Pada 2005 BPS melakukan pendataan terkait BLT, sedangkan
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
yang terkait dengan program PKH adalah yg memenuhi persyaratan sangat miskin. Sehingga sasaran PKH pasti lebih kecil dari data BLT. 7
Depsos Bali ‐ Program penanggulangan • Mohon rumah layak huni kemiskinan, LK3 kab/ khusus wilayah terpencil, kota, pemberdayaan 415 KK, karangesem ekonomi sosial, (wilayah paling tertinggal perintisan kepahlawanan di Bali), buleleng,... dan kesetiakawanan, • Mohon Rumah Sosial program anak dialokasi Perlindungan Anak, kan melalui karena banyak kasus di dekonsentrasi, Bali. rehabilitasi juga • Masalah PKH : baru 2 diberikan 300 ribu/ org/ kabupaten yang bulan, penyalahgunaan menerima, agar yg lain napza, pelayanan dan dpt diususlkan rehabilitasi, dan program • PNPM alokasi nya sangat PKS :asuransi, bantuan menurun dari tahun sosial sebelumnya, dan ‐ Alokasi dana untuk Jawa mengusulkan agar tahun
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga kedepan PNPM perdesaan‐ Perkotaan jangan diganti‐ganti krn kita harus memikirkan kelestarian kelembagaannya. Depsos Masalah Jamkesmas, akibat perubahan kehidupan, ada kebijakan di Bali Jamkesda, dibiayayi utk seluruh penduduk Bali. Mohon agar bisa dibuat sebuah regulasi bila pendanaan berasal dari daerah, karena terbenur Permendagri 13. DKP Masalah RTS masyarakat pesisir, mohon bantuan mesin / motor perahu dan mesin pengolahan perikanan. Kemenekop
‐
‐
‐
‐
– Bali rata‐rata > 20 milyar di setiap propinsi dan hendaknya cukup besar untuk dimanfaatkan Penambahan kuota PKH untul 2011 , sebanyak 12,000 RTS Terkait persoalan mengenai data yang tidak sesuai, kemensos lebih banyak pada aksesibilita nya. Rumah pendidikan sosial anak akan scera dibentuk. Terimakasih atas partisipasinya terhadap fokus justice for all sehingga target MDG’s 2012 dapat terlaksananya.
Kemenekop ‐ Peningkatan kewirausahaan yang
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga KUR: perlu diperluas aksesibilitas ke desa‐desa, termasuk bunga dan bank pelaksana diperluas. Depkes Mohon bantuan kesehatan ruangan kelas 3 RS, khususnya BOS untuk semua puskesmas untuk operasional.
‐
‐
disusulkan Jateng, Jatim, Bali sudah bersinergi BPD‐BPD mohon untuk mendukung penyaluran KUR, saat ini yang sudah baru BPD Banten dan DKI. Bali: bantuan nelayan sudah terakomodir
Depdag ‐ Terkait kebijkan lainnya seperti PPK, cost sharing perlu dibahas di forum tersendiri. ‐ Terkait juga dengan PNPM, untuk dekonsentrasi PNPM untuk alokasinya sudah ada, contoh di Jateng ada 56, 6 M, Jabar 52,51, Banten 14, 2, M, DIY 6,1 M. Jatim 6.79 M, Bali 8,7 mÆ PNPM Mandiri perdesaan dekon
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga PU ‐ Bali terkait PNPM perkotaan pindah ke PNPM perdesaa diharapkan tidak terjadi di tahun ini dan berikutnya, tahun lalu krn masih ada perubahan/ penyesuaian kecamatan. DKP ‐ Dalam program kemiskinan ada PNPM kelautan dan perikanan yang hny berfungsi sebagai pendukung, krn PNPM dalam DKP tidak ada perguliran, hanya ada bantuan langsung (infrastruktur kecil, pendampingand, dan bimbingan teknis), diutamakn bagi daerah pesisir, tertinggal, dan
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga pulau2 terpecil. Kalau tahun ini fokus ke perikanan dan budidaya, makan tahun depan adalah petani garam dan rehabilitasi di lingkungan pantai utara Jawa. (perikanan sudah tdk layak lagi) ‐ Memberikan pendampingan di lokasi yang tepat untuk program pNPM yang tepat. Pertanian ‐ terkait usul KUR menjadi pantauan unit kerja presiden bidang pengendailan dan pengawasan pembangunan untuk sektor pertanian. ‐ Sampai saat ini sudah ada addendum yang ke‐2 dan SOPnya sudah disempurnakan. Sistem ‐
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
‐
‐
‐
informasi bank sudah tidak ada lagi, sehingga mempercepat proses perolehan kredit. Demikian pula kreditur yang sudah tersentuh kredit masih dapat memperoleh kembali. Bunga yang dari 16% menjadi 14%. Untuk linkage spi dengan 100 M, tapi resiko ditanggung koperasi itu sendiri. Dari total 18T KUR, KUR pertanian sekitar > 2T termasuk KKPE. Khusus PNPM mandiri pertanian Æ PUAP di 10.000 desa miskin , 2010Æ sedang dilakukan usulan dari daerah utk desa PUAP. Saat ini ada sekitar 18.00 yg sudah masuk. Saat ini memasuki tahun ke 3.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga ‐
Usulan daerah mengenai suku bunga di lokasi, sebenarnya tergantung musyawarah Gapoktan
Depbudpar ‐ PNPM pariwisata prosedurnya sangat sederhana, daerah itu memeiliki penduduk miskin yang datanya mengacu Menkokesra dari bPS, dan memiliki potensi, maka dipilih desa yang mudah aksesnya utk dikunjunginya. Desa itu disampaikan oleh dinas Budpar propinsi. Mekamisme pelaksanaan, dana merupakan bansos, namun pemanfaatannya masuk kedalam klaster 2Æ peningkatan kapasitas masyarakat
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
‐
‐
(ilmu), usaha masyarakat produktif, untuk mendukung lingkungan saran pariwisata. Dan karena berbentuk BLM, maka sepenuhnya diserahkan oleh kelompok masyarakat. Karena Budpar baru masuk 2 tahun dalam PNPM, maka bila desa itu sudah mendapat PNPM dari sektor yang lain, maka ............... Kurangnya sosialisasi, nbanyak desa yang membuka TPK baru, PPK baru, dan proses penyalurannya pada rekening masyarakat (APBN murni). Dalam pengembangan desa wisata dibagi 3: 1. desa wisata (kasongan, DIY), 2. bersumber pada daya tarik (borobudur), 3.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
‐
‐
bersifat usaha (hotel, jasa, ) sbg pendukung di usaha pariwisata. Terkait usulan daerah, desa‐desa yang diusulkan utk tahun anggaran 2011 sudah ditentukan dari K/ L yakni yang memiliki kriteria sesuai Permen Budpar no 26/ 2010. Pengembangan desa menutup 33 propinsi meliputi 450 desa.
BKKBN ‐ Mengenai Data BKKBN, sebenarnya sejak tahun 80an sdah dikembangakan pendataan KB dengan dasar data operasional pelaksanaan program KB. Untuk mudah melalukan intervensi apa yang akan dilakukan
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
‐
pada sebuah keluarga dan metode/ indikator yang digunakan beda dengan data kemiskinan. Oleh karena itu, melalui BKKBN propinsi ada dukungan dana dan bantuan untuk kabupaten/ kota sbg pancingan . Seluruh keluarga miskin disediakan alat KB dari Jamkesda
Departemen Agama ‐ akan ada sekolah keagamaan diseluruh daerah dan mohon dukungan pemerintah daerah atas dukungan untuk pendidikan di daerahnya. BPS ‐ Hari ini 700.000 org
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
‐
‐
‐
sedang melaksanakan pendataan sensus 2010. Jawa Barat: semoga masalah data di tahun 2010 ini sudah tidak pertanyaan lagi. Pendekataan BPS adalah de facto bukan de jure. Sudah dibicarakan dengan Bappenas akan dilakukan updating data kemiskinan yang disebutkan sbg by name by address. Pada 2005 BPS melakukan pendataan terkait BLT, sedangkan yang terkait dengan program PKH adalah yg memenuhi persyaratan sangat miskin. Sehingga sasaran PKH pasti lebih kecil dari data BLT.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
Kelompok Prioritas Wilayah Hari/ Tanggal Sesi pada jam No.
: : : :
NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011 4 / Prioritas 10 (Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca‐Konflik) Jawa dan Bali Sabtu, 1 Mei 2010 I (09.00 – 13.30)
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga Umum
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal : • Daerah tertinggal pada tahun 2010‐2014 sebanyak 183 kabupaten yang terdiri dari 149 kabupaten (RPJMN 2004‐2009) yang termasuk daerah tertinggal dan 34 kabupaten pemekaran baru. • Ada 25 program Prioritas 10 RPJMN 2010‐2014 meliputi 19 K/L sehingga harus dikoordinasikan. • KPDT belum menentukan lokasi, karena sedang
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
melihat kegiatan apa yang akan dilakukan berbagai K/L di daerah tertinggal yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh kegiatan KPDT. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata : • Pengembangan desa wisata, meliputi 3 kluster, yaitu: ‐ Kluster yang bener‐ benar desa wisata, contohnya Desa Kasongan di DIY ‐ Kluster yang memiliki daya tarik, contohnya daerah di sekitar Candi Borobudur. ‐ Kluster yang mempunyai fasilitas atau usaha pendukung pariwisata, contohnya desa yang mempunyai hotel. Kementerian Kelautan dan Perikanan : • Sekarang ini fokus untuk
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
mengembangakan usaha garam rakyat. 1.
2. 3.
Provinsi Banten Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal : • Perlu tambahan alokasi untuk Pulau Deli dan Pulau Pinjil (Kab Pandeglang), serta Pulau Pawahan (Kab Serang) yang merupakan daerah tertinggal. • Mohon adanya koordinasi antar K/L untuk pembangunan di daerah tertinggal berupa Pembangunan sarana dan prasarana pendukung ekonomi dan Pemberdayaan komunitas adat terpencil.
Provinsi DKI Jakarta ‐ Provinsi Jawa Barat
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal : • Pulau terluar di Banten yaitu Pulau Deli (Kabupaten Pandeglang) tidak termasuk dalam domain daerah tertinggal karena memang ada sejumlah pulau‐pulau terluar yang tidak termasuk dalam kabupaten terrtinggal.
Kementerian Perhubungan : Mengadakan program transportasi keperintisan.
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
‐ 4. Provinsi Jawa Tengah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Perlu diperhatikan mengenai Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.
5. Provinsi DI Yogyakarta ‐ 6. Provinsi Jawa Timur Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal : • Alokasi untuk daerah tertinggal hanya 1 Milyar untuk 1 kabupaten, dan pencairan dana tersebut membutuhkan waktu lama. • Mohon alokasi dana yang diberikan juga memikirkan
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Sudah mengakomodir program pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di Jawa Tengah. Kementerian Koperasi dan UKM: Program pengembangan sentra industri kecil di Jawa Tengah sudah diakomodir. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal : • Program PKH dari Kemensos seharusnya dapat diperoleh oleh semua daerah tertinggal. • Khusus untuk Kabupaten Pamekasan, kondisi saat ini untuk infrastruktur dan
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga
aksesibilitasnya sudah kondisi sarana dan bagus, seperti rata‐rata anak prasarana karena saat ini sekolah. Akan tetapi, untuk masih dalam keadaan permasalahan terkait sektor minim/kurang. ekonomi masih termasuk • Daerah tertinggal di Jawa daerah miskin apabila Timur diantaranya berada di dibandingkan dengan rata‐ Pulau Madura meliputi rata nasional. Kabupaten Sampang, Bengkalang, dan Pamekasaan. Kementerian Koperasi dan UKM: • Bantuan pengembangan untuk koperasi wanita di daerah tertinggal sudah diakomodir. 7. Provinsi Bali Kementerian Pembangunan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal : Daerah Tertinggal : • Dulu terdapat 1 Kabupaten • Kabupaten Karangasem tertinggal di Bali yaitu sudah tidak termasuk Kabupaten Karangasem dan daerah tertinggal, karena 214 desa tertinggal. sudah mencapai komposit indikator daerah tertinggal • Guru di derah terpencil yang lebih baik daripada komplain karena selama ini
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga rata‐rata nasional, meskipun tidak mendapat tunjangan aksesibilitas masih kurang khusus. Padahal, menurut apabila dibandingkan UU 14 Tahun 2005 tentang dengan rata‐rata nasional, Guru dan Dosen seperti permasalahan buta menerangkan bahwa aksara. pemerintah memberikan tunjangan khusus kepada guru dana dosen yang bertugas di daerah khusus yaitu: daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain. Oleh karena itu, mohon untuk pemberian tunjangan khusus bagi guru dan dosen di daerah khusus tersebut karena jasa mereka sangat dibutuhkan. Kementerian Sosial : Akan memperhatikan komunitas
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
No.
Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga adat terpencil di Provinsi Bali.
Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)
Kesepakatan
