NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011

NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011

Kelompok Prioritas Wilayah Hari/ Tanggal Sesi pada jam

: I (Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi teknologi, dan Prioritas Lainnya dalam bidang Kesra) : Jawa‐Bali (Banten, DKI, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali) : Jum’at/ 30 April 2010 : 08.00 – 11.30

Tanggapan Pemerintah Daerah

No.

UMUM

Respon Kementerian/Lembaga KEMENDIKNAS • Renstra Diknas merupakan penjabaran RPJMN yang mengarah pada peningkatan layanan dengan arahan pada pengadaan buku murah, pengadaan infrastruktur, BOS dan BOMM akan diteruskan dan perlu sinergi dengan APBD pemda, Percepatan sertifikasi guru untuk memenuhi sasaran guru yang masih ada, peningkatan perpustakaan, • Mendorong pendidikan 12 tahun. Jika kita akan memperlebar usia ini hingga 15 tahun, maka kita butuh upaya perluasan pelayanan untuk menjangkau anak usia itu. • Ukuran outcome sudah ditetapkan di renstra, dan untuk yang lebih rinci diukur melalui IKK. Untuk mencapai tujuan Program 2011, perlu diidentifikasi kegiatan‐kegiatan dan indikator yang akan dicapai. • Kerusakan sekolah di jenjang SD masih ada 23 ibu, SMP 20 ribu, dan SMA 13 ribu. Jika DAK 2011 turun, daerah perlu memaksimalkan. Tapi tidak tahu apakah DPR masih

Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah)

Kesepakatan

No.


Respon Kementerian/Lembaga memperbolehkan untuk fisik. Data yang akurat dibutuhkan, jangan sampai setiap kali diverifikasi data bergerak. • Mohon cek sasaran untuk BOS SD dan SMP. Karena ada sebagian provinsi mengaku kelebihan BOS. • Kami akan mempercepat sertifikasi dan kualifikasi guru. Pemerataan guru bantu masih tersebar, DKI paling tinggi baru kemudian Jatim. Tahun 2009 harusnya sudah selesai. Perlu dukungan dari daerah. BAPPENAS • Usulan terkait kebijakan mohon diterukan dan dipertimbangkan oleh daerah • Database untuk perhitungan baik pusat dan daerah perlu ada kesamaan. • Perlu mencari kesesuaian untuk hal‐ hal yang sifatnya operasional. Mohon agar waktunya diatur. KEMENKES • Pendistribusian keuangan belum merata. Sinergi perlu dilakukan hingga tanggal 7. Akan selenggarakan Rakernas KEMENPU • Target untuk air minum 21 % dan sanitasi 62%. Di kota masyarakat berpenghasilan rendah ada bantuan


Kesepakatan

No.


Respon Kementerian/Lembaga OBH yang dibiayai terlebih dahulu oleh Pemda. Tapi untuk PDAM sudah tertutup dan disarankan melalui perbankan dengan subsidi bunga. Di perdesaan ada Pamsimas. • Sanitasi Kemenkes sudah luncurkan CLTS dan STBM bersama dengan Pamsimas • Kami menghimbau kepada Pema yang mendapatkan PNPM P2KP agar air minum dan sanitasi juga dikelola. BKKBN • Untuk Kelembagaan BKKBN di pusat, provinsi dan kab/kota kami sedang menunggu proses strukturisasi BKKBN. Menurut UU, di Pusat tetap BKKBN, dan provinsi dan kabupaten/kota namanya BKKBD • Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan klinik KB swasta, penyediaan sarpras untuk IUD dan implant KIT yang bisa tersebar di 4.700 klinik KB swasta dan pemerintah melalui pendanaan dari DAK kabupaten/kota. Ini sudah tercantum di Inpres no.1, akan dimonitor terus. • PLKB sebagai ujung tombak, masih belum memenuhi rasio yang mencukupi. Perlu mendapat perhatian bagaimana meningkatkan kualitas PLKB dengan pelatihan dasar umum bagi kab/kota yang merekrut PLKB baru. Akses pelatihan dengan e‐learning bisa


Kesepakatan

No.


Respon Kementerian/Lembaga memalaui website BKKBN • Inpres no.3/2010, peserta KB aktif dan KB baru dari keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1 akan dipantau oleh UKP4. Akan digratiskan alat kontrasepsi bagi beberapa provinsi di kawasan timur indonesia, ditambah Aceh. • Dana melalui APBN provinsi bisa digunakan untuk memfasilitasi kab/kota dalam melakukan revitalisasi program KB. Mereka yang tidak terdanai dari APBN bisa diusulkan melalui APBD. KEMENPORA • Keppres No.3/2010 untuk penyelenggaraan Seagames sudah keluar di 4 provinsi. • Mungkin 2016 di Jawa Barat KEMENPP • Perdagangan orang menempati urutan ke‐3. Ini pernah menjadi isu internasional. Di level nasional kita sudah punya gugus tugas untuk penanggulangan perdangan orang dan bersifat lintas kementerian. Gugus tugas ini belum optimal. • Bagaimana cara, proses, dan tujuannya untuk menangani masalah perdangan orang. UU belum banyak dipakai, kebanyakan hanya mengacu pada KUHP nya saja. • Terkait dengan program‐program


Kesepakatan

No.


Respon Kementerian/Lembaga untuk pengembangan UMKM, sering terjadi perempuan kurang bisa mengakses pinjaman atau modal usaha. Perlu kerjasama dengan Kementerian Koperasi untuk membuka akses bagi perempuan dalam memperoleh modal unuk usaha. • Terkait pengintegrasian isu gender dalam kebijakan daerah belum optimal. KEMENINFO • Program Kominfo di wilayah Jawa‐ Bali telah dilaksanakan tentang mobilitas komunikasi, media center, desa pinter dan desa dering. • Tahun 2011, di Bali nantinya akan ada Desa pinter dengan jaringan internet. Di Bali, untuk 8 Kab/kota dan 40 kecamatan dan 181 desa. • Kita juga selenggarakan Bimtek untuk provinsi di Indonesia termasuk pelatihan‐pelatihan. KEMENRISTEK • Dukungan untuk inovasi teknologi KOMISI HIV/AIDS • Dibawah koordinasi Kemenkes mencoba mengoordinasi dan mengoptimalkan penanggulangan HIV/AIDS. • Kami belum melihat akomodasi oleh K/L sesuai dengan usulan daerah.


Kesepakatan


Respon Kementerian/Lembaga Padahal target‐target tersebut jelas berada di daerah. Untuk pendanaan HIV/AIDS di daerah menunjukkan perkembangan yang menurun. Padahal ini butuh perhatian dari pusat. Sehingga masalah HIV/AIDS yang bisa mempengaruhi masalah ekonomi dan sektor lain bisa dicegah.

1.

Provinsi DKI JAKARTA PENDIDIKAN • Dalam Short list dan Long list tidak muncul BOS. • Ada wacana bahwa BOS tidak boleh untuk membayar guru honorer. Kenyataanya di DKI masih ada guru honorer. • Minta penjelasan besaran alokasi dana BOS terkait dengan SPM. • Guru bantu di DKI masih ada dan sebagian minta diangkat jadi CPNS. Mohon bantuan bagaimana nasib guru bantu yang mengajar di sekolah swasta dan menginginkan diangkat jadi CPNS • 100.943 guru di DKI. Sertifikasi guru bisa diselesaikan 38.200 di 2012.

KESEHATAN • Gakin dengan pola asuransi di kesehatan. Butuh acuan atau pedomannya. Kami sudah anggarkan untuk asuransi tersebut, tapi ditolak anggota dewan karena memiliki persepsi berbeda.

Nama K/L KEMENDIKNAS • Peruntukan BOS mohon dicermati di juknisnya apa yang boleh dan yang tidak. • Perhitungan BOS untuk mencapai SPM seharusnya sudah berjalan. Belum tahu apakah di 2011 ini akan mulai diperhitungkan dengan menyesuaikan unit cost BOS dengan kriteria SPM. • Guru bantu di DKI paling tinggi. Kami pernah bawa maslaah ini di Kemenkeu, arahannya kita harus selektif. Mungkin dinamika pembentukan sekolah swasta sangat cepat dan tidak terkontrol oleh kita. Seleksi sekolah swasta yang sehat, terakreditas. Kami sudah siapkan 26 ribu untuk guru bantu. Nama K/L KEMENKES • • • •

No.


Kesepakatan

No.

2.

Tanggapan Respon Pemerintah Daerah Kementerian/Lembaga Nama K/L BKKBN KELUARGA BERENCANA • Ada program KB gratis, bantuan alat • kontrasepsi untuk keluarga miskin • berdasarkan jumlah PUS. Nama K/L KEMENSOS SOSIAL • Tahun ini kami dapat anggaran 990 • juta untuk pembangunan makam • pahlawan. Dinas pemakaman dan • Dinas sosial telah menunjuk TPU • rorotan. Kurangnya masih banyak • untuk penyiapan lahannya. Provinsi BANTEN UMUM • Dari 3 usulan, baru 1 program yang di tampung yakni program TK dan pendidikan dasar. PENDIDIKAN • Capaian indikator makro pembangunan sudah menunjukkan angka yang cukup baik, rata‐rata lama sekolah sudah mencapai 8,1 tahun dan angka buta aksara tersisa 155 ribu orang. Tapi APM SMA masih dibawah rata‐rata nasional. Ada siswa 70 ribu yang tidak tertampung di SMA dan SMK. Mohon bantuan untuk pembangunan SMK. • Tambahan alokasi untuk BOS, karena darrah belum maksimal memberi dana pendamping. Agar dana pendamping tidak dihitung persiswa tapi persatuan pendidikan. 70% untuk peniingkatan mutu dan 30% untuk fisik.

• •


Kesepakatan

• •

• •

Nama K/L KEMENDIKNAS • Infrastruktur untuk penyediaan kapasitas SMK • Perlu pemetaan daerah yang perlu mengerahkan APBDnya untuk USB dan RKB jenjang pendidikan menengah • Jika ada sasaran yang belum tercover dalam BOS, perlu sinergi daerah. Kami sediakan 1.200.000 untuk SD dan 634 ribu untuk siswa SMP. • Optimalisasi DAK dan transfer daerah perlu dioptimalkan • Didalam keputusan MK tahun 2008, kita jangan terlena dengan perhitungan 20%. Ada daerah yang mengalokasikan fungsi pendidikan hingga 90%, mungkin karena perbedaan pemaknaan variabel

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah • Kebijakan alokasi 20% dari APBD agar dikurangi dan butuh penjelasan. • Alokasi APBD untuk peningkatan aparatur agar dimasukkan ke alokasi 20% anggaran pendidikan • Pendidikan untuk daerah perbatasan dengan Jabar, DKI dan Lampung.

KESEHATAN • Capaian indikator masih dibawah rata‐rata nasional, baik untuk AKI, AKB dan kualitas air minum dan penggunaan jamban sehat. Mohon alokasi dapat ditingkatkan. • Jamkesmas perlu penambahan quota karena daerah belum sepenuhnya bisa mengalokasikan Jamkesda. • Perlu revitalisasi puskesmas, Puskesda, poskestren, dan bidan. Bantuan melalui bidan PTT. • Perlu bantuan untuk puskesmas rawat inap Malingping. • HIV/AID masih tinggi, butuh penambahan anggaran termasuk untuk penyakit menular. • Sudah dibangun 2 RS rujukan provinsi, tapi masih butuh dukungan pusat • Peningkatan program kesehatan pada daerah perbatasan terutama Jabar, DKI dan Lampung

Respon Kementerian/Lembaga fungsi pendidikan. Saran kami jangan melihat proporsi 20%nya tapi perlu melihat kebutuhan realnya apakah masih ada sekolah yang rusak, dsb. • Untuk belanja aparatur bukan menjadi bagian dari anggaran fungsi pendidikan yang telah diatur di PP 21 • Untuk kebutuhan daerah perbatasan, masuk ke belanja perbatasan negara Nama K/L KEMENKES • Penyediaan air bersih menjadi tanggungjawab PU dan kualitasnya tanggungjawab Kemenkes. Kita punya Bali besar untuk mengontrol kualitas kesehatan air minum. • • •


Kesepakatan

No.

3.

Tanggapan Pemerintah Daerah PEMUDA DAN OLAH RAGA • Sedang dirancang untuk pembuatan sport center, sudah ada 20 hektar dari 60 hektar yang dibutuhkan. Sebagai persiapan Seagames 2013. • Perlu perhatian untuk peningkatan kualitas pemuda. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN • Terkait dengan penguatan PUG di daerah, implementasi PUG harusnya terintegrasi dengan isu‐isu kebijakan daerah. Kenyataannya belum seluruh daerah mengimplementasikan di dalam dokumen‐dokumen kebijakan daerah. Perlu dukungan untuk penguatan bagi daerah bagaimana mengintegrasikan isu gender ke dalam renja dan dokumen perencanaan daerah lainnya. SOSIAL • Usulan penambahan untuk program PKH 2011 Provinsi JAWA BARAT UMUM • Penduduk mencapai 42 juta, yang berusia > 15 tahun keatas hampir mencapai 13 juta. PENDIDIKAN • Karena APBD lebih besar dialokasikan ke Wajar Dikdas, maka IPM di Jawa Barat tidak akan pernah tercapai. BPS di Jabar mengalami kesulitan memberi nama by name dan by address

Respon Kementerian/Lembaga Nama K/L KEMENEGPORA • • • • •


Kesepakatan

Nama K/L KEMENPP • • • • •

Nama K/L KEMENSOS • •

• •

• •

• •

Nama K/L KEMENDIKNAS • • • •

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah untuk siswa yang putus sekolah. Mohon dukungan untuk mempercepat peningkatan rata‐ rata lama sekolah. Saat ini baru mencapai 7,58 tahun. Mulai tahun ini, di dalam APBD 2011 kita akan menggeser perhatian ke penduduk usia 15 tahun ke atas untuk Paket B dan C. • Banyak sekolah masih rusak dan ruangannya jika diperbaiki masih kurang karena jumlah penduduknya banyak. Pemda Jabar, selain memperbaiki RK juga akan menambah RK baru dengan jumlah 8.000. Sebesar 5.000 diantaranya dari APBD untuk dibiayai 3 tahun berturut‐turut. • SMK di dalam Renja K/L hanya tersedia 43M. Perbandingan SMK:SMA (60:40) dibutuhkan biaya sekitar 4T. • Sasarn Bos di Renja K/L 1,9T KESEHATAN • Jangkauan masyarakat yang dapat menikmati sumber air bersih dan air minum masih <50%. Diusulkan 3M, tapi dari pusat 600 juta. • Apakah alokasi 5% dari APBN dan 10% dari APBD untuk kesehatan akan diberlakukan (UU.36/2009).

Respon Kementerian/Lembaga

Nama K/L KEMENKES • • • •


Kesepakatan

No.

4.

Tanggapan Pemerintah Daerah KEBUDAYAAN • Apakah akan ada promosi pariwisata untuk di Jabar? • Pengelolaan bantuan‐bantuan untuk daerah yang dulunya keraton. Sejauh mana regulasi ini bisa memungkinkan pembagian peran yang clear antara pusat, provinsi dan kabupaten? Keraton masih ada yang harus dipugar. Termasuk lahan‐lahan milik keraton yang tersebar dan dikelola masyarakat. Provinsi DI.YOGYAKARTA UMUM • Kebijakan dan program pemb. Pendidikan, kesehatan dan budaya tidak ada masalah sinergitas. • Di DIY ada BOSDA, Jamkesda. Ada sinkronisasi dan sinergitas dengan pusat. PENDIDIKAN • • • KESEHATAN • Hanya saja terkait penanggulanagan HIV/AIDS agar ditambah alokasinya sehiingga bisa menjangkau cakupan yang lebih luas.

Respon Kementerian/Lembaga Nama K/L KEMENBUDPAR • Alokasi program kegiatan dan anggaran ke daerah semakin meningkat dan 8,3M untuk Jabar, untuk program permeseuman, destinasi, pengembangan pemasaran, termasuk PNPM mandiri untk 17 desa. • Untuk revitaliasi gedung pagelaran seni belum bisa diakomodasi sepenuhnya. Untuk Festival musik dan kemilau nusantara sudah kami dukung dengan anggaran yang memadai. • •

• •


Kesepakatan

• •

Nama K/L KEMENDIKNAS • Sisa sasaran yang tidak tercover dalam BOS, kami sediakan 297 ribu untuk SD dan 137 ribu untuk SMP. • Masih ada 4 orang guru bantu

Nama K/L KEMENKES • • • • KEBUDAYAAN Nama K/L KEMENBUDPAR • Kami sudah mengusulkan di UPPD • Kami belum bisa mengakomodasi

No.

5.

Tanggapan Pemerintah Daerah pada fokus pengembangan kebudayaan, mohon dukungannya. Kami akan mengembangkan satu kawasan titik nol dan menghubungkannya dengan kawasan wisata yang sudah ada. Kajian pengembangan untuk wisata terebut penting. Saat ini dibuka 3 pintu wisata. • Beberapa kajian pengembangan wisata sedang dilaksanakan. • Pelatihan pemandu wisata agak keberatan pendanaannya karena diselenggarakan untuk 40 hari. Provinsi JAWA TENGAH UMUM • Pembahasan jangan terkesan ceremonial tapi perlu ada kesepakatan yang jelas antara pusat dan daerah. PENDIDIKAN • Semua sudah terakomodasi.

KESEHATAN • Pembinaan upaya kesehatan dasar, rujukan, dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin perlu perhatian dari pusat karena belum tertampung di prioritas nasional

Respon Kementerian/Lembaga kajian tersebut. Bisa komunikasi lebih lanjut untuk mempertajam lagi dan bisamenjadi perhatian utama • Pelatihan untuk pemandu wisata sudah kami anggarkan di 2011 • PNPM mandiri 2011 untuk 30 desa di 15 kecamatan di 4 kab/kota. • Kami anggarkan 28 M diluar PNPM mandiri

• •


• •

Kesepakatan

• •

Nama K/L KEMENDIKNAS • Rincian Pusat dan daerah perlu disesuaikan • Guru bantu masih ada 126 orang, perlu segera diselesaikan.

Nama K/L KEMENKES • Kesehatan dasar ada dana DAK, BOK, dan Jamkesmas • Untuk fisik bisa dibantu dengan dana Dekon, TP. • Penyelenggaraan jamkesmas 76,4 juta jiwa sedangkan BPS 60,5 juta jiwa. Kekurangan bisa dibantu dari daerah. Pedomannya juga

No.


Respon Kementerian/Lembaga diterbitkan melalui SK Menkes. • Dokter PTT agar diusulkan saja secara berjenjang untuk menetapkan kebutuhan dokter gigi, spesialis dan bidan PTT dengan mempertimbangkan wilayah, dan puskesmasnya. • DAK bisa digunakan untuk pembangunan RS, sarpras PONEK, puskesmas, pengadaan sarana lainnya. Nama K/L KEMENBUDPAR KEBUDAYAAN • Investasi APBN untuk • Bagaimana pengembangan pengembangan museum 38M dari pengelolaan permuseuman? pusat sejak tahun 2007. Tahun 2010 Semoga ini tidak tertunda lagi, dan dibutuhkan komitmen pusat kami alokasikan 10M. dengan Pemda. Provinsi sudah • Pengembangan museum batik perlu mengalokasikan tahun 2010 3M dan dikomunikasikan lebih lanjut 2009 1,1M. Pengembangan dengan pusat. museum batik perlu mendapat perhatian di 2011. Nama K/L KEMENEGPORA PEMUDA DAN OLAH RAGA • Mohon kejelasan terkait dengan • penugasan rencana • penyelenggaraan Seagames yang • melibatkan beberapa provinsi. • Misal berapa berapa event olah raga dari Jateng, termasuk • pendanannya. Nama K/L BKKBN KELUARGA BERENCANA • Identifikasi bagaimana revitalisasi • BKKBN di tingkat pusat? Di dalam • peningkatan optimalisasi program • KB, ditemui masih tingginya peserta • KB yang drop out dan yang belum terlayani khususnya pasangan usia •


Kesepakatan

No.

6.

Tanggapan Pemerintah Daerah subur miskin termasuk menurunnya petugas PLKB. • Optimalisasi bakti sosial dibidang KB mungkin bisa digunakan sebagai upaya solusi secara nasional. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN • Kita jangan terjebak pada pembicaraan IPG dan IDG saja. UU tentang perdagangan orang sudah disebutkan tentang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan. Tapi masih “abu‐abu” karena PP yang diterbitkan hanya berbicara tentang upaya pelayanan secara terpadu. Ada kasus trafficking di Jepara dan diperjualberlikan di Riau. Tapi diselesaikan bukan di tempat kejadian, kurang respon. • Perempuan itu multiganda, tapi punya potensi yang cukup besar untuk mendukung penguatan ekonomi keluarga. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan belum tersentuh secara optimal. Provinsi JAWA TIMUR PENDIDIKAN • Mohon bantuan untuk mendukung persentase SMK:SMA. Kami sudah bangun SMK baru, tapi sarpras masih kurang. • BOS SD/MI sudah diperhatikan, tapi jatim punya banyak pesantren Diniyah Ula, Wustha. Kami sudah berikan bantuan , Ula 15 ribu dan Wustha 30 ribu termasuk bantuan



Kesepakatan

Nama K/L KEMENDIKNAS • BOMM SMA 4.400 dan SMK separuhnya. Kita anggarkan 53M untuk 408 ribu siswa SMK. KEMENAG • BOS di Salafiyah ula dan wustha ada 450 ribu. Dalam prakteknya tidak terserap seluruhnya, meskipun sudah tercover 100%.

Nama K/L KEMENPP • • • • •

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah untuk ustadnya.

KESEHATAN • Perbedaan usulan untuk imunisasi cukup besar, Pusat 3,9M sedangkan kami 9M. • Terkait MDG’s, imunisasi ada program preventif. Di Jatim masalahnya ada daerah yang sulit khususnya daerah tapal kuda. Ini terkait erat dengan AKB dan tindakan promotif dan preventif untuk menambah Angka harapan hidup. Mohon bantuannya. • Penyakit TB di Jatim nomor 3 terkait dengan kemiskinan, resistensi obat dan HIV. Dengan anggaran yang terbatas, mohon pertimbangan. • Penyakit kusta di Jatim no.1 di indonesia dengan jumlah 33% sehingga menyumbang pada no.3 di dunia. Kusta pada stadium 2 lebih banyak ditemukan termasuk pada anak‐anak yang mencapai 14% di daerah tapal kuda. • HIV/AIDS di Jatim no.2 di Indonesia yang paling banyak di usia produktif. • Penyakit yang bersumber dari penularan binatang juga menjadi prioritas kami. Mohon untuk tambahan alokasi anggaran. • Sanitasi dan jamban sehat

Respon Kementerian/Lembaga • BOK di pesantren menjadi tanggungjawab Kemenkes. Tapi Kemenag juga back up 35 unit untuk tahun 2011. Termasuk pembelian alat kesehatan yang sederhana. Nama K/L KEMENKES • BOK mungkin bisa membantu mendukung pencapaian program termasuk dengan dana DAK, Dekon yang disalurkan.


Kesepakatan

No.

7.

Tanggapan Pemerintah Daerah merupakan program Stop dan MPDS yang sudah dijalankan di Jatim. Mohon tambahan anggaran. • Poskestren, bagaimana nasibnya saat ini? Karena tidak ada anggaran sama sekali. Pondok pesanren di Jatim cukup banyak, butuh perhatian. KEBUDAYAAN • ILO tahun ini sudah membuat kajian planologi park untuk promo. Dari studi tersebut, kami sarankan untuk mengerjakannya, butuh 50 hektar tanah. Saat ini baru ada tanah 15 hektar di kabupaten Malang. Mohon bantuan pusat Provinsi BALI PENDIDIKAN • Buta aksara masih tinggi sekitar 13%. Mohon dukungannya. KESEHATAN • BOK, baru 2 kabupaten yang dapat. Harapannya di 2011 bisa seluruh kabupaten • Kekurangan vaksin anti rabies. Kasus yang ada sering terlambat menangani. Mohon bantuan regulasi agar tidak ada monopoli. • RS Internasional diharapkan bisa masuk ke dalam 5 besar.



Kesepakatan

Nama K/L KEMENBUDPAR • Sesuai dengan pagu indikatif, diluar PNPM mandiri mencapai 6M. PNM mandiri untuk 27 desa.

Nama K/L KEMENDIKNAS • Kita hanya berikan untuk paket B dan C untuk 9.00o orang. Dan paket A harusnya diselenggarakan oleh daerah. Nama K/L KEMENKES • 2.500 puskesmas di kawasan timur yang akan mendapat BOK. • Daerah perlu berpartisipasi dalam penyediaan Vaksin rabies. Pusat akan membantu dengan dana yang ada. BAPPENAs • Diingatkan juga dengan Departemen Pertanian terkait masalah rabies

No.

Tanggapan Respon Pemerintah Daerah Kementerian/Lembaga Nama K/L KEMENBUDPAR KEBUDAYAAN • Diusulkan renovasi total untuk art • Perlu komunikasi lebih intens dengan Kemenkeu untuk renovasi center yang usianya sudah 30 tahun. Dulu sudah ada janji lisan tersebut. dari pusat. • Kami alokasikan untuk 5 program di Bali, termasuk untuk konservasi candi dan pura. PNPM mandiri di Bali juga cukup signifikan Nama K/L BKKBN KELUARGA BERENCANA • Sejak otda, KB sudah mulai longgar • karena bervariasinya kelembagaan • KB. Perlu diperkuat dan diaktifkan • kembali penyuluh‐penyuluh KB


Kesepakatan

NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011 Kelompok Prioritas : I (Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi teknologi, dan Prioritas Lainnya dalam bidang Kesra) Wilayah : Jawa Bali (Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali) Hari/ Tanggal : Kamis/ 30 April 2010 Sesi pada jam : 08.00 – 11.30 Tanggapan Respon Hasil Diskusi No. Kesepakatan Pemerintah Daerah Kementerian/Lembaga (Klarifikasi Daerah) UMUM UMUM KEMENDIKNAS • • Renstra Kemendiknas menekankan pada perluasan layanan. 2011 menitikberatkan pada perluasan pembelian hak cipta buku (buku murah). • Pencapaian layanan pendidikan, maka infrastruktur akan ditekankan. • BOS dan BOM akan diteruskan. Namun perlu dukungan daerah untuk perluasan sasaran. Untuk disinergikan dengan APBD. • Kuota dengan sisa sasaran masih sangat timpang. Oleh karena itu, saat ini ada alokasi dalam bentuk pagu indikatif, bilamana sasaran yang tersisa tidak dapat dipenuhi dari kuota yang ada, perlu diskusi. • Peningkatan mutu: perpustakaan dan lab menjadi penekanan (dari dana DAK). • Pengukuran untuk usia 7‐12 tahun, kalau resources daerah

No.


Respon Kementerian/Lembaga memungkinkan untuk memperluas itu s.d 15 tahun maka daerah dipersilahkan. • Ukuran yang ditetapkan dalam Renstra, ada outcome dan indikator kegiatan. BAPPENAS • Kalau data kegiatan sudah ada di list walaupun tidak sama itu sudah bagus. Hal lain misal besarannya itu yang harus dicari kesesuaiannya sampai dengan tanggal 7 Mei masih terus berproses. • Untuk daerah‐daerah yang memerlukan dukungan penanggulangan rabies, bisa bekerja sama dengan Kementan. KEMENKES • Sampai dengan tanggal 7 Mei akan dilakukan sinergi. Rakerkesnas tanggal 4‐5 Mei juga bisa menjadi forum untuk membahas ini, termasuk penganggaran. KEMEN PU • Inpres 3/2010 : Air minum 46% menjadi 60%, sanitasi 51 % menjadi 62%.


Kesepakatan

No.


Respon Kementerian/Lembaga • Untuk MBR dapat dari OBH (Pemda menyediakan sendiri, nanti diganti). Untuk PDAM, lewat perbankan dengan subsidi bunga. • Masyarakat ada PAMSIMAS. • STBM sudah diluncurkan Kemenkes, didukung PU dengan PAMSIMAS. • DAK sanitasi juga sudah disediakan. • Untuk Pemda yang dapat PNPM P2KP, mohon agar dapat mengggunakan dana tsb. terutama untuk sanitasi. BKKBN • Untuk BKKBN, dananya masih lewat pusat. • Untuk yang berkaitan dengan kelembagaan BKKBN, baik pusat, provinsi dan kab/kota masih menunggu peresmian dan penetapan struktur organisasi dari Men PAN. • Pusat : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sedangkan Di daerah : BKKBD • Revitalisasi program KB dikaitkan dengan prioritas kesehatan: meningkatkan jangkauan KB dengan 23.500 klinik pemerintah


Kesepakatan

No.


Respon Kementerian/Lembaga dan swasta dan penyediaan sarana untuk 4.700 klinik yang anggarannya ada di DAK. Mohon agar dapat dikawal oleh daerah dalam pelaksanaannya. • PLKB memang ujung tombak dan ada penurunan kuantitas, 1 PLKB 1 desa (belum mencapai standar ini). Inpres I/2010 meningkatkan kualitas PLKB, ada pelatihan dasar dan umum, pelatihan teknis dan refreshing. • PLKB yang tidak dapat akses pelatihan bisa mengakses di www.bkkbn.go.id • Inpres 3/2010: revitalisasi program KB untuk peningkatan Peserta KB Aktif dan Peserta KB baru keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1. Penyediaan alokon gratis khusus pra sejahtera sampai sejahtera 2. • Koordinasi agar yang tidak bisa didanai APBN bisa didanai dengan APBD. KEMENPORA • Kegiatan Kemenpora sudah disusun dan dikoordinasikan. • Untuk sport center akan dibicarakan lebih lanjut.


Kesepakatan

No.


Respon Kementerian/Lembaga KEMENKOMINFO • Program desa berdering : Dukungan Bimtek untuk SDM Desa berdering di provinsi‐ provinsi yang ada di Jawa Bali. KEMENRISTEK • Prioritas Inovasi Teknologi belum ada usulan daerahnya. • Saat ini pemerintah tengah menyiapkan sistem inovasi nasional dan komunitas inovasi nasional. • Mungkin ke depan, pemerintah daerah dapat mendukung inovasi riset. KPAN • Penanggulangan HIV dan AIDS perlu menjadi prioritas di daerah karena peningkatan kasusnya selama ini menjadi permasalahan kesehatan masyarakat. • Pengembangan inovasi untuk pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. • Dalam short list dan long list, belum terlihat akomodasi oleh K/L terhadap usulan daerah. • Hasil pemantauan pendanaan penanggulangan HIV dan AIDS, alokasi pendanaan yang diberikan


Kesepakatan

Respon Kementerian/Lembaga daerah menunjukkan perkembangannya menurun. Padahal justru di daerah target‐ target berada. • Mohon agar K/L terutama Kemenkes dan daerah dapat mengakomodasi upaya penanggulangan HIV dan AIDS sehingga penurunan kualitas manusia Indonesia dapat dicegah. 1. Provinsi JAWA BARAT PENDIDIKAN Nama K/L KEMENDIKNAS Koordinator Musrenbang Regional • Perlu kerja keras bersama (Jawa Barat) terutama untuk peningkatan lama sekolah dan keaksaraan. • 32 juta penduduk usia 15 tahun ke atas. Survei UNDP, wajar • Kerusakan dan kekurangan ruang dikdas pada penduduk usia 15 kelas sekolah yang paling berat tahun. Perlu koreksi pengaliran adalah SD 93.000, sedangkan SMP dana. Kesulitan mengidentifikasi 20.000, dan SMA 13.000. DAK by name by address untuk yang 2011 dimaksimalkan. putus sekolah. • Mengenai BOS, akan kami cek • Perlu dukungan dana untuk kembali untuk SD dan SMP. meningkatkan rata‐rata lama Sebagian besar provinsi mengaku sekolah, selain yang 15 tahun kelebihan anggaran. Dengan keatas, juga untuk yang 15 tahun demikian, penyerapan anggaran ke bawah. menjadi tidak mulus. • Paket B dan Paket C kurang • Untuk pendidikan dasar, per diminati. Perlu ada labelling yang program sudah ada rinciannya. lain, misal SMP IPM atau SMA IPM. • Pengembangan home schooling.

No.



Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah • Jabar sudah mencanangkan program bebas putus sekolah, namun pelaksanaan belum optimal karena sekolah banyak yang rusak. Tahun 2011 selain memperbaiki ruang kelas yang ada. Pendidikan SMP seatap juga akan menambah ruang kelas baru SMP dan SMA, total 8.000 (5.000 didanai APBD provinsi selama 2‐3 tahun). Mohon agar pusat dapat membiayai 3.000. sehingga Jabar dapat tidak membebani nasional dalam IPM. • Dalam short list ada perbedaan angka yang cukup mencolok untuk SMK. Dalam Renja K/L 143,4 M, tetapi kebutuhan 4 T. perlu pembahasan lebih lanjut. • Untuk SD dan SDLB, sasaran BOS Renja K/L 1,9 M dan usulan 2,2 M. Tidak terlalu jauh, bisa ditambahkan dari daerah. PERPUSTAKAAN • • • • • KESEHATAN • Kualitas kesehatan belum cukup


Nama K/L PERPUSNAS • • • • •


Kesepakatan

Nama K/L KEMENKES • Secara fisik, air bersih tanggung

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah baik, terutama jangkauan masyarakat terhadap sumber air minum masih dibawah 50%. Usulan 3 M, tetapi dialokasikan 600 juta. Mungkin bisa ditambahkan dari Kemkes. • Konfirmasi dari Kemkes, anggaran kesehatan 5% APBN dan 10% APBD akan diberlakukan pada tahun 2011. Kalau iya, maka harus ada perubahan pola anggaran ke depan. KB • • • • • PEKERJAAN UMUM • • • • • KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA • Promosi wisata besar‐besaran apakah akan meminta icon wisata masing‐masing provinsi,

• • • •

Respon Kementerian/Lembaga jawab PU sedangkan untuk kualitasnya tanggung jawab Kemenkes. BBTKL Jakarta dapat dilibatkan untuk ini dan untuk tarif bisa dinegosiasikan.. BOK puskesmas pada tahun 2011 akan dibiayai seluruh provinsi.


Kesepakatan

Nama K/L BKKBN • • • • •

Nama K/L KEMENPU • • • • •

Nama K/L KEMENBUDPAR • Ada peningkatan alokasi anggaran yang didaerahkan. Dari 5 program, dialokasikan sebesar

Tanggapan Respon Pemerintah Daerah Kementerian/Lembaga termasuk Jabar untuk di set up 8,3 M sesuai posisi pagu, untuk sedemikian rupa di level pengembangan pagelaran seni nasional. budaya, permuseuman (fasilitasi museum negeri Baduga), • Untuk cagar budaya, seperti pengembangan destinasi, PNPM keraton seperti keraton Cirebon, desa wisata dan pemasaran. perlu didukung baik oleh pusat maupun daerah untuk • Untuk usulan lain harus pelestariannya. dibicarakan lebih detail. • • Untuk revitalisasi gedung pagelaran seni memang belum dialokasikan. • Dari 4‐5 tahun ini ada dukungan pagelaran seni di Jabar. 2. Provinsi BANTEN

No.

UMUM SOSIAL • Mohon penjelasan terhadap usulan penambahan baru kegiatan PKH di Kab. Lebak tahun 2011. Apa mendapat anggaran.

PENDIDIKAN • Capaian indikator makro pembangunan di Banten sudah menunjukkan perbaikan. Lamsek 8,1 tahun. Buta aksara di atas 15 tahun sebanyak 155.000. APM SD 97 %, APM SMA masih dibawah rata‐rata nasional 61,6. • Ada 10.000 lulusan SMP yang tidak tertampung di SMA. Mohon bantuan pembangunan sekolah menengah, terutama SMK.


Kesepakatan

Nama K/L KEMENDIKNAS • Pengukuran lama sekolah dan buta aksara (15 tahun). • SMP yang tidak ke menengah, infrastruktur untuk SMK dari APBN masih dipusatkan. Untuk mendorong percepatan keberlanjutan ke menengah, perlu dipetakan daerah mana yang perlu sekolah menengah. • Tambahan BOS, alokasi merupakan pagu indikatif.

No. •

•

•

• •

•

•

Tanggapan Pemerintah Daerah Diusulkan 3 program: program dukungan manajemen, peningkatan pendidikan TK dan SD, dan peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan. Tetapi baru 1 yang ada di shortlits. Tambahan alokasi untuk program BOS, karena daerah belum sepenuhnya dapat menyediakan dana pendamping BOS. Dana alokasi khusus pendidikan agar dapat fleksibel (70% untuk mutu, 30% fisik). Bantuan pembangunan sekolah baru untuk SMA dan SMK. Kebijakan alokasi 20% untuk pendidikan mohon dikurangi dahulu dengan belanja bagi hasil. Alokasi anggaran daerah untuk peningkatan aparatur agar dapat masuk dalam anggaran fungsi pendidikan. Penguatan program pendidikan pada daerah perbatasan (DKI dengan Banten, Banten dengan Lampung, dan Banten dengan Jabar). Mohon perhatian.

Respon Kementerian/Lembaga • Skala jangkauan BOS akan bervariasi jika dihitung per satuan pendidikan. Satuan pendidikan ada yang melayani 100 orang ada yang 200 orang. Jadi unit cost per siswa. • Kebijakan 20% memang sudah memasukkan gaji. Dari hasil kajian, anggaran fungsi pendidikan yang disediakan APBD memang masih bervariasi, mungkin dikarenakan adanya perbedaaan variabel perhitungan anggaran pendidikan. Saran kami, apabila dielaborasi anggaran fungsi pendidikan tetapi lihat dari kebutuhan yang masih harus dipenuhi (buku, gedung sekolah) • PP 21 : belanja aparatur tidak masuk dalam anggaran fungsi pendidikan. • Belanja perbatasan lebih kepada perbatasan negara (Kalimantan, Sulut, NTT dan Papua) bukan perbatasan kabupaten.


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah KESEHATAN • AKI, AKB, akses air minum dan penggunaan jamban sehat masih di bawah rata‐rata nasional. • Mohon agar alokasi anggaran bisa dinaikkan. • Tambahan : • Jamkesmas perlu penambahan kuota karena daerah belum sepenuhnya dapat menganggarkan Jamkesda (terutama kab/kota) • Revitalisasi puskesmas, poskesdes, poskestren dan posyandu. • Rekruitmen tenaga kesehatan strategis terutama bidan di desa. Mohon bantuan bidan PTT untuk di puskesmas. • Bantuan puskesmas rawat inap dan dr spesialis di RS. • Ada peningkatan kasus HIV dan AIDS di Banten, mohon ditambahkan anggaran pengendalian penyakit menular. • Pengembangan RS provinsi, mohon didukung. • Peningkatan program kesehatan daerah perbatasan.

Respon Kementerian/Lembaga Nama K/L KEMENKES • Penambahan sasaran Jamkesmas, • Pedoman jamkesmas dan pelaksanaannya diterbitkan setiap tahun dengan SK Menkes. • Dokter PTT dapat diusulkan secara berjenjang kepada Dinkes (dokter, dokter gigi, dokter spesialis, bidan) dengan memperhatikan jumlah puskesmas, luas wilayah, jenis puskesmas dan permasalahan • DAK bisa digunakan untuk pembangunan RS dan IDRS, PONED dan PONEK, poskesdes, puskesmas dan puskesmas rawat inap, serta pengadaan obat. •


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA •

Respon Kementerian/Lembaga Nama K/L KEMENBUDPAR • Tidak ada usulan khusus dari Banten tetapi kami sudah alokasikan di pagu indikatif, termasuk PNPM. • • Nama K/L KEMENPORA

PEMUDA DAN OLAHRAGA • Pembangunan sport center, sudah dibebaskan 20 ha dari target 60 ha. Dalam rangka penyiapan tahun 2013 akan ada Islamic Solideration Games. Mohon dukungan dalam penguatan aspek infrastruktur atau penguatan peningkatan kualitas pemuda. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN Nama K/L KEMEN PP DAN PA PERLINDUNGAN ANAK • Banten dan Jatim berperan aktif • Permendagri No. 15 tentang dalam PUG. Hal ini sejalan integrasi PUG dalam kebijakan dengan program di pusat. daerah. PUG belum diinternalisasikan di RPJMD dan Renstra/Renja SKPD. Banten sudah mulai menganalisis program yang berperspektif gender. Perlu penguatan, baik dalam penambahan anggaran ataupun kegiatan di daerah.


Kesepakatan

No. 3.

Tanggapan Pemerintah Daerah Provinsi DKI JAKARTA SOSIAL • DKI mendapat anggaran 900 juta untuk taman makam, tetapi baru ada 600 juta baru 2.600 m2. Apa di 2011 akan ada anggarannya lagi? PENDIDIKAN • Di longlist dan shortlist tidak ada BOS. Apakah dana BOS ditiadakan? • Wacana 2011 dana BOS tidak boleh digunakan untuk membayar guru honorer. Di Jakarta masih banyak guru honorer di sekolah negeri. • Wacana alokasi dana BOS apakah dikaitkan dengan implementasi SPM dalam penetapan besarannya. • Guru bantu di DKI mengajar di sekolah swasta, dan minta diangkat PNS. Padahal di sekolah negeri masih banyak guru PTT. Kami mengutamakan guru PTT terlebih dahulu. Namun bagaimana nasib guru bantu yang ada. • Sertifikasi, 100 ribu guru, 38 ribu PNS, 25 ribu sudah tersertifikasi. Kuota sertifikasi 2010 ada 8 ribu.



Kesepakatan

Nama K/L KEMENDIKNAS • Mengenai kualifikasi dan sertifikasi guru, sertifikasi sudah disiapkan 26.000, jika kuota belum memenuhi target sasaran, inilah yang menjadi sinergitas, harus didukung daerah. • Ketersebaran guru bantu masih belum merata. • BOS tidak ada masalah, sudah ada rinciannya. • Sudah ada Juknis dari BOS, yang mengatur do’s dan don’ts. • Perlu ada konfirmasi apa akan diberlakukan kriteria SPM untuk satuan pendidikan dalam menentukan BOS. Selama ini dihitung dengan unit cost siswa saja belum memperhitungkan SPM. • Guru bantu diserahkan sepenuhnya ke daerah. Arahan Menkeu, harus selektif karena dinamika sekolah swasta sangat

Tanggapan Respon Pemerintah Daerah Kementerian/Lembaga Mohon agar kuota dinaikkan, di cepat. Dan belum semuanya bisa RPJMD harus diselesaikan 28 ribu di‐record di data base. KESEHATAN • Rencana JPK Gakin, menggunakan pola asuransi kesehatan Kemkes, tetapi sampai sekarang belum ada panduannya. Mohon Kemenkes menyelesaikan panduan asuransi kesehatan. KB • Ada program KB gratis, BKKBN selama ini menyediakan KB gratis untuk maskin. Di DKI mohon diubah pendekatannya dengan PUS. Alokonnya disediakan dari BKKBN, pelayanan dari DKI. 4. Provinsi JAWA TENGAH


No.

Kesepakatan

PENDIDIKAN Nama K/L KEMENDIKNAS • Sudah ditampung dalam F1 dan • Rincian akan disesuaikan. F2. • Guru bantu 126, yang menjadi potensi persoalan apabila tidak diselesaikan.

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah KESEHATAN • Pembinaan upaya kesehatan dasar, upaya kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan bagi maskin. Perlu ditinjau kembali karena ini belum tertampung pada prioritas nasional. KB • Identifikasi untuk revitalisasi kelembagaan BKKBN mohon untuk dibantu. Karena terkait dengan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan. • Masih banyak permasalahan, KB drop out dan pasangan usia subur yang belum terlayani, terutama dari kalangan maskin. • Penurunan kuantitas petugas PLKB. KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA • Mohon perhatian dari K/L, karena dari beberapa kegiatan, untuk pariwisata ada yang perlu dicermati. Bagaimana terkait dengan pengembangan pengelolaan permuseuman dan cagar budaya, situs dan kawasan semoga tidak terkendala. Ada anggaran 20 M akan dialokasikan oleh nasional dan ada tambahan dari APBNP. Padahal sampai saat

Respon Kementerian/Lembaga Nama K/L KEMENKES • Upaya kesehatan dasar ada dana DAK, BOK, dan Jamkesmas. Untuk rujukan, ada DAK, Jamkesmas dan TP.


Kesepakatan

Nama K/L KEMENBUDPAR • Untuk pengembangan museum batik perlu dibicarakan lebih lanjut.

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah ini, yang 10 M pun belum. Tahun 2010 sudah dialokasikan 1,1 dari provinsi. • Internasional sudah mengakui kekayaan nasional yaitu batik, mohon museum batik agar mendapat perhatian di 2011. PEMUDA DAN OLAHRAGA • Mohon agar ada kejelasan terkait penugasan rencana penyelenggaraan SEA Games yang melibatkan beberapa provinsi. Kami masih menunggu, berapa event olahraga yang harus disiapkan oleh Jateng. Sudah disiapkan pendanaannya, tetapi dari pusat belum ada kejelasan dai Pusat. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK • IPG dan IDG ada 2 krusial point dalam pemberdayaan perempuan. Namun, masih persepsinya masih human traficking sudah ada pasal per pasal penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan (UU no. 21). Akan tetapi untuk pelaksanaannya, PP yang diterbitkan tidak mendukung,


Nama K/L KEMENPORA • SEA Games sudah ditetapkan dalam Keppres ada 4 Provinsi yang dilibatkan.


Kesepakatan

Nama K/L KEMEN PP DAN PA • Perdagangan orang merupakan kejahatan terbesar ke tiga di internasional. • Kemen PP dan PA merupakan pelaksana harian dari gugus tugas terkait perdagangan orang. Melibatkan K/L terkait misal Kemensos, POLRI. • Di level nasional, sedang diperjuangkan agar gugus tugas ini bisa lebih efektif ke depan.

No.

Tanggapan Respon Pemerintah Daerah Kementerian/Lembaga tidak memuat bagaimana Bappenas dan Kemenkeu akan penyelesaian di pengadilan, mendukung dari segi hanya pelayanan terpadu. Jadi perencanaan dan penganggaran PP masih abu‐abu. untuk pelaksanaan gugus tugas ini. • Misal. Korban human traficking dari Sulawesi yang dijual ke • Perdagangan orang di UU : tidak Kalimantan dan ter‐sweaping di terjadi pada saat eksploitasi, Jateng tidak bisa diproses. tetapi juga pada saat perekrutan dan pemindahan. Sehingga • Peran perempuan pada harusnya pengadilan dapat penguatan ekonomi keluarga, dilakukan di lokus pada saat dengan program pengembangan perekrutan, pemindahan dan UMKM melalui pemberdayaan eksploitasinya. perempuan. Hal ini belum disentuh secara optimal. • Selama ini hakim hanya menggunakan KUHP saja, padahal harusnya mengacu ke UU traficking, KUHP hanya untuk memperberat. • Program pengembangan UMKM: kelompok perempuan masih kurang mendapat akses informasi permodalan. Akan dilakukan MoU dengan Lembaga Keuangan Mikro dan Kementerian UMKM agar perempuan bisa mengakses modal. Perlu disediakan data yang valid dan akurat, di mana sasaran program berada dan kegiatan yang potensial.


Kesepakatan

No. 5.

Tanggapan Pemerintah Daerah Provinsi DIY



Kesepakatan

UMUM • Kebijakan program pendidikan, kesehatan dan kebudayaan dikaitkan dengan nasional sudah match. Sehingga tidak ada permasalahan sinergitas dari program‐program tsb. • Pusat ada BOS, daerah ada BOSDA, Jamsos, daerah ada Jamsosda, Jamkesmas, daerah ada Jamkesda. Jadi sudah sinergi. SOSIAL • PENDIDIKAN Nama K/L KEMENDIKNAS • • Sisa sasaran yang tidak ter‐cover BOS mohon di‐cover oleh APBD. • Proporsi guru bantu SMK di DIY sudah menggeser proporsi SMA.

KESEHATAN • Perlu digarisbawahi, untuk penanggulangan HIV dan AIDS, yang merupakan fenomena gunung es. Sesuai tema bidang kesehatan yaitu pencegahan. Mohon agar dana bisa ditambah untuk dapat mencapai cakupan yang lebih luas lagi.

No.

6.

Tanggapan Pemerintah Daerah KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA • Kawasan wisata yang sudah ada di DIY mohon ada bantuan, kajian pengembangan kesatuan kawasan wisata budaya. Mohon bantuannya. • Peningkatan SDM budaya, mohon dukungan pelatihan pemandu wisata yang lamanya 40 hari. Mohon bantuannya.

Provinsi JAWA TIMUR PENDIDIKAN • Untuk SMK minta bantuan dalam rangka mendukung persentase SMA dan SMK. Jatim mencoba menambah SMK baru, alat dan bangunan baru ada 15 M. padahal direncanakan dibangun 5 SMK baru, mohon dibantu. • Bantuan pendidikan, BOS SD dan MI sudah diperhatikan. Jatim punya pondok pesantren, MI perlu bantuan. Jatim sudah memberikan bantuan bagi santri (15.000) wustho (25.000) dan ustad (300.000), mohon bantuan juga.

Respon Kementerian/Lembaga Nama K/L KEMENBUDPAR • Kajian kawasan memang belum ditampung biayanya. Perlu komunikasi lebih lanjut. • Pelatihan pemandu wisata 2011 sudah dialokasikan. • PNPM desa wisata 2011: 30 desa di 15 kecamatan dan 4 kab/kota. • Dari pagu indikatif yang dialokasikan ada 5 M diluar PNPM. • Museum Sangiran, investasi APBN sudah cukup besar s.d 2010 sebesar 38 M. Nama K/L KEMENAG • BOS di salafiyah 100 ribu sudah ter‐cover. Permasalahannya sama, anggaran banyak yang berlebih. Sekarang sudah di Inpres kan berapa yang harus diserap tiap bulannya. • • •


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah KESEHATAN • Imunisasi diusulkan 9 M alokasi 3 M. perlu penambahan. Karena untuk imunisasi sangat penting dalam rangka pencapaian MDGs kita. • Penyakit menular langsung sudah tidak banyak berbeda. Namun dalam long list yang kami terima, masih ada untuk kesehatan, penyakit bersumber binatang perlu di‐review. • Upaya promotif dan preventif perlu untuk meningkatkan UHH. Angka usulan kami turun 1/3. Mohon ditinjau kembali. • Dalam MDGs, TB no. 3 prevalensinya di Jatim dan berhubungan erat dengan kemiskinan dan HIV dan AIDS. Resistensi obat semakin tinggi. Dengan anggaran yang masih rendah, mohon dipertimbangkan. • Kusta, Jatim no.1 di Indonesia, jumlahnya 33% (Indonesia no.3 di dunia). Angka penemuan cukup tinggi (deteksi tahap 2). Dan pada anak‐anak ditemukan 14%. Tentunya akan berdampak pada produktivitas. Tahun ini akan diintensifkan upaya penanggulangan kusta. Mohon

Respon Kementerian/Lembaga Nama K/L KEMENKES • Poskestren menjadi salah satu kegiatan dari Ditjen Binkesmas. Nama K/L KEMENAG • Selama 3 tahun, Kemenkes membangun 1.500 poskestren. Namun, untuk percepatan Kemenag ingin sharing dengan Kemenkes.


Kesepakatan

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah dukungan. • HIV dan AIDS no. 2 setelah Jabar. Prevalensi tertinggi 20‐40 tahun dan angka kematiannya cukup tingggi. Jumlah penderita HIV pada WTS hampir sama pada IRT. Dikhawatirkan jumlah IRT • Penyakit bersumber binatang masih jadi permasalahan utama dan ini menjadi program prioritas. P2B2 mohon mendapat alokasi tambahan. • Jamban sehat, walaupun ada program STOPs dan BABs masih perlu dukungan. Pemicuan sudah mulai menurun karena donor‐donor sudah jarang masuk lagi. • Program Kemkes yang terlebih dahulu, poskestren. Bagaimana nasibnya, karena poskestren juga merupakan UKBM. Jumlah pondok ada 5.000‐an, ini menjadi permasalahan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA • Kami terima kasih, dukungan Budpar sudah banyak. • Studi kelayakan vulkanologi Bromo dari ILO untuk pengembangan vulkanologi park, namun uang yang diperlukan


Nama K/L KEMENBUDPAR • Budpar sudah ada dukungan cukup besar, hampir 6 M diluar PNPM. • 27 desa PNPM.


Kesepakatan

No.

7.

Tanggapan Pemerintah Daerah sangat besar, sekitar 50 ha tanah dibutuhkan. Perlu dikerjakan bersama‐sama karena untuk bangunannya karena harus standar Perancis.

Provinsi BALI



Kesepakatan

PENDIDIKAN Nama K/L KEMENDIKNAS • Buta aksara masih tinggi, 13 %. • Perlu kerja keras bersama Mohon dibantu agar dapat terutama untuk peningkatan lama mencapai target nasional. sekolah dan keaksaraan. • Perlu sinergi untuk pelaksanan program paket A dan paket B. • Sudah disiapkan anggaran 400 ribu untuk BOM SMK. Untuk infrastruktur masih di pusat. Prinsip‐prinsip dekonsentrasi tidak boleh fisik. KESEHATAN Nama K/L KEMENKES • BOK baru 2 kab yang dapat. • Penanggulangan rabies dapat Diharapkan tahun 2011, seluruh masuk dalam BOK di Puskesmas. kabupaten bisa dapat. • Sering kekurangan vaksin rabies, sering terlambat mendapat obat‐ obatannya juga. Mohon dibantu regulasinya agar pengadaannya tidak monopoli. Karena rabies sudah menyebar ke seluruh kab. • RS internasional, Bali masuk sebagai salah satu kota besar. Semoga dapat segera terwujud.

No.




Kesepakatan

KB • Kelembangaan KB di provinsi masih vertikal. Bagaimana memperkuat aspek kelembagaan KB dan mengaktifikan kembali kader2.

KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Nama K/L KEMENBUDPAR • Kami mengusulkan renovasi total • Renovasi art center, masih perlu art center yang umurnya sudah komunikasi lebih detail dengan 30 tahun. Bisa dipikirkan sharing Kemenkeu. pendanaannya. • 5 program dialokasikan untuk Bali, museum provinsi Bali mendapat dukungan cukup besar, kemudian untuk Pura Klungkung, untuk PNPM mandiri

NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011 Kelompok Prioritas : Kelompok 1 (P2: Pendidikan, P3: Kesehatan, P11: Kebudayaan, Kreatifitas & Inovasi Teknologi, dan Proritas Bidang Kesra Lainnya) Wilayah

: Jawa – Bali

Hari/ Tanggal

: Jum’at/30 April 2010

Sesi pada jam

: 08.00 - 11.30 WIB

No 1.


Respon Kementerian/ Lembaga

PROVINSI JAWA BARAT Pendidikan: • Jumlah penduduk 42 Juta, dengan penduduk 15 tahun keatas sekitar 32 Juta Æ perlu dukungan pendataan pendidikan untuk meningkatkan ketepatan sasaran program dan kegiatan pembangunan • Perlu juga pengembangan paket A dan paket B untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah • Perlu dikembangkan modelmodel home schooling untuk mengakomodasi penduduk usia sekolah yang tidak bisa mengikuti jalur pendidikan di sekolah

Kemendiknas: • Renstra 2010-2014 yang menekankan kepada aspek perluasan layanan diharapkan menjadi acuan dengan beberapa hal yang menjadi kabijakan sbb.: 9 Buku murah 9 Perbaikan infrastruktur 9 Kelaanjutan pelaksanan BOS dengan perluasan sasaran 9 Percepatan kualifikasi tenaga pendidik 9 Perpustakaan dan kelengkapan peralatan

Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah) •

Kesepakatan •


No •

•

•

Terdapat 8000 ruang sekolah yang rusak berat. Sudah dialokasikan dalam APBD untuk rehabilitasi sebnayak 5000 ruang kelas, diharapkan untuk 3000 ruang kleas dapat dibiayai dari APBN Untuk SMK masih terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara usulan UPPD dengan Renja KL Demikian juga dengan alokasi untuk BOS

Kesehatan: • Untuk peningkatan sanitasi dan air bersih masih dibutuhkan dukungan alokasi dana yang cukup besar dari APBN Kebudayaan:


Respon Kementerian/ Lembaga laboratorium 9 Mendorong pelaksanaan pendidikan dasar untuk 12 tahun • Perlu peningkatan sinergi pembiayaan antara pusat dan daerah • Dibutuhkan kerjasama untuk meningkatkan capaian untuk indikator lama sekolah dan buta aksara di Jawa Barat • Memaksimalkan pelaksanaan DAK 2011 dengan komposisi yang fleksibel antara peningkatan mutu dengan perbaikan fisik sesuai dengan kebutuhan di daerah • Perlu verifikasi data dengan daerah • Perlu di cermati sasaran penerima BOS untuk menghindari terjadinya kelebihan alokasi penerima Kemenkes: • Perlu dilakukan sinergi untuk membahas lebih lanjut perbedaan antara usulan UPPD dengan alokasi dalam Renja KL sebelum tanggal 7 Mei 2010 serta dalam forum Rakerkesnas Kemenbudpar:

Kesepakatan

•

•

•

•


No •

Diharapkan adanya dukungan untuk mendukung pemeliharaan dan rehabilitasi keraton-keraton kasepuhan di Jawa Barat sebagai bagian dari kekayaan dan cagar budaya

Pariwisata: • Promosi wisata yang akan dilakukan oleh Kemenbudpar hendaknya dapat juga mencakup promosi destinasi wisata di Jawa Barat



Kesepakatan

•

Sudah dialokasikan 8,3 milyar untuk pendalaman kegiatan seni budaya, revitalisasi museum Sri Baduga, pengembangan destinasi pariwisata, dan pemasaran pariwisata • Untuk rehabilitasi keratonkeraton kasepuhan akan dibicarakan lebih lanjut • Untuk rehabilitasi taman budaya akan menjadi perhatian untuk perencanaan ke depan Kemenbudpar: • Sudah dilakukan pendukungan penyelenggaraan event musik banbu nusantara dan kemilau nusantara Kemen PU: • Dukungan untuk meningkatkan kualitas air minum dan sanitasi sudah dilakukan melalui kegiatan PANSIMAS, DAK Sanitas, dst. Kemenkominfo: • Sudah dikembangkan desa berdering dan desa pintar • Dukungan pendidikan dan pelatihan SDM(bintek) Kemenristek:

•

•

•

•

No

Tanggapan Pemerintah Daerah •

2.

PROVINSI BALI Pendidikan: • Masih tingginya angka buta aksara



Kesepakatan

Terdapat beberapa kegiatan yang terkait dengan pengembangan inovasi dan teknologi yang dapat diakses oleh daerah Æ jika daerah memerlukan kegiatan tersebut dapat berkoordinasi lebih lanjut

Kemendiknas: • Renstra 2010-2014 yang menekankan kepada aspek perluasan layanan diharapkan menjadi acuan dengan beberapa hal yang menjadi kabijakan sbb.: 9 Buku murah 9 Perbaikan infrastruktur 9 Kelaanjutan pelaksanan BOS dengan perluasan sasaran 9 Percepatan kualifikasi tenaga pendidik 9 Perpustakaan dan kelengkapan peralatan laboratorium 9 Mendorong pelaksanaan pendidikan dasar

•

•

No


Kesehatan: • Tahun 2010 baru 2 Kabupaten yang mendapatkan BOK diharapkan tahun 2011 seluruh kabupaten mendapatkan bantuan • Masih terjadi kekurangan vaksin rabies Æ perlu dukungan penguatan kelembagaan • Mendukung pembangunan dan pengembangan RS


Respon Kementerian/ Lembaga untuk 12 tahun • Perlu peningkatan sinergi pembiayaan antara pusat dan daerah • Memaksimalkan pelaksanaan DAK 2011 dengan komposisi yang fleksibel antara peningkatan mutu dengan perbaikan fisik sesuai dengan kebutuhan di daerah • Perlu verifikasi data dengan daerah • Perlu di cermati sasaran penerima BOS untuk menghindari terjadinya kelebihan alokasi penerima • Perlu sinergi pelaksanaan paket A dan paket B dalam rangka penuntasan buta aksara Kemenkes: • Perlu dilakukan sinergi untuk membahas lebih lanjut perbedaan antara usulan UPPD dengan alokasi dalam Renja KL sebelum tanggal 7 Mei 2010 serta dalam forum Rakerkesnas • BOK akan diberikan kepada puskesmas • Partisipasi daerah dalam pengadaan vaksin rabies sangat diharapkan

•

Kesepakatan

•

No

Tanggapan Pemerintah Daerah Internasional

Kebudayaan: • Diusulkan renovasi total Art Center yang sudah berumur 30 tahun dengan skema pembiayaan cost sharing antara pemerintah daerah dengan pusat Pariwisata: •

Pelayanan KB: • Perlu mendapat perhatian, karena semenjak otonomi pengendalian pertambahan penduduk menjadi tidak terkendali



Kesepakatan

•

Perlu pembahasan lebih lanjut dalam pendukungan pembangunan RS Internasional Kemenbudpar: • Akan dibicarakan lebih lanjut dengan memperhatikan ketersediaan anggaran • Sudah dialokasikan bantuan untuk Pura Klungkung Kemenbudpar: • Sudah dialokasikan dukungan untuk kegiatan PNPM Mandiri bidang wisata, pengembangan destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata BKKBN: • Sedang dilakukan restrukturisasi kelembagaan BKKBN di pusat s/d kab/kota yang statusnya tinggal menunggu pengesahan • Penyediaan sarana prasarana untuk IUD Kit dan Implan kit melalui DAK • Meningkatkan kualitas PLKB melalui pelatihan di kab/kota untuk tenaga PLKB baru, serta pelatihan penyegaran bagi tenaga PLKB

•

•

•

•

•

•

No




Kesepakatan

•

Iptek: •

3.

PROVINSI JAWA TIMUR Pendidikan: • Untuk pengembangan SMK dibutuhkan dukungan dalam rangka memenuhi persentase SMK dan SMA dengan

Dalam rangka revitalisasi program KB, peserta KB aktif dan peserta KB baru terutama dari kelompok keluarga pra sejahtera akan terus dipantau perkembangannya • APBN melalui BKKBN provinsi diharapkan dapat memfasilitasi kegiatan revitalisasi program KB di kab/kota Kemenkominfo: • Sudah dikembangkan desa berdering dan desa pintar • Dukungan pendidikan dan pelatihan SDM (bintek) Kemenristek: • Terdapat beberapa kegiatan yang terkait dengan pengembangan inovasi dan teknologi yang dapat diakses oleh daerah Æ jika daerah memerlukan kegiatan tersebut dapat berkoordinasi lebih lanjut Kemendiknas: • Renstra 2010-2014 yang menekankan kepada aspek perluasan layanan diharapkan menjadi acuan

•

•

•

•

•

•

No



dukungan pengadaan peralatan

• •

• •

dengan beberapa hal yang menjadi kabijakan sbb.: 9 Buku murah 9 Perbaikan infrastruktur 9 Kelaanjutan pelaksanan BOS dengan perluasan sasaran 9 Percepatan kualifikasi tenaga pendidik 9 Perpustakaan dan kelengkapan peralatan laboratorium 9 Mendorong pelaksanaan pendidikan dasar untuk 12 tahun Perlu peningkatan sinergi pembiayaan antara pusat dan daerah Memaksimalkan pelaksanaan DAK 2011 dengan komposisi yang fleksibel antara peningkatan mutu dengan perbaikan fisik sesuai dengan kebutuhan di daerah Perlu verifikasi data dengan daerah Perlu di cermati sasaran penerima BOS untuk menghindari terjadinya


Kesepakatan

No


Kesehatan: • Perlu dukungan untuk kegiatan imunisasi dan karantina kesehatan dalam rangka pemenuhan sasaran MSG’s di Jawa Timur Æ perbedaan antara UPPD dengan Renja KL perlu untuk dibahas lebih lanjut • Untuk penangganan Tuberkolosis (TB) dibutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar • Untuk penyakit kusta dengan prevalensi penularan yagn masih tinggi (33%) sehingga dibutuhkan upaya dan alokasi yang cukup besar dalam rangka menurunkan angka penderita • Untuk HIV/AIDS juga masih tinggi denganpenularan yang cukup tinggi dengan penderita tertinggi


Respon Kementerian/ Lembaga kelebihan alokasi penerima • Pembangunan SMK masih terpusat karena meknisme pembiayaan masih menggunakan Dekon/TP • Untuk kualifikasi dan sertifikasi guru diperlukan sinergitas pembiayaan antara pusat dan daerah Kemenkes: • Usulan akan ditindaklanjuti dengan pembahasan lebih rinci antara UPPD dengan alokasi Renja KL sebelum tanggal 7 Mei 2010 serta dalam forum Rakerkesnas

•

Kesepakatan

•

No

Tanggapan Pemerintah Daerah dikelompok ummur produktif (20-34 tahun) untuk penyakit menular bersumber binatang juga dibutuhkan dukungan tamabahan anggaran • Kelanjutan kegiatan poskestren di pondok pesantren Agama: • Untuk BOS, perlu juga diperhatikan untuk sekolah pondok pesantren (Ula dan Ustho) beserta bantuan untuk pada ustad (pengajar)

Kebudayaan: • Dukungan untuk pengembangan vulkanologi park di Bromo Pariwisata: •

Iptek:



Kesepakatan

Kemenag: • Untuk siswa di pondok pesantren (Salafiah Ula dan Ustho) sudah termasuk dalam perhitungan alokasi BOS • Untuk poskestren sudah dilakukan kerjasama dengan Kemenkes Kemenbudpar: • Akan dibahas dan dibicarakan lebih lanjut

•

•

•

•

Kemenbudpar: • Sudah dialokasikan bantuan untuk pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata Kemenkominfo: • Sudah dikembangkan desa berdering dan desa pintar • Dukungan pendidikan dan pelatihan SDM (bintek) Kemenristek:

•

•

•

•

•

•


No •

4.

PROVINSI DI YOGYAKARTA Umum: • Secara umum capaian pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya lainnya dilihat dari berbagai indikator sudah sesuai dengan berbagai indikator capaian pembangunan nasional Pendidikan: •


Respon Kementerian/ Lembaga •

Kesepakatan

Terdapat beberapa kegiatan yang terkait dengan pengembangan inovasi dan teknologi yang dapat diakses oleh daerah Æ jika daerah memerlukan kegiatan tersebut dapat berkoordinasi lebih lanjut

Umum: •

•

•

Kemendiknas: • Renstra 2010-2014 yang menekankan kepada aspek perluasan layanan diharapkan menjadi acuan dengan beberapa hal yang menjadi kabijakan sbb.: 9 Buku murah 9 Perbaikan infrastruktur 9 Kelaanjutan pelaksanan BOS dengan perluasan sasaran

•

•

No



Kesehatan: • Dukungan penambahan alokasi penanggulangan HIV/AIDS untuk meningkatkan cakupan yang lebih luas dalam rangka meningkatkan berbagai upaya pencegahan

9 Percepatan kualifikasi tenaga pendidik 9 Perpustakaan dan kelengkapan peralatan laboratorium 9 Mendorong pelaksanaan pendidikan dasar untuk 12 tahun • Perlu peningkatan sinergi pembiayaan antara pusat dan daerah • Memaksimalkan pelaksanaan DAK 2011 dengan komposisi yang fleksibel antara peningkatan mutu dengan perbaikan fisik sesuai dengan kebutuhan di daerah • Perlu verifikasi data dengan daerah • Perlu di cermati sasaran penerima BOS untuk menghindari terjadinya kelebihan alokasi penerima Kemenkes: • Perlu dilakukan sinergi untuk membahas lebih lanjut perbedaan antara usulan UPPD dengan alokasi dalam Renja KL sebelum tanggal 7 Mei 2010 serta dalam forum Rakerkesnas


•

Kesepakatan

•

No

Tanggapan Pemerintah Daerah • Kebudayaan: •

Pariwisata: • Diusulkan dukungan untuk kegiatan peningkatan penelitian dan pengembangan kebudayaan di 3 kawasan (benteng vendenburg, puri agung dan taman pintar) untuk pengembangan kawasan wisata budaya • Dukungan untuk pelatihan pemandu wisata

Iptek: •



Kesepakatan

Kemenbudpar: • Sudah dialokasikan dukiungan pengembangan sarana prasarana kesenian di daerah, dan revitalisasi museum di daerah Kemenbudpar: • Akan dibahasn dan dibicarakan lebih lanjut untuk mendapatkan perhatian ke depan • Dukungan untuk pelatihan pemandu wisata sudah dialokasikan untuk tahun 2010

•

•

•

•

Kemenkominfo: • Sudah dikembangkan desa berdering dan desa pintar • Dukungan pendidikan dan pelatihan SDM (bintek) Kemenristek: • Terdapat beberapa kegiatan yang terkait dengan pengembangan inovasi dan teknologi yang dapat diakses oleh daerah Æ jika daerah memerlukan kegiatan tersebut dapat berkoordinasi lebih lanjut

•

•

•

•

No 5.

Tanggapan Pemerintah Daerah PROVINSI JAWA TENGAH Pendidikan: •



Kemendiknas: • Renstra 2010-2014 yang menekankan kepada aspek perluasan layanan diharapkan menjadi acuan dengan beberapa hal yang menjadi kabijakan sbb.: 9 Buku murah 9 Perbaikan infrastruktur 9 Kelaanjutan pelaksanan BOS dengan perluasan sasaran 9 Percepatan kualifikasi tenaga pendidik 9 Perpustakaan dan kelengkapan peralatan laboratorium 9 Mendorong pelaksanaan pendidikan dasar untuk 12 tahun • Perlu peningkatan sinergi pembiayaan antara pusat dan daerah • Memaksimalkan pelaksanaan DAK 2011 dengan komposisi yang fleksibel antara peningkatan mutu dengan

•

Kesepakatan

•

No


Kesehatan: • Perlu dukungan alokasi pendanaan untuk: 9 Pembinaan upaya kesehatan dasar 9 Pembinaan upaya kesehatan rujukan 9 Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kebudayaan: • Dibutuhkan dukungan untuk pengembangan dan pengelolaan museum sangiran • Dukungan pembangunan dan pengembangan museum batik di kota Pekalongan Pariwisata: •

Pemuda dan Olahraga: • Kejelasan jumlah event dan


Respon Kementerian/ Lembaga perbaikan fisik sesuai dengan kebutuhan di daerah • Perlu verifikasi data dengan daerah • Perlu di cermati sasaran penerima BOS untuk menghindari terjadinya kelebihan alokasi penerima Kemenkes: • Perlu dilakukan sinergi untuk membahas lebih lanjut perbedaan antara usulan UPPD dengan alokasi dalam Renja KL sebelum tanggal 7 Mei 2010 serta dalam forum Rakerkesnas Kemenbudpar: • Untuk museum sangiran sudah dialokasikan sebesar Rp. 10 Milyar pada tahun 2010 • Pengembangan museum batik perlu dibahas dan dibicarakan lebih lanjut Kemenbudpar: • Sudah dialokasikan dukungan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata Kemenpora: • Akan dilakukan pembahasan

Kesepakatan

•

•

•

•

•

•

•

•

No

Tanggapan Pemerintah Daerah venues terkait dengan penugasan pelaksanaan SEA Games Æ untuk kejelasan sharing pusat dan daerah Pemberdayaan Perempuan: • Belum ada dukungan peraturan pelaksanaan untuk penyelesaian berbagai kasus perdangangan anak dan perempuan (trafficking) di tingkat peradilan • Perlu dilakukan upaya pengembangan UMKM melalui peningkatan kemampuan dan pemberdayaan perempuan Pelayanan KB: • Untuk meningkatkan upaya pengendalian jumlah penduduk, perlu dilakukan revitalisasi program KB dengan revitalisasi kelembagaan di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah


Respon Kementerian/ Lembaga dan pembicaraan khusus dalam rangka persiapan pelaksanaan SEA Games dengan seluruh provinsi yang telah dirunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan Kemen PP & PA: • Sudah terdapat beberapa gugus tugas yang bersifat lintas sektor dalam rangka penyelesaian berbagai kasus perdagangan orang • Sudah dibuat MoU dengan KemenUMKM dalam meningkatkan akses perempuan terhadap permodalan usaha BKKBN: • Sedang dilakukan restrukturisasi kelembagaan BKKBN di pusat s/d kab/kota yang statusnya tinggal menunggu pengesahan • Penyediaan sarana prasarana untuk IUD Kit dan Implan kit melalui DAK • Meningkatkan kualitas PLKB melalui pelatihan di kab/kota untuk tenaga PLKB baru, serta pelatihan penyegaran bagi tenaga PLKB

Kesepakatan

•

•

•

•

No




Kesepakatan

•

Iptek: •

6.

PROVINSI BANTEN Pendidikan: • Capaian indikator makro pembangunan pendidikan di provinsi Banten sudah cukup baik

Dalam rangka revitalisasi program KB, peserta KB aktif dan peserta KB baru terutama dari kelompok keluarga pra sejahtera akan terus dipantau perkembangannya • APBN melalui BKKBN provinsi diharapkan dapat memfasilitasi kegiatan revitalisasi program KB di kab/kota Kemenkominfo: • Sudah dikembangkan desa berdering dan desa pintar • Dukungan pendidikan dan pelatihan SDM (bintek) Kemenristek: • Terdapat beberapa kegiatan yang terkait dengan pengembangan inovasi dan teknologi yang dapat diakses oleh daerah Æ jika daerah memerlukan kegiatan tersebut dapat berkoordinasi lebih lanjut Kemendiknas: • Renstra 2010-2014 yang menekankan kepada aspek perluasan layanan diharapkan menjadi acuan

•

•

•

•

•

•


No •

•

•

•

•

Untuk APM tingkat SMA masih dibawah rata-rata nasional. Masih terdapat 70 ribu lulusan SMP yang tidak tertampung di tingkat SMA dan SMA Æ dibutuhkan pembangunan SMK untuk meningkatkan daya tampung Dibutuhkan tambahan alokasi untuk BOS yang diusulkan dengan formulasi perhitungan berdasarkan jumlah siswa DAK diharapkan bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan daerah dengan komposisi 70 % untuk peningkatan kualitas dan 30% untuk fisik Perlu pengaturan untuk komponen perhitungan anggaran fungsi pendidikan 20% dimana diusulkan gaji guru tidak termasuk dalam perhitungan Bantuan untuk USB, khususnya untuk SMA dan SMK


• •

• •

dengan beberapa hal yang menjadi kabijakan sbb.: 9 Buku murah 9 Perbaikan infrastruktur 9 Kelaanjutan pelaksanan BOS dengan perluasan sasaran 9 Percepatan kualifikasi tenaga pendidik 9 Perpustakaan dan kelengkapan peralatan laboratorium 9 Mendorong pelaksanaan pendidikan dasar untuk 12 tahun Perlu peningkatan sinergi pembiayaan antara pusat dan daerah Memaksimalkan pelaksanaan DAK 2011 dengan komposisi yang fleksibel antara peningkatan mutu dengan perbaikan fisik sesuai dengan kebutuhan di daerah Perlu verifikasi data dengan daerah Perlu di cermati sasaran penerima BOS untuk menghindari terjadinya


Kesepakatan

No


Kesehatan: • Alokasi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan terkait dengan air bersih, sanitasi, jamban sehat dst., perlu ditingkatkan alokasinya • Perlu adanya revitalisasi puskesmas, puskesdes, dan posyandu • Bantuan tenaga bidan beserta peralatan untuk meningkatkan pelayanan • Dukungan alokasi anggaran untu pengedalian penyakit menular terutama HIV/AIDS • Dukungan untuk RS A. Solikhin dan RS Balaraja sebagai RS rujukan provinsi Kebudayaan:



Kesepakatan

kelebihan alokasi penerima • Perlu sinergiatas pembiayaan pembangunan USB melalui dana pusat, provinsi dan kab/kota • Untuk BOS, masing-masing jenjang pendidikan sudah memiliki unit cot yang akan diberikan kepada setiap siswa • Anggaran fungsi pendidikan sudah termasuk alokasi untuk gaji guru Kemenkes: • Usulan dokter PTT dapat diusulkan dengan mencantumkan jumlah puskesmas, klasifikasi puskesmas, dan cakupan puskesmas • Perlu dilakukan sinergi untuk membahas lebih lanjut perbedaan antara usulan UPPD dengan alokasi dalam Renja KL sebelum tanggal 7 Mei 2010 serta dalam forum Rakerkesnas

•

•

Kemenbudpar:

•

•


No •

Pariwisata: •

Pemuda dan Olahraga: • Dukungan untuk pembangunan dan pengembangan Sport Center

Pemberdayaan Perempuan: • Dukungan untuk penguatan kebijakan pembangunan berspektif gender di daerah dalam rangka mengintegrasikan kebijakan yang responsif gender dengan berbagai aspek perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah Æ Juklak dan Juknis



Kesepakatan

•

Sudah dialokasikan dukungan untuk pengembangan sarana prasarana kesenian di daerah dan revitalisasi museum daerah Kemenbudpar: • Sudah dialokasikan dukungan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata Kemenpora: • Akan dibahas dan dibicarakan lebih lanjut dengan daerah mengenai mekanisme pembangunan dan sharing pendanaan pusat dan daerah Kemen PP & PA: • Fasilitasi terhadap daerah akan terus dilakukan dalam rangka meningkatkan integrasi aspek kesetaraan gender dalam kebijakan pembangunan di daerah

Kemenkominfo: • Sudah dikembangkan desa berdering dan desa pintar

•

•

•

•

•

•

•

•

No




Kesepakatan

•

Iptek: •

7.

PROVINSI DKI JAKARTA Pendidikan: • Konfirmasi program BOS untuk provinsi DKI Jakarta yang belum tercantum dalam F1 • Bantuan untuk status kepegawaian Guru Bantu yang sebagian besar mengajar di sekolah swasta (pengangkatan PNS) • Tambahan quota jumlah guru untuk kegiatan sertifikasi

Dukungan pendidikan dan pelatihan SDM (bintek) Kemenristek: • Terdapat beberapa kegiatan yang terkait dengan pengembangan inovasi dan teknologi yang dapat diakses oleh daerah Æ jika daerah memerlukan kegiatan tersebut dapat berkoordinasi lebih lanjut Kemendiknas: • Renstra 2010-2014 yang menekankan kepada aspek perluasan layanan diharapkan menjadi acuan dengan beberapa hal yang menjadi kabijakan sbb.: 9 Buku murah 9 Perbaikan infrastruktur 9 Kelaanjutan pelaksanan BOS dengan perluasan sasaran 9 Percepatan kualifikasi tenaga pendidik 9 Perpustakaan dan kelengkapan peralatan laboratorium

•

•

•

•

No


• •

• •

• •

Kesehatan: • Dibutuhkan acuan dari Kemenkes untuk kejelasan pedoman pelaksanaan program Asuransi Kesehatan



Kesepakatan

9 Mendorong pelaksanaan pendidikan dasar untuk 12 tahun Perlu peningkatan sinergi pembiayaan antara pusat dan daerah Memaksimalkan pelaksanaan DAK 2011 dengan komposisi yang fleksibel antara peningkatan mutu dengan perbaikan fisik sesuai dengan kebutuhan di daerah Perlu verifikasi data dengan daerah Perlu di cermati sasaran penerima BOS untuk menghindari terjadinya kelebihan alokasi penerima Perlu dicermati lagi juklak dan juknis pelaksanaan BOS Kriteria SPM belum dimasukkan dalam perhitungan alokasi BOS yang masih menggunakan perhitungan berdasarkan jumlah murid

• Kemenkes: • Perlu dilakukan sinergi untuk membahas lebih lanjut perbedaan antara usulan UPPD dengan alokasi dalam

•

•

No




Kesepakatan

Renja KL sebelum tanggal 7 Mei 2010 serta dalam forum Rakerkesnas Kebudayaan: •

Pariwisata: •

Pelayanan KB: • Diusulkan untuk DKI Jakarta pelayanan KB berdasarkan pasangan usia subur (PUS)

Kemenbudpar: • Sudah dialokasikan dukungan untuk pengembangan sarana prasarana kesenian di daerah dan revitalisasi museum daerah Kemenbudpar: • Sudah dialokasikan dukungan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata BKKBN: • Sedang dilakukan restrukturisasi kelembagaan BKKBN di pusat s/d kab/kota yang statusnya tinggal menunggu pengesahan • Penyediaan sarana prasarana untuk IUD Kit dan Implan kit melalui DAK • Meningkatkan kualitas PLKB melalui pelatihan di kab/kota untuk tenaga PLKB baru, serta pelatihan penyegaran bagi tenaga PLKB • Dalam rangka revitalisasi program KB, peserta KB aktif

•

•

•

•

•

•


No

•


Respon Kementerian/ Lembaga dan peserta KB baru terutama dari kelompok keluarga pra sejahtera akan terus dipantau perkembangannya • APBN melalui BKKBN provinsi diharapkan dapat memfasilitasi kegiatan revitalisasi program KB di kab/kota Kemenkominfo: • Sudah dikembangkan desa berdering dan desa pintar • Dukungan pendidikan dan pelatihan SDM (bintek) Kemenristek: • Terdapat beberapa kegiatan yang terkait dengan pengembangan inovasi dan teknologi yang dapat diakses oleh daerah Æ jika daerah memerlukan kegiatan tersebut dapat berkoordinasi lebih lanjut

Kesepakatan

•

•

•

•

NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011 Kelompok Prioritas Wilayah Hari/Tanggal Sesi pada Jam

: : : :

I Jawa-Bali Jum’at/30 April 2010 08.00 – 12.00

No.

Tanggapan Pemerintah Daerah Umum (Regional)

1.

Provinsi Bali Pendidikan Angka buta aksara yang masih tinggi (13 persen) Æ perlu intervensi lebih besar dari pusat Kesehatan BOK baru 2 kabupaten Kekurangan vaksin anti-rabies Æ adanya keterlambatan kedatangan obat Æ adanya monopoli dari Perancis KB juga perlu mendapat perhatian lagi Æ semenjak otonomi daerah semakin longgar Æ memperkuat aspek kelembagaan KB Mendukung adanya pembangunan RS Internasional Budpar Usulan revitalisasi art center Æ adanya sharing pendanaan antara pusat dan daerah

2.

Provinsi Jawa Timur Pendidikan Bantuan SMK Æ

untuk



Kesepakatan

meningkatkan persentase SMK di Jatim Usulan pembangunan sekolah untuk seluruh jenjang pendidikan Bantuan untuk sekolah keagamaan (pesantren, dll) Kesehatan Usulan imunisasi diperlukan alokasi anggaran yang lebih besar Pada longlist, pada item penyakit bersumber binatang dan tidak menular sudah sepakat Budpar Kajian ILO mengenai Taman Vulkanologi Bromo Æ pembiayaan diserahkan oleh provinsi Dinkes Permasalahan imunisasi di Jatim, terutama di daerah tapal kuda Æ untuk mengurangi angka kematian bayi Prevalensi TB urutan 3 di Indonesia Æ terkait dengan kemiskinan, resistensi obat, AIDS, dll Æ dipertimbangkan untuk penambahan alokasi dana Prevalensi kusta no 1 di Indonesia Æ produktivitas menurun Æ tingginya prevalensi pada usia anak-anak Prevalensi HIV dan AIDS no 2 di Indonesia Æ prevalensi tertinggi pada usia produktif Æ peningkatan angka pada ibu rumah tangga Permasalahan penyakit bersumber binatang pada DTPK Adanya usulan program jamban sehat di Jatim Berhentinya program poskestren? Æ tidak ada anggaran sama sekali untuk program ini

3.

4.

Provinsi Jawa Tengah Pendidikan Terakomodasinya usulan untuk pendidikan Kesehatan Usulan pembinaan upaya kesehatan dasar, rujukan, dan miskin Terkait dengan program KB Æ revitalisasi kelembagaan BKKBN di tingkat pusat Æ penurunan kualitas petugas lapangan KB Budpar Perlu dicermati hal-hal yang terkait dengan pengembangan pengeloaan per-museuman (revitalisasi) museum, cagar budaya, dll Usulan pengembangan museum batik di Pekalongan Pemberdayaan Perempuan Ada 2 poin krusial Æ peraturan yang abu-abu (belum jelas) Usulan pengembangan UMKM melalui pemberdayaan perempuan belum disentuh Pora Penugasan rencana penyelenggaran SEA GAMES Æ belum ada kejelasan dari pusat Provinsi DI Yogyakarta Umum Belum ada permasalahan sinergitas secara umum Kesehatan Alokasi dana tambahan untuk pemberantasan HIV dan AIDS Budpar

Usulan dana untuk program pengembangan sumberdaya pariwisata Pengembangan kawasan wisata budaya Usulan pengembangan taman gabusan, dll di Bantul Satu kesatuan wisata antara stadion, dll Usulan pelatihan pemandu wisata selama 40 hari Provinsi Jawa Barat Pendidikan IPM tidak akan pernah naik ketika intervensi hanya dilakukan pada wajardiknas BPS Jabar kesulitan untuk memberikan data putus sekolah Kebijakan untuk mempercepat rata-rata lama sekolah Perhatian kebijakan akan digeser ke 15 tahun ke atas Kemungkinan dikembangkannya home schooling untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah Untuk menaikkan IPM, Jabar telah menerapkan kebijakan, tetapi tidak bisa dilaksanakan karena kebanyakan sekolah rusak Æ jadi kebijakan yang akan dilakukan adalah memperbaiki sekolahsekolah yang rusak Æ akan dibangun 8000 sekolah baru Æ share antara pusat dan provinsi Dalam shortlist terdapat angka yang cukup mencolok pada item SMK Kesehatan

Kurangnya akses air bersih Æ angka masih di bawah 50 persen Apakah betul, APBN untuk kesehatan sebesar 5 persen untuk kesehatan dan pada APBD sebesar 10 persen? Budpar Usulan adanya promosi wisata secara besar-besaran di Jabar Æ level seperti apa? Æ sehingga wisata tidak hanya Bali Revitalisasi daerah kerajaan Æ memungkinkan adanya pembagian yang jelas antara pusat dan daerah Æ lahan milik kerajaan yang menjadi sengketa dengan masyarakat Provinsi Banten Pendidikan Capaian angka cukup baik Æ APM SMA masih di bawah angka nasional Æ pembangunan SMK Æ ada sekitar 70 ribu lulusan SMP yang tidak tertampung Ada 3 usulan program Æ yang terakomodir adalah program pendidikan TK dan dasar Usulan tambahan alokasi untuk program BOS Æ tidak dihitung per siswa, tetapi per satuan pendidikan Usulan bantuan untuk unit sekolah baru Æ pembangunan sekolah untuk SMK dan SMA Usulan alokasi anggaran peningkatan kualitas aparatur Kesehatan Capaian angka masih banyak di bawah angka nasional Penambahan alokasi anggaran

untuk item sanitasi (PHBS) Usulan penambahan alokasi jamkesmas Usulan revitalisasi puskesmas dan jaringannya Usulan penambahan tenaga kesehatan PTT Usulan penambahan tenaga kesehatan di RS Malingki Usulan penambahan alokasi dana untuk penyakit menular Usulan pembangunan 2 RS Sosial Usulan mengenai program keluarga harapan PP dan PA Belum adanya implementasi daerah mengenai isu gender pada dokumen perencanaan Æ dapat berupa pengalokasian anggaran dan program Æ pedoman mengenai pengintegrasian isu-isu gender Pora Usulan pembangunan sport center Æ untuk mendukung Islamic Solidarity Game pada tahun 2013 Provinsi DKI Jakarta Pendidikan Apakah tidak ada alokasi dana BOS untuk DKI? Apakah dana BOS tidak boleh untuk guru honorer? Alokasi dana BOS berdasarkan pencapaian SPM Usulan pengangkatan guru bantu Terkait dengan sertifikasi guru Kesehatan Usulan rencana JPK Gakin Æ

belum ada panduan BKKBN Usulan mengenai program KB gratis Æ pendekatan diubah menjadi PUS, bukan penduduk miskin Sosial Pemetaan lahan taman makam pahlawan Kemenkes Permasalahan pendistribusian keuangan Terkait dengan penganggaran, akan dibicarakan lebih lanjut pada raker kesnas Kontrol terhadap kualitas air minum akan dilakukan oleh balai besar Ada tambahan pendanaan BOK untuk puskesmas Adanya sharing pendanaan untuk pengadaan vaksin rabies Æ dekon dan DAK untuk mendukungnya Pengusulan dokter PTT secara berjenjang dengan memperhatikan jumlah puskesmas, cakupan wilayah, dan DBK Kemendiknas Kembali ke dokumen renstra Æ peningkatan dan perluasan layanan Perluasan pembelian hak cipta buku Æ buku murah Penekanan pada insfrastruktur Melanjutkan program BOS dan BOM Æ maka diperlukan sinergitas antara pusat dan daerah Sinergitas antara pusat dan daerah Pengembangan dan revitalisasi perpustakaan

Mendorong pendidikan 12 tahun Diperluasnya cakupan pendidikan dasar Ukuran yang ditetapkan kemendiknas adalah outcome Kerusakan terbesar pada jenjang SD Æ memaksimalkan DAK Terjadinya kelebihan sasaran BOS sehingga adanya anggaran yang menganggur di daerah Sudah tidak digulirkannya paket A, sehingga perlu sinergitas dengan daerah Mempercepat kualifikasi dan sertifikasi guru Æ sinergitas dengan APBD Perhitungan 20 persen anggaran sudah termasuk untuk gaji Æ adanya kesamaan persepsi untuk kegiatan fungsi pendidikan Anggaran untuk perbatasan adalah perbatasan Negara BOS untuk perhitungan SPM Æ BOS berdasarkan satuan pendidikan? Atau hanya per unit siswa Kemenag Ada sekitar 400an ribu siswa sekolah agama tercover dana BOS Adanya sharing pembangunan poskestren Kemenpora

Kemenbudpar Alokasi program dan anggaran yang didaerahkan juga akan meningkat Khusus untuk Jabar, pagunya sebesar 8M

Usulan mengenai revitalisasi kesultanan akan dibicarakan lebih lanjut Mengenai promosi wisata, sudah ada kegiatan-kegiatan yang didanai sebelumnya Perlu komunikasi dengan kemenkeu mengenai revitalisasi art center di Bali Alokasi kajian untuk kawasan wisata di DIY belum bisa ditampung, perlu untuk dibahas lebih lanjut Anggaran pelatihan pemandu wisata juga sudah dialokasikan Anggaran PNPM mandiri pariwisata di DIY dianggarkan di 33 desa Usulan mengenai museum sangiran sampai dengan 2010 sekitar 38 M Pengembangan museum batik juga perlu dibicarakan lebih lanjut Kemenkominfo

Kemen PU Untuk permasalahan air minum disarankan melalui DOA yang dibiayai dulu dengan dana daerah, kemudian diganti oleh Kemen PU, dll BKKBN Terkait dengan kelembagaan, sedang menunggu keputusan struktur organisasi dari Kemen PAN Ada 2 hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu penyediaan sarana prasarana (IUD kit, dll) melalui DAK Secara kuantitas, PLKB memang menurun Æ maka harus ditingkatkan kualitasnya Æ adanya pelatihan di

daerah Kemen P2PA

NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011

Recommend Documents