RANGKUMAN HASIL SIDANG KELOMPOK Prioritas 4 : Penanggulangan Kemiskinan Prioritas 10 : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Paska Konflik WILAYAH : Jawa-Bali Hari/ Tanggal Sesi pada jam
: :
Sabtu/01 Mei 2010 09.00 – 12.30
Prioritas 4 1.
Mengingat masih beragamnya data RTS program-program penanggulangan kemiskinan yang digunakan pusat dan daerah, baik di provinsi maupun kabupaten, perlu ada forum data nasional yang melibatkan daerah untuk menyamakan persepsi mengenai data kemiskinan, mensinkronkan data tersebut, dan menyepakati sumber data yang digunakan dan pemutahiran untuk masing-masing program. Hal sama juga diperlukan untuk sinkronisasi data kependudukan.
2.
Provinsi Banten, DIY, Jatim, dan Bali mengharapkan perluasan PKH terutama ke kabupaten-kabupaten miskin/tertinggal lainnya, dan peningkatan kapasitas pendampingnya.
3.
Perlu ada penyempurnaan kebijakan PNPM khususnya dalam : Proses dan prosedur musyawarah dan perencanaan partisipatif, perlu menyesuaikan dengan kondisi daerah dan terintegrasi dengan perencanaan yang reguler yang dihasilkan oleh musrenbangdes. Pemanfaatan open menu agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak hanya untuk kegiatan fisik namun juga untuk kegiatan usaha ekonomi produktif yang banyak dibutuhkan masyarakat. Mengingat semakin banyaknya program sektor yang ikut dalam PNPM, perlu ada ketentuan dan syarat yang sama misalnya dalam penentuan bunga yang harus dibawah bunga pasar. Perlu kejelasan pengaturan terhadap status aset masyarakat (seperti pasar, pengelolaan air bersih, dll), termasuk pengakuan terhadap status UPK sebagai lembaga keuangan non bank non koperasi. Masih adanya duplikasi tim koordinasi dari berbagai Program PNPM yang membebankan daerah dalam penyediaan biaya operasionalnya. Penentuan persentase Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB) harap ditinjau kembali karena banyak yang tidak sesuai dengan kapasitas fiskal daerah yang sesungguhnya. Provinsi Jawa Timur mengusulkan agar penentuan lokasi PNPM diserahkan kepada daerah.
4.
Berbagai usulan tersebut di atas akan dibicarakan dalam Tim Pengendali PNPM Mandiri dan TNP2K.
Untuk meningkatkan penyerapan KUR, daerah mengusulkan agar prosedurnya disederhanakan untuk lebih memudahkan UMKM. Selain itu diusulkan pula bunganya diturunkan, akses di desa diperluas dengan memperbanyak bank-bank pelaksana, dan dapat dimanfaatkan untuk modal koperasi wanita. Rekomendasi UPK diharapkan dapat menjadi acuan bank dalam penyaluran KUR.
Prioritas 10 5.
Provinsi Banten mengusulkan prioritas lokasi pulau tertinggal di Pulau Deli, Tinjil dan Pawahang (melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian PDT), Sarpras pemukiman daerah tertinggal di Kabupaten Lebak dan Pandeglang serta bantuan untuk komunitas adat terpencil di Kabupaten Lebak (Kecamatan Cibeber).
6.
Untuk mendukung sektor ekonomi dan infrastruktur di 5 Kabupaten Daerah Tertinggal Provinsi Jawa Timur, selain alokasi dana dari Kementerian PDT, juga diharapkan dukungan dari K/L lainnya.
7.
Pemerintah Propinsi Bali mengusulkan rumah layak huni untuk wilayah adat terpencil di Karangasem, Buleleng dan Bangli. Disamping itu juga perlu tambahan ruang kelas 3 untuk menampung pasien Jamkesmas, bantuan operasional kesehatan di setiap kecamatan, dan perhatian terhadap status dan tunjangan khusus tenaga pengajar dan kesehatan di daerah terpencil seperti Karangasem, Buleleng, Bangli dan Klungkung.
PROVINSI BANTEN
F1 - PERSANDINGAN ( SHORTLIST ) KELOMPOK 4 JAWA DAN BALI PROVINSI BANTEN DALAM JUTA RUPIAH
UPPD NO.
PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIATA N
INDIKATOR
RENJA KL TARGET
ALOKASI
INDIKATOR
TARGET
KESEPAKATAN ALOKASI SEPAKAT
TINDAK SEPAKAT
DIBAHAS LEBIH LANJUT
A. PRIORITAS 4 I. KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1. Program Pengembangan
Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 1.1. Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial 1.1.1. Jumlah Anggota Lks Bipartit dan Tripartit yang Diberdayakan
361.676,00,-
800 Paket
589,90,-
v
361.676,00,-
II. KEMENTERIAN SOSIAL 1. Program Rehabilitasi Sosial 1.1. Pelayanan Sosial Lanjut Usia
550,00,1.1.1. Berhasil Dilayani, Dilindungi dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di 300 Paket Luar Panti
445,31,-
v
250,00,-
v
2.850,88,-
v
2.045,60,-
v
878,85,-
v
1.561,60,-
v
550,00,-
1.2. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 250,00,-
Korban Penyalahgunaan Napza 1.2.1. Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza yang Berhasil Dilayani, Diberi Bantuan, dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti
40 Jiwa
250,00,-
2. Program Pemberdayaan Sosial 2.1. Penanggulangan Kemiskinan
y p j 2.1.1. dan Berusaha, Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pendidikan Dasar Melalui KUBE
5.000,00,1200 KK
2.2. Pemberdayaan Komunitas Adat
Terpencil (KAT)
5.000,00,-
4.506,00,-
Tersedianya Permukiman dan 2.2.1. Infrastruktur
380 KK
4.506,00,-
2.3.1. Tersedianya Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
300 KK
1.500,00,-
2.3. Pemberdayaan Keluarga
1.500,00,-
2.4. Pemberdayaan Kelembagaan
1.750,00,-
Sosial Masyarakat 2.4.1. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang Diberdayakan
B. PRIORITAS 10 I. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
130 Jiwa
1.750,00,-
KETERANGAN
DALAM JUTA RUPIAH
UPPD NO.
PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIATA N
INDIKATOR
RENJA KL TARGET
ALOKASI
INDIKATOR
TARGET
KESEPAKATAN ALOKASI SEPAKAT
1. Program Pengelolaan Sumber
Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1.1. Pendayagunaan Pesisir dan Lautan 1.1.1. Jumlah Luasan Kawasan Pesisir Rusak yang Pulih Kembali.
530,00,1 Hektar
400,00,-
v
2.000,00,-
v
530,00,-
II. KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 1. Program Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal 1.1. Pengembangan Kebijakan, 5.000,00,-
Koordinasi dan Fasilitasi Pusat Produksi Daerah Tertinggal
1.1.1. Persentase (%) Kabupaten Di Daerah Tertinggal yang Memiliki Pusat Produksi
80 Persen
5.000,00,-
TINDAK SEPAKAT
DIBAHAS LEBIH LANJUT
KETERANGAN
PROVINSI
DKI JAKARTA
F1 - PERSANDINGAN ( SHORTLIST ) KELOMPOK 4 JAWA DAN BALI PROVINSI DKI JAKARTA DALAM JUTA RUPIAH
UPPD NO.
PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEG IATAN
INDIKATOR
RENJA KL TARGET
ALOKASI INDIKATOR
TARGET
KESEPAKATAN ALOKASI
SEPAKAT
400,05,-
v
150,00,-
v
320,00,-
v
345,00,-
v
1.178,32,-
v
A. PRIORITAS 4 I. KEMENTERIAN SOSIAL 1. Program Rehabilitasi Sosial 1.1. Pelayanan Sosial Lanjut Usia
463,87,-
1.1.1. Jumlah Lanjut Usia Telantar yang Berhasil Dilayani, Dilindungi dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti
12 Bulan
463,87,-
1.2. Pelayanan dan Rehabilitasi
Sosial Korban Penyalahgunaan Napza
179,28,1.2.1. Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza yang Berhasil Dilayani, Diberi Bantuan, dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti
12 Bulan
179,28,-
2. Program Perlindungan dan
Jaminan Sosial 2.1. Bantuan Sosial Korban
1.504,09,-
Bencana Sosial 2.1.1. Jumlah Korban Bencana Sosial yang Berhasil Dibantu dan Dilayani
7 Kegiatan
1.504,09,-
2.2. Bantuan Sosial Korban Tindak
Kekerasan dan Pekerja Migran
704,70,2.2.1. Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah yang Terpulihkan Kondisi Psikologisnya
3 Kegiatan
704,70,-
3. Program Pemberdayaan
Sosial 3.1. Pemberdayaan Kelembagaan
Sosial Masyarakat
1.832,58,3.1.1. Jumlah Organisasi Sosial yang Diberdayakan
1 Kegiatan
438,78,-
TINDAK SEPAKAT
DIBAHAS LEBIH LANJUT
KETERANGAN
UPPD NO.
PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEG IATAN
INDIKATOR
3.1.2. Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (Psm) yang Diberdayakan 3.1.3. Jumlah Karang Taruna (Kt) yang Diberdayakan
RENJA KL TARGET
ALOKASI INDIKATOR
1 Wilayah
527,53,-
1 Wilayah
597,20,-
1 Wilayah
269,08,-
3.1.4. Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (Wksbm) yang Berkembang
TARGET
KESEPAKATAN ALOKASI
TINDAK SEPAKAT SEPAKAT
DIBAHAS LEBIH LANJUT
KETERANGAN
PROVINSI
JAWA BARAT
F1 - PERSANDINGAN ( SHORTLIST ) KELOMPOK 4 JAWA DAN BALI PROVINSI JAWA BARAT DALAM JUTA RUPIAH
UPPD NO.
PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
RENJA KL TARGET
ALOKASI INDIKATOR
TARGET
KESEPA KATAN ALOKASI
SEPAKAT TINDAK SEPAKAT DIBAHAS LEBIH LANJUT KETERANGAN
A. PRIORITAS 4 I. KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1. Program Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa 1.1. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan
3.400,00,-
Pemerintahan Desa dan Kelurahan 1.1.1. Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Melalui Tot, Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparat Desa dan Kelurahan
100,00,-
v
,00,-
v
13.292,50,-
v
1.026,00,-
v
,00,-
v
881,75,-
v
2.045,10,-
v
1 Tahun 3.400,00,-
II. KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga
Kerja dan Produktivitas 1.1. Pengembangan Standarisasi Kompetensi
1.550,00,-
Kerja dan Program Pelatihan 1.1.1. Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi
160 Orang 1.550,00,-
2. Program Penempatan dan Perluasan
Kesempatan Kerja 2.1. Pengembangan dan Peningkatan Perluasan
1.125,00,-
Kesempatan Kerja 2.1.1. Tenaga Kerja Mandiri Sarjana yang Ditempatkan Pada Usaha Ekonomi Produktif. 2.1.2. Jumlah Pembinaan Wirausaha Baru
26 kab/kota 1.000,00,26 kab/kota
125,00,200,00,-
2.2. Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja 2.2.1. Adanya Sistem Informasi Pasar Kerja On-Line 2.2.2. Jumlah Pencari Kerja yang Memanfaatkan Jasa Pusat Layanan Informasi Pasar Kerja
26 kab/kota
125,00,-
26 kab/kota
75,00,-
2.3. Peningkatan Pengendalian Penggunaan
230,00,-
Tenaga Kerja Asing 2.3.1. Jumlah Hasil Verifikasi Perpanjangan Rptka dan Imta Di Provinsi/ Kabupaten/Kota
26 kab/kota
2.4.1. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Melalui Akad dan Akl 2.4.2. Jumlah dan Peningkatan Kualitas Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja
230,00,250,00,-
2.4. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri 26 kab/kota
75,00,-
26 kab/kota
175,00,-
3. Program Pengembangan Hubungan
Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 3.1. Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial
1.881,00,-
UPPD NO.
PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
3.1.1. Tersusunnya Mekanisme Perundingan Secara Bipartit.
RENJA KL TARGET 200 Kasus
ALOKASI INDIKATOR
26 kab/kota 1.721,00,-
3.2.1. Penyusunan Bahan Kebijakan Kesejahteraan Pekerja
26 kab/kota
160,00,-
kesejahteraan dan analisis diskriminasi
3.3. Peningkatan Penerapan Pengupahan dan 3.3.1. Kajian Pengembangan Sistem Pengupahan dan Jaminan Sosial
26 kab/kota
SEPAKAT TINDAK SEPAKAT DIBAHAS LEBIH LANJUT KETERANGAN
569,70,-
v
374,20,-
v
160,00,162,00,-
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
KESEPA KATAN ALOKASI
160,00,-
3.1.2. Tersusunnya Skkni Ahli Hubungan Industrial 3.2. Pengelolaan persyaratan kerja,
TARGET
162,00,-
PROVINSI JAWA TENGAH
F1 - PERSANDINGAN ( SHORTLIST ) KELOMPOK 4 JAWA DAN BALI PROVINSI JAWA TENGAH DALAM JUTA RUPIAH
RENJA KL
UPPD NO. PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
TARGET ALOKASI INDIKATOR
TARGET
KESEPAKATAN ALOKASI SEPAKAT
TIDAK SEPAKAT
DIBAHAS LEBIH LANJUT
KETERANGAN
A. PRIORITAS 4 I. KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1. Program Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa 1.1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
dan Pelatihan Masyarakat
1.720,00,1.1.1. Jumlah Daerah Tertinggal yang Memperoleh Fasilitasi Peningkatan Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat (Provinsi).
1 Tahun
50,00,-
v
345,00,-
v
250,00,-
v
1.720,00,-
II. KEMENTERIAN SOSIAL 1. Program Perlindungan dan Jaminan
Sosial 1.1. Bantuan Sosial Korban Tindak
1.250,00,-
Kekerasan dan Pekerja Migran 1.1.1. Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah yang Terpulihkan Kondisi Psikologisnya
150 Jiwa 1.250,00,-
1.2. Pengumpulan dan Pengelolaan
400,00,-
Sumber Dana Sosial 1.2.1. Jumlah Sk Penyelenggaraan Undian
55 Unit
400,00,-
Alokasi belum mencakup PNPM, baru mencakup bimbingan teknis
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
F1 - PERSANDINGAN ( SHORTLIST ) KELOMPOK 4 JAWA DAN BALI PROVINSI DI YOGYAKARTA DALAM JUTA RUPIAH
NO.
PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIA TAN
UPPD INDIKATOR
RENJA KL TARGET
ALOKASI INDIKATOR
TARGET
KESEPAKATAN ALOKASI
SEPAKAT
200,00,-
v
,00,-
v
341,75,-
v
717,00,-
v
A. PRIORITAS 4 I. KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1. Program Penempatan dan
Perluasan Kesempatan Kerja 1.1. Pembinaan Penempatan dan
300,00,-
Perlindungan TKI Luar Negeri 1.1.1. Persentase (%) Calon Pekerja Migran yang Terlayanai dan Tercatat Pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota.
300 Jiwa
300,00,-
1.2. Peningkatan Pengendalian
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
100,00,1.2.1. Jumlah Pengesahan Perijinan yang Diterbitkan 1.2.2. Jumlah Hasil Verifikasi Perpanjangan Rptka dan Imta Di Provinsi/ Kabupaten/Kota 1.2.3. Jumlah Pelayanan Perijinan Secara On-Line Di Daerah
125 Buah
20,00,-
65 Unit
60,00,-
125 Jiwa
20,00,-
1.3. Penempatan Tenaga Kerja
1.250,00,-
Dalam Negeri 1.3.1. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Melalui Akad dan Akl 1.3.2. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Kelompok Rentan.
0 Unit
600,00,-
250 Jiwa
650,00,-
2. Program Pengembangan
Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 2.1. Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial 2.1.1. Jumlah Pembentukan Lks Tripartit Kab/Kota
1.534,00,100 Unit
1.534,00,-
TINDAK SEPAKAT
DIBAHAS LEBIH LANJUT
KETERANGAN
NO.
PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIA TAN
UPPD INDIKATOR
RENJA KL TARGET
ALOKASI INDIKATOR
TARGET
KESEPAKATAN ALOKASI
TINDAK SEPAKAT SEPAKAT
II. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1. Program Pengelolaan Sumber
Daya Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil 1.1. Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis
900,00,-
1.1.1. Kawasan Konservasi Laut dan Kawasan Konservasi Perairan Tawar dan Payau yang Dikelola Secara Berkelanjutan Seluas 4,5 Juta Ha 1.1.2. Jumlah Kawasan Konservasi dan Jenis Biota Perairan Dilindungi yang Diidentifikasi dan Dipetakan Secara Akurat.
8 Persen
500,00,-
100 Persen
400,00,-
1.2. Pendayagunaan Pesisir dan
500,00,-
Lautan 1.2.1. Jumlah Ragam dan Volume Produk Kelautan yang Dikembangkan Pada Kawasan Pesisir dan Lautan.
10 Unit
500,00,-
250,00,-
v
250,00,-
v
DIBAHAS LEBIH LANJUT
KETERANGAN
PROVINSI
JAWA TIMUR
F1 - PERSANDINGAN ( SHORTLIST ) KELOMPOK 4 JAWA DAN BALI PROVINSI JAWA TIMUR DALAM JUTA RUPIAH
UPPD NO.
PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGI ATAN
INDIKATOR
RENJA KL TARGET
ALOKASI
INDIKATOR
TARGET
KESEPAKATAN ALOKASI SEPAKAT
TINDAK SEPAKAT
DIBAHAS LEBIH LANJUT
A. PRIORITAS 4 I. KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1. Program Penempatan dan
Perluasan Kesempatan Kerja 1.1. Peningkatan Pengendalian
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
3.800,00,-
,00,-
v
1.112,60,-
v
695,20,-
v
1.1.1. Penyelarasan Peraturan Penempatan Tenaga Kerja Asing Untuk Mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (Kek)
38 Kab/Kota
1.2. Penyempurnaan Peraturan
3.800,00,-
11.400,00,-
Ketenagakerjaan 1.2.1. Tersusunnya Peraturan Bidang Hi Meliputi: Pengaturan Ttg Kompensasi dan Penetapan Phk, Hubungan Kerja (Pkwt dan Outsourcing), Pengupahan (Um, Khl, Upah Skorsing), Perlindungan Pekerja, Mogok Kerja
38 Kab/Kota
3.800,00,-
38 Kab/Kota
3.800,00,-
38 Kab/Kota
3.800,00,-
1.2.2. Tersusunnya Peraturan Tentang Penyelesaian Perselisihan Hi 1.2.3. Harmonisasi Kebijakan Jaminan Sosial 1.3. Dukungan Manajemen dan
Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
19.000,00,-
1.3.1. Tata Kelola Perencanaan Program
38 Kab/Kota
3.800,00,-
Tata Kelola Data, Informasi,Pelaporan dan Publikasi.
38 Kab/Kota
1.900,00,-
38 Kab/Kota
1.900,00,-
38 Kab/Kota
1.900,00,-
38 Kab/Kota
1.900,00,-
Networking Dalam dan Luar Negeri 38 Kab/Kota
1.900,00,-
1.3.2.
1.3.3. Tata Kelola Evaluasi Kinerja 1.3.4. Tata Kelola Keuangan (Sai, Sak) 1.3.5. Tata Kelola Personil dan Aset 1.3.6.
KETERANGAN
DALAM JUTA RUPIAH
UPPD NO.
PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGI ATAN
INDIKATOR
RENJA KL TARGET
ALOKASI
INDIKATOR
TARGET
KESEPAKATAN ALOKASI SEPAKAT
TINDAK SEPAKAT
DIBAHAS LEBIH LANJUT
1.3.7. Pembahasan Peraturan Perundangan Bidang Hi, Meliputi: Kebijakan Pengupahan, Kompensasi Phk, Koperasi 38 Kab/Kota Pekerja, Kebijakan Tentang Organisasi Pekerja, Penyelesaian Putusan Ma, Penyusunan Konsepsi Kompetensi Sdm Hi 1.3.8. Harmonisasi Uu Jaminan Sosial, dan Konsolidasi dan Sosialisasi 38 Kab/Kota Perundangan Bidang Hubungan Industrial
3.800,00,-
1.900,00,-
1.4. Pengelolaan Kelembagaan dan
Pemasyarakatan Hubungan Industrial
10.000,00,-
1.4.1. Tersusunnya Mekanisme Perundingan Secara Bipartit. 1.4.2. Jumlah Pembentukan Lks Tripartit Kab/Kota
38 Kab/Kota
3.800,00,-
38 Kab/Kota
3.800,00,-
Perwakilan Pekerja, Sp/Sb dan Pengusaha yang Mendapat Pendididkan Tehnik Bernegosiasi
38 Kab/Kota
2.850,00,-
Penyelenggaraan Bipartit Award
5 Paket
500,00,-
Jumlah Perwakilan Pekerja, Sp/Sb dan Pengusaha yang Mendapat Pendididkan Tehnik Bernegosiasi
38 Kab/Kota
1.900,00,-
Jumlah Perwakilan Pekerja, Sp/Sb dan Pengusaha yang Mendapat Pendididkan Tehnik Bernegosiasi
12 Kab/Kota
300,00,-
2.281,10,-
v
243,40,-
v
635,40,-
v
1.4.3.
1.4.4. 1.4.5.
1.4.6.
1.5. Konsolidasi Pelaksanaan
Peningkatan Intensitas Pencegahan PHK dan Penyelesaian Hubungan Industrial
9.500,00,-
1.5.1. Penyelesaian Perselisihan Di Luar Pengadilan Hi
38 Kab/Kota
3.800,00,-
38 Kab/Kota
3.800,00,-
38 Kab/Kota
1.900,00,-
1.5.2. Penyusunan Bahan Kebijakan Bidang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 1.5.3. Peningkatan Kinerja Konsiliator 1.6. Pengelolaan persyaratan kerja,
kesejahteraan dan analisis diskriminasi
9.500,00,1.6.1. Jumlah Peraturan Perusahaan (Pp) 38 Kab/Kota yang Disahkan
1.900,00,-
1.6.2. Pekerja yang Mendapatkan Subsidi 38 Kab/Kota Uang Muka Perumahan Pekerja 1.6.3. Optimalisasi Pemahaman Uu 38 Kab/Kota Ketenagakerjaan Di Bumn
1.900,00,1.900,00,-
KETERANGAN
DALAM JUTA RUPIAH
UPPD NO.
PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGI ATAN
INDIKATOR
1.6.4. Penyusunan Bahan Kebijakan Kesejahteraan Pekerja 1.6.5. Penyusunan Bahan Kebijakan Kesejahteraan Pekerja 1.6.6. Penyusunan Bahan Kebijakan Pengaturan Hubungan Kerja
RENJA KL TARGET
ALOKASI
38 Kab/Kota
1.900,00,-
38 Kab/Kota
1.140,00,-
38 Kab/Kota
1.900,00,-
INDIKATOR
TARGET
KESEPAKATAN ALOKASI SEPAKAT
TINDAK SEPAKAT
DIBAHAS LEBIH LANJUT
1.7. Peningkatan Penerapan
Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
13.300,00,1.7.1. Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja Dalam Hubungan Kerja (Dhk) 38 Kab/Kota Peserta Jamsostek 1.7.2. Jumlah Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (Lhk) Peserta 38 Kab/Kota Jamsostek 1.7.3.
1.900,00,-
1.900,00,-
Sosialisasi, Konsolidasi dan Bimtek 38 Kab/Kota
3.800,00,-
Sosialisasi, Konsolidasi dan Bimtek 38 Kab/Kota 1.7.5. Pekerja yang Mendapatkan 7 Kab/Kota Bantuan Iuran Jamsostek Lhk 1.7.6. Jumlah Dewan Pengupahan 38 Kab/Kota Daerah
1.900,00,-
1.7.4.
350,00,3.800,00,-
417,30,-
v
KETERANGAN
DALAM JUTA RUPIAH
UPPD NO.
PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGI ATAN
INDIKATOR
RENJA KL TARGET
ALOKASI
INDIKATOR
TARGET
KESEPAKATAN ALOKASI SEPAKAT
B. PRIORITAS 10 0.1. Pengelolaan Kelembagaan dan
Pemasyarakatan Hubungan Industrial
3.150,00,-
0.1.1. Tersusunnya Mekanisme Perundingan Secara Bipartit. 0.1.2. Jumlah Pembentukan Lks Tripartit Kab/Kota
38 Kab/Kota
3.800,00,-
38 Kab/Kota
3.800,00,-
Perwakilan Pekerja, Sp/Sb dan Pengusaha yang Mendapat Pendididkan Tehnik Bernegosiasi
38 Kab/Kota
2.850,00,-
Penyelenggaraan Bipartit Award
5 Paket
500,00,-
Jumlah Perwakilan Pekerja, Sp/Sb dan Pengusaha yang Mendapat Pendididkan Tehnik Bernegosiasi
38 Kab/Kota
1.900,00,-
Jumlah Perwakilan Pekerja, Sp/Sb dan Pengusaha yang Mendapat Pendididkan Tehnik Bernegosiasi
12 Kab/Kota
300,00,-
2.281,10,-
v
635,40,-
v
417,30,-
v
0.1.3.
0.1.4. 0.1.5.
0.1.6.
0.2. Pengelolaan persyaratan kerja,
kesejahteraan dan analisis diskriminasi
1.140,00,0.2.1. Jumlah Peraturan Perusahaan (Pp) 38 Kab/Kota yang Disahkan
1.900,00,-
0.2.2.
0.2.3. 0.2.4. 0.2.5. 0.2.6.
Pekerja yang Mendapatkan Subsidi Uang Muka Perumahan Pekerja Optimalisasi Pemahaman Uu Ketenagakerjaan Di Bumn Penyusunan Bahan Kebijakan Kesejahteraan Pekerja Penyusunan Bahan Kebijakan Kesejahteraan Pekerja Penyusunan Bahan Kebijakan Pengaturan Hubungan Kerja
38 Kab/Kota
1.900,00,-
38 Kab/Kota
1.900,00,-
38 Kab/Kota
1.900,00,-
38 Kab/Kota
1.140,00,-
38 Kab/Kota
1.900,00,-
0.3. Peningkatan Penerapan
Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
350,00,0.3.1. Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja Dalam Hubungan Kerja (Dhk) 38 Kab/Kota Peserta Jamsostek 0.3.2. Jumlah Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (Lhk) Peserta 38 Kab/Kota Jamsostek 0.3.3.
1.900,00,-
1.900,00,-
Sosialisasi, Konsolidasi dan Bimtek 38 Kab/Kota
3.800,00,-
Sosialisasi, Konsolidasi dan Bimtek 38 Kab/Kota 0.3.5. Pekerja yang Mendapatkan 7 Kab/Kota Bantuan Iuran Jamsostek Lhk 0.3.6. Jumlah Dewan Pengupahan 38 Kab/Kota Daerah
1.900,00,-
0.3.4.
350,00,3.800,00,-
TINDAK SEPAKAT
DIBAHAS LEBIH LANJUT
KETERANGAN
PROVINSI BALI
F1 - PERSANDINGAN ( SHORTLIST ) KELOMPOK 4 JAWA DAN BALI PROVINSI BALI DALAM JUTA RUPIAH
UPPD NO.
KESEPAKATAN
RENJA KL
PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR
TARGET ALOKASI INDIKATOR
TARGET
ALOKASI SEPAKAT
A. PRIORITAS 4 I. KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1. Program Pengembangan Hubungan
Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 1.1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
1.950,00,-
1.1.1. Tata Kelola Perencanaan Program 1.1.2. Tata Kelola Data, Informasi,Pelaporan dan Publikasi.
600 Jiwa
650,00,-
650 Jiwa
650,00,-
1.1.3. Tata Kelola Evaluasi Kinerja
650 Jiwa
650,00,-
167,80,-
v
TINDAK SEPAKAT
DIBAHAS LEBIH LANJUT
KETERANGAN
