CATATAN ATAS PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM RKP 2013 A. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan September 2011 sebesar 29,89 juta orang (12,36 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2011 yang berjumlah 30,02 juta orang (12,49 persen), berarti jumlah penduduk miskin berkurang 0,13 juta orang selama periode tersebut1.
R
I
Grafik 1. Tingkat Kemiskinan, 2005 - 2011
PR
45
D
40
EN
35
TJ
30
SE
25
–
20
BN
15
AP
10 5
KS AN AA N
0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
35.1
39.3
37.17
34.96
32.53
31.02
29.89
% penduduk 15.97
17.75
16.58
15.42
14.2
13.33
12.36
LA
Juta jiwa
PE
Sumber : BPS, Kemenkeu
AR
AN
D
AN
Berdasarkan data BPS, Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun lebih banyak dibanding penurunan penduduk miskin di daerah perdesaan. Selama periode Maret 2011– September 2011, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,09 juta orang, sementara di daerah pedesaan berkurang 0,04 juta orang.
IS A
AN
G
G
Persentase penduduk miskin di daerah perdesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Maret 2011, 63,20 persen penduduk miskin tinggal di daerah perdesaan, sementara pada bulan September 2011 persentase penduduk miskin di daerah perdesaan 63,35 persen.
AL
B. Faktor yang mendorong penurunan angka kemiskinan2
O
AN
BPS menerangkan bahwa penurunan jumlah penduduk miskin selama periode Maret -September 2011 nampaknya berkaitan dengan faktor-faktor berikut:
BI R
• •
1 2
Selama periode Maret 2011–September 2011 inflasi umum relatif rendah, yaitu sebesar 2,25 persen. Selama periode Maret 2011–September 2011, beberapa komoditas bahan pokok seperti minyak goreng, gula pasir, cabai rawit, dan cabai merah mengalami penurunan harga ecerannya yaitu masing-masing turun sebesar 0,35 persen; 2,72 persen; 61,28 persen; dan 30,51 persen.
BPS (2012), Data Sosial Ekonomi Edisi 24 Mei 2012 ibid
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 20
• •
EN
D
PR
R
I
•
Perbaikan penghasilan petani yang ditunjukkan oleh kenaikan NTP (Nilai Tukar Petani) sebesar 1,79 persen dari 103,32 pada Maret 2011 menjadi 105,17 pada September 2011. Perekonomian Indonesia Triwulan III 2011 tumbuh sebesar 6,4 persen terhadap Triwulan I 2011, sedangkan pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 3,6 persen pada periode yang sama. Demikian pula dengan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) pada Triwulan III naik sebesar 7,64 persen terhadap ITK Triwulan. Selain itu, pertumbuhan produksi industri manufaktur mikro dan kecil pada Triwulan I, II, dan III tahun 2011 masing-masing adalah sebesar 1,26 persen; 1,48 persen; dan 2,21 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan 0,24 persen dari Februari 2011 ke Agustus 2011. Sementara itu, pekerja tidak penuh mengalami kenaikan dari 34,19 menjadi 34,59, dimana kenaikan ini didominasi oleh pekerja paruh waktu yang naik dari 18,46 pada Februari 2011 menjadi 21,06 pada Agustus 2011.
SE
TJ
C. Target pencapaian angka kemiskinan 2012 - 20133
KS AN AA N
AP
BN
–
Di tahun 2012, pemerintah tetap melanjutkan program-program pengentasan kemiskinan yang telah berlangsung selama 2011. Strategi program pengentasan kemiskinan tetap diarahkan pada 4 strategi utama, yang meliputi : (a) pemenuhan kebutuhan dasar, (b) pemberdayaan masyarakat miskin, (c) perbaikan akses, dan (d) jaminan sosial. Dengan pelaksanaan stategi tersebut, Pemerintah yakin pencapaian sasaran pembangunan 2012 untuk penurunan angka kemiskinan pada kisaran 10,5 – 11,5 persen akan terpenuhi.
G
AR
AN
D
AN
PE
LA
Sasaran pembangunan tahun 2013 disusun sebagai bagian dari sasaran RPJMN 2014. Dengan demikian, target-target tingkat pengangguran dan angka kemiskinan tahun 2013 juga ditetapkan dalam kerangka mencapai target RPJMN tahun 2014. Untuk sasaran tingkat pengangguran tahun 2013, Pemerintah menetapkan kisaran 5,8 persen hingga 6,1 persen, lebih rendah sasaran tahun 2012 sebesar 6,4 persen hingga 6,6 persen. Target tersebut merupakan tahapan untuk mencapai sasaran tingkat pengangguran 2014 dalam RPJMN sebesar 5,0 persen - 6,0 persen. Dalam konteks yang sama, sasaran angka kemiskinan tahun 2013 ditargetkan mencapai kisaran 9,5 persen hingga 10,5 persen sebagai tahapan mencapai sasaran angka kemiskinan tahun 2014 sebesar 8,0 persen hingga 10 persen.
AN
AL
IS A
AN
G
Tabel 1. Target Tingkat Pengangguran dan Angka Kemiskinan 2013 2012
2013
Tingkat Pengangguran
6,4% - 6,6%
5,8% - 6,1%
Angka Kemiskinan
10,5% - 11,5%
9,5% - 10,5%
Sumber : Kemenkeu
BI R
O
Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah telah menyiapkan dua strategi pembangunan utama, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesian (MP3KI) yang dalam pelaksanaannya saling bersinergi. Program MP3KI merupakan bentuk akselerasi program-program kerja pengentasan kemiskinan. MP3KI tersebut diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan pendapatan melalui integrasi dan sinergi program-program kemiskinan serta disesuaikan dengan kondisi masing-
3
Kemenkeu (2012), Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2013
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 21
masing wilayah/daerah. Dalam implementasinya, masterplan ini akan dikelompokkan ke dalam 4 klaster, yaitu Klaster 1 : bantuan dan perlindungan sosial bagi rakyat miskin, jaminan kesehatan, dan bantuan-bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar ;
•
Klaster 2 : pemberdayaan masyarakat yang merupakan upaya untuk mendorong potensipotensi dan kemandirian masyarakat dalam pengentasan kemiskinan, antara lain kemandirian dalam hal penyedian sarana dan prasarana, inovasi, peningkatan kualitas SDM, dan lain sebagainya ;
•
Klaster 3 : program kredit usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah ;
•
Klaster 4 : program-program pro rakyat seperti pengadaan rumah murah dan sangat murah, Kendaraan Angkutan Umum Murah, Program Listrik Murah, program air minum berbasis masyarakat.
–
SE
TJ
EN
D
PR
R
I
•
AP
BN
D. Pencapaian Program penanggulangan kemiskinan4
KS AN AA N
E .1. Klaster I
D
AN
PE
LA
Hasil yang diperoleh pada tahun 2011 dari Klaster I yang ditujukan untuk mengurangi beban pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota rumah tangga miskin melalui peningkatan akses pada pelayanan dasar adalah: (1) realisasi penyaluran subsidi Raskin sebesar 2,9 juta ton bagi 17,5 juta rumah tangga sasaran penerima raskin, dan adanya penyaluran Raskin ke-13 untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin akibat kenaikan hargaharga pangan, termasuk beras; (2) pemberian pelayanan Jamkesmas bagi 76,4 juta orang; serta (3) penyediaan beasiswa yang direncanakan untuk 4,7 juta siswa.
IS A
AN
G
G
AR
AN
Sementara itu, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2011 telah dilaksanakan bagi 772.000 rumah tangga sangat miskin (RTSM) di 88 kabupaten/kota pada 20 propinsi dengan kualitas yang semakin meningkat dimana telah terjalin koordinasi antara beberapa program berbasis keluarga atau rumah tangga, seperti Jamkemas dan beasiswa miskin. Pelaksanaan PKH juga telah memberikan dampak terhadap peningkatan siswa yang terdaftar pada satuan pendidikan setingkat SMP sebesar 3,1 persen dan juga peningkatan kesehatan RTSM.
AN
AL
E .2. Klaster II
BI R
O
Sejalan dengan pelaksanaan program Klaster I, hasil yang dicapai dalam pelaksanan program Klaster II untuk tujuan Pemberdayaan Masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut. Pada tahun 2011 pelayanan PNPM Mandiri Inti sudah dilaksanakan di 6.328 Kecamatan di seluruh Indonesia, dan akan terus dilanjutkan sehingga pada tahun 2012 PNPM Mandiri Inti akan mencakup di 6.623 Kecamatan, dengan penempatan 30.000 fasilitator sebagai pendamping masyarakat dan didukung dengan penyaluran bantuan langsung masyarakat sebesar Rp 10,31 triliun yang berasal dari APBN dan APBD. Pelaksanaan PNPM Mandiri, juga didukung oleh pelaksanaan PNPM pendukung yaitu diantaranya: (i) PNPM Generasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas generasi penerus; (ii) PNPM Kelautan dan Perikanan (PNPM-KP) yang ditujukan untuk memberikan fasilitas bantuan sosial dan akses usaha 4
TNP2TK (2012), Profil Kemiskinan di Indonesia, indonesia
http://data.tnp2k.go.id/index.php?q=content/profil-kemiskinan-di-
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 22
modal; (iii) PNPM Agribisnis, yaitu Program Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP); serta (iv) PNPM Pariwisata yang baru masuk dalam PNPM Penguatan dengan tujuan mengembangkan kapasitas masyarakat dan memperluas kesempatan berusaha dalam kegiatan kepariwisataan. Pelaksanaan PNPM telah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pendapatan rumah tangga hingga 19 persen dan konsumsi rumah tangga hingga 5 persen dibandingkan dengan daerah yang tidak mendapat PNPM. Selain itu, akses terhadap kesehatan juga lebih besar 5 persen dan peningkatan kesempatan kerja yang lebih besar 1,25 persen di lokasi PNPM dibandingkan lokasi non PNPM.
PR
R
I
E .3. Klaster III
KS AN AA N
AP
BN
–
SE
TJ
EN
D
Hasil yang dicapai dalam pelaksanan Klaster III adalah terlaksananya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM dan koperasi. Sejak tahun 2007 sampai dengan akhir tahun 2011 kredit yang tersalurkan hampir Rp 34,42 triliun, dan mencakup sekitar 3,81 juta nasabah dengan tingkat nonperforming loan (NPL) mencapai 2,52 persen. Sebagian besar KUR diserap oleh sektor perdagangan, restoran, dan hotel (63,7 persen) dan pertanian (17,1 persen). Penyaluran KUR sebagian besar berada di wilayah Jawa dengan volume KUR sebesar 50,2 persen dan proporsi debitur mencapai 61,0 persen. Pada periode tahun 2011, dana KUR yang disalurkan mencapai Rp 17,23 triliun dengan jumlah nasabah lebih dari 1,4 juta nasabah. Pelaksanaan KUR telah memberikan dampak terhadap peningkatan rata-rata aset usaha sebesar Rp 51 juta, aset rumah tangga sebesar Rp 12,66 juta dan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp 279.000 per bulan. Selain itu, KUR juga telah mengatasi pengangguran terselubung bagi debitur dan keluarganya, serta meningkatkan intensitas utilisasi tenaga kerja dan kontribusi pada perekonomian nasional.
D
AN
PE
LA
Selain kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akses pada pelayanan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan, dalam rangka meningkatkan akses penguasaan dan pemilikan tanah/lahan bagi masyarakat miskin, dilakukan pula penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T). Pada tahun 2011, telah dilakukan redistribusi tanah sebanyak 186.000 bidang.
AL
IS A
AN
G
G
AR
AN
E. Catatan Indikator kemiskinan boleh saja mengalami perbaikan, namun masih ada permasalahan klasih yasng menghinggapi upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Salah satunya adalah ketimpangan angka kemiskinan antar propinsi. Masih terdapat kantong-kantong kemiskinan seperti di wilayah Kawasan Indonesia Timur yang meliputi Maluku, Papua dan Papua Barat ; Kawasan Indonesia Barat yang meliputi NAD, Bengkulu dan Lampung serta DIY . Propinsi tersebut selama tahun 2010 dan 2011 masih berada di atas tingkat kemiskinan Nasional.
BI R
O
AN
Keterangan BPS yang menyatakan bahwa angka kemiskinan turun akibat sejumlah faktor seperti pertumbuhan ekonomi dan rendahnya inflasi masih menyisakan pertanyaan tentang sejauh mana peran program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Naik turunnya pertumbuhan ekonomi bukan hanya hasil kerja pemerintah. Ada peran masyarakat, swasta serta faktor ekonomi internasional dalam dinamika pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Untuk itu, pemerintah perlu melaporkan secara terperinci bagaimana mekanisme kerja program seperti Raskin, PNPM dan sebagainya hingga berujung pada turunnya angka kemiskinan sekian persen. Pemantauan dan evaluasi yang detail harus terus dilakukan baik oleh pemerintah, DPR maupun BPK terhadap program-program pengentasan kemiskinan. Revisi program perlu dilakukan bilamana ada indikasi program kurang tepat sasaran. Sebagai contoh, penyerapan program KUR yang didominasi oleh sektor perdagangan di pulau Jawa perlu dicari solusinya agar sektor ekonomi lainnya dan daerah luar Jawa dapat memperoleh manfaat dari program tersebut. Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 23
Grafik 2. Kemiskinan di tingkat propinsi
G
G
AN
IS A AL
R PR D EN TJ
SE
–
BN
AP
KS AN AA N
LA
PE
AN AN
D
Sumber : BPS
Penyusun : Donny Alverino
BI R
O
AN
22.45 20.48 19.67 19.48 18.02 17.36 16.58 16.21 16.14 16.04 14.61 13.95 13.85 13.64 10.83 10.57 10.27 10 8.99 8.48 8.46 8.17 7.9 6.79 6.64 6.63 6.26 5.35 5.16 4.59 3.64
I
31.24 28.53
AR
Papua Papua Barat Maluku Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Aceh Gorontalo Bengkulu Lampung Jawa Tengah DI Yogyakarta Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sumatera Selatan Jawa Timur Sulawesi Barat Sumatera Utara Jawa Barat Sulawesi Selatan Maluku Utara Sumatera Barat Kalimantan Barat Sulawesi Utara Riau Jambi Kepulauan Riau Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Banten Kalimantan Selatan Bangka Belitung Bali DKI Jakarta
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 24
