PERAN DAERAH DALAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI WILAYAH PRIORITAS

PERAN DAERAH DALAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI WILAYAH PRIORITAS RAPAT KOORDINASI NASIONAL TKPK 2014 JAKARTA, 13 MEI 2014

BAMBANG WIDIANTO Depu% Seswapres Bidang Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan/ Sekretaris Ekseku%f TNP2K T i m

N a s i o n a l

P e r c e p a t a n

P e n a n g g u l a n g a n

K e m i s k i n a n

1

TIGA TANTANGAN UTAMA PENANGGULANGAN KEMISKINAN NASIONAL

MISKIN – RENTAN – TIMPANG KEMISKINAN

KERENTANAN

KESENJANGAN

T i m

N a s i o n a l

P e r c e p a t a n

§  Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan terus berkurang: 28,6 juta orang (September 2012). §  Semakin rendah %ngkat kemiskinan, semakin sulit penanggulangannya. §  Sebagian kelompok di atas GK sesungguhnya masih rentan jatuh ke kemiskinan. §  Namun kelompok ini adalah embrio kelas menengah Indonesia. §  Rasio Gini sebesar 0,41 (2013), dipicu oleh pertumbuhan yang condong kepada kelompok menengah atas dan kaya. §  Perlu intervensi yang berbeda antar kelompok pendapatan. P e n a n g g u l a n g a n

K e m i s k i n a n

2

KEMISKINAN

T i m

N a s i o n a l

P e r c e p a t a n

28.60

28.07

28.55

Sep-12 11.66

Mar-13 11.37

Sep-13 11.47

30.02 2011 12.49

29.13

31.02 13.33 2010

Mar-12 11.96

32.53 14.15 2009

34.97 15.42 2008

37.17 16.58 2007

39.05

35.10 15.97 2005

17.75

36.15 16.66 2004

Persentase Penduduk Miskin (%)

2006

37.34 17.42

•  Dalam konteks year-‐ on-‐year (Maret ke Maret atau September ke September) terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dan Ingkat kemiskinan •  Namun, penurunan kemiskinan ini makin lama makin lambat

2003

Populasi Penduduk Miskin (Juta Jiwa)

Sumber: BPS

Perubahan Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa)

Perubahan Angka Kemiskinan (persentase)

Maret ’12 – Maret ‘13

-‐1.06

-‐0.58

Sept ’12 – Sept ‘13

-‐0.05

-‐0.19


K e m i s k i n a n

3

KERENTANAN Distribusi Pengeluaran/Kapita, 2012

Orang (‘000)

GK: 12% di bawah

12000

1.2xGK: 23% di bawah 1.5xGK: 38% Di bawah

10000

8000

6000

4000

2000

0 0

100

200

300

400

500

600

700

800

Pengeluaran per kapita/bulan (Rp 000) Sumber: Susenas dan perhitungan Bank Dunia T i m

N a s i o n a l

P e r c e p a t a n


K e m i s k i n a n

900

KESENJANGAN •  Laju pertumbuhan pendapatan (kemampuan ekonomi) kelompok penduduk 40% terbawah cenderung kecil, sekitar 2% per tahun. •  Se%ap kelompok butuh intervensi kebijakan yang berbeda.

T i m

N a s i o n a l

P e r c e p a t a n


K e m i s k i n a n

5

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Klaster

Meningkatkan peran serta komunitas

Meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja

Meningkatkan daya dukung kegiatan ekonomi

Klaster

Klaster

Klaster

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

T i m

N a s i o n a l

P e r c e p a t a n

Program Pro-‐ Rakyat lainnya


K e m i s k i n a n

6

UPAYA KHUSUS Penguatan Pengendalian Program Bersasaran

•  Pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) •  Penggunaan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) •  Pelaksanaan Muskel/Musdes

Pemantapan Penargetan Wilayah Prioritas

•  Pemantapan pemantauan pelaksanaan program bersasaran di wilayah prioritas •  Pemanfaatan Indeks Kesejahteraan Wilayah (IKW) berbasis kemiskinan mul%dimensi dalam perencanaan lokus program

T i m

N a s i o n a l

P e r c e p a t a n


K e m i s k i n a n

7

PRIORITAS JANGKA PENDEK-‐MENENGAH TNP2K 1.  Uniﬁkasi Sistem Penetapan Sasaran Nasional 2.  Menyempurnakan Pelaksanaan Bantuan Sosial Kesehatan untuk Keluarga Miskin. 3.  Menyempurnakan Pelaksanaan dan Memperluas Cakupan Program Keluarga Harapan. 4.  Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat Lainnya ke dalam PNPM. 5.  Mengembangkan Peta Jalan Sistem Keuangan Inklusif untuk Percepatan Pembangunan dan Penanggulangan Kemiskinan.

T i m

N a s i o n a l

P e r c e p a t a n


K e m i s k i n a n

8

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN TKPK Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota

T i m

N a s i o n a l

P e r c e p a t a n

•  Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di %ngkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK (Pasal 15) •  Gubernur dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaima dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 membentuk TKPK Provinsi (Pasal 7 Ayat 1) •  Bupa%/Walikota dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaima dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 membentuk TKPK Kabupaten/Kota (Pasal 7 Ayat 2)


K e m i s k i n a n

9

TUGAS TKPK KOORDINASI PERENCANAAN

•  Penyusunan SPKD •  Penyusunan Renstra SKPD •  Perancangan RKPD •  Penyusunan Renja SKPD

Program dan anggaran daerah yang lebih sesuai prioritas dan sasaran penanggulangan kemiskinan

PENGENDALIAN PELAKSANAAN

• Pengendalian pemantauan dan evaluasi kelompok program oleh SKPD • Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara periodik • Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat

Umpan-‐balik untuk perbaikan dan pengembangan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah

TNP2K mendukung peningkatan kapasitas Tim Teknis TKPK (melalui PelaIhan, Magang dan Konsultasi) T i m

N a s i o n a l

P e r c e p a t a n


K e m i s k i n a n

10

FORMALISASI PEMBENTUKAN TKPK (1)

§ (Mar 2014): TKPK sudah terbentuk di 34 Provinsi (100 %) § (Des 2013): TKPK sudah terbentuk di 465 Kab/ Kota (91,4 %)

T i m

N a s i o n a l

P e r c e p a t a n


K e m i s k i n a n

11

FORMALISASI PEMBENTUKAN TKPK (2)

•  Sisa daerah yang belum membentuk TKPK umumnya berada di wilayah %mur Indonesia, khususnya di Maluku Utara, Papua Barat dan Papua; dan daerah baru hasil pemekaran •  11 dari 100 daerah prioritas belum membentuk TKPK T i m

N a s i o n a l

P e r c e p a t a n


K e m i s k i n a n

12

PELAKSANAAN RAKOR OLEH TKPK (1) (2013) •  100% TKPK Provinsi dan 75% TKPK Kab/Kota melaksanakan Rakor •  Dari TKPK yang melaksanakan Rakor, 60% diantaranya dengan frekuensi minimal 3 kali setahun •  71 dari 89 Daerah Prioritas yang memiliki TKPK telah melaksanakan Rakor T i m

N a s i o n a l

P e r c e p a t a n


K e m i s k i n a n

13

PELAKSANAAN RAKOR OLEH TKPK (2)

(2013)

Dihadiri oleh unsur TKPK Dihadiri oleh hanya unsur dan pemangku TKPK kepenIngan lain

Dipimpin Wakil Kepala Daerah

27,7 %

42,5 %

Dipimpin oleh Pejabat di bawah Wakil Kepala Daerah

20,1 %

9,7 %

T i m

N a s i o n a l

P e r c e p a t a n

•  Mayoritas Rakor TKPK (70 %) dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Daerah selaku Ketua TKPK •  Banyak Rakor TKPK (52%) yang juga melibatkan pemangku kepen%ngan di luar struktur TKPK (DPRD, Camat, Kades/Lurah, LSM, Media Massa, Dunia Usaha, Perbankan, Tokoh Masyarakat dll.)


K e m i s k i n a n

14

PELAPORAN LP2KD •  Jumlah TKPK yang mampu menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) terus meningkat. •  Tetapi ada masalah keterlambatan karena kesulitan utama menyangkut ketersediaan data untuk analisis •  Hanya 6 dari 89 Daerah Prioritas yang memiliki TKPK telah menyelesaikan LP2KD Tahun 2013 T i m

N a s i o n a l

P e r c e p a t a n


K e m i s k i n a n

15

HARAPAN KEPADA TKPK 1.  TKPK mampu mendorong proses perencanaan dan penganggaran yang dapat menghasilkan APBD yang efek%f bagi penanggulangan kemiskinan. 2.  TKPK mampu melakukan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah. 3.  Menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD). 4.  Mengoordinasikan penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai acuan RPJMD bidang penanggulangan kemiskinan T i m

N a s i o n a l

P e r c e p a t a n


K e m i s k i n a n

16

TUGAS TIM TEKNIS TKPK 1.  Melakukan analisis kondisi kemiskinan mul%dimensi di daerah masing-‐masing 2.  Menetapkan prioritas sebagai dasar intervensi kebijakan 3.  Memfasilitasi agar intervensi kebijakan prioritas tercermin dalam anggaran 4.  Memantau pelaksanaan program-‐ program peanggulangan kemiskinan T i m

N a s i o n a l

P e r c e p a t a n


K e m i s k i n a n

17

DUKUNGAN YANG DIHARAPKAN DARI PEMERINTAH DAERAH 1.  Memas%kan penggunaan KPS untuk mengakses Raskin dan BSM dalam rangka memperbaiki ketepatan sasaran 2.  Menyediakan anggaran pendukung untuk menyediakan biaya penyaluran beras dari %%k distribusi ke %%k bagi 3.  Memas%kan PKH dijalankan sesuai dengan ketentuan 4.  Memas%kan JKN diterima bagi masyarakat yang berhak 5.  Melakukan pemutakhiran data RT/Keluarga/Individu penerima manfaat program sesuai mekanisme yang berlaku pada masing-‐ masing program 6.  Melakukan sosialisasi dan pemantauan serta menangani pengaduan secara intensif 7.  Mengalokasikan anggaran untuk koordinasi TKPK T i m

N a s i o n a l

P e r c e p a t a n


K e m i s k i n a n

18

TERIMA KASIH

T i m

N a s i o n a l

P e r c e p a t a n


K e m i s k i n a n

19

PERAN DAERAH DALAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI WILAYAH PRIORITAS

Recommend Documents