KERJASAMA. Bappeda Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

KERJASAMA Bappeda Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Halaman ini sengaja dikosongkan

KATA SAMBUTAN

“Om, Swastiastu” Dengan menghaturkan angayubagya kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya publikasi “IINDEKS KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013” dapat disusun sesuai dengan rencana. Publikasi ini menyajikan informasi ringkas tentang keberhasilan kinerja pembangunan daerah dan diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, pengembangan wilayah dan mengantisipasi pembangunan kedepan, agar pemerintah daerah mempunyai arah, strategi dan kebijakan dalam pembangunan wilayah. Penyusunan Indeks Kinerja Pembangunan Daerah ini, disadari masih banyak kekurangan, maka dari itu saran dan masukan untuk penyempurnaannya sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih, semoga kerjasama ini dapat berkesinambungan pada masa yang akan datang. “Om, Santhi, Santhi, Santhi, Om” Denpasar, Desember 2014 Kepala Bappeda Provinsi Bali

Ir. I PUTU ASTAWA, M.M.A Pembina Utama Muda NIP. 19611231 198302 1 055


KATA PENGANTAR

“Om, Swastyastu” Dengan mengucapkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, “IINDEKS KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013” ini dapat disusun dan dipublikasikan dengan baik. Buku Indeks Kinerja Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota se Bali ini merupakan kerjasama antara Bappeda Provinsi Bali dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Publikasi ini untuk memberikan gambaran singkat mengenai perkembangan pembangunan pemerintah daerah baik dari sisi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan publik dan aspek daya saing daerah. Data yang dimuat dalam publikasi ini meliputi indikator-indikator yang berhubungan dengan ketiga aspek pengukuran tersebut yang tersedia sampai tingkat kabupaten/kota. Diharapkan publikasi ini dapat membantu memberikan infomasi yang dibutuhkan oleh pihakpihak yang berkepentingan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penerbitan publikasi ini, disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. “Om, Santih, Santih, Santih, Om” Denpasar, Desember 2014 Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali,

PANUSUNAN SIREGAR Pembina Utama Muda NIP. 19580314 198302 1 001


DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL  i KATA SAMBUTAN  iii KATA PENGANTAR  v DAFTAR ISI  vii

BAB I 1 . 1. 1 . 2. 1 . 3. 1 . 4.

PENDAHULUAN

Latar Belakang  3 Maksud dan Tujuan  5 Sumber Data  5 Sistematika Penulisan  6

INDIKATOR PENGUKURAN

BAB II

2.1. Pengukuran  9 2.2. Parameter Kinerja  10 2.3. Proses Hirarki Analitik  57

PEMBANGUNAN

BAB III DAN MODEL PENGUKURAN 3.1. Pembangunan Ekonomi  63 3.2. Pengukuran Indeks Kinerja Pembangunan  72

HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB V 5.1 5.2 5.3

4. Indeks Kinerja Pembangunan Provinsi Bali ~ 89 4.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat  91 4.2. Aspek Pelayanan Umum  98 4.3. Aspek Daya Saing Daerah  105 4.4. Indeks Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota  109

PENUTUP

Simpulan  115 Saran  116 Rekomendasai Kab./Kota  116

LAMPIRAN

BAB VI


Bab I PENDAHULUAN    

Latar Belakang Maksud dan Tujuan Sumber Data Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan


2

Analisis Indeks Kinerja Pembangunan Prov. dan Kab/Kota se Bali Tahun 2013

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Pembangunan

merupakan

suatu

proses

perubahan yang meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan

kemajuan

dalam

kesejahteraan

ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Sejak dimulainya otonomi daerah pada tahun 1999, wewenang serta peran serta pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan menjadi semakin besar. Ditetapkannya undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memberikan hak otonomi yang semakin luas bagi daerah. Pemberian hak otonomi yang luas bagi daerah pada dasarnya memiliki tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat

melalui

peningkatan

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi yang lebih luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan

prinsip

demokrasi,

pemerataan,

keadilan, keistimewaan, kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.


3

BAB I Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah

tentunya

melaksanakan

akan

merencanakan

program-program

dan

pembangunan.

Berkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan daerah, maka proses perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, penyempurnaan serta pengembangannya harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selain itu setiap program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah hendaknya

menganut

prinsip

penyelenggaraaan

pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien, dapat diukur tingkat keberhasilannya, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (akuntabiltas). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka monitoring maupun evaluasi sangat diperlukan. Kegiatan monitoring maupun evaluasi sebagai bagian dari manajemen kinerja memerlukan data dan informasi sebagai landasan dalam mengukur kemajuan pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 32 tahun 2004. Ketersediaan data dan informasi yang mampu memenuhi kebutuhan daerah dalam pembangunan daerah sangat penting untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu, daerah membutuhkan pemahaman akan potensi dan kekuatan yang dimiliki serta kebutuhan daerah (local needs). Oleh karena itu, melalui indikator untuk pengukuran dan 4


BAB I Pendahuluan

evaluasi kinerja ini diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

1.2. Maksud dan Tujuan Indeks kinerja pembangunan daerah yang meliputi kondisi yang ada, permasalahan, potensi wilayah, prioritas dan kebijakan pembangunan mampu memberikan gambaran yang jelas terhadap hasil-hasil pembangunan yang diukur dari berbagai aspek baik sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan. Indeks kinerja pembangunan daerah dapat digunakan sebagai dasar pengembangan wilayah yang sistematis dan strategis dan mengantisipasi pembangunan ke depan, agar Pemerintah Daerah mempunyai arah, strategi dan kebijakan dalam pengembangan wilayah.

1.3. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penyusunan publikasi

ini

adalah

hasil

pengumpulan

dan

penghitungan data yang dilakukan oleh BPS serta beberapa data yang bersumber dari dinas/instasi terkait

baik

berupa

data

primer maupun data

administrasi.

1.4. Sistematika Penulisan Dalam

Penyusunan

Analisis

Kinerja

Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota se Bali Tahun 2013 sistematika laporan penulisan hasilnya terdiri dari lima bagian yaitu sebagai berikut : Analisis Indeks Kinerja Pembangunan Prov. dan Kab/Kota se Bali Tahun 2013

5

BAB I Pendahuluan

I

Pendahuluan 1. Latar Belakang 2. Tujuan 3. Sumber Data 4. Sistematika Penulisan

II. Indikator Pengukuran 1. Pengukuran 2. Parameter Kinerja 3. Proses Hierarki Analitik III. Pembangunan dan Model Pengukuran 1 Pembangunan Ekonomi 2. Pengukuran Indeks Kinerja Pembangunan IV. Hasil dan Pembahasan 1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2 Aspek Pelayanan Umum 3 Aspek Daya Saing Daerah 4 Indeks Kinerja Pembangunan V. Penutup 1 Simpulan 2. Saran 3. Rekomendasi Kab./Kota

6


Bab II INDIKATOR PENGUKURAN   

Pengukuran Parameter Kinerja Proses Hirarki Analitik

BAB II Indikator Pengukuran


8



2.1. Pengukuran Pengukuran adalah kegiatan yang sistimatik untuk menyatakan suatu keadaan atau gejala dalam kuantitatif. Bentuk kuantitatif yang berupa angka selanjutnya dianalisis untuk menentukan kemampuan sesuatu “ … paradigma Good Governance yang mengedepankan keterpaduan dan keselarasan antara pemerintah (state), swasta (private) dan masyarakat (society) … “

yang

dianalisis.

Pengukuran kinerja merupakan usaha

untuk

menentukan

kemajuan/kemunduran

suatu

program/kegiatan ditentukan

yang

oleh

indikator-

indikator yang mewakilinya, seperti pembangunan daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Pengukuran terhadap kinerja suatu daerah dapat memberi manfaat antara lain sebagai alat untuk mengidentifikasikan apakah tuntutan masyarakat sudah terpenuhi;

membantu

dalam

memahami

proses

penyelenggaraan otonomi daerah serta menegaskan hal-hal

yang

telah

dicapai

serta

menyingkap

permasalahan yang belum diketahui; untuk meyakinkan bahwa keputusan yang diambil secara obyektif bukan semata karena emosional maupun intuisi semata; untuk menunjukkan

perbaikan-perbaikan

yang

harus

dilakukan; untuk memperlihatkan keberhasilan yang telah dicapai; dan dapat dijadikan referensi bagi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan. Saat ini, pemerintah daerah dituntut untuk lebih kompetitif,

responsif,

dan

akuntabel


dalam 9


penyelenggaraan

pemerintahan.

Oleh

karena

itu

ketersediaan informasi kinerja daerah dapat menjawab segala kebutuhan tersebut.

2.2. Parameter Kinerja Indeks kinerja pembangunan daerah yang meliputi

kondisi

existing,

permasalahan,

potensi

wilayah, prioritas dan kebijakan pembangunan mampu memberikan gambaran yang jelas terhadap hasil-hasil pembangunan yang diukur dari berbagai aspek baik sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan. Indeks kinerja pembangunan daerah dapat digunakan sebagai dasar pengembangan wilayah yang sistematis dan strategis dan mengantisipasi pembangunan ke depan, agar Pemerintah Daerah mempunyai arah, strategi dan kebijakan dalam pengembangan wilayah. Dalam undang-undang disebutkan

bahwa

otonomi

No. 32 tahun 2004 daerah

adalah

hak,

wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-udangan.

Sedangkan

daerah

otonom, selanjutnya disebut daerah dengan kesatuan masyarakat hukum

yang

mempunyai

batas-batas

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

menurut

prakarsa

sendiri

berdasarkan

aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 10

Indonesia

(NKRI).

Hal

tersebut



mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah bukan satusatunya

pelaku

dalam

penyelenggaraan

otonomi

daerah. Sejalan dengan paradigma yang ada saat ini dimana dalam pembangunan daerah keterlibatan swasta dan masyarakat

menjadi semakin kental

sehingga kinerja daerah dapat diartikan bagaimana pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat sebagai suatu sistem yang menjalankan fungsi dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam Pasal 2 ayat 3 UU. No. 32 Th. 2004 disebutkan bahwa: “Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluasluasnya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah”. Isi pasal tersebut menjelaskan bahwa apa yang sebenarnya menjadi parameter keberhasilan kinerja otonomi daerah. Keberhasilan daerah seyogyanya diletakkan pada sejauh mana daerah mampu mencapai tujuan otonomi daerah. Akan tetapi keberhasilan tersebut tidak hanya ditentukan oleh pemerintah saja namun sektor swasta dan masyarakat juga ikut andil serta didalamnya. Hal ini sejalan dengan paradigma Good Governance yang mengedepankan keterpaduan dan keselarasan antara pemerintah (state), swasta (private) dan masyarakat (society) sebagai suatu sistem. Dengan demikian pengkuruan kinerja daerah merupakan usaha untuk mengetahui sejauh mana kinerja

daerah

dalam

pencapaian


tujuan 11


penyelenggaraan otonomi daerah sebagai suatu sistem yang melibatkan tiga domain yang terkait yakni negara, swasta dan masyarakat. Adapun parameter kinerja yang digunakan sebagai berikut: 1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat 2. Peningkatan pelayanan publik 3. Peningkatan daya saing daerah Ketiga parameter tersebut akan dibandingkan dengan capaian akhir pembangunan daerah yang dalam hal ini akan diwakili dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam

perspektif

otonomi,

pemberdayaan

ketiga elemen tersebut merupakan salah satu sarana dan kondisi utama untuk tercapainya tujuan tersebut. Oleh karena itu pemberdayaan ketiga elemen dapat dijadikan instrumen untuk tercapainya tujuan otonomi daerah. Dengan cara pandang ini perbaikan dalam pemenuhan kebutuhan daerah dan perluasan akses merupakan hal yang penting.

2.2.1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Usaha masyarakat

untuk

menciptakan

merupakan

salah

negara

dan

pembentukan pemerintahan.

Suatu

kesejahteraan

satu

dasar

dari

penyelenggaraan

pemerintahan

yang

terdesentralisasi dianggap lebih mampu mendorong proses pemberdayaan dan perbaikan kesejahteraan. Kebijakan desentralisasi didesain untuk menciptakan empowering welfare. Empowering welfare memiliki arti 12



bahwa kesejahteraan harus dikaitkan dengan proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kapasitas dan potensi seluruh anggota masyarakat. Dalam proses pemberdayaan masayarakat terdapat dua elemen yang tidak dapat dipisahkan yaitu

self

actualization dan self determination. Proses yang pertama mengacu kepada suatu rangakaian usaha yang dilakukan oleh anggota masyarakat dalam rangka mengembangkan kemampuannya dalam kehidupan sosial seperti kemampuan dalam bidang kesenian, teknologi, olah raga dan sebagainya. Sementara itu self determination adalah usaha yang dilakukan untuk memperjuangkan aspirasi dan kebutuhannya dalam proses pembuatan keputusan kolektif. Kemampuan dalam

self

determination

sangat

penting

untuk

mendukung self actualization

disamping sebagai

jaminan

pemerintah

agar

kebijakan

oleh

dapat

memperhatikan kekhususan kebutuhan setiap kategori sosial dalam masyarakat. Sementara itu, UNDP mengenalkan konsep pembangunan yang berfokus kepada manusia. Dalam konsep ini, manusia merupakan aktor utama dan pusat gravitasi dari pengembangan berbagai sistem yang mengatur

berbagai

dimensi

kebutuhan

kolektif.

Menurut UNDP (2001) pengembangan manusia sebagai aktor pembangunan harus didasarkan pada empat elemen kunci, yaitu: 1. Produktifitas (productivity): manusia harus berkemampuan

untuk

meningkatkan

produktifitasnya dan berpartisipasi penuh Analisis Indeks Kinerja Pembangunan Prov. dan Kab/Kota se Bali Tahun 2013

13


dalam proses mencari penghasilan dan lapangan kerja. 2. Pemerataan (equity): setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Artinya, semua hambatan terhadap peluang ekonomi,

politik

dan

sosial

harus

dihapuskan sehingga semua orang dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari peluang yang tersedia. 3. Keberlanjutan (sustainable): akses terhadap peluang/ kesempatan harus tersedia bukan hanya untuk generasi sekarang tapi juga untuk generasi yang akan datang. Semua bentuk sumber daya – fisik, manusia, alam – harus dapat diperbaharui. 4. Pemberdayaan

(Empowering):

pembangunan harus dilakukan oleh semua orang dan bukan semata-mata dilakukan untuk kepentingan-kepentingan tersendiri atau kelompok. Dengan demikian setiap orang harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan proses yang mempengaruhi kehidupan mereka. Paralel dengan penekanan pada prinsip – prinsip pembangunan yang berfokus kepada manusia, konsep kesejahteraan lebih menekankan pada model empowering welfare. Model empowering welfare tentu saja 14

menghendaki

adanya

human

capability



(kemampuan

manusia).

Oleh

karena

itu

harus

memperhatikan bidang – bidang yang dianggap esensial bagi pengembangan harkat dan martabat manusia sebagai aktor dalam sistem ekonomi, sistem politik, sistem budaya dan keagamaan, sistem sosial dan sistem lingkungan hidup. Dengan peningkatan

cara

pandang

kesejahteraan

seperti

menurut

ini

maka

pendekatan

empowering welfare dapat diukur melalui pendekatan materi dan non materi yang dapat diterjemahkan dalam kelompok-kelompok indikator. Kelompok indikator empowering welfare itu antara lain: 1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi merupakan

dimensi

kesejahteraan.

material

Dalam

dari

pengkuran

ini

dipergunakan beberapa indikator, antara lain; a.

Pertumbuhan

Produk

Domestik

Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional

(provinsi/kabupaten/kota)

menggambarkan

kemampuan

suatu

wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada waktu tertentu. PDRB dibentuk melalui berbagai sektor ekonomi

yang

mencakup

sektor

pertanian;

pertambangan

dan

penggalian;

industri

pengolahan;

listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; Analisis Indeks Kinerja Pembangunan Prov. dan Kab/Kota se Bali Tahun 2013

15


perdagangan,

restoran

pengangkutan

dan

lembaga

keuangan;

dan

hotel;

komunikasi; dan

jasa-jasa

lainnya. b.

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat

menggambarkan

kenaikan/penurunan

harga

dari

sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh daya

terhadap

beli

didasarkan

kemampuan

masyarakat. pada

Inflasi

Indeks

harga

konsumen (IHK) secara sampel di 66 kota di Indonesia yang mencakup 284441

komoditas

berdasarkan

yang

pola

dihitung

konsumsi

hasil

Survei Biaya Hidup (SBH). Angka inflasi disajikan pada tingkat provinsi. c.

PDRB per kapita dihitung berdasarkan pendapatan regional neto atas dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk regional pertengahari tahun.

d.

Indeks Gini merupakan koefisien yang didasarkan pada kurva lorenz, yaitu sebuah kurva pendapatan kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu

variabel

tertentu

(misalnya

pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien gini didefinisikan sebagai A/(A+B), jika A=0 16



koefisien gini bernilai 0 yang berarti pemerataan

sempurna,

jika

B=0

koefisien gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna. e.

Pemerataan

pendapatan

diperhitungkan

ini

berdasarkan

pendekatan yang dilakukan oleh Bank Dunia, yaitu dengan mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok berdasarkan

besarnya

pendapatan.

40% penduduk berpendapatan rendah; 40%

penduduk

berpendapatan

menengah, dan 20% berpendapatan tinggi.

Ketimpangan

pendapatan

diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah

dibandingkan

pendapatan Kategori

seluruh ketimpangan

total penduduk.

ditentukan

sebagai berikut: i.

jika proporsi jumlah pendapatan dari

penduduk

yang

masuk

kategori 40 persen terendah terhadap

total

pendapatan

seluruh penduduk kurang dari 12 persen

dikategorikan

ketimpangan pendapatan tinggi. ii.


penduduk

yang

masuk


17



total

pendapatan

seluruh penduduk antara 12-17 persen

dikategorikan

ketimpangan

pendapatan

sedang/menengah. iii.


penduduk

yang

masuk


total

pendapatan

seluruh penduduk lebih dari 17 persen

dikategorikan

ketimpangan pendapatan rendah. f.

Indeks

ketimpangan

Williamson

(Indeks Ketimpangan Regional), adalah indeks untuk mengukur ketimpangan pembangunan antarkecamatan di suatu kabupaten/kota kabupaten/kota

atau di

suatu

antar provinsi

dalam waktu tertentu. Adapun formula yang dipakai dalam setiap pengukuran kesejahteraan dan pemerataan ekonomi adalah sebagai berikut:

18



Tabel 1. Indikator Pengukuran Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi FOKUS

INDIKATOR

FORMULA

1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

(PDRB (t+1) - PDRB (t)} / PDRB (t) X 100%

Laju Inflasi

b. Laju inflasi provinsi

(Inf (t +1) - Inf (t)} / Inf (t) X 100%

Pendapatan per kapita

c. PDRB per kapita

Ketimpangan kemakmuran

d. Indeks Gini

PDRB Penduduk pertengahan tahun k

G=l-

 fpi (Fci + Fci-l ) I

Dimana: fpi = frekuensi penduduk pada kelas pendapatan ke i Fci = frekuensi kumulatif dari total pendapatan pada

pendapatan ke i = banyak kelas Fci - l = frekuensi kumulatif dari total pendapatan pada kelas pendapatan kelas ke i k

Pemerataan pendapatan

e. Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia

YD4 = Qi-l -

40 - Pi Pi – Pi-l

X qi

YD4 = Persentase pendapatan yang diterima oleh 40 % penduduk lapisan bawah Qi -l = Persentase kumulatif pendapatan ke i-1 Pi = Persentase kuraulatif penduduk ke i qi = Persentase pendapatan ke i Ketimpangan regional

Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

IW =

  (Yi –Y)2 fi l n Y

Tingkat kabupaten/kota Yi = PDRB perkapita di kecamatan I Y = PDRB perkapita rata-rata kab/kota fi = jumlah penduduk di kecamatan i n = jumlah penduduk di kab/kota Tingkat Provinsi Yi = PDRB perkapita di kab/kota i Y = PDRB perkapita rata-rata provinsi fi = jumlah penduduk di kab/kota i n = jumlah penduduk di provinsi


19


2. Kesejahteraan Sosial Indikator yang dipergunakan adalah: a.

Angka melek huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.

b.

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk

menempuh

pendidikan

semua

formal

jenis

yang

pernah

murni

adalah

dijalani. c.

Angka

partisipasi

perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada

tingkat

pendidikan

SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. d.

Angka

partisipasi

perbandingan tingkat dibagi

kasar

jumlah

pendidikan dengan

adalah

siswa

pada

SD/SLTP/SLTA

jumlah

penduduk

berusia 7 hingga 18 tahun, e.

Angka pendidikan yang ditamatkan adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas

atau

tingkat

terakhir suatu

jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah. 20



f.

Angka kelangsungan hidup bayi adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi). Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

g.

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup ratarata penduduk dengan asumsi tidak ada

perubahan

pola

mortalitas

menurut umur. h.

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita, Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi

dibuat

berdasarkan

standar

WHO/NCHS. i.

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan

dihitung

dengan

menggunakan formula (100 - angka kemiskinan). Angka kemiskinan adalah persentase kategori

penduduk miskin

yang

terhadap

masuk jumlah

penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan

adalah

nilai


rupiah 21


pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan pangan

dan

non

konsumsi pangan

yang

dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. j.

Persentase jumlah penduduk yang memiliki lahan adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki lahan terhadap jumlah penduduk dikali 100.

k.

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja

terhadap jumlah

angkatan

kerja. Jika yang tersedia adalah angka pengangguran, digunakan

maka

adalah

=

angka (1

yang

-

angka

pengangguran). l.

Angka kriminalitas yang tertangani adalah aparat

penanganan

kriminal

penegak

oleh

hukum

(polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas yang

ditangani

merupakan

jumlah

tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk. Adapun formula yang dipakai dalam setiap pengukuran kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

22



Tabel 2. Indikator Pengukuran Kesejahteraan Sosial 2. Kesejahteraan Sosial Pendidikan

a. Angka melek huruf

Penduduk usia 15 th ke atas dapat baca tulis Penduduk usia 15 th ke atas

b. Angka rata-rata lama sekolah

X 100

Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yg diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Banyaknya murid usia 7-12, 13-15, 16-18 th

c. Angka partisipasi murni Banyaknya penduduk usia 7-12, 13-15,16-18 th Banyaknya penduduk usia 7-12, 13 -15, 16 - 18 th

d. Angka partisipasi kasar

Banyaknya murid SD, SLTP, SLTA . Banyaknya penduduk usia 7-12, 13-15,16-18 th

e. Angka pendidikan yang ditamatkan

x 100 x 100

Penduduk tamat (< SD, SD, SLTP, SLTA, Univ) Jumlah penduduk

f. Angka kelangsungan hidup bayi

Kesehatan

x 100

(1 - angka kematian bayi) Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk

g. Angka usia harapan hidup h. Persentase balua gizi buruk

dengan asumsi tidak ada perubahan pola Jumlahmenurut balita giziumur. buruk mortalitas

x 100

Jumlah balita Kemiskinan

i. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan

Kepemilikan tanah

j. Persentase penduduk yang memiliki iahan

Kesempatan kerja

k.

Kriminalitas

l. Angka kriminalitas yang tertangani

(100 -angka kemiskinan )

Penduduk memiliki Iahan Jumlah penduduk

x 100

Penduduk yang bekerja Angkatan kerja

Rasio penduduk yang bekerja

Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun Jumlah penduduk

x 10000

3. Seni Budaya dan Olah Raga Pengukuran kinerja dalam bidang seni budaya

dan

olah

raga

merupakan

pendekatan kesejahteraan yang sifatnya berdimensi non material. Kesejahteraan dalam

dimensi

ini

merefleksikan

kesejahteraan kehidupan kolektif dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Karena sifatnya yang bersifat Analisis Indeks Kinerja Pembangunan Prov. dan Kab/Kota se Bali Tahun 2013

23


abstrak, pengukuran untuk parameter ini diterjemahkan dengan pendekatan bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama dalam kehidupan seni budaya dan berolah raga. Dalam hal ini, semua hambatan terhadap akses dalam bidang ini harus dihapuskan sehingga semua orang dapat manfaat

berpartisipasi dari

dan

peluang

mendapatkan yang

tersedia.

Beberapa indikator pengukuran parameter seni budaya dan olah raga adalah: a.

Jumlah grup kesenian adalah jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.

b.

Jumlah gedung kesenian adalah jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.

c.

Jumlah klub olahraga adalah jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.

d.

Jumlah gedung olahraga adalah jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.

Adapun formula yang dipakai dalam setiap pengukuran kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

24



Tabel 3. Indikator Pengukuran Seni Budaya dan Olah Raga 3. Seni Budaya dan Olah Raga Grup kesenian

a. Jumlah grup kesenian Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk

Gedung kesenian

b. Jumlah gedung kesenian

Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk

Klub olahraga

c. Jumlah klub olahraga

Jumlah klub olah raga per 10.000 penduduk

Gedung Olah Raga

d. Jumlah gedung olah raga

Jumlah gedung olah raga per 10.000 penduduk

2.2.2. Peningkatan Pelayanan Publik/Umum Menurut

perspektif

teori

kontrak

sosial,

pelayanan umum merupakan dasar moral berdirinya suatu negara. Pelayanan umum dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan penyediaan pelayanan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri dan/atau pihak lain, seperti swasta serta masyarakat. Sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi

luas

kepada

daerah

diarahkan

untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Uraian diatas mengisyaratkan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan ultimate goal dari pemberian otonomi. Sementara itu pelayanan dan

pemberdayaan

kepada

masyarakat

adalah

instrumental/intermediate goal yang menjadi sasaran Analisis Indeks Kinerja Pembangunan Prov. dan Kab/Kota se Bali Tahun 2013

25


dan kondisi utama bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penerapan kualitas dalam sektor publik dalam konteks sistem pemerintahan secara konseptual dapat dipahami dari dua level yaitu makro dan mikro. Pada level makro, penerapan kualitas dipahami sebagai upaya perbaikan hubungan antara masyarakat dan negara. Hal ini berkaitan dengan perbaikan kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak pengguna pelayanan sebagai warga negara yang berhadapan dengan negara. Dalam konteks ini maka kualitas sering diartikan sebagai pemberian pilihan, akses, partisipasi dalam penentuan kebijakan layanan dan transparansi kepada pengguna layanan. Pada level mikro, penerapan kualitas berkaitan dengan perbaikan hubungan antara birokrasi penyedia layanan dengan pengguna layanan. Ini berkaitan dengan usaha memuaskan harapan dan kebutuhan layanan melalui perbaikan dalam proses penyedia layanan. Untuk konteks otonomi daerah, pelayanan yang wajib diberikan pemerintah daerah sesuai pasal 22 UU No. 34 tahun 2004 sebagaimana tersebut diatas dapat dikelompokan ke dalam pelayanan langsung dan tidak langsung terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan yang bersifat langsung tersebut dapat dibedakan lagi menjadi pelayanan administratif dan pelayanan social. Menurut William knox, pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pemerintah adalah pelayanan yang menjamin proses reproduksi sistem sosial dan ekonomi suatu masyarakat. Pelayanan 26



minimal semacam ini berkaitan langsung dengan sarana masyarakat

sebagai

mempertahankan

suatu

social

(means

of

entity survival)

untuk dan

mengembangkan daya hidupnya. Dari serangkaian kewajiban pemerintah menurut pasal 22 UU No. 34 tahun 2004, yang dimaksud pelayanan minimal adalah pelayanan

ketertiban

umum

dan

ketentraman

masyarakat, pendidikan, kesehatan dan penyediaan fasilitas social dan fasilitas umum. Untuk jenis pelayanan terakhir ini secara minimal diartikan sebagai fasilitas yang mendukung kemampuan interaksional dan komunikasional para anggota-anggota masyarakat untuk mengembangkan diri melalui berbagai kegiatan transaksi sosial dalam rangka memperkuat solidaritas cultural dan ekonomi. Otonomi daerah memberikan peluang untuk terpenuhinya

pelayanan

Kewenangan

yang

minimal

dimiliki

di

daerah

daerah. untuk

menyelenggarakan pelayanan umum sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi daerah akan mendekatkan pelayanan tersebut pada masyarakat. Dengan demikian diharapkan aspirasi masyarakat lebih terakomodir sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan umum. Sebagai salah satu prasyarat untuk mendekatkan pelayanan tersebut kepada masyarakat adalah kemudahan akses yang artinya setiap orang memiliki peluang yang sama dalam mendapatkan akses pelayanan. Dalam hal ini, semua hambatan-hambatan terhadap akses dalam pelayanan tersebut harus Analisis Indeks Kinerja Pembangunan Prov. dan Kab/Kota se Bali Tahun 2013

27


diminimalisir sehingga semua orang dapat memperoleh manfaat dari peluang yang tersedia. Merujuk pada konsepsi mengenai pelayanan minimal yang telah diuraikan diatas, maka indikator kunci dalam pengukuran kinerja di bidang pelayanan umum dalah sebagai berikut: 1. Pelayanan Dasar Indikator dalam pengukuran parameter pelayanan dasar adalah: a.

Pendidikan dasar i.

Angka

partisipasi

sekolah

adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar

per

penduduk

1.000 usia

jumlah

pendidikan

dasar. ii.

Rasio

ketersediaan

sekolah

adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10000 jumlah

penduduk

pendidikan dasar. mengindikasikan untuk

Rasio

usia

ini

kemampuan

menampung

penduduk

usia

semua

pendidikan

dasar. iii.

Rasio adalah

28

guru

terhadap murid

jumlah

guru

tingkat



pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio

ini

mengindikasikan

ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. iv.

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata adalah jumlah guru pendidikan dasar per kelas per

1.000

jumlah

pendidikan dasar. mengindikasikan tenaga

Rasio

ini

ketersediaan

pengajar

Disamping

murid

itu

per

kelas.

juga

untuk

mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran. b.

Pendidikan menengah i.

Angka

partisipasi

sekolah

adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah (1619

tahun)

yang

menempuh

masih

pendidikan

menengah per 1,000 jumlah penduduk

usia

pendidikan

menengah. ii.

Rasio

ketersediaan

sekolah

adalah jumlah sekolah tingkat Analisis Indeks Kinerja Pembangunan Prov. dan Kab/Kota se Bali Tahun 2013

29


pendidikan

menengah

per

10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan untuk

kemampuan

menampung

penduduk

usia

semua

pendidikan

menengah. iii.

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan

menengah

per

1.000 jumlah murid pendidikan menengah.

Rasio

ini

mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. iv.

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata adalah jumlah guru pendidikan menengah per kelas per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Di samping

itu

juga

untuk

mengukur jumlah ideal guru per

kelas

murid

agar

terhadap tercapai

jumlah mutu

pengajaran. 30



v.

Rasio posyandu per satuan balita adalah jumlah posyandu per 1.000 balita.

vi.

Rasio

puskesmas,

poliklinik,

pustu

terhadap

penduduk

adalah

jumlah

poliklinik,

pustu

puskesmas, per

1.000

penduduk. vii.

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rasio

ini

ketersediaan sakit

mengukur fasilitas

berdasarkan

rumah jumlah

penduduk. viii.

Rasio

dokter

per

jumlah

penduduk adalah jumlah dokter per 1.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk

terhadap

tenaga

dokter. ix.

Rasio tenaga medis per jumlah penduduk adalah jumlah tenaga medis per 1.000 penduduk. Rasio

ini

mengukur

ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga medis. x.

Persentase penanganan sampah adalah proporsi volume sampah


31


yang

ditangani

terhadap

volume produksi sampah. xi.

Persentase penduduk berakses air

bersih

jumlah

adalah

proporsi

penduduk

yang

mendapatkan akses air minum terhadap

jumlah

secara

penduduk

keseluruhan.

dimaksud meliputi

akses air

air

minum

Yang bersih yang

berasal dari air mineral, air leding/PAM, pompa air, sumur, atau mata air yang terlindung dalam

jumlah

sesuai

standar

yang

cukup

kebutuhan

minimal. xii.

Persentase luas permukiman yang tertata adalah proporsi luas area permukiman yang sesuai

dengan

peruntukan

berdasarkan rencana tata ruang satuan permukiman terhadap luas

area

permukiman

keseluruhan. xiii.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam

kondisi

baik

adalah

panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan

secara

(nasional, 32

keseluruhan

provinsi,

dan



kabupaten/kota).

Hal

ini

mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. xiv.

Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi

terhadap

budidaya.

luas

Panjang

lahan

jaringan

irigasi meliputi jaringan primer, sekunder,

tersier.

Hal

ini

mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. xv.

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

adalah

jumlah

ketersediaan tempat ibadah per 1.000 jumlah penduduk. xvi.

Persentase bersanitasi rumah

rumah adalah

tinggal

tinggal proporsi

bersanitasi

terhadap jumlah rumah tinggal. xvii.

Rasio

tempat

pemakaman

umum per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat. pemakaman umum per 1.000 jumlah penduduk. xviii.

Rasio sampah

tempat (TPS)

pembuangan per

satuan

penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pembuangan Analisis Indeks Kinerja Pembangunan Prov. dan Kab/Kota se Bali Tahun 2013

33


sampah

per

1.000

jumlah

penduduk, xix.

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak

huni

dengan

jumlah

penduduk. xx.

Rasio permukiman layak huni adalah

perbandingan

luas

permukiman layak huni dengan luas

wilayah

permukiman

secara keseluruhan. Indikator ini mengukur proporsi luas pemukiman yang layak huni terhadap

keseluruhan

luas

pemukiman. xxi.

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah adalah perbandingan

luas

ruang

terbuka hijau terhadap luas keseluruhan

lahan

yang

diberikan HPL/HGB. xxii.

Rasio bangunan ber-IMB per satuan

bangunan

perbandingan

adalah jumlah

bangunan ber-IMB terhadap jumlah seluruh bangunan yang ada. xxiii.

Jumlah

arus

penumpang

angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) 34



yang

masuk/keluar

daerah

selama 1 (satu) tahun. xxiv.

Rasio

ijin

perbandingan

trayek

adalah

jumlah

ijin

trayek yang dikeluarkan selama 1 (satu) tahun terhadap jumlah penduduk. xxv.

Jumlah uji kir angkutan umum selama 1 (satu) tahun.

xxvi.

Jumlah

pelabuhan

laut/udara/terminal bis yang diukur

berdasarkan

jumlah

pelabuhan laut/udara/terminal bis. Tabel 4. Indikator Pengukuran Pelayanan Dasar Pelayanan Dasar Pendidikan dasar: Pendidikan

a. Angka partisipasi sekolah b. Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah c. Rasio guru/murid d. Rasio guru/murid per kelas rata-rata Pendidikan menengah: e. Angka partisipasi sekolah f. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah g. Rasio guru terhadap murid h. Rasio guru terhadap murid per kelas ratarata

Jumlah murid usia pendidikan dasar Jumlah penduduk usia pendidikan dasar

Jumlah sekolah pendidikan dasar Penduduk usia pendidikan dasar Jumlah guru pendidikan dasar Jumlah murid pendidikan dasar Jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas

x 1000

x 10000

x 1000 x 1000

Jumlah murid pendidikan dasar Jumlah murid usia pendidikan menengah Jumlah penduduk usia pendidikan menengah

x 1000

Jumlah sekolah pendidikan menengah Penduduk usia pendidikan menengah

x 10.000

Jumlah guru pendidikan menengah Jumlah murid pendidikan menengah

x 1000

Jumlah guru sekolah pendidikan menengah per kelas Jumlah murid pendidikan menengah


35


Lanjutan Tabel 4. Pelayanan Dasar i. Rasio posyandu per

Jumlah posyandu Jumlah balita

x 1000

Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu Jumlah penduduk

x 1000

Jumlah rumah sakit Jumlah penduduk

x 1000

Jumlah dokter Jumlah penduduk

x 1000

m. Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Jumlah tenaga medis Jumlah penduduk

x 1000

n. Persentase penanganan sampah

Volume sampah yang ditangani Volume produksi sampah

x 100

o. Persentase penduduk berakses air minum

Penduduk berakses air minum Jumlah penduduk

x 100

p. Persentase luas permukiman yang tertata

Luas area permukiman tertata Luas area permukiman keseluruhan

x 100

satuan balita

j. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk. k. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Kesehatan

l. Rasio dokter per satuan penduduk

Lingkungan hidup

q. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik r. Rasio jaringan irigasi s. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk t. Persentase rumah tinggal bersanitasi

Sarana dan Prasarana Umum

u. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk v. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Panjang jalan kondisi baik Panjang jalan seluruhnya Panjang saluran irigasi Luas lahan budidaya pertanian

Jumlah tempat ibadah Jumlah penduduk Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi Jumlah rumah tinggal Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum Jumlah penduduk

x 1000

Jumlah daya tampung TPS Jumlah penduduk

x 1000

Jumlah rumah layak huni Jumlah penduduk

w. Rasio rumah layak huni x. Rasio permukiman layak huni

36

x 100

Luas pemukiman layak huni Luas wilayah permukiman



Lanjutan Tabel 4.

Penataan Ruang

Perhubungan

r. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB s. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan t. Jumlah arus penumpang angkutan umum

Luas ruang terbuka hijau Luas wilayah ber HPL/HGB Jumlah bangunan ber - IMB Jumlah bangunan Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah

ab. Rasio ijin trayek

Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan Jumlah penduduk

ac. Jumlah uji kir angkutan umum

Jumlah uji kir angkutan umum

ad. Jumlah pelabuhan laut/udara/termin al bis

2.

Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis

Pelayanan Penunjang Indikator dalam pengukuran parameter pelayanan penunjang adalah: i.

Jumlah investor merujuk pada jumlah proyek-proyek penanaman modal yang diinvestasikan baik PMDN maupun PMA selama 1 (satu) tahun.

ii.

Nilai investasi merujuk pada besaran rupiah dari proyek-proyek penanaman modal yang diinvestasikan baik PMDN maupun PMA selama 1 (satu) tahun.

iii.

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan jumlah tenaga kerja yang

bekerja

pada

perusahaan

PMA/PMDN terhadap jumlah seluruh PMDN dan PMA. Penanaman

modal

terdiri

dari

Penanaman Modal Asing (PMA) dan Analisis Indeks Kinerja Pembangunan Prov. dan Kab/Kota se Bali Tahun 2013

37


Penanaman

Modal

Dalam

Negeri

(PMDN). Data bersumber dari Badan Penanaman

Modal

(BPM).

Data

PMA/PMDN yang dimaksud mengenai proyek-proyek penanaman modal yang disetujui pemerintah tidak termasuk sektor

minyak,

asuransi,

dan

perbankan. iv.

Persentase proporsi

koperasi jumlah

aktif

adalah

koperasi

aktif

terhadap jumlah seluruh koperasi. v.

Jumlah UKM non BPR/LKM dihitung berdasarkan jumlah yang aktif.

vi.

Jumlah

BPR/LKM

dihitung

berdasarkan jumlah yang aktif. Kredit Usaha Kecil Menengah (KUKM) untuk mengetahui fasilitas perkreditan yang

diberikan

pada

usaha

kecil

menengah. Fasilitas perkreditan ini mencakup keberadaan dari jumlah koperasi

aktif,

jumlah

UKM

non

BPR/LKM serta jumlah BPR/LKM. vii.

Rasio

penduduk

ber-KTP

adalah

perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah. viii.

Rasio bayi berakte kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi lahir dalam 1

38

tahun

yang

berakte

kelahiran



terhadap jumlah bayi lahir pada tahun yang sama. ix.

Rasio pasangan berakte nikah adalah perbandingan jumlah pasangan nikah dalam 1 tahun yang berakte terhadap jumlah keseluruhan pasangan nikah pada tahun yang sama. Kependudukan dan catatan sipil untuk mengetahui masalah kependudukan yang

terkait

dengan

administrasinya.

tertib

Administrasi

kependudukan mencakup kartu tanda penduduk (KTP), akte kelahiran, dan surat-surat nikah. x.

Angka tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) per tahun adalah jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas per 1.000 jumlah penduduk usia 15 tahun

ke

atas.

menggambarkan

Angka

jumlah

ini

angkatan

kerja dari keseluruhan penduduk. xi.

Angka

sengketa

pengusaha-pekerja

per tahun adalah jumlah sengketa yang terjadi per 1.000 jumlah perusahaan. Angka ini mengindikasikan hubungan antara

pengusaha

sebagai

pemilik

modal dan pekerja sebagai penyedia jasa

tenaga.

Semakin

tinggi

sengketa antara pengusaha dengan pekerja

menunjukkan


adanya 39


ketidakharmonisan

yang

berakibat

pada penurunan investasi. xii.

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan.

xiii.

Persentase partisipasi perempuan di lembaga

swasta

adalah

proporsi

perempuan yang bekerja pada lembaga swasta

terhadap

jumlah

seluruh

pekerja perempuan. xiv.

Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga. Pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan anak : perlu akses seluasluasnya terhadap perempuan untuk berperan

aktif

kehidupan pemberdayaan

di

semua

dalam untuk

bidang rangka menuju

kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). xv.

Persentase tenaga kerja di bawah umur adalah proporsi pekerja anak usia 5-14 tahun terhadap jumlah pekerja usia 5

40



tahun ke atas. Hal ini mengindikasikan masih belum ada perlindungan anak. Anak dianggap masih memiliki nilai ekonomi

dan

seringkali

anak

dieksploitasi. xvi.

Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah jumlah anak dibagi dengan jumlah keluarga.

xvii.

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Keluarga

Berencana

dan

Keluarga

Sejahtera: untuk mengetahui tingkat partisipasi pasangan usia subur (PUS) terhadap

KB.

Besarnya

angka

partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya

pengendalian

jumlah

penduduk. xviii.

Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner.

xix.

Rasio

ketersediaan

wartel/warnet

adalah jumlah wartel/warnet per 1.000 penduduk. xx.

Jumlah

surat

kabar nasional/lokal

adalah banyaknya jenis surat kabar terbitan nasional/lokal yang masuk ke daerah. Analisis Indeks Kinerja Pembangunan Prov. dan Kab/Kota se Bali Tahun 2013

41


xxi.

Jumlah penyiaran radio/TV adalah banyaknya

penyiaran

radio/TV

nasional maupun lokal yang masuk ke daerah. Komunikasi dan informatika: media yang

dapat

digunakan

untuk

setiap

orang

memudahkan berkomunikasi, pengetahuan

menambah

serta

sebagai

sarana

hiburan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kemudahan setiap orang

berkomunikasi

yakni

tersedianya jaringan telepon, jumlah wartel, jumlah surat kabar, stasiun radio/TV, dan pos. xxii.

Persentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi jumlah luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL) terhadap luas wilayah daratan. Indikator

pertanahan

untuk

mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan tanah. xxiii.

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) adalah banyaknya kelompok binaan LPM dalam 1 (satu) tahun dibagi dengan jumlah LPM.

xxiv.

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK adalah banyaknya kelompok binaan

42



PKK dalam 1 (satu) tahun dibagi dengan jumlah PKK. xxv.

Jumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dihitung berdasarkan jumlah LSM aktif.

xxvi.

Jumlah perpustakaan.

xxvii.

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun.

xxviii.

Rasio jumlah polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk.

xxix.

Jumlah Linmas per 10.000 penduduk.

xxx.

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan adalah perbandingan jumlah pos siskamling selama 1 (satu) tahun dengan jumlah desa/kelurahan. Penyelenggaraan ketertiban

keamanan

dan

masyarakat:

untuk

memastikan tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat. Ukuran yang digunakan

untuk

keamanan

dan

ketertiban masyarakat adalah rasio polisi pamong praja terhadap setiap 10.000

penduduk,

setiap

10.000

tersedianya

pos

jumlah

Linmas

penduduk siskamling

serta per

desa/kelurahan atau sebutan lain. xxxi.

Jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran.

xxxii.

Jumlah organisasi olahraga yang aktif sampai dengan tahun pengukuran.


43


xxxiii.

Jumlah kegiatan (event) kepemudaan dalam periode 1 (satu) tahun.

xxxiv.

Jumlah

kegiatan

(event)

olahraga

dalam periode 1 (satu) tahun. Tabel 5. Indikator Pengukuran Pelayanan Penunjang 2. Pelayanan Penunjang Penanaman Modal

KUKM

a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) c. Rasio daya serap tenaga kerja d. Persentase koperasi aktif

Kependudukan dan catatan sipil

Jumlah koperasi aktif Jumlah seluruh koperasi

x 100

f. Jumlah BPR/LKM

Jumlah BPR/LKM aktif

f.

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

j

Jumlah penduduk usia > 17 yang berKTP Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah Jumlah bayi lahir yang mempunyai akte kelahiran Jumlah keseluruhan bayi lahir Jumlah pasangan nikah berakte nikah Jumlah keseluruhan pasangan nikah

Angka partisipasi angkatan kerja

Angkatan kerja 15 tahun ke atas Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas

x 100

k. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

Jumlah sengketa pengusaha pekerja Jumlah Perusahaan

x 1000

l. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Pekerja perempuan di lembaga pemerintah Jumlah pekerja perempuan

x 100

Pekerja perempuan di lembaga swasta Jumlah pekerja perempuan

x 100

Jumlah KDRT Jumlah rumah tangga

x 100

Pekerja anak usia 5-14 tahun Jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas

x 100

m. Partisipasi perempuan di lembaga swasta n. Rasio KDRT o. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

44

Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN Jumlah seluruh PMA/PMDN

Jumlah UKM aktif non BPR/LKM UKM

h. Rasio pasangan berakte nikah

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

e. Jumlah UKM non BPR/LKMUKM

g. Rasio bayi berakte kelahiran

Ketenagakerjaan

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)



Lanjutan Tabel 5. 2. Pelayanan Penunjang KB dan KS

Jumlahanak Jumlah keluarga

p. Rata-rata jumlah anak per keluarga

JumlahakseptorKB Jumlah pasangan usia subur

q. Rasio akseptor KB Komunikasi dan Informatika

r. Jumlah jaringan komunikasi

Jumlah jaringan telepon genggam/stasioner

s. Rasio wartel/warnetterhadap penduduk t. Jumlah surat kabar nasional/lokal u. Jumlah penyiaran radio/TV lokal v. Persentase luas lahan bersertifikat

Pertanahan Pemberdayaan masyarakat dan desa

x 100

Jumlah wartel/warnet Jumlah penduduk

x 100

Jenis surat kabar nasional/lokal yang masuk ke daerah Jumlah penyiaran radio/TV yang masuk ke daerah

Jumlah luas lahan bersertifikat Jumlah luas wilayah

w. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdaya-an masyarakat (LPM)

x 100

Jumlah kelompok binaan LPM Jumlah LPM

x. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Jumlah kelompok binaan PKK Jumlah PKK Jumlah LSM yang aktif

y. Jumlah LSM

2.2.3. Perningkatan Daya Saing Daerah Dalam penjelasan pasal 2 ayat 3 UU No. 32 tahun 2004 disebutkan bahwa daya saing daerah merupakan kombinasi antara faktor ekonomi daerah, kualitas kelembagaan publik, sumber daya manusia dan teknologi yang secara keseluruhan

membangun

kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lain. Peningkatan kapasitas daya saing daerah merupakan upaya untuk menumbuhkan daya saing nasional. Porter (2002), salah satu penggagas Global Competitiveness mengenai

Rangking,

berbagai

menyampaikan

sumber

daya

saing

gagasan daerah.

Disebutkan bahwa daya saing daerah dan standard Analisis Indeks Kinerja Pembangunan Prov. dan Kab/Kota se Bali Tahun 2013

45


hidup

(kesejahteraan)

dalam

konteks

wilayah

ditentukan oleh produktivitas yang dicapai dengan memberdayaan sumber daya manusia, modal (capital) dan sumber daya alam suatu daerah. Ditekankan bahwa definisi

dari

suatu

daya

saing

daerah

adalah

produktivitas. Menurut Porter ukuran yang paling tepat dalam

mengukur

daya

saing

daerah

adalah

produktivitas. Sementara produktivitas ditentukan oleh nilai barang dan jasa serta efisiensi dalam produksinya. Produktivitas dalam suatu daerah adalah sebuah reflesi atau cerminan dari pilihan yang dilakukan baik oleh perusahaan lokal maupun non lokal yang berada di lokasi (daerah) tersebut untuk melakukan aktivitas ekonomi. Produktivitas dari industri lokal adalah hal yang mendasar dan sangat penting dalam meningkatkan daya saing. Dalam daya saing daerah dijelaskan bahwa daerah bersaing dalam menawarkan lingkungan bisnis yang paling produktif bagi kegiatann usaha. Sektor publik dan sektor swasta memainkan peran yang berbeda namun saling terkait dalam usaha menciptakan perekonomian

yang

produktif.

Oleh

karena

itu,

persaingan diperlukan untuk menarik atau menjaga agar para pelaku usaha tetap melakukan kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Kemampuan daerah dalam mengembangkan potensi lokal yang berkelanjutan akan terlihat dari daya saing daerah itu. Daya saing melibatkan berbagai dimensi yang berbeda yang saling berinteraksi satu sama lain. Kompleksitas faktor-faktor pembentuk daya saing 46



dalam konteks daerah, yaitu daya saing suatu wilayah terlihat dari beragam indikator yang ditampilkan dalam studi yang berbeda. Dari berbagai model pengukuran daya saing disimpulkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam mengukur daya saing terutama ditekankan pada faktorfaktor yang membentuk daya saing dan output dari kemampuan ekonomi suatu daerah. Terdapat kelompok besar indikator daya saiang yaitu perekonomian daerah, kelembagaan publik, infrastruktur dan sumberdaya manusia.

Dapat

dikatakan

bahwa

faktor-faktor

pembentuk daya saing adalah indikator input daya saing suatu

daerah

dan

sebagai

outputnya

adalah

produktivitas. Hal ini karena kualitas kelembagaan publik, infrastruktur yang memadai dan sumberdaya manusia yang terdapat di daerah berpengaruh terhadap pilihan-pilihan untuk melakukan aktivitas ekonomi di daerah yang dapat berdampak pada efisiensi produk. Seiring

dengan

perkembangan

teknologi,

kebutuhan infrastruktur sebagai penunjang kegiatan ekonomi

tidak

infrastruktur

lagi

fisik

hanya seperti

diperhitungkan jaringan

dari

transportasi.

Terlebih dalam era keterbukaan ini, akses terhadap sistem telekomunikasi seperti jaringan internet dan telepon selular sangat berperan dalam meningkatkan efisiensi produksi. Sehingga dalam aspek infrastruktur, teknologi dapat dijadikan suatu indikator. Adapun teknologi

yang

menonjol

dan

berperan

dalam

meningkatkan efisiensi produksi adalah teknologi Analisis Indeks Kinerja Pembangunan Prov. dan Kab/Kota se Bali Tahun 2013

47


komunikasi, disamping itu teknologi yang secara langsung digunakan dalam proses produksi. Dalam aspek sumberdaya manusia, manusia adalah subyek dari kegiatan perekonomian daerah. Produktivitas dapat ditopang oleh kualitas sumberdaya manusianya. Adanya inovasi dan kemampuan adaptasi terhadap kondisi lingkungan global tercipta dari sumberdaya manusia yang berkualitas. Sementara sumberdaya manusia yang berkualitas dapat terbentuk sebagai outcomes dari pendidikan. Pilihan-pilihan

untuk

melakukan

ativitas

ekonomi dapat terpengaruh oleh kualitas kelembagaan publik daerah. Ketidakprofesionalan aparatur publik daerah ditambah rantai birokrasi yang panjang dan pada akhirnya berujung pada inefisiensi akibat biaya ekonomi

yang

diharapkan

semakin mampu

tinggi.

Otonomi

meningkatkan

daerah kualitas

kelembagaan publik daerah. Pendelegasian kewenangan diyakini dapat membuat birokrat daerah semakin efisiensi dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Infrastruktur, sumberdaya manusia dan kualitas kelembagaan

mungkin

menentukan

atau

mempengaruhi hasil tetapi bukan menjadi bagian dari hasil tersebut. Ketiga aspek tersebut adalah faktor penjelas mengapa hasil yang diperoleh mencapai tingkat tertentu. Adapun hasilnya adalah meningkatnya perekonomian daerah. Dan sebagai hasil akhir atau outcomes dari daya saing daerah adalah meningkatnya standard hidup atau kesejahteraan masyarakat. 48



Dengan mempertimbangkan ketersediaan data yang ada serta keterkaitan dengan indikator pada dua parameter

lain,

berbagai

indikator

yang

dapat

dipergunakan dalam pengukuran daya saing dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Kemampuan ekonomi daerah Indikator dalam pengukuran parameter kemampuan ekonomi daerah adalah: a.

Angka konsumsi RT per kapita adalah rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per

jumlah

mencakup

penduduk.

seluruh

jenis

Makanan makanan

termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya. b.

Perbandingan faktor produksi dengan produk yang menggambarkan nilai tukar

petani

adalah

perbandingan

antara indeks yang diterima (It) petani dan dibayar (Ib) petani. Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator mengukur

yang

berguna

tingkat

untuk

kesejahteraan

petani, karena mengukur kemampuan tukar

produk

(komoditas)


yang 49


dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun

untuk

konsumsi

rumah

tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. c.

Persentase konsumsi RT untuk non pangan

adalah

proporsi

total

pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran. d.

Produktivitas daerah per sektor (9 sektor) merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan.

PDRB

dihitung

berdasarkan 9 (sembilan) sektor.

50



Tabel 6. Indikator Pengukuran Kemampuan Ekonomi Daerah 1. Kemampuan Ekonomi Daerah Pengeluaran a. Angka konsumsi RT konsumsi rumah per kapita tangga per kapita Nilai tukar petani a. Perbandingan faktor produksi dengan produk Pengeluaran c. Persentase konsumsi non pangan Konsumsi RT untuk perkapita non pangan Produktivitas total d. Dihitung daerah produktivitas daerah setiap sektor pada 9 sektor: 1) Pertanian 2) Pertambangan dan penggalian 3) Industri pengolaha n 4) Listrik 5) Bangunan 6) Perdagangan 7) Pengangkutan dan komunikasi 8) Keuangan 9) Jasa

Total pengeluaran RT Jumlah anggota RT

NTP =

indeks yangditerima petani (It) indeks yang dibayar petani (Ib)

Total pengeluaran RT non - pangan Total pengeluaran

x 100

x 100%

nilai tambah seluruh sektor per angkatan kerja Nilai tambahan sektor ke - i Jumlah angkatan kerja dimana i = sektor 1 s/d sektor 9

2. Fasilitas wilayah/infrastruktur Indikator dalam pengukuran parameter fasilitas wilayah/infrastruktur adalah: a.

Rasio

panjang

kendaraan panjangjalan

jalan

adalah

per

jumlah

perbandingan

terhadap

jumlah

kendaraan. b.

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dalam periode 1 (satu) tahun.


51


c.

Jumlah

orang/barang

melalui

dermaga/bandara/terminal

dalam

periode 1 (satu) tahun. d.

Ketaatan terhadap RTRW merupakan realisasi luas wilayah sesuai dengan peruntukannya dibagi dengan luas wilayah

yang

direncanakan

sesuai

produktif

adalah

dengan RTRW. e.

Luas

wilayah

persentase produktif kawasan

realisasi

luas

wilayah

terhadap

luas

rencana

sesuai

dengan

budidaya

RTRW. f.

Luas

wilayah

persentase

industri

realisasi

luas

adalah kawasan

Industi terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. g.

Luas

wilayah

persentase terhadap

kebanjiran

adalah

wilayah

banjir

luas luas

rencana

kawasan

budidaya sesuai dengan RTRW. h.

Luas wilayah kekeringan adalah luas wilayah

kekeringan

rencana

kawasan

terhadap budidaya

luas sesuai

dengan RTRW. i.

Luas

wilayah

perkotaan

adalah

persentase

realisasi

luas

wilayah

perkotaan

terhadap

luas

rencana

sesuai

dengan

wilayah

budidaya

RTRW. 52



j.

Jenis dan jumlah bank dan cabangcabangnya.

k.

Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya.

l.

Fasilitas bank dan non bank diukur dengan jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya, jumlah

dan

perusahaan

jenis

dan

asuransi

dan

cabang-cabangnya, m. Persentase

rumah

menggunakan

tangga

air

bersih

yang adalah

proporsi jumlah rumah tangga yang menggunakan

air

bersih

terhadap

jumlah rumah tangga. n.

Rasio ketersediaan daya listrik adalah perbandingan daya listrik terpasang terhadap jumlah kebutuhan.

o.

Persentase

rumah

menggunakan

tangga

listrik

yang

merupakan

proporsi jumlah rumah tangga yang menggunakan

listrik

sebagai

daya

penerangan terhadap jumlah rumah tangga. p.

Persentase

penduduk

menggunakan

HP/telepon

proporsi menggunakan

jumlah

yang adalah penduduk

telepon/HP

terhadap

jumlah penduduk. q.

Persentase jumlah restoran menurut jenis dan kelas.


53


r.

Persentase jumlah penginapan/hotel menurut jenis dan kelas.

Tabel 7. Indikator Pengukuran Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Aksesibilitas daerah a. Rasio panjangjalan per jumlah kendaraan b. Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum

Penataan wilayah

Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun

d. Ketaatan terhadap RTRW e. Luas wilayah produktif f. Luas wilayah industri g. Luas wilayah kebanjiran h. Luas wilayah kekeringan i. Luas wilayah perkotaan

Realisasi peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW/Rencana Peruntukan

f. Jenis dan jumlah bank dan cabangcabangnya g. Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabangKetersediaan air bersih 1. Persentase Rumah cabangnya Tangga (RT) yang menggunakan air bersih Fasilitas listrik dan m. Rasio ketersediaan telepon daya listrik

Ketersediaan penginapan

54

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

c. Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun

Fasilitas bank dan non bank

Ketersediaan restoran

Panjang Jalan Jumlah Kendaraan

Jumlah luas wilayah ke – I Jumlah luas keseluruhan wil.budidaya

x 100

i.= wilayah produktif, industri, kebanjiran, kekeringan dan perkotaan

Jumlah dan jenis bank dan cabang-cabangnya Jumlah dan jenis perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya

Jumlah RT menggunakan air bersih

x 100

Jumlah RT Daya listrik terpasang Jumlah kebutuhan

n. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik Jumlah Rumah Tangga

x 100

o. Persentase penduduk yang menggunakan HP/relepon

Jumlah penduduk menggunakan HP/telpon Jumlah penduduk

x 100

p. Jenis, kelas, dan jumlah Persentase jumlah restoran menurut jenis dan kelas restoran q. Jenis, kelas, dan Persentase jumlah penginapan/ hotel menurut jenis dan kelas jumlah penginapan/ hotel



3. Iklim berinvestasi Indikator dalam pengukuran parameter iklim investasi adalah: a.

Angka

kriminalitas

berdasarkan

delik

dihitung aduan

dari

penduduk korban kejahatan dalam periode 1 (satu) tahun. b.

Jumlah demo adalah jumlah demo yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun.

c.

Lama proses perijinan merupakan ratarata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan. Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan dengan

perijinan

persoalan

yang

terkait

investasi

relatif

sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. d.

Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah

yang

mendukung

iklim

investasi. e.

Jumlah perda yang mendukung iklim usaha.

f.

Persentase desa/kelurahan berstatus swasembada kelurahan

terhadap

adalah

desa/kelurahan

total

proporsi

desa/ jumlah

berswasembada

terhadap jumlah desa/ kelurahan. Analisis Indeks Kinerja Pembangunan Prov. dan Kab/Kota se Bali Tahun 2013

55


Berdasarkan

kriteria

desa/kelurahan menjadi

status,

diklasifikasikan

3,

yakni

swadaya

(tradisional); swakarya (transisional); dan swasembada (berkembang). Tabel 8. Indikator Pengukuran Iklim Investasi 3. Iklim Berinvestasi Keamanan dan ketertiban

a. Angka kriminalitas

Jumlah tindak kriminal yang terjadiselama 1 tahun Jumlah penduduk seluruhnya Jumlah demo dalam 1 tahun

b. Jumlah demo Kemudahan penjinan c. Lama proses perijinan Pengenaan pajak d. Jumlah dan macam daerah pajak dan retribusi daerah Perda e. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Status desa f. Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa

Rata-rata lama proses perijinan (dalam hari)

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

Jumlah desa/kelurahan berswasembada Jumlah desa/kelurahan

4. Sumberdaya manusia Indikator dalam pengukuran parameter sumberdaya manusia adalah: a.

Rasio lulusan S1/S2/S3 adalah jumlah lulusan

S1/S2/S3

per

10.000

penduduk. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat

ditentukan

oleh

tingkat

pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan

56

x 10.000


x 100


penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. 2.

Rasio

ketergantungan

adalah

perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung

oleh

setiap

penduduk

berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Tabel 9. Indikator Pengukuran Sumberadaya Manusia 4. Sumber Daya Manusia Kualitas tenaga kerja a. Rasio lulusan S1/S2/S3 Tingkat ketergantungan

Jumlah lulusan S1/S2/S3 Jumlah penduduk

b. Rasio ketergantungan

x 10.000

Penduduk usia < 15 th + usia > 64 x 100 Penduduk usia 15-64

2.3. Proses Hierarki Analitik Dalam penghitungan skore setiap parameter kinerja digunakan suatu metode yang dikenal dengan proses hierarki analitik (Analytical Hierarchy Process – AHP). AHP dikembangkan oleh Dr. Thomas L. Saaty dari Wharton School of Business dalam memilih alternative yang paling disukai atau dominant (Saaty, 1983). Dengan menggunakan AHP, suatu persoalan yang akan dipecahkan terorganisasi

dalam

suatu

sehingga

kerangka

pikir

memungkinkan

yang dapat

diekspresikan untuk mengambil keputusan yang efektif Analisis Indeks Kinerja Pembangunan Prov. dan Kab/Kota se Bali Tahun 2013

57


atas persoalan tersebut. Persoalan yang kompleks dapat disederhanakan dan dipercepat proses pengambilan keputusan. Prinsip kerja AHP adalah menyederhanakan suatu persoalan yang kompleks yang tidak terukur, stategis dan dinamik menjadi bagian-bagiannya serta menata dalam suatu hierarki. Kemudian tingkat kepentingan suatu variable diberi nilai numerik secara subyektif tentang arti variabel tersebut secara relatif dibandingkan dengan variable yang lain. Dari berbagai pertimbangan tersebut kemudian dilakukan sintesa untuk menetapkan variable yang memiliki prioritas yang paling tinggi dan berperan untuk mempengaruhi hasil pada system tersebut. Secara grafis, persoalan keputusan AHP dapat dikontruksikan

sebagai

diagram

bertingkat

yang

dimulai dari goal/sasaran, kemudian kriteria level pertama hingga sub alternatif. AHP memungkinkan dalam memberikan nilai bobot relatif dari suatu kriteria majemuk secara intuitif yaitu dengan melakukan perbandingan berpasangan (pairwise comparisons). AHP memiliki banyak keunggulan dalam menjelaskan proses pengambilan keputusan karena dapat digambarkan secara grafis sehingga mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Dengan AHP, proses pengambilan keputusan yang kompleks

dapat

diuraikan

menjadi

keputusan-

keputusan lebih kecil yang dapat ditangani dengan mudah. 58



Selain itu, AHP juga menguji konsistensi penilaian bila terjadi penyimpangan yang terlalu jauh dari penilaian konsistensi sempurna maka hal ini menunjukkan bahwa penilaian perlu diperbaiki atau hierarki harus distruktur ulang. Beberapa keuntungan yang diperoleh bila memecahkan persoalan dan mengambil keputusan dengan menggunakan AHP adalah: a.

Kesatuan: AHP memberikan suatu model tunggal yang mudah dimengerti, luwes untuk aneka ragam persoalan yang tidak terstruktur.

b.

Kompleksitas:

AHP

memadukan

rancangan

deduktif dan rancangan berdasarkan system dalam memecahkan persoalan kompleks. c.

Saling ketergantungan: AHP dapat menangani saling ketergantungan elemen-elemen dalam suatu system dan tidak memaksakan pemikiran linier.

d.

Penyusunan

Hierarki:

AHP

mencerminkan

kecendurangan alami pikiran untuk memilahmilah

elemen-elemen

berbagai

tingkatan

suatu yang

system berlainan

dalam dan

mengelompokkan unsur yang serupa dalam setiap tingkat. e.

Pengukuran: AHP memberikan suatu skala untuk mengukur hal-hal dan terwujud suatu metode untuk menetapkan prioritas.

f.

Konsistensi: AHP melacak konsistensi logis dari pertimbangan-pertimbangan

yang

digunakan

untuk menetapkan berbagai prioritas. Analisis Indeks Kinerja Pembangunan Prov. dan Kab/Kota se Bali Tahun 2013

59


g.

Sintesis: AHP menuntun ke suatu taksiran menyeluruh tentang kebaikan setiap alternatif.

h.

Tawar-menawar:

AHP

mempertimbangkan

prioritas-prioritas relative dari berbagai faktor system dan memungkinkan organisasi memilih alternative terbaik berdasarkan tujuan-tujuan mereka. i.

Penilaian dan consensus: AHP tidak memaksakan consensus tetapi mensintesiskan suatu hasil yang representative dari berbagai penilaian yang berbeda.

j.

Pengulangan

proses:

AHP

memungkinkan

organisasi memperhalus definisi mereka pada suatu persoalan dan memperbaiki pertimbangan dan pengertian mereka melalui pengulangan. Kriteria dan alternative dinilai melalui perbandingan berpasangan. Menurut Saaty (1983), untuk berbagai persoalan skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik dalam mengekspresikan

pendapat.

Nilai

dan

definisi

pendapatan kualitatif dari skala perbandingan Saaty adalah sebagai berikut: Tabel 10. Skala Pengukuran dalam Proses Hierarki Analitik Nilai 1 3 5 7 9 2,4,6,8

60

Keterangan Kriteria/Alternatif A sama penting dengan criteria/alternative B A sedikit lebih penting dari B A jelas lebih penting dari B A sangat jelas lebih penting dari B A Mutlak lebih penting dari B Apabila ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan


Bab III PEMBANGUNAN DAN MODEL PENGUKURAN  

Pembangunan Ekonomi Pengukuran Indeks Kinerja Pembangunan

BAB III Pembangunan dan Model Pengukuran


62



3.1. Pembangunan Ekonomi 3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Struktur perekonomian Provinsi Bali didominasi oleh sektor pariwisata. Ketergantungan akan kinerja sektor pariwisata membuat faktor-faktor eksternal sangat mempengaruhi kondisi perekomian. Hal ini terlihat dari besar kecilnya perubahan nilai tambah yang dihasilkan oleh para wisatawan yang datang ke Bali yang secara tidak langsung diakibatkan oleh kondisi perekonomian di negara asal wisatawan. Kejadian-kejadian besar seperti Bom Bali I, Bom Bali II, dan Krisis Keuangan Global yang terjadi pada tahun 2008, juga cukup berdampak pada sektor pariwisata di Bali. Meningkatnya jumlah pengangguran, kemiskinan,

dan

lesunya

sektor

pariwisata,

berpengaruh besar terhadap lemahnya perekonomian Bali. Secara teori, pembangunan “ … pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita … “

ekonomi dapat diartikan sebagai suatu

proses

multidimensional

dimana terjadi perubahan struktur ekonomi

ataupun

dinamika

ekonomi dalam suatu wilayah. Pembangunan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses kenaikan pendapatan total suatu

wilayah

dan

pendapatan

perkapita

yang

mencerminkan pendapatan masing-mnasing individu. Salah satu indikator kinerja pembangunan ekonomi tersebut, adalah adanya tingkat pertumbuhan ekonomi. Analisis Indeks Kinerja Pembangunan Prov. dan Kab/Kota se Bali Tahun 2013

63


Tingkat

pertumbuhan

ekonomi

didapatkan

dari

menghitung pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana PDRB merupakan keseluruhan nilai tambah yang tercipta akibat proses produksi

baik

barang

ataupun

jasa

di

suatu

wilayah/region pada suatu periode tertentu (biasanya setahun

atau

triwulan)

tanpa

memperhatikan

asal/domisili pelaku produksinya. Selama

lima

tahun

terakhir,

pertumbuhan

ekonomi Bali terbilang cukup stabil. Terjadinya krisis eropa dan masih belum pulihnya ekonomi dunia pasca krisis global, berpengaruh pada perekonomian Bali, terutama pada sektor pariwasata, dimana terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali. Namun demikian, ekonomi Bali masih mampu tumbuh pada kisaran 5 sampai 6 persen. Ekonomi Bali mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,33 persen pada tahun 2009. Kondisi domestik, diantaranya pengeluaran yang tinggi pada saat menghadapi Pemilu merupakan

pendorong

meningkatnya

konsumsi

terutama lembaga suasta nirlaba (partai politik) yang pada

akhirnya

berimbas

pada

beberapa

sektor

perekonomian seperti industri pengolahan dan jasa-jasa (sektor industri dan jasa-jasa mengalami peningkatan produksi seiring meningkatnya permintaan terkait pemilu). Ditambah lagi oleh produksi pertanian yang masih lebih baik dari tahun sebelumnya sehingga ekonomi Bali tetap tumbuh sebesar 5,33 persen. Pada tahun 2010 perekonomian Bali tumbuh sebesar 5,83 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 64



sebelumnya. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi bali merupakan indikasi bahwa perekonomian Bali tumbuh semakin baik, dan mampu bertahan dari krisis ekonomi global.

Pada

tahun

perekonomian Bali,

2011,

semakin

membaiknya

ditunjukan dengan pertumbuhan

ekonomi yang mampu menyentuh level 6 persen, yaitu sebesar 6,49 persen dan kembali meningkat menjadi 6,65 persen pada tahun 2012. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

8,1 5,33

6,05

7,35

4,71

4,37

2009

6,65

6,49

5,83

3,75

2010

2011 LPE

2012

2013

Laju Inflasi

Memasuki tahun 2013, perekonomian mengalami pertumbuhan sebesar 6,05 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, laju pertumbuhan ekonomi Bali mengalami

perlambatan.

Kendati

mengalami

perlambatan, pertumbuhan ekonomi Bali sebenarnya sudah sangat baik, karena ditengah masa pemulihan ekonomi dunia, perekonomian Bali masih mampu tumbuh

diatas

6

persen,

dan

berada

diatas

pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara

itu,

angka

inflasi

cenderung

menunjukkan fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2009, walaupun masih adanya imbas krisis Analisis Indeks Kinerja Pembangunan Prov. dan Kab/Kota se Bali Tahun 2013

65


keuangan global, inflasi Bali mampu terjaga pada 4,37 persen. Hal ini salah satunya disebabkan karena adanya kebijakan

pemerintah

menurunkan

harga

BBM

bersubsidi pada bulan Januari, dari harga Rp. 6.000,menjadi harga Rp. 4.500,-. Selain itu pemerintah Indonesia juga mengeluarkan paket kebijakan Stimulus Fiskal sebesar 73,3 triliun yang bertujuan untuk tetap menjaga konsumsi rumah tangga di atas 4 persen, peningkatan daya saing dan daya tahan usaha dan untuk peningkatan belanja infrastruktur padat karya. Pada tahun 2010, laju inflasi Bali mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2009 yakni sebesar 8,1 persen. Selanjutnya, pada tahun 2011 laju inflasi Bali turun menjadi sebesar 3,75 persen, dan kembali naik pada tahun 2012, menjadi 4,71 persen. Pada tahun 2013 laju inflasi kembali mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 7,35 persen. Kenaikan

harga-harga,

banyak

dipengaruhi

oleh

kebijakan pemerintah yang akhirnya menaikkan harga BBM bersubsidi pada 22 juni tahun 2013, dari harga Rp. 4.500,- menjadi harga Rp. 6.500,-.

3.1.2. Tenaga Kerja Dalam melaksanakan pembangunan sumber daya manusia memgang peranan penting. Sumber daya manusia

yang

berkualitas

akan

meningkatkan

produktivitas. Maka tidak salah bila tenaga kerja sebagai

salah

satu

faktor

produksi

merupakan

komponen penting dalam pelaksanaan pembangunan. Makin banyak tenaga kerja yang tersedia, secara 66



otomatis akan memperbesar input yang pada akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan output. Namun besarnya jumlah tenaga kerja jika tidak diimbangi dengan

jumlah

lapangan

pekerjaan

justru

akan

menimbulkan masalah baru. Apa yang terjadi di negara berkembang contohnya. Kelebihan tenaga kerja justru menimbulkan masalah yang pada akhirnya menjadi beban bagi pemerintah, bukan saja berpengaruh kepada proses pembangunan secara ekonomi, tapi juga menyentuh

aspek

politis

yang

berujung

pada

terganggunya keamanan dan ketentraman. Seperti kebanyakan negara berkembang, masalah ketenagakerjaan di Indonesia masih menjadi masalah utama bagi pemerintah. Meningkatnya jumlah tenaga kerja belum dapat diimbangi dengan penyerapannya pada sektor-sektor ekonomi. Persepsi yang berkembang selama ini, bahwa ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan mampu menyerap tenaga kerja, dengan kata lain mengurangi pengangguran, namun harus dipahami bahwa tidak semua sektor ekonomi mampu menyerap banyak tenaga kerja. Terdapat sektor-sektor ekonomi yang merupakan sektor padat modal, artinya sektor tersebut mampu menghasilkan nilai tambah tinggi, hanya membutuhkan sedikit tenaga kerja. Tenaga kerja pada sektor-sektor tersebut merupakan tenaga kerja yang memiliki skill dan tingkat pendidikan

dengan

spesifikasi

tertentu.

Adanya

perbedaan spesifikasi kebutuhan tenaga kerja dengan tenaga kerja yang tersedia, menyebabkan tidak semua tenaga

kerja

dapat

terserap,

dengan

kata


lain 67


menambah

jumlah

pengangguran

pengangguran.

Tingginya

menyebabkan

turunnya

akan

produktivitas dan turunnya tingkat pendapatan. Selain itu biaya sosial masyarakat seperti biaya medis, biaya keamanan, serta biaya sosial lain yang dikeluarkan pemerintah menjadi semakin tinggi. Sehingga secara tidak

langsung

dapat

menghambat

proses

pembangunan karena beban pemerintah menjadi semakin besar. Melihat dampak yang ditimbulkan pengangguran, komprehensip,

maka tidak

diperlukan saja

solusi

menanggulagi

yang masalah

pengangguran dari satu sisi saja. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), jumlah penduduk usia kerja di Bali (usia 15 tahun ke atas) cenderung mengalami peningkatan, seiring bertambahnya jumlah penduduk Bali. Pada tahun 2009, jumlah penduduk usia kerja di Bali mencapai

2.728.747

orang,

terus

mengalami

peningkatan hingga mencapai 3.073.019 pada tahun 2013.

Peningkatan

ini

juga

berdampak

pada

peningkatan penduduk yang tergolong angkatan kerja (bekerja dan mencari pekerjaan). Hingga tahun 2013 jumlah penduduk yang tergolong angkatan kerja adalah sebanyak 2.315.379 orang. Sementara itu, hal berbeda terjadi pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang selama 5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Banyak penduduk usia kerja yang memilih mengurus rumah tangga atau merupakan penduduk usia sekolah yang memilih melanjutkan sekolahnya. Pada tahun 2013 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 68



(TPAK) sebesar 75,35 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 76,97 persen.

Angka

ini

merupakan

cerminan

jumlah

penduduk yang aktif di pasar kerja terhadap total penduduk usia kerja. Sektor pariwisata merupakan sektor primadona di Provinsi Bali. Geliat industri pariwisata di Bali, selain menarik minat investor untuk menanamkan modalnya, juga menarik bagi pencari kerja untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Kuatnya daya tarik pariwisata ini tidak hanya menarik para pencari kerja yang berasal dari Bali namun juga dari luar Bali. Namun sayangnya, banyaknya penduduk luar Bali yang datang mencari peruntungan, belum mampu terserap secara optimal. Pada tahun 2013 jumlah penduduk tergolong angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan mencapai 98,21 persen dan merupakan yang tertinggi selama lima tahun terakhir. Jika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, maka hal ini adalah suatu indikasi yang baik, karena tumbuhnya ekonomi juga diikuti dengan penyerapan tenaga kerja. Hal ini menjadikan jumlah angkatan kerja yang belum terserap (pengangguran) mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2009, tingkat pengangguran di Bali mencapai 3,12 persen, dan selama lima tahun terus mengalami penurunan, dan pada tahun 2013 jumlahnya sebesar 1,79 persen. Semakin turunnya tingkat pengangguran di Provinsi Bali menunjukkan bahwa semakin bergairahnya perekonomian di Bali sehingga angkatan kerja mampu terserap oleh lapangan Analisis Indeks Kinerja Pembangunan Prov. dan Kab/Kota se Bali Tahun 2013

69


pekerjaan yang diciptakan pemerintah maupun sektor swasta. Tabel3.1 Indikator Ketenagakerjaan di Bali Tahun 2009 – 2013 Indikator

2009

2010

2011

2012

2013

1

Jumlah Penduduk Usia Kerja

2 728 747 2 902 573 2 952 545 3 008 973 3 073 019

2

Angkatan Kerja

2 123 588 2 246 149 2 257 258 2 316 033 2 315 379

2.1 Sudah Bekerja

2 057 118 2 177 358 2 204 874 2 268 708 2 273 897

2.2 Pengangguran 3

66 470

68 791

52 384

47 325

41 482

Bukan Angkatan Kerja

605 159

656 424

695 287

692 940

757 640

3.1 Masih Sekolah

187 161

199 093

212 173

229 810

230 176

3.2 Mengurus Rumah Tangga

319 205

353 215

350 415

347 065

401 728

98 793

104 116

132 699

116 065

125 736

96,87

96,94

97,68

97,96

98,21

3.3 Lainnya 4

Kesempatan Kerja (persen)

5

Pengangguran terbuka

6

TPAK

7

Daya Serap Tenaga Kerja (persen)

3,13

3,06

2,32

2,04

1,79

77,82

77,38

76,45

76,97

75,35

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

7.1 Pertanian

34,24

30,87

25,24

25,24

24,00

7.2 Industri Pengolahan

14,28

13,94

13,16

13,72

14,10

7.3 Perdagangan

23,77

26,24

27,05

27,56

27,64

7.4 Jasa-Jasa

13,63

14,75

17,75

17,20

16,86

14.08

14,19

16,79

16,28

17,40

7.5 Lainnya Sumber: BPS Provinsi Bali

3.1.3. Kemiskinan Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang tidak kalah penting untuk diatasi di negara berkembang seperti Indonesia. Seperti halnya dengan masalah

pengangguran,

kemiskinan

juga

menjadi

perhatian utama pemerintah, mengingat sampai saat ini penangangan masalah kemiskinan masih belum optimal. Masih banyaknya penduduk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan

primer,

sulitnya

membiayai

fasilitas

kesehatan, tidak layaknya fasilitas perumahan, masih banyaknya anak-anak yang putus sekolah merupakan cerminan masyarakat miskin di Indonesia. Maka tidak 70



salah jika para calon-calon pemimpin di negara ini menggunakan

isu

kemiskinan

dalam

program-

programnya untuk menarik simpati masyarakat. Kemiskinan dapat dilihat dari berbagai aspek dengan menggunakan berbagai macam ukuran dan konsep. Berbagai macam pendapat tenang kemiskinan berkembang di masyarakat, mulai dari ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, hingga mencakup masalah sosial dan moral yang ada di masyarakat. Sementara itu, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, perilaku, budaya hidup yang tidak berdaya terhadap sebuah sistem yang diberlakukan pemerintah sehingga masyarakat berada pada posisi yang lemah (kemiskinan struktural). Namun secara

umum,

konsep

kemiskinan

lebih

banyak

ditekankan pada kekurangan material. Apabila seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, dan papan secara layak maka dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut termasuk dalam kategori miskin secara material. Selama ini masalah kemisikinan lebih sering dikaitkan dengan aspek ekonomi, karena aspek inilah yang paling mudah untuk diukur dan dibandingkan. Namun jika dilihat lebih jauh lagi, kemiskinan juga memiliki kaitan dengan masalah-masalah lain seperti masalah sosial, budaya, sosial politik, kesehatan, dan pendidikan. Menelaah kemiskinan dari berbagai aspek sangat diperlukan untuk memahami secara komprehensif tentang masalah kemiskinan. Berbagai masalah yang terkait dengan kemiskinan tidak dapat diselesaikan Analisis Indeks Kinerja Pembangunan Prov. dan Kab/Kota se Bali Tahun 2013

71


dengan satu tindakan dari pemerintah, namun diperlukan upaya yang komperhensif dari pemerintah dan pihakpihak yang terkait, karena kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan menyentuh hingga berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia dan Bali pada khususnya. Namun banyak kalangan yang berpendapat bahwa program-program yang dicanangkan pemerintah belum

maksimal

Program-progam

menurunkan pengentasan

tingkat

kemiskinan.

kemiskinan

yang

dicanangkan pemerintah dinilai belum sistematis dan saling tumpang tindih, sehingga tidak efektif dalam mengurangi

angka

pemerintah

perlu

kemiskinan. membuat

Oleh

karena

itu,

program-program

pengentasan kemiskinan secara terpadu yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan secara langsung melibatkan masyarakat miskin dalam proses pelaksanaanya. Provinsi Bali sebagai daerah ysng mengandalkan sektor

pariwisata

sebagai

tulang

punggung

perekonomiannya, juga tidak lepas dari peermasalahan kemiskinan. Fenomena seperti krisis Bom Bali I, Bom Bali II, dan adanya Krisis Keuangan Global berdampak pada keadaan pariwisata di Bali. Banyaknya tenaga kerja yang di PHK di sektor pariwisata dikhawatirkan akan berdampak pada kemakmuran masyarakat Bali. Hal ini disebabkan karena sektor pertanian yang masih bertahan di kala krisis sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat Bali. 72



Pasca kejadian Bom Bali I pada tahun 2002, dampaknya

terhadap

perekonomian

Bali

sangat

dirasakan. Sektor pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian bali mengalami goncangan yang dasyat. Turunnya jumlah kunjungan wisatawan menyebabkan banyak tenaga kerja yang bekerja di sektor pariwisata kehilangan

pekerjaan.

Hal

ini

berpengaruh

pada

menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat Bali, yang menyebabkan bertambahnya penduduk miskin. Pada tahun 2003 jumlah penduduk miskin di Bali meningkat menjadi 246,10 ribu jiwa (6,89 persen) dari tahun sebelumnya sebanyak 221,80 ribu jiwa. Kemudian dengan segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi dampak Bom Bali I tersebut, jumlah penduduk miskin di Bali mengalami penurunan pada periode 2004-2005. Pada tahun 2005 jumlah penduduk miskin di Bali menurun menjadi 228,4 ribu jiwa (6,72 persen) dari tahun sebelumnya yang sebanyak 231,9 ribu jiwa (6,85 persen). Belum juga pulih sepenuhnya, pada tahun 2005 Bali kembali terpuruk dengan adanya Bom Bali II. Walaupun dampak dari Bom Bali II tidak sebesar Bom Bali I, tetapi Bali kembali harus menata sektor-sektor perekonomiannya agar mampu bangkit kembali. Dampak dari Bom Bali II juga terlihat pada jumlah penduduk miskin di Bali. Pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin di Bali naik sebesar 15,1 ribu jiwa dari tahun 2005 atau menjadi 243,5 ribu jiwa. Guncangan bom Bali I dan II menyebabkan Bali berada pada titik terendahnya. Keadaan ini memaksa masyarakat bali untuk mengadopsi berbagai strategi agar Analisis Indeks Kinerja Pembangunan Prov. dan Kab/Kota se Bali Tahun 2013

73


bisa bertahan dalam situasi yang sulit. Dalam waktu dua tahun setelah bom Bali II, keadaan ekonomi Bali mulai pulih dan menunjukkan peningkatan. Membaiknya kondisi

perekonomian

Bali

ditunjukkan

dengan

menurunnya jumlah penduduk miskin di Bali pada periode tahun 2006-2008. Pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin di Bali sebanyak 215,7 ribu jiwa (6,17 persen) atau mengalami penurunan dari tahun 2006 yang mencapai 243,5 ribu jiwa (7,08 persen). Penurunan ini disinyalir akibat antisipasi

yang lebih

baik oleh

pemerintah melalui berbagai kebijakan yang langsung menyentuh

masyarakat

miskin

disamping

kondisi

ekonomi yang mengalami pertumbuhan cukup baik dan makin banyaknya angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Memasuki tahun 2009, pertumbuhan ekonomi kembali

berpengaruh

positif

terhadap

penurunan

kemiskinan. Pada tahun ini, jumlah penduduk miskin hanya 181,7 ribu orang atau 5,13 persen. Lebih bagusnya lagi penurunan kemiskinan terjadi di daerah pedesaan maupun perkotaan. Hanya saja, tingkat kemiskinan di daerah pedesaan masih relatif tinggi. Tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 upaya pemerintah untuk menekan tingkat kemiskinan sudah semakin dirasakan. Adanya program pemerintah Bali seperti SIMANTRI, Bursa Kerja Online, JKBM, Bedah Rumah dan lainnya memberikan angin segar pada masyarakat

luas

untuk

dapat

memperbaiki

taraf

hidupnya dengan memperoleh kesempatan kerja yang layak, layanan kesehatan, dan perumahan yang memadai. 74



Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin sebesar 174,9 ribu orang atau 4,88 persen. Kemudian pada tahun 2011 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin yakni menjadi 166,2 ribu orang atau 4,20 persen. Tabel3.2 Indikator Kemiskinan di Bali Tahun 2001-2013 Tahun

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)

Kota 67,10 98,90 99,70 87,00 105,90 127,40 119,80 115,10 92,10 83,60 92,90 91,40 103,03

Desa 181,30 122,90 146,40 144,90 122,50 116,00 109,20 100,70 89,70 91,30 73,30 77,40 79,74

Kota+Desa 248,40 221,80 246,10 231,90 228,40 243,50 229,00 215,70 181,70 174,90 166,20 168,80 182,77

Persentase Penduduk Miskin

Kota 4,30 5,72 6,14 5,05 5,40 6,40 6,01 5,70 4,50 4,04 3,91 3,77 4,17

Desa 11,35 8,25 8,48 8,71 8,51 8,03 7,47 6,81 5,98 6,02 4,65 4,79 5,00

Kota+Desa 7,87 6,89 7,34 6,85 6,72 7,08 6,63 6,17 5,13 4,88 4,20 4,18 4,49

Sumber: BPS Provinsi Bali

Sementara itu, pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin adalah sebanyak 168,80 ribu jiwa, mengalami peningkatan dari tahun sebulumnya yang sebanyak 166,20 ribu jiwa. Pada tahun 2013, jumlah penduduk miskin

kembali

mengalami

peningkatan,

menjadi

sebanyak 182,77 ribu jiwa. Melambatnya pertumbuhan ekonomi bali pada tahun 2013, serta terjadinya kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan Juni tahun 2013, disinyalir

sebagai

penyebab

meningkatnya

jumlah


75

penduduk miskin.


3.2. Pengukuran Indeks Kinerja Pembangunan Pembangunan yang dilakukan di daerah pada akhirnya ditujukan bagi kesejahteraan rayat yang berada di daerah tersebut. Sebagai subyek dan obyek pembangunan

maka

peningkatan

pembangunan

manusia merupakan hal pokok yang tidak mungkin untuk dikesampingkan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008, Pembangunan Manusia dijadikan parameter akhir keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Mengadopsi hal tersebut maka dilakukan model terhadap pembangunan manusia terhadap tiga parameter aspek pembangunan yang lain yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Namun demikian untuk

beberapa

indikator

yang

diperkirakan

mempengaruhi ketiga aspek tersebut tidak dapat digunakan karena keterbatasan serta kesinambungan data yang ada. Model pengukuran indeks kinerja pembangunan terhadap pembangunan manusia menggunakan

alat

analisis yaitu AHP untuk membuat skoring dari tiga parameter

yang

ada

sehingga

nantinya

dapat

disandingkan antara hasil kinerja utama dengan parameter utama yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan melakukan perbandingan perbandingan terhadap tiga aspek pembangunan yang diperkiraan mempunyai

peranan

paling

penting

terhadap

pembangunan manusia maka didapat hasil sebagai berikut: 76



Gambar 1. Model Pengukuran Indeks Kinerja Pembangunan

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

INDEKS KINERJA PEMBANGUNAN (IKP)

Aspek Kesejahteraan Masyarakat (AKM)

Aspek Pelayanan Umum (APU)

0,6087

0,2842

Aspek Daya Saing Daerah (ADSD)

0,1071

Sehingga formulasi IKP menjadi: IKP = (0,6087) AKM + (0,2842) APU + (0,1071) ADSD Dari Gambar 1, terlihat bahwa penentu utama dari indeks kinerja pembangunan (IKP) adalah aspek kesejahteraan masyarakat (AKM) sebesar 60,87% diikuti oleh aspek pelayanan umum (APU) sebesar 28,42% dan terakhir adalah aspek daya saing daerah (ADSD) sebesar 10,71%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa begitu besar aspek kesejahteraan masyarakat dalam menentukan kinerja pembangunan. Disisi lain, masih kecilnya peranan aspek daya saing daerah dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Analisis Indeks Kinerja Pembangunan Prov. dan Kab/Kota se Bali Tahun 2013

77


3.2.1. Model

Pengukuran

Aspek

Kesejahteraan

Masyarakat (AKM) Pengukuran aspek kesejahteraan masyarakat (AKM) mempergunakan data yang dirasa tersedia sampai tingkat kabupaten/kota. AKM dibentuk oleh dua parameter

yaitu

kesejahteraan

dan

pemerataan

ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Gambar 2.

Model Pengukuran Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek Kesejahteraan Masyarakat (AKM)

Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi (KPE)

Kesejahteraan Sosial (KSo)

0, 6256

0, 3744

Sehingga model dalam penentuan AKM adalah sebagai berikut: AKM = (0,6256) KPE + (0,3744) KSo Keterangan:

78

APM

: Aspek Kesejahteraan Masyarakat

KPE

: Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

KSo

: Kesejahteraan Sosial



Dari Gambar 2, terlihat bahwa kesejahteraan dan pemerataan ekonomi memiliki prioritas pertama sebesar

62,56%

dalam

menentukan

aspek

kesejahteraan masyarakat diikuti oleh kesejahteraan sosial sebesar 37,44%. Untuk parameter kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

(KPE)

terdapat

lima

indikator

yang

membentuknya, yaitu: 1. Pertumbuhan ekonomi (PEk) 2. Laju Inflasi PDRB (PDRB) 3. PDRB per Kapita (Kapita) 4. Ketimpangan kemakmuran (KKe) 5. Pemerataan pendapatan (PPend) Sehingga formulasi pengukuran adalah sebagai berikut: KPE =

(0,1900) PEk + (0,1181) PDRB + (0,1170) Kapita - (0,1956) KKe + (0,3793) PPend Parameter

kesejahteraan

dan

pemerataan

ekonomi (KPE) didominasi oleh indikator pemerataan pendapatan

(PPend),

mempengaruhi

KPE

dimana

sebesar

indikator

37,93%.

ini

Sedangkan

indikator pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi parameter kesejahteraan dan pemerataan ekonomi (KPE) sebesar 19,00%, laju inflasi PDRB (11,81%), PDRB

per

kapita

(11,70%)

dan

ketimpangan

kemakmuran sebesar 19,56%. Sedangkan

dalam

pengukuran

parameter

kesejahteraan sosial (KSo) terdapat lima indikator utama dan sub indikator, yaitu: Analisis Indeks Kinerja Pembangunan Prov. dan Kab/Kota se Bali Tahun 2013

79


1. Pendidikan (Pend) a. Angka Melek Huruf (AMH) b. Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLM) c. Angka Partisipasi Murni (APM) d. Angka Partisipasi Kasar (APK) e. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APyD) Formulasi yang terbentuk: Pend. =

(0,2949) AMH + (0,2174) ARLM + (0,1741) APM + (0,1637) APK + (0,1500) ApyD

Aspek parameter

pendidikan kesejahteraan

dalam sosial

mempengaruhi (KSo)

banyak

dipengaruhi oleh indikator angka melek huruf sebesar 29,49%

diikuti

indikator

rata-rata

lama

sekolah

(21,74%), angka partisipasi murni (17,41%), angka partisipasi kasar (16,37%) dan indikator pendidikan yang ditamatkan sebesar 15,00%. 2. Kesehatan (Ksht) 3. Kemiskinan (Kems) 4. Kesempatan Kerja (KKe) 5. Kriminalitas (Krim) Setelah diketahui persamaan untuk setiap indikator dalam parameter kesejahteraan sosial (KSo), maka formulasi KSo adalah: KSo =

(0,2409) Pend + (0,1811) Ksht – (0,3095) Kems + (0,1409) KKe – (0,1276) Krim

80



Untuk parameter kesejahteraan sosial (KSo), indikator kemiskinan sangat mempengaruhi keberhasilan kesejahteraan sosial, dimana indikator ini memiliki bobot sebesar

30,95%

kemudian

diikuti

oleh

indikator

pendidikan (24,09%), kesehatan (18,11%), kesempatan kerja (14,09%) dan indikator kriminalitas memiliki bobot sebesar 12,76%.

3.2.2. Model Pengukuran Aspek Pelayanan Umum (APU) Pengukuran

aspek

pelayanan

umum

(APU)

mempergunakan data yang dirasa tersedia sampai tingkat kabupaten/kota. Komponen pembentuk APU adalah parameter pelayanan dasar (PDa) dan pelayanan penunjang (PPenj). Gambar 3. Model Pengukuran Aspek Pelayanan Umum Aspek Pelayanan Umum (APU)

Pelayanan Dasar (PDa)

Pelayanan Penunjang (PPenj)

0, 6816

0, 3184


81


Sehingga model dalam penentuan APU adalah sebagai berikut: APU = (0,6816) PDa + (0,3184) PPenj Keterangan: APU

: Aspek Pelayanan Umum

PDa

: Pelayanan Dasar

PPenj

: Pelayanan Penunjang

Dari Gambar 3, terlihat bahwa pelayanan dasar memiliki prioritas utama sebesar 68,16% dalam menentukan aspek pelayanan umum diikuti oleh pelayanan penunjang sebesar 31,84%. Pelayanan Dasar (PDa) Untuk

parameter

pelayanan

dasar

(PDa)

terdapat empat indikator serta delapan sub sektor, yaitu: 1.

Pendidikan (Pendd) a.

Sekolah Dasar i.

Angka Partisipasi Sekolah (APSSD)

ii.

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (RKSSD)

iii.

Rasio guru/murid (RGMSD)

Formulasi: SD = (0,4770) APSSD + (0,2941) RKSSD + (0,2290) RGMSD Formula tersebut mengartikan bahwa kinerja pemerintahan dalam hal program SD akan tergambar dari peningkatan angka partisipasi sekolah 82

dengan

bobot

sebesar

47,70%



sedangkan untuk rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah (29,41%) dan rasio guru-murid sebesar 22,90%. b.

Sekolah Menengah Tingkat Pertama i.

Angka Partisipasi Sekolah (APSSMP)

ii.

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (RKSSMP)

iii.

Rasio guru/murid (RGMSMP)

Formulasi: SMP = (0,4133) APSSMP + (0,3212) RKSSMP + (0,2655) RGMSMP Untuk keberhasilan program di tingkat SMP maka

akan tergambar juga dari peningkatan

angka partisipasi sekolah dengan bobot sebesar 41,33% sedangkan untuk rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah (32,12%) dan rasio guru-murid sebesar 26,55%. c. Sekolah Menengah Tingkat Atas i.

Angka Partisipasi Sekolah (APSSMA)

ii.

Rasio

ketersediaan

sekolah/penduduk

usia sekolah (RKSSMA) iii.

Rasio guru/murid (RGMSMA)

Formulasi: SMA = (0,4133) APSSMA + (0,3212) RKSSMA + (0,2655) RGMSMA Sementara itu, untuk keberhasilan program di tingkat SMA tergambar pula dari peningkatan angka partisipasi sekolah dengan bobot sebesar Analisis Indeks Kinerja Pembangunan Prov. dan Kab/Kota se Bali Tahun 2013

83


41,33% sedangkan untuk rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah (32,12%) dan rasio guru-murid sebesar 26,55%. Setelah

diketahui

persamaan

untuk

setiap

indikator pendidikan, maka formulasi untuk pendidikan adalah: Pendd = (0,3742) SD + (0,3129) SMP + (0,3129) SMA Untuk Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Bali keberhasilan pendidikan sebagai pelayanan dasar akan tergambar dengan tingginya keberhasilan pendidikan sekolah dasar (SD) dengan bobot sebesar 37,42% sedangkan untuk SMP dan SMA sebesar 31,29%. 2. Kesehatan (Sehat) a.

Rasio posyandu per satuan balita (RPBlta)

b.

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (Puskesm)

c.

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (RMSakit)

d.

Rasio dokter per satuan penduduk (RDokter)

e.

Rasio tenaga medis per satuan penduduk (RTngmdis)

Formulasi: Sehat = (0,2037) RPBlta + (0,2024) Puskesm + (0,2533) MSSakit + (0,1647) RDokter + (0,1760) Rtngmdis 84



Kinerja pelayanan dasar di bidang kesehatan dipengaruhi rasio rumah sakit terhadap penduduk dimana indikator tersebut mempengaruhi kinerja kesehatan sebesar 25,33%. Sementara itu, bobot untuk rasio posyandu per balita sebesar 20,37%, rasio puskesmas per penduduk (20,24%), rasio dokter per penduduk (16,47%) dan bobot rasio tenaga medis sebesar 17.60%. Jika dilihat secara menyeluruh ternyata kelima indikator kinerja kesehatan dalam pelayanan dasar tidak ada yang sangat dominan, hal ini memperlihatkan betapa pentingnya

kelima

menentukan

hasil

indikator

tersebut

pembangunan

di

dalam bidang

kesehatan. 3. Lingkungan Hidup (LHdup) a.

Persentas Pelayanan Sampah (Sampah)

b.

Persentase Penduduk berakses air minum (AirMnum)

Formulasi: LHdup = (0,4000) Sampah + (0,6000) AirMnum Keberhasilan

kinerja

pembangunan

dibidang

lingkungan hidup sangat dipengaruhi besarnya persentase penduduk berakses air minum yang memiliki bobot sebesar 60% sedangkan untuk persentase pelayanan sampah sebesar 40%. Setelah mengetahui persamaan masing-masing indikator dalam membentuk kinerja pelayanan dasar, Analisis Indeks Kinerja Pembangunan Prov. dan Kab/Kota se Bali Tahun 2013

85


maka formulasi untuk parameter pelayanan dasar (PDa) adalah: PDa = (0,3949) Pendd + (0,3381) Sehat + (0,2670) LHdup Persamaan parameter pelayanan dasar memperlihatkan bahwa indikator pendidikan memiliki bobot tersebesar yaitu 39,49% kemudian diiikuti oleh indikator kesehatan (33,81%) dan terakhir indikator lingkungan hidup sebesar 26,70%. Pelayanan Penunjang (PPenj) Untuk parameter pelayanan penunjang (PPenj) terdapat empat indikator, yaitu: 1.

Ketenagakerjaan (Tenaker)

2.

KB dan KS (KBKS)

3.

Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

4.

Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban (Trantib)

Formulasi untuk parameter pelayanan penunjang (PPenj) adalah: PPenj = (0,2609) Tenaker + (0,3105) KBKS + (0,2063) Kominfo + (0,2222) Trantib Kinerja

pembangunan untuk

parameter

pelayanan

penunjang sebagian besar dipengaruhi KB dan KS sebesar 31,05% diikuti oleh indikator ketenagakerjaan (26,09%), penyelenggaraan keamanan dan ketertiban (22,22%) dan komunikasi dan informatika sebesar 20,63%.

86



3.2.3. Model Pengukuran Aspek Daya Saing Daerah (ADSD) Pengukuran aspek daya saing daerah (ADSD) mempergunakan data yang dirasa tersedia sampai tingkat kabupaten/kota. Komponen pembentuk ADSD adalah parameter

kemampuan

parameter

fasilitas

ekonomi

daerah

(KEDa),

wilayah/infrastruktur

(FWIn),

parameter iklim berinvestasi (Invest) dan pelayanan sumberdaya manusia (SDM). Gambar 4.

Model

Pengukuran Aspek Daya Saing

Daerah (ADSD) Aspek Daya Saing Daerah (ADSD)

Kemampuan Ekonomi Daerah (KEDa)

Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur (FWIn)

Iklim Berinvestasi (Invest)

0, 2429

0, 1553

0, 2312

Sumberdaya Manusia (SDM)

0, 3707

Sehingga model dalam penentuan ADSD adalah sebagai berikut: ADSD = (0,2429) KEDa + (0,1553) FWIn - (0,2312) Invest + (0,3707) SDM Keterangan: ADSD

: Aspek Daya Saing Daerah


87


KEDa

: Kemampuan Ekonomi Daerah

FWIn

: Fasilitas/Wilayah Infrastruktur

Invest

: Iklim Investasi

SDM

: Sumberdaya Manusia Dari Gambar 4, terlihat bahwa sumberdaya

manusia memiliki prioritas utama sebesar 37,07% dalam menentukan aspek daya saing daerah diikuti oleh kemampuan ekonomi daerah (24,29%), iklim investasi (23,12%)

dan

terakhir

adalah

fasilitas

wilayah/infrastruktur sebesar 15,53%. Kemampuan Ekonomi Daerah (KEDa) Untuk parameter kemampuan ekonomi daerah (KEDa) terdapat tiga indikator yaitu pengeluaran konsumsi

rumahtangga

per

kapita

(Kons.kapita),

produktivitas total daerah (PTDa) dan dana perimbangan terhadap PAD (DnaPAD). Formulasi untuk parameter kemampuan ekonomi daerah (KEDa) adalah: KEDa = (0,4290) Kons.kapita + (0,2449) PTDa + (0,3261) DnaPAD Berdasarkan persamaan diatas maka dapat diketahui bahwa kemampuan ekonomi daerah sangat dipengaruhi konsumsi rumahtangga per kapita sebesar 42,90% kemudian untuk dana perimbangan terhadap PAD sebesar 32,61% dan produktivitas total daerah sebesar 24,49%.

88



Fasilitas Wilayah/Infrastruktur (FWIn) Untuk parameter fasilitas wilayah/infrastruktur (FWIn) terdapat empat indikator yang membentuknya yaitu ketersediaan air bersih (AirBersih), ketersediaan restoran (Rest) dan ketersediaan penginapan (Inap). Formulasi

untuk

parameter

fasilitas

wilayah/infrastruktur (FWIn) adalah: FWIn = (0,6358) AirBersih + (0,2238) Rest + (0,1404) Inap Parameter

fasilitas


sangat

didominasi oleh indikator ketersediaan air bersih sebesar 63,58% diikuti oleh indikator ketersediaan restoran (22,385) dan terakhir untuk indikator ketersediaan penginapan sebesar 14,04%. Iklim Berinvestasi (Invest) Untuk parameter iklim berinvestasi (Invest) diwakili

oleh

kriminalitas.

tingkat

Hal

ini

keamanan diasumsikan

keamanan yang rendah maka iklim

yaitu

indikator

dengan

tingkat

investasi akan

semakin baik. Sumberdaya Manusia (SDM) Untuk parameter sumberdaya manusia (SDM) terdapat dua indikator yang membentuknya yaitu kualitas tenaga kerja (KuaTenaker) dan tingkat ketergantungan (DR). Formulasi untuk parameter sumberdaya manusia (SDM) adalah: SDM = (0,5747) KuaTenaker + (0,4253) DR Analisis Indeks Kinerja Pembangunan Prov. dan Kab/Kota se Bali Tahun 2013

89


Berdasarkan persamaan diatas memperlihatkan bahwa sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh kualitas tenaga kerja sebesar 57,47% dan tingkat ketergantungan sebesar 42,53%.

90


Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN    

Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek Pelayanan Umum Aspek Daya Saing Daerah Indeks Kinerja Pembangunan

BAB IV Hasil dan Pembahasan


92



4. Indeks Kinerja Pembangunan Provinsi Bali Semakin berkembangnya Bali sebagai daerah tujuan wisata utama di Indonesia, menuntut Bali untuk selalu dapat memberikan pelayanan terbaik. Pembangunan yang sangat pesat

terutama

pembangunan

infrastruktur

penunjang

pariwasata dewasa ini, merupakan wujud dari komitmen Bali untuk

menjadi

pembangunan

yang

memperhatikan menunjang

icon

pariwisata terjadi

aspek-aspek

kinerja

di

di lain,

pembangunan

Indonesia.

Provinsi yang itu

Namun

Bali

perlu

tentunya

dapat

sendiri,

sehingga

diharapkan dapat berjalan secara sinergis dan hasil-hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat Bali. Untuk itu, pemerintah provinsi Bali memerlukan indikator yang dapat dijadikan tolak ukur dalam membantu memotret sejauh mana pembangunan yang telah dilakukan di Provinsi Bali. Dari

hasil

pengolahan

data

Indeks

Kinerja

Pembangunan (IKP), dapat dilihat bahwa secara umum IKP Provinsi Bali selama lima tahun cenderung mengalami peningkatan. Hanya pada tahun 2012 nilai IKP sedikit mengalami penurunan, dari 0,569 pada tahun 2011 menjadi 0,531 poin pada tahun 2012, atau turun sebanyak 0,0371 poin. Jika

dilihat

lebih

rinci

dari

komponen

penyusunnya,

penurunana nilai IKP pada tahun 2012 disebabkan karena turunnya nilai aspek pelayanan umum dan juga aspek daya saing daerah. Sementara peningkatan nilai komponen aspek kesejahteraan masyarakat relatif kecil, sehingga tidak mampu untuk meningkatkan nilai IKP secara keseluruhan. Pada tahun 2013 nilai IKP kembali mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2012. Nilai IKP pada tahun 2013 sebesar 0,574 Analisis Indeks Kinerja Pembangunan Prov. dan Kab/Kota se Bali Tahun 2013

93


poin, atau mengalami peningkatan sebanyak 0,043 poin, dan merupakan nilai IKP tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Gambar 4.1 Indeks Kinerja Pembangunan Provinsi Bali 0,7 0,569

0,6 0,5

0,451

0,495

0,531

0,574

0,4 0,3 0,2 0,1 0 2009

2010

2011

2012

2013

Kendati mengalami peningkatan, namun jika dilihat secara lebih rinci masing-masing komponen penyusunnya, hanya nilai pada aspek kesejahteraan masyarakat yang mengalami peningkatan, sedangkan nilai pada aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah justru mengalami penurunan. Namun peningkatan nilai pada aspek kesejahteraan masyarakat yang jauh lebih besar dibandingkan penurunan nilai pada aspek pelayanan umum dan aspek daya saing ternyata mampu untuk meningkatkan nilai IKP Bali secara keseluruhan pada tahun 2013. Semakin baiknya daya serap sektor-sektor ekonomi dalam menyerap tenaga kerja yang berpengaruh pada pemerataan pendapatan yang semakin baik, serta tingkat inflasi yang terkendali, merupakan faktor pendorong

meningkatnya

nilai

aspek

kesejahteraan

masyarakat. 94



Gambar 4.2 IKP Provinsi Bali dan Beberapa Komponen Penyusun 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2

2009

2010

2011

2012

2013

IKP

0,4514

0,4949

0,5685

0,5314

0,5743

AKM

0,3149

0,3681

0,4215

0,4004

0,5060

APU

0,8028

0,8107

0,9635

0,8893

0,8398

ADSD

0,2951

0,3769

0,3563

0,3261

0,2568

Secara lebih rinci, komponen-komponen penyusun Indeks Kinerja Pembangunan (IKP) Provinsi Bali seperti Aspek Kesejahteraan Masyarakat (AKM), Aspek Pelayanan Umum (APU), dan Aspek Daya Saing Daerah (ADSD) akan dijelaskan menurut Kabupaten/Kota. Nilai ini diperoleh dari hasil pengolahan dengan model persamaan IKP sehingga nantinya akan

dapat

menjelaskan

keadaan

masing-masing

kabupaten/kota.

4.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat (AKM) Aspek

Kesejahteraan

Masyarakat

(AKM)

merupakan salah satu aspek yang mendukung Indeks Kinerja Pembangunan (IKP). AKM dapat mencerminkan seberapa baik tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Selama tahun 2009 – 2013, Aspek Kesejahteraan Masyarakat (AKM) cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 nilai AKM adalah sebesar 0,3149. Lalu pada tahun 2010 nilai AKM mengalami Analisis Indeks Kinerja Pembangunan Prov. dan Kab/Kota se Bali Tahun 2013

95


peningkatan sebesar 0,0532 poin, menjadi 0,3681. Peningkatan nilai AKM yang terjadi pada tahun 2010 didorong

oleh

peningkatan

kedua

komponen

pendukung AKM, yaitu aspek kesejahteraan dan pemertaan ekonomi (KPE) sebesar 0,0558 poin dan aspek kesejahteraan sosial (Kso) sebesar 0,0490 poin. Pada tahun 2011 nilai AKM kembali mengalami peningkatan, dari 0,3681 poin menjadi 0,4215 poin. Peningkatan nilai AKM pada tahun 2011 lebih didorong oleh

meningkatnya

nilai

pada

komponen

aspek

kesejahteraan dan pemertaan ekonomi (KPE), karena disisi lain nilai komponen aspek kesejahteraan sosial justru mengalami penurunan. Nilai aspek kesejahteraan dan pemertaan ekonomi (KPE) mengalami peningkatan lebih signifikan sebesar 0,1047 dibandingkan dengan penurunan nilai pada aspek kesejahteraan sosial yang turun sebesar 0,0325. Memasuki tahun 2012 nilai AKM mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2011. Pada tahun 2012 nilai AKM sebesar 0,4004 mengalami penurunan sebesar 0,0211 poin dibandingkan dengan nilai AKM tahun 2011. Turunnya nilai AKM Provinsi Bali pada tahun 2012 didorong oleh turunnya nilai pada aspek kesejahteraan dan pemertaan ekonomi (KPE) sebesar 0,0211 poin dan aspek kesejahteraan sosial (Kso) sebesar 0,0444 poin. Meskipun mengalami penurunan nilai dibandingkan tahun 2011, namun jika dibandingkan dengan nilai AKM pada tahun 2009 dan 2010, nilai AKM pada tahun 2012 masih masih lebih 96



tinggi dibandingkan nilai AKM pada tahun 2009 dan 2010. Pada tahun 2013, nilai AKM Provinsi Bali kembali mengalami peningkatan cukup signifikan. Nilai AKM Provinsi Bali pada tahun 2013 adalah sebesar 0,5060 poin, atau mengalami peningkatan sebesar 0,1056 poin dibandingkan dengan nilai AKM pada tahun 2012. Peningkatan nilai AKM pada tahun 2013, didorong

oleh

meningkatnya

nilai

pada

aspek

kesejahteraan dan pemertaan ekonomi (KPE) sebesar 0,1838 poin. Ini berarti bahwa pembangunan di Provinsi Bali sudah mampu mengurangi kesenjangan pendapatan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Namun di sisi lain terjadi penurunan pada aspek kesejahteraan sosial yang ditunjukkan dengan turunnya nilai aspek kesejahteraan sosial (Kso) walaupun tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan pembangunan di Provinsi Bali belum mampu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesempatan kerja.

Gambar 4.3 Nilai Aspek Kesejahteraan Masyarakat (AKM)

2009

2010

2011

2012

2013

AKM

0,3149

0,3681

0,4215

0,4004

0,5060

KPE

0,4388

0,4946

0,5993

0,5549

0,7387

Kso

0,1078

0,1569

0,1243

0,1423

0,1172


97


Apabila

dilihat

kabupaten/kota,

maka

berdasarkan dapat

wilayah

diketahui

bahwa

penurunan Aspek Kesejahteraan Masyarakat (AKM) terjadi pada beberapa wilayah kabupaten/kota di Bali yakni Kabupaten Badung menurun 0,0856 poin, Kabupaten Klungkung 0,0071 poin, dan Kabupaten Karangasem 0,0736 poin. Sedangkan kabupaten/kota lainnya

mengalami

kesejahteraan

peningkatan

masyarakat.

pada

aspek

Kabupaten/kota

yang

mengalami peningkatan tersebut adalah Kabupaten Jembrana meningkat 0,0078 poin, Kabupaten Tabanan meningkat sebesar 0,0389 poin, Kabupaten Gianyar meningkat sebesar 0,0766 poin, Kabupaten Bangli meningkat sebesar 0,0096 poin, Kabupaten Buleleng meningkat sebesar 0,0089 poin, dan Kota Denpasar meningkat sebesar 0,0282 poin. Dari sisi peringkat yang diperoleh oleh masingmasing kabupaten/kota pada aspek kesejahteraan masyarakat, pada tahun 2013 relatif hampir sama dengan tahun 2012, hanya terjadi beberapa perubahan peringkat kabupaten/kota. Peringkat pertama, kedua, dan ketiga masih diduduki oleh kabupaten/kota yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu masing-masing, Kabupaten

Badung,

Kabupaten

Gianyar,

serta

Kabupaten Bangli. Sementara itu, penurunan nilai AKM Kabupaten Karangasem sebesar 0,0736 poin pada tahun 2013, menyebabkan peringkat Kabupaten Karangasem turun

signifikan,

dari

peringkat

empat

menjadi

peringkat delapan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.1. 98



Tabanan

Badung

Gianyar

Klungkung

Karangasem

Buleleng

Denpasar

BALI

2009

0,3812

0,4316

0,6256

0,4265

0,3694

0,4551

0,3605

0,3716

0,4301

0,3149

2010

0,2826

0,4258

0,5140

0,4618

0,3873

0,4480

0,3882

0,4265

0,5173

0,3681

2011

0,3479

0,4533

0,5335

0,4291

0,3375

0,4941

0,4162

0,3418

0,4981

0,4215

2012

0,3673

0,3961

0,6191

0,4396

0,3654

0,4382

0,4355

0,3703

0,4199

0,4004

2013

0,3751

0,4350

0,5335

0,5163

0,3582

0,4479

0,3619

0,3793

0,4443

0,5060

Bangli

Indeks AKM

Jembrana

Tabel. 4.1. Nilai Indeks Aspek Kesejahteraan Masyarakat (AKM) menurut kabupaten/Kota, 2009 - 2013

RANK 2009

6

3

1

5

8

2

9

7

4

2010

9

6

2

3

8

4

7

5

1

2011

7

4

1

5

9

3

6

8

2

2012

8

6

1

2

9

3

4

7

5

2013

7

5

1

2

9

3

8

6

4

4.1.1. Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi (KPE) Aspek kesejahteraan dan pemerataan Ekonomi merupakan (KPE) merupakan salah satu komponen pendukung pada AKM. Pada tahun 2013 aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 0,1838. Peningkatan ini terjadi karena meningkatnya indeks beberapa komponen pembentuk Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi (KPE), seperti komponen laju inflasi PDRB dan pemerataan pendapatan.

Disisi lain nilai indeks

komponen pertumbuhan ekonomi, PDRB per Kapita, dan

komponen

ketimpangan

kemakmuran

justru

mengalami penurunan. Namun penurunan yang terjadi Analisis Indeks Kinerja Pembangunan Prov. dan Kab/Kota se Bali Tahun 2013

99


tidak terlalu signifikan sehingga, pengaruhnya terhadap nilai KPE relatif lebih kecil dibandingkan indeks komponen

laju

inflasi

PDRB

dan

pemerataan

pendapatan yang mengalami peningkatan. Apabila

ditinjau

dari

kabupaten/kota,

kabupaten/kota yang cenderung membentuk nilai aspek KPE Provinsi Bali mengalami penurunan adalah KPE Kabupaten Badung dan Kabupaten Karangasem. Sedangkan Jembrana,

kabupaten Tabanan,

lainnya, Gianyar,

yaitu:

Kabupaten

Klungkung,

Bangli,

Buleleng, dan Kota Denpasar mengalami peningkatan pada aspek tersebut. Semetara

itu,

jika

kita

lihat

komponen

penyusunan aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di masing-masing kabupaten/kota, maka akan tampak perbedaan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Seperti pada Kabupaten Badung yang mengalami penurunan aspek KPE, yang disebabkan karena adanya penurunan indeks pada hampir semua komponen, kecuali indeks pada komponen ketimpangan kemakmuran yang mengalami peningkatan. Sementara itu, pada Kabupaten Karangasem yang juga mengalami penurunan aspek KPE, penurunan disebabkan karena turunnya indeks pada komponen laju inflasi PDRB dan komponen pemerataan pendapatan, sedangkan indeks pada komponen pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, serta ketimpangan kemakmuran mengalami peningkatan.

100



0,6896 0,8377 0,9662 0,8191 0,8752

1,7461 1,2843 0,8488 1,5392 1,1678

2009 2010 2011 2012 2013

0,9194 0,9864 1,3089 0,9862 0,9834

0,8060 0,8642 1,1537 0,8695 0,8784

1,8619 1,6076 2,1095 1,5816 1,5653

2009 2010 2011 2012 2013

0,9603 0,9797 1,1849 1,0836 1,0723

1,0237 0,9876 1,0752 1,0155 1,1162

0,9214 1,0896 0,9977 0,9525 1,0024

2009 2010 2011 2012 2013

1,0694 1,0105 0,9171 0,9564 1,0106

0,9994 1,0226 0,9385 0,9666 1,0124

1,1348 0,9326 0,9690 1,0021 0,8532

2009 2010 2011 2012 2013

0,5956 0,5494 0,5590 0,5714 0,5716

0,5375 0,5863 0,5769 0,5426 0,5607

0,8871 0,9042 0,8555 0,8995 0,9566

1,0795 1,0391 1,0077 1,0226 1,1054

1,1549 1,1671 1,1162 1,1274 1,0773

BALI

0,9153 0,7479 0,9653 1,0949 0,9699

Denpasar

2009 2010 2011 2012 2013

Buleleng

1,1311 1,1501 1,1027 1,1463 1,0561

Karangasem

0,9631 1,0082 0,9584 0,9268 0,9940

Bangli

Badung

0,8534 0,8107 0,9250 0,9261 0,8862

Klungkung

Tabanan

2009 2010 2011 2012 2013

Gianyar

Komponen KPE

Jembrana

Tabel. 4.2. Komponen Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi (KPE) menurut kabupaten/Kota, 2008 – 2013

Pertumbuhan Ekonomi (PEk) 1,0494 1,0734 1,1142 1,0652 1,0591

0,8706 0,9640 0,9577 0,9465 0,9405

1,0109 0,8833 0,9625 0,9396 0,9248

0,9433 1,0344 1,0688 1,0443 0,9965

Laju Inflasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 0,9684 1,1167 1,0334 1,0224 1,0275

0,9652 0,9767 1,1160 0,8613 0,9590

0,9884 0,8773 0,9256 0,9396 0,9833

1,0776 0,8602 1,1060 1,1674 1,0772

0,8593 0,9928 0,9518 0,6325 0,9590

0,7901 1,3065 1,0868 0,9235 0,9812

0,4925 0,6542 0,9809 1,2277 2,4819

0,6450 0,6872 0,9097 0,6852 0,6871

0,7384 0,8220 1,0967 0,8314 0,8400

1,2646 1,0745 1,4166 1,0640 1,0579

1,0553 1,1014 1,4641 1,1048 1,1026

1,0590 0,9728 1,0123 0,9737 1,0703

1,0751 1,1219 1,0017 1,2420 0,9786

1,1786 1,2157 1,1261 1,1746 1,1353

0,9501 1,0151 1,0146 1,0287 1,0498

0,9487 0,9258 0,9424 0,8157 0,7720

0,8133 0,8693 0,8683 0,8224 0,9209

0,6103 0,6335 0,6677 0,5142 0,5457

0,4388 0,4946 0,5993 0,5549 0,7387

PDRB Per Kapita (Kapita) 1,0321 1,0678 0,0014 1,0808 1,0851

1,0548 1,1379 0,0015 1,1453 1,1468

0,6777 0,7525 1,0017 0,7560 0,7561

Ketimpangan Kemakmuran (KKe) 1,0083 1,0336 0,9664 0,9831 0,9237

1,1644 1,0869 1,1132 1,0156 1,0272

0,9175 0,8434 0,7893 0,8927 0,8760

0,8703 0,8846 0,8594 0,8412 0,9333

Pemerataan Pendapatan (PPend) 1,0224 0,9987 1,0225 0,9938 1,1010

0,8335 0,9552 0,8770 0,9676 1,0634

1,1236 1,0821 1,2022 1,0960 1,1729

0,9182 1,0574 1,1168 1,1731 0,9648

Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi (KPE) 0,8892 0,6989 0,7290 0,7784 0,6493

0,6251 0,6374 0,5327 0,6343 0,6864

0,4912 0,5814 0,4288 0,5839 0,6285

0,6348 0,6049 0,7110 0,6190 0,6538

0,5493 0,5818 0,6551 0,6693 0,5728

0,5462 0,6056 0,6190 0,5660 0,6104

4.1.2. Aspek Kesejahteraan Sosial (KSo) Aspek pendukung AKM berikutnya adalah aspek kesejahteraan sosial (Kso). Pada tahun 2013 aspek kesejahteraan sosial (Kso) mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2012. Kondisi ini berbeda Analisis Indeks Kinerja Pembangunan Prov. dan Kab/Kota se Bali Tahun 2013

101


dengan aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi (KPE) yang mengalami peningkatan di tahun 2013. Turunnya nilai pada aspek Kesejahteraan sosial Provinsi Bali, disebabkan karena menurunnya jumlah lulusan universitas serta meningkatnya angka kemiskinan di Provinsi Bali pada tahun 2013. Hal ini ditunjukkan dengan turunnya indeks pada komponen pendidikan dan komponen kemiskinan. Apabila dilihat berdasarkan wilayah, jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan dan penurunan jumlahnya relatif seimbang. Kabupaten/kota yang mengalami peningkatan aspek kesejahteraan sosial adalah Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, dan Kota Denpasar. Sedangkan Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli,

Kabupaten

Karangasem,

dan

Kabupaten

Buleleng mengalami penurunan pada aspek ini. Jika dilihat pada masing-masing daerah maka akan terdapat perbedaan komponen yang berpengaruh pada peningkatan maupun penurunan pada nilai aspek kesejahteraan sosial. Misalnya pada Kabupaten Gianyar yang pada tahun 2013 mengalami peningkatan nilai aspek kesejahteraan sosial paling tinggi diantara daerah lainnya, jika dilihat masing-masing komponen, ternyata hampir semua komponen mengalami penurunan indeks, hanya

pada

komponen

pendidikan

mengalami

peningkatan. Sementara itu pada Kabupaten Tabanan yang

juga

kesejahteraan

mengalami sosial,

peningkatan

komponen

yang

pada

aspek

mengalami

peningkatan nilai adalah komponen kesempatan kerja, 102



sedangkan komponen lainnya mengalami penurunan. (selengkapnya lihat Tabel 4.3.)

2009 2010 2011 2012 2013

1,0082 1,0082 1,0083 1,0082 1,0082

1,0454 1,0452 1,0449 1,0446 1,0444

1,0086 1,0082 1,0078 1,0076 1,0072

1,0129 1,0126 1,0123 1,0120 1,0117

2009 2010 2011 2012 2013

1,3368 1,2965 1,3100 1,2997 1,1062

0,9818 1,0977 0,9260 1,1053 1,0375

0,6458 0,5188 0,6318 0,5000 0,4906

1,1330 1,0679 0,6162 1,0633 0,8503

2009 2010 2011 2012 2013

0,9861 1,0148 0,9992 1,0016 0,9836

1,0041 0,7985 1,0031 0,9968 1,0102

0,9838 1,0247 0,9979 1,0032 1,0104

1,0098 1,0303 0,9994 1,0020 0,9962

2009 2010 2011 2012 2013

0,9229 2,5636 1,2587 1,1196 1,3530

0,1507 0,4140 0,3356 0,6896 0,2473

1,5709 1,6142 1,4034 0,5856 0,6955

0,9881 0,5834 0,9792 1,0010 0,6117

2009 2010 2011 2012 2013

0,0229 -0,1631 -0,0049 0,0263 0,0470

0,2545 0,1578 0,2469 0,1514 0,2251

0,1851 0,2051 0,2070 0,3530 0,3401

0,8102 0,9086 0,8444 0,8385 0,8785

0,9812 1,0070 0,9905 0,9705 0,9800

1,1708 1,0652 1,1343 1,1561 1,1429

1,0004 0,9929 1,0281 1,0378 1,0236

0,9537 0,9534 0,9531 0,9528 0,9526

0,9694 0,9710 0,9726 0,9743 0,9760

1,0255 1,0252 1,0248 1,0246 1,0242

0,9933 0,9930 0,9928 0,9927 0,9927

1,2516 1,2693 1,3081 1,2762 1,3683

1,1704 1,1712 1,7892 1,1755 1,2549

0,4326 0,3534 0,5691 0,3429 0,4139

0,9602 0,9067 0,9780 0,8979 0,8951

0,9980 1,0257 1,0011 1,0058 1,0046

1,0199 1,0462 1,0013 0,9874 0,9965

0,9978 1,0214 0,9837 0,9949 0,9914

1,0000 1,0224 0,9977 0,9986 1,0000

0,5965 0,6148 0,7464 0,5995 0,7256

0,8897 0,5963 0,9680 1,1133 1,3460

2,7067 1,2045 1,6196 1,8470 1,5479

1,2284 0,9845 1,1052 1,1779 1,3562

0,0451 0,0799 0,0648 0,1273 0,0170 -0,1214 0,0448 0,0435 0,0096 -0,0069

0,1291 0,3231 0,2147 0,2624 0,2749

0,1078 0,1569 0,1243 0,1423 0,1172

BALI

1,0204 1,0165 1,0281 1,0246 1,0361

Denpasar

1,0966 1,0156 1,0730 1,0735 1,0625

Buleleng

Gianyar

1,0246 1,0316 1,0202 1,0456 1,0223

menurut

Karangasem

Badung

0,9668 0,9950 0,9871 1,0285 0,9997

Bangli

Tabanan

2009 2010 2011 2012 2013

Klungkung

Komponen Kso

Jembrana

Tabel. 4.3. Komponen Kesejahteraan Sosial (KSo) kabupaten/Kota, 2009 – 2013

Pendidikan (Pend) 0,9802 0,9690 0,9811 0,9508 0,9465

0,9492 0,9915 0,9412 0,9121 0,9316

Kesehatan (Ksht) 0,9705 0,9702 0,9700 0,9697 0,9693

1,0058 1,0060 1,0062 1,0062 1,0064

Kemiskinan (Kems) 1,0280 1,2046 0,7584 1,2119 1,3948

1,0200 1,0205 1,0912 1,0250 1,0836

Kesempatan Kerja (KKe) 0,9937 1,0175 1,0032 0,9985 0,9966

1,0068 1,0209 1,0112 1,0098 1,0105

Kriminalitas (Krim) 0,5312 0,9135 1,0475 1,3324 1,6118

0,6432 0,4957 0,6416 0,7121 0,8612

Kesejahteraan Sosial (KSo) 0,0948 0,1660 0,1685 0,0631 0,2562 0,1850 0,1145 0,0002 0,2320 -0,0934

0,1549 0,1858 0,1318 0,1361 0,1038

4.2. Aspek Pelayanan Umum (APU) Aspek

Pelayanan

Umum

(APU)

merupakan

indikator kedua yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja pembangunan suatu daerah. Dalam penghitungan

Aspek

Pelayanan

Umum

(APU)


ini 103


diperoleh dari aspek pelayanan dasar dan aspek pelayanan penunjang. Berdasarkan hasil pengolahan data penyusun indikator aspek pelayanan umum, nilai Aspek Pelayanan Umum (APU) tahun 2013 adalah sebesar 0,8398 atau mengalami penurunan sebesar 0,0607 poin dari tahun sebelumnya. Turunnya nilai Aspek Pelayanan Umum (APU) disebabkan karena turunnya nilai komponen pelayanan dasar dan pelayanan penunjang masingmasing sebesar 0,0533 poin dan 0,0415 poin. Jika kita bandingkan nilai APU selama lima tahun terakhir, nilai APU pada tahun 2013 secara umum mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2009.

Gambar 4.4 Nilai Aspek Pelayanan Umum (APU)

2009

2010

2011

2012

2013

APU

0,8028

0,8107

0,9635

0,8893

0,8398

Pda

0,8700

0,8483

0,9462

0,9224

0,8691

Ppenj 0,6591

0,7304

1,0008

0,8186

0,7771

Sementara itu jika kita lihat pada masing-masing kabupaten/kota, peningkatan Aspek Pelayanan Umum pada tahun 2013 terjadi di Kabupaten Gianyar yang meningkat 0,0380 poin, Kabupaten Klungkung meningkat sebesar 0,2148 poin, Kabupaten Bangli meningkat 104



sebesar 0,1562 poin, dan Kabupaten Karangasem meningkat

sebesar

0,0450

poin.

Sedangkan

kabupaten/kota yang mengalami penurunan adalah Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng, dan Kota Denpasar Jika dilihat dari perolehan peringkat masingmasing

kabupaten/kota

peningkatan

nilai

pada

APU

tahun

tertinggi

2013,

yang

maka

diperoleh

Kabupaten Klungkung (naik sebesar 0,2148 poin) menempatkan Kabupaten Klungkung pada peringkat pertama

dalam

aspek

pelayanan

umum

dimana

sebelumnya ditempati oleh Kota Denpasar. (selengkapnya lihat Tabel 4.4.) Tabel. 4.4. Nilai Indeks Aspek Pelayanan Umum (APU)

Indeks APU

Jembrana

Tabanan

Badung

Gianyar

Klungkung

Bangli

Karangasem

Buleleng

Denpasar

BALI

menurut Kabupaten/Kota, 2009 – 2013

2009

0,7958

0,8680

0,9748

0,8194

1,0078

0,8848

0,8049

0,8346

1,4761

0,8028

2010

0,8319

0,8974

0,8791

0,8211

0,9996

0,9291

0,8404

0,9032

1,3644

0,8107

2011

0,9797

0,8963

0,8550

0,8152

1,1840

0,8819

0,7688

0,8191

1,2661

0,9635

2012

0,8870

0,9854

0,9009

0,8568

0,9765

0,9355

0,8204

0,8091

1,2945

0,8893

2013

0,7910

0,8775

0,8504

0,8948

1,1913

1,0917

0,8654

0,8010

1,1336

0,8398

RANK 2009

9

5

3

7

2

4

8

6

1

2010

8

5

6

9

2

3

7

4

1

2011

3

4

6

8

2

5

9

7

1

2012

6

2

5

7

3

4

8

9

1

2013

9

5

7

4

1

3

6

8

2


105


4.2.1. Aspek Pelayanan Dasar (PDa) Pada tahun 2013 Aspek Pelayanan Umum Provinsi Bali mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini didorong karena penurunan pada aspek pelayanan dasar, yang mengalami

penurunan

sebesar

0,0532

poin

dibandingkan tahun lalu. Turunnya aspek pelayanan dasar

secara

umum

disebabkan

karena

adanya

penurunan pada pada kualitas kesehatan yang turun sebesar 0,1769 poin. Meskipun nilai pada komponen pendidikan

dan

lingkungan

hidup

mengalami

peningkatan masing-masing sebesar 0,0003 poin dan 0,0243 poin, namun tidak signifikan, sehingga kecil pengaruhnya terhadap perubahan nilai pada aspek pelayanan dasar. Sementara jika kita lihat pada masing-masing kabupaten/kota,

Kabupaten

Jembrana,

Kabupaten

Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kota Denpasar mengalami penurunan pada aspek pelayanan dasar. Kota Denpasar mengalami penurunan yang paling tinggi, yaitu turun sebesar 0,1893 poin dibandingkan dengan tahun 2012. Turunnya nilai pada komponen

pendidikan

dan

lingkungan

hidup

merupakan penyebab menurunnya aspek pelayanan dasar

di

Kota

Denpasar.

Sedangkan

empat

kabupaten/kota lainnya yaitu Kabupaten Klungkung, Kabupaten

Bangli,

Kabupaten

Karangasem,

dan

Kabupaten Buleleng, mengalami peningkatan pada aspek pelayanan dasar. 106



0,9785 0,9901 1,1139 1,1638 1,1101

0,6227 0,5420 0,5937 0,5872 0,4688

2009 2010 2011 2012 2013

0,6866 0,7181 0,7391 0,7440 0,5742

0,7786 0,8451 0,9515 0,9374 0,6481

1,1206 1,0039 1,0756 1,0448 1,0810

2009 2010 2011 2012 2013

0,7769 0,8114 0,8278 0,9071 0,7843

0,9600 0,9997 1,0573 1,1043 0,9911

0,9144 0,8037 0,8460 0,8396 0,7981

BALI

0,7981 0,8232 0,8120 0,9074 0,7662

Denpasar

2009 2010 2011 2012 2013

Buleleng

1,0248 0,8923 0,9067 0,9171 0,8889

Karangasem

1,0669 1,1123 1,0802 1,1662 1,1212

menurut

Bangli

Badung

0,8198 0,8645 0,9012 1,0171 0,9420

0,9924 1,0521 1,0113 1,0044 1,0545

1,0735 1,1651 1,0081 1,0159 1,1057

0,9441 1,0641 1,0664 0,9200 1,0233

0,9047 0,7662 0,8241 0,8868 0,8053

0,9520 0,9191 1,0036 0,9509 0,9511

0,5944 0,6128 0,6009 0,6685 0,5617

0,7029 0,7759 0,6735 0,6751 0,7357

2,5903 2,4410 2,0034 1,9060 1,3833

0,7862 0,8302 1,0269 0,9901 0,8132

0,9807 1,0005 1,0290 1,0316 1,1998

1,0989 1,1443 1,0087 1,0117 0,9090

1,1777 1,0916 1,1720 1,2029 1,2764

0,8548 0,7664 0,7589 0,7944 0,8187

0,8867 0,9344 0,8760 0,9027 0,9469

0,9039 0,9881 0,9181 0,8617 0,8955

1,5475 1,4194 1,3157 1,3158 1,1265

0,8700 0,8483 0,9462 0,9224 0,8691

Klungkung

Tabanan

2009 2010 2011 2012 2013

Gianyar

Komponen PDa

Jembrana

Tabel. 4.5. Aspek Pelayanan Dasar (PDa) Kabupaten/Kota, 2009 – 2013

Pendidikan (Pendd) 1,0144 1,0046 1,0208 1,0663 1,0068

1,1592 1,0788 1,1812 1,0062 1,1662

Kesehatan (Sehat) 0,6591 0,6583 0,7893 0,7496 0,7722

1,2112 1,2574 1,3771 1,2424 1,7624

0,8429 0,8994 1,0362 1,0999 1,4396

Lingkungan Hidup (Lhdup) 1,1239 1,1216 1,1172 1,1165 1,1307

1,0441 1,0432 0,9711 0,9659 1,1447

0,9888 1,0315 0,9358 0,9452 1,0360

Pelayanan Dasar (PDa) 0,9235 0,9188 0,9683 0,9726 0,9606

1,1461 1,1297 1,1914 1,0753 1,3621

0,9409 0,9950 0,9995 1,0209 1,1798

4.2.2. Aspek Pelayanan Penunjang (PPenj) Seperti halnya Aspek Pelayanan Dasar, Aspek Pelayanan Penunjang pada tahun 2013 juga mengalami penurunan. Aspek Pelayanan Penunjang mengalami penurunan dari 0,8186 poin pada tahun 2012 menjadi 0,7771 poin pada tahun 2013, atau turun sebesar 0,0416 poin. Turunnya aspek pelayanan penunjang ini disebabkan karena adanya penurunan pada komponen KB dan KS yang turun sebesar 0,1336 poin, serta Analisis Indeks Kinerja Pembangunan Prov. dan Kab/Kota se Bali Tahun 2013

107


turunnya

nilai pada komponen komunikasi dan

informatika yang turun sebesar 0,1069 poin. Sementara itu

komponen

ketenagakerjaan

dan

komponen

penyelenggaraan keamanan dan ketertiban mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan, sehingga kecil pengaruhnya terhadap perubahan nilai pada aspek pelayanan penunjang. Jika kita melihat aspek pelayanan penunjang pada tahun 2013 pada masing-masing kabupaten/kota, terdapat

lima

kabupaten/kota

yang

mengalami

penurunan, yaitu Kabupaten Jembrana turun sebesar 0,0386 poin, Kabupaten Tabanan turun sebesar 0,0966 poin, Kabupaten Badung turun sebesar 0,00697 poin, Kabupaten Buleleng turun sebesar 0,0977 poin, dan Kota Denpasar turun sebesar 0,1004 poin. Jika dilihat lebih rinci pada beberapa kabupaten/kota yang mengalami penurunan, maka turunnya nilai komponen KB dan KS serta komponen komunikasi dan informatika merupakan

faktor

pendorong

turunnya

aspek

pelayanan penunjang. Pada kelima kabupaten/kota tersebut, komponen KB dan KS serta komponen komunikasi dan informatika mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2012. Sementara itu empat kabupaten lain yang mengalami

peningkatan

pada

aspek

pelayanan

penunjang, yaitu Kabupaten Gianyar meningkat sebesar 0,1450 poin, Kabupaten Klungkung meningkat sebesar 0,0608 poin, Kabupaten Bangli meningkat sebesar 0,1504 poin, dan Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan sebesar 0,00468 poin. 108



0,4817 0,4681 -0,0293 0,4404 0,3094

0,3711 0,4430 -0,0526 0,4836 0,3646

2009 2010 2011 2012 2013

0,6260 0,7343 0,7354 0,7403 0,6531

0,2806 0,3254 0,3279 0,3269 0,3049

2009 2010 2011 2012 2013

1,4245 1,4977 1,4653 1,4283 1,4520

0,9389 0,9493 1,0705 1,2216 0,9899

1,4390 1,1903 1,1455 1,1089 1,1157

2009 2010 2011 2012 2013

0,8363 0,8756 1,3051 0,8439 0,8053

0,6711 0,6785 0,5516 0,7309 0,6342

1,1039 1,0406 0,8745 1,0321 0,9623

0,9840 0,9842 0,9844 0,9846 0,9848

0,9430 0,9437 0,9444 0,9451 0,9457

0,9909 0,9910 0,9911 0,9912 0,9914

0,3158 0,2948 -0,0210 0,3105 -0,0504

0,4147 0,3962 0,0093 0,3526 0,2121

0,3584 0,4323 0,1688 0,4510 0,3307

0,0892 0,2680 1,1389 0,4018 0,2682

0,5530 0,6649 0,6717 0,6769 0,6273

3,9989 3,6448 3,6363 3,6343 3,3200

1,2407 1,3445 1,3521 1,3577 1,2509

BALI

0,4583 0,4600 1,8649 0,4024 0,3187

1,0908 1,0897 1,0886 1,0875 1,0865

Denpasar

2009 2010 2011 2012 2013

Buleleng

0,9628 0,9633 0,9637 0,9641 0,9646

menurut

Karangasem

0,9772 0,9775 0,9777 0,9780 0,9783

Bangli

Badung

0,9516 0,9522 0,9528 0,9534 0,9539

Klungkung

Tabanan

2009 2010 2011 2012 2013

Gianyar

Komponen PPenj

Jembrana

Tabel. 4.6. Aspek Pelayanan Penunjang (PPenj) Kabupaten/Kota, 2009 – 2013

Ketenagakerjaan (Tenaker) 0,9883 0,9884 0,9886 0,9887 0,9888

1,0289 1,0286 1,0282 1,0279 1,0275

1,0734 1,0724 1,0716 1,0707 1,0698

KB dan KS (KBKS) 0,3204 0,3263 -0,0715 0,3507 0,6004

0,4291 0,3698 1,8191 0,4009 0,6269

0,4506 0,4095 -0,0878 0,4078 0,8876

Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 2,0242 1,8765 1,8650 1,8606 1,6939

0,5671 0,6325 0,6405 0,6436 0,5583

0,2825 0,3305 0,3289 0,3257 0,3020

0,3443 0,4163 0,4189 0,4184 0,3879

0,3234 0,3747 0,3754 0,3733 1,1527

Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban (Trantib) 0,5488 0,5500 0,5379 0,4916 0,8743

1,1333 1,2135 1,2027 1,3729 1,3534

1,2312 1,3277 1,3114 1,1718 1,2075

0,8110 0,8374 0,8289 0,8418 0,8342

0,8402 0,9197 0,9391 0,8566 0,6593

0,6332 0,5143 0,4988 0,5065 0,5138

0,5260 0,5004 0,4929 0,6979 0,7966

0,6296 0,6393 0,5392 0,6443 0,6911

0,6863 0,7214 0,6070 0,6964 0,5988

1,3231 1,2468 1,1600 1,2491 1,1487

0,6591 0,7304 1,0008 0,8186 0,7771

Pelayanan Penunjang (PPenj) 0,5963 0,6119 0,4874 0,6089 0,7539

0,7118 0,7211 1,1683 0,7650 0,8258

0,7646 0,7879 0,6302 0,7527 0,9031

4.3. Aspek Daya Saing Daerah (ADSD) Aspek daya saing daerah (ADSD) merupakan indikator terakhir dalam penentuan indeks kinerja pembangunan (IKP). Berdasarkan hasil penghitungan yang telah dilakukan, aspek daya saing daerah (ADSD) Provinsi Bali pada tahun 2013 adalah sebesar 0,2568 poin. Bila dibandingkan dengan tahun 2012, nilai aspek Analisis Indeks Kinerja Pembangunan Prov. dan Kab/Kota se Bali Tahun 2013

109


daya saing daerah mengalami penurunan sebesar 0,0693 poin. Turunnya Aspek Daya Saing Daerah pada tahun 2013 secara umum disebabkan karena adanya penurunan pada beberapa komponen pembentuk seperti komponen kemampuan ekonomi daerah yang menurun

sebesar

0,0690

poin,

dan

komponen

sumberdaya manusia menurun sebesar 0,0016 poin. Jika kita bandingkan selama lima tahun terakhir, nilai aspek

daya

saing

daerah,

cenderng

mengalami

penurunan. Pada tahun 2008 nilai aspek daya saing daerah adalah sebesar 0,2951. Bila dibandingkan dengan nilai aspek daya saing daerah pada thun 2013 yang sebesar 0,2568, berarti terjadi penurunan sebesar 0,0310 poin. Melihat fenomena ini, Provinsi Bali harus mulai berbenah dan meningkatkan kualitas berbagai komponen

pendukung,

agar

dapat

semakin

meningkatkan daya saing daerah.

Gambar 4.5 Nilai Aspek Daya Saing Daerah (ADSD)

110

2009

2010

2011

2012

2013

KEDa

1,0450

1,0808

1,1695

1,1716

1,1026

FWIn

0,3642

0,3642

0,3642

0,3642

0,3642

Invest

1,2284

0,9845

1,1052

1,1779

1,3562

SDM

0,6251

0,6357

0,6060

0,5813

0,5797

ADSD

0,2951

0,3769

0,3563

0,3261

0,2568



Apabila ditinjau berdasarkan kabupaten/kota yang ada di Bali maka terdapat lima kabupaten/kota megalami penurunan dalam aspek daya saing daerah (ADSD), yaitu Kabupaten Jembrana, Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten

Buleleng.

Sementara

itu,

Kabupaten

Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, dan Kota Denpasar mengalami peningkatan dalam aspek daya saing daerah. (selengkapnya lihat Tabel 4.7.)

Badung

Gianyar

Klungkung

Bangli

Buleleng

Denpasar

BALI

2009

0,3346

0,5696

0,6468

0,3566

0,3572

0,1632

0,1468

0,2427

0,8742

0,2951

2010

-0,0946

0,5268

0,5542

0,5135

0,2666

0,2259

0,1561

0,3463

1,1970

0,3769

2011

0,3023

0,5553

0,6247

0,3202

0,1381

0,1589

0,1378

0,3081

1,1465

0,3563

2012

0,3512

0,4240

0,8564

0,4594

0,0345

0,0626

0,1510

0,2382

1,1144

0,3261

2013

0,2424

0,5290

0,7330

0,5121

0,0270

0,0733

0,1078

0,1851

1,2822

0,2568

8 7 7 8 8

9 8 9 7 7

7 5 5 6 6

1 1 1 1 1

Indeks ADSD

Jembrana

Tabanan

Karangasem

Tabel. 4.7. Nilai Indeks Aspek Daya Saing Daerah (ADSD) menurut Kabupaten/Kota, 2008 – 2012

RANK 2009 2010 2011 2012 2013

6 9 6 5 5

3 3 3 4 3

2 2 2 2 2

5 4 4 3 4

4 6 8 9 9

Terdapat perbedaan penyebab utama penurunan atau peningkatan ADSD setiap kabupaten/kota, seperti pada Kabupaten Bangli yang mengalami peningkatan ADSD

sebesar

0,0107

poin

disebabkan

oleh

meningkatnya seluruh komponen pendukung ADSD. Analisis Indeks Kinerja Pembangunan Prov. dan Kab/Kota se Bali Tahun 2013

111


Sedangkan untuk Kota Denpasar yang mengalami peningkatan

paling

besar

yaitu

0,1678

poin,

peningkatannya didorong hanya oleh komponen fasilitas wilayah/infrastuktur. Disisi lain, Kabupaten/kota yang mengalami penurunan dalam aspek daya saing daerah, juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam mempengaruhi penurunan aspek tersebut. Misalnya Kabupaten Badung yang memiliki penurunan nilai yang cukup tinggi dibandingkan kabupaten lainnya disebabkan oleh penurunan komponen kemampuan ekonomi daerah dan

fasilitas


dan

komponen

sumber daya manusia.

112



0,8839 0,8738 0,8308 0,8365 0,7492

1,8000 1,6843 1,8021 1,9884 1,5916

2009 2010 2011 2012 2013

0,9229 2,5636 1,2587 1,1196 1,3530

0,1507 0,4140 0,3356 0,6896 0,2473

1,5709 1,6142 1,4034 0,5856 0,6955

2009 2010 2011 2012 2013

0,4266 0,4714 0,4674 0,5223 0,5222

0,4804 0,5297 0,4952 0,4595 0,4684

0,8980 0,7045 0,6859 0,6417 0,6216

2009 2010 2011 2012 2013

0,3346 -0,0946 0,3023 0,3512 0,2424

0,5696 0,5268 0,5553 0,4240 0,5290

0,6468 0,5542 0,6247 0,8564 0,7330

BALI

0,7770 0,7686 0,8505 0,9090 0,7878

Denpasar

2009 2010 2011 2012 2013

Buleleng

1,4020 1,4789 1,4884 1,4826 1,4030

Karangasem

0,9138 0,9458 1,0462 0,9780 0,9556

0,9010 0,8670 0,9291 0,8780 0,9077

1,3981 1,4239 1,4859 1,5572 1,4353

1,0450 1,0808 1,1695 1,1716 1,1026

0,7860 0,8153 0,8618 0,9061 0,8276

0,8890 0,9279 0,8137 0,8229 0,8056

1,3694 1,2293 1,3539 0,9812 1,8219

0,3642 0,3642 0,3642 0,3642 0,3642

0,5965 0,6148 0,7464 0,5995 0,7256

0,8897 0,5963 0,9680 1,1133 1,3460

2,7067 1,2045 1,6196 1,8470 1,5479

1,2284 0,9845 1,1052 1,1779 1,3562

-0,0566 -0,0362 -0,0340 -0,0588 -0,0532

0,2030 0,2647 0,4091 0,3706 0,3814

2,2796 2,1111 2,1701 2,3239 2,3021

0,6251 0,6357 0,6060 0,5813 0,5797

0,2427 0,3463 0,3081 0,2382 0,1851

0,8742 1,1970 1,1465 1,1144 1,2822

0,2951 0,3769 0,3563 0,3261 0,2568

Bangli

Badung

0,9713 0,9763 1,0767 0,9988 0,9086

Klungkung

Tabanan

2009 2010 2011 2012 2013

Gianyar

Komponen ADSD

Jembrana

Tabel. 4.8. Komponen Aspek Daya Saing Daerah (ADSD) menurut Kabupaten/Kota, 2009 – 2013

Kemampuan Ekonomi Daerah (KEDa) 0,9143 0,9280 0,6660 1,1525 1,0207

0,9396 0,8843 0,7346 0,6657 0,9144

0,8194 0,7527 0,7970 0,5910 0,7552

0,7404 0,7431 0,7761 0,6960 0,6995

Fasilitas Wilayah/Infrastruktur (FWIn) 1,2925 1,2856 1,3077 1,3366 1,2248

0,6335 0,7721 0,6341 0,6767 0,6298

0,5687 0,6432 0,5454 0,5426 0,5615

Iklim Investasi (Invest) 0,9881 0,5834 0,9792 1,0010 0,6117

0,5312 0,9135 1,0475 1,3324 1,6118

0,6432 0,4957 0,6416 0,7121 0,8612

Sumberdaya Manusia (SDM) 0,3723 0,4710 0,4412 0,4431 0,4462

0,3056 0,3246 0,2621 0,2340 0,2446

0,0350 0,1031 0,0469 0,0075 0,0107

Aspek Daya Saing Daerah ( ADSD)

4.4. Indeks

0,3566 0,5135 0,3202 0,4594 0,5121

0,3572 0,2666 0,1381 0,0345 0,0270

Kinerja

0,1632 0,2259 0,1589 0,0626 0,0733

0,1468 0,1561 0,1378 0,1510 0,1078

Pembangunan

(IKP)

Kabupaten/Kota Dengan melakukan indeks komposit terhadap ketiga indikator pembentuk yaitu aspek kesejahteraan masyarakat (AKM), aspek pelayanan umum (APU) dan aspek daya saing daerah (ADSD), ternyata pada tahun 2013 angka IKP Provinsi Bali mencapai 0,5742 atau mengalami

peningkatan

sebesar

0,0428

poin

dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 0,5314 poin. Analisis Indeks Kinerja Pembangunan Prov. dan Kab/Kota se Bali Tahun 2013

113


Pada tingkat kabupaten/kota, hanya terdapat empat kabupaten/kota yang mengalami peningkatan angka IKP yaitu Kabupaten Tabanan sebesar 0,0043 poin, Kabupaten Gianyar sebesar 0,0631 poin, Kabupaten Klungkung sebesar 0,0559 poin, dan Kabupaten Bangli sebesar 0,0514.

BALI

Denpasar

Buleleng

Karangasem

Bangli

Klungkung

Gianyar

Badung

Tabanan

IKP

Jembrana

Tabel. 4.9. Indeks Kinerja Pembangunan (IKP) menurut Kabupaten/Kota, 2009 – 2013

2009

0,4940 0,5704 0,7271 0,5307 0,5496 0,5460 0,4639 0,4894 0,7749 0,4940

2010

0,3983 0,5707 0,6221 0,5694 0,5484 0,5609 0,4919 0,5534 0,8308 0,3983

2011

0,5226 0,5901 0,6347 0,5272 0,5567 0,5684 0,4866 0,4738 0,7858 0,5226

2012

0,5133 0,5666 0,7246 0,5603 0,5036 0,5393 0,5144 0,4809 0,7429 0,5133

2013

0,4791 0,5708 0,6450 0,6234 0,5595 0,5907 0,4778 0,4783 0,7299 0,4791

RANK 2009 2010 2011 2012 2013

7 9 7 7 7

3 3 3 3 5

2 2 2 2 2

6 4 6 4 3

4 7 5 8 6

5 5 4 5 4

9 8 8 6 9

8 6 9 9 8

1 1 1 1 1

Adanya perubahan nilai IKP dari tahun ke tahun menyebabkan adanya sedikit perubahan pada posisi masing-masing kabupaten/kota dalam peringkat IKP. Pada tahun 2013, peringkat pertama dan kedua IKP ditempati oleh kabupaten/kota yang sama dengan tahun 2012, yaitu Kota Denpasar pada peringkat pertama dan Kabupaten Badung pada peringkat kedua. Kabupaten 114



Jembrana yang pada tahun 2012 berada pada peringkat ketujuh juga tidak mengalami perubahan peringkat pada tahun

2013.

Sedangkan

Kabupaten

Tabanan

dan

Kabupaten Karangasem mengalami penurunan peringkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (selengkapnya lihat Tabel 4.9.)

Gambar 4.6 Hubungan IKP dan IPM, Tahun 2013 0,80 Badung 0,70

Bangli 66,00

68,00 Karangasem

0,60

Denpasar Gianyar Tabanan

Klungkung 70,00 72,000,50 Buleleng

74,00 76,00 Jembrana

78,00

80,00

0,40 0,30 0,20 0,10 0,00

Sebagai

sebagai

tolak

ukur

keberhasilan

pembangunan maka dapat diketahui dengan melihat hubungan antara IKP dan IPM. Pada tahun 2012 posisi dari sembilan kabupaten/kota terbagi dalam empat kelompok yaitu kelompok kabupaten/kota yang berada di Kuadran I, II, III, IV. Pada kelompok kuadran I terdapat empat kabupaten/kota diantaranya adalah Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kota Denpasar. Kelompok pada kuadran I memiliki arti Analisis Indeks Kinerja Pembangunan Prov. dan Kab/Kota se Bali Tahun 2013

115


bahwa kabupaten tersebut memiliki nilai IPM dan IKP yang melebihi nilai provinsi sehingga dapat dikatakan bahwa

kabupaten/kota

tersebut

merupakan

kabupaten/kota yang sudah maju dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Pada kelompok kuadran II ditempati oleh Kabupaten Bangli. Pada posisi ini kabupaten tersebut berarti memiliki nilai IPM dibawah nilai provinsi namun memiliki nilai IKP diatas nilai provinsi.

Sehingga

dapat

dikatakan,

kabupaten-

kabupaten yang berada pada kelompok ini sedang berkembang dalam hal pembangunan. Selanjutnya pada kelompok

kuadran

diantaranya,

III

Kabupaten

terdapat

tiga

Klungkung,

kabupaten Kabupaten

Karangasem, dan Kabupaten Buleleng. Hal ini berarti bahwa kabupaten-kabupaten tersebut memiliki nilai IPM dan IKP yang berada dibawah nilai provinsi, sehingga membutuhkan perhatian yang khusus dalam proses pembangunan. Pada kuadran IV ditempati oleh dua kabupaten, yaitu Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Tabanan.

Kabupaten-kabupaten

yang

berada

pada

kelompok kuadran ini, memiliki nilai IKP yang berada di bawah nilai provinsi, namun memiliki nilai IPM diatas nilai provinsi.

116



Gambar 4.6 Hubungan IKP dan IPM, Tahun 2013 0,8

Denpasar

0,7

Gianyar

Bangli 66

68

Klungkung 70 72 Buleleng

Karangasem

Badung

0,6 0,5

Tabanan 74

76

78

80

Jembrana

0,4 0,3 0,2 0,1 0

Setelah satu tahun berjalan, ternyata pada tahun 2013 kelompok kabupaten/kota tidak banyak mengalami perubahan. Hanya terjadi sedikit perubahan, dimana Kabupaten Tabanan yang pada tahun 2012 berada pada kelompok kuadran I, pada tahun 2013 mengalami penurunan dan masuk ke kuadran IV. Hal ini berarti Kabupaten Tabanan mengalami perlambatan dalam hal pembangunan dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga meskipun nilai IKP Kabupaten Tabanan meningkat pada tahun 2013 tapi, nilainya lebih rendah dari nilai propinsi. (selengkapnya pada Gambar 4.7).


117

Bab V PENUTUP   

Simpulan Saran Rekomendasi Kab./Kota

BAB V Penutup


120


BAB V Penutup

5.1. Simpulan 1. Nilai IKP Bali Tahun 2013 secara umum mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2012. Turunnya nilai IKP pada tahun 2013, didorong oleh turunnya nilai aspek pelayanan umum(APU), dari 0,8893 pada tahun 2012 menjadi 0,8398 pada tahun 2013 dan aspek daya saing ADSD yang juga turun, dari 0,3261 pada tahun 2012 menjadi 0,2568 pada tahun 2013. 2. Aspek pelayanan umum (APU) yang pada tahun 2013 mengalami penurunan, dari 0,8893 menjadi 0,8398. Penurunan

ini didorong oleh turunnya nilai kedua

komponen pembentuk yaitu pelayanan dasar (PDa) dan pelayanan penunjang (PPe). 3. Aspek daya saing daerah (ADSD) juga mengalami penurunan di tahun 2013, penurunannya disebabkan karena turunnya nilai dari komponen kemampuan ekonomi daerah (KEDa) dan sumber daya manusia (SDM). 4. Meningkatnya SDM di Bali yang ditunjukkan dengan peringkat IPM yang meningkat, ternyata belum mampu untuk meningkatkan kinerja pembangunan di Bali secara umum. 5. Setelah satu tahun berjalan, ternyata pada tahun 2013 kelompok kabupaten/kota tidak banyak mengalami perubahan. Hanya Kabupaten Tabanan yang mengalami penurunan, dimana nilai IKP Tabanan lebih rendah dari nilai IKP provinsi, shingga pada tahun 2013 Kabupaten Tabanan masuk kelompok kuadran IV. Analisis Indeks Kinerja Pembangunan Prov. dan Kab/Kota se Bali Tahun 2013

121

BAB V Penutup

5.2. Saran 1. Pemerintah daerah dapat menjadikan

nilai indeks

kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan yang telah

dilaksanakan, sehingga

dapat dilihat

kekurangan pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya. 2. Dalam

melaksanakan

pemerintah

pembangunan,

menciptakan

hendaknya

program-program

pembangunan yang lebih terpadu, tidak tumpang tindih, dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat. 3. Meningkatkan

pelayanan

baik

pelayanan

dasar

(pendidikan, kesehatan) maupun pelayanan penunjang (komunikasi, keamanan) 4. Meningkatkan keamanan agar terjadi stabilitas di berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga akan tercipta iklim investasi yang lebih baik. 5. Peningkatan fasilitas wilayah atau infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas ekonomi antar wilayah agar terjadi pemerataan pembangunan serta meningkatkan kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lain.

5.3. Rekomendasi Kab./Kota Beradasarkan komponen rekomendasi

hasil

penghitungan

pembentuk

IKP,

yang

ditujukan

maka untuk

setiap beberapa setiap

kabupaten/kota, yaitu:

122


BAB V Penutup

1. Kab. Jembrana IKP Kab. Jembrana walaupun mengalami penurunan sebesar

0,00342

namun

tidak

menyebabkan

peringkat IKP mengalami perubahan pada tahun 2013. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan Kab. Jembrana kedepan, yaitu: a. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi; b. Penekanan laju inflasi; c. Peningkatan PDRB Per Kapita; d. Penekanan

tingkat

ketimpangan

kemakmuran; e. Peningkatan pendidikan; f.

Penekanan tingkat kemiskinan;

g. Perluasan kesempatan kerja; h. Peningkatan pelayanan pendidikan; i.

Peningkatan pelayanan kesehatan;

j.

Peningkatan pelayanan lingkungan hidup;

k. Peningkatan kemampuan ekonomi daerah; l.

Peningakatan fasilitas wilayah/infrastruktur;

m. Peningkatan Sumberdaya Manusia; n. Peningkatan KB dan KS; o. Peningkatan

pelayanan

komunikasi

dan

informatika; 2. Kab. Tabanan IKP Kab. Tabanan mengalami peningkatan sebesar 0,0043

poin.

Kendati

mengalami

peningkatan,

namun tidak banyak berpengaruh pada IKP, sehingga menybabkan turunnya peringkat Tabanan, dari peringkat ketiga pada tahun 2012 ke peringkat Analisis Indeks Kinerja Pembangunan Prov. dan Kab/Kota se Bali Tahun 2013

123

BAB V Penutup

kelima pada tahun 2013. Beberapa hal yang menjadi penyebab sehingga perlu mendapat perhatian dalam pembangunan Kab. Tabanan kedepan, yaitu: a. Peningkatan pendidikan; b. Peningkatan kesehatan; c. Penekanan tingkat kemiskinan; d. Penurunan tindak kejahatan di masyarakat; e. Peningkatan pelayanan pendidikan; f.


g. Peningkatan pelayanan lingkungan hidup; h. Peningkatan kemampuan ekonomi daerah; i.

Peningakatan fasilitas wilayah/infrastruktur;

j.

Penciptaan iklim investasi yang baik;

k. Peningkatan KB dan KS; l.

Peningkatan

pelayanan

komunikasi

dan

informatika; m. Peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat; 3. Kab. Badung IKP Kab. Badung mengalami penurunan sebesar 0,0797 poin. Namun penurunan ini tidak merubah posisi IKP pada peringkat kedua. Meskipun peringkat Kab. Badung tidak berubah namun ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam pembangunan Kab. Badung kedepan, yaitu: a. Percepatan pertumbuhan ekonomi; b. Penekanan laju inflasi; c. Peningkatan PDRB Per Kapita; d. Peningkatan pemerataan pendapatan; e. Peningkatan tingkat kesehatan masyarakat; 124


BAB V Penutup

f.

Peningkatan pendidikan

g. Peningkatan kesehatan h. Penekanan tingkat kemiskinan i.

Peningkatan pelayanan pendidikan

j.

Peningkatan pelayanan kesehatan

k. Peningkatan kemampuan ekonomi daerah l.

Peningakatan fasilitas wilayah/infrastruktur


pelayanan

komunikasi

dan

informatika; 4.

Kab. Gianyar IKP Kab. Gianyar mengalami peningkatan sebesar 0,0631 poin yang menyebabkan peringkat IKP meningkat dari 4 pada tahun 2012 menjadi 3 pada tahun 2013. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan Kab. Gianyar kedepan, yaitu: a. Percepatan pertumbuhan ekonomi; b. Penekanan ketimpangan kemakmuran; c. Peningkatan kesehatan; d. Penekanan tingkat kemiskinan; e. Perluasan kesempatan kerja; f.

Penurunan tindak kejahatan di masyarakat;

g. Peningkatan kemampuan ekonomi daerah; h. Peningakatan fasilitas wilayah/infrastruktur; i.

Peningkatan

pelayanan

komunikasi

dan

informatika; Analisis Indeks Kinerja Pembangunan Prov. dan Kab/Kota se Bali Tahun 2013

125

BAB V Penutup

5. Kab. Klungkung IKP Kab. Klungkung mengalami peningkatan sebesar 0,0559 poin yang membuat peringkat IKP menngkat dari 8 pada tahun 2013 menjadi peringkat 6 pada tahun 2013. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan Kab. Klungkung kedepan, yaitu: a. Percepatan pertumbuhan ekonomi; b. Peningkatan pendidikan; c. Peningkatan kesehatan; d. Perluasan kesempatan kerja; e. Peningakatan fasilitas wilayah/infrastruktur f.

Peningkatan

pelayanan

komunikasi

dan

informatika; g. Peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat; 6. Kab. Bangli IKP Kab. Bangli mengalami peningkatan sebesar 0,0514 poin yang menyebabkan naiknya peringkat IKP Bangli dari peringkat lima pada tahun 2012 menjadi

peringkat

empat

pada

tahun

2013.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan Kab. Bangli kedepan, yaitu: a. Percepatan pertumbuhan ekonomi; b. Penekanan ketimpangan kemakmuran; c. Perluasan kesempatan kerja; d. Peningkatan tingkat kesehatan masyarakat; e. Peningkatan 126

pelayanan

komunikasi

dan


BAB V Penutup

informatika; 7. Kab. Karangasem IKP Kab. Karangasem mengalami penurunan sebesar 0,0366 poin yang juga menyebabkan peringkat IKP mengalami penurunan dari posisi keenam ke posisi sembilan. Untuk itu, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan Kabupaten Karangasem kedepan, yaitu: a. Penekanan laju inflasi; b. Peningkatan pemerataan pendapatan; c. Peningkatan tingkat kesehatan masyarakat; d. Peningkatan kesehatan; e. Perluasan kesempatan kerja; f.


g. Peningakatan fasilitas wilayah/infrastruktur; h. Peningkatan KB dan KS; i.

Peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat;

8. Kab. Buleleng IKP Kab. Buleleng mengalami penurunan sebesar 0,0025 poin. Walaupun mengalami penurunan, peringkat IKP Buleleng mengalami sedikit perbaikan peringkat,

dari

peringkat

sembilan

menjadi

peringkat delapan. Untuk itu, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan Kab. Buleleng kedepan, yaitu: a. Peningkatan tingkat kesehatan masyarakat; b. Peningkatan pelayanan lingkungan hidup; c. Peningakatan fasilitas wilayah/infrastruktur Analisis Indeks Kinerja Pembangunan Prov. dan Kab/Kota se Bali Tahun 2013

127

BAB V Penutup

d. Peningkatan KB dan KS; e. Peningkatan

pelayanan

komunikasi

dan

informatika; f.

Peningkatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat;

9. Kota Denpasar IKP Kota Denpasar mengalami penurunan sebesar 0,0129 poin. Meski mengalami penurunan, akan tetapi Kota Denpasar tetap mampu mempertahankan peringkatnya pada peringkat pertama. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian Kota Denpasar dalam pembangunan kedepan, yaitu: a. Percepatan pertumbuhan ekonomi; b. Peningkatan PDRB Per Kapita; c. Penekanan pada ketimpangan kemakmuran; d. Peningkatan pemerataan pendapatan; e. Peningkatan pendidikan; f.

Peningkatan kesehatan;

g. Perluasan kesempatan kerja; h. Penurunan tindak kejahatan di masyarakat; i.

Peningkatan pelayanan pendidikan;

j.


k. Peningkatan kemampuan ekonomi daerah; l.

Penciptaan iklim investasi yang baik;


pelayanan

komunikasi

dan

informatika; 128


KERJASAMA. Bappeda Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Recommend Documents