BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BALI

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BALI

Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2017

Jl. Raya Puputan No 1 Renon, Denpasar, Bali Telf. 0361 238159 Fax. 0361 238162 E-Mail: [email protected]

LAPORAN KEUANG AN

Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2017

KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Badan Pusat Statistik yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidahkaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Denpasar, 10 Juli 2017 Kepala,

Ir. Adi Nugroho, MM NIP. 196010061983121001

1

LAPORAN KEUANG AN


DAFTAR ISI Hal

Kata Pengantar……………………………………………………………………………… Daftar Isi……………………………………………………………………………………. Daftar Tabel ………………………………………………………………………………… Indeks CaLK ……………………………………………………………………………….. Daftar Grafik………………………………………………………………………………… Daftar Lampiran…………………………………………………………………………….. Daftar Singkatan ……………………………………………………………………………. Pernyataan Tanggung Jawab………………………………………………………………… Ringkasan…………………………………………………………………………………… I. Laporan Realisasi Anggaran…………………………………………………………... II. Neraca………………………………………………………………………………… III. Laporan Operasional………………………………………………………………….. IV. Laporan Perubahan Ekuitas…………………………………………………………… V. Catatan atas Laporan Keuangan………………………………………………………. A. Penjelasan Umum……………………………………………………………………… B. Penjelasan atas Pospos Laporan Realisasi Anggaran……………………………………. C. Penjelasan atas Pospos Neraca………………………………………………………….. D. Penjelasan atas Pospos Laporan Operasional…………………………………………… E. Penjelasan atas Pospos Laporan Perubahan Ekuitas……………………………............. F. Pengungkapan Penting Lainnya…………………………………………………………. VI. Lampiran dan Daftar

1 2 4 6 8 9 11 12 13 15 16 17 18 19 19 32 41 48 54 57

Lampiran A1 Lampiran A2: - Laporan Realisasi Anggaran - Laporan Realisasi Anggaran Belanja (LRAB) - Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja (LRAPB) - Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah (LRAPNH) - Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah (LRAKPNH) - Neraca Awal Tahun 2017/ Per 31 Desember 2016 - Neraca per 30 Juni 2017 - Neraca Komparatif per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016

2

LAPORAN KEUANG AN


- Neraca Percobaan - Laporan Operasional (LO) - Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Lampiran A3: - Laporan Posisi Barang Milik Negara (BMN) di Neraca - Laporan Barang Persediaan - Laporan Barang Pengguna Intrakomptabel (I) - Laporan Barang Pengguna Ektrakomptabel (E) - Laporan Barang Pengguna Gabungan (I) dan (E) - Laporan Barang Bersejarah - Laporan Barang Aset Tak Berwujud (ATB) - Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) - Laporan Kondisi Barang - Laporan Penyusutan - Laporan Amortisasi Lampiran A4: - CRBMN - CALBMN Lampiran A5: - Surat Pernyataan Rekening - Daftar Rekening Pemerintah Aktif - Monitoring Penutupan Rekening - Daftar Saldo Kas Lampiran A6: - Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) KPPN beserta Laporan Hasil Rekonsiliasi (LHR) - Berita Acara Rekonsiliasi Internal beserta lampirannya - Berita Acara Rekonsiliasi BMN dengan KPKNL Lampiran A7: - Rekening Koran - Rekap Kerja Sama - Memo Penyesuaian dan kartukartu - Monitoring UP/TUP - Telaah Laporan Keuangan

3

LAPORAN KEUANG AN


DAFTAR TABEL Tabel 1

: Laporan Realisasi Anggaran Semester I TA 2017

15

Tabel 2

: Neraca Per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016

16

Tabel 3

17

Tabel 4

: Laporan Operasional Untuk Semester Yang Berakhir 30 Juni 2017 dan 2016 : Laporan Perubahan Ekuitas Per 30 Juni 2017 dan 2016

Tabel 5

: Penghitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih

27

Tabel 6

: Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

29

Tabel 7

: Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak berwujud

30

Tabel 8

: Perubahan Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

32

Tabel 9 Tabel 10

: Perubahan Anggaran berdasarkan Program dan Sumber Dana : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

33 34

Tabel 11

: Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester I TA 2017 dan TA 2016

34

Tabel 12

36

Tabel 14

: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2017 dirinci per Program dan Sumber Dana : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2017 dirinci per Jenis Belanja : Perbandingan Realisasi Belanja Semester I TA 2017 dan 2016

Tabel 15

: Perbandingan Belanja Pegawai Semester I TA 2017 dan 2016

38

Tabel 16

: Perbandingan Belanja Barang Semester I TA 2017 dan 2016

38

Tabel 17

: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester I TA 2017 dan 2016

39

Tabel 18

40

Tabel 19

: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester I TA 2017 dan 2016 : Rincian Belanja Dibayar Dimuka

Tabel 20

: Rincian Persediaan per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016

42

Tabel 21

: Rincian Tanah

43

Tabel 22

: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016

45

Tabel 23

: Rincian Aset Tak Berwujud 30 Juni 2017

45

Tabel 24

: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

46

Tabel 25

: Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016

48

Tabel 13

18

36 37

42

4

LAPORAN KEUANG AN Tabel 26 Tabel 27 Tabel 28 Tabel 29 Tabel 30 Tabel 31 Tabel 32 Tabel 33


: Rincian Beban Pegawai Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 : Rincian Beban Persediaan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 : Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 : Rincian Beban Pemeliharaan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 : Rincian Beban Perjalanan Dinas Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 : Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016dan 2016

49

: Rincian Kegiatan Non Operasional Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 : Rincian Transaksi Antar Entitas

53

49 50 51 51 52

55

5


LAPORAN KEUANG AN

INDEKS CALK Halaman LAPORAN REALISASI ANGGARAN Pendapatan Negara dan Hibah Catatan B.1 Pendapatan Belanja Negara Catatan Catatan Catatan Catatan

B.2. B.3 B.4. B.5

Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

33 35 37 38 39

NERACA ASET Aset Lancar Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Aset Tetap Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Aset Lainnya Catatan Catatan Catatan

C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6

Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas Lainnya dan Setara Kas Belanja Dibayar Dimuka Persediaan Persediaan Yang belum Diregister

41 41 41 41 42 42

C.7 C.8 C.9 C.10

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Aset Tetap Lainnya

43 43 44 44

C.11

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

44

C.12. C.13. C.14.

Aset Tak Berwujud Aset Lainlain Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

45 45 46

KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Catatan C.15. Uang Muka dari KPPN Catatan C.16. Utang Kepada Pihak Ketiga

47 47

EKUITAS Catatan C.17.

47

Ekuitas

6

LAPORAN KEUANG AN


LAPORAN OPERASIONAL KEGIATAN OPERASIONAL Pendapatan Catatan D.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak Beban Catatan D.2 Beban Pegawai Catatan D.3 Beban Persediaan Catatan D.4 Beban Barang dan Jasa Catatan D.5 Beban Pemeliharaan Catatan D.6 Beban Perjalanan Dinas Catatan D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi KEGIATAN NON OPERASIONAL Catatan D.8. Defisit Kegiatan Non Operasional POS LUAR BIASA Catatan D.9. Pos Luar Biasa

48 48 49 50 50 51 52

52 53

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan

E.1 E.2 E.3 E.4 E.5

Ekuitas Awal Surplus/Defisit LO Penyesuaian Nilai Aset Transaksi antar Ekuitas Ekuitas Akhir

54 54 54 55 56

7

LAPORAN KEUANG AN


DAFTAR GRAFIK Halaman 1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Per Jenis Belanja

36

8

LAPORAN KEUANG AN


DAFTAR LAMPIRAN 1. 2.

Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap Semester I Tahun 2017 Laporan Realisasi Anggaran

3.

Laporan Realisasi Anggaran Belanja

4.

Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja

5.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Hibah

6

Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan dan Hibah

7.

Neraca Per 30 Juni 2017

8.

Neraca Percobaan

9.

Laporan Operasional

10.

Laporan Perubahan Ekuitas

11.

Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca

12.

Laporan Barang Persediaan

13.

BA Stock Opname Barang Persediaan

14.

Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Intrakomptabel

15.

Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Ekstrakomptabel

16. 17.

Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Gabungan Intra dan Ekstrakomptabel Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Barang Bersejarah

18.

Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Aset Tak Berwujud

19.

Laporan Barang Kuasa Pengguna Konstruksi Dalam Pengerjaan

20.

Laporan Kondisi Barang

21.

Laporan Penyusutan Intrakomptabel, Ekstrakomptabel dan Gabungan

22.

CRBMN

23..

CALBMN

24.

Surat Pernyataan Rekening

9

LAPORAN KEUANG AN


25.

Daftar Rekening Pemerintah Aktif

26.

Rincian Saldo Kas

27.

BAR KPPN dan Laporan Hasil Rekonsiliasi (LHR)

28.

BAR Internal antara SIMAK dan SAIBA

29

BAR BMN dengan KPKNL

30

Rekening Koran

31

LPJ Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

31

Rekap Kerjasama

32

Memo Penyesuaian dan KartuKartu

33

Monitoring UP/TUP

10

LAPORAN KEUANG AN


DAFTAR SINGKATAN

APBN

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

BPK

: Badan Pemeriksa Keuangan

BAST

: Berita Acara Serah Terima

BPK

: Badan Pemeriksa Keuangan

BUN

: Bendahara Umum Negara

DIPA

: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

LRA

: Laporan Realisasi Anggaran

MA

: Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran

PNBP

: Penerimaan Negara Bukan Pajak

SIMAKBMN

: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

SAI

: Sistem Akuntansi Instansi

SAK

: Sistem Akuntansi Keuangan

SAP

: Standar Akuntansi Pemerintahan

SKPA

: Surat Kuasa Pengguna Anggaran

TA

: Tahun Anggaran

TAB

: Tahun Anggaran Berjalan

TAYL

: Tahun Anggaran Yang Lalu

TGR

: Tuntutan Ganti Rugi

TPA

: Tagihan Penjualan Angsuran

UP

: Uang Persediaan

TUP

: Tambahan Uang Persediaan

11

LAPORAN KEUANGAN


BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BALI Jl. Puputan No. 1 Denpasar, Tlp. (0361) 239933 Fax (0361) 239162, Email : [email protected]

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Laporan Keuangan BPS Provinsi Bali yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Denpasar, 10 Juli 2017 Kepala,

Ir. Adi Nugroho, MM NIP. 196010061983121001

12

LAPORAN KEUANGAN


RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan BPS Provinsi Bali Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidahkaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsurunsur PendapatanLRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2017. Realisasi Pendapatan Negara pada Semester Yang Berakhir 30 Juni 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp842.297.526 atau mencapai 88,49 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp951.824.000. Realisasi Belanja Negara pada Semester Yang Berakhir 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp8.250.752.806 atau mencapai 31,24 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp26.412.749.000.

2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2017. Nilai Aset per 30 Juni 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp24.535.925.580 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp642.834.300. Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp23.425.021.230, dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp468.070.050. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masingmasing sebesar Rp570.000.000 dan Rp23.965.925.580.

3. LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatanLO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa,

13

LAPORAN KEUANGAN


dan surplus/defisitLO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. PendapatanLO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp837.425.475 sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp8.625.261.324 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp7.787.835.849. Kegiatan Non Operasional mengalami surplus senilai Rp5.620.651, sedangkan nilai dari PosPos Luar Biasa sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami DefisitLO sebesar Rp7.782.215.198.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2017 dibandingkan dengan periode yang berakhir 30 Juni 2017. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp24.339.685.498, dikurangi DefisitLO sebesar Rp7.782.215.198, kemudian dikurangi koreksikoreksi sebesar Rp0, dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp7.408.455.280 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2017 adalah senilai Rp23.965.925.580.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapanpengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas per 30 Juni 2017 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

14

LAPORAN KEUANGAN


1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN TABEL 1 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BALI LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 DAN 30 JUNI 2016

URAIAN

CATATAN

PENDAPATAN NEGARADNHIBAH B.1 PenerimaanNegara BukanPajak JUMLAHPENDAPATAN NEGARADANHIBAH BELANJANEGARA Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal JUMLAHBELANJA NEGARA

B.2. B.3 B.4 B.5

30JUNI 2017 ANGGARAN REALISASI

%thd Angg

30JUNI 2016 REALISASI

951,824,000 951,824,000

842,297,526 842,297,526

88.49 88.49

135,217,783 135,217,783

8,227,191,000 17,930,040,000 255,518,000

3,589,772,883 4,430,347,179 230,632,744

43.63 24.71 90.26

4,085,660,192 3,589,823,759 374,884,404

26,412,749,000

8,250,752,806

31.24

8,050,368,355 (Dalam Rupiah)

15

LAPORAN KEUANGAN


II.NERACA TABEL 2 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BALI NERACA PER 30 JUNI 2017 DAN 31 DESEMBER 2016 URAIAN ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas Lainnya dan Setara Kas Belanja Dibayar di Muka Persediaan

CATATAN C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6

30 JUNI 2017

(Dalam Rupiah) 31 DESEMBER 2016

570,000,000 80,465,000 4,948,100 (12,578,800) 642,834,300

39,334,167 4,801,400

C.6 C.7 C.8 C.9 C.10 C.11 C.12

8,809,085,000 11,576,626,131 13,742,755,963 451,813,357 (11,155,259,221) 23,425,021,230

8,809,085,000 11,456,380,988 13,560,644,963 451,813,357 (10,294,031,782) 23,983,892,526

C.13 C.14 C.15

1,445,030,261 746,708,546 (1,723,668,757) 468,070,050 24,535,925,580

1,484,586,261 719,752,546 (1,522,268,223) 682,070,584 24,710,098,677

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Uang Muka dari KPPN Utang kepada Pihak Ketiga Pendapatan Diterima di Muka Jumlah Kewajiban Jangka Pendek JUMLAH KEWAJIBAN

C.16 C.17 C.18

570,000,000 570,000,000 570,000,000

266,781,491 266,781,491 266,781,491

EKUITAS Ekuitas JUMLAH EKUITAS

C.19

23,965,925,580 23,965,925,580

24,829,639,341 24,829,639,341

Jumlah Aset Lancar ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jumlah Aset Tetap ASET LAINNYA Aset Tidak Berwujud Aset Lain-Lain Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET

44,135,567

16

LAPORAN KEUANGAN


III. LAPORAN OPERASIONAL TABEL 3 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BALI LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 DAN 30 JUNI 2017 (Dalam Rupiah) URAIAN KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN Penerimaan Negara Bukan Pajak JUMLAH PENDAPATAN BEBAN Beban Pegawai Beban Persediaan Beban Barang dan Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas Beban Barang untuk Diserahkan kepada Beban Penyusutan dan Amortisasi JUMLAH BEBAN SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

CATATAN

30 Juni 2017

30 Juni 2016

D.1

837,425,475 837,425,475

133,902,000 133,902,000

D.2 D.3 D.4 D.5 D.6 D.7 D.8

3,344,557,622 62,956,000 1,606,004,369 150,270,455 2,561,599,992 899,872,886 8,625,261,324

3,821,057,589 100,613,353 1,028,811,676 162,343,200 2,332,018,500 1,164,481,384 8,609,325,702

(7,787,835,849)

(8,475,423,702)

KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplus Pelepasan Aset Non Lancar Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON D.9 OPERASIONAL SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

(7,782,215,198)

(8,507,772,197)

POS LUAR BIASA Pos Luar Biasa SURPLUS/DEFISIT LO

(7,782,215,198)

(8,507,772,197)

4,568,000 1,052,651

(32,348,495)

5,620,651

(32,348,495)

D.10

17

LAPORAN KEUANGAN


IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TABEL 4. BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BALI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2017 DAN 2016 (Dalam Rupiah)

URAIAN EKUITAS AWAL SURPLUS/DEFISIT LO KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR PENYESUAIAN NILAI ASET KOREKSI NILAI PERSEDIAAN SELISIH REVALUASI ASET TETAP KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI KOREKSI LAIN-LAIN JUMLAH TRANSAKSI ANTAR ENTITAS EKUITAS AKHIR

CATATAN E.1 E.2 E.3

30 JUNI 2017 24,339,685,498 (7,782,215,198)

30 JUNI 2016 25,929,745,898 (8,507,772,197)

-

-

E.3.1

-

-

E.3.2 E.3.3 E.3.4 E.3.5 E.3.6

7,408,455,280 23,965,925,580

E.4 E.5

(551,556,218) (551,556,218) 6,583,617,136 23,454,034,619

18

LAPORAN KEUANGAN


V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

A.

PENJELASAN UMUM

A.1

DASAR HUKUM 1.

UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3.

UndangUndang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

8.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;

9.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja;

10.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.06/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;

11.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;

12.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;

13.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;

19

LAPORAN KEUANGAN


14.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

15.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga;

16.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;

17.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

18.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN;

19.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;

20.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 75/PMK.05/2016 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN;

21.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara;

22.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;

23.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah;

24.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;

25.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

26.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

20

LAPORAN KEUANGAN


27.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;

28.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.6/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;

29.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;

30.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KM.6/2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;

31.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;

33.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga;

34.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga;

35.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 85/PB/2011 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga; dan

36.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor.PER 16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan Pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BALI Badan Pusat Statistik (BPS) didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan statistik melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lainnya, serta mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktuwaktu dan terbuka kepada masyarakat baik instansi pemerintah,

lembaga

swasta,

lembaga

swadaya

masyarakat

ataupun

perorangan. Dalam mendukung Visi Pembangunan Indonesia 20052025 yaitu

21

LAPORAN KEUANGAN


“Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur” dan visi pembangunan nasional untuk tahun 20152019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, BPS berupaya meningkatkan kontribusinya dalam hal pembangunan nasional di bidang statistik. Dengan memperhatikan misi pembangunan nasional dan pencapaian BPS pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode kedua 20102014, BPS menetapkan visi tahun 20152019: “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”. Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan misi RPJMN 20152019 dan tugas, fungsi, dan kewenangan BPS. Perumusan misi BPS juga dilakukan dengan memperhatikan masukan pihakpihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk dapat disesuaikan dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Pernyataan misi BPS yang dikaitkan dengan Visi BPS djabarkan sebagai berikut: 1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional. 2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik. 3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah. Pada tahun 2017 BPS Provinsi Bali melaksanakan 3 (tiga) program yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai berikut: 1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS). 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL). 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA BPS).

22

LAPORAN KEUANGAN Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2


PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAKBMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3

BASIS AKUNTANSI Badan Pusat Statistik Provinsi Bali menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

23

LAPORAN KEUANGAN Dasar Pengukuran

A.4


DASAR PENGUKURAN Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pospos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5

KEBIJAKAN AKUNTANSI Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsipprinsip, dasardasar, konvensi konvensi, aturanaturan, dan praktikpraktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang merupakan entitas pelaporan dari BPS Provinsi Bali. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidahkaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakankebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan -LRA



PendapatanLRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).



Akuntansi pendapatanLRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

24

LAPORAN KEUANGAN


dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).  Pendapatan-LO

PendapatanLRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan –LO



PendapatanLO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.



PendapatanLO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatanLO pada Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut: o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa. o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan



Akuntansi pendapatanLO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. Belanja

(3) Belanja



Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.



Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.



Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).



Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan

25

LAPORAN KEUANGAN selanjutnya

klasifikasi


berdasarkan

organisasi

dan

fungsi

akan

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beban

(4) Beban



Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.



Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.



Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan aset Lainnya. Aset Lancar

a) Aset Lancar  Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.  Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.  Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut: a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

26

LAPORAN KEUANGAN


 Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut: Tabel 5. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Kualitas Piutang Lancar

Kurang Lancar

Diragukan

Uraian

Penyisihan

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo

0.5%

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan

10%

pelunasan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan

50%

1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan Macet

100%

pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

 Tagihan

Penjualan

Angsuran

(TPA)

dan

Tuntutan

Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.  Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:  harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;  harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;  harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

27

LAPORAN KEUANGAN Aset Tetap


b) Aset Tetap  Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.  Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.  Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah); b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.  Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lainlain pada pos Aset Lainnya.  Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundangundangan di bidang

pengelolaan

BMN/BMD. Penyusutan Aset Tetap

c) Penyusutan Aset Tetap  Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

28

LAPORAN KEUANGAN


 Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a. Tanah; b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.  Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.  Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.  Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut: Tabel 6. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Kelompok Aset Tetap

Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin

2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan

10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi

5 s.d 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) Piutang Jangka Panjang

4 tahun

d) Piutang Jangka Panjang 

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.



Tagihan

Penjualan

Angsuran

(TPA),

Tagihan

Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan. Aset Lainnya



Aset Lainnya



Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap,

29

LAPORAN KEUANGAN


dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. 

Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.



Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.



Masa

Manfaat

berpedoman

Aset

Tak Berwujud

Keputusan

Menteri

ditentukan Keuangan

dengan Nomor:

620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut: Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud Kelompok Aset Tak Berwujud Software Komputer Franchise

Masa Manfaat (tahun) 4 5

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

10

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.

20

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan

25

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.

50

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I

70

30

LAPORAN KEUANGAN




Aset Lainlain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban



Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.



Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. 

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

31

LAPORAN KEUANGAN B.

PENJELASAN

ATAS


POS-POS

LAPORAN

REALISASI

ANGGARAN Badan Pusat Statistik Provinsi Bali menerima pagu anggaran tahun 2017 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA 054.01.2.429171/2017 tanggal 17 Desember 2016. Selama periode berjalan, Badan Pusat Statistik Provinsi Bali telah mengadakan revisi DIPA sebanyak tiga kali yaitu: -

Revisi DIPA I tanggal 3 April 2017 yaitu revisi DIPA dalam keluaran (output) yang sama, kegiatan yang sama, dan antar satker dalam satu wilayah kerja kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pagu awal sebesar Rp27.588.963.000 direvisi menjadi Rp27.450.651.000.

-

Revisi DIPA II Tanggal 5 April 2017 yaitu revisi DIPA dalam keluaran (output) yang sama, kegiatan yang sama, dan antar satker dalam satu wilayah kerja kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pagu anggaran setelah Revisi DIPA II menjadi Rp26.412.749.000.

-

Revisi DIPA III tanggal 22 Juni 2016 yaitu revisi DIPA dalam keluaran (output) yang sama, kegiatan yang sama, dan antar satker dalam satu wilayah kerja kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Pagu anggaran setelah Revisi DIPA III menjadi Rp26.412.749.000.

Perubahan pagu anggaran berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut: Tabel 8. Perubahan Anggaran Berdasarkan Sumber Pendapatan dan Jenis Belanja Semester I TA 2017 Uraian Pendapatan Pendapatan dari Pengelolaan BMN Pendapatan Jasa Pendapatan lain-lain Jumlah Pendapatan Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Jumlah Belanja

ANGGARAN

ANGGARAN

AWAL

SETELAH REVISI

951,824,000 951,824,000

951,824,000 951,824,000

8,227,191,000 19,106,254,000 255,518,000 27,588,963,000

8,227,191,000 17,930,040,000 255,518,000 26,412,749,000

32

LAPORAN KEUANGAN


Pada TA 2016 BPS Provinsi Bali melaksanakan 3 (tiga) program yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai berikut: 1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS). 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL). 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA BPS). Perubahan pagu anggaran berdasarkan program dan sumber dana dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 9. Perubahan Anggaran Berdasarkan Sumber Pendapatan, Program, dan Sumber Dana

Uraian

Semester I TA 2017 ANGGARAN ANGGARAN AWAL

Pendapatan Pendapatan dari Pengelolaan BMN Pendapatan Jasa Pendapatan Lain-lain Jumlah Pendapatan Belanja DMPTTL - RM PSPA -RM PPIS -RM -PNBP Jumlah Belanja

Realisasi Pendapatan Rp842.297.526

SETELAH REVISI

951,824,000 951,824,000

951,824,000 951,824,000

10,542,237,000 10,542,237,000 255,518,000 255,518,000 16,791,208,000 15,855,946,000 935,262,000 27,588,963,000

10,542,237,000 10,542,237,000 255,518,000 255,518,000 15,614,994,000 14,679,732,000 935,262,000 26,412,749,000

B.1 Pendapatan Realisasi Pendapatan pada Semester I TA 2017 adalah sebesar Rp842.297.526 atau mencapai 88,49 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan dalam DIPA BPS Provinsi Bali untuk TA 2017 sebesar Rp951.824.000. Pendapatan BPS Provinsi Bali terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN, Pendapatan Jasa, dan Pendapatan Lainlain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat seperti pada tabel yang disajikan pada halaman berikutnya.

33

LAPORAN KEUANGAN


Tabel 10. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Semester I TA 2017 Uraian Pendapatan dari Pengelolaan BMN Pendapatan Jasa Pendapatan Lain-lain

Jumlah

Anggaran

Realisasi

% Real Angg.

951,824,000 -

13,059,475 828,934,000 304,051

114.83 -

951,824,000

842,297,526

88.49

Realisasi Pendapatan Semester I TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 522,92 persen dibandingkan Semester I TA 2017. Kenaikan ini disebabkan akibat adanya peningkatan pendapatan jasa dari kerjasama yang dilakukan oleh BPS Provinsi Bali. Perbandingan realisasi pendapatan Semestar I TA 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 11. Perbandingan Realisasi Pendapatan Semestar I TA 2017 dan Semester I TA 2016 URAIAN

Pendapatan dari Pengelolaan BMN Pendapatan Jasa Pendapatan Lain-lain Jumlah

REALISASI Semester I TA 2017

REALISASI Semester I TA 2016

NAIK (TURUN) %

13,059,475

6,527,900 100.06

828,934,000

126,840,000 553.53

304,051 842,297,526

1,849,883

(83.56)

135,217,783 522.92

Beberapa hal yang mempengaruhi kenaikan pendapatan periode yang berakhir 30 Juni 2017 dibandingkan periode yang berakhir 30 Juni 2016, yaitu. 1. Realisasi pendapatan dari pengelolaan BMN mengalami kenaikan sebesar 100.06 persen. Kenaikan ini karena adanya pendapatan dari lelang beberapa aset yang telah dihapuskan. 2. Realisasi pendapatan jasa mengalami kenaikan sebesar 553,53 persen. Kenaikan pendapatan ini disebabkan oleh bertambahnya nilai kerja sama yang dilakukan oleh Satker BPS Provinsi Bali. Kegiatan kerja sama satker BPS Provinsi Bali pada periode ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan rincian:

Pelaksanaan Survei Penjualan Eceran (SPE) Tahun Anggaran 2017, kerja sama dengan Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali sesuai dengan perjanjian kerja sama nomor 18/4956/Dps/Srt/B

34

LAPORAN KEUANGAN


dan B234/BPS/5155012/2016 tanggal 22 Desember 2016. Masa berlaku kerjasama adalah 22 Desember 2016 s/d 31 Desember 2017 dengan nilai sebesar Rp.110.232.000,. Pembayaran kerja sama ini dibagi ke dalam dua tahap. Pembayaran tahap pertama telah disetorkan ke kas negara sebesar Rp55.116.000, (SSBP dengan NTPN Nomor 170302665198 Tanggal 2 Maret 2017)

Pelaksanaan Survei

Konsumen (SK) Tahun Anggaran 2017,

kerja sama dengan Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali sesuai dengan perjanjian kerja sama nomor 18/4956/Dps/Srt/B dan B 234/BPS/5155012/2016 tanggal 22 Desember 2016. Masa berlaku kerjasama adalah 22 Desember 2016 s/d 31 Desember 2017 dengan nilai sebesar Rp. 151.368.000,. Pembayaran kerja sama ini dibagi ke dalam dua tahap. Pembayaran tahap pertama telah disetorkan ke kas negara sebesar Rp75.684.000, (SSBP dengan NTPN Nomor 170302665198 Tanggal 2 Maret 2017)

Pelaksanaan Survei SPTK 2016 Kota Denpasar, kerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar sesuai dengan perjanjian kerja sama 415.4/25/KB/BKS/2016 dan B092/BPS/51520/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016. Masa berlaku kerjasama 22 Agustus 2016 s/d 31 Desember 2017 dengan nilai sebesar Rp698.144.000,. Pendapatan atas kerja sama ini telah disetorkan ke kas negara sebanyak dua kali yaitu SSBP No.E86467DSP9FUN5T2 tanggal 30 Maret 2017 sebesar Rp425.995.000, dan SSBP No. CF12E83E7NSHJK52 tanggal 2 Juni 2016 sebesar Rp272.139.000.

3. Realisasi pendapatan lainlain mengalami penurunan sebesar 83,56%. Hal ini terjadi karena menurunnya penerimaan kembali belanja pegawai maupun belanja barang Tahun Anggaran Yang Lalu. Realisasi Belanja Negara Rp8.250.752.806

B.2 Belanja Realisasi

Belanja

Rp8.250.752.806

pada atau

Semester 31,24%

I

dari

TA

2017

anggaran

adalah

sebesar

belanja

sebesar

Rp26.412.749.000.

35

LAPORAN KEUANGAN


Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester I TA 2017 adalah sebagai berikut. Tabel 12. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2017 Dirinci Per Program dan Sumber Dana Semester I TA 2017 Uraian Anggaran DMPTTL - RM PSPA - RM PPIS - RM - PNBP Total Belanja Kotor

% Real Angg.

Realisasi

10,542,237,000

4,362,496,974

41.38

10,542,237,000

4,362,496,974

41.38

255,518,000

230,632,744

90.26

255,518,000

230,632,744

90.26

15,614,994,000

3,657,623,498

23.42

14,679,732,000

3,336,288,532

22.73

935,262,000

321,334,966

34.36

26,412,749,000

8,250,753,216

31.24

Pengembalian

(410)

Jumlah

26,412,749,000

8,250,752,806

31.24

Tabel 13. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja sampai Semester I TA 2017 Dirinci Per Jenis Belanja Semester I TA 2017 Uraian

Anggaran

Realisasi

% Real Angg.

Belanja Pegawai

8,227,191,000

3,589,773,293

43.63

Belanja Barang

17,930,040,000

4,430,347,179

24.71

255,518,000

230,632,744

90.26

26,412,749,000

8,250,753,216

31.24

Belanja Modal Total Belanja Kotor Pengembalian

(410)

Jumlah

26,412,749,000

8,250,752,806

31.24

Komposisi anggaran dan realisasi belanja per jenis belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini: Grafik 1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja

20,000,000,000 18,000,000,000 16,000,000,000 14,000,000,000 12,000,000,000 10,000,000,000 8,000,000,000 6,000,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000 -

Anggaran Belanja

Pegawai

Barang

Modal

36

LAPORAN KEUANGAN


Jika dibandingkan dengan realisasi Semester I TA 2016, realisasi belanja Semester I TA 2017 mengalami kenaikan dari segi jumlah tetapi mengalami penurunan dari segi persentase. Secara jumlah, realisasi belanja mengalami kenaikan sebesar 2,49 persen sedangkan secara persentase, mengalami penurunan sebesar 2,06 persen (Realisasi semester I TA 2016: 33,30%). Kenaikan realisasi jika dilihat dari segi jumlah terjadi disebabkan oleh kenaikan realisasi belanja barang. Perbandingan realisasi belanja Semester I TA 2017 dan TA 2016 adalah sebagai berikut. Tabel 14.Perbandingan Realisasi Belanja Semester I TA 2017 dan TA 2016 URAIAN

Belanja Pegawai

3,589,772,883

4,085,660,192

Belanja Barang

4,430,347,179

3,589,823,759

Belanja Modal Jumlah

Belanja Pegawai Rp3.589.772.883

REALISASI SEMESTER I REALISASI SEMESTER I TA 2017 TA 2017

230,632,744

374,884,404

8,250,752,806

8,050,368,355

NAIK (TURUN) % (12.14) 23.41 (38.48) 2.49

B.3 Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai Semester I TA 2017 dan Semester I TA 2016 adalah masingmasing sebesar Rp3.589.772.883 dan Rp4.085.660.192. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai Semester I TA 2017 mengalami penurunan sebesar 12,14 persen dari Semester I TA 2016. Hal ini disebabkan karena penurunan belanja gaji dan tunjangan khusus serta belanja tunjangan khusus. Perbandingan belanja pegawai Semester I TA 2017 dan Semestar I TA 2016 dapat dilihat seperti pada tabel yang disajikan pada halaman selanjutnya.

37

LAPORAN KEUANGAN


Tabel 15.Perbandingan Belanja Pegawai Semester I TA 2017 dan Semestar I TA 2016 URAIAN Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

REALISASI SEMESTER I TA 2017

REALISASI SEMESTER I TA 2016

NAIK (TURUN) %

2,088,104,689

2,530,680,087

30,706,000

14,090,000

Belanja Tunjangan Khusus/kegiatan

1,470,962,604

1,540,890,389

(4.54)

Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Pegawai Jumlah Belanja

3,589,773,293

4,085,660,476

(12.14)

(410) 3,589,772,883

(284) 4,085,660,192

44.37 (12.14)

Belanja Lembur

(17.49) 117.93

Beberapa hal yang mempengaruhi belanja pegawai pada semester I TA 2016 yaitu: -

Kenaikan gaji pegawai karena kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, maupun penambahan jumlah anggota keluarga tertanggung dibandingkan tahun sebelumnya.

-

Gaji ke13 pada Tahun 2017 dibayarkan di bulan Juli 2017 sedangkan gaji ke13 pada tahun 2016 dibayarkan di bulan Juni 2017.

-

Pembayaran gaji ke14 tahun 2017 dan 2016 dibayarkan pada bulan Juni.

-

Belanja Barang Rp4.430.347.179

Pada tahun 2017 tidak ada kenaikan gaji pokok pegawai.

B.4 Belanja Barang Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2017 dan Semestar I TA 2016 adalah masingmasing sebesar Rp4.430.347.179 dan Rp3.589.823.759. Realisasi belanja barang Semester I TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 23,41 persen dibandingkan belanja barang Semester I TA 2016. Perbandingan Belanja Barang Semester I TA 2017 dan Semestar I TA 2016 dapat dilihat seperti tabel berikut. Tabel 16.Perbandingan Belanja Barang Semester I TA 2017 dan Semestar I TA 2016 URAIAN Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional Belanja Barang Persediaan

REALISASI SEMESTER I REALISASI SEMESTER I TA 2017 TA 2016

NAIK (TURUN) %

352,894,021

200,278,169

76.20

1,079,217,275

515,938,930

109.18

43,701,300

51,709,600

(15.49)

Belanja Jasa

236,590,136

336,065,860

(29.60)

Belanja Pemeliharaan

156,344,455

153,812,700

1.65

Belanja Perjalanan Dalam Negeri

2,561,599,992

2,332,018,500

9.84

Jumlah Belanja Kotor

4,430,347,179

3,589,823,759

23.41

Pengembalian Belanja Jumlah Belanja

-

-

4,430,347,179

3,589,823,759

23.41

38

LAPORAN KEUANGAN Belanja Modal Rp230.632.744


B.5 Belanja Modal Realisasi Belanja Modal Semester I TA 2017 dan Semestar I TA 2016 adalah masingmasing sebesar Rp230.632.744 dan Rp374.884.404. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada Semester I TA 2017 mengalami penurunan dari segi jumlah realisasi sebesar 38,48. Dari segi jumlah penurunan realisasi belanja modal disebabkan oleh penurunan anggaran belanja modal pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 tetapi realisasi belanja modal pada semester I TA 2017 telah mencapai 90,26 persen dari anggarannya. Jika dilihat dari segi persentase terhadap anggarannya, realisasi belanja modal mengalami peningkatan sebesar 77,50 persen (Realisasi belanja modal Semester I TA 2016: 12,76%). Perbandingan realisasi belanja modal Semester I TA 2016 dan TA 2016 adalah sebagai berikut. Tabel 17. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester I TA 2016 dan TA 2016 URAIAN Belanja Modal Peralatan dan Mesin

REALISASI SEMESTER I REALISASI SEMESTER I TA 2017 TA 2016 48,521,744

NAIK (TURUN) %

324,639,804

(85.05)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

182,111,000

50,244,600

262.45


230,632,744

374,884,404

(38.48)

Pengembalian

0 230,632,744

0 374,884,404

(38.48)

Jumlah Belanja

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp182.111.000 dan Rp50.244.600. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk periode 30 Juni 2017 mengalami penurunan sebesar 85,05 persen bila dibandingkan dengan realisasi periode yang berakhir 30 Juni 2016. Hal ini disebabkan oleh penurunan anggaran belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2017. Jika dilihat dari anggarannya realisasi peralatan dan mesin telah mencapai 73,52 persen. Dilihat dari persentasenya,

39

LAPORAN KEUANGAN


realisasi belanja peralatan dan mesin mengalami penurunan sebesar 11,39 persen (Realisasi belanja peralatan dan mesin Semester I TA 2016: 84,91 persen). Realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada periode yang berakhir 30 Juni 2017 digunakan untuk membiayai rincian pembelian 6 buah AC Split sebesar Rp48.521.744 B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah masingmasing sebesar Rp627.969.940 dan Rp134.051.600. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2017 mengalami peningkatan sebesar 262,45 persen dibandingkan periode 30 Juni 2016. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pagu belanja modal gedung dan bangunan. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut. Tabel 18. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 URAIAN JENIS BELANJA

30 JUNI 2017

Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

162,683,000


182,111,000

Pengembalian Belanja Modal Jumlah Belanja

NAIK (TURUN) %

30 JUNI 2016 -

19,428,000

0 182,111,000

50,244,600 50,244,600 -

100.00

223.78 262.45 -

50,244,600

262.45

Rincian belanja modal gedung dan bangunan untuk periode 30 Juni 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Perencanan dan pengawasan penataan halaman rumah dinas di Jln. Penyaringan, Sanur, Denpasar sebesar Rp19.428.000 dengan rincian: -

Perencanaan sebesar Rp11.200.000,

-

Pengawasan sebesar Rp8.228.000,

2. Pelaksanaan penataan halaman rumah dinas BPS Prov. Bali di Jln. Penyaringan Sanur Denpasar sebesar Rp162.683.000

40

LAPORAN KEUANGAN C. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp570.000.000


PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masingmasing sebesar Rp570.000.000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal Per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar masingmasing Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2016 masingmasing sebesar Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Belanja Dibayar di Muka Rp80.465.000

C.4 Belanja Dibayar di Muka Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 masingmasing adalah sebesar Rp80.465.000 dan Rp39.334.167. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima

41

LAPORAN KEUANGAN


seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut: Tabel 19. Rincian Belanja Dibayar di Muka Jenis

30 Juni 2017

Pembayaran Sewa Gudang Penyimpanan Perlengkapandan Dokumen SE2016 Jumlah

Persediaan Rp4.801.400

31 Desember 2016

80,465,000

39,334,167

80,465,000

39,334,167

C.5 Persediaan Nilai Persediaan per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 masingmasing adalah sebesar Rp4.948.100 dan Rp4.801.400. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 20. Rincian Persediaan Jenis

30 Juni 2017

Barang Konsumsi Barang untuk Pemeliharaan

Jumlah

Persediaan yang Belum Diregister Rp(12.758.800)

31 Desember 2016

4,948,100

4,552,700

-

248,700

4,948,100

4,801,400

.

C.6 Persediaan yang Belum Diregister Nilai persediaan yang belum diregister per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp(12.578.800) dan Rp0. Persediaan yang belum diregister merupakan belanja barang persediaan dengan menggunakan uang

persediaan

tetapi

belum

dilakukan

pengesahan

atau

pertanggungjawaban uang persediaan (GUP) ke KPPN sehingga Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) GUP atas belanja persediaan ini belum terbit. Persediaan yang belum di register merupakan pembelian belanja persediaan barang konsumsi bulan Juni 2017 dan akan diGUPkan pada bulan Juli 2017.

42

LAPORAN KEUANGAN Tanah Rp8.809.085.000


C.7 Tanah Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pusat Statistik Provinsi Bali per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp8.809.085.000. Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut: Tabel 21. Rincian Tanah No 1 2 3 4 5 6

Peralatan dan Mesin Rp11.576.626.131

Luas 2.000 m2 187 m2 500 m2 144 m2 895 m2 210 m2

Lokasi Jl. Puputan No 1 Renon Denpasar Jl. Wijaya Kusuma Denpasar Jl. Narakusuma Denpasar Jl. Gurita Denpasar Jl. Penyaringan Denpasar Jl. Ahmad Yani, Gg. Tohjaya Denpasar Jumlah

Nilai 6,416,000,000 224,135,000 688,500,000 180,000,000 1,100,850,000 199,600,000 8,809,085,000

C.8 Peralatan dan Mesin Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp11.576.626.131 dan Rp11.456.380.988. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016 Mutasi tambah:

11,456,380,988 120,245,143

Pembelian

48,521,744

Transfer Masuk

71,723,399

Saldo per 30 Juni 2017

11,576,626,131

Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2017

9,438,663,512

Nilai Buku per 30 Juni 2017

2,137,962,619

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa: a. Transaksi Penambahan dari pembelian berupa 6 unit A.C. Split sebesar

Rp48.521.744 b. Transaksi Penambahan dari Transfer Masuk berupa 11 buah ultra

mobile P.C. sebesar Rp71.723.399 Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

43

LAPORAN KEUANGAN Gedung dan Bangunan Rp13.742.755.963


C.9 Gedung dan Bangunan Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp13.742.755.963 dan Rp13.560.644.963. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016

13,560,644,963

Mutasi tambah:

182,111,000

Pengembangan Nilai Aset

182,111,000

Saldo per 30 Juni 2017

13,742,755,963

Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2017

1,716,595,709


12,026,160,254

Transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berasal dari pengembangan nilai aset dari penataan halaman rumah dinas BPS Provinsi Bali. Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini. Aset Tetap Lainnya Rp451.813.357

C.10 Aset Tetap Lainnya Aset

Tetap

Lainnya

merupakan

aset

tetap

yang

tidak

dapat

dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp451.813.357. Aset tetap tersebut berupa koleksi buku perpustakaan. Tidak ada Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp11.155.259.221

C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2017 dan 31 Desember

2016

adalah

masingmasing

Rp11.155.259.221

dan

Rp10.294.031.782. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 20147 adalah sebagai berikut.

44

LAPORAN KEUANGAN


Tabel 22. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap No 1 2 3 4 5 6

Aset Tetap

Nilai Perolehan

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan

8,809,085,000 11,576,626,131 13,742,755,963 0 451,813,357 0 34,580,280,451

Akumulasi Penyusutan 0 9,438,663,512 1,716,595,709 0 0 11,155,259,221

Nilai Buku 8,809,085,000 2,137,962,619 12,026,160,254 0 451,813,357 0 23,425,021,230

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini. Aset Tak Berwujud Rp1.445.030.261

C.12 Aset Tak Berwujud Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp1.445.030.261 dan Rp1.484.586.261. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada BPS Provinsi Bali berupa software dan lisensi yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut: Tabel 23. Rincian Aset Tak berwujud Uraian

Software Lisensi

1,383,342,261 61,688,000 Jumlah

Aset Lain-Lain Rp746.708.546

Nilai

1,445,030,261

C.13 Aset Lain-Lain Saldo Aset Lainlain per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp746.708.546 dan Rp719.752.546. Aset Lainlain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Aset lainlain terdiri dari Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah sebesar Rp702.152.546 dan

Aset tak berwujud yang tidak digunakan dalam

operasi pemerintah sebesar Rp39.556.000.

45

LAPORAN KEUANGAN


Mutasi aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2016 Mutasi kurang: - Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola Saldo per 30 Juni 2017 Akumulasi Penyusutan

719,752,546 (12,600,000) 707,152,546 702,959,646


4,192,900

Mutasi aset tak berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2016 Mutasi tambah: - Penghentian aset dari penggunaan Saldo per 30 Juni 2017 Akumulasi Penyusutan

39,556,000 39,556,000 39,556,000


Rincian

Aset

Lainlain

-

berdasarkan

nilai

perolehan,

akumulasi

penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp1.723.668.757

C.14 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2017 dan 31 Desember

2016

adalah

masingmasing

Rp1.723.668.757

dan

Rp1.522.268.223. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut: Tabel 24. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Aset Tetap

Nilai Perolehan

Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi

Nilai Buku

Aset Tak Berwujud Software

1,383,342,261

968,815,511

61,688,000

12,337,600

49,350,400

Jumlah

1,445,030,261

981,153,111

463,877,150

746,708,546

742,515,646

4,192,900

Jumlah

2,191,738,807

1,723,668,757

468,070,050

Lisensi Aset Lain-lain

414,526,750

46

LAPORAN KEUANGAN Uang Muka dari KPPN Rp570.000.000


C.15 Uang Muka dari KPPN Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2017 dan per 31 Desember 2016 masingmasing sebesar Rp570.000.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga

C.16 Utang kepada Pihak Ketiga

Rp0

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 masingmasing sebesar Rp0 dan Rp266.781.491. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Ekuitas Rp23.965.925.580

C. 17 Ekuitas Ekuitas per 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masingmasing sebesar Rp23.965.925.580 dan Rp24.829.639.341. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

47

LAPORAN KEUANGAN


D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL Pendapatan PNBP Rp837.425.475

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp837.425.475 dan Rp133.902.000. Pendapatan tersebut terdiri dari: Tabel 25. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 Uraian Pendapatan dari Pengelolaan BMN Pendapatan Jasa Jumlah

30 JUNI 2017

30 JUNI 2016

Naik/Turun (%)

8,491,475

7,062,000

20.24

828,934,000

126,840,000

553.53

837,425,475

133,902,000

525.40

Pendapatan dari Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berasal dari sewa rumah dinas. Pendapatan Jasa berasal dari kerjasama dengan Bank Indonesia tentang pelaksanaan Survei Konsumen, dan Survei Penjualan Eceran. Beban Pegawai Rp3.344.557.622

D.2 Beban Pegawai Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir sampai 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah masingmasing sebesar Rp3.344.557.622 dan Rp3.821.057.589. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal Rincian beban pegawai untuk periode pegawai yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut.

48

LAPORAN KEUANGAN


Tabel 26. Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 Uraian Beban Gaji dan Tunjangan Beban Lembur Beban Tunjangan Khusus Jumlah

30 Juni 2017

30 Juni 2016

Naik/Turun (%)

2,086,635,410

2,530,679,803

(17.55)

30,706,000

14,090,000

117.93

1,227,216,212

1,276,287,786

(3.84)

3,344,557,622

3,821,057,589

(12.47)

Beban pegawai untuk periode yang berakhir 30 Juni 2017 mengalami penurunan sebesar 12,47 persen dibandingkan dengan beban pegawai untuk periode yang berakhir 30 Juni 2016. Penurunan ini disebabkan karena mutasi pegawai. Beban Persediaan Rp62.956.000

D.3 Beban Persediaan Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah masingmasing sebesar Rp62.956.000 dan Rp100.613.353. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barangbarang yang habis pakai, termasuk barangbarang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 27. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 URAIAN JENIS BEBAN Beban Persediaan Konsumsi Jumlah Beban Persediaan

30 JUNI 2017

30 JUNI 2016

NAIK (TURUN) %

62,956,000

100,613,353

(37.43)

62,956,000

100,613,353

(37.43)

Beban persediaan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2017 mengalami penurunan sebesar 37,43 persen dibandingkan dengan beban persediaan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2016. Penurunan ini disebabkan oleh karena kegiatan pada tahun 2017 lebih sedikit dibandingkan TA 2017 yang mana pada TA 2016 terdapat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016.

49

LAPORAN KEUANGAN Beban Barang dan Jasa Rp1.606.004.369


D.4 Beban Barang dan Jasa Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah masingmasing sebesar Rp1.606.004.369 dan Rp1.028.811.676. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lainlain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 28. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 URAIAN JENIS BEBAN

30 JUNI 2017

Beban Barang Operasional Beban Barang Non Operasional Beban Jasa

Jumlah

30 JUNI 2016

NAIK (TURUN) %

173,893,073

316,594,577

79.79 109.18 (45.07)

1,606,004,369

1,028,811,676

56.10

352,894,021

196,278,169

1,079,217,275

515,938,930

Beban barang dan jasa untuk periode yang berakhir 30 Juni 2017 mengalami kenaikan sebesar 56,10 persen dibandingkan dengan barang dan jasa untuk periode yang berakhir 30 Juni 2016. Kenaikan beban barang dan jasa ini terjadi terutama disebabkan oleh kenaikan beban barang non operasional. Beban Pemeliharaan Rp150.270.455

D.5 Beban Pemeliharaan Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah masingmasing sebesar Rp150.270.455 dan Rp162.343.200.

Beban

Pemeliharaan

merupakan

beban

yang

dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

50

LAPORAN KEUANGAN


Tabel 29. Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 URAIAN JENIS BEBAN

30 JUNI 2017

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan Jumlah

NAIK (TURUN) %

30 JUNI 2016

17,796,500

18,217,800

123,605,955

135,594,900

8,868,000

8,530,500

(2.31) (8.84) 3.96

150,270,455

162,343,200

(7.44)

Beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2017 mengalami penurunan sebesar 0,67 persen dibandingkan dengan beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2016. Penurunan beban pemeliharaan periode yang berakhir 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 tidak jauh berbeda karena aset yang dipelihara tidak mengalami perubahan dalam jumlah yang signifikan.

Beban Perjalanan Dinas Rp2.561.599.992

D.6 Beban Perjalanan Dinas Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni

2017

dan

30

Juni

2016

adalah

masingmasing

sebesar

Rp2.561.599.992 dan Rp2.332.018.500. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 30. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 URAIAN JENIS BEBAN Beban Perjalanan Biasa Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

Jumlah

30 JUNI 2017

30 JUNI 2016

NAIK (TURUN) %

339,117,992

438,283,500

(22.63)

23,310,000

109,475,000

(78.71)

1,862,775,000

1,748,460,000

336,397,000

35,800,000

2,561,599,992

2,332,018,500

6.54 839.66 9.84

Beban perjalanan dinas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2017 mengalami kenaikan sebesar 9,84 persen dibandingkan dengan beban perjalanan dinas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2016. Kenaikan ini

51

LAPORAN KEUANGAN


terjadi karena peningkatan pelatihan yang diadakan di dalam maupun di luar kota pada semester I TA 2017. Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp899.872.886

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Masyarakat untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah masingmasing sebesar Rp899.872.886 dan Rp1.164.481.384. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Masyarakat untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 31. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Masyarakat untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp5.620.651

30 JUNI 2017

30 JUNI 2016

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Jumlah Penyusutan

588,346,107 201,157,933 789,504,040

967,418,164 181,037,922 185,000 1,148,641,086

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Beban Penyusutan aset lain-lain Jumlah Amortisasi Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi

110,368,846 110,368,846 899,872,886

10,336,942 5,503,356 15,840,298 1,164,481,384

NAIK (TURUN) % (39.18) 11.11 (31.27) 596.76 (22.72)

D.9 Kegiatan Non Operasional Pos Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

52

LAPORAN KEUANGAN


Tabel 32. Rincian Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 URAIAN

30 JUNI 2016

NAIK (TURUN) %

4,568,000

0

0.00

0

0

0.00

0

0.00

2,764,683

(48.51)

35,113,178

100.00

30 JUNI 2017

Surplus Pelepasan Aset Non Lancar Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Beban Pelepasan Aset Non Lancar Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar

Pos Luar Biasa Rp0

4,568,000

Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya

1,423,551

Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional lainnya Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

370,900 1,052,651

(32,348,495) (103.25)

5,620,651

(32,348,495) (117.38)

D.10 Pos Luar Biasa Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah Rp0.

53

LAPORAN KEUANGAN


E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Ekuitas Awal Rp24.339.685.498

E.1 Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 dan 2016 adalah masing masing sebesar Rp24.339.685.498 dan Rp25.929.745.898.

Defisit LO Rp7.782.215.198

E.2 Surplus (Defisit) LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp7.782.215.198 dan Rp8.507.772.187. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset Penyesuaian nilai tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah masingmasing sebesar Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pecatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah masingmasing sebesar Rp0.

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016adalah masing masing sebesar Rp0.

54

LAPORAN KEUANGAN Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi (Rp0)


E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp0 dan Rp551.556.218. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.3.6 Koreksi Lain-Lain Koreksi LainLain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar Entitas Rp7.408.455.280

E.4 Transaksi Antar Entitas Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah masingmasing sebesar Rp7.408.455.280 dan Rp6.583.617.136. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Tabel. 33 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas Transaksi Antar Entitas Diterima dari Entitas Lain Ditagihkan ke Entitas Lain Transfer Masuk Transfer Keluar Jumlah

Nilai (842,297,526) 8,250,752,806 7,408,455,280

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari: E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2017, DDEL sebesar (Rp842.297.526) sedangkan DKEL sebesar Rp8.250.752.806.

55

LAPORAN KEUANGAN


E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BABUN. Saldo transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp0. Sedangkan saldo transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp0.

Ekuitas Akhir Rp23.965.925.580

E.5 Ekuitas Akhir Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah masing masing sebesar Rp23.965.925.580 dan Rp23.454.034.619

56

LAPORAN KEUANGAN A.


PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA Tidak ada peristiwa penting setelah tanggal neraca di BPS Provinsi Bali yang dapat mempengaruhi Laporan Keuangan Satker. F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN A. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Nomor 002.00/SK.A.51510/994.002A/2017 tentang Pengelola

Keuangan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun Anggaran 2017, Pengelola Keuangan BPS Provinsi Bali TA 2017adalah sebagai berikut: -

Kuasa Pengguna Anggaran: Ir. Adi Nugroho, MM

-

Pejabat Pembuat Komitmen: Kdk. Agus Wirawan, S.E., M.Agb

-

Pejabat Penanda Tangan SPM: Dr. Yudi Agusta, M. Sc

-

Bendahara Pengeluaran: Anik Ambarwati, A. Md

Surat

Keputusan

Kuasa

Pengguna

Anggaran

Nomor

002.01/SK.A.51510/994.002A/2017 Tentang Perubahan Surat Kuasa Pengguna

Anggaran

Nomor

002.00/SK.A.51510/994.002A/2017

tentang Pengelola Keuangan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun Anggaran 2017. Pengelola Keuangan BPS Provinsi Bali adalah Sebagai Berikut: -

Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Adi Nugroho, MM

-

Pejabat Penandatangan SPM: Dr. Yudi Agusta, M.Sc

-

Pejabat Pembuat Komitmen: Kadek Agus Wirawan, SE, M.Agb

-

Bendahara Pengeluaran: Ir Eke Hermayni

-

Bendahara Penerimaan: Kadek Juli Wirartha, SE, M.Acc (SK Nomor 107/KPG TAHUN 2017 Tanggal 31 Mei 2017, terhitung mulai tanggal 2 Juni 2017)

57

LAPORAN KEUANGAN


B. Tambahan Penjelasan Teknis terkait Upaya Percepatan Data dan Peningkatan Kualitas Data Tanaman Pangan Berkesinambungan Pada Skala Nasional Tahun 2017 sebagai berikut: a) Pengungkapan

Kegiatan

Upaya

Peningkatan

Kualitas

Data

Percepatan

Data

Tanaman

dan

Pangan

Berkesinambungan Pada Skala Nasional Tahun 2017. 1) Landasan Hukum Kerja Sama antara Direktorat statistik Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian dalam kegiatan Upaya Percepatan Data dan Peningkatan Kualitas Data Tanaman Pangan Berkesinambungan Pada Skala Nasional Tahun 2017 dituangkan dalam: - Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dan BPS, nomor 126A/Kpts/KP.340/A6/01/2013 dan Nomor 01/KS/31I/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Upaya Percepatan Data Tanaman

Pangan

dan Peningkatan Kualitas Data Berkesinambungan

Pada

Skala

Nasional Tahun 2013. Kegiatan Upaya Percepatan Data dan Peningkatan Kualitas Data Tanaman Pangan Berkesinambungan Pada Skala Nasional Tahun 2017 dilanjutkan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 180/Kpts./TI.010/A8/01/2017

dan

Nomor:

04.03.15/KS.P/25I/2017 tanggal 25 Januari 2017. 2) Rekening dan alur dana kerjasama ini sebagai berikut: Pembiayaan

pelaksanaan

kegiatan

kerjasama

ini

dibebankan pada DIPA Pusat data dan Sistem Informasi Pertanian TA 2017. Dana berasal dari rekening Bendahara Pengeluaran Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian dan ditransfer ke Pemegang Uang Muka (PUM) di BPS Provinsi melalui rekening nomor 00007.01.30.000685.7, Bank BTN Cabang Denpasar, atas

58

LAPORAN KEUANGAN


nama RPL 037 BPS Provinsi Bali. 3) Anggaran dan Realisasi Dalam melaksanakan kegiatan kerjasama ini, BPS Provinsi Bali mendapatkan dana transfer dari BPS RI sebesar Rp277.532.000

dan

sudah

terealisasi

sebesar

Rp148.498.000.

C. Kerja Sama BPS Provinsi Bali Kegiatan kerja sama satker BPS Provinsi Bali pada periode ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu: -

Pelaksanaan Survei Penjualan Eceran (SPE) Tahun Anggaran 2017, kerja sama dengan Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali sesuai dengan perjanjian kerja sama nomor 18/4956/Dps/Srt/B dan B234/BPS/5155012/2016 tanggal 22 Desember 2016. Masa berlaku kerjasama adalah 22 Desember 2016 s/d 31 Desember 2017 dengan nilai sebesar Rp.110.232.000,. Pembayaran kerja sama ini dibagi ke dalam dua tahap. Pembayaran tahap pertama telah disetorkan ke kas negara sebesar Rp55.116.000, (SSBP dengan NTPN Nomor 170302665198 Tanggal 2 Maret 2017)

-

Pelaksanaan Survei

Konsumen (SK) Tahun Anggaran 2017,

kerja sama dengan Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali sesuai dengan perjanjian kerja sama nomor 18/4956/Dps/Srt/B dan B 234/BPS/5155012/2016

tanggal 22 Desember 2016. Masa

berlaku kerjasama adalah 22 Desember 2016 s/d 31 Desember 2017 dengan nilai sebesar Rp. 151.368.000,. Pembayaran kerja sama ini dibagi ke dalam dua tahap. Pembayaran tahap pertama telah disetorkan ke kas negara sebesar Rp75.684.000, (SSBP dengan NTPN Nomor 170302665198 Tanggal 2 Maret 2017) -

Pelaksanaan Survei SPTK 2016 Kota Denpasar, kerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar sesuai dengan perjanjian kerja sama 415.4/25/KB/BKS/2016 dan B092/BPS/51520/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016. Masa berlaku kerjasama 22 Agustus 2016 s/d 31 Desember 2017 dengan nilai sebesar Rp698.144.000,. Pendapatan atas kerja

59

LAPORAN KEUANGAN


sama ini telah disetorkan ke kas negara sebanyak dua kali yaitu SSBP No.E86467DSP9FUN5T2 tanggal 30 Maret 2017 sebesar Rp425.995.000, dan SSBP No. CF12E83E7NSHJK52 tanggal 2 Juni 2016 sebesar Rp272.139.000. D. Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional BPS Provinsi Bali adalah: -

PT. BNI Cabang Renon dengan Nomor 7051978886 atas nama BPg 037 BPS Provinsi Bali, saldo per 30 Juni 2017 sebesar Rp432.923.138.

-

PT BRI cabang Renon dengan nomor rekening 0368.01.001239 301 atas nama BPn 037 BPS Provinsi Bali. Saldo per 30 Juni 2017 sebesar Rp0.

-

PT.

BTN

Cabang

Denpasar

dengan

Nomor

00007.01.30.000685.7 atas nama RPL 037 BPS Provinsi Bali. saldo per 30 Juni 2017 sebesar Rp432.923.138. Saldo per 30 Juni 2017 sebesar Rp0.

60

LAPORAN KEUANGAN


Lampiran A.1 BPS Provinsi Bali Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap Untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2017 M as a No

A se t T e ta p M anf aa t

A

T a nah

1

Tanah

Jum la h

B

A k m . P eny.

B e ba n P eny.

A k m . P e ny.

N ilai B uku

P er 31- 12- 2016

Sem e st er I T A 20 17

P e r 30 -06 -2 017

P e r 30 -0 6- 2017

N ila i P e ro le han

8 ,8 09,0 85,00 0

-

-

-

8,80 9,08 5,000

8 ,8 09,0 85,00 0

-

-

-

8,80 9,08 5,000

P e ra la ta n dan M e sin

1

Alat Bantu

7

1,900,000

1,900,000

2

Alat Angkutan Darat Bermotor

7

1,373,017,530

1,210,519,260

50,786,266

1,261,305,526

111,712,004

3

Alat Bengkel Tak B ermesin

5

6,987,200

4,760,360

318,120

5,078,480

1,90 8,720

4

Alat Ukur

5

6,996,000

6,996,000

5

Alat Pengolahan

4

27,515,897

25,782,221

1,733,676

27,515,897

6

Alat Kantor

5

991,798,166

625,332,757

69,853,661

695,186,418

296 ,6 11,748

7

Alat Rumah Tangga

5

2,030,472,189

1,328,685,925

167,898,063

1,496,583,988

53 3,888 ,2 01

8

Alat Studio

5

164,960,061

77,314,723

11,622,759

88,937,482

7 6,02 2,579

9

Alat Ko munikasi

5

67,804,740

47,317,276

6,780,488

54,097,764

13,70 6,976

10

Ko mputer Unit

4

1,929,031,766

1,543,780,341

133,720,334

1,677,500,675

2 51,5 31,0 91

11

Peralatan Komputer

4

4,976,142,582

3,906,205,143

217,356,139

4,123,561,282

85 2,581,300

11,57 6,626 ,131

8,77 8,594 ,0 06

6 60,06 9,50 6

9,43 8,66 3,512

C

Ge dung dan B angunan

Jum la h

-

-

1,900,000

6,996,000

-

-

2 ,137 ,9 62,6 19

1

Bangunan Gedung Tempat Kerja

50

10,339,494,463

1,301,722,592

160,149,776

1,461,872,368

8,87 7,62 2,095

2

Bangunan Gedung Tempat Tinggal

50

2,542,857,500

182,385,139

32,385,925

214,771,064

2,32 8,08 6,436

3

Tugu/Tandas

50 Jum la h

D 1

860,404,000 13,742 ,7 55 ,9 63

31,330,045

8,622,232

39,952,277

82 0,451,723

1,515,43 7,776

20 1,157,93 3

1,7 16 ,5 95,70 9

12,02 6,16 0,254

A s et T e ta p La innya Bahan Perpustakaan Tercetak Jum la h T o t al

-

451,813,357 45 1,813,35 7 34 ,5 80 ,2 80,45 1

10,29 4,031,782

8 61,2 27,43 9

11,155,25 9,22 1

451,813,357 451,813,357 2 3,42 5,021,230

61

LAPORAN KEUANGAN


Lampiran A.2 BPS Provinsi Bali

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Untuk Periode Yang Berakhir pada 30 Juni 2017

62

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BALI

Recommend Documents