Subandi Sardjoko Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan BAPPENAS Bappenas, 23 Februari 2016
1
PENGANTAR MULTILATERAL MEETING
2
MULTILATERAL MEETING TAHAP I A. TUJUAN 1. Melibatkan multistakeholder K/L, BUMN, dan Pemda dalam merumuskan rencana pembangunan tahun 2017. 2. Mengintegrasikan berbagai upaya K/L ke dalam satu tujuan yang jelas dan terukur. 3. Menginformasikan mengenai Prioritas Nasional Tahun 2017 serta hasil Identifikasi awal Sasaran Prioritas Nasional, Arah Kebijakan Prioritas Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Tahun 2017 kepada K/L terkait. 4. Menginformasikan mengenai Kerangka Regulasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas. 5. Memperoleh masukan dari K/L terkait sasaran prioritas, program prioritas dan kegiatan prioritas.
B. KELUARAN YANG DIHARAPKAN 1. Kesepakatan tentang Sasaran Prioritas Nasional dan Arah Kebijakan Prioritas Nasional; 2. Kesepakatan tentang Program Prioritas (Level 1) dan Kegiatan Prioritas (level 2); 3. Hasil kesepakatan merupakan bahan dasar dalam pembahasan Bilateral Meeting.
PEMBAGIAN PERAN DALAM MULTILATERAL MEETING
• Kemen PPN/Bappenas menyampaikan Sasaran PN, Arah Kebijakan PN, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas yang merupakan hasil dari Serial Workshop Internal yang telah diadakan sebelumnya, dan telah diinput ke dalam aplikasi SIMU dan dicetak dalam Buku Multilateral Meeting. • K/L menyampaikan bahan-bahan terkait Prioritas Nasional dan memberi masukan atas sasaran serta Program dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan memperhatikan lintas sektor.
K/L PESERTA MULTILATERAL MEETING PRIORITAS NASIONAL: PEMBANGUNAN PENDIDIKAN • • • • •
• • • • • •
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Keuangan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Pemuda dan Olahraga Kementerian Sosial
• • • • • •
• • • • • •
Kementerian Dalam Negeri Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Kementerian Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Koperasi dan UKM Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Badan Nasional Pengelola Perbatasan Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah Badan Akreditasi Perguruan Tinggi Perusahaan Listrik Negara
DASAR HUKUM PENYUSUNAN RKP 2017 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara • Pasal 12 ayat 2 Penyusunan Rancangan APBN berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. UU 25 /2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
• Pasal 4 ayat 3 RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. • Pasal 25 ayat 1 RKP menjadi pedoman penyusunan RAPBN Slide - 6
PERMASALAHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN
Penganggaran selama ini lebih banyak didasarkan pada Tugas dan Fungsi (Tusi) dari K/L daripada pencapaian sasaran pembangunan nasional yang efektif dan efisien.
Karena penekanan pada Tusi K/L, suatu proyek terpaksa dilakukan oleh berbagai K/L. Tanpa koordinasi yang efektif, maka suatu bagian proyek yang dikerjakan K/L - A telah selesai, namun bagian lain yang dikerjakan oleh K/L - B belum dimulai atau bahkan belum ada anggarannya. Contoh: Waduk terbangun, namun saluran irigasi belum dimulai; sawah tercetak, namun air tidak pernah sampai.
Terjadi inefisiensi anggaran, misalnya duplikasi program. Program yang sama dilaksanakan oleh pada berbagai K/L dengan tingkat kompetensi dan efektifitas yang berbeda. Contoh: program bedah rumah dilaksanakan oleh belasan K/L, Program Bansos dilakukan oleh 21 K/L.
Anggaran tidak fokus dan tersebar tipis pada setiap Tusi dan cenderung dibagi rata tanpa indikator dan formula yang tepat. Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur misalnya, cenderung dibagi rata kepada semua Daerah tanpa dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur tertentu yang menjadi prioritas pemerintah.
Perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu adalah kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dapat tercapai. Slide - 7
ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017 (HASIL SIDANG KABINET 10 FEBRUARI 2016)
TEMA RKP 2017: “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”.
Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan.
Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program prioritas. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata.
Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dan seterusnya. Slide - 8
PENDEKATAN PEMBANGUNAN: HOLISTIK, TEMATIK, TERINTEGRASI, DAN SPASIAL
Pendekatan secara holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial dalam perencanaan pembangunan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan
Holistik-Tematik: Untuk mencapai sasaran prioritas nasional, perlu koordinasi multi Kementerian/Lembaga. Integratif: Pencapaian sasaran prioritas nasional perlu dilakukan secara terintegrasi dari berbagai sektor pembangunan dan jenjang pemerintahan. Spasial: Perlu sinkronisasi lokasi pembangunan untuk meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.
Dalam pembahasan dengan Pemerintah Daerah akan dilakukan:
Pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dari program/kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yang diperlukan) Perkuatan DAK yang proposal based approach dengan lebih meningkatkan keterkaitan alokasi DAK dengan pencapaian sasaran-sasaran program/proyek prioritas nasional Pengenalan perencanaan berbasis sistem integrasi untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota Slide - 9
PERUBAHAN PENDEKATAN: MONEY FOLLOW FUNCTION MENJADI MONEY FOLLOW PROGRAM
Fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya. Program-program lain akan minimal alokasinya. Pemantapan penyederhanaan nomenklatur, diperkuat dengan pengujian pada setiap program/kegiatan:
Apakah proyek ini perlu? Apakah proyek ini perlu sekarang? Apakah produksi dan tenaga kerja dalam negeri dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam proyek ini? Apakah proyek akan dapat lebih efisien?
Slide - 10
RANCANGAN AWAL RKP 2017
Slide - 11
VISI - MISI PEMBANGUNAN 2015 – 2019 9
VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong" Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara
1 2 Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
3
8 Melakukan revolusi karakter bangsa
9 PROGRAM PRIORITAS
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
NAWACITA
7
Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
6
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
4
Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
5
Slide - 12
STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
RKP 2015*) MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN
RKP 2016
RKP 2017
RKP 2018
RKP 2019
MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MELETAKKAN FONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS
TEMA DITETAPKAN DALAM SIDANG KABINET PENYUSUNAN RKP 2017
Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2018
Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019
*) Disiapkan oleh KIB II, kemudian direvisi melalui Perpres No. 3/2015 tentang Perubahan RKP 2015
Slide - 13
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2017
DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
• • • •
Revolusi Mental Pembangunan Pendidikan Pembangunan Kesehatan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
• • • • •
Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan Kemaritiman dan Kelautan Pariwisata Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN
• • • •
Pemerataan Antarkelompok Pendapatan Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan Pengembangan Konektivitas Nasional
KONDISI PERLU
• Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
Slide - 14
PRIORITAS NASIONAL: PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
Slide - 15
Kerangka Pembangunan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Dasar dan Menengah (Wajar 12 Tahun)
Pendidikan Masyarakat
Bangsa yang cerdas, berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing
Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti
Pendidikan Kewargaan, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Keagamaan
Pendidikan Tinggi
Pendidikan Vokasi 16
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Sasaran dan Arah Kebijakan Sasaran Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15
tahun Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B
Persentase SD/MI berakreditasi minimal B Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B Pesentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya Rasio APK PT antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya Persentase guru berkualifikasi minimal S1/D-IV*** Persentase guru memiliki kompetensi profesional (subject knowledge dan paedagogical knowledge)*** Nilai Test PISA dan Ranking (dari 65 Negara) ** - Matematika (Ranking 64 dari 65 Negara) - Sains (Ranking 64 dari 65 Negara) - Membaca (Ranking 60 dari 65 Negara) Tingkat integritas Lingkungan Pendidikan -SD-PT(tidak mencontek, bebas dari jual beli ijazah, sertifikat palsu, plagiarisme). Persentase Pendidikan menyenangkan dan bebas intimidasi dan kekerasan (bullying free environment). Kurikulum dan Proses pembelajaran yang progresif sesuai kebutuhan zaman. Pendidikan Agama dan etika yang menumbuhkan Akhlak Mulia.
2014 (Baseline) 8,2 tahun 94,1% (2013) 50,4% (2013) 68,7% 62,5% 73,5% 48,2%
2015
2016
2017
2019
8,3 tahun 94,8%
8,5 tahun 95,1%
8,6 tahun 95,4%
8,8 tahun 96,1 %
55,9%
58,8%
61,8%
68,4 %
73,9% 68,7% 77,2% 53,8%
76,5% 71,8% 79,1% 56,6%
79,0% 74,8% 80,9% 59,4%
84,2% 81,0% 84,6% 65,0%
0,85 (2012) 0,53 (2012) 0,07 (2012)
0,86
0,87
0,88
0,90
0,58
0,58
0,59
0,60
0,29
0,36
0,42
0,54
n.a. n.a.
n.a. n.a.
n.a. n.a.
n.a. n.a.
n.a. n.a.
(2012) 375 382 396 n.a.*
n.a. n.a. n.a. n.a.*
n.a. n.a. n.a. n.a.*
n.a. n.a. n.a. n.a.*
(2018) 427; 50 438; 50 446; 45 n.a.*
n.a.*
n.a.*
n.a.*
n.a.*
n.a.*
n.a.*
n.a.*
n.a.*
n.a.*
n.a.*
n.a.*
n.a.*
n.a.*
n.a.*
n.a.*
*) Akan diarusutamakan dan merupakan Indikator Kinerja Kunci Revolusi Mental **) Programme for International Student Assessment (PISA) dilakukan 3 tahun sekali. Publikasi hasil PISA terakhir tahun 2012, dan hasil PISA 2015 baru akan dipublikasikan bulan Desember 2016. ***) akan ditetapkan kemudian setelah kelompok guru sasaran kualifikasi dan sertifikasi disepakati dan ditetapkan
Arah Kebijakan: 1.
2.
3. 4. 5. 6. 7. 8.
Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, serta memperluas dan meningkatkan pemerataan, akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum dan pelaksanaannya, serta penguatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan dan penempatan guru Revitalisasi LPTK secara menyeluruh untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan keguruan Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan anak usia dini Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja Meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi Meningkatkan kualitas pendidikan kewargaan, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan
Kebijakan Terkait Revolusi Mental: 1. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan karakter dan budaya bangsa 2. Lingkungan pendidikan yang berintegritas, bebas intimidasi dan kekerasan 3. Penegakan hukum dan disiplin (bebas dari ijazah dan sertifikat palsu, plagiat, bolos) Slide - 17
PRIORITAS NASIONAL: PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan: PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah
Kemdikbud, Kemenag KemenPU&PR, Kemkominfo, KemenDesa&PDTT, Pemda, PLN
Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas
Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yangMerata
A
Kemdikbud, Kemenag KemenPAN&RB, Kemristekdikti, KemenDesa&PDTT, Kemkeu, Pemda
Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemdikbud, Kemenag Pemda
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan
Kemdikbud, Kemenag Pemda Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif
Kemdikbud, Kemenag Pemda
Pengembangan Pembelajaran yang Berkualitas Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Karakter
Kemdikbud, Kemenag
Slide - 18
PROGRAM PRIORITAS: PENYEDIAAN TENAGA PENDIDIK YANG BERKUALITAS DAN PENEMPATAN YANG MERATA - GURU Kemenristekdikti, Kemenag:
LEVEL 2 Kemendikbud, Kemenag: • Pemetaan dan audit guru yang berhak mendapat tunjangan profesi • Penyediaan tunjangan profesi guru berdasarkan kinerja guru • Penyediaan tunjangan khusus bagi guru di daerah 3T/perbatasan
Revitalisasi LPTK
• Sistem penerimaan calon mahasiswa LPTK yang selektif • Reformasi pendidikan keguruan melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) berasrama
Kemendikbud, Kemenag: •
Pemetaan kebutuhan guru baru per bidang studi per daerah
Pemda: • Penyediaan asrama/rumah dinas guru di daerah 3T • Penyediaan tunjangan daerah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
Peningkatan Kesejahteraan Guru
Kemendikbud, Kemenag:
Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata
Peningkatan Profesionalisme Guru
• Sertifikasi profesi • Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan • Penilaian Kinerja Guru
Kemenristekdikti: • Penguatan LPTK
Pemda: • Revitalisasi KKG/MGMP/KKKS/MKKS
Kemendikbud, Kemenag: • Pemetaan kebutuhan guru berdasarkan rasio guru:murid per sekolah • Penempatan Guru Garis Depan (GGD)
Kemen PDTT: • Pemetaan kebutuhan guru di daerah 3T
Kemen PANRB: • Penetapan kuota formasi guru sesuai dengan peta kebutuhan
Distribusi dan Pemerataan Guru
Kemenristekdikti: •
Pengiriman guru dari program SM-3T sesuai kebutuhan daerah
Pemda: • • •
Pemerataan guru antarsekolah dan antardaerah sesuai kewenangan Pengangkatan guru baru yang terkendali sesuai formasi Pengendalian pengangkatan guru honor oleh sekolah Slide--19 19 Slide
KEGIATAN PRIORITAS : REVITALISASI LPTK Pre-Service Education melalui Pendidikan Profesi Guru (Subject Knowledge, pedagogical Knowlodge, dan Professional Skills)
Kemdikbud, Kemenag
Seleksi calon mahasiswa Berbasis Merit System (Passing Grade, Tes Bakat&Minat)
Kemdikbud, Kemenag, Kemristekdikti, Pemda, LPMP
Meningkatnya kualitas LPTK dan lulusannya
Kemristekdikti, Kemenag
Induksi, Mentoring dan Uji Profesi (Probation)
Pengembangan
Profesi Berkelanjutan (in-Service Training) *Juga mencakup guru dalam jabatan
Sertifikasi Kompetensi
Kemristekdikti, Kemenag
Kemdikbud, Kemenag, Kemristekdikti, Pemda Back20
PROGRAM PRIORITAS PENYEDIAAN GURU YANG BERKUALITAS DAN MERATA No.
Kegiatan Prioritas Nasional/Output
Informasi yang Dibutuhkan
1.1
Revitalisasi LPTK
• •
Kebutuhan guru di madrasah dan sekolah per mata pelajaran LPTK sasaran dan program unggulannya
1.2
Peningkatan Profesionalisme Guru
a.
Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru
•
Cakupan sasaran, metode pelaksanaan
b.
Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan
• • •
Cakupan sasaran, metode pelaksanaan Content pelatihan Evaluasi guru yang telah dilatih
c.
Penilaian Kinerja Guru
• • •
Konsep dan mekanisme pelaksanaan Cakupan sasaran Tindak lanjut hasil penilaian kinerja guru
d.
Sertifikasi profesi guru
•
Cakupan sasaran dan metode pelaksanaan
e.
Revitalisasi KKG/MGMP/KKS/MKKS
1.3
Distribusi dan Pemerataan Guru
a.
Pemetaan guru
•
Kebutuhan guru per daerah per madrasah/sekolah
b.
Penempatan guru baru
•
Koordinasi dengan KemenpanRB kuota dan NSPK pengangkatan guru baru
•
Jumlah dan sebaran sasaran
1.4
a.
Peningkatan Kesejahteraan Guru
Penyediaan tunjangan
21
Pemetaan Kebutuhan Guru Berdasarkan Rasio Guru: Murid perSekolah PENYEDIAAN TUNJANGAN PROFESI GURU (TPG) PER PROVINSI
Aceh 92.055 38.161 1:11
(untuk Guru di bawah Koordinasi Kemdikbud)
Sumut 178.927 96.015 1:18 Riau 86.416 37.912 1:16
Sumbar 82.994 47.107 1:15
Kaltara 8.904 3.476 1:16
Kepri 22.211 7.346 1:17
Babel 15.013 7.977 1:19 Jambi 46.501 22.302 1:15
Bengkulu 30.001 15.231 1:14
Kalbar 57.949 25.347 1:18
Sumsel 101.601 44.200 1:17
Lampung 178.927 96.015 1:16
DKI Jakarta 82.038 51.450 1:22 Banten 98.556 46.505 1:22
Kaltim 44.595 21.811 1:16
Kalteng 39.638 19.608 1:14
Sulbar 21.414 8.279 1:15
Kalsel 52.265 26.071 1:14
Sulsel 127.829 67.545 1:15
Jateng 349.653 207.041 1:17
Gorontalo 17.408 8.648 1:15
Sulut 35.472 23.403 1:15
Penjelasan SLIDE 29
Malut 19.357 6.429 1:15 Papua Barat 12.336 4.248 1:18
Sulteng 47.219 20.289 1:14
Sultra 45.755 22.419 1:14
Papua 28.086 9.414 1:22
Maluku 30.906 12.212 1:14
Legenda: Jabar 385.019 206.915 1:22
DIY 46.042 30.041 1:15
Jatim 406.571 231.178 1:16 Bali 48.717 28.125 1:18
NTB 73.624 31.501 1:13
NTT 88.958 26.048 1:16
Nama Provinsi Jumlah Guru Jumlah Guru Bersertifikasi dan menerima TPG Rasio Guru:Murid
Slide 29 Sumber: Kemdikbud, 2015
Catatan: a) Selisih guru yang belum tersertifikasi masih besar dan sangat berpengaruh terhadap penambahan alokasi TPG. b) Rasio guru:murid sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan adalah 1:32 untuk SD/MI dan 1:36 untuk SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Distribusi Guru tidak Merata
Ratio Guru:Murid saat ini sudah tidak Efisien Slide - 22
KEBUTUHAN TAMBAHAN ANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN SERTIFIKASI DAN PENYEDIAAN TUNJANGAN PROFESI GURU (TPG) Status Belum Sertifikasi Sudah KeSertifikasi <S1 ≥S1 pegawaian Pengangkatan s.d. Desember 2005 PNS 1.386.628 57.474 90.074 GTY 257.277 146.736 351.345 GTT 166.727 212.183 Sub Total 1.643.905 370.937 653.602 Pengangkatan setelah 2005 PNS 73.230 39.177 151.160 GTY 158.824 193.650 199.745 GTT 318.899 150.710 Sub Total 232.054 551.726 501.615 TOTAL 1.875.959 922.663 1.155.217
Jumlah
1.534.176 755.358 378.910 2.668.444 263.567 552.219 469.609 1.285.395 3.953.839
Mohon arahan Bapak Presiden: 1) Data guru yang harus disediakan secara akurat oleh Kemendikbud dan Kemenag 2) Penetapan guru yang akan disertifikasi yang berimplikasi pada penambahan alokasi anggaran untuk tunjangan profesi guru 3) Tunjangan profesi guru yang berbasis kinerja Tambahan keterangan: Selain TPG, juga dialokasikan anggaran untuk gaji guru PNS. Pada tahun 2016, alokasi gaji untuk guru PNS sebesar Rp.126,7 Triliun (belum termasuk gaji guru PNS di bawah koordinasi Kemenag) Slide 29
Kebutuhan tambahan anggaran pelaksanaan sertifikasi dan penyediaan TPG bagi 922.663 guru yang belum sertifikasi dan berkualifikasi <S1 Kebutuhan tambahan anggaran pelaksanaan sertifikasi dan penyediaan TPG bagi 713.798 guru yang belum sertifikasi: diangkat s.d. Desember 2005, berkualifikasi ≥S1, berstatus GTT; serta diangkat setelah 2005, PNS/GTT/GTY dan berkualifikasi ≥S1
Rp. 192,3 Triliun
Rp.45,4 T
Rp. 146,8 Triliun
Rp.36,1 T
Rp.36,1 T
Rp.22,3 T
Rp.22,3 T
Rp.22,3 T
Rp.88,5 T
Rp.88,5 T
Rp.88,5 T
Rp.88,5 T
2016
Alt1
Alt2
Alt3
Kebutuhan tambahan anggaran pelaksanaan sertifikasi dan penyediaan TPG bagi 441.419 guru yang belum sertifikasi, diangkat s.d Desember 2005, berstatus PNS/GTY dan berkualifikasi ≥S1
Rp. 110,8 Triliun
Rp.88,5 Triliun
Alokasi TPG 2016 bagi 1.879.959 guru yang telah bersertifikat (Kemdikbud dan Kemenag, Belanja Pusat dan Transfer Daerah)
Catatan: 1) Sertifikasi menggunakan pola PPG berasrama 2) TPG PNS diperhitungkan Rp.4 juta/bulan 3) TPG non-PNS diperhitungkan sudah inpassing dengan gaji PNS setara Rp.3 juta/bulan
Penjelasan SLIDE 29 Slide - 23
PROGRAM PRIORITAS: PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN Penyiapan peserta didik dalam menghadapi tantangan dan peluang abad 21: 1. metode pembelajaran: • Exposition Discovery Learning Method 2. Pendekatan pembelajaran: • Collaboration and teamwork • Creativity and Imagination • Critical thinking and analytical skills • Problem solving 3. Fokus pembelajaran: • Content knowledge • Literacy • Proficiency (e.g. communication skills) 4. Internalisasi nilai-nilai kebajikan dan budi pekerti 5. Penyelarasan kurikukum sesuai kebutuhan DU/DI
Kemdikbud, Kemenag • Penyiapan satuan pendidikan untuk diakreditasi BAN-S/M • Pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan/institusi/prodi
LEVEL 2
Assessment Mutu Satuan Pendidikan
Sekolah Berbudaya Mutu
Penjaminan Mutu Pendidikan
Kemdikbud, Kemenag • Pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah • Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah Pemda • Pemenuhan SPM Pendidikan
Kemdikbud, Kemenag • Pelatihan Kepala Sekolah/Madrasah • Pelatihan Pengawas Sekolah/Madrasah • Pelatihan Tenaga Kependidikan lainnya Pemda Peningkatan • Pengangkatan Kepsek dan Pengawas yang sesuai kriteria Kapasitas SDM Pendidikan
Back24
Program Prioritas PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN No.
Kegiatan Prioritas Nasional/Output
2.1
Sekolah Berbudaya Mutu
Informasi yang Dibutuhkan
a. Madrasah/Sekolah melaksanakan Manajemen Berbasis Madrasah/Sekolah
• •
Metode pelaksanaan Bagaimana cara pengukurannya
b. Madrasah/Sekolah melaksanakan Evaluasi Diri Sekolah
• •
Metode pelaksanaan Bagaimana cara pengukurannya dan tindak lanjut hasilnya
a. Peningkatan kapasitas dan peran kepala madrasah/sekolah
• •
Cakupan sasaran dan metode pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan
b. Peningkatan kapasitas dan peran pengawas madrasah/sekolah
• •
Cakupan sasaran dan metode pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan
• •
Peta status akreditasi madrasah Cakupan sasaran reakreditasi yang sudah expired, peningkatan akreditasi C
2.2
2.3
Peningkatan Kapasitas SDM Madrasah/Sekolah
Asesmen mutu Satuan Pendidikan
a. Akreditasi satuan pendidikan
25
PROGRAM PRIORITAS: PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN YANG BERKUALITAS LEVEL 2
Kurikulum yang Andal
Kemdikbud • Pengembangan kurikulum mapel umum Kemenag • Pengembangan kurikulum mapel agama Kemenpora • Masukan substansi pendidikan olahraga di sekolah
Pengembangan Pembelajaran yang Berkualitas Tenaga Pendidik yang Profesional dan Kompeten
Kemdikbud, Kemenag • Pelatihan guru dalam melaksanakan pembelajaran
Kemdikbud, Kemenag • Pengembangan sistem penilaian • Pelaksanaan UN Sistem Penilaian yang Komprehensif dan Kredibel*
*Diperlukan sistem penilaian yang mampu menggambarkan capaian prestasi peserta didik yang lengkap: pengetahuan, keterampilan, dan sikap/karakter. 26
Nilai PISA Matematika SMP Kelas IX atau SMA/SMK Kelas X (Sumber: OECD PISA 2009 and 2012 Database)
Nilai PISA 2009
100%
100%
Nilai PISA 2012
90%
90%
80%
80%
70%
70%
60% 60%
Keterangan Level 6 Level 5 Level 4 Level 3 Level 2 Level 1 Level 1b
50% 50% 40% 40% 30% 30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
Slide 27
• •
Penjelasan Tidak ada perubahan signifikan pada hasil tes PISA Indonesia untuk bidang matematika pada 3 tahun terakhir. SLIDE 27
Belum ada siswa Indonesia yang memiliki high order thinking skill (mencapai level 4 s.d. 6)
Slide - 27
Program Prioritas Nasional PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN YANG BERKUALITAS No.
Kegiatan Prioritas Nasional/Output
3.1
Kurikulum yang Andal
Informasi yang Dibutuhkan • • • •
Kurikulum apa yang akan dipakai Tahapan pelaksanaan ruang lingkup Penyediaan buku jumlah dan mekanisme Evaluasi pelaksanaan kurikulum
a. Pelaksanaan UN
•
Mengikuti proses Kemdikbud
b. Pengembangan sistem penilaian untuk selain aspek pengetahuan (keterampilan, karakter)
•
Model penilaian yang telah/sedang dikembangkan
• •
Jumlah dan sebaran guru sasaran, dan mekanisme pelatihan Evaluasi penerapan kurikulum oleh guru
a. Penerapan Kurikulum secara nasional
3.2
3.3
Sistem penilaian yang komprehensif dan kredibel
Guru Profesional dan Kompeten
a. Pelatihan guru untuk kurikulum
28
PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KARAKTER LEVEL 2 Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewargaan
Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Karakter
Kemdikbud, Kemenag Penegakan Disiplin dalam Pengelolaan Pendidikan
Kemdikbud, Kemenag, Kemristekdikti • Pelaksanaan pendidikan agama • Pelaksanaan pendidikan kewargaan
Penciptaan lingkungan pendidikan berintegritas, bebas intimidasi dan kekerasan
Kemdikbud, Kemenag • Penyelenggaraan sekolah ramah anak • Revitalisasi UKS Kemenkes • Dukungan UKS Back29
PROGRAM PRIORITAS PENYEDIAAN BANTUAN PENDIDIKAN LEVEL 2
Bantuan Afirmasi Penduduk Tidak Mampu/ Daerah Khusus
Kemdikbud, Kemenag • KIP • Afirmasi Pendidikan Menengah Kemsos • Rumah singgah untuk masyarakat di luar bangku sekolah Pemda • Bantuan dari APBD
Meringankan Biaya Pendidikan
Kemdikbud, Kemenag • Beasiswa prestasi Pemda • Beasiswa Pemda/sejenis
Bantuan Peningkatan Prestasi
Bantuan Biaya Operasional Pendidikan
Kemdikbud, Kemenag • BOP RA/BOP PAUD • BOS SD/SMP/SMA/SMK, BOS MI/MTs/MA dan sederajat Pemda • BOSDA/sejenis
Back30
PROGRAM PRIORITAS PENYEDIAAN BANTUAN PENDIDIKAN No. 5.1 a.
b. 5.2 a.
b.
5.3 a.
Kegiatan Prioritas Nasional/Output Bantuan Afirmasi Penduduk Tidak Mampu/ Daerah Khusus Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar (PIP/KIP)
Beasiswa afirmasi daerah 3T Bantuan Biaya Operasional Pendidikan BOP PAUD/RA
BOS SD/SMP/SMA/SMK dan MI/MTs/MA
Bantuan Peningkatan Prestasi Beasiswa prestasi
Informasi yang Dibutuhkan
• • • • •
Evaluasi pelaksanaan KIP 2015 Cakupan sasaran dan unit cost 2017 Metode penyaluran Cakupan sasaran dan metode pelaksanaan Bagaimana pengukuran keberhasilan
• • • • • •
Cakupan sasaran dan unit cost 2017 Metode penyaluran Evaluasi pelaksanaan Cakupan sasaran dan unit cost 2017 Metode penyaluran Evaluasi pelaksanaan
• •
Cakupan sasaran dan unit cost 2017 Metode pelaksanaan
31
PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA YANG BERKUALITAS LEVEL 2
Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan
KemenPU&Pera • Penyediaan akses jalan • Penyediaan jaringan air bersih Kebutuhan Kemenhub Infrastruktur • Penyediaan sarana Pendukung transportasi sekolah PLN dan ESDM • Penyediaan sambungan listrik Kominfo • Penyediaan sambungan internet
Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas
Peningkatan Peran Pemda
Kemdikbud, Kemenag • Bantuan penyediaan sarpras sekolah dan madrasah
Afirmasi Sarpras Khusus dan Daerah 3T
Kemdikbud, Kemenag • Sekolah satu atap • Sekolah kecil • Sekolah berasrama Kemendes&PDT, BNPP • Pemetaan kebutuhan sarpras daerah 3T dan daerah perbatasan Pemda • Bantuan sarpras sejenis dari APBD
Kemdagri • Pelaksanaan DAK Pendidikan • Bantuan sarpras dari APBD Back32
PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA YANG BERKUALITAS No.
Kegiatan Prioritas Nasional/Output
6.1
Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan
Informasi yang Dibutuhkan
a. Peta pemenuhan sarpras pendidikan
•
Kondisi dan sebaran sarpras pendidikan
b. Bantuan penyediaan sarpras pendidikan
• •
Jenis sarpras Cakupan sasaran dan unit cost
a. Peta kebutuhan
•
Kondisi dan sebaran sarpras pendidikan di daerah 3T sebagai bahan koordinasi dengan Kem. Desa PDTT
b. Bantuan penyediaan sarpras pendidikan
• •
Cakupan sasaran dan unit cost Metode pelaksanaan
•
Peta kebutuhan per satuan pendidikan sebagai bahan koordinasi dengan K/L terkait
6.2
Afirmasi Sarpras Khusus dan Daerah 3T
6.3
Peningkatan Peran Pemda
6.4
Kebutuhan Infrastruktur Pendukung
a. Penyediaan akses jalan ke sekolah/madrasah b. Penyediaan air bersih dan sanitasi c. Penyediaan listrik dan sambungan internet
33
PRIORITAS NASIONAL: PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TINGGI Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1
Kemristekdikti, Kemenag Kemperind, Kem.KUKM, swasta
Kemristekdikti, Kemenag, Kemperind, Kemnaker, swasta
Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Tinggi
Peningkatan Relevansi Pendidikan Tinggi
B
Kemristekdikti, Kemenag Pemda, Kemsos, TNP2K, Kemdikbud
Penyediaan Bantuan Pendidikan Tinggi
Kemristekdikti, Kemenag, Kem. PU&PERA
Meningkatnya Akses, Kualitas, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Penguatan Kelembagaan Perguruan Tinggi
Kemristekdikti, Kemenag, BPPT, LIPI, swasta
Penyediaan Dosen yang Berkualitas
Penguatan Riset dan Publikasi
Kemristekdikti, Kemenag Kemkeu, Kemlu
Kemristekdikti, Kemenag 34
PROGRAM PRIORITAS PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN TINGGI LEVEL 2
Pemenuhan SNPT terkait Sarpras Perguruan Tinggi
KemenPU&Pera • Penyediaan akses jalan • Penyediaan jaringan air bersih Kemenhub • Penyediaan sarana transportasi PLN dan ESDM • Penyediaan sambungan listrik Kominfo • Penyediaan sambungan internet
Kemristekdikti, Kemenag • Bantuan penyediaan sarpras Perguruan Tinggi
PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN TINGGI Kebutuhan Infrastruktur Pendukung
Kemristekdikti, Kemenag • Bantuan penyediaan sarpras Perguruan Tinggi Pemihakan penyediaan sarpras PT di luar Jawa
Slide - 35
PROGRAM PRIORITAS PENYEDIAAN BANTUAN PENDIDIKAN LEVEL 2 Bantuan Afirmasi Penduduk Tidak Mampu/ Daerah Khusus
Kemristekdikti, Kemenag • Beasiswa Bidikmisi • Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi
PENYEDIAAN BANTUAN PENDIDIKAN
Kemristekdikti, Kemenag • Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik Bantuan Peningkatan Prestasi
Kemristekdikti, Kemenag • BOPTN/BOPTAN Bantuan Biaya Operasional Pendidikan
Slide - 36
PROGRAM PRIORITAS PENYEDIAAN DOSEN YANG BERKUALITAS LEVEL 2 Peningkatan profesionalisme dosen
Kemristekdikti, Kemenag • Penyediaan bantuan mengikuti konferensi ilmiah • Academic recharging Peningkatan Kapasitas Akademik Dosen
PENYEDIAAN DOSEN YANG BERKUALITAS
Kemristekdikti, Kemenag • Sertifikasi Dosen • Peningkatan Kualifikasi Dosen S2/S3
Pemerataan Dosen
Kemristekdikti, Kemenag • Pemenuhan SNPT tentang jumlah minimal dosen per Prodi
Kemristekdikti, Kemenag • Penyediaan tunjangan profesi dosen • Penyediaan tunjangan kehormatan untuk dosen guru besar
Peningkatan Kesejahteraan Dosen Slide - 37
PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN RISET DAN PUBLIKASI LEVEL 2
Kemristekdikti, Kemenag, Swasta
Penyediaan infrastruktur Iptek di Perguruan Tinggi
Kemristekdikti, Kemenag, BPPT, DU/DI, Pemda Penguatan Kapasitas Inovasi dan Riset Inovatif di PT
Kemristekdikti, Kemenag, Pemda Penerapan hasil Litbang PT di masyarakat
Kemristekdikti, Kemenag, Kemkumham
Peningkatan Kapasitas Penelitian Dosen dan Mahasiswa
PENGUATAN RISET DAN PUBLIKASI
Perolehan HAKI dan Paten dari hasil Litbang PT
Penerbitan Jurnal Ilmiah dan Sitasi
Kemristekdikti, Kemenag, LIPI
Kemristekdikti, Kemenag, Lemlitbang Pemerintah, Swasta Kerjasama Penelitian PT dan Industri
Kemristekdikti, Kemenag, LIPI
Slide - 38
PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN KELEMBAGAAN PERGURUAN TINGGI Kemristekdikti, Kemenag
LEVEL 2
Penguatan Otonomi PT Kemristekdikti, Kemenag • Pertukaran dosen • Pengakuan angka kredit • Detasering Penguatan Kerjasama antar Perguruan Tinggi
Kemristekdikti, Kemenag • Penyeimbangan proporsi bidang ilmu sosial humaniora dan ilmu sains keteknikan Pengembangan Prodi Inovatif
PENGUATAN KELEMBAGAAN PERGURUAN TINGGI
Kemristekdikti, Kemenag Perlindungan Prodi Langka Peminat
Akreditasi Perguruan Tinggi/Prodi
Kemristekdikti, Kemenag, BAN-PT
Slide - 39
PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN RELEVANSI PENDIDIKAN TINGGI Kemristekdikti, Kemenag, Pemda
LEVEL 2 Pengabdian Masyarakat
Kemristekdikti, Kemenag • Penyelarasan kurikulum akademik dengan kebutuhan pasar kerja Kemperin • Pemagangan mahasiswa di industri Penguatan Kemitraan dengan Dunia Usaha-Dunia Industri
Kemristekdikti, Kemenag, Kemnaker, Kemperin, Swasta • Career guidance, jobfair, Career expo
Pendidikan Vokasi
PENINGKATAN RELEVANSI PENDIDIKAN TINGGI
Kemristekdikti, Kemenag, Kemkeu, Kemhub, Kemkes, Kemperin, Kemtan, Kem. Kominfo, Kem. Kelautan dan Perikanan, Kem. ESDM, BATAN, Kempar
Kemristekdikti, Kemenag, Kem. Koperasi dan UKM Pengembangan Karier Lulusan
Pendidikan Kewirausahaan Mahasiswa Slide - 40
Pembangunan Pendidikan Tinggi No. 1
Kegiatan Prioritas Nasional/Output Penyediaan Dosen yang Berkualitas
Informasi yang Dibutuhkan
a.
Sertifikasi dosen
• •
Jumlah sasaran dan metode pelaksanaan Konsekuensi kebutuhan anggaran
b.
Peningkatan kualifikasi dosen
• •
Jumlah sasaran on-going Sumber pendanaan
c.
Peningkatan kompetensi dosen
d.
Penguatan Riset dan Publikasi
a. b.
Peningkatan Relevansi Pendidikan Tinggi Penguatan Kemitraan dengan Dunia Usaha-Dunia Industri Pengembangan Karier Lulusan Penguatan Riset dan Publikasi
• •
Jumlah sasaran dan model kerjasama/kemitraan Jumlah sasaran dan peta keterserapan mahasiswa di dunia kerja
2
3 a.
Riset/Penelitian yang dilaksanakan oleh PT Penguatan Kelembagaan Pendidikan Tinggi
•
Sektor penelitian
a. b.
Peningkatan akreditasi PT/Prodi Pengembangan Prodi Inovatif Penyediaan Bantuan Pendidikan Tinggi
• •
Cakupan dan tahapan sasaran akreditasi Jumlah sasaran dan bidang studi
a. b. c. d.
Bidikmisi Beasiswa Afirmasi Daerah Khusus Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik BOPTN/BOPTAN Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi
• • •
Jumlah sasaran dan sebarannya Kebutuhan unit cost Metode penyaluran
•
Metode penghitungan alokasi BOPTN/BOPTAN per PT
a. b.
Pemenuhan kebutuhan sarpras Pendanaan penyediaan sarpras
• •
Peta ketersediaan dan kondisi sarpras PT Usulan PHLN/PHDN, dan ruang lingkupnya
4
5
6
41
KERANGKA REGULASI CONTOH - REGULASI YANG BERMASALAH Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas Judul Regulasi K/L Penanggungjawab
: Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan : Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan : Assessment Mutu Satuan Pendidikan : Undang – Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri KRITERIA
YA
A. Memenuhi Aspek Legalitas Menimbulkan konflik dengan regulasi yang lebih tinggi dan/atau regulasi yang sederajat. Multitafsir (menimbulkan pemahaman berbeda). Tidak dapat dilaksanakan B. Berdasarkan Kebutuhan Tidak memenuhi hak-hak dasar masyarakat Memhambat pemberantasan korupsi Tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat umum Tidak mendukung pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional C. Beban yang Ditimbulkan Menimbulkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pelaksanaan regulasi tersebut.
V V V V V V V V V
Memberatkan masyarakat dengan menetapkan pungutan, persyaratan, dan atau prosedur dan perizinan yang tidak perlu / memberatkan. Sulit diawasi pelaksanaanya. REKOMENDASI AKHIR
Revisi regulasi
TIDAK
V
RINGKASAN ANALISIS Pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan yang diatur adalam UU 23 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa akreditasi pendidikan merupakan urusan pemerintah pusat saja, tidak selaras dengan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 yang mengatur bahwa Pemerintah Provinsi dapat membentuk Badan Akreditasi Provinsi dan bertanggungjawab memberikan alokasi pendanaannya. Apabila pengelolaan dan pendanaan akreditasi hanya dibebankan di pusat, maka beban yang harus ditanggung APBN akan semakin banyak . Padahal saat ini beberapa daerah sudah melaksanakan dan berkonstribusi terhadap proses akreditasi pada satuan pendidikan di daerahnya.
KERANGKA REGULASI CONTOH – USULAN REGULASI Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas Judul Regulasi K/L Penanggungjawab
: Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan : Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata : Distribusi dan Pemerataan Guru : Peraturan Pemerintah Tentang Pemerataan Guru Yang Berkualitas : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri KRITERIA
A. Memenuhi Aspek Legalitas Tidak menimbulkan konflik dengan regulasi yang lebih tinggi dan/atau regulasi yang sederajat Tidak multitafsir (tidak menimbulkan pemahaman berbeda) Dapat dilaksanakan B. Berdasarkan Kebutuhan Memenuhi hak-hak dasar masyarakat Mempercepat pemberantasan korupsi Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat umum Mendukung pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional C. Beban yang Ditimbulkan Tidak menimbulkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tidak memberatkan masyarakat dengan menetapkan pungutan, persyaratan, dan atau prosedur dan perizinan yang tidak perlu. Mudah diawasi pelaksanaanya.
YA
TIDAK
V V V V V V V V V V
URGENSI PENGUSULAN Secara nasional jumlah guru sudah cukup, bahkan berlebih. Namun, yang menjadi persoalan mendesak ialah penataan dan distribusi guru (yang berkualitas) secara merata. Saat ini sudah ada Peraturan Bersama Lima Menteri (Mendiknas, Menpan-RB, Menkeu, Mendagri, dan Menteri Agama) tentang Penataan dan Penempatan Guru PNS. Akan tetapi, pada pelaksanaannya peraturan tersebut belum efektif dalam mengatur distribusi guru secara merata dan belum memuat terkait penataan guru non PNS. Sesuai dengan UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 25 dan 26, bahwa penempatan guru akan diatur melalui peraturan pemerintah.
CONTOH PENYEMPURNAAN MATRIKS PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS, SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA Program Prioritas (Level 1) Peningkatan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Yang Berkualitas
Kegiatan Prioritas (Level 2) Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Untuk Sarana Dan Prasarana
Peningkatan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Yang Berkualitas
Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Untuk Sarana Dan Prasarana
Kementeria n / Lembaga Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Program Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Kegiatan
Sasaran
Pembinaan Tersedianya Layanan Sekolah Dasar Pendidikan SD
Indikator
Lokasi
Unit Sekolah xx Provinsi Baru yang dibangun
Alokasi (Juta Ket Rp.) 17 26000
Target 2017
Usulan Penyederhanaan Nomenklatur
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Pembinaan 17 Unit Sekolah Baru SD Unit Sekolah xx Provinsi Sekolah Dasar dibangun Baru yang dibangun
17
26000
Slide - 44
JADWAL TINDAK LANJUT • Multilateral Meeting I (23-29 Februari 2016) menghasilkan kesepakatan atas Sasaran dan Arah Kebijakan Prioritas Nasional, serta Program Prioritas (Level 1) dan Kegiatan Prioritas (Level 2) – Kemen PPN/Bappenas menyempurnakan sasaran, level 1 dan 2 di dalam aplikasi SIMU sebagai bahan dasar Bilateral Meeting. – K/L menentukan Program dan Kegiatan K/L beserta sasaran, indikator, target, lokasi dan indikasi alokasi pendanaan sebagai bahan pembahasan Bilateral Meeting
• Bilateral Meeting (1-8 Maret). Berdasarkan koridor yang telah disepakati bersama, masing-masing Deputi/Direktorat Bappenas melakukan Bilateral Meeting dengan mitra kerja untuk menajamkan Form B – E. • Multilateral III (1-12 April), pengintegrasian hasil Bilateral Meeting ke dalam Prioritas Nasional setelah adanya Pagu Indikatif dan Rakorbangpus. – Kesepakatan harus ditandai oleh paraf oleh para Karo Perencanaan dengan Direktur terkait, dan tanda tangan oleh para Sekjen/Sestama dengan para Deputi. 45
TERIMA KASIH
46
