RANCANGAN PAGU INDIKATIF TA 2010
DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN BAPPENAS
OUTLINE PAPARAN y Tema dan Prioritas RKP 2010 y Strategi Pemulihan Ekonomi dan Pemeliharaan Kesejahteraan y Metode Alokasi Pendanaan y Ketersediaan Dana y Perkembangan 2008 – 2010 y Optimalisasi Belanja Tidak Mengikat y Strategi Pendanaan Prioritas y Alokasi Pada Prioritas y Stimulus Fiskal (K/L) y Optimalisasi Belanja y Trilateral Meetings y Penyusunan Renja Kementrian/Lembaga y Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan y Jadwal Penyusunan RKP 2010
2
TEMA DAN PRIORITAS RKP 2010 TEMA “PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT”
Prioritas 1 Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, serta Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial Prioritas 2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia Prioritas 3 Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Hukum, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Nasional Prioritas 4 Pemulihan ekonomi yang didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, dan Energi Prioritas 5 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kapasitas Penanganan Perubahan Iklim 3
STRATEGI PEMULIHAN EKONOMI DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN *) SASARAN : PERTUMBUHAN EKONOMI 5% DAN ANGKA PENGANGGURAN 8,0 % TAHUN 2010 STRATEGI DAN KELOMPOK SASARAN SEKTOR EKONOMI DAN FORMAL Penyempurnaan regulasi peningkatan iklim usaha Pemberian Insentif dan Kemudahan bagi Perusahaan termasuk menjaga harga BBM Perkuatan pasar domestik domestik melalui perketatan impor ilegal Mendorong penyaluran kredit perbankan Program pembangunan infrastruktur
SEKTOR INFORMAL DAN PENDUDUK MISKIN PNPM, KUR, Infrastruktur Perdesaan Jamkesmas, Raskin, Beasiswa masyarakat miskin, PKH
KERANGKA REGULASI KERANGKA PENDANAAN
Percepatan proses pengadaan Pelatihan berbasis kompetensi
*) Tahun 2009 dan 2010 merupakan kesatuan kebijakan
4
METODE ALOKASI PENDANAAN PRIORITAS NASIONAL TA 2010 TAMBAHAN SUMBER PENDANAAN (NEW RESOURCES)
KETERSEDIAAN PENDANAAN TA 2010
KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL TRILATRAL MEETINGS
OPTIMALISASI BELANJA K/L
ALOKASI K/L 5
RESOURCE ENVELOPE AWAL (SEBELUM OPTIMALISASI) PAGU INDIKATIF 2010 BELANJA K/L (Rp. Miliar) NO.
I.
U R AIAN
BELANJA MENGIKAT :
1. Belanja Pegawai (Rp. Murni) 2. Belanja Barang (Rp. Murni) 3. PNBP dan BLU a. Non-BLU b. BLU III.
BELANJA TIDAK MENGIKAT :
1. Rupiah Murni 2. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) 3. PHLN a. Pinjaman LN b. Hibah LN
T O T A L BELANJA K/L
APBN 2008 (Realisasi)
APBN 2009 (Pagu Definitif)
PAGU INDIKATIF 2010
KENAIKAN / PENURUNAN 2010
106,254.5 69,260.2 25,873.3 11,121.0
129,475.7 82,978.0 29,914.3 16,583.3
134,917.6 84,591.6 31,604.6 18,721.4
5,441.9 1,613.6 1,690.3 2,138.1
8,891.6 2,229.4
10,637.3 5,946.0
12,291.4 6,429.9
1,654.1 483.9
140,425.2
193,031.7
195,052.4
123,267.7
168,008.2
2,020.7
169,537.3
2)
1,529.1
3)
1,000.0 -508.4
0.0 17,157.5
0.0 25,023.5
1,000.0 24,515.1
14,833.8
23,064.8
23,093.6
28.8
2,323.7
1,958.7
1,421.5
-537.2
246,679.7
322,507.4
329,970.0
7,462.6
Keterangan : 1) Tambahan Belanja Mengikat, a.l. untuk : (i) Kejaksaan Agung terkait dengan biaya operasional dan biaya penanganan perkara; (ii) BPK terkait dengan tambahan entitas pemeriksaan yang bersifat mandatory dan penambahan jumlah Satker di BPK; (iii) Depdagri terkait dengan pembukaan IPDN di 4 wilayah sesuai dengan Perpres No. 1 Tahun 2009 tentang Penggabungan STPDN. 2) Termasuk alokasi Rp. Murni Refinancing Modality untuk PNPM sebesar Rp. 7,44T. 3) Alokasi PDN sebesar Rp. 1T yaitu untuk Dep. Pertahanan (Rp. 800M) dan Polri (Rp. 200M).
1)
PERKEMBANGAN PAGU INDIKATIF BELANJA K/L 2008 – 2010 Pagu Indikatif Belanja K/L sedikit meningkat
Belanja mengikat naik alamiah
Belanja Rp. Murni relatif tidak naik, PHLN menurun
7
Optimalisasi Belanja K/L untuk Menambah Amplop Dana yang dapat Dialokasikan untuk Prioritas Nasional 2010 Komposisi awal Blj. Tidak mengikat K/L (Rp. 194.212,2 miliar) Tambahan baru 2010: Rp.2.020,7 miliar (Rp murni, PDN)
Belanja K/L Tidak mengikat 2009: Rp. 193.031,7 miliar
Amplop dana AWAL yg dapat dialokasikan u/ prioritas nasional Rp. 2T
Amplop dana AKHIR yg dapat dialokasikan u/ prioritas nasional Rp. 22,4T
Komposisi akhir Blj. Tidak mengikat K/L (Rp. 195.052,4 miliar) Tambahan baru 2010: Rp.2.020,7 miliar (Rp murni, PDN)
Optimalisasi atau Realokasi Blj. K/L: Rp. 20.394,4 miliar
Optimalisasi atau Realokasi Blj. K/L: Rp. 20.394,4 miliar
Optimalisasi (Rp. 20,4 T) : - Penurunan bel pend. Rp. 13,2 T - 12 K/L pen. insentif angg. pendidikan Rp. 1,9 T - Optimalisasi belanja k/L : - Pengamanan pemilu Rp. 1,8 T - Kegiatan yang sdh selesai lainnya Rp. 3,4 T
Belanja K/L Kelanjutan 2009: Rp. 172.637,3 miliar
OPTIMALISASI BELANJA TIDAK MENGIKAT BELANJA TIDAK MENGIKAT RUPIAH MURNI
Rp Milyar 1.529
169.537,3 168.008,2
20.395
21.923,6
Ruang Gerak Alokasi
Tahun 2009
2010
Belanja tahun 2009 Optimalisasi dana 2009 Tambahan dana 2010 9
PRIORITAS RKP PRIORITAS 1 : PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PRIORITAS 2 : PENINGKATAN KUALITAS SDM PRIORITAS 3 : PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI PRIORITAS 4 : PEMULIHAN EKONOMI PRIORITAS 5 : PENGELOLAAN SDA
PENEKANAN PENDANAAN PRIORITAS Prioritas 1 • Memelihara akses pendapatan (PNPM) dan daya beli masyarakat melalui penyediaan pelayanan dasar yang gratis/terjangkau seperti Pendidikan (beasiswa), kesehatan (Jamkesmas), Pangan (raskin) • Menimbulkan dampak perputaran perekonomian yang tinggi (karena spending kepada masyarakat berpendapatan rendah (memiliki marginal propensity to consume yang tinggi)
Prioritas 4 Diarahkan untuk menjaga daya dukung sektor-sektor ekonomi dalam rangka memulihkan kegiatan ekonomi sekaligus penciptaan lapangan kerja 10
ALOKASI PADA PRIORITAS
11
ALOKASI PRIORITAS NASIONAL PAGU INDIKATIF 2010 3,6 %
0,0 %
3,0 %
prioritas 5 prioritas 4
31,3 %
prioritas 3 37,5 %
prioritas 2 prioritas 1
72,5 % 8,4% 7,2 %
42,0 % 0,0 % 0,0 % 14,6 %
35,7 %
27,5 % 16,6 %
K/L (Rp 183,9 T)
Sudsidi/PSO (Rp. 32,4 T)
Total (Rp. 216,3 T) 12
STIMULUS FISKAL K/L Tahun 2009 dan 2010 merupakan kesatuan kebijakan pemulihan ekonomi dan pemeliharaan kesejahteraan rakyat : Stimulus Fiskal TA 2009
DEFISIT 2,6% PDB
Stimulus Fiskal KL Rp 12,2 T
TA 2010
DEFISIT 1,3% PDB
Stimulus Fiskal KL • Dicadangkan • Optimalisasi *)
*) Diupayakan dalam Trilateral Meetings
13
OPTIMALISASI BELANJA y Berdasarkan arahan Sidkab telah dilakukan penyisiran kegiatan yang
dindikasikan untuk penghematan : KEGIATAN Peningkatan/Pengkajian Kapasitas Kelembagaan Penyusunan, Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan dan Strategi Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Penelitian dan Pengembangan Administrasi Pemerintahan Pembangunan Gedung Pengadaan Tanah Pengadaan Kendaraan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Penyelenggaraan Sosialisasi/Diseminasi/Seminar/Workshop/Publikasi Kajian Kepemerintahan Yang Baik
Dari hasil penyisiran diperoleh indikasi awal penghematan sebesar Rp. 10,1 T (termasuk Dep.Keuangan Rp. 1,1 T, BPK Rp. 550 M) Diusulkan hal ini didalami dalam Trilateral Meetings untuk klarifikasi : 1. Apakah merupakan kegiatan yang berkelanjutan (misal : pembangunan gedung di BMG) 2. Apakah kegiatan tersebut mendukung prioritas nasional sesuai dengan tupoksi 14 KL
TRILATERAL MEETINGS y Mencapai Kesepakatan Fokus Prioritas serta Kegiatan Prioritas (berikut ouput dan alokasi pendanaannya). y Mendapatkan konfirmasi penghematan untuk masing‐masing KL dari pagu indikatif yang telah dialokasikan. y Mendapatkan masukan untuk memanfaatkan stimulus fiskal guna pemulihan ekonomi dan pemeliharaan kesejahteraan. y Mengkonfirmasikan Renja KL masuk tepat waktu sebagai bahan Musrenbangnas. y Mengkonfirmasikan kehadiran pejabat yang berwenang dalam Musrenbangnas.
PENYUSUNAN RENJA KL Didalam penyusunan RENJA K/L diharapkan : y Mengakomodasi kesepakatan Trilateral Meetings (kegiatan prioritas berikut output dan alokasi pendanaannya) y Mengacu kepada kepada pembagian urusan dan kewenangan pusat dan daerah (PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan); y Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan hanya dibenarkan untuk mendanai kegiatan yang merupakan urusan pusat (PP No. 7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) y Rumusan urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan (dekonsentrasi) dan ditugaskan (tugas pemantuan) dituangkan dalam Rancangan RENJA K/L (PP No.7/2008 pasal 16 dan 39) y Kegiatan yang telah menjadi urusan daerah diharapkan dapat dialihkan kepada Dana Alokasi Khusus secara bertahap (UU No. 33/2004 pasal 108) y Sinergi dengan kegiatan‐kegiatan daerah yang dibiayai dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus
JADWAL PENYUSUNAN RKP 2010 NO.
KEGIATAN
TANGGAL
1.
SEB Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Menkeu
16 April 2009
2.
Rakorbangpus
22 April 2009
3.
Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) dan Penyusunan Renja KL
23 April – 4 Mei 2009
4.
Penyampaian Renja KL ke Bappenas dan Depkeu
25 April - 4 Mei 2009
5.
Musrenbangnas
12 Mei –15 Mei 2009
6.
Sidang Kabinet
21 Mei 2009
7.
Penetapan Perpres tentang RKP 2010
23 Mei 2009
18
