BAB I PENDAHULUAN. Keterangan. Pendanaan. Sumber. Pagu Indikatif Lima Tahunan

961.500.000

8.101.227.500

1.095.000.000

655.014.000

660.000.000

405.000.000

Dinas Infokom

Dinas Infokom

Dinas Infokom

Dinas Infokom

Dinas Infokom

11.877.741.500

Dinas Infokom & Bag Umum

65.242.151

65.242.151

Kantor Arsip & Perpustakaan

100.000.000 Bag. Orta

80.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

Bag. Orta

Bag. Orta

150.000.000

1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi informasi 2. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 3. Pendidikan dan pelatihan formal

1. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 2. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 3. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Terwujudnya 5.2. Kerjasama Informasi dan Media - Meningkatnya kualitas transparansi informasi Massa pelayanan informasi dan terbentuknya masyarakat yang responsif terhadap pembangunan melalui upaya peningkatan proses komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat secara optimal dan pengembangan saluran komunikasi yang efektif. 5.1. Fasilitasi Peningkatan SDM - Terwujudnya kualitas aparatur yang memadai Bidang Komunikasi dan Informasi

5. Sub Fungsi Komunikasi dan Informatika

4. Sub Fungsi Kearsipan

Program Fungsi/Sub Fungsi/Kebijakan

1.1. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah wajib menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat 2), dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Setiap daerah (provinsi/kabupaten/ kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJM Daerah Kota Kupang Tahun 2007–2012 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota Kupang yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. RPJM Daerah Kota Kupang Tahun 2007–2012 dalam penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah Kota Kupang Tahun 2007–2025 serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi. Di samping itu, dalam penyusunan RPJM Daerah Kota Kupang Tahun 2007–2012 disusun dengan memperhatikan sumberdaya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang. Mengingat peran dan fungsi RPJM Daerah Kota Kupang sangat penting bagi Pemerintah Kota, pengusaha dan masyarakat, maka proses penyusunannya dilakukan secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan seoptimal mungkin peran para pemangku kepentingan pembangunan. Berdasarkan alasan inilah maka penyusunan RPJM Daerah Kota Kupang dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang holistik dan berkesinambungan. Muatan dalam RPJM Daerah Kota Kupang Tahun 2007–2012 berisi arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, program lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Pengertian indikatif berarti bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang

No

Terwujudnya perbaikan sistem administrasi kearsipan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.

4.1. Peningkatan Kualitas Pelayanan - Meningkatnya kualitas Informasi pelayanan informasi

1. Pembinaan tenaga fungsional kearsipan

17. Penyediaan buku saku PNS 18. Sosialisasi tata naskah dinas

14. Bintek Analisis Beban Kerja 15. Pelaksanaan Analisis Beban Kerja 16. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Kupang

Kerangka Anggaran

Kerangka Regulasi

Bag. Orta

PENDAHULUAN

Indikator Keluaran

Indikator Kegiatan

SKPD

Pagu Indikatif Lima Tahunan Sumber Rp Pendanaan

Keterangan

BAB I

228

1

1.

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649).

2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637).

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851). 2

BKD 13. Penyelesian SPMT bagi pejabat struktural Eseloan II, III dan IV

8.275.000

44.423.350

24.300.600

BKD

BKD

7.330.600 BKD

12. Pensiun PNSD karena telah mencapai BUP, permintaan sendiri janda dan duda

4.923.000

11. Peninjauan masa kerja

19.530.600

25.000.000 BKD

BKD

2.000.000.000 BKD

6. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 7. Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan

BKD

1.063.123.371 BKD 5. Pembangunan/Penge mbangan sistem informasi kepegawaian daerah

9. Kenaikan gaji berkala bagi PNS Eseloan II dan Kepala Kantor dan Camat 10. Pengakatan, pemidahan dan pemhentian PNS dalam jabatan Struktural dan Fungsional

396.774.356 BKD 4. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

8. Mutasi wilayah kerja

7.330.600 BKD 3. Pengangkatan, pemidahan dan pemberhentian PNS dalam jabatan struktural & pengelola SPP & SPMT bagi pejabat yang dilantik

Keterangan SKPD Kerangka Regulasi

Indikator Kegiatan

Kerangka Anggaran

Landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kupang Tahun 2007-2012 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya, adalah :

Indikator Keluaran

1.3. Landasan Penyusunan

Program

Tujuan penyusunan RPJMD Kota Kupang adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah, serta merumuskan program pembangunan daerah selama lima tahun, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penetapan strategi dan kebijakan umum serta perumusan program melalui evaluasi pembangunan lima tahun yang telah berjalan, menelaah situasi saat ini dan membuat peramalan serta proyeksi pembangunan, dengan harapan dapat dipilih beberapa sasaran yang tepat sesuai kewenangan daerah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Fungsi/Sub Fungsi/Kebijakan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kupang Tahun 2007-2012 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan pembangunan selama lima tahun dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program, serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Walikota pada akhir masa jabatan.

No

1.2. Maksud dan Tujuan


tercantum di dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah ini, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku/fleksibel.

227

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

6.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

7.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

8.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

9.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

334.980.000 2. Seleksi penerimaan calon PNS

1. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 3.3. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur

11. Pembinaan teknis bagi aparatur Kecamatan dan Kelurahan

10. Pelayanan Taperum

9. Pembinaan Displin PNS

8. Analisa kebutuhan dan Penyusunan Formasi PNS

6. Pelaksanaan Sumpah PNS 7. Pelaksanaan sistem informasi kepegawaian daerah (SIMPEGDA)

5. Pemberian penghargaan satya lencana kepada PNS

4. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah

2. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Meningkatnya kualitas SDM PNS

3. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn fungsi bagi PNS daerah

1. Pendidikan penjenjangan struktural Terwujudnya SDM aparatur yang berkualitas

Peningkatan 3.1. Pendidikan Kedinasan kualitas penyelenggara negara baik unsur eksekutif maupun legislatif 3.2. Peningkatan Kapasitas agar mampu Sumberdaya Aparatur mengakomodasi tuntutan aspirasi masyarakat.

3. Sub Fungsi Kepegawaian

5.

BKD

406.164.458 BKD

100.000.000

10.000.000 BKD

Bag. Pem

30.000.000 BKD

30.000.000 BKD

189.967.600 BKD

28.580.100 BKD

35.880.000 BKD

BKD

100.734.150 Bag Pem

675.000.000 BKD

BKD

5.691.546.631

13.563.864.416

Keterangan Pagu Indikatif Lima Tahunan Sumber Rp Pendanaan SKPD Kerangka Regulasi

Indikator Kegiatan

Kerangka Anggaran

Indikator Keluaran Program

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438). 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

No


4.

226

3

RPJM Daerah Kota Kupang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah Kota Kupang dan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJM Daerah/Rencana Strategis (RENSTRA) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu RPJM Daerah Kota 4

Bagian umum 4. Terlaksananya Bimtek, sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat

786.000.000

Bagian umum 3. Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapan

1.040.250.000

Bagian umum 2. Pengadaan perlengkapan kantor

565.700.000 Bagian umum 1. Terlaksananya pengadaan Perlengkapan rumah jabatan/ dinas

682.050.000

Keterangan Pagu Indikatif Lima Tahunan Sumber Rp Pendanaan SKPD

225

2.12. Pengembangan Sumberdaya Aparatur Fungsional

2.11. Pengembangan SIMDA (E-Gov )

3. Fasilitasi/pembentuka n kerjasama antar daerah di bidang hukum 4. Fasilitasi/pembentuka n kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik

2. Fasilitasi/pembentuka n perkuatan kerjasama antar daerah pada bid. ekonomi

Kerangka Regulasi

- Terwujudnya sarana dan prasarana pemerintahan yang berkualitas

Hierarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJM Daerah merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPJM Daerah harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

2.10. Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan

1.4. Hubungan RPJM Kota Kupang Dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Kerangka Anggaran

17. Surat Edaran Bersama Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri nomor 0259/M.PPN/1/2005 dan 050/166/SJ Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaran Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Indikator Kegiatan

16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

Indikator Keluaran

15. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kupang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 197).

Program

14. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang Tahun 2000–2010 jo Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang Tahun 2005-2015.


13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pembangunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2004-2009.

No

12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Keterangan

Bag Pem

134.312.200 Bag Hukum

581.198.218

353.306.554 Banwasda

Banwasda

1.668.176.910 Banwasda

134.312.200

412.488.877

196.039.972

992.992.000

525.888.563

753.283.731

577.597.923

Banwasda

1.5. Sistematika Penyusunan

Kerangka Regulasi

2.8. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

2.7. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

1. Fasilitasi/pembentuka n kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik 2.9 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Terwujudnya kerjasama antar Pemerintah Daerah

1. Peningkatan pengetahuan tentang sistem teknologi informasi

3. Peningkatan SDM di bidang hukum

2. Penyelesaian tindak lanjut masalah KKN

1. Penataan prosedur pengawasan dan sistem pelaporan

- Terwujudnya sistem dan prosedur pengawasan yang berkualitas

1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 2. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja - Terwujudnya 2.6. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur profesionalisme aparatur pengawas Pengawasan

8. Laporan pendalaman PCP

7. Tindak lanjut LHP

6. Evaluasi hasil temuan secara berkala

5. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

4. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Kerangka Anggaran

Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, RPJM Daerah Kota Kupang Tahun 2007– 2012 harus mengacu dan mengarah bagi terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang, baik kebijakan struktur tata ruang maupun kebijakan pola tata ruang, dimana kebijakan pemanfaatan ruang Kota Kupang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang Tahun 2000–2013.

Sistematika penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kupang Tahun 2007-2012 adalah sebagai berikut :


Program

Indikator Keluaran

Indikator Kegiatan

SKPD


Kupang juga digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

BAB I PENDAHULUAN 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Latar Belakang Maksud Dan Tujuan Landasan Penyusunan Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya 1.5. Sistematika Penyusunan BAB II 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

KONDISI UMUM DAERAH

Kondisi Geografis Perekonomian Daerah Sosial Budaya Daerah Prasarana dan Sarana Daerah Pemerintahan Umum Lingkungan Hidup

BAB III VISI DAN MISI 3.1. Visi Kota Kupang 2007-2012 3.2. Misi Kota Kupang 2007-2012 BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

No

4.1 Strategi Pembangunan Kota Kupang 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

224

5


8.1. Program Transisi 8.2. Kaidah Pelaksanaan

6 - Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

BAB VIII PENUTUP

223

430.000.000

Bag. Keuangan 2. Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota

606.181.896

3. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

2.111.855.666

385.727.484

Banwasda

430.000.000

2. Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Bag. Keuangan

430.000.000

Bag. Keuangan 1. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten/Kota

3. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota

135.000.000

Bag. Pem

16. Pemekaran wilayah kelurahan

217.500.000

Bagian umum

15. Pelaksanaan sensus barang daerah Kota Kupang

200.000.000

Bagian Umum

APBD II

APBD II

APBD II

Pagu Indikatif Lima Tahunan Sumber Rp Pendanaan 14. Pembekalan teknis bagi petugas pelaksanan sensus barang daerah Tk Kota Kupang

SKPD

7.1. Program Pembangunan Daerah 7.2. Rencana Kerja

Kerangka Regulasi

Indikator Kegiatan

BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Kerangka Anggaran

BAB VI KEBIJAKAN UMUM

2.5. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Indikator Keluaran

Keterangan

Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah Arah pengelolaan Belanja Daerah Pembiayaan Kebijakan Umum Anggaran

2.4. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Program

5.1. 5.2. 5.3. 5.4.

No

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

APBD II

APBD II

1.900.000.000

1.196.000.000

Bag. Keuangan

Bag. Keuangan

APBD II

APBD II 525.000.000 Bag. Keuangan

3.500.000.000


DISPENDA, Bag. EKBANG

APBD II 2.337.500.000 Bag. Keuangan

181.000.000


Bag Keu

APBD II 2.387.500.000

2.1. KONDISI GEOGRAFIS Kota Kupang merupakan Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang secara geografis, terletak diantara 123 031‘35’’– 123 0 41‘00’’ Bujur Timur dan 10 0 07’40’’–10 0 17’39’’ Lintang Selatan. Dengan luas wilayah 18.027 Ha, Kota Kupang memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut : - Sebelah Utara

: Teluk Kupang

- Sebelah Selatan : Kecamatan Nekamese dan Kecamatan Taebenu Kab. Kupang - Sebelah Timur : Kecamatan Kupang Tengah Kab. Kupang

13. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah

11. Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 12. Penyusunan analisa standar Belanja (PPAS)

9. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 10. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

8. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

7. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

6. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

- Sebelah Barat 5. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Kerangka Anggaran

Kerangka Regulasi

Bag. Keuangan

KONDISI UMUM DAERAH

Program

-

Indikator Keluaran

Indikator Kegiatan

SKPD


Keterangan

BAB II

: Kecamatan Kupang Barat Kab. Kupang.

Secara topografi terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan. Untuk daerah terendah terletak pada ketinggian 0–50 meter dari permukaan laut rata-rata, sedangkan daerah tertinggi terletak di bagian selatan dengan ketinggian antara 100– 350 meter dari permukaan air laut. Daerah pantai merupakan kawasan di bagian Utara yang berbatasan langsung dengan teluk Kupang dengan kemiringan antara 0% sampai 2%, daerah dataran rendah merupakan kawasan di bagian pesisir, dengan kemiringan antara 2–15%. Sesuai dengan letak geografis, dipengaruhi iklim daerah tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dengan 2 musim, yaitu musim kemarau pada bulan April–November dan musim penghujan antara bulan Desember–Maret. Curah hujan tahunan rata-rata sebesar 1.589 mm, suhu udara berkisar antara 23 0C sampai dengan 34 0C, dengan kelembaban udara tahunan ratarata 77%.

No


Kota Kupang secara visual merupakan daerah dataran rendah sudah dimanfaatkan pula sebagai lahan kegiatan usaha seperti sawah tadah hujan, kebun musiman dan semak belukar. Pada bagian barat daya dan selatan terdapat perbukitan yang harus dilindungi dengan penghijauan (reboisasi) yang berfungsi sebagai daerah tangkapan (cacthmant area) untuk menjaga potensi air tanah di Kota Kupang.

222

7

8

900.000.000

88.407.000

Bag. Keuangan

Bag Keu

83.500.000

APBD II

APBD II 700.000.000

50.000.000 Bag. Orta

Bag. Keuangan

198.000.000

200.000.000 Bag. Pem

Bag. Pem

230.630.000 Bagian Umum

2.266.518.375

167.890.750

335.780.500

No

Dari tabel 2.1. menunjukan bahwa pada tahun 2002 pertumbuhan ekonomi Kota Kupang cukup tinggi yakni 6,17%, hal ini disebabkan kontribusi Jasa, Perhotelan dan Restauran, serta Transportasi cukup tinggi. Pada tahun 2003 mengalami penurunan sebesar 0,26% dibandingkan tahun 2002 disebabkan sektor jasa perhotelan dan restauran mengalami penurunan akibat dampak internal berupa “siaga tiga” yang dikeluarkan oleh PBB karena kematian petugas UNHCR di NTT. Pada tahun 2004 mengalami penurunan lagi sebesar 0,07% dibanding tahun 2003. Kondisi ini diperparah lagi dengan kejadian “bom Bali”, sehingga sektor Jasa Perhotelan dan Restauran yang menjadi andalan dalam pembentukan PDRB Kota Kupang kembali terpuruk, sedangkan pada Tahun 2005, mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu sebesar 2,18% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Keterpurukan sektor andalan ini disebabkan adanya krisis energi (BBM) secara Nasional yang ditandai naiknya rata-rata harga BBM rata-rata sebesar 125%, untuk jenis premium dan minyak tanah, dengan demikian angka inflasi di Kota Kupang mengalami kenaikan

4. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

Sumber : Kota Kupang Dalam Angka 2006 = * Angka Proyeksi

Bagian Umum

5,19*

3. Penyusunan standar satuan harga

2006

1. Penyusunan analisa standard belanja 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran

3,66

5

- Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang optimal dan meningkatnya penerimaan daerah

2005

2.3. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

6,28

4

9. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10. Pelatihan untuk ajudan dan tata usaha pimpinan

2004

1.376.700.050

5,65

3

3. Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 4. Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 5. Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 6. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 7. Pengendalian manajemen pelaksanaan kepala daerah 8. Rapat kerja camat dan lurah se-Kota Kupang

6,17

2003

503.670.750

2002

2

2. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri

SKPD


Keterangan

1

Indikator Keluaran

Kota Kupang (%)

Program

Tahun


No.

Indikator Kegiatan

Tabel 2.1. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Per Tahun 2002 – 2006

Kerangka Regulasi

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi di samping berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita, juga akan berpengaruh pada pendapatan daerah. Semakin mampu menggali potensi perekonomian daerah yang dimiliki akan semakin besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga mampu meningkatkan keuangan daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Kupang per tahun dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

Kerangka Anggaran

2.2. PEREKONOMIAN DAERAH

221

Setda

167.890.250

5.708.268.500

664.845.390

335.780.500

1.329.690.780

Setwan

335.780.500

APBD II 180.000.000

43.670.215.539

APBD II Bapedalda

30.000.000


1. Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat

7. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

6. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

5. Kegiatan Reses

Peningkatan laju pertumbuhan PDRB selama lima tahun mengalami peningkatan rata-rata 1,41% per tahun. Adapun kontribusi sektor ekonomi Kota Kupang Tahun 2002–2006 menurut Lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel 2.2.

2. Sub Fungsi Pemerintahan Umum

Peningkatan 2.1. Program Peningkatan Kapasitas - Terwujudnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat kelembagaan Dewan lembaga/institusi Daerah yang berkualitas pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan sesuai dengan Standard Pelayanan Minimal (SPM) dengan didukung kelembagaan yang efisien dan efektif serta berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta kemandirian keuangan daerah melalui penggalian sumber-sumber pendapatan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan terwujudnya pengelolaan 2.2. Peningkatan Pelayanan Terwujudnya keuangan daerah Kedinasan Kepala pelayanan kedinasan secara transparan, Daerah/Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah/Wakil efektif, efisien, Kepala Daerah yang sistematis dan optimal akuntabel dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

3.

2. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama 3. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 4. Rapat-rapat paripurna

2.2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Tabel 2.2. Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Kota Kupang Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2002-2006 No.

Sektor

220

2002

2003

2004

2005

2006

1 2 3 4 5 6

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Minum Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran

5,37 2,13 3,71 1,18 8,43 29,15

5,33 2,11 3,71 1,17 8,27 29,11

5,29 2,11 3,71 1,17 8,14 29,12

5,26 2,12 3,72 1,17 8,14 29,20

5,03 2,03 3,58 1,12 7,71 28,14

7

Pengangkutan dan Komunikasi

14,24

14,32

14,40

14,35

13,91

5,14

5,09

5,04

5,03

4,80

30,66 100

30,89 100

31,03 100

31,02 100

30,11 100

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 9 Jasa-jasa PDRB Total 8

Sumber : PDRB Kota Kupang, BAPPEDA dan BPS Kota Kupang.

No


Program

Indikator Keluaran

2.

Koordinasi Penyusunan Masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1. Pembahasan rancangan peraturan daerah

Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran

Indikator Kegiatan

dan berada pada posisi 315,30%. Apabila tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2005 mengalami penurunan, maka pada tahun 2006 kondisi ini kembali bergairah dengan adanya perubahan ekonomi makro yang semakin baik dengan dikeluarkannya pelbagai kebijakan permerintah di sektor perbankan. Apabila kekuatan ekonomi lokal dapat bergairah melalui pelbagai program pengentasan kemiskinan, maka diperkirakan tingkat inflasi akan dapat ditekan menjadi rata-rata sebesar 280,30%, dengan demikian daya beli masyarakat akan merangkak naik ke angka pertumbuhan yang positif hingga mencapai angka petumbuhan 5,19% pada tahun 2006. Selama kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,56% per tahun. Dengan demikian pada akhir tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Kota Kupang diprediksikan mencapai angka minimal 5,37%. Pertumbuhan ekonomi ini dapat tercapai jika asumsi kondisi keamanan dan ketertiban dapat terjaga secara kondusif, terjadinya peningkatan jumlah investasi, terkendalinya jumlah inflasi dan peningkatan jumlah ekspor non migas.

9

10

APBD II

APBD II

150.000.000

30.000.000

BAPPEDA

Dinas Perhubungan dan Kimpraswil

APBD II 25.000.000 BAPPEDA

APBD II 25.000.000 Dinas Kesehatan

APBD II 25.000.000 Dinas Pendidikan

APBD II

APBD II 100.000.000

210.000.000

APBD II 240.000.000

BAPPEDA

APBD II

APBD II 120.000.000

540.000.000

APBD II 100.000.000

BAPPEDA

250.000.000

APBD II


219

Koordinasi Penyusunan Masterplan prasarana perhubungan Daerah 1. 1.9. Perencanaan Prasarana Wilayah - Tersusunnya dan sumber daya alam Masterplan bidang Perhubungan dan Sumber Daya Alam

4.

3.

Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Sosial Budaya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2.

Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan 1.8. Perencanaan Sosial Budaya

- Tersusunnya 1. Masterplan Bidang Pendidikan, Kesehatan.

Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6.

7.

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Penyusunan tabel input output daerah 4.

5.

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 3.

1.7. Perencanaan Pembangunan Ekonomi

- Tersusunnya Masterplan Pembangunan Ekonomi, dan Data Ekonomi yang akurat dan up to date

2.

Penyusunan Master Plan Pembangunan ekonomi daerah Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 1.

Kerangka Regulasi

Indikator Kegiatan

Kerangka Anggaran

Indikator Keluaran Program Fungsi/Sub Fungsi/Kebijakan No

Tabel 2.2. menunjukan bahwa kontribusi sektor jasa masih dominan dalam pembentukan PDRB Kota yakni sebesar 30,11% diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, 28,14%, sektor sektor pengangkutaan dan transportasi, 13,91%, sektor bangunan 7,71%, sektor pertanian 5,03%, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, 4,80%, sektor industri pengolahan 3,58%, sektor pertambangan dan penggalian 2,03% dan sektor listrik, gas dan air minum, 1,12%. Dominannya kontribusi sektor jasa pada pembentukan PDRB Kota Kupang merupakan suatu indikasi bahwa peranan pemerintah dalam kegiatan perekonomian masih kuat, yakni melalui penyediaan infrastruktur pembangunan berupa sarana dan prasarana penunjang perekonomian daerah. Bagaimanapun juga perencanaan pembangunan ke depan mengarah pada semakin menurunnya peranan pemerintah dan di lain pihak memberikan keleluasan bagi pihak swasta dan masyarakat menjadi penentu utama dalam pembangunan. Sektor perdagangan, hotel dan restauran menempati posisi kedua sebagai penyumbang terbesar pembentukan PDRB Kota Kupang. Besarnya kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restauran ini berkaitan dengan semakin kondusifnya keamanan dan semakin bergairahnya sektor jasa perdagangan di Kota Kupang selama kurun waktu lima tahun terakhir sehingga mobilitas manusia, barang dan jasa semakin dinamis. Salah satu sektor yang penting bagi pengembangan pembangunan ke depan ialah sektor pengangkutan dan komunikasi. Data menunjukkan bahwa sektor pengangkutan dan komunikasi menempati posisi ke-tiga penyumbang terbesar bagi PDRB Kota Kupang. Kota Kupang sebagai Ibukota provinsi NTT yang berbatasan langsung dengan negara Australia di bagian selatan dan negara Timor Leste di bagian timur mempunyai peluang sebagai kota penghubung yang strategis bagi ke-dua negara bahkan bisa diperluas mencakup kawasan negara-negara Pasifik bagian selatan. Dengan demikian pembangunan di sektor pengangkutan dan komunikasi perlu diberi prioritas untuk menangkap peluang yang ada. Pembangunan di sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan akan memperkuat pembangunan pada tataran ekonomi rakyat sekaligus mendorong lebih berkembangnya usaha menengah dan besar. Selain itu dengan membaiknya kondisi sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan akan menjadi insentif bagi peningkatan investasi di daerah. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan berdasarkan data menempati posisi ke-enam dalam pembentukan PDRB Kota Kupang. Sektor industri pengolahan mempunyai prospek yang cukup baik di masa depan. Dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi,

APBD II

200.000.000 BAPPEDA

1.800.000.000

APBD II 150.000.000 Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Keuangan, Dispenda, Ekbang

BAPPEDA

APBD II

APBD II

APBD II 120.000.000

150.000.000

BAPPEDA

Tata Pemerintahan, Bagiab Hukum, Kuangan, Dispenda, Ekbang


APBD II

APBD II 240.000.000

50.000.000 BAPPEDA

BAPPEDA



APBD II


11. Penyusunan KU APBD

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 10. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 8.

9.

Penetapan RKPD 7.

6.

Penyusunan Rancangan RKPD Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD 5.

4.

Pengembangan partisipasi dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penyusunan Rancangan RPJMD Penyelenggaraan MUSRENBANG RPJMD Penetapan RPJMD - Tersedianya Dokumen 1. Perencanaan Pembangunan Tahunan, Lima Tahunan, KUA, Penilaian Kinerja serta 2. Pengendalian 3. Perencanaan Pembangunan 1.6. Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Kegiatan

Indikator Keluaran

Kerangka Anggaran

Kerangka Regulasi

Tabel 2.3. Nilai LQ Untuk Ekonomi Basis Berdasarkan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kota Kupang No. 1 2 3 4 5 6


Program

bahan mentah yang tersedia semakin mudah diolah untuk menjadi bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Dengan demikian proses penciptaan nilai tambah komoditi akan memberikan kontribusi yang nyata bagi peningkatan nilai ekonomi secara keseluruhan yang pada akhirnya memberikan dampak bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat. Data menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan menempati posisi ke-tujuh dalam pembentukan PDRB Kota Kupang. Sektor listrik, gas dan air minum menjadi sektor yang krusial dewasa ini untuk diperhatikan karena sektor ini erat kaitannya dengan isu-isu lingkungan dan kebutuhan khalayak ramai akan energi dan air bersih. Penanganan yang tepat dalam pembangunan sektor listrik, gas dan air minum akan menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih dan energi yang memadai. Sektor listrik, gas dan air minum menempati posisi ke-sembilan dalam pembentukan PDRB Kota Kupang. Selain mempertimbangkan kontribusi dari masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB, analisis LQ (Location Quotient) dapat dipergunakan untuk menilai sektor-sektor unggulan dalam perekonomian. Analisis LQ dihitung dengan cara membandingkan PDRB Provinsi dengan PDRB Kota Kupang, untuk memperoleh informasi tentang sektor ekonomi basis suatu daerah dalam batasan lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perlu dipahami bahwa penggunaan LQ analisis bukan satu-satunya penentu kebijakan perekonomian daerah, karena masih banyak variabel lain yang perlu diperhitungkan secara cermat, misalnya tingkat penyerapan tenaga kerja untuk masing-masing sektor dalam perekonomian, proses produksi dari masing-masing sektor dalam perekonomian yang berdampak pada penurunan kualitas dan kuantitas sumberdaya yang disediakan oleh lingkungan, dan sebagainya. Hasil analisis LQ dapat dilihat pada tabel 2.3.

7 8

No

9

Sektor

2002

2003

2004

2005

2006

0,15 1,41 2,25 2,93 1,05 1,99 2,27

0,12 1,36 2,25 2,93 1,10 1,94 2,32

0,12 1,36 2,25 2,93 1,06 1,95 2,48

0,13 1,41 2,04 2,72 1,07 1,93 2,30

0,12 1,41 2,01 2,49 1,03 1,85 2,22

1,50

1,57

1,61

1,48

1,42

1,48

1,42

1,39

1,38

1,32

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Minum Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa

Sumber : BAPPEDA Kota Kupang (data olahan)

218

11

12

APBD II

APBD II 240.000.000

450.000.000

APBD II 425.000.000

APBD II 180.000.000

APBD II 120.000.000

APBD II 120.000.000 UPTD air bersih, Kimpraswil, Dinas tata Kota, Kesehatan

Bapedalda, Dinas Kesehatan, Kimpraswil

APBD II 120.000.000 Dinas Perhubungan dan Kimpraswil

APBD II 120.000.000 Kimpraswil, Dinas Sosial

APBD II 90.000.000 Dinas Pendidikan, Kimpraswil

APBD II 90.000.000 Perindag, Bagian Ekbang, Kimpraswil dan Bapedalda


Keterangan

Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah 3.

1.5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

- Tersedianya SDM 30 Orang Aparatur Perencana yang berkualitas

2.

Koordinasi Perencanaan Air Minum, drainasi dan sanitasi perkotaan 9.

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencanaan

Koordinasi Perencanaan Penanganan Perparkiran 8.

1.

Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan 7.

11. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusatpusat Pendidikan 6.

10. Koordinasi Penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan

Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusatpusat Industri 5.

Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, menurut perhitungan LQ > 2 bagi pembentukan PDRB Kota memberi kontribusi Kupang, namun harus dikaji dan dianalisis secara baik untuk mengembangkan sektor ini ke depan karena memiliki ciri

SKPD

4.

Kerangka Regulasi

Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, perlu mendapat perhatian serius pemerintah untuk meningkatkan akses informasi dan transportasi (darat, laut dan udara).

Indikator Kegiatan

3.

Kerangka Anggaran

Sektor Industri Pengolahan, tidak saja mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah tetapi juga dapat meningkatkan investasi, misalnya pada tahun 2005 tercatat sebesar 11.968 orang dengan nilai investasi sebesar Rp 171.727.532.000,- dan diperkirakan pada tahun 2006 meningkat sebesar 12.148 orang dengan jumlah investasi sebesar Rp 183.029.492.000,- Kehadiran PT. Semen Kupang telah mampu menggerakkan kegiatan industri ikutan lainnya seperti industri batako, paving block dan sejenisnya, dengan demikian perkembangan sektor ini ke depan perlu mendapat perhatian serius, karena memiliki multiplayer efek yang positif bagi berkembangnya sektor-sektor lain.

Indikator Keluaran

2.

Program

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restauran mampu menyerap tenaga kerja yang banyak, karena didominasi oleh usaha skala kecil dan menengah termasuk sektor mikro. Data menunjukkan bahwa untuk sektor perdagangan pada tahun 2005 mampu menyerap tenaga kerja sebesar 21.230 orang dengan nilai investasi sebesar Rp 3.127.125.129.584 dan pada tahun 2006 tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar 22.214 orang, dengan nilai investasi sebesar Rp 3.468.314.648.390,- Perkembangan sektor ini sangat diuntungkan karena posisi Kota Kupang baik sebagai pusat pemerintahan, ekonomi dan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga letaknya yang strategis berhadapan langsung dengan dua negara yaitu Timor Leste dan Northern Territory Australia.


1.

No

Tabel 2.3. menunjukkan bahwa seluruh sektor penyumbang PDRB Kota Kupang, masuk dalam kategori sektor basis kecuali sektor pertanian. Secara teoritis, apabila nilai LQ > 1% maka sektor tersebut masuk dalam kriteria sektor basis. Namun apabila dilihat dari kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB Kota Kupang paling tidak ada lima sektor yang dapat dijadikan sektor unggulan yaitu: 1) Listrik, Gas dan Air Minum, 2) Pengangkutan dan Komunikasi, 3) Industri Pengolahan, 4) Perdagangan, Hotel dan Restauran, dan 5) Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan. Kontribusi masing-masing sektor unggulan di atas terhadap serapan tenaga kerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

217

Keterangan

sebagai sektor padat modal dan teknologi tinggi dengan tingkat penyerapan tenaga kerja relatif terbatas.

APBD II

APBD II

APBD II

APBD II

APBD II

450.000.000

180.000.000

150.000.000

90.000.000

90.000.000

Dinas Kebersihan. Bapedalda, Kimpraswil dan Tata Kota

Dinas Perhubungan dan Kimpraswil

Dinas Sosial, bagian Sosial, Kesbang Linmas,Kimpraswil

Bagian Ekonomi, Perindag, Koperasi, BPMK

APBD II 350.000.000

Koordinasi Perencanaan Penanganan pusatpusat pertumbuhan ekonomi

APBD II 80.000.000 BPN, Kimpraswil, Tata Pemerintahan

4.


Koordinasi Penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial


Pada Tahun 2002 pendapatan per kapita masyarakat Kota Kupang atas dasar harga konstan sebesar Rp 5.477.878,- atau mengalami pertumbuhan 0,89%, tahun 2003 sebesar Rp 5.655.798,bertumbuh sebesar 1,20%, tahun 2004 sebesar Rp 5.859.685,meningkat sebesar 1,24%, tahun 2005 sebesar Rp 5.905.016,meningkat sebesar 1,31% dan pada tahun 2006 sebesar Rp 6.308.507,atau meningkat sebesar 1,04%. Selengkapnya rata-rata Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Penduduk Tahun 2002 - 2006 dapat dilihat pada Tabel 2.4.

3.


BPN, Kimpraswil, Tata Pemerintahan


Aktivitas perekonomian Kota Kupang dari kelima sektor basis tersebut di atas telah terbukti mampu menggerakkan roda perekonomian Kota Kupang, sekalipun krisis ekonomi yang berdampak multidimensi hingga saat ini belum pulih sepenuhnya. Untuk itu arah kebijakan perekonomian Kota Kupang ke depan harus lebih fokus pada lima sektor basis sebagaimana tersebut di atas.

Koordinasi Penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan

Teratasinya masalah 1. persampahan, transportasi, bencana alam/sosial, pusat pertumbuhan ekonomi, industri, pendidikan 2. dan prasarana lainnya

Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 3.

2.

1.4. Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.

Koordinasi Penyelesaian masalah perbatasan antar daerah Koordinasi Penetapan rencana tata ruang perbatasan

Koordinasi dalam Pemecahan Masalahmasalah daerah

Fasilitasi Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

3.

1. Terselesainya masalah perbatasan antar Kota Kupang dengan Kabupaten Kupang 1.3. Pengembangan Wilayah Perbatasan

1.2. Kerjasama Pembangunan

Terwujudnya 1. Kerjasama antar daerah dunia usaha/lembaga donor 2.

Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar daerah


Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan merupakan sektor basis. Sektor ini akan berkembang secara pesat bila keempat basis tersebut di atas dapat dipacu secara baik dengan menyiapkan iklim investasi yang kondusif, sehingga aktivitas sektor jasa lainnya dapat berkembang secara baik.

Tabel 2.4. Rata-rata Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Penduduk Tahun 2002 – 2006 Tahun

Pendapatan Perkapita (Rp) Harga Berlaku

Harga Konstan 2000

Pertumbuhan (%) Harga Berlaku

Harga Konstan 2000

2002

6.429.791

5.477.878

0,82

0,89

2003

7.005.949

5.655.798

1,24

1,20

2004 2005

7.691.816 8.114.248

5.859.685 5.905.016

1,22 1,25

1,24 1,31

2006

8.906.068

6.308.507

1,12

1,04

Sumber : BAPPEDA Kota Kupang (data olahan)

2.2.3. Inflasi Pertumbuhan ekonomi yang meningkat mengakibatkan tingkat konsumsi meningkat sehingga mendorong terjadinya laju inflasi yang cukup besar. Pada tahun 2002 laju inflasi sebesar 12,34%, tahun 2003 turun menjadi 9,28%. Tahun 2004 naik menjadi 11,28% dan pada tahun

No


Program

Indikator Keluaran

Indikator Kegiatan

SKPD


5.

216

13

5. 6. 7.

Sandang Kesehatan Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga

7,63 5,67 16,75

4,76 1,12 6,93

3,79 5,28 -0,06

7,09 5,67 11,71

4,87 4,75 10,31

6,92 6,13 8,24

8.

Transportasi dan Komunikasi

0,34

4,41

64,45

4,10

5,84

44,75

Sumber data : BPS Provinsi NTT dan BPS Kota Kupang

2.2.4.

Penduduk Miskin dan Distribusi Pendapatan Krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997, dampaknya sampai saat ini masih terasa. Data statistik Kota Kupang menunjukkan bahwa pada tahun 2002 teridentifikasi 14,796 Kepala Keluarga tercatat dalam kategori Rumah Tangga Miskin (RTM). Pada tahun 2003 naik menjadi 17,890 RTM sehingga pada akhir tahun 2006 tercatat sebesar 23.470 RTM sebagaimana terlihat pada Tabel 2.6.

14

APBD II 100.000.000 BPS Kota Kupang, Tata Pemerintahan, BPMK

APBD II 75.000.000

APBD II 75.000.000

300.000.000 Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

APBD II

300.000.000

1.750.000.000

Pengumpulan data dan analisis data Informasi capaian target kinerja program dan Kegiatan

70.927.063.606

APBD II


Penyusunan Profile daerah 5.

Kerangka Regulasi

215

Penyusunan dan Analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi

13,94

4.

7,40

Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana

9,21

3.

12,60

- Tersedianya data dan 1. Informasi pembangunan yang akurat dan aktual dari 38 SKPD, 111 Program dan 246 Kegiatan 2.

10,30

Peningkatan kualitas 1.1. Pengembangan Data dan perencanaan Informasi pembangunan daerah

9,45

1. Sub Fungsi Perencanaan Pembangunan

2005 17,11 13,91 13,71

FUNGSI PELAYANAN UMUM

Tahun 2004 6,40 6,38 4,85

I.

4.

2003 5,06 -1,72 6,24


Umum Bahan Makanan Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau Perumahan, Listrik, Air, Gas dan Bahan Bakar

Tahun 2004 2005 8,28 15,16 10,58 9,96 5,47 7,57

No

1. 2. 3.

2003 5,45 1,50 10,32

Indikator Kegiatan

: Misi

Lapangan Usaha

Kerangka Anggaran

MENINGKATKAN KINERJA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH MENUJU TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN PROFESIONALISME APARATUR SERTA DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR YANG BERBASIS PADA TEKNOLOGI INFORMASI.

: Visi

No.

Indikator Keluaran

TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA YANG CERDAS, BERADAB, BERBUDAYA, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING

: RPJM Daerah Periode

Tabel 2.5. Laju Inflasi Tahun 2003-2005 (persentase)

Program

KOTA KUPANG

2007 - 2012

: Provinsi/Kabupaten/Kota

Laju inflasi tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 menunjukkan kecenderungan naik. Kenaikan inflasi ini disebabkan oleh naiknya harga kelompok bahan makanan yang mencapai 43,26%, termasuk kelompok pengeluaran konsumsi yang lainnya juga mengalami kenaikan. Kelompok pengeluaran konsumsi yang mengalami inflasi tahun 2006 adalah kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 21,63%, kelompok perumahan sebesar 11,07%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 5,35%, kelompok sandang sebesar 2,38%, kelompok transport dan komunikasi sebesar 1,58% dan kelompok kesehatan sebesar 1,56%. Untuk kelompok bahan makanan mengalami deflasi sebesar minus 1,25%.

MATRIKS PROGRAM LIMA TAHUNAN RPJMD KOTA KUPANG TAHUN 2007-2012

2005 naik menjadi 15,16%, sedangkan untuk tahun 2006 tingkat inflasi mencapai angka yang mengkuatirkan yaitu sebesar 43,26%.

SKPD

APBD II

APBD II

APBD II

APBD II

396.306.000

13.067.000.000

162.435.000

40.048.000

214

1. Koordinasi perizinan dan pemanfaatn gedung 2. Diklat Pertolongan dan pencegahan bahaya kebakaran 3. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

1. Pendidikan dan pelatihan

2.2. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

2.3. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

2. Perencanaan pembangunan sarana prasarana rumah sederhana sehat 3. MEP pembangunan sarana prasarana rumah sederhana sehat

1. Pembangunan sarana prasarana rumah sederahana sehat - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

Terpenuhinya kebutuhan rumah yang layak huni dan terjangkau serta peningkatan pelayanan dan penanggulangan kebakaran di seluruh wilayah kota Kupang

No

2.

Sub Fungsi Perumahan

2.1. Pengembangan Perumahan

3. Pengadaan alat-alat laboratorium

2. MEP penyediaan informasi teknologi jaskon

- Penyediaan sarana dan prasarana sesuai standard harga

1. Penyediaan informasi teknologi jaskon

Penduduk Miskin ( RTM ) 14.796 17.890

Persentase 24,94 30,15

18.745 18.879 23.470

31,60 31,82 39,56

Garis kemiskinan ( Rp ) 88.777 107.252 112.962 - {*} - {*}

Sumber data : BPS Kota Kupang - {*} belum tersedia data

1.12. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Jaskon

8. MEP rehabilitasi/ pemeliharaan jalan lingkungan

2002 2003 2004 2005 2006

Dinas Kimpraswil

29.185.789.000

1.232.000.000

15.520.000.000

APBN/APBD I/APBD II

APBN/APBD I/APBD II

Keterangan Pagu Indikatif Lima Tahunan Sumber Rp Pendanaan

Tahun

Kerangka Regulasi

Indikator Kegiatan

Kerangka Anggaran

Indikator Keluaran Program Fungsi/Sub Fungsi/Kebijakan

Tabel 2.6. Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Miskin serta Garis Kemiskinan Kota Kupang 2002 – 2006

Dari hasil survey yang dilakukan oleh lembaga independen baik Perguruan Tinggi maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), berkesimpulan bahwa kemiskinan di Kota Kupang tidak semata-mata dipicu oleh adanya kenaikan harga barang konsumsi, namun lebih dipengaruhi oleh kelemahan struktural yang dimiliki oleh masing-masing keluarga seperti adanya sikap dan kebiasaan hidup yang tidak produktif, rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, terbatasnya dukungan sistem dan kelembagaan sosial, ekonomi dan politik, dalam upaya memberdayakan masyarakat di Kota Kupang dalam arti luas. Menyadari problematika kemiskinan di Kota Kupang yang kompleks, maka dalam penanganannya harus dilakukan secara komprehensif, terpadu dan berkelanjutan melalui 3 (tiga) pilar penanggulangan kemiskinan yaitu melalui konsep Tri Bina yaitu “Bina Manusia, Bina Usaha dan Bina Lingkungan”, dengan langkah-langkah strategis seperti memperluas kesempatan (Promoting Opportunities For the Poor) dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat (Facilitating Empowerment) serta memperkuat ketahanan sosial (Enhancing Social Security) yang mana sejak tahun 2002 telah dilakukan program intervensi pemerintah terhadap Rumah Tangga Miskin. Dilihat dari distribusi pendapatan penduduk antar golongan pendapatan, maka pada tahun 2003 ketika penduduk sebanyak 251.170 jiwa, ternyata sebagian besar penduduk Kota Kupang berada pada golongan pengeluaran per kapita Rp 150.000,- sampai Rp 199.999,- yaitu sebanyak 28,67%, sedangkan golongan pengeluaran terbesar yakni Rp 500.000,- ke atas dimiliki oleh 1,99% penduduk. Bila dibandingkan dengan periode tahun 2004 dengan penduduk sebanyak 257.662 jiwa, golongan pengeluaran per kapita 15

0,02

80.000 – 99.999

4,44

5,05

3,39

1,98

100.000 – 149.999

24,58

22,62

13,06

15,56

150.000 – 199.999

28,67

19,14

14,86

13,79

200.000 – 299.999

28,03

26,24

32,03

23,46

300.000 – 499.999

11,87

14,39

21,08

22,77

> 500.000

1,99

5,34

13,33

21,89

Total

100

100

100

100

APBN/APBD I/APBD II 24.900.000.000

APBN/APBD I/APBD II

APBN/APBD I/APBD II

Keterangan Sumber Pendanaan Rp

Pagu Indikatif Lima Tahunan

Kerangka Regulasi

SKPD

1.9. Pengendalian Banjir

Fungsi/Sub Fungsi/Kebijakan No

Berdasarkan jumlah dan persentase penduduk menurut pengeluaran perkapita, maka untuk mengetahui distribusi pendapatan di Kota Kupang menggunakan analisis Koefisien Gini. Data di bawah ini memperlihatkan pada kita bahwa distribusi pendapatan berada pada tingkat ketimpangan ringan/rendah. Dengan, menerangkan bahwa tingkat pemerataan distribusi di Kota Kupang selama periode waktu 2003–2006 terlihat cukup baik, namun ada peningkatan pada golongan berpendapatan di bawah Rp 149.999,- yaitu dari 7,48% meningkat menjadi 21,9%. Untuk

Program

Sumber data : BPS Kota Kupang

16

213

7. MEP pembangunan jalan lingkungan

1,62

6. MEP pembangunan pasar perdesaan (bangsal pasar Oebobo)

6,05

5. Perencanaan rehabilitasi/pemelihara an jalan lingkungan

0,42

2. Rehabilitasi/pemelihar aan jalan lingkungan 3. Pembangunan pasar perdesaan (bangsal pasar Oebobo) 4. Perencanaan pembangunan jalan lingkungan

0,55

60.000 – 79.999

1. Pembangunan jalan lingkungan

0 0,64

- Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

0 0,72

1.11. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

0 0

32.445.000.000

< 40.000 40.000 – 59.999

1. Terbangunnya embung, bendung dan jebakan air

(%) 271.072 jiwa 0

1.10. Pengembangan, Pengelolaan - Tersedianya bangunan dan Konservasi Sungai, Danau air untuk dan Sumberdaya Air Lainnya penampungan air dalam memenuhi kebutuhan akan air

2006

(%) 265.050 jiwa

43.708.000.000

2005

(%) 257.662 jiwa

1. Pembangunan bangunan pelindung dari pengikisan/abrasi

2004

(%) 251.170 jiwa

- Tersedianya bangunan pelindung terhadap bahaya pengikisan tebing kali dan abrasi pantai untuk memberikan kenyamanan bagi penduduk sekitar kali dan pesisir pantai

Penduduk (jiwa) ?

2003

Kerangka Anggaran

Golongan Pengeluaran Sebulan (Rp)

Indikator Kegiatan

Tabel 2.7 Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan Tahun 2003-2006

Indikator Keluaran

terbesar adalah Rp 200.000,- sampai Rp 299.999,- mampu dimiliki oleh 26,24% dengan golongan pengeluaran terbesar yakni Rp 500.000,- ke atas sudah mengalami kenaikan menjadi 5,34% penduduk. Begitu juga sesuai hasil SUSENAS 2007 dari jumlah penduduk 265.050 jiwa, ternyata golongan pengeluaran terbanyak masih pada golongan Rp 200.000,- sampai Rp 299.999,- dengan 32,03% dan golongan Rp 500.000,- ke atas telah mencapai 13,33% penduduk dan tahun 2006 dari total jumlah penduduk 271.072 jiwa, ternyata golongan pengeluaran terbanyak masih berada pada golongan Rp 200.000,- sampai Rp 299.999,- sebesar 36,00% dan golongan Rp 500.000,- ke atas telah mencapai 20,60% dari total jumlah penduduk. Untuk lebih jelas mengenai distribusi pendapatan dilihat dari golongan pengeluaran per kapita sebulan dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Keterangan

11.282.000.000 APBN/APBD I/APBD II


Sumber Pendanaan Rp

Tabel 2.8. Gini Rasio dan Persentase Pendapatan Yang Telah Diterima Kelompok Masyarakat Terendah Tahun 2003 – 2006 No.

SKPD


mengatasi permasalahan ini, maka kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat maupun kegiatan padat karya yang memungkinkan rakyat berpenghasilan rendah dapat meningkatkan pendapatan rielnya.

Uraian

1.

Gini Rasio

2.

Kelompok Pendapatan Rp 0,- s.d Rp 149.999,-

Tahun 2003 0,142

2004 0,156

2005 0,164

11,78

13,78

7,48

2006 0,870 21,9

3. MEP pembangunan turap/talud/bronjong

2. Perencanaan pembangunan turap/ talud/bronjong

1. Pembangunan turap/ talud/bronjong - Pengamanan DAS 1.8. Pembangunan Turap/ Talud/Bronjong

6. MEP rehabilitasi/ pemeliharaan saluran drainase/goronggorong

5. Perencanaan rehabilitasi/pemelihara an saluran drainase/ gorong-gorong

4. Rehabilitasi/pemelihar aan saluran drainase/goronggorong

3. MEP pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

2. Perencanaan pembangunan saluran drainase/ goronggorong

- Berkurangnya titik genangan air 1.7. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

1. Pembangunan saluran drainase/ goronggorong


Dengan mengacu pada angka garis kemiskinan dan pengeluaran rumah tangga perkapita per bulan serta kategori pengeluaran perkapita Rp 149.999,- maka di tahun 2002 terdapat golongan gini rasio 0,142, kemudian di tahun 2004 gini rasionya sebesar 0,156 yang selanjutnya di tahun 2005 sebesar 0,164, kemudian pada tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar 0,870, hal ini disebabkan ada pengaruh eksternal dari kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan dari pengeluaran perkapita tahun 2003 s.d 2005 masuk dalam klasifikasi distribusi pendapatan cukup merata, namun memasuki tahun 2006 distribusi pendapatan masyarakat masuk dalam kalisifikasi timpang. Hal ini sesuai pendapat seorang ahli ekonomi pembangunan Italia Michael Todaro dengan analisis Gini Rasio yang mengklasifikasikan distribusi pendapat ke dalam 3 (tiga) golongan, yakni pertama jika gini rasio terletak antara 0,25 dan 0,35 menandakan pendapatan relatif merata; kedua jika terletak antara 0,36 dan 0,49 menyatakan terjadinya ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan golongan ketiga – jika terletak antara 0,50 dan 0,70 menunjukkan bahwa distribusi pendapatan sangat timpang. 2.2.5. Pendapatan Daerah


Program

Indikator Keluaran

Indikator Kegiatan

Sumber : BAPPEDA (data olahan)

No

Bergulirnya otonomi daerah membawa konsekuensi perubahan manajemen keuangan daerah untuk menghasilkan anggaran daerah yang mencerminkan kepentingan dan harapan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien dan efektif. Anggaran Daerah tahun 2002 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 212

17

Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2002 - 2006

Pendapatan Asli Daerah - Pajak Daerah

10.950.968.675

14.679.734.414

20.608.581.724

19.121.570.394

25.427.616.198

5.603.872.302

8.901.986.475

5.089.232.743

6.147.507.404

6.685.303.661

3.261.638.465

3.936.516.101

4.791.884.555

5.873.987.151

6.228.427.868

-

160.641.250

267.749.785

50.000.000

1.803.363.275

2.085.457.908

1.680.590.588

10.459.714.641

7.050.075.839

10.710.521.394

126.920.592.167 164.823.963.194

174.004.442.541

- Retribusi Daerah - Laba Usaha Daerah - Lain-lain PAD yang Sah 3.

Dana Perimbangan - Hasil Pajak / Bukan Pajak - DAU

9.210.592.167

188.662.691.152 314.673.162.400

9.944.078.994

15.767.084.488

14.582.493.609

117.710.000.000 148.440.000.000

148.439.685.000

5.800.000.000

7.029.880.000 2.542.793.053

9.039.895.000 -

24.250.000.000 -

639.884.200

225.000.000

5.766.617.547

11.023.424.782

3.060.000.000

10.313.948.000

12.859.598.000

7.063.965.000

2.749.000.000

3.060.000.000

10.313.948.000

784.668.000 7.063.965.000

2.749.000.000

159.273.684.996 260.636.000.000

- Gaji KB-KS - Bagi Hasil Provinsi Lain-lain Penerimaan yang Sah - Penyeimbang - Dana Ad Hock - Dana Bencana Alam

6.574.965.000

Keterangan Program

- DAK

4.

Sumber Pendanaan

18.763.737.618

5.499.965.000

261,077,491,858 381,162,164,371

No

TOTAL PENERIMAAN 151,833,409,254 218,355,385,857 246,994,749,078 Sumber Data : DISPENDA dan Bagian Keuangan Setda Kota Kupang.

18

211

13. PAMSIMAS

2.

38.312.385.774

12. Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi masyarakat (SANIMAS)

46.229.265.312

11. MEP rehabilitasi sarana prasarana air limbah

39.522.126.813

10. MEP rehabilitasi sarana prasarana air minum (ex PDAM Kab. Kupang)

28.537.740.249

9. MEP pengembangan sistem distribusi air minum (ex PDAM Kab. Kupang)

10.901.848.412

8. MEP sarana dan prasarana air minum dan air limbah

SILPA

7. Perencanaan rehabilitasi sarana prasarana air limbah

1.

6. Perencanaan pengembangan sistem distribusi air minum (ex PDAM Kab. Kupang)

2006

Kerangka Regulasi

2005

Kerangka Anggaran

2004

Indikator Kegiatan

2003

Indikator Keluaran

2002

SKPD

Tahun

Uraian


No

Rp

Tabel 2.9


sebesar Rp 10.950.968.675,- dan sampai dengan 2006 telah mencapai Rp 25.427.616.198,- dengan demikian selama periode waktu tersebut, trend pertumbuhan cukup baik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14% per tahun. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.9.

3.684.000.000

8.685.000.000 APBN/APBD I/APBD II 1. Penyediaan sarana dan prasarana air limbah

2. Pengembangan teknologi pengelolaan air minum 3. Pengembangan sistem distribusi air minum (ex PDAM Kab. Kupang)

1.6 Pengembangan Kinerja - Terpenuhinya Pengelolaan Air Minum dan Air kebutuhan air minum Limbah

- Pengelolaan air limbah dengan baik

2.357.000.000 6. Rehablitasi/pemelihara an reservoir

7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

30.609.258.780 5. Pembangunan reservoir

28.687.658.611



4. Rehabilitasi sarana dan prasarana air minum (ex PDAM Kab. Kupang) 5. Rehablitasi sarana dan prasarana air limbah

4. Pembangunan jaringan air bersih/air minum - Tersedianya hasil perencanaan teknis bangunan air

- Tersedianya bangunan air untuk mengalirkan air dalam memenuhi kebutuhan akan air persawahan dan memenuhi kebutuhan air baku bagi penduduk 1.5. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

1. Pembangunan saluran irigasi 2. Pembentukan kelompok P3A 3. Pembangunan bangunan penampungan air



Indikator Kegiatan

SKPD


Dari Tabel 2.9 di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 9,11%, penerimaan retribusi daerah mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 14,21%, dan penerimaan lain-lain yang sah menunjukan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 31,12%. Dilihat dari proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (pusat), pada tahun 2002 sebesar 8,63% : 91,37% dan pada tahun 2006 menjadi 8,08% : 91,92%, dengan rata-rata perbandingan PAD : Dana Perimbangan per tahun sebesar 9,52% : 90,48%. Sebaliknya jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2002 sebesar 9,30% : 91,37% dan pada tahun 2006 menjadi 8,08% : 91,92%, dengan rata-rata perbandingan PAD : DAU per tahun 10,97% : 89,03%. Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa ketergantungan keuangan daerah terhadap dana perimbangan pusat masih sangat tinggi yaitu sebesar > 90%. 2.2.6.Belanja Daerah Sejalan dengan meningkatnya tuntutan kebutuhan belanja daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, maka selama lima tahun terakhir kebijakan belanja daerah selalu mengalami pertumbuhan positif per tahun. Pada tahun anggaran 2002 tercatat jumlah Belanja Aparatur sebesar Rp 101.180.016.811,- dan pada tahun 2006 meningkat menjadi Rp 186.242.359.387,- Dengan demikian selama periode waktu 2002–2006, rata-rata pertumbuhan belanja Aparatur sebesar 13,48%. Sedangkan apabila dilihat dari rata-rata proporsi belanja Aparatur dan Publik untuk periode waktu 20022006 yaitu sebesar 66,68% untuk belanja Aparatur dan untuk belanja Publik rata-rata 33,32% per tahun. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.10. Tabel 2.10 Realisasi Belanja Rutin/Belanja Administrasi Umum Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2002 - 2006 Jenis Belanja 1 APARATUR 1. Subsidi Gaji


2004

2005

2

3

4

5

101.180.016.811

119.452.785.870

134.731.731.997

2006 6

141.981.152.528

186.242.359.387

0

0

0

0

1.965.878.600

98.142.371.385

107.495.919.433

108.551.917.783

133.228.433.362

3. Belanja Barang dan Jasa

12.712.270.351

7.406.499.938

9.154.918.778

11.785.573.003

23.525.427.188

4. Belanja Pemeliharaan

1.403.926.072

2.667.078.297

2.763.718.586

4.789.195.997

6.917.663.760

817.407.400

1.495.761.250

2.232.725.200

3.660.022.640

5.670.097.430

0

8.406.075.000

12.462.950.000

11.385.300.000

16.309.737.647

5. Belanja Perjalanan 6. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

No

2003

75.613.958.631

2. Belanja Pegawai

210

Tahun 2002

19

Keterangan 3.423.200.000

0

0

0

0

803.902.000

1.335.000.000

621.500.000

1.809.143.105

591.000.000

39.015.134.617

58.681.078.234

63.233.146.709

76.783.953.556

118.056.739.537

1.965.878.600

4.473.822.572

6.831.570.669

9.569.572.143

8.002.121.421

12.712.270.351

9.857.117.090

14.577.764.615

13.256.818.661

20.689.089.308

1.403.926.072

5.272.005.727

4.043.239.800

6.275.794.052

10.228.194.938

11. Pengeluaran tidak termasuk bagian lainnya 12. Pengeluaran

Pemeliharaan 4. Belanja Perjalanan 5. Belanja Modal

817.407.400

686.954.875

628.558.750

737.477.800

2.275.595.970

22.115.652.194

38.391.177.970

37.152.012.875

46.944.290.900

76.861.737.900

178.133.864.104

197.964.878.706

218.765.106.084

304.299.098.924

TOTAL (1 + 2) 140.195.151.428 Sumber Data : Bag. Keuangan Setda Kota Kupang

2.2.7. Investasi

No

Nilai investasi PMA (Penanaman Modal Asing) pada Tahun 2003 tercatat 21.785.694,4 (US $) dan pada Tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar 0,92% atau sama dengan 22.165.694,4 US$, sedangkan PMDN pada Tahun 2003 tercatat Rp 383.280.110.996,40,dan pada tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar 22,44% atau sama dengan Rp 494.152.664.004,40,-. Jumlah perusahaan PMA pada tahun 2003 tercatat 7 perusahaan dan sampai akhir 2006 hanya bertambah 2 perusahaan menjadi 9 perusahaan. Jumlah perusahaan PMDN pada tahun 2003 tercatat 10 perusahaan dan sampai akhir 2006 hanya bertambah 1 perusahaan menjadi 11 perusahaan. Dari kedua jenis perusahaan di atas jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 42 orang untuk PMA dan 629 orang untuk PMDN. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Indikator Keluaran

dan Jasa 3. Belanja

Program

2. Belanja Barang


PUBLIK 1. Belanja Pegawai

Indikator Kegiatan

tdk tersangka

20

209

6. Pembangunan sumursumur air tanah

0

5. Monitoring, evaluasi dan pelaporam pembangunan sumbersumber air tanah

0

4. Perencanaan Teknis pembangunan sumursumur air tanah dan peningkatan jaringan distribusi

0

3. Peningkatkan distribsi jaringan pipa

0

135.539.000.000

214.380.000

2. Pembangunan sumbersumber air tanah

0

158.000.000 APBN/APBD I/APBD II

0

1. Penyediaan bantuan berkala air bersih

0

- Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih

0

1.4. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

0

1. Rehablitasi/pemelihara an alat-alat berat

9. Belanja Pensiun dan Onderstand 10. Bagian Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan Kepada Daerah Bawahan

- Terpeliharanya alat-alat berat

0

1.3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

0

0

3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan jalan

0

0

2. Perencanaan pembangunan jalan

0

0

1. Pembangunan jalan

0

0

- Terbangunnya jembatan untuk peningkatan pelayanan serta kenyamanan penyebarangan

4.225.093.757

8. Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga

Sumber Pendanaan

7. Belanja Lain-lain

399.000.000 APBN/APBD I/APBD II

6

Rp

5

Kerangka Regulasi

4


3

SKPD

2

Kerangka Anggaran

1

II.

No

2.7. Pengelolaan Sumberdaya Aparatur

Program

1. Sub Fungsi Pekerjaan Umum Terwujudnya 1.1. keseimbangan pertumbuhan dan pelayanan wilayah, interkoneksi antar bagian wilayah pengembangan dan antar pusat pelayanan transportasi dan pusat pelayanan perkotaan, peningkatan kapasitas jalan, pelestarian sumberdaya air dalam 1.2. kerangka pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat, optimalisasi penyediaan saluran drainase dan pemanfaatannya, serta optimalisasi pengelolaan jaringan irigasi

- Meningkatnya pembangunan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup

Indikator Keluaran

208 Pembangunan Jalan dan Jembatan

- Terbangunnya jalan untuk peningkatan pelayanan serta kenyamanan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Terbangunnya jalan dan Jembatan untuk peningkatan pelayanan serta kenyamanan

FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM


3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan jalan

2. Perencanaan pembangunan jalan

1. Pembangunan jalan

2. Perencanaan rehabilitasi/pemelihara an jalan 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan rehabilitasi/pemelihara an jalan

1. Rehabilitasi/pemelihar aan jalan

6. Diklat lingkungan hidup

5. UKL-UPL

2. AMDAL Penilai, AMDAL Penyusun 3. Pelatihan tenaga teknis laboratorium 4. Pelatihan teknis limbah B3

1. Pendidikan dan Pelatihan

Kerangka Regulasi

Indikator Kegiatan Kerangka Anggaran

Dinas Kimpraswil

SKPD

APBD II

Sumber Pendanaan



571.030.097.391

600.215.886.391

11.850.000

1.000.000

16.500.000

23.700.000

11.850.000

52.050.000

Rp

Pagu Indikatif Lima Tahunan Keterangan

Tabel 2.11 Perkembangan Jumlah dan Nilai Investasi

Tahun PMA Jumlah PMDN Nilai Investasi PMA (US $) PMDN

No. Tahun

1 2002 17.390 836.720.372.077 11.149 143.051.920.000

2 2003 18.865 1.109.776.919.564 11.253 145.944.192.000

3 2004 20.888 3.028.153.793.702 11.848 122.107.733.000

4 2005 21.230 3.127.125.129.584 11.968 171.727.532.000

5 2006 22.214 3.468.314.648.390 12.148* 183.029.492.432*

Sub Sektor Perdagangan Tenaga Kerja Nilai Investasi

Sumber : Data Base Dinas Perindag Kota Kupang (* angka proyeksi)

21

Tenaga Kerja PMA PMDN

2003 7 10 21.785.694,4 383.280.110.996,40 32 593

2004 7 10 21.785.694,4 383.280.110.996,40 32 593

2005 9 11 22.165.694,4 494.152.664.004,40 42 629

2006 9 11 22.165.694,4 494.152.664.004,40 42 629

Sumber : LKPJ BKPMD Kota Kupang

Sedangkan perkembangan tenaga kerja dan investasi non PMDN dan PMA pada sektor industri dan sektor perdagangan dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12 Perkembangan Tenaga Kerja dan Investasi Sektor Industri dan Perdagangan Tahun 2002-2006 Sub Sektor Industri Tenaga Kerja Nilai Investasi

2004

2005

2006

1

Alak

35 268

35 409

36 405

39 625

43.473

5,44

2

Maulafa

45 554

47 221

50 131

50 757

53.974

4,36

3

Oebobo

96 744

101 575

102 857

103 153

105.882

2,30

4

Kelapa Lima

66 892

66 965

68 269

71 515

71.737

1,78

244 458

251 170

257 662

265 050

275.066

3,47

Total

Sumber : Hasil Registrasi Penduduk Kota Kupang 2006

Memperhatikan luas wilayah Kota Kupang yang tercatat 180.27 km2, serta tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata selama 5 tahun sebesar 3,47%, maka pada tahun 2012 diperkirakan penduduk Kota Kupang akan mencapai 326.220 jiwa. Kepadatan penduduk saat ini rata-rata sebesar 1.525 Jiwa per km2. Tahun 2012 kepadatan penduduk akan menjadi 1.810 jiwa per km2, maka dapat disimpulkan bahwa 22

187.500.000 4. Pengkajian Dampak Lingkungan, pengawasan dan pengkajian terhadap usaha-usaha yang telah dan belum melakukan pengkajian dampak lingkungan

750.000.000

109.400.000

125.000.000

APBD II

62.500.000 APBN/APBD I/APBD II 3. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup, pengawasan pengendalian terhadap sumber-sumber sampah, limbah B3

Sumber Pendanaan Rp

1. Penataan tuang terbuka hijau

1. Pembersihan kali/sungai dan lingkungan

5. Koordinasi penyusunan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan pemrakarsa dalam penyusunan AMDAL, UKL-UPL

UU No.26 Thn 2007


Indikator Kegiatan

SKPD


Keterangan

Pertumbuhan Penduduk rata-rata

- Terpeliharanya ruang terbuka hijau

2003

2.6. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

2002

- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Kecamatan

Indikator Keluaran

No.

Program

Tabel 2.13. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2002-2006


Sejak tahun 2002 hingga 2006, penyebaran penduduk Kota Kupang lebih banyak terkonsentrasi di Kecamatan Oebobo dan yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Alak. Pada tahun 2006, jumlah penduduk di Kecamatan Oebobo tercatat sebanyak 105.882 orang atau sebesar 38.49% dari penduduk Kota Kupang dan di Kecamatan Alak terdapat 43.473 orang atau sebesar 15,80% dari total penduduk. Banyaknya fasilitas penunjang pembangunan seperti fasiltas pendidikan dari tingkat pra sekolah hingga pendidikan tinggi, pertokoan, kantor-kantor pemerintahan yang terdapat di Kecamatan Oebobo ikut mempengaruhi keputusan penduduk untuk tinggal di kecamatan tersebut, dengan tujuan agar dekat dengan fasilitas-fasilitas tersebut. Meski demikian, pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kecamaan Alak, dimana pertumbuhan penduduk rata-rata selama 5 tahun terakhir di Kecamatan Alak sebesar 5,44%, disusul Kecamatan Maulafa sebesar 4,36%. Untuk jelasnya lihat Tabel 2.13.

No

2.3. SOSIAL BUDAYA DAERAH 2.3.1. Jumlah, Perkembangan, dan Kepadatan Penduduk

207

APBD II 362.500.000


DAU dan Sharing dana Loan 204.540.000 BAPPEDA



1. Konservasi sumberdaya air dan pengendalian kerusakan sumbersumber air a. Penanganan lahan kritis b. Penghijauan dan sumur resapan

1. Pantai dan laut lestari

1. Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura, sinkronisasi program dalam penilaian kota sehat/Adipura, lomba kebersihan lingkungan tingkat kelurahan, sekolah dan kantor

- Terjaganya kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup

- Terpeliharanya kelestarian sumberdaya pesisir

2.4. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

2.5. Pengendalian Pencemaran dan - Meningkatnya kualitas Pengrusakan Lingkungan lingkungan hidup Hidup


2.3.2. Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang memiliki peran dalam peningkatan kualitas hidup. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat akan semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Dalam pengertian seharihari pendidikan merupakan upaya sadar seseorang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan memperluas wawasan. Pada dasarnya pendidikan yang diupayakan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Pembangunan bidang pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu menghadapi setiap perubahan dan diharapkan dapat membentuk manusia seutuhnya yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, mandiri, bertanggungjawab dan memiliki etos kerja yang tinggi. Sasarannya adalah terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua masyarakat, tercapainya efektivitas dan efisiensiensi penyelenggaraan pendidikan, serta tercukupinya sarana dan prasarana pendidikan. Beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan pendidikan dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan angka putus sekolah. Selama lima tahun terakhir Angka Partisipasi Kasar (APK) dapat dilihat pada Tabel 2.14.

No


2. Pemantauan kualitas lingkungan, pemantauan kualitas air, status lingkungan hidup daerah (SLHD), laporan secara periodik volume sampah, pengadaan peralatan sarana laboratorium lingkungan, pengadaan motor pengawas, pengadaan mobil pengawas.


SKPD Indikator Kegiatan


problem kependudukan di masa akan datang, pasti akan memberatkan pemerintah daerah, oleh karena itu upaya pengendalian penduduk secara sistematik harus dilaksanakan secara efektif melalui program Keluarga Berencana.

206

23

94,45

98,45

97,50

114,62

98,62

SMU/SMK/MA

83,00

80,21

85,00

63,74

86,80

65,77

APBD II

APBD II

APBD II

APBD II

APBD II

APBD II

24

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Persampahan - Lomba kebersihan tingkat kelurahan dan sekolah dalam rangka HUT Kota Kupang dan HUT RI - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

2.2. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan

2.3. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan

- Meningkatnya kualitas lingkungan

1. Peningkatan sistem pelayanan persampahan


No

Sedangkan Angka Putus Sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.15.

Indikator Keluaran

Pada tahun 2006 tercatat tingkat partisipasi penduduk usia SD (7-12 tahun) sebesar 31.626 orang, usia SMP (13-15 tahun) sebesar 14.844 orang, usia SMU (16-18 tahun) sebanyak 20.973 orang dan penduduk usia sekolah Perguruan Tinggi (19-24 tahun) sebesar 27.066 orang. Selain itu mayoritas yang sedang bersekolah berada pada kelompok usia 7-18 tahun atau pada kelompok usia sekolah SD hingga SMU. Sedangkan untuk kelompok umur 1924 tahun penduduk Kota Kupang mayoritas sudah tidak bersekolah lagi. Secara umum, penduduk Kota Kupang usia 7-24 tahun yang masih bersekolah yaitu sebesar 75.24%. Sehingga terjadi penurunan sebesar 0.34% jika dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya yaitu tahun 2005 yang nilainya sebesar 75.58%.

Program

Pada tabel 2.14 dapat dilihat indikator tentang partisipasi penduduk yang berpendidikan, apakah tidak/belum pernah bersekolah, masih bersekolah maupun yang sudah tidak bersekolah lagi menurut usia sekolah 7-24 tahun. Apabila dilihat tingkat pertumbuhan rata-rata Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) penduduk usia 7-24 tahun, tiga tahun terakhir tercatat penduduk usia SD (7-12 tahun) APK sebesar 119,18% dan APM sebesar 96,13%. Usia SMP (13-15 tahun) APK 102,69% dan APM sebesar 96,86%. Usia SMU (16-18 tahun) APK sebesar 84,93% dan APM 73,24%. Penduduk usia Perguruan Tinggi (19-24 tahun) sebesar 36,29%.

Indikator Kegiatan

SKPD

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kupang

50.000.000

95,00

100.000.000

SMP/MTs

8. Monitoring dan evaluasi

99,82

100.000.000

125,19

7. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

94,67

380.000.000

117,25

6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

93,91

50.000.000

115,1

5. Kajian akademis pengelolaan persampahan dan retribusinya

SD/MI

250.000.000

APM

4. Kerjasama pengelolaan sampah

APK

145.000.000

APM

3. Peningkatan kemampuan aparat pengelola persampahan

APK

145.000.000

APM

2. Bimbingan teknis persampahan

APK

APBD II

Keterangan

Tahun 2006

Sumber Pendanaan

Tahun 2005

Rp

Tahun 2004


Pendidikan


Tabel 2.14 APK Masing-Masing Jenjang Pendidikan di Kota Kupang Tahun 2004 – 2006 (%)

205

Keterangan

50.000.000 APBD I/APBD II

3.000.000.000

300.000.000

176.000.000

410.400.769

APBN/APBD I/APBD II

APBD I/APBD II BAPEDALDA

10.074.790.769

Sumber Pendanaan Rp

- Rehabilitasi UPL TPA dari Pemerintah Pusat bagi pengembangan pengelolaan sampah

- Pengadaan exafator

2. Pengembangan teknologi pengolahan persampahan - Ujicoba Controlled Landfill TPA Alak

- Pengadaan motor 8 unit

- Pengadaan tong logam 500 buah

- Pengadaan HT 10 buah dan radio 1 buah

- Pengadaan tutupan pengaman TPS sampah 20 buah

- Pembangunan TPS Sampah/Bak Sampah 50 buah - Pengadaan bin container sebanyak 25 buah

2.1. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

- Meningkatnya kualitas lingkungan

- Pengadaan jaring pengaman sampah

1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Kerangka Regulasi

Prosentase Angka Putus Sekolah SLTP/MTs SMU/SMK/MA 0,60 0,80

Tahun 2002

SD/MI 0

Tahun 2003

0

0,60

0,55

Tahun 2004

0

0,40

0,55

Tahun 2005

0

0,20

0,40

Tahun 2006

0

0,20

0,20

2.3.3. Kesehatan Derajat Kesehatan masyarakat selama lima tahun terakhir menunjukkan perubahan yang positif, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator keberhasilan bidang kesehatan. Perubahan derajat kesehatan masyarakat antara lain didukung oleh tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta variabel primer lainnya seperti ketersediaan tenaga medis dan paramedis, manajemen, kualitas pelayanan, dan kesadaran masyarakat serta aspek lain yang bersifat sebagai penunjang terhadap kesehatan. Angka Harapan Hidup Kota Kupang di atas angka harapan hidup tingkat Nasional sebesar 65 tahun. Pada tahun 2003 Angka Harapan Hidup mencapai 69 tahun, pada tahun 2004 naik menjadi 70 tahun, pada tahun 2005 turun menjadi 69,9 tahun dan pada tahun 2006 kembali menjadi 70 tahun. Dalam periode yang sama angka kematian bayi mengalami penurunan rata-rata sebesar 1,75% setiap tahun. Indikator lainnya adalah jumlah kasus gizi buruk,pada tahun 2003 turun sebanyak 40 kasus, dan pada tahun 2004 sampai dengan 2006 tidak mengalami perubahan yakni 40 kasus. Tabel 2.16. Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi dan Gizi Buruk Tahun 2003 – 2006

No

2.

Sub Fungsi Lingkungan Hidup

TAHUN

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kupang

Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, melalui pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, serta perlindungan dan konservasi sumberdaya alam.


SKPD Kerangka Anggaran


Program

Indikator Keluaran

Indikator Kegiatan

Tabel 2.15. Angka Putus Sekolah Tahun 2002 – 2006

Tahun

Angka Harapan Hidup

Angka Kematian Bayi

Gizi Buruk

2003

69

42/1000

1,7

2004

70

33,45/1000

1,6

2005

69,9

79,2/1000

3,3

2006

70

79/1000

4,9

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kupang

204

25

26

APBD II

APBD II

350.000.000

1.974.000.000

UU No.26 Thn 2007 Tentang Penataan Ruang

UU No.26 Thn 2007 Tentang Penataan Ruang

350.000.000 1. Penyusunan kebijakan UU No.26 Thn 2007 pemanfaatan ruang Tentang Penataan Ruang

APBD II

1.000.000.000 1. Penyusunan kebijakan UU No.26 Thn 2007 perencanaan tata ruang Tentang Penataan Ruang

3.674.000.000

- Tertatanya areal pemakaman 1.4. Pengendalian Areal Pemakaman

1. Perencanaan pembangunan dan penataan TPU

- Terlaksana Pengawasan Bangunan 1.3 Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1. Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Dinas Tata Kota dan Pertamanan

13.748.790.769

APBD II

Sumber Pendanaan Rp Kerangka Regulasi

Indikator Kegiatan

SKPD


Keterangan

- Tersedianya PERDA nama jalan dan terlaksananya survei dan pemetaan serta sosialisasi

Dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yakni perbandingan antara penduduk usia kerja dengan jumlah angkatan kerja, mulai tahun 2002 sampai dengan 2006 mengalami penurunan. Pada tahun 2002 angka TPAK sebesar 7,71%, tahun 2003 sebesar 10,05%, tahun 2004 sebesar 4,24%, tahun 2005 sebesar 3,86% dan pada tahun 2006 sebesar 2,36%. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlunya peningkatan lapangan pekerjaan yang cukup guna menampung banyaknya penduduk usia kerja yang tiap tahun semakin meningkat.

1.2. Pemanfaatan Ruang

Struktur Penduduk menurut tenaga kerja dapat digambarkan berdasarkan pada penduduk usia kerja. Jumlah angkatan kerja usia produktif 15 s.d 64 tahun pada tahun 2002 sebanyak 164.954 tahun 2003 sebanyak 168.793 orang, tahun 2004 sebanyak 176.872 orang, tahun 2005 sebanyak 179.121 orang dan pada tahun 2006 sebanyak 185.226 orang.

- Tersedianya dokumen perencanaan dan aturan hukumnya

Sumber : Kupang Dalam Angka (Data Olahan)

1.1. Perencanaan Tata Ruang

279.072

2006

Perwujudan struktur dan pola tata ruang wilayah perkotaan yang optimal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kupang.

87.441

6.405

Sub Fungsi Penataan Ruang

265.050

185.226

1.

79.492

2005

FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

261.704

6.438

I.

6.344

179.121

Kerangka Anggaran

176.872

Indikator Keluaran

78.488

Program

2004


251.170

No

76.329

MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMANFAATAN RUANG KOTA BAGI TERWUJUDNYA STRUKTUR DAN POLA TATA RUANG YANG SERASI, SEIMBANG DAN LESTARI YANG DIDUKUNG OLEH PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI SERTA PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN

2003

:

245.458

6.048

Misi

6.888

168.793

2007 - 2012

164.954


73.616

2002

:

65 +

Visi

15-64

KOTA KUPANG

Total

0 – 14

:

Jumlah Sesuai Kelompok Usia

:

Tahun

RPJM Daerah Periode

Tabel 2.17 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Provinsi/Kabupaten/Kota

2.3.4. Ketenagakerjaan Selama lima tahun terakhir berturut-turut penduduk usia produktif mengalami peningkatan rata-rata pertahun sebesar 2,32%. Pada tahun 2002 sebesar 164.954 jiwa, tahun 2003 sebesar 198.793 jiwa tahun 2004 sebesar 174.872 jiwa tahun 2005 sebesar 179.121 jiwa dan tahun 2006 sebesar 185.226 jiwa, atau sekitar 68,59% penduduk Kota Kupang adalah penduduk usia produktif (15-64) tahun dan penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 65 tahun ke atas) sebesar 31,41%.


Berdasarkan perhitungan IPM oleh BPS tahun 2006, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat 70,9. Dengan angka tersebut Kota Kupang menduduki urutan ke 53 dari 341 kota di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk tingkat Provinsi NTT menduduki urutan pertama. Kondisi tersebut merupakan salah satu indikator terhadap kualitas pembangunan manusia di Kota Kupang.

203

Keterangan

APBD II 180.000.000

APBD II 180.000.000 Dinas Sosial

APBD II Dinas Sosial

120.000.000

525.000.000

15.000.000

75.000.000

82.950.000

-

-

-

Koordinasi penyusunan profile daerah rawan Bencana

Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.

2.

3.

- Tersusunya Perencanaan Pembangunan daerah rawan bencana

2. Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam 3. Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam 4. Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara 5. Bimtek penyelesaian penanganan konflik 6. Pembentukan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) tingkat Kota Kupang 7. Penyusunan protap penanggulangan bencana kebakaran 8. Pelatihan gladi posko dan gladi lapangan

1.7. Perencanaan Pembangunan daerah rawan Bencana

Program

Pengangguran

L

P

Jumlah

L

P

Jumlah

2002

6.283

6.444

12.727

5.977

5.767

11.744

2003

8.377

8.592

16.969

8.171

8.015

16.186

2004

3.538

3.965

7.503

3.440

3.656

7.096

2005

3.211

3.695

6.906

3.091

2.954

6.045

2006

2.248

2.127

4.375

2.089

1.427

3.516

Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang, mencatat bahwa jumlah pencari kerja pada tahun 2002 adalah sebesar 12.727 jiwa, sedangkan yang mampu terserap kedalam lapangan kerja yang tersedia hanya 818 jiwa, sisanya menganggur sebesar 11.744 jiwa dengan demikian yang mampu diserap dalam lapangan kerja yang ada hanya sebesar 3,34% atau sebanyak 818 jiwa, tahun 2003 total pencari kerja meningkat menjadi 31.782 jiwa yang terserap hanya sebesar 1.373 jiwa atau sebesar 4,14%, tahun 2004 pencari kerja sebesar 14.599 jiwa yang terserap hanya sebesar 1.062 jiwa atau sebesar 7,27%, pada tahun 2005 tercatat pencari kerja sebanyak 12.951 jiwa yang terserap hanya sebanyak 1.588 jiwa atau sebesar 12,26%, dan pada tahun 2006 jumlah pencari kerja tercatat sebesar 7.891 jiwa dan yang mampu diserap dalam lapangan kerja yang tersedia hanya sebanyak 868 jiwa atau sebesar 11%. Permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi Pemerintah Kota Kupang setiap tahun tidak berbeda yaitu adalah jumlah pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding, dimana rata-rata kemampuan daya serap pasar tenaga kerja yang tersedia baik dalam negeri maupun luar negeri selama 2002-2006 hanya mencapai 9.88%. Dari hasil pengamatan yang ada ketidakmampuan pencari kerja dalam memasuki pasaran kerja yang tersedia, bukan semata-mata disebabkan karena lapangan kerja yang terbatas, tetapi sangat dipengaruhi oleh kemampuan profesionalisme pencari kerja itu sendiri. Kemampuan profesonalisme yang dimaksudkan lebih terfokus pada kemampuan individu dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

No


Pencari Kerja Tahun

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang


Indikator Keluaran

Indikator Kegiatan

SKPD


Tabel 2.18. Pencari Kerja dan Pengangguran

202

27

25

197

800

2006

23.470

27

178

900

Sumber : Dinas Sosial Kota Kupang

Dari data Tabel 2.19, menunjukkan bahwa masalah kesejahteraan sosial di Kota Kupang merupakan masalah serius dan harus mendapat perhatian penuh pemerintah dan masyarakat di Kota Kupang. Penanganan terhadap penyandang masalah sosial sudah dilakukan dan melibatkan banyak pihak, namun usaha tersebut secara empiris belum menunjukkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Perkembangan fasilitas sosial yang tersedia di Kota Kupang dapat dilihat dari semakin beragamnya fasilitas sosial yang tersedia serta semakin meningkatnya 28

Badan Kesbang dan Linmas

150.000.000

315.350.000

167.890.000

4. Pembentukan tim peneliti dan pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan parpol yang mendapat kursi di DPRD Kota Kupang 5. Pembuatan database ormas, yayasan/LSM di Kota Kupang

75.000.000

70.500.000 3. Penyusunan database partai politik

92.944.000

25.000.000 Badan Kesbang dan Linmas

150.000.000 Badan Kesbang dan Linmas

1.108.080.000

1.225.600.000 Bagian Bina Sosial

Bagian Bina Sosial

201.469.000 Bagian Bina Sosial


1. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

6. Pembentukan forum komunikasi antara Pemkot dengan ormas,yayasan/LSM

2. Koordinasi dan konsultasi kegiatan Pilkada

10. Kegiatan PASKIBRAKA

Indikator Kegiatan

Kerangka Anggaran

Kerangka Regulasi

1.6. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

22.572

1. Koordinasi forumforum diskusi politik

2005

1.5. Pendidikan Politik Masyarakat

Anak Jalanan dan Anak Terlantar 520 650 700

1. Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat

22 25 25

Wanita Tuna Susila 18 218 204

Waria

1.4. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

2002 2003 2004

Penduduk Miskin (RTM) 19.766 20.680 21.966

Tahun

8. Pelaksanaan upacara hari besar nasional lainnya 9. Pelaksanaan HUT Kota Kupang

Tabel 2.19. Perkembangan Penduduk Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Kupang

Indikator Keluaran

Jumlah penduduk miskin selama empat tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,68% per tahun. Pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin sebesar 23.470 KK atau 93.880 jiwa atau 33,64% (1 KK = 4 jiwa) dari jumlah penduduk. Peningkatan tersebut dipicu dengan adanya kondisi perekonomian yang belum pulih seperti sebelum krisis dan adanya urbanisasi dan migrasi dari penduduk pendatang dari luar Kota Kupang, yang pada umumnya dari lapisan ekonomi lemah.

Program

Sebagai Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki permasalahan sosial yang cukup kompleks. Hal ini ditandai dengan adanya golongan yang kurang beruntung seperti gelandangan, tuna susila, anak jalanan, anak terlantar dan lainlain yang dikategorikan sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Walaupun ditengarai mereka berasal dari daerah lain tetapi pada kenyataannya mereka berada di wilayah Kota Kupang dan mendatangkan kesan yang kurang baik.


2.3.5. Kesejahteraan Sosial

No

yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan pasar kerja yang tersedai.

201

134.312.000


Bagian Bina Sosial



1.259.785.000 Bagian Bina Sosial



220.000.000 Kantor Satpol PP



416.735.000

400.000.000

276.764.000

Badan Kesbang dan Linmas Badan Kesbang dan Linmas Kantor Satpol PP


390.500.000


1.3. Pengembangan Wawasan Kebangsaan

7. Pembinaan rohani

6. Bantuan Haji

5. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Kupang

3. Peningkatan kesadaranan masyarakat akan nilainilai luhur budaya bangsa 4. Pernikahan massal

2. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat

1. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

- Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya wawasan kebangsaan

10. Pengadaan 1 unit kendaraan roda 4 Dalmas

8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9. Pengadaan senjata gas air mata 10 pucuk

7. Pelaksanaan pengamanan wilayah secara terpadu

5. Bimbingan teknis deteksi dini 6. Rapat Kominda

4. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Kerangka Regulasi

Indikator Kegiatan

Kerangka Anggaran


Tabel 2.20 Perkembangan Panti Jompo, Panti Asuhan, Rumah Singgah dan Yayasan Sosial di Kota Kupang

Tahun

Jumlah Panti jompo

Jumlah Panti Asuhan

Jumlah Rumah Singgah

Yayasan Sosial

2002 2003 2004 2005 2006

1 1 1 1 1

14 14 15 16 17

1 1

41 62 111 128 260

Sumber : Dinas Sosial Kota Kupang

Yayasan-yayasan sosial tersebut juga memberikan pondokpondok singgah dengan maksud untuk membantu anak dan remaja penyandang tuna wisma dan memberi fasilitas singgah, pendidikan, pelatihan, dan perlindungan. 2.3.6. Perlindungan Sosial 2.3.6.1 Penanggulangan Bahaya Kebakaran Meningkatnya kejadian kebakaran di Wilayah Kota Kupang, disebabkan minimnya sumberdaya yang ada. Di satu sisi kurangnya pengetahuan masyarakat tentang upaya penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran dan di sisi lain belum optimalnya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah tersebut antara lain tidak optimalnya pelayanan yang diberikan oleh petugas pemadam kebakaran dalam menanggulangi kejadian kebakaran tersebut akibat terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki. Minimnya alokasi dana yang diberikan menyebabkan pelayanan kepada masyarakat seperti berjalan ditempat. Artinya keadaan yang diharapkan menjadi sangat sulit untuk diwujudkan.

No


keterlibatan peran masyarakat dalam penyediaan fasilitas sosial. Perkembangan fasilitas sosial yang ada di Kota Kupang meliputi Panti Jompo sebanyak 1 buah, Panti asuhan sebanyak 17 buah, Rumah Singgah sebanyak 1 buah dan Yayasan Sosial sebanyak 260 buah. Sementara problem kita adalah masih terdapat sekitar 900 anak terlantar yang belum mendapat perhatian pemerintah dalam upaya mengangkat harkat dan martabat seorang manusia.

200

29

2005 21 Kasus 3.158.250.000,-

5 2006 64 Kasus 4.133.300.000,2 Orang

206 Kasus 20.515.445.000,2 Orang

Berdasarkan data kejadian kebakaran dan total kerugian yang dialami oleh masyarakat dalam wilayah Kota Kupang kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir maka rata-rata dalam setahun terjadi 41 kasus kebakaran dengan nilai kerugian sekitar Rp 4.103.089.000,atau rata-rata dalam sebulan terjadi 3 kasus kebakaran dengan nilai kerugian sekitar Rp 341.924.000,-

2.4. PRASARANA DAN SARANA DAERAH

2.4.1. Perumahan

Kondisi rumah penduduk di Kota Kupang secara umum baik. Hal ini dapat dilihat dari mayoritas jenis rumah penduduk yang sudah permanen (tembok), yaitu sebesar 67,52%. Meskipun demikian, masih ada rumah yang belum permanen, yang membutuhkan peningkatan kualitas rumah sehingga dapat menjadi tempat tinggal yang nyaman dan sehat serta dapat meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Data mengenai jumlah dan jenis rumah yang ada di Kota Kupang dapat dilihat pada tabel 2.22.

30 KOTA KUPANG

Program

1.2. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1.1. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1. Sub Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri

- Terpeliharanya Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

- Terpeliharanya keamanan dan kenyamanan lingkungan

Indikator Keluaran

199

Kantor Satpol PP Kantor Satpol PP

Kantor Satpol PP

1. Pelatihan anggota Polisi Pamong Praja 2. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 3. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan



400.000.000

250.000.000

750.000.000

100.000.000

2.500.000.000

Badan Kesbang dan Linmas 3. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan

300.000.000

14.907.748.150

14.907.748.150


230.000.000


SKPD


Kerangka Regulasi

2. Pembangunan pos jaga/ronda

1. Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

Kerangka Anggaran

Indikator Kegiatan

Keterangan

MEWUJUDKAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN YANG KONDUSIF YANG MEMUNGKINKAN TERCIPTANYA SUASANA KEHIDUPAN YANG HARMONIS MELIPUTI ASPEK POLITIK DAN HUBUNGAN KOMUNIKASI SERTA INFORMASI YANG BERTANGGUNG JAWAB MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA LUAS.


FUNGSI KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN

Peningkatan iklim politik yang kondusif dan stabilitas politik di daerah guna mendukung terselenggaranya pembangunan daerah secara dinamis diantaranya melalui pendidikan dan partisipasi politik.

4

**

-

Penciptaan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif terhadap munculnya kerawanankerawanan sosial, ekonomi dan bencana yang dapat meresahkan masyarakat.

3.333.895.000,-

**

25 Kasus

I.

2004


3

2007 - 2012

Tabel. 2.21

No

-

:

1.473.500.000,-

Misi

19 Kasus

:

2003 Jumlah Korban Meninggal -

Visi

2002

2 Jumlah Kerugian (Rp) 8.416.500.000,-

:

1 Jumlah Kasus Kebakaran 77 Kasus

:

Tahun

RPJM Daerah Periode

Total

No.


Jumlah Kasus Kejadian Kebakaran di Kota Kupang


Indikator tentang kurangnya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran adalah meningkatnya kejadian kebakaran dalam wilayah Kota Kupang dengan total kerugian yang dialami oleh masyarakat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir adalah seperti paparan berikut ini :

Tabel 2.22 Banyaknya Rumah Penduduk di Kota Kupang Tahun 2006 No. 1

Kecamatan

Permanen

Alak

Semi Permanen

Bebak/Papan (lantai tanah)

Jumlah

2.548

7.177

2.714

12.439

2

Maulafa

4.141

8.572

3.242

15.955

3

Oebobo

13.696

1.595

980

16.271

4

Kelapa Lima Jumlah

11.467

2.592

603

14.661

31.852

19.935

7.540

59.327

Sumber : Dinas Sosial Kota Kupang (data olahan)

2.4.2. Pelayanan Fasilitas Pendidikan Dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan di Kota Kupang baik sekolah negeri maupun swasta tercatat untuk jenjang pendidikan Anak Usia Dini didominasi sekolah swasta dimana pada tahun 2002 tercatat sebanya 80 unit sekolah, dan sampai tahun 2006 meningkat sebesar 20% atau sebesar 100 Unit sedangkan sekolah negeri 1 unit (tidak ada penambahan). Untuk Pendidikan Dasar (SD) tercatat pada tahun 2002 sebanyak 106 unit terbagi atas 30 unit sekolah swasta dan negeri sebanyak 76 unit sekolah. Dan pada akhir tahun 2006 berkembang menjadi 118 unit sekolah dengan penambahan sekolah yang dikelola swasta sebanyak 16 unit Sekolah Dasar. Untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2002 tercatat 31 unit terbagi atas sekolah swasta 16 unit dan negeri 15 unit. Sampai akhir tahun 2006 tercatat sebesar 38 unit atau ada peningkatan 58%. Tingkat SMA/MA pada tahun 2002 tercatat 18 unit sekolah terdiri dari 11 sekolah swasta dan 7 unit sekolah negeri. Sampai dengan tahun 2006 tercatat sebanyak 22 unit sekolah terdiri dari swasta 13 unit dan swasta 9 unit sedangkan untuk tingkat SMK tercatat pada tahun 2002 sebanyak 16 unit terdiri dari swasta 11 unit dan negeri 5 unit, sampai dengan tahun 2006 terjadi penambahan 6 unit sekolah atau sebanyak 17 unit sekolah. Informasi perkembangan pelayanan dan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Kupang dapat dilihat pada tabel 2.23.

31

11 6

11 6

11 6

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

32

: Misi

KOTA KUPANG 2007 - 2012 TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA YANG CERDAS, BERADAB, BERBUDAYA, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING : : :

2.4.3. Pelayanan Fasilitas Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan telah menjangkau ke seluruh wilayah, hal ini dapat dilihat dari jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kota Kupang Jumlah Rumah Sakit sebanyak 3 buah, Rumah Sakit Bersalin 12 buah, Puskesmas 37 buah dan Puskesmas Pembantu 30 buah. Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sebagai ujung pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan jumlah 37 unit sehingga rata-rata tiap kecamatan dilayani oleh 9,25 buah. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dibidang layanan kesehatan, maka pada tahun 2007 Kota Kupang sementara membangun Rumah Sakit Tipe C yang didukung oleh fasilitas kesehatan lainnya memberikan gambaran bahwa pelayanan fasilitas kesehatan masyarakat ke depan akan lebih terjamin.

Provinsi/Kabupaten/Kota RPJM Daerah Periode Visi

Sumber : Dinas Pendidkan Kota Kupang

APBD II

APBD II

APBD II

APBD II

Keterangan

201.470.000

11 5


11 5

335.780.000

13 9

3. Publikasi peraturan perundang-undangan

13 9

775.250.000

12 8

2. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan

11 7

973.364.000

11 7

2.285.864.000

21 17

Bagian Hukum

18 17

1. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundangundangan

18 15

1.1. Penataan Peraturan Perundangundangan

16 15

Penataan Peraturan Perundang-undangan

16 15

2.285.864.000

42 76

Sub Fungsi Pemerintahan Umum

39 76

FUNGSI PELAYANAN UMUM

36 76

1.

30 76

I.

30 76


100 1

SKPD

92 1

Kerangka Regulasi

85 1

Indikator Kegiatan

83 1

Kerangka Anggaran

2006

Indikator Keluaran

2005

a.

Program

80 1

Tahun 2004


2003


TK/RA Swasta Negeri b. SD/MI Swasta Negeri c. SMP/MTs Swasta Negeri d. SMA/MA Swasta Negeri e. SMK Swasta Negeri f. SLB Swasta Negeri

2002

No

Uraian

MENINGKATKAN SUPREMASI HUKUM DAN MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERPERSPEKTIF HAM MELALUI PENINGKATAN FUNGSI LEMBAGA PENEGAK HUKUM SECARA PROFESIONAL DENGAN MENGEMBANGKAN PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA AKTIF

Tabel 2.23 Perkembangan Pelayanan dan Sarana Prasarana Pendidikan Kota Kupang Tahun 2002 – 2006

197

APBD/APBN

APBD/APBN

APBD/APBN

APBD/APBN

APBD/APBN

APBD/APBN

APBD/APBN

APBD/APBN

APBD/APBN

APBD/APBN

APBD/APBN

APBD/APBN

225.000.000

33.578.000

55.000.000

195.000.000

114.333.000

64.778.000

287.371.000

59.439.000

103.756.000

10.000.000

175.000.000

75.000.000

2002

2003

2004

2005

2006

Puskesmas

Jenis Fasilitas

6

6

6

7

7

2.

Puskesmas Pembantu

45

45

28

27

30

3.

RS Negeri

3

3

3

3

3

5.

Klinik 24 Jam

0

0

2

5

5

6.

Rumah Bersalin

0

0

2

6

6

7.

Laboratorium Kesehatan

4

4

6

6

6

8.

Balai Pengobatan Negeri

0

0

0

0

0

9.

Balai Pengobatan Swasta

2

2

3

6

15

10

Apotik /Toko Obat

41

41

56

62

96

2.4.4

Jaringan Transportasi Panjang jaringan jalan di Kota Kupang adalah 740,81 km. Dari panjang jaringan jalan tersebut, 27,93 km merupakan jalan negara dengan rincian jalan Ahmad Yani sepanjang 2,10 km, jalan Soekarno sepanjang 0,40 km, jalan Pahlawan sepanjang 3 km, jalan Tua Bata sepanjang 3,76, jalan ke Pelabuhan Tenau sepanjang 4,38, jalan Siliwangi sepanjang 1,05 km, jalan Sumba-Sumatera sepanjang 1,10 km, dan jalan Timor Raya sepanjang 12,14 km; 10,48 km merupakan jalan provinsi dengan rincian jalan Untung Surapati-Badak sepanjang 3,50 km, jalan Moh. Hatta sepanjang 0,45 km, jalan Sudirman sepanjang 1,75 km, jalan Soeharto sepanjang 1,50 km dan jalan H. R. Koroh sepanjang 3,20 km; dan 702,4 km merupakan jalan kabupaten/kota. Bila dilihat dari kondisinya, untuk jalan negara semuanya dalam keadaan baik, untuk jalan provinsi berada dalam kondisi sedang (hasil survei Dinas Kimpraswil Prov. NTT Tahun 2005), sedangkan untuk jalan Kabupaten/Kota 65% berada dalam kondisi baik 10% rusak berat, 25% dalam kondisi rusak ringan. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.25

No

4. Pelaksanaan penilaian Karang Taruna berprestasi 5. Bulan Bakti Sosial Karang Taruna 6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 7. Pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah melalui Askesos dan BKSP 8. Pemberdayaan Orsos, Yayasan/LSM melalui UEP

1. Penyusunan database bidang kesejahteraan sosial 2. Peningkatan jejaring kerjasama usaha 3. Fasilitasi pemberian modal pemberdayaan bagi 12 orsos/yayasan 3.7. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- Terwujudnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

4. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

2. Pembinaan PSK, anak nakal dan korban Napza 3. Sosialisasi pencegahan HIV/AIDS dan Napza bagi buruh pelabuhan

1. Sosialisasi pencegahan Napza dan HIV/AIDS bagi siswa SMP/SMA - Meningkatnya kepedulian terhadap eks penyandang penyakit sosial 3.6. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

3. Peningkatan pelayanan sosial bagi Lansia

Kerangka Anggaran

Kerangka Regulasi

Dinas Sosial

Dinas Sosial

APBD/APBN 500.000.000

Keterangan Pagu Indikatif Lima Tahunan Sumber Rp Pendanaan SKPD Indikator Kegiatan

Indikator Keluaran

No. 1.

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kupang


Program

Tabel 2.24 Perkembangan Sarana Kesehatan di Kota Kupang

196

33

34

70,24

Sumber: Kota Kupang dalam Angka

740,81 484,49 186,08 70,24

Untuk pembangunan jembatan di Kota Kupang telah dibangun 23 buah jembatan yang tersebar di 4 Kecamatan sebagaimana yang terlihat pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26 Jembatan Di Kota Kupang

Jumlah 3 7 11 2 Panjang 30 M’ 31 M’ 79 M’ 7 M’

Sumber: Dinas Kimpraswil Kota Kupang

Selain jalan dan jembatan, terminal sebagai sarana transportasi utama yang ada di Kota Kupang juga memiliki sarana simpul transportasi yang lain, yang termasuk lengkap yaitu pelabuhan Tenau Kupang dan Bandara Udara El Tari. Pelabuhan Tenau Kupang dipersiapkan sebagai pelabuhan Internasional dan satu-satunya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pelabuhan Tenau melayani arus naik turun penumpang dan bongkar muat barang. Untuk transportasi udara dilayani oleh Pelabuhan Udara El Tari, sedangkan untuk pelayanan transportasi darat telah disediakan 5 (lima) sarana terminal angkutan umum yaitu Terminal Oebobo, Terminal Kota Lama, Terminal Belo, Terminal Manulai II dan Terminal Alak.

195

2. Bantuan kebutuhan dasar bagi 14 panti asuhan di Kota Kupang

175,6

1. Bantuan biaya hidup bagi panti asuhan Nok Manekan Fatukoa Kota Kupang

456,56

3.5. Pembinaan Panti Asuhan/Panti - Terwujudnya Jompo kesejahteraan bagi anak panti

702,4

5. Bantuan modal usaha bagi penyandang cacat produktif

Kota/Lokal

1. Bantuan makanan bagi anak cacat dalam asrama 2. Bantuan operasi penyandang cacat (bibir sumbing dan katarak) 3. Bantuan makanan bagi penyandang cacat luar panti 4. Bantuan perlengkapan kebutuhan pendidikan bagi anak cacat luar panti

-

- Terwujudnya kepedulian terhadap penyandang cacat dan trauma

10,48

3.4. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

-

4. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi 50 anak jalanan

10,48

2. Pelatihan bagi 250 anak terlantar 3. Bantuan beasiswa bagi 50 anak jalanan

Provinsi APBD/APBN

50.000.000

Dinas Sosial

140.000.000

450.000.000

APBD/APBN

APBD/APBN

APBD/APBN

APBD/APBN

20.475.000

145.500.000

APBD/APBN

APBD/APBN

APBD/APBN

92.700.000

50.000.000

Dinas Sosial, Bag. Bina Sosial

Dinas Sosial

167.480.000

APBD/APBN

APBD/APBN

25.000.000

75.000.000

APBD/APBN

250.000.000

Dinas Sosial

Dinas Sosial

-

1. Bantuan bagi KUBE (250 anak terlantar)

-


27,93

- Terwujudnya pembinaan dan kesejahteraan anak terlantar

SKPD

27,93

Kerangka Regulasi

Negara

Indikator Kegiatan

Rusak

Kerangka Anggaran

Sedang

3.3. Pembinaan Anak Terlantar

Kecamatan Kelapa Lima Oebobo Maulafa Alak Baik

Indikator Keluaran

Jumlah

Kondisi

Program

No. 1 2 3 4 Panjang (km)


Status Jalan

No

Keterangan

Tabel 2.25 Panjang Jalan di Kota Kupang Tahun 2006

APBD/APBN 10.000.000

APBD/APBN 410.000.000

APBD/APBN 100.000.000

APBD/APBN 125.000.000

Dinas Sosial

80.000.000

10.000.000

60.000.000

APBD/APBN

APBD/APBN/ NGO 600.000.000 Dinas Sosial

4.759.410.000


37.500.000

APBD/APBN


- Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 3.2. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Perlindungan 3.1. Pemberdayaan fakir miskin, terhadap penyandang komunitas adat terpencil masalah sosial penanggulangan kemiskinan melalui upaya PMKS lainnya. meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat.

3. Sub Fungsi Sosial


4. Mobilisasi cepat tanggap darurat dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana

3. Bantuan sosial kepada perempuan tindak kekerasan melalui UEP

1. Pelayanan dan perlindungan sosial dan hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak 2. Pelayanan sosial kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan


- Terwujudnya pemberdayaan fakir miskin

2. Pemberian bantuan bagi 100 KUBE (500 orang fakir miskin)

1. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

3. Dialog interaktif tentang P2TP2A melalui media massa cetak dan elektronik 4. Upacara Hari Ibu

Uraian

2002

2003

Transportasi Laut (arus bongkat muat barang) 1 Bongkar 546.898 2 Muat 29.116 Transportasi Laut (arus penumpang) 3 Naik 713.241 4 Turun 357.541 Transportasi Udara (arus penumpang) 5 Datang 1.836 6 Berangkat 1.836

1.162.165 349.489

2.563.210 1.488.117

213.241 157.541

320.167 395.342

2.724 2.721

2.562 2.562

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan transportasi adalah belum terbentuknya sistem jaringan transportasi yang efisien, serta belum adanya pelayanan angkutan umum yang menghubungkan antara pusatpusat pelayanan fasilitas transportasi darat (terminal), pelabuhan udara dan pelabuhan laut yang efektif. Tabel 2.28 Banyaknya Kendaraan Bermotor, dan Trayek Angkutan dan Terminal di Kota Kupang Tahun 2002 - 2006 Uraian 1. Angkutan Orang Angkutan Kota Bus Kota 2. Angkutan Barang Pick Up Truck Tronton/Gandengan TangkI 3. Bus AKDP 4. Taxi 5. Angkutan Sewa 6. Halte 7. Terminal 8. Pos Pemantau 9. Pengujian Kendaraan Bermotor 10. Pelabuhan Laut 11. Pelabuhan Udara

2002

2003

Tahun 2004

2005

2006

750 13

770 13

781 13

781 13

851 13

1.310 1.205 20 150 107 15 45 15 5 5 1 1 1

1.310 1.209 25 150 110 15 45 15 5 5 1 1 1

1.320 1.212 25 161 110 15 49 15 5 5 1 1 1

1.320 1.212 27 161 113 50 54 15 5 5 1 1 1

1.307 1.255 41 192 113 50 54 15 5 5 1 1 1

Sumber: : Buku Informasi Umum Perhubungan, Dinas Perhubungan NTT

194

2004

Sumber: : Buku Informasi Umum Perhubungan, Dinas Perhubungan NTT

Kerangka Regulasi

Indikator Kegiatan

Kerangka Anggaran


No.

No


Tabel 2.27 Volume Bongkar Muat, Arus Penumpang Transportasi Laut dan Udara di Kota Kupang

35

36

APBD/APBN 119.900.000

APBD/APBN


50.000.000 Kantor Pemberdayaan Perempuan

APBD/APBN Kantor Pemberdayaan Perempuan

55.000.000

APBD/APBN

APBD/APBN

130.000.000

130.000.000 7. Konferensi anak daerah

APBD/APBN 199.830.000

5. Pengembangan sistem informasi gender dan anak 6. Peringatan Hari Anak

APBD/APBN


91.000.000 4. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaaan pemberdayaan perempuan dan anak


Kantor Pemberdayaan Perempuan

20.000.000

APBD/APBN


193

2. Sosialisasi UU No 23/2004 tentang KDRT di 20 Kelurahan

1. Sosialisasi PUG bagi istri-istri anggota legislatif dan eksekutif 2.4. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

- Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

1. Penyusunan rencana kerja perlindungan perempuan di Kota Kupang 2. Workshop issu prioritas perlindungan perempuan di Kota Kupang

2. Sosialisasi pembentuan P2TP2A 3. Pelatihan (TOT)

2.3. Peningkatan kualitas hidup dan - Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan hidup dan perlindungan perempuan

- Terwujudnya peranserta masyarakat dalam PUG 2.2. Penguatan kelembagaan PUG dan anak

1. Fasilitasi pembentukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)

Kerangka Regulasi

Indikator Kegiatan

Kerangka Anggaran


Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kupang Sistem Pelayanan air bersih yang dilakukan oleh PDAM Kab. Kupang sebagai berikut: • Sambungan Rumah. Sistem Pelayanan dengan sambungan rumah (SR) saat ini kurang lebih 50% dari jumlah penduduk Kota Kupang yaitu sebanyak 143.415 jiwa dengan kebutuhan air sebanyak 14.341 m3/hari, dengan asumsi kebutuhan air bersih setiap orang adalah 100 liter/ org/hari pada tahun 1994 sedangkan pada tahun 2006 meningkat menjadi 116 liter/org/hari (Hasil Penelitian YBHM- Yayasan Bhakti Husada Mandiri) dan terus akan meningkat sesuai perkembangan Kota. • Instansi Pemerintah Jumlah sambungan langganan untuk instansi Pemerintah saat ini berjumlah 264 sambungan dengan kebutuhan air rata-rata sebesar 4.383 ltr/unit/hr. Untuk masa mendatang jumlah instansi pemerintah diperkirakan naik sebesar 1% pertahun sedang konsumsi air bersihnya ditetapkan sebesar 2.500 ltr/unit/hr. • Niaga Jumlah sambungan untuk niaga yang terpasang saat ini 442 unit dengan pemakaian rata-rata 266 ltr/unit/hr, diperkirakan naik sebesar 7,79% per tahunnya sesuai dengan tingkat pertumbuhan sektor perdagangan dan konsumsi air bersih pada tahun mendatang diperkirakan sebesar 450.9 lt/unit/hr. • Industri Jumlah sambungan untuk Industri Kecil dan Menengah cukup meningkat dengan tumbuhnya kegiatan tersebut Kota Kupang. Data dari Rencana Induk Prasarana Kota tahun 1995 diperkirakan pemanfaatan sambungan Industri Kecil sebanyak 5 buah Industri Kecil dengan pemakaian rata-rata sebesar 2.828 ltr/unit/hr. Sedangkan untuk sambungan Industri Besar, pemakaian rata-rata 4,5 m3/unit/hari. Jumlah sambungan diperkirakan naik sebesar 7,79% setiap tahunnya sesuai dengan tingkat pertumbuhan sektor perdagangan, sehingga kebutuhan air bersih untuk Industri Kecil pada tahun 2006 sesuai proyeksi untuk sambungan domestik sebesar 4,420 m3/hr.

No

1.


2.4.5. Jaringan Air Bersih Pelayanan air bersih di Kota Kupang pada tahun 2005 dilaksanakan oleh dua Instasi Pemerintah yang sama-sama bergerak dalam usaha pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat dengan menggunakan sistem perpipaan yaitu pelayanan air bersih yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Kupang dan UPTD Air Bersih Kota Kupang.

APBD /APBN

APBD /APBN

APBD /APBN

208.794.000

198.784.000

APBD/APBN 1.500.000.000

209.759.000

APBD/APBN 750.000.000

APBD /APBN

APBD/APBN 2.250.000.000

351.000.000

APBD/APBN 1.500.000.000

1.981.521.000

APBD/APBN 2.500.000.000

Kantor Pemberdayaan Perempuan

APBD/APBN 7.500.000.000


2. Sub Fungsi Pemberdayaan Perempuan

3. Sosialisasi dan fasilitasi PNBAI 2015 (Program Nasional Bagi Anak Indonesia) 4. Sosialisasi pedoman PO rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi perdagangan orang

2. Sosialisasi dan fasilitasi pengembangan kebijakan Kota Layak Anak

Terwujudnya 2.1. Keserasian kebijakan kesetaraan dan keadilan peningkatan kualitas anak dan gender disetiap bidang perempuan pembangunan melalui upaya penegakan HAM bagi perempuan dan anak, peningkatan kualitas SDM perempuan serta peningkatan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan.

- Terwujudnya keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

1. Sosialisasi penghapusan kekerasan terhadap anak

6. Sosialisasi kebijakan kependudukan 7. Penyediaan bahan logistik 8. Rapat koordinasi dan konsultasi 9. Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan

4. Pengembangan database kependudukan 5. Peningkatan kapasitas aparat kependudukan


Program

Indikator Keluaran

Indikator Kegiatan

Data pelanggan menunjukkan peningkatan pada tahun 2004 sebanyak 813 pelanggan sedangkan pada tahun 2005 sebanyak 269 pelanggan. Dengan demikian rata-rata pertambahan pelanggan selama 2 (dua) tahun sebanyak 45 pelanggan per bulannya. Pertambahan pelanggan tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk berlangganan PDAM Kabupaten Kupang masih cukup besar. Data dapat dilihat pada tabel 2.29.

Tabel 2.29 Jumlah Pelanggan, Pemakaian Air Dan Penjualan Air Bersih Tahun 2004 Pelanggan (Orang) 21.344

Kubikasi (M³) 574.449

Tagihan (Rp) 603.159.142,00

Pebruari

21.441

558.993

596.461.524,00

Maret

21.495

527.319

547.492.166,00

April

21.598

610.797

656.643.608,00

Mei

21.651

595.506

636.304.840,00

Juni

21.713

606.145

645.943.196,00

-----

-----

----

Agustus

21.855

610.299

653.400.874,00

September

21.967

588.658

624.312.502,00

Oktober

22.009

557.334

583.549.176,00

Nopember

22.048

510.270

535.244.210,00

Desember

22.157

443.723

458.760.924,00

Bulan Januari

Juli *)

Sumber: PDAM Kabupaten Kupang, 2005 Keterangan: *) Data tidak bisa diperoleh karena berkas rusak/hilang.

No


• Sosial Jumlah sambungan untuk sosial sebanyak 158 sambungan dengan pemakaian rata-rata sebesar 3.705 ltr/unit/hr. Proyeksi ini didasarkan pada tingkat pertumbuhan penduduk dengan konsumsi rata-rata ditetapkan 4.000 ltr/unit/hr sehingga kebutuhan air bersih pada tahun 2005 sebesar 916 m3/hr. • Pelabuhan Laut Kebutuhan air untuk pelabuhan saat ini sebesar 182 m3/hr, dan pada tahun 2005 kebutuhan air bersih meningkat menjadi 386 m3/ unit/hr.

192

37

April 22.309 500.120 543.900.204,00

Mei 22.331 508.916 542.461.354,00

Juni 22.359 514.263 536.430.669,00

Juli 22.386 519.678 550.367.090,00

Agustus 22.453 483.280 511.218.966,00

September 22.501 476.581 501.640.334,00

Oktober 22.551 395.716 421.226.582,00

Nopember 22.526 345.711 373.429.350,00

Desember 22.478 343.370 358.058.588,00

Sumber : PDAM Kabupaten Kupang, 2005

Tabel 2.31 Jumlah Pelanggan, Pemakaian Air Dan Penjualan Air Bersih Tahun 2006

Bulan

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Pelanggan (Orang) 22.478 22.494 22.507 22.513 22.531 22.549 22.575 22.606 22.669 22.699 22.753 22.765 Kubikasi (m³) 449.185 473.601 513.089 522720 495.774 533.679 551.719 527.764 517.239 450.409 450.313 430.690

38

Tagihan (Rp) 898.370.000,947.202.000,1.026.178.000,1.045.440.000,991.548.000,1.067.358.000,1.103.438.000,1.055.528.000,1.034.478.000,900.818.000,900.626.000,861.380.000,-

Sumber : PDAMKabupaten Kupang, 2006, dengan rata-rata /m3 Rp.2000 (Kep. Bupati Kab. Kupang Nomor: 8 tahun 2006) KOTA KUPANG

1.2 Peningkatan Pelayanan Kependudukan

1.1. Pengembangan Administrasi Kependudukan

1. Sub Fungsi Kependudukan dan Catatan Sipil

Program

- Terwujudnya sistem administrasi kependudukan yang optimal

Indikator Keluaran

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

2. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) 3. Pembentukan dan penataan sistem koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

SKPD

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas KIMPRASWIL

Kerangka Regulasi

1. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (Pembangunan gedung kantor beserta sarana dan prasarana penunjang)

2. Pelatihan tenaga pengelola SIAK

1. Pengmbangan dan pengoperasian SIAK secara terpadu

Kerangka Anggaran

Indikator Kegiatan

191

APBD/APBN

APBD/APBN

1.500.000.000

APBD/APBN

APBD/APBN

APBD/APBN

2.500.000.000

1.500.000.000

1.750.000.000

1.074.500.000

24.324.500.000

31.065.431.000


Keterangan

MEWUJUDKAN SISTEM PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL MELALUI PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL, ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS, YATIM PIATU, KORBAN BENCANA, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KESETARAAN GENDER DAN PENINGKATAN PERAN PEMUDA


2007 - 2012

FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL Pengendalian laju pertumbuhan (urbanisasi) dan persebaran penduduk serta peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan.

483.612.590,00

I.

459.799


22.265

No

Maret

:

455.108.932,00

:

437.097

Misi

22.229

Visi

Pebruari

:

Tagihan (Rp) 476.849.716,00

:

Kubikasi (m³) 454.693

RPJM Daerah Periode

Januari Pelanggan (Orang) 22.209


Bulan


Tabel 2.30 Jumlah Pelanggan, Pemakaian Air Dan Penjualan Air Bersih Tahun 2005

2. UPTD Kota Kupang Pada tahun 2004, UPTD Air Bersih Kota Kupang beroperasi sebanyak 3 sumur bor dengan jumlah jaringan distribusi sepanjang 4500 m. Pada tahun 2006 pendistribusian pelayanan air bersih ke rumah tangga yang terpasang baru 1.175 SR dengan debit air sebesar 37 l/dt, atau baru mencakup pelayanan sekitar 3.700 jiwa. Potensi sumber air yang dapat dikembangkan dan dikelola untuk jangka panjang dari sumber air baku melalui mata air sudah sangat terbatas. Berdasarkan data tersebut sumber air baku mengalami penurunan debit rata-rata per tahun berkisar antara 10-20 liter per detik. Selain sumber air baku berupa sumur bor yang menjadi alternatif utama, sungai juga merupakan pilihan yang dapat mengantisipasi kebutuhan yang semakin meningkat. Ada dua sungai yang cukup berpotensi untuk dikelola, yaitu sungai Kolhua dan Kali Kaca. Sungai tersebut cukup terjamin pada saat musim kemarau, khusus untuk Kali Kaca debitnya masih terjamin pada musim kemarau yaitu sekitar 40-50 liter/detik. Sedangkan untuk DAS sungai Kolhua perlu dikelola lebih khusus dalam pemanfaatan sumber airnya. Pada saat musim kemarau, di beberapa sumber mata air seperti: mata air Airnona, Amnesi, Air Sagu dan mata air Kolhua, debit tersebut dapat menurun sampai 60-70%. Berikut ini beberapa sumber air yang mengalami penurunan debit cukup besar pada musim kemarau (September-November) dapat dilihat pada tabel 2.32. Tabel 2.32 Kapasitas Debit Terlayani Oleh PDAM Kabupaten Kupang No.

Sumber Air Baku

Kapasitas Terpasang (liter/Detik)

Kapasitas Produksi (Liter/Detik)

Kapasitas Terlayani (Liter/Detik)

1

Mata Air Baumata*)

75

62,0

62,0

2

Mata Air Oepura

40

40,0

40,0

3

Mata Air Haukolo

20

20,0

20,0

4

Mata Air Oeleu

15

15,0

15,0

5

Mata Air Amnesi

15

15,0

15,0

6

Mata Air Kali Kaca

10

10,0

10,0

7

Mata Air Kolhua

15

15,0

15,0

8

Mata Air Sagu

140

106,0

106,0

9

-

-

-

Mata Air Bonem

15

15,0

8,8

11

Mata Air Tarus*)

25

25,0

11,5

12

Sumur Bor Sikumana

9

29,0

3,8

13

Sumur Bor Oetona I

8

4,0

2,0

14

Sumur Bor Oetona II

15

15,1

8,1

15

Sumur Bor Kelapa Lima

15

-

-

16

Sumur Bor RSS Liliba

10

-

-

17

Sumur Bor Namosain

5

5,7

2,7

18

Sumur Bor Alak

10

10,0

5,0

19

Sumur Bor Nasipanaf

15

15,0

10,0

20

Mata Air Sagu

15

-

-

21

Sumur Bor SMKK

5

5,0

2,0

22

Sumur Bor Pramuka

10

Mata Air Oeba

JUMLAH = Sumber: PDAM Kab. Kupang,2005

39

4

4,7

1,7

481

411,5

338,6

Sungai Kolhua

50

7

(80.00)

7

Mata Air Haukoto

17,8

1

(54.68)

8

Mata Air Amnesi

120,5

20

(77.60)

9

Mata Air Sagu II

174,8

35

(75.71)

10

Kali Sembunyi

317

15

(80.00)

11

Mata Air Oetona

4,22

4

(89.68)

12

Mata Air Kali Sembunyi

1,2

-

(56.56)

13

Kali Fatukoa

760

60

(45.52)

14

Mata Air Labat

323

20

(80.68)

15

Mata Air Kali Fatukoa

12,02

1

(54.36)

16

Mata Air Lobang

26,8

15

(61.80)

17

Mata Air Sagu I (PDAM)

150

30

(30.27)

18

Mata Air Airnona

110

10

(60.33)

Total Debit

3,355.01

235.00

(60.35)

40

APBD II

APBD II

DAU

APBD II

APBD II


Sistem drainase Kota Kupang terdiri dari drainase makro (sungai-sungai) dan saluran mikro (saluran primer dan sekunder) yang masih belum berfungsi secara optimal dikarenakan adanya sedimentasi yang cukup tinggi akibat limpasan air dari daerah yang memiliki kemiringan lahan cukup besar dan timbunan sampah akibat tidak tertibnya masyarakat membuang sampah. Berdasarkan pola aliran sungai dan saluran maka dibuat jaringan drainase dalam 7 (tujuh) daerah tangkapan yaitu : • Sub sistem jaringan I yaitu sungai-sungai di Oesapa, Liliba dan Kali Kaca • Sub sistem jaringan II yaitu sungai-sungai di Oebobo • Sub sistem jaringan III yaitu sungai-sungai di Oetete

No

2.4.6. Jaringan Drainase

Program

Sumber: PDAM Kab. Kupang,2006

125.000.000

6

Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya

(57.14)

3. Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah

15

- Terpeliharanya keragaman budaya

35,5

2.2. Pengembangan Nilai Budaya

Mata Air Kolhua

50.000.000

5


(73.05)

2. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

25

425.000.000

118

250.000.000

Mata Air Oepura


4

1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

(75.38)

- Meningkatnya penghargaan terhadap keragaman budaya

(50.52)

50

2.1. Pengelolaan Keragaman Budaya

10

890

2. Sub Fungsi Kebudayaan Memperkuat, mengembangkan dan melestarikan potensi budaya lokal dalam rangka membentuk karakteristik masyarakat kota, mencegah masuknya budaya lain yang negatif atau yang tidak sesuai dengan budaya lokal dan memberi ruang gerak untuk berkreasi dan berinovasi dalam pengembangan kesenian lokal.

20,3

Kali Kaca

125.000.000

Mata Air Kali Kaca

3


2

- Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan di bidang pariwisata

(80.42)

100.000.000

40


261

1. Pengembangan sumberdaya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Mata Air Oeba

- Meningkatnya jumlah kunjungan wisata

1

1.3. Pengembangan Kemitraan

Penurunan Debit


Kemarau(l/dt)

2. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

Hujan (l/dt)

500.000.000 APBD II, APBD I, APBN

Keterangan

Persentase (%)


Debit Musim

SKPD

Debit Musim

Indikator Kegiatan Kerangka Regulasi

Sumber Air

Kerangka Anggaran

No

Indikator Keluaran

Tabel 2.33. Persentase Penurunan Debit Mata Air Pada Musim Hujan Dan Musim Kemarau

189

188

II.

No

Program

1. Sub Fungsi Pariwisata Pengembangan dan pemanfaatan potensi-potensi wisata secara maksimal, peningkatan manajemen pengelolaan pariwisata serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kepariwisataan.

1.2. Pengembangan Destinasi Pariwisata

1.1. Pengembangan Pemasaran Pariwisata

FUNGSI PARIWISATA DAN BUDAYA

Pengembangan industri 10.1. Pengembangan Industri Kecil terutama industri kecil/home dan Menengah industri melalui sentra industri kecil, pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dengan pengembangan klaster industri berbasis eksport.

10. Sub Fungsi Perindustrian






5. Pelatihan pemandu wisata terpadu

1. Pengembangan objek pariwisata unggulan




4. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

1. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata


150.000.000

250.000.000

350.000.000

40.000.000

10.000.000

1.540.000.000 15.000.000

APBD II

APBD II

APBD II

APBD II

APBD II

APBD II

APBD II

500.000.000

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1.965.000.000

APBD II+DAK

APBD II

100.000.000

750.000.000

1.350.000.000




2. Pembinaan industri UU No.5 Th.1984 kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri 3. Pengembangan sarana dan prasarana Dekranasda Kota

- Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang bekerja pada bidang industri kecil dan menengah


SKPD

3. Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

1. Fasilitasi bagi UU No.5 Th.1984 industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumberdaya

Kerangka Anggaran

- Meningkatnya jumlah industri kecil dan menengah

Indikator Keluaran

Keterangan

• Sub sistem jaringan IV yaitu sungai-sungai di Kawasan Pusat Kota • Sub sistem jaringan V yaitu sungai-sungai di Namosain • Sub sistem jaringan VI yaitu sungai-sungai di Kali Mati I • Sub sistem jaringan VII yaitu sungai-sungai di Kali Mati II

2.4.7 Jaringan Sampah

Pengelolaan persampahan di Kota Kupang belum terintegrasi antara pola pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan. Untuk daerah pemukiman pengumpulan sampah dari sumber penghasil sampah sampai ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dilakukan oleh masyarakat sedangkan daerah Pertokoan, Perkantoran, Hotel dan Restauran dilakukan oleh petugas kebersihan. Untuk daerah pasar dilakukan secara komunal yang kemudian akan diangkut oleh petugas ke TPA Alak. Sistem pengolahan persampahan yang dilakukan baru pada pengelolaan sampah organik yang dimanfaatkan menjadi kompos. TPA yang ada di Kota Kupang masih menggunakan metode pembuangan terbuka (open dumping). Produksi sampah per hari sebesar 1.399 m3/hari, dan dapat terangkut oleh 1 truck sampah sebesar 8 m3 dengan jumlah truck sampah yang ada di Kota Kupang sebanyak 23 truck. Pengelolaan sampah di Kota Kupang perlu ditangani mulai dari sumber sampah (rumah tangga, pasar, pusat perdagangan, industri, dll) hingga Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pengumpulan sampah dari sumber sampah sampai ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara(TPS) dilakukan oleh masyarakat dan petugas kebersihan. Data sarana dan prasarana persampahan dapat dilihat pada tabel 2.34. Tabel 2.34. Perkembangan Sarana Prasarana Kebersihan Kota Kupang Tahun 2002 – 2006

Uraian Sarana Prasarana Kebersihan

1. Kendaraan / Truk Sampah Dump Truck Amroll Bak Kayu Loader Dozer Kontainer 2. Jumlah TPS Permanent 3. Jumlah TPS Darurat 4. Jumlah Gerobak Sampah 5. Jumlah Truck Tinja 6. TPA 7. IPLT 8. Petugas Kebersihan

2002

10 4 2 1 1 5 0 351 0 2 1 1 230

Sumber data : Dinas Kebersihan Kota Kupang

41

2003

10 4 2 1 1 6 0 351 0 2 1 1 230

Tahun 2004

10 4 2 1 1 7 0 351 0 2 1 1 230

2005

16 5 2 1 1 8 35 351 29 2 1 1 230

2006

16 5 2 1 1 12 64 351 56 2 1 1 230

6.798.450

13.365.600

49.867

67.440.150

101.723.991

Sumber: Kota Kupang dalam Angka, 2006

Jangkauan pelayanan listrik sudah menjangkau seluruh wilayah Kota Kupang namun belum semua bangunan rumah tangga menjadi pelanggan listrik PLN, hal ini dapat dilihat dari jumlah pelanggan rumah tangga sebanyak 45.547 pelanggan.

Pelayanan sambungan telepon pada tahun 2000 baru mencapai 250,56% satuan sambungan telepon (SST) dan wilayah jangkauan pelayanan belum mencakup seluruh wilayah kota. Jumlah pelanggan telepon dari tahun 2000–2004 terlihat pada tabel 2.36. Tabel 2.36. Jumlah Pelanggan Telepon Pemerintah dan Swasta Pemerintah

Swasta

2000

2001

2002

2003

2004

2000

2001

2002

2003

2004

140

708

759

839

840

12.521

11.935

13.923

15.519

16.146

No

Sumber: NTT dalam angka, Informasi Umum Perhubungan Tahun 2005, Dinas Perhubungan Provinsi NTT


2.4.9. Jaringan Telepon

42

187

APBD II

APBD II 800.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Meningkatnya pendapatan eks pedagang kaki lima dan asongan

597

1. Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan

7.307.994

- Menurunnya jumlah pedagang kaki lima dan asongan

5.446.300

9.4. Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

30

50.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6. Peningkatan normalisasi stok dan harga

20.684.636

APBD II 50.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5. Pemantauan/pengen dalian harga, stok dan distribusi perdagangan barang antar pulau

13.907.950

APBD II 50.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2.870

APBD II

4. Sosialisasi regulasi industri dan perdagangan

Usaha + Hotel

50.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3. Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri

56.444.623

APBD II+DAK

- Terkendalinya tingkat inflasi

37.628.600

3.000.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk

45.547

50.000.000

- Meningkatnya akses terhadap kebutuhan pokok masyarakat

Rumah Tangga

APBD II

Keterangan


3.921.138

Jumlah

1. Fasilitasi kemudahan perizinan pengembangan usaha

3.658.850

Kantor Pemerintah + Penerangan Jalan


KWh Terjual

823

Industri

- Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan izin perdagangan dan pengembangan usaha

Sosial

Daya Tersambung

9.3. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Jumlah Pelanggan

Indikator Kegiatan Kerangka Kerangka Anggaran Regulasi

Golongan Tarif

SKPD

Tabel 2.35. Banyaknya Pelanggan Listrik PLN di Kota Kupang Tahun 2006

Indikator Keluaran

Jumlah pelanggan listrik PLN pada tahun 2006 tercatat sebanyak 49.867 pelanggan, yang didominasi oleh pelanggan rumah tangga, dengan rata-rata pemakaian seluruh pelanggan adalah 101.723.991 KWh. Bila dilihat secara rinci, maka pemakai dengan konsumsi listrik rata-rata terbesar adalah rumah tangga, yaitu sejumlah 56.444.623 KWh, sedangkan pemakai dengan konsumsi rata-rata terendah adalah sosial, dengan konsumsi rata-rata sebesar 3.921.138 KWh. Data mengenai jumlah pelanggan listrik PLN dapat dilihat pada tabel 2.35.

Program

2.4.8. Jaringan Listrik

186

No

Tersedianya barang kebutuhan pokok dan jasa yang terjangkau daya beli masyarakat, pengembangan perdagangan dan jasa sebagai lapangan usaha masyarakat melalui pengembangan potensi sumberdaya perdagangan dan jasa, peningkatan ekspor dan pengembangan regulasi usaha.

9. Sub Fungsi Perdagangan


9.2. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

9.1. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program

2. Koordinasi pengembangan ekspor dengan intansi terkait

- Meningkatnya pendapatan usaha kerajinan IKM

4. Pengembangan promosi kerajinan IKM

3. Pengawasan tingkat inflasi Kota Kupang

1. Pengembangan data base informasi potensi unggulan

100.000.000

100.000.000

50.000.000

50.000.000

500.000.000


Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bagian Umum Setda

150.000.000

Dinas UU No.8 Th.1999, PP No.36 Th. 2007, Perindustrian dan Kepmenperindag Perdagangan No.350 Thn 2001, Kepmenperindag No.634 Thn 2001

5.050.000.000

144.000.000

APBD II

APBD II

APBD II

APBD II

APBD II+DAK

APBD II

APBD II

DAU


50.000.000

Dinas Perikanan dan Kelautan

SKPD


UU No.8 Th.1999, Kepmenperindag No.350 Thn 2001

3. Operasionalisasi dan UU No.2 Th.1981, pengembangan UPT PP N0.36 Th. 2007 kemetrologian daerah

1. Fasilitasi penyelesaian permasalahanpermasalahan pengaduan konsumen 2. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

4. Pelatihan SKK 60 Mil Bagi Nelayan

Permendagri No. 13 Tahun 2006, UU No.31 Tahun 2004, UU No.27 Tahun 2007


Kerangka Anggaran

- Meningkatnya volume eksport komoditi unggulan dan hasil kerajinan IKM

- Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan konsumen

Indikator Keluaran

Keterangan

Walaupun sambungan telepon belum menjangkau seluruh wilayah Kota Kupang, namun komunikasi dan informasi telah mudah diakses dengan hadirnya sejumlah operator telepon selular di Kota Kupang.

2.5. PEMERINTAHAN UMUM 2.5.1. Organisasi dan Aparatur Pemerintahan

Secara administratif, Kota Kupang terbagi atas 4 wilayah Kecamatan dan 49 Kelurahan. Data kepegawaian menunjukan bahwa sampai dengan tahun 2006 Pemerintah Kota Kupang, didukung oleh aparatur sebanyak 5.385 orang dengan struktur pegawai menurut golongan dirinci dalam Tabel 2.37. Tabel 2.37 Perkembangan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Kupang Tahun 2002 - 2006

Uraian

1. PNS

2. CPNS

3. Golongan Ruang : Gol III ke IV Gol II ke III Gol I ke II 4. Praja STPDN 5 . Mutasi Masuk Mutasi Keluar 6. Pensiun

2002 5.209 2003 5.060

167 100

1.032 214 622 196 2 13 16 58 1.079 227 716 136 5 42 43 53

43

Tahun (orang) 2004 5.217 2005 5.409 2006 5.385

191 361 -

1.463 161 1.087 215 4 56 25 77 1.630 401 1.026 203 2 62 45 77 1.190 295 740 155 5 48 48 71

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Kupang

Untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, maka telah dilakukan berbagai kegiatan sebagai upaya peningkatan kualitas bagi PNS dan CPNS sebagai berikut :

a. Pendidikan dan Latihan Prajabatan Golongan III sampai dengan Golongan I yang telah diikuti oleh 819 orang sebagai berikut : Golongan III sebanyak : 338 orang Golongan II sebanyak : 462 orang Golongan I sebanyak : 19 orang

b. Pendidikan dan Latihan Penjenjangan yang diikuti oleh 480 orang terdiri dari : PIM II sebanyak : 30 orang PIM III sebanyak : 133 orang PIM IV sebanyak : 317 orang

1 SD 35

2 SLTP 74 55 59 70 67

3 SLTA 2.943 2.846 2.771 2.059 1.788

4 Diploma (D1,D2 danD3) 569 563 578 1.250 1.387

5 S1 1.561 1.529 1.742 1.931 2.046

6 S2 27 32 32 70 74

7 S3 -

44

Asisten Pembangunan 3. Bagian Ekonomi dan Pembangunan 4. Bagian Bina Sosial

Sekretariat DPRD dengan 3 Bagian yang meliputi : 8. Bagian Umum 9. Bagian Risalah dan Rapat 10. Bagian Keuangan Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Kupang

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tatalaksana (SOT) Pemerintah Kota Kupang yang terdiri dari : Walikota dan Wakil Walikota. Sekretaris Daerah dengan 3 Asisten dan 8 Bagian yang terdiri dari :

185

- Tersedianya sistem informasi perikanan

8.12. Peningkatan Kapasitas Sumber - Meningkatnya efisiensi Daya Aparatur dan pelayanan yang berkenaan Masyarakat Perikanan dengan usaha perikanan

8.11. Pengembangan Data dan Informasi Perikanan

1. Pemantapan Bidang Permendagri No. Tugas 13 Tahun 2006, UU No.31 Tahun 2004 2. Study banding Permendagri No. Aparatur 13 Tahun 2006, UU No.31 Tahun 2004 3. Study Banding Permendagri No. Teknologi Tepat 13 Tahun 2006, Guna UU No.31 Tahun 2004

1. Penyajian Data dan Permendagri No. Informasi Perikanan 13 Tahun 2006, UU No.31 Tahun 2004 Permendagri No. 2. Monitoring dan 13 Tahun 2006, Evaluasi Program/Kegiatan UU No.31 Tahun 2004

UU No.31 Tahun 2004, UU No.27 Tahun 2007

1. Pengembangan kawasan budidaya air tawar

8.10. Pengembangan Kawasan - Meningkatnya produksi Budidaya Laut, Air Payau dan budidaya Air Tawar

Asisten Tata Praja, meliputi : 1. Bagian Tata Pemerintahan 2. Bagian Hukum 50.000.000

24.800.000

63.000.000



50.000.000



50.000.000

150.000.000

50.000.000




DAU

DAU

DAU

DAU

DAU

APBD II

DAU

150.000.000 DAK/DAU/Ad Hock


Pagu Indikatif Lima Tahunan Sumber Rp Pendanaan 150.000.000 DAK/DAU/Ad Hock

SKPD


23 Permendagri No. 13 Tahun 2006, UU No.31 Tahun 2004 2. Penyediaan sarana Permendagri No. pengelolaan hasil 13 Tahun 2006, perikanan UU No.31 Tahun 2004 3. Pembinaan/pelatiha Permendagri No. n dan magang bagi 13 Tahun 2006, usaha pengelolaan UU No.31 Tahun 2004, UU No.27 dan pemasaran Tahun 2007 produk perikanan

Asisten Administrasi 5. Bagian Umum dan Perlengkapan 6. Bagian Organisasi dan Kepegawaian 7. Bagian Keuangan 2006

1. Pengadaan Sarana Pemasaran Ikan

Jumlah / Tahun 2003 2004 2005 35 35 29

8.9. Optimalisasi Pengelolaan dan - Meningkatnya volume Pemasaran Produksi pemasaran hasil produksi Perikanan perikanan

2002


Tingkat Pendidikan

Kerangka Anggaran

Tabel 2.38. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikannya

Indikator Keluaran

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya unit kerja pada Pemerintah Kota Kupang didukung oleh unsur staf yang memiliki kualifikasi SDM yang cukup memadai.

Program

Keterangan

Ujian Dinas PNS yang telah diikuti oleh 323 orang terdiri dari : Penyesuaian Ijazah : 123 orang Ujian Tingkat I sebanyak : 158 orang Ujian Tingkat II sebanyak : 42 orang


No.

No

c.

184

No


8.8. Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

8.7. Pengembangan Perikanan Tangkap

Program

- Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat nelayan

- Meningkatnya pendapatan masyarakat nelayan

- Meningkatnya produksi tangkapan

- Meningkatnya pendapatan masyarakat nelayan

Indikator Keluaran


Permendagri No. 13 Tahun 2006, UU No.31 Tahun 2004, UU No.27 Tahun 2007 Permendagri No. 13 Tahun 2006, UU No.31 Tahun 2004, UU No.27 Tahun 2007

1. Kajian Sistem penyuluhan perikanan

2. Pengadaan Sarana Penyuluhan Perikanan

Permendagri No. 13 Tahun 2006, UU No.31 Tahun 2004, UU No.27 Tahun 2007 2. Rehabilitasi Permendagri No. sedang/berat Sarana 13 Tahun 2006, perikanan tangkap UU No.31 Tahun 2004, UU No.27 Tahun 2007 3. Pembinaan/pelatiha Permendagri No. n dan magang bagi 13 Tahun 2006, masyarakat UU No.31 Tahun perikanan tangkap 2004, UU No.27 Tahun 2007

Permendagri No. 13 Tahun 2006, UU No.31 Tahun 2004

4. Pengembangan Sarana dan Prasarana budidaya perikanan

1. Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap


Permendagri No. 13 Tahun 2006, UU No.31 Tahun 2004

3. Identifikasi dan pengembangan budidaya perikanan air tawar








SKPD

2. Pendampingan pada Permendagri No. kelompok tani 13 Tahun 2006, pembudidaya ikan UU No.31 Tahun 2004

Kerangka Anggaran

DAU

50.000.000

DAU

50.000.000


DAU

50.000.000


1.000.000.000 DAK/DAU/Ad Hock


DAU

138.750.000

Pagu Indikatif Lima Tahunan Sumber Rp Pendanaan Keterangan

Lembaga Teknis Daerah terdiri : 8 Badan meliputi : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Badan Pengawas Daerah 3. Badan Kepegawaian Daerah 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 5. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, 6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah 7. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota 8. Badan Litbang dan PDE

Dinas Daerah sebanyak 18 buah terdiri dari : 1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Pendapatan Daerah 3. Dinas Pendidikan 4. Dinas Perhubungan 5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7. Dinas Kelautan dan Perikanan 8. Dinas Pertanian dan Kehutanan 9. Dinas Tata Kota dan Pertamanan 10. Dinas Pekerjaan Umum/KIMPRASWIL 11. Dinas Koperasi dan UKM 12. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya 13. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 14. Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 15. Dinas Kebersihan 16. Dinas Sosial 17. Dinas Informasi dan Komunikasi 18. Dinas Pertambangan dan Energi

Kantor terdiri dari : 1. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 2. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 3. Kantor Pemberdayaan Perempuan 4. Kantor Pemadam Kebakaran 5. 4 Kantor Kecamatan 6. 49 Kantor Kelurahan.

2.5.2 Pelayanan Publik Seiring dengan bergulirnya arus reformasi yang ditandai dengan semakin banyaknya tuntutan masyarakat, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Tuntutan masyarakat tersebut mencakup kualitas kinerja instansi pemerintahan yang di dalamnya termasuk aspek pertanggungjawaban (akuntabilitas) pelaksanaan tugas para

45

Sumber : DISPENDUK, Dinas Tata Kota dan Pertamanan, EKBANG (*Data tidak tercatat)

Upaya peningkatan pelayanan masyarakat dilakukan melalui penerapan Standard Pelayanan Minimal (SPM). Penerapan SPM ini pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan jaminan/kepastian dari pelayanan administrasi pemerintahan kepada penerima pelayanan yang meliputi standard mekanisme pelayanan, standar biaya, standard waktu penyelesaian, baik proses permintaan/pengajuan atau 46

30.000.000 DAK/DAU/Ad Hock 1. Pengembangan bibit Permendagri No. ikan unggul 13 Tahun 2006, UU No.31 Tahun 2004 8.6. Pengembangan Budidaya Perikanan

- Meningkatnya produksi budidaya perikanan


50.000.000 Dinas Perikanan dan Kelautan

DAU


1. Penyuluhan budaya Permendagri No. kelautan 13 Tahun 2006, UU No.31 Tahun 2004, UU No.27 Tahun 2007 Permendagri No. 2. Rapat Kerja dan 13 Tahun 2006, Evaluasi kegiatan UU No.31 Tahun GEMALA Tk. 2004, UU No.27 Provinsi NTT Tahun 2007 8.5. Peningkatan Kegiatan Budaya - Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang Kelautan dan Wawasan pentingnya menjaga Maritim Kepada Masyarakat kelestarian lingkungan pesisir dan laut

183

DAU

50.000.000 DAK/DAU/Ad Hock Dinas Perikanan dan Kelautan

DAU 50.000.000

DAU 50.000.000 Dinas Perikanan dan Kelautan


Permendagri No. 13 Tahun 2006, UU No.31 Tahun 2004, UU No.27 Tahun 2007 2. Sosialisasi UU No.31 Permendagri No. Tahun 2004, UU 13 Tahun 2006, No.27 Tahun 2007 UU No.31 Tahun 2004, UU No.27 Tahun 2007 1. Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut

Dinas Perikanan dan Kelautan 4. Konservasi/rehabilit asi terumbu karang/hutan mangrove



Keterangan Pagu Indikatif Lima Tahunan Sumber Rp Pendanaan SKPD Indikator Kegiatan Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran


26.178 1.455 5.645 105 36.151 202.258 241 241 785

2. Pengadaan alat komunikasi dan operasionalnya

15.738 892 4.066 84 33.487 152.102 272 284 1.013


2006


-*

6.606 448 2.606 53 18.881 98.682 241 241 904

2005

1. Kajian mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut

155 155

6.606 448 1.215 26 11.308 40.230 245 245 853

2004

8.4. Peningkatan Mitigasi Bencana - Meningkatnya pemahaman Alam Laut dan Prakiraan nelayan/masyarakat Iklim Laut pesisir tentang mitigasi bencana alam laut

0 0 0 0 0 0

2003

- Menurunnya tingkat kerusakan ekosistem pesisir dan laut

Akte Kelahiran Akte Kematian Perkawinan Perceraian Kartu Keluarga KTP IMB Advice Plan HO

2002

- Meningkatnya luas lahan konservasi sumberdaya pesisir dan pantai

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jenis Layanan

8.3. Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

No.

Indikator Keluaran

Tabel 2.39. Jumlah Akte/Izin Yang Dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang

Program

Oleh karenanya, peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari administrasi pemerintahan menjadi sangat penting. Di dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan mencakup berbagai jenis pelayanan yang diberikan, diantaranya adalah kegiatan pencatatan, pelayanan surat– menyurat penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi maupun kegiatan tata usaha lainnya. Kegiatan pelayanan administrasi pemerintahan menghasilkan beberapa produk akhir yang berupa dokumen, seperti sertifikasi, perizinan, rekomendasi, keterangan tertulis dan lain-lain. Produk administrasi pemerintahan diantaranya adalah Pelayanan Sertifikat Tanah, Pelayanan IMB, HO, Pelayanan Administrasi Kependudukan (KTP, Nikah Talak Cerai Rujuk (NTCR), Akte Kelahiran/ Kematian), Pelayanan Usaha Perdagangan, Pariwisata, Kesehatan, dan lain - lain.


Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat akan mampu meningkatkan citra/wibawa aparatur yang pada akhirnya akan mewujudkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Di samping aspek tersebut di atas, peningkatan kualitas pelayanan juga menjadi “entry point” yang sangat strategis dalam mengantisipasi arus globalisasi.

No

pejabat pemerintah, baik secara administratif dan manajerial maupun yuridis formal.



Permendagri No. 13 Tahun 2006, UU No.31 Tahun 2004, UU No.27 Tahun 2007 Permendagri No. 3. Pembuatan dan Pemancangan Papan 13 Tahun 2006, Pengendalian/Perlin UU No.31 Tahun dungan Sumberdaya 2004, UU No.27 Perikanan dan Tahun 2007 Kelautan

DAU 50.000.000 Dinas Perikanan dan Kelautan Permendagri No. 13 Tahun 2006, UU No.31 Tahun 2004, UU No.27 Tahun 2007

- Menurunnya tingkat kerusakan ekosistem pesisir dan laut

- Meningkatnya luas lahan konservasi sumberdaya pesisir dan pantai 8.2. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan.

1. Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir - Meningkatnya pendapatan masyarakat pesisir/nelayan 8.1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Peningkatan produksi perikanan berwawasan agribisnis dan ramah lingkungan, pengembangan SDM dan kelembagaan usaha perikanan secara optimal melalui peningkatan pelayanan dan penegakkan supremasi hukum.

8. Sub Fungsi Kelautan dan Perikanan

1. Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan 2. Operasi Pengawasan Terpadu

200.000.000 DAK/DAU/Ad Hock Dinas Perikanan dan Kelautan


APBD II


APBD II

80.000.000

3.664.062.000

Permendagri No. 13 Tahun 2006, UU No.31 Tahun 2004, UU No.27 Tahun 2007 Permendagri No. 2. Peningkatan ekonomi masyarakat 13 Tahun 2006, pesisir UU No.31 Tahun 2004, UU No.27 Tahun 2007 3. Temu Usaha Permendagri No. 13 Tahun 2006, UU No.31 Tahun 2004, UU No.27 Tahun 2007 4. Penguatan Permendagri No. modal/sarana usaha 13 Tahun 2006, bagi masyarakat UU No.31 Tahun pesisir 2004, UU No.27 Tahun 2007


APBD II



2.6.LINGKUNGAN HIDUP 2.6.1. Lingkungan Hidup Pembangunan merupakan upaya untuk merubah lingkungan dan keadaan menjadi lebih baik, namun di pihak lain kebijakan ekonomi lebih berpihak pada pertumbuhan jangka pendek telah memicu produksi dan konsumsi yang agresif, eksploitatif, dan ekspansif sehingga daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya sering mengarah pada kondisi yang mengkhawatirkan. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan satu upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi, kebijakan penataan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian. Untuk mengukur keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan hidup perkotaan maka pemerintah menyelenggarakan program Adipura yaitu sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan hidup. Kota Kupang merupakan salah satu kota yang termasuk dalam penilaian Adipura. Dalam perkembangannya perolehan nilai adipura dari Kota Kupang semakin menurun dari tahun ke tahun sebagaimana yang terlihat pada tabel 2.40. Tabel 2.40. Perkembangan Nilai Adipura Kota Kupang Tahun 2002-2007 No.

Tahun

Nilai

1

2002-2003

67,82

2

2003-2004

67,36

3

2004-2005

66,77

4

2005-2006

65,82

5

2006-2007

65,75

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2007

No


pengusulan maupun proses pengaduan, standard produk pelayanan, standard sarana dan prasarana yang harus disediakan dalam pelayanan umum, standard kompetensi petugas pemberian pelayanan. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan pembangunan selama lima tahun ke depan diarahkan pada upaya memantapkan pelaksanaan otonomi daerah dalam upaya mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (good local governance) melalui peningkatan kinerja pelayanan prima di berbagai sektor publik didukung perangkat daerah yang efektif dan efisien, aparatur yang profesional dan berkarakter, infrastruktur yang memadai dan kemandirian keuangan daerah dalam suasana politik, hukum dan kamtibmas yang kondusif.

182

47

48

Perumahan 75,68 71,50 74,43

2 Jalan 70,63 70,63

3 Pasar 55,22 55,22

4 Pertokoan 65,72 59,75 63,93

5 Perkantoran 82,59 82,59

6 Sekolah 70,11 70,11

7 Rumah Sakit/Puskesmas 69,13 69,13

8 Hutan Kota 73,50 73,50

9 Taman Kota 62,58 62,58

10 Terminal Bus/Angkot 67,81 67,81

11 Stasiun Kereta Api -

12 Pelabuhan 69,74 69,74

13 Perairan Terbuka 65,63 65,63

14 TPA 52,67 52,67

15 Pemanfaatan Sampah 65,00 65,00

16 Pantai Wisata 65,31 65,31

Nilai Total 65,75

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2007

Berdasarkan hasil analisis penilaian pemantauan I Adipura terhadap komponen-komponen pada tabel 2.41, maka hal-hal yang menjadi perhatian antara lain : pembuangan sampah tidak pada tempatnya, sampah yang menumpuk di tempat tertentu dan menyumbat sistem drainase, pohon peneduh sebagai komponen Ruang Terbuka Hijau hanya ada pada seperempat atau sebagian lokasi, TPS dan tempat sampah yang tersedia tidak memakai penutup, kurang terawat dan kurang jumlahnya, lapak PKL

181 Pengembangan Energi Non Migas dan Energi Baru dan Terbarukan

Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertambangan

7.6

7.7

7.5. Pembinaan dan Pengawasan Bidang Bahan Bakar Minyak dan Gas

1

- Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap mutu pelayanan di bidang pertambangan

- Meningkatnya ketersediaan energi nonmigas untuk konsumsi masyarakat

- Tersedianya data dan informasi alternatif penggunaan energi nonmigas yang baru dan terbarukan

- Meningkatnya ketersediaan BBM dan Gas untuk konsumsi masyarakat kota

- Menurunnya tingkat pelanggaran hukum yang berkaitan dengan penyimpanan dan penyaluran Gas dan BBM

- Meningkatnya ketersediaan air untuk konsumsi masyarakat kota

- Tersedia data potensi air bawah tanah

Dinas Pertambangan dan Energi


4. Pengadaan peralatan Perda No.15 Thn 2003 untuk konstruksi sumur bor

1. Penertiban kegiatan Perda No.13 Thn 2003 penyimpanan dan penyaluran BBM dan Gas

Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Pertambangan dan Energi

1. Diklat keselamatan ketenagalistrikan 2. Diklat pengawasan SPBU

1. Kajian pengembangan energi non-migas dan energi terbarukan



Perda No.15 Thn 2003 3. Pumping Test bagi sumur masyarakat yang menjual air


Perda No.15 Thn 2. Penelitian potensi, 2003 pengelolaan, pengembangan dan zonasi kawasan air bawah tanah

APBD II

APBD II

150.000.000

APBD II

APBD II

APBD II

APBD II

APBD II

40.000.000

650.000.000

65.000.000

200.000.000

175.000.000

2.000.000.000


Nilai Total

SKPD

Nilai Cepat


Nilai Detail

Kerangka Anggaran

Kota Kupang

Indikator Keluaran

Komponen

Program

No.


Tabel 2.41 Rekapitulasi Evaluasi Aspek Fisik Pemantauan I Tahun 2006-2007 Kota Kupang

No

Keterangan

Data tersebut diperoleh dari beberapa komponen penilaian fisik pada tahun 2006-2007 pada tabel 2.41. yang meliputi :

APBD II

APBD II

APBD II

100.000.000

250.000.000

400.000.000

UU No.15 Thn Dinas 1985; PP No.3 Thn Pertambangan dan Energi 2005; Perda No.8 Thn 2002

UU No.15 Thn Dinas 1985; PP No.3 Thn Pertambangan dan Energi 2005; Perda No.8 Thn 2002

1. Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan

2. Penertiban Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)

1. Penertiban kegiatan Perda No.15 Thn pengelolaan air 2003 bawah tanah - Menurunnya tingkat penggunaan air bawah tanah yang melanggar hukum 7.4. Pembinaan dan Pengawasan Bidang Air Bawah Tanah

7.3. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

7.2 Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan


APBD II 250.000.000 Dinas Pertambangan dan Energi - Menurunnya tingkat pelanggaran hukum yang berkaitan dengan aktivitas penambangan

- Menurunnya tingkat pelanggaran hukum yang berkaitan dengan aktivitas penambangan Peningkatan pemanfaatan 7.1. Pembinaan dan Pengawasan sumberdaya pertambangan dan Bidang Pertambangan energi secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui peningkatan kualitas SDM yang didukung sarana dan fasilitas yang memadai.

7. Sub Fungsi Energi dan Sumberdaya Mineral

- Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan di bidang ketenagaalistrikan

APBD II 500.000.000 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C

1. Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat

APBD II 50.000.000

Kepmen Dinas Pertamben Pertambangan dan Energi No.1256.K/03/M. PE/199..; Kepmendagri No.26 Thn 1994; SK Walikota Kupang No.18/KEP/HK/ 2003 Dinas Pertambangan dan Energi 1. Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C

4.830.000.000



Tabel 2.42 Data Rekomendasi Studi Kelayakan Lingkungan Hidup Tahun 2003-2007 No.

Tahun

DKLH

UKL/UPL

AMDAL

1

2003

-

1

2

2

2004

-

5

-

3

2005

-

11

-

4

2006

-

6

1

5

2007

1

4

-

Sumber : BAPEDALDA Kota Kupang

2.6.2. Penataan Ruang Pola tata guna lahan pada umumnya dimanfaatkan untuk Perumahan, Kebun campuran, Sawah, Hutan, Perusahaan, Jasa, Industri dimana penggunaannya masih mengikuti jaringan jalan arteri dengan titik pusat aktivitas berada pada bagian pusat kota dan timur kota. Data penggunaan lahan menunjukan bahwa sebaran Perumahan sebesar 56,18%, perdagangan sebesar 1,219%, Industri sebesar 4,091%, Jalur Hijau 28,24%, Pelabuhan Udara sebesar 3,273%, Pelabuhan Laut sebesar 0,444%, Perkantoran/Pemerintahan sebesar 1,162%. Bahan Baku Semen sebesar 2,666%, Rekreasi sebesar 0,125%, Terminal sebesar 0,022%, Pendidikan sebesar 1,529%, Militer sebesar 0,026%, Pergudangan sebesar 0,624% dan lain sebagainya. Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6

No


kurang tertata rapi, fisik trotoar kurang terawat, kios yang sebagian besar belum tertata rapi, pemisahan limbah medis ada tetapi tidak di seluruh ruangan perawatan, taman kurang tertata dengan baik dan prosentase resapan antara 30-45%, kurangnya prasarana dan sarana penunjang, tidak tersedianya sumur pantau/monitoring, drainase, pengolahan lindi, penanganan gas, serta masih menggunakan open dumping serta pemanfaatan sampah masih dalam skala kecil (industri pengomposan). Dalam perkembangan kegiatan pembangunan di Kota Kupang perlu juga adanya studi kelayakan terutama untuk kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan. Dalam kurun 2003-2007 Pemerintah Kota telah mengeluarkan rekomendasi studi kelayakan baik berupa Dokumen Kelayakan Lingkungan Hidup (DKLH), Upaya Kelayakan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), serta Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Hal ini terlihat pada tabel 2.42.

180

49

50

179

750.000.000 APBD II+DAK Dinas Pertanian dan Kehutanan

APBD II 100.000.000 2. Pengembangan agribisnis peternakan

1. Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan

- Meningkatnya pemasaran hasil peternakan

6.8. Peningkatan Pemasaran Hasil - Meningkatnya volume dan Produksi Peternakan pemasaran hasil produksi

Surat Menteri Pertanian No.1044/KU.220/ A/12/2006

Dinas Pertanian dan Kehutanan 1. Pembibitan dan perawatan ternak 6.7. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

- Meningkatnya pendapatan petani peternak

Surat Menteri Pertanian No.1044/KU.220/ A/12/2006 Surat Menteri Pertanian No.1044/KU.220/ A/12/2006

Dinas Pertanian dan Kehutanan

APBD II 250.000.000

APBD II 150.000.000 Dinas Pertanian dan Kehutanan 1. Pemeliharaan Surat Menteri Pertanian kesehatan dan pencegahan penyakit No.1044/KU.220/ menular ternak A/12/2006 - Meningkatnya produksi hasil ternak

- Meningkatnya produksi pertanian

- Menurunnya tingkat kematian ternak

6.6. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

APBD II 125.000.000 Dinas Pertanian dan Kehutanan Surat Menteri Pertanian No.1044/KU.220/ A/12/2006

APBD II 75.000.000 Dinas Pertanian dan Kehutanan

1. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebun an 2. Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebun an - Meningkatnya penerapan teknologi tepat guna di tingkat petani

3. Pengembangan agribisnis hortikultura



100.000.000

APBD II

Keterangan Pagu Indikatif Lima Tahunan Sumber Rp Pendanaan SKPD Indikator Kegiatan Kerangka Regulasi No

Kota Kupang dalam mengembangkan kawasan perdagangan lebih menekankan pada: 2.1. Pengoptimalan pusat-pusat perdagangan yang sudah ada di wilayah pusat kota, dan pengembangan pusat perdagangan baru di semua wilayah kecamatan. 2.2. Pengembangan pusat perdagangan yang bersifat Linear, yaitu pusat perdagangan di sepanjang jalan dan bersifat alamiah, misalnya jalan Timor Raya, Sudirman, Soeharto, W. J Lalamentik.

6.5. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

2. Kawasan Perdagangan

Kerangka Anggaran

Kawasan pusat perkantoran dialokasikan dalam 3 (tiga) kawasan, yaitu: 1.1. Kawasan Perkantoran Jalan El Tari I : Pusat Perkantoran Pemerintah Provinsi. 1.2. Kawasan Perkantoran Jalan El Tari II : Pusat Perkantoran Pemerintah Provinsi, Kabuapten Kupang dan Kota Kupang. 1.3. Kawasan Perkantoran Jalan Perintis Kemerdekaan : Pusat Perkantoran Pemerintah Kota Kupang.

Indikator Keluaran

1. Kawasan Pusat Perkantoran

Program

Prioritas pengembangan wilayah Kota Kupang dengan luas wilayah 18,027 Ha sesuai hasil analisis fisik, teridentifikasi ke dalam 3 (tiga) kondisi berdasarkan kemampuan fisik Kota yaitu pertama kawasan yang secara fisik potensial bagi lahan pengembangan mencapai 11.891,49 Ha, kedua kawasan yang memiliki kendala untuk dikembangkan karena membutuhkan persyaratan fisik tertentu luasnya mencapai 1.491,33 Ha dan ketiga adalah kawasan yang secara fisik tidak dapat dikembangkan (limitasi fisik pengembangan) mencapai 4.644,18 Ha.


Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kupang Tahun 2005-2015, telah ditetapkan kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan yang berfungsi budidaya. Kawasan Lindung, meliputi kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya, kawasan lindung setempat dan kawasan rawan bencana. Kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya adalah kawasan-kawasan dengan kemiringan >40% yang tersebar di wilayah bagian Selatan. Kawasan lindung setempat adalah kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, dan sempadan mata air. Kawasan lindung rawan bencana merupakan kawasan yang mempunyai kerentanan bencana longsor dan gerakan tanah. Kegiatan budidaya dikembangkan dalam alokasi pengembangan fungsi budidaya.

No


178 6.4. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

6.3. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Program

125.000.000

300.000.000

25.000.000

50.000.000 175.000.000

500.000.000

200.000.000

100.000.000




Dinas Pertanian dan Kehutanan Bag. EKBANG




5. Pengembangan Surat Menteri pertanian pada lahan Pertanian kering No.1044/KU.220/ A/12/2006 Surat Menteri Pertanian No.1044/KU.220/ A/12/2006


Surat Menteri Pertanian No.1044/KU.220/ A/12/2006 Surat Menteri Pertanian No.1044/KU.220/ A/12/2006 Surat Menteri Pertanian No.1044/KU.220/ A/12/2006

6. Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan 7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan ketahanan pangan dan penyaluran RASKIN

1. Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebun an 2. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebun an

- Meningkatnya pendapatan petani

- Terjaminnya ketahanan pangan

1. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebun an tepat guna

- Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan

4. Pengembangan diversifikasi tanaman

100.000.000


3. Pengembangan cadangan pangan daerah

- Tepatnya penggunaan pangan

APBD II

APBD II

APBD II

APBD II

APBD II

APBD II

APBD II

APBD II

APBD II

APBD II

Pagu Indikatif Lima Tahunan Sumber Rp Pendanaan 15.000.000

SKPD Dinas Pertanian dan Kehutanan

2. Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah

Surat Menteri Pertanian No.1044/KU.220/ A/12/2006 Surat Menteri Pertanian No.1044/KU.220/ A/12/2006 Surat Menteri Pertanian No.1044/KU.220/ A/12/2006


Kerangka Anggaran

- Tersedianya akses ke pangan

Indikator Keluaran

Keterangan

3. Kawasan Industri Kawasan industri di Kota Kupang yang menjadi prioritas utama untuk dikembangkan terbagi dalam 2 (dua) wilayah industri (Industry estate), yaitu: a. Kawasan Industri Alak mempunyai kelebihan sebagai berikut:  Luas Wilayah sebesar 3,689 Ha  Dekat dengan pelabuhan laut, dan pergudangan.  Potensi sumber tenaga kerja tersedia  Memungkinkan pembangunan pelabuhan industri  Kemudahan akses jalan transportasi Lingkar Luar Kupang – SoE, Kefa dan Atambua.

b. Kawasan Industri Oebufu Luas areal 72,50 Ha Potensi sumber tenaga kerja tersedia Dekat dengan kawasan Pusat Perdagangan.

4. Kawasan Pendidikan dan Olah raga  Kawasan pendidikan di Kota Kupang, khususnya untuk pendidikan tinggi, di arahkan ke Kelurahan Merdeka (Unika), Kelurahan Oesapa (Undana, Unkris, STIM) Kecamatan Kelapa Lima dan Kelurahan Naikoten I Kecamatan Oebobo (Kampus lama Undana).  Kawasan olah raga di Kota Kupang, untuk skala regional berada di Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo (Stadion Oepoi) dan Tingkat lokal (kecamatan dan kota) diarahkan pada dua daerah utama, yaitu Kelurahan Lasiana (Lapangan Lasitarda) dan Kelurahan Merdeka Kecamatan Kelapa Lima (Stadion Merdeka). Masing-masing bagian wilayah kota mempunyai prioritas peruntukan pengembangan.

Pembagian Wilayah Pengembangan Kota Kupang

Tabel 2.43.

No

3

Bagian Wilayah Kota

1 BWK I

2 BWK II

BWK III

Pusat kota lama dan rekreasi bahari yang didukung oleh perdagangan dan jasa skala regional dan local Pusat Kota yang didukung oleh kegiatan pemerintahan Kota Kupang, pendidikan, perdagangan, dan taman kota.

Prioritas Peruntukan

Kawasan pengembangan dengan fungsi utama sebagai Kawasan Permukiman, kawasan pengembangan pendidikan tinggi, dan Pusat Transportasi Kota yang ditunjang dengan berbagai fungsi pendukung yaitu Fungsi Pelayanan Umum.

51

52

APBD II 200.000.000 Dinas Pertanian dan Kehutanan Surat Menteri Pertanian No.1044/KU.220/ A/12/2006 1. Penanganan daerah rawan pangan 6.2. Peningkatan Ketahanan - Terjadinya peningkatan Pangan Pertanian/Perkebunan produksi pangan

APBD II 125.000.000 Dinas Pertanian dan Kehutanan

177

4. Penyuluhan dan Pendampingan petani dan pelaku agribisnis

125.000.000 Dinas Pertanian dan Kehutanan

Surat Menteri Pertanian No.1044/KU.220/ A/12/2006 Surat Menteri Pertanian No.1044/KU.220/ A/12/2006

- Meningkatnya pendapatan petani 6.1. Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan pemanfaatan sumberdaya pertanian secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui peningkatan kualitas SDM Pertanian.

6. Sub Fungsi Pertanian

5.3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

APBD II

25.000.000 Dinas Pertanian dan Kehutanan Surat Menteri Pertanian No.1044/KU.220/ A/12/2006

2. Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani 3. Pelatihan petani pelaku agribisnis

APBD II

APBD II 50.000.000

3.665.000.000

Dinas Pertanian dan Kehutanan Surat Menteri Pertanian No.1044/KU.220/ A/12/2006 1. Peningkatan kemampuan lembaga petani

4.305.000.000

50.000.000 BKPMD Psl.14 UU N0.32 Thn 2004; Psl.10 UU No.25 Thn

APBD II

150.000.000 BKPMD

APBD II

Keterangan

5.2. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Rencana pemanfaatan ruang di BWK I sesuai dengan arahan dari RTRW Kota Kupang adalah fungsi utama sebagai kota lama dan rekreasi bahari yang didukung oleh perdagangan dan jasa serta kecenderungan perkembangan yang ada adalah : a. Kawasan Perkantoran, alokasi kawasan perkantoran di BWK I meliputi Kelurahan Oebobo, Oebufu, Fontein, Fatululi. b. Kawasan Perdagangan dan Jasa, alokasi fungsi ini berada pada Kelurahan LLBK, Solor, Kuanino, Nunleu, Oetete, Oebufu, Naikoten I dan II, Fatululi. c. Kawasan Permukiman, alokasi fungsi ini berada tersebar diseluruh kelurahan perkotaan. d. Kawasan Campuran (permukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum), alokasi fungsi ini berada pada Kelurahan hampir tersebar diseluruh kawasan BWK I. e. Kawasan Militer, dialokasi pada kelurahan Oebobo, Naikoten II, Kuanino, Oebufu

5.1. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Bagian Wilayah Kota I

Mewujudkan penguatan kelembagaan masyarakat sehingga mampu mengembangkan potensi lokal dan berperan aktif dalam setiap tahapan pembangunan.

1.

5. Sub Fungsi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penentuan wilayah pengembangan disesuaikan dengan spesifikasi kegiatan yang ada dan potensi lokasi serta karakteristik kegiatan yang akan dikembangkan pada masing-masing wilayah. Kemudian untuk lebih meningkatkan efisiensi pengembangan kota, maka masing-masing wilayah pengembangan dibagi ke dalam BWK (Bagian Wilayah Kota). Adapun pembagian wilayah-wilayah Kota sesuai dengan RTRW Kota Kupang adalah sebagai berikut:

Psl.14 UU N0.32 Thn 2004; Psl.10 UU No.25 Thn 2007

Sumber: RTRW Kota Kupang 2005-2015

3. Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal 4. Kajian kebijakan penanaman modal

BWK VII 7


BWK VI

SKPD

6


BWK V

Kerangka Anggaran

5

Indikator Keluaran

BWK IV

Kegiatan industri berat, pusat transportasi laut dan perikanan darat. Sedangkan kegiatan fungsi pendukung fungsi primer yang ada yaitu kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, campuran, kesehatan dan pendidikan Untuk kegiatan perdagangan skala lokal, dan permukiman dengan kepadatan sedang. Sedangkan kegiatan pendukung fungsi primer adalah kawasan tangkapan air Ditetapkan untuk pengembangan kawasan permukiman (kepadatan sedang-rendah). Sedangkan kegiatan pendukung lainnya (skala lokal) meliputi kegiatan campuran, perdagangan, rekreasi dan konservasi (penanganan daerah lindung). Fungsi sekunder untuk kegiatan permukiman (kepadatan sedang-rendah), sedangkan kegiatan pendukung fungsi sekunder meliputi kegiatan pendidikan campuran berupa perdagangan. Selain itu BWK VII juga mempunyai fungsi khusus, yaitu sebagai kawasan lindung dan tangkapan air

Program

4

Prioritas Peruntukan


Bagian Wilayah Kota

No

No

100.000.000 BKPMD Psl.14 UU N0.32 2. Pengembangan Thn 2004; Psl.10 sistem informasi penanaman modal di UU No.25 Thn 2007 daerah (SIMIT)

APBD II

100.000.000 BKPMD

APBD II

Rencana pemanfaatan ruang BWK II berdasarkan kepada kondisi fisik dasar serta fungsi dan peranan bagian wilayah kota sesuai dengan arahan dari RTRW Kota Kupang, sebagai Pusat Kota yang didukung oleh kegiatan pemerintahan Kota Kupang, pendidikan, perdagangan, dan taman kota. Berdasarkan hal tersebut maka arah pengembangan pemanfaatan ruang di wilayah perencanaan adalah : a. Kawasan Permukiman Perkotaan, alokasi pengembangan fungsi di Kelurahan Kelapa Lima, Pasir Panjang, Oesapa, Lasiana. b. Kawasan Perkantoran, alokasi pengembangan fungsi perkantoran Kelurahan Kelapa Lima. c. Kawasan Perdagangan Barang dan Jasa, pada BWK II fungsi ini berkembang di sepanjang jalur utama dengan skala pelayanan kota untuk melayani pemukiman-pemukiman yang tumbuh dan berkembang. Beberapa kelurahan yang dialokasikan menjadi fungsi perdagangan dan jasa meliputi Kelurahan Kelapa Lima, Pasir Panjang, Oesapa, Oesapa Barat, dan Lasiana. d. Kawasan Campuran Permukiman dan Perdagangan, alokasi pengembangan fungsi ini berada pada kelurahan Kelapa Lima, Pasir Panjang, Oesapa, Oesapa Barat, dan Lasiana. e. Fungsi Kawasan Khusus Militer, alokasi pengembangan fungsi ini tidak berada pada wilahah BWK II. f. Kawasan Olahraga dan Rekreasi, alokasi pengembangan fungsi ini pada Kelurahan Kelapa Lima, Pasir Panjang, Fatululi, Pasir Panjang. g. Kawasan-kawasan Pendidikan, pada perkembangannya fasilitas pendidikan ini diharapkan tetap memiliki fungsi pelayanan seperti kondisi sekarang pada wilayah-wilayah BWK II.

Meningkatnya nilai investasi

1. Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal

Psl.14 UU N0.32 Thn 2004; Psl.10 UU No.25 Thn 2007

APBD II 1.000.000.000 BKPMD Psl.14 UU N0.32 Thn 2004; Psl.10

4.2. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

4.1. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah peningkatan investasi/ penanaman modal, jaminan kepastian berusaha, kemudahan perijinan dan jaminan keamanan berusaha dalam kerangka pengembangan iklim investasi yang kondusif, profesionalisme pengelolaan BUMD dan optimalisasi manajemen aset daerah.

4. Sub Fungsi Penanaman Modal

5. Penyelenggaraan pameran investasi

APBD II 125.000.000 BKPMD

APBD II 100.000.000 BKPMD

- Meningkatnya nilai investasi

2. Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA 3. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi 4. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

1. Pengembangan potensi unggulan daerah

Psl.14 UU N0.32 Thn 2004; Psl.10 UU No.25 Thn 2007 Psl.14 UU N0.32 Thn 2004; Psl.10 UU No.25 Thn 2007

50.000.000 BKPMD

APBD II

100.000.000

1.775.000.000

Psl.14 UU N0.32 Thn 2004; Psl.10 UU No.25 Thn 2007 Psl.14 UU N0.32 Thn 2004; Psl.10 UU No.25 Thn 2007

BKPMD

APBD II

APBD II 200.000.000 Dinas Koperasi, UKM UU No.25 Thn 1. Pembinaan, 1992; UU No.9 pengawasan dan Thn 1995 penghargaan koperasi berprestasi - Meningkatnya jumlah koperasi 3.4. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Bagian Wilayah Kota II

3.

Bagian Wilayah Kota III Peran BWK III sebagai kawasan pengembangan dengan fungsi utama sebagai Kawasan Permukiman, kawasan pengembangan pendidikan tinggi, dan Pusat Transportasi Kota yang ditunjang dengan berbagai fungsi pendukung yaitu Fungsi Pelayanan Umum. Kegiatan-kegiatan yang dikembangkan di BWK III meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Pusat Transportasi, Pengembangan fungsi kegiatan harus dibentuk dalam satu kesatuan sistem transportasi terintegrasi yang menghubungkan wilayah Kota Kupang dan regional Pulau Timor dengan wilayah nasional maupun internasional. Ketiga roda transportasi sebagai pusat kegiatan tranportasi masingmasing Bandar Udara El Tari Kupang berada pada Kelurahan Penfui.

No


Program

Indikator Keluaran

Kerangka Anggaran


SKPD


Keterangan

2.

176

53

54

APBD II 125.000.000 Dinas Koperasi, UKM UU No.25 Thn 1992; UU No.9 Thn 1995


8. Temu usaha koperasi

5. Temu konsultasi KUKM penerima dana bergulir

10. Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah 11. Sosialisasi prinsipprinsip pemahaman perkoperasian

50.000.000 Dinas Koperasi, UKM UU No.25 Thn 9. Penyelenggaraan pembinaan industri 1992; UU No.9 Thn 1995 rumah tangga, industri kecil dan industri menengah

APBD II

75.000.000 Dinas Koperasi, UKM

APBD II


175

UU No.25 Thn 1992; UU No.9 Thn 1995 UU No.25 Thn 1992; UU No.9 Thn 1995 7. Pendataan wirausaha baru

APBD II

APBD II 100.000.000 Dinas Koperasi, UKM UU No.25 Thn 6. Rapat koordinasi 1992; UU No.9 pembinaan usaha kecil dan menengah Thn 1995

APBD II 100.000.000 Dinas Koperasi, UKM

APBD II 150.000.000 4. Audit koperasi

UU No.25 Thn 1992; UU No.9 Thn 1995 UU No.25 Thn 1992; UU No.9 Thn 1995

Dinas Koperasi, UKM



2. Peningkatan jaringan UU No.25 Thn 1992; UU No.9 kerjasama antar Thn 1995 lembaga UU No.25 Thn 3. Penyuluhan 1992; UU No.9 terhadap pra Thn 1995 koperasi/KUB - Meningkatnya volume dan nilai transaksi melalui usaha kecil dan menengah

- Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang bekerja pada bidang usaha kecil dan menengah

Pemantauan pengelolaan penggunaan dana PEM

BAPPEDA

250.000.000

APBD II



Sesuai dengan arahan RTRW Kota Kupang bahwa fungsi primer BWK IV ditetapkan untuk kegiatan industri berat, pusat transportasi laut dan perikanan darat. Sedangkan kegiatan fungsi pendukung fungsi primer yang ada yaitu kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, campuran, kesehatan dan pendidikan. Adapun arahan lokasi masing-masing kegiatan tersebut adalah : a. Kawasan Industri, dialokasikan di kelurahan Alak. b. Kawasan Permukiman, dialokasikan di BWK IV, tetapi arah selatan kota. c. Kawasan Perdagangan dan Jasa, kelurahan Nunhila, Namosain dan Alak. d. Kawasan Perikanan Darat, kegiatan perikanan yang dikembangkan di BWK IV di Kelurahan Namosain dan Alak. e. Kawasan Permukiman Nelayan dan Perumahan di Kelurahan Nunhila, Namosain dan Alak.

Program

Bagian Wilayah Kota IV

No

4.

Indikator Keluaran

b. Permukiman dan Perumahan, Pembangunan perumahan di BWK III diarahkan sebagai permukiman dengan intensitas yang cukup tinggi yang meliputi semua Kelurahan yang berada pada BWK II. c. Kawasan Rekreasi, yang terdiri dari kawasan rekreasi pameran Kerajinan Rakyat yang berskala Regional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Museum Nasional, Kawasan rekreasi pantai Lasiana . d. Kawasan Pergudangan, kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang dari kegiatan fungsi utama BWK III meliputi Kelurahan Oebufu yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan barang. e. Perdagangan dan Jasa, fungsi perdagangan dan jasa di BWK III yaitu perdagangan hasil bumi, onderdil mobil dan motor, bahan bangunan, elektronika dan lain-lain. Melihat kecenderungan perkembangan aktivitas wilayah BWK III maka arahan pengembangan fungsi kegiatan ini mencakup seluruh kelurahan dengan pusat di Kelurahan Oesapa, dan Lasiana. f. Perkantoran/Pemerintahan dan Fasilitas Sosial, arahan pengembangan fungsi kegiatan ini dialokasikan pada Kelurahan Oesapa. g. Penghijauan dan Ruang Terbuka, diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sebagai paru-paru kota dengan mengupayakan suatu taman-taman lingkungan serta jalur hijau sepanjang jalan kota dan pesisir pantai. h. Retarding Basin, diarahkan untuk berfungsi sebagai tempat penampungan air karena BWK III ini terdapat masalah terhadap penggenangan air (rob dan banjir).

Pusat Transportas Laut, yaitu dengan adanya Pelabuhan Rakyat Namosain, dan Pelabuhan Internasional di Kel. Alak. g. Kawasan Pendidikan dan Kesehatan, diarahkan di Kelurahan Nunbaun Sabu, Namosain, Nunhila dan Alak. 5.

Bagian Wilayah Kota V

150.000.000

Sesuai dengan arahan RTRW Kota Kupang bahwa fungsi primer BWK V ditetapkan untuk kegiatan perdagangan skala lokal, dan permukiman dengan kepadatan sedang. Sedangkan kegiatan pendukung fungsi primer adalah kawasan tangkapan air. Adapun arahan lokasi masing-masing kegiatan tersebut adalah : a. Kawasan Perdagangan dan Jasa : kawasan campuran permukiman dan perdagangan di kelurahan Naimata, Sikumana, Oepura, dan sebagian Maulafa. b. Kawasan Permukiman : dialokasikan secara merata diseluruh bagian wilayah BWK V c. Kawasan Tangkapan Air (daerah lindung): diarahkan di Kelurahan Naimata.

Dinas Koperasi, UKM UU No.25 Thn 1992; UU No.9 Thn 1995 3.3. Pengembangan Sistem - Meningkatnya jumlah Pendukung Usaha Bagi Usaha usaha kecil dan menengah Mikro Kecil Menengah

1. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Lintas SKPD

25.000.000.000

APBD II



10. Koordinasi penggunaan dana pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 11 Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro



APBD II

APBD II


150.000.000 Dinas Koperasi, UKM UU No.25 Thn 1992; UU No.9 Thn 1995

6. Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis 7. Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 8. Peningkatan kerjasama di bidang HAKI 9. Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah

APBD II

DAU Dinas Koperasi, UKM 5. Pelatihan pemisahan UU No.25 Thn neraca 1992; UU No.9 Thn 1995

150.000.000

DAU 150.000.000 Dinas Koperasi, UKM 4. Pelatihan akuntansi UU No.25 Thn sederhana bagi juru 1992; UU No.9 buku Thn 1995

APBD II 175.000.000 Dinas Koperasi, UKM UU No.25 Thn 1992; UU No.9 Thn 1995 3. Pelatihan teknis perkoperasian bagi pengawas - Meningkatnya volume dan nilai transaksi melalui usaha kecil dan menengah

Program

Indikator Keluaran

Kerangka Anggaran


SKPD


Keterangan

f.

6.

Bagian Wilayah Kota VI Sesuai dengan arahan RTRW Kota Kupang bahwa fungsi primer BWK VI ditetapkan untuk pengembangan kawasan permukiman (kepadatan sedang-rendah). Sedangkan kegiatan pendukung lainnya (skala lokal) meliputi kegiatan campuran, perdagangan, rekreasi dan konservasi (penanganan daerah lindung). Adapun arahan lokasi masing-masing kegiatan tersebut adalah : a. Kawasan Pendidikan : dialokasikan di Kelurahan Fatukoa b. Kawasan Perumahan : dialokasikan di semua Kelurahan BWK VI, dengan tingkat kepadatan penduduk rendah – sedang. c. Kawasan Rekreasi : kawasan rekreasi di Kelurahan Fatukoa, skala pelayanan rekreasi ini adalah skala lokal. d. Kawasan Konservasi : Kawasan konservasi terletak di Kelurahan Fatukoa, dan Naioni Kawasan konservasi terutama dialokasikan di lokasi-lokasi yang memiliki tingkat kelerengan > 40%.

7.

Bagian Wilayah Kota VII

No


Sesuai dengan arahan di RTRW Kota Kupang, BWK VII mempunyai fungsi sekunder untuk kegiatan permukiman (kepadatan sedangrendah), sedangkan kegiatan pendukung fungsi sekunder meliputi kegiatan pendidikan campuran berupa perdagangan. Selain itu BWK VII juga mempunyai fungsi khusus, yaitu sebagai kawasan lindung dan tangkapan air. Adapun arahan lokasi untuk masing-masing kegiatan tersebut adalah:

174

55

No

56 2.4. Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Program

Mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan melalui Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).

- Terlaksananya perpindahan serta penempatan transmigran

Indikator Keluaran

173

3.2. Pengembangan - Meningkatnya jumlah usaha kecil dan menengah Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah - Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang bekerja pada bidang usaha kecil dan menengah

- Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap dalam usaha kecil dan menengah

3.1. Penciptaan Iklim Usaha Kecil - Meningkatnya jumlah Menengah Yang kondusif usaha kecil dan menengah

3. Sub Fungsi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah


1. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD 2. Pelatihan teknis perkoperasian bagi anggota dan pengurus koperasi

Dinas Koperasi, UKM

Dinas Koperasi, UKM


150.000.000

150.000.000

250.000.000

Dinas Koperasi, UKM 5. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

UU No.25 Thn 1992; UU No.9 Thn 1995

250.000.000

Dinas Koperasi, UKM 4. Monitoring, evaluasi UU No.25 Thn dan pelaporan 1992; UU No.9 Thn 1995

2.500.000.000

Dinas Koperasi, UKM

250.000.000

150.000.000

Dinas Koperasi, UKM

31.775.000.000

150.000.000

APBD II

APBD II

APBD II

APBD II

APBD II

APBD II

APBD II

APBD II


Dinas Koperasi, UKM



UU No.15 Thn Dinas Tenaga Kerja 1997, PP No.2 Thn dan Transmigrasi 1999

SKPD

3. Sosialisasi kebijakan UU No.25 Thn tentang Usaha Kecil 1992; UU No.9 Thn 1995 Menengah

1. Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah 2. Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

1. Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran memenuhi kebutuhan SDM

Indikator Kegiatan Kerangka Kerangka Anggaran Regulasi

Keterangan

a. Kawasan Permukiman : dialokasikan disemua kelurahan dengan kepadatan rendah-sedang untuk menampung limpahan penduduk dari pusat Kota Kupang. Timbulnya permukiman baru yang dibangun oleh developer seperti PT. Lopo Indah Permai Perumahan BTN adalah indikasi fungsi utama kawasan ini dan merupakan kecenderungan perkembangan kawasan untuk fungsi permukiman. b. Kawasan Pendidikan : di Kelurahan Kolhua. c. Kawasan Perdagangan dan Jasa : berdasarkan kecenderungan yang ada sekarang dan prediksi perkembangan ruang akibat pertumbuhan aktivitas dan rencana sistem jaringan jalan, kegiatan perdagangan di BWK VII dilokasikan di Kelurahan Belo dan Kolhua. d. Kawasan Lindung: terletak di Kelurahan Kolhua, Belo dan Maulafa.

Keterangan

BAB III

APBD II 200.000.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UU No.3 Thn 1951, UU No.1 Thn 1970, UU No.7 Thn 1981, UU No.13 Thn 2003, UU No.20 Thn 2004 2. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

APBD II 100.000.000 Dinas Tenaga Kerja UU No.21 Thn dan Transmigrasi 2000, UU No.8 Thn 1981, UU No.2 Thn. 2004, UU No.3 Thn 1992 2.3. Perlindungan Pengembangan - Menurunnya tingkat Lembaga Ketenagakerjaan pelanggaran hukum di bidang ketenagakerjaan

1. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

APBD II 50.000.000 - Menurunnya tingkat pengangguran 2.2. Peningkatan Kesempatan Kerja

1. Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

APBD II 25.000.000 2. Sosialisasi UMP/R bagi 125 perusahaan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

APBD II 750.000.000 - Peningkatan tingkat kesejahteraan tenaga kerja yang diukur dari meningkatnya pendapatan tenaga kerja 2.1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 2. Sub Fungsi Tenaga Kerja

Peningkatan kualitas tenaga kerja dan kemandirian tenaga kerja, melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja dan semangat kewirausahaan, perluasan kesempatan kerja dan pembinaan dan perlindungan tenaga kerja.

5. Operasi rutin

4. Operasi gabungan

Visi, Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang dijabarkan dalam bentuk Kebijakan, Program dan Kegiatan yang tertuang dalam dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2007-2012. Memperhatikan kondisi, gambaran umum daerah maupun kebijakan pengembangan pembangunan kota serta Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang Tahun 2007–2025, maka perumusan VISI dan MISI Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah untuk menjembatani kondisi masa kini dengan kondisi masa depan, mengklarifikasi arah dan tujuan organisasi serta menumbuhkan inspirasi dan tantangan pembangunan. Berdasarkan hal di atas, maka VISI dan MISI Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Kupang tahun 2007–2012 dirumuskan sebagai berikut : 3.1. VISI KOTA KUPANG 2007-2012 “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA YANG CERDAS, BERADAB, BERBUDAYA, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING”. Rumusan visi tersebut dilandasi oleh semangat reformasi yang melahirkan tuntutan baru masyarakat terhadap reformulasi tugas dan fungsi kepemerintahan agar lebih mengedepankan kualitas pelayanan publik yang bermartabat, demokratis, transparan, akuntable dan tidak diskriminatif, dengan titik sentralnya adalah “manusia” sebagai kekuatan pengubah. Pemahaman makna VISI Kota Kupang 2007-2012 Kota Yang Cerdas, mengandung pengertian bahwa, perwujudan masyarakat Kota Kupang yang cerdas, terfokus pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia, diukur dari aspek kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual seorang individu dalam menyikapi kondisi sekelilingnya yang berkorelasi secara signifikan dengan kemampuan motorik untuk menangkap dan menerima nilainilai baru dalam kehidupannya, baik melalui dunia pendidikan maupun interaksinya dengan sesama dan lingkungan.

No


Program

Indikator Keluaran

Kerangka Anggaran


SKPD

Dinas Tenaga Kerja UU No.3 Thn 2004, dan Transmigrasi Kepmennaker No.Kep.203/Men /1999, Kepmennaker No.229/Men/200 3 PERDA KK

1.275.000.000


VISI DAN MISI

172

57

Kota Yang Berdaya Saing, mengandung pengertian bahwa untuk mewujudkan sebuah Kota yang berdaya saing terletak pada kemampuan masyarakat Kota Kupang dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) secara cepat dan tepat sesuai dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat maju yakni 58

Keterangan

300.000.000


171

2. Pengawasan dan pengendalian arus lalu lintas Hari Raya Keagamaan 3. Pelatihan juru parkir

1. Pemeliharaan rambu lalu lintas

11. Pengadaan speed board

10. Pengadaan data jaringan jalan

9. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

7. Kegiata pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/jurumudi/aw ak kendaraan angkutan umum teladan 8. Fasilitas perizinan di bidang perhubungan

6. Penataan tempattempat pemberhentian angkutan umum

5. Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/jurumudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

4. Pembuatan data jaringan jalan

Kerangka Anggaran


SKPD

1.6. Pengendalian dan - Terkendalinya arus lalu Pengamanan Arus Lalu Lintas lintas

Kota Yang Sejahtera, mengandung pengertian bahwa, untuk mewujudkan Kota yang sejahtera maka keseluruhan pelayanan pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Kupang harus mampu memberi dampak positif bagi masyarakat, seperti adanya penghormatan yang hakiki terhadap hak-hak asazi manusia, jaminan keadilan, keamanan dan ketertiban, sesuai norma-norma kemasyarakatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indikator Keluaran

Pendekatan Kesisteman : Kesisteman yang dimaksud dalam konteks mewujudkan masyarakat Kota Kupang yang Beradab dan Berbudaya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu segala kewajiban sebagai Warga Negara yang baik harus ditaati dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab baik dari aspek politik, sosial, budaya, kepemerintahan, hukum, ketertiban dan keamanan. Inti maknanya adalah Kota Kupang harus menjadi rumah dan tempat yang nyaman bagi semua orang untuk berinteraksi dalam keseluruhan aspek kehidupannya tanpa adanya diskriminasi antar golongan masyarakat yang dilatarbelakangi oleh Suku, Agama dan Ras.

Program

Pendekatan Spiritual : Dari sisi spiritual, kepercayaan masyarakat Kota Kupang terhadap Tuhan Yang Maha Esa bersifat majemuk melalui berbagai agama yang ada, maka penghormatan terhadap nilai-nilai spritual keagamaan masyarakat di Kota Kupang menjadi prasyarat bagi pemimpin di Kota Kupang untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui peningkatan dan pengembangan semangat solidaritas spiritual yang tinggi tanpa ada diskriminasi.


Pendekatan Kultural : Penduduk Kota Kupang bersifat multi etnik, sehingga pengenalan dan penghormatan terhadap nilai-nilai kultural masyarakat Kota Kupang menjadi prasyarat bagi pemimpin di Kota Kupang untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di segala aspek, dengan mempererat kohesi sosial dalam masyarakat.

No

Kota Yang Beradab dan Berbudaya, mengandung pengertian bahwa, untuk mewujudkan Kota yang Beradab dan Berbudaya, harus dibangun melalui tiga pendekatan utama yaitu “Kultural, Spiritual dan Kesisteman dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai berikut :

500.000.000

10.000.000.000

10.000.000.000

Untuk mewujudkan VISI KOTA KUPANG 2007-2012, maka persoalan mendasar yang harus diintervensi dalam kesisteman dan tata kelola kepemerintahan saat ini adalah membangun komitmen melalui tindakan konkrit dengan melakukan “Debirokratisasi Birokrasi dalam tubuh Pemerintahan Kota Kupang” menuju “Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa, (Good and Clean Governance)” syarat utamanya adalah harus ada perubahan mendasar pada sistem pelayanan birokrasi kepemerintahan di Kota Kupang, melalui “Penataan sistem kepemerintahan Kota Kupang yang bebas dari virus-virus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

- Terpenuhinya kebutuhan sarana dan data angkutan 1.5. Pelayanan Angkutan

3. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

2. Pembuatan papan data terminal, parkir, ITR, PKB, keuangan dan prasarana

1. Pengumpulan dan analisis database pelayanan angkutan

2. Bimbingan dan penyuluhan hukum bidang perhubungan bagi masyarakat

1. Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan - Meningkatnya pelayanan angkutan umum 1.4. Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum

5. Pengadaan RPPJ

4. Pengadaan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas)

3. Penggantian modul traffic light 2 titik

2. Pembuatan marka jalan

1. Pengendalian rambu lalulintas - Terkendalinya arus lalulintas 1.3. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Pergeseran paradigma pembangunan sebagaimana tersebut di atas, membawa konsekuensi logis terhadap peningkatan kualitas pelayanan kemasyarakatan yang bertanggung jawab. Dan untuk mewujudkan tata kepemerintahan Kota yang baik dan berwibawa, terdapat sepuluh prinsip pelayanan pemerintahan dalam nuansa reformasi tugas dan fungsi pemerintahan, yaitu : 1.

Partisipatif, adanya iklim yang memungkinkan, partisipasi masyarakat secara aktif menggunakan haknya dalam menyampaikan aspirasi dan tuntutannya dalam proses pengambilan keputusan mulai dari awal perumusan kebijakan publik, pelaksanaan dan pengawasan atas jalannya pembangunan di daerah.

2.

Penegakkan Hukum, suatu upaya bersama menegakkan hukum, agar tercipta kepastian hukum yang berkeadilan tanpa adanya diskriminasi terhadap golongan tertentu, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam keseluruhan proses penegakkan supremasi hukum.

3.

Transparansi, adanya akses masyarakat untuk mendapatkan informasi secara jujur, terbuka dan seimbang, dalam keseluruhan proses penyelenggaraan kepemerintahan.

4.

Responsif (tanggap), bertindak cepat dalam menanggapi aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang bersifat dinamis, dalam memberikan pelayanan secara proporsional.

No


Program

Indikator Keluaran

Kerangka Anggaran


SKPD


Keterangan

mampu melakukan tindakan-tindakan kreatif dan bertanggung jawab dalam upaya memaksimalkan nilai tambah atas potensi sumberdaya yang dimiliki, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam dalam memasuki persaingan pasar bebas yang sangat kompetitif. Dengan penguasaan IPTEK secara cepat dan tepat, maka proses kemandirian suatu daerah dapat dipacu, baik dari aspek politik, sosial, budaya maupun ekonomi.

170

59

60

25.278.000.000

35.750.000.000

81.828.000.000

135.212.062.000

Keterangan Pagu Indikatif Lima Tahunan Sumber Rp Pendanaan

1.2. Pembangunan Prasarana dan Fasilitasi Perhubungan

169

3. Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

2. Pembangunan Terminal Tipe A

1. Pembuatan Halte, jembatan, penyeberangan - Terpenuhinya sarana dan prasarana perhubungan

5. Pemeliharaan RPPJ (Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan)

1. Pemeliharaan rutin/berkala traffic light 2. Pemeliharaan terminal pos pemantau 3. Pemeliharaan sarana alat PKB 1.1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan - Terpenuhinya prasarana Prasarana dan Fasilitas LLAJ dan fasilitas LLAJ yang memadai Pemenuhan pelayanan transportasi antar bagian wilayah dan antar lingkungan serasi antara hierarki pelayanan dan modal transportasi yang representatif serta terwujudkan tertib dan disiplin berlalulintas.

1. Sub Fungsi Perhubungan

FUNGSI EKONOMI

4. Pemeliharaan halte, zebra cross

SKPD Indikator Kegiatan Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran

I.

Pilihan strategis, dalam mewujudkan masyarakat Kota Kupang yang Cerdas, Bermartabat, Berbudaya, Sejahtera dan Berdaya Saing diletakkan pada perjuangan bersama meningkatkan kualitas “Sumberdaya Manusia” agar mampu menyerap, menguasai dan menggunakan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang berlandaskan pada ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di bawah satu spirit filosofis “Lil Au Nol Dael Banan” (Bangunlah Aku dengan Nurani yang Tulus) sesuai nilai-nilai spiritual dan budaya masyarakat Kota Kupang yang pluralis.

Indikator Keluaran

10. Controlling (pengawasan), terbukanya akses luas bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan di daerah baik dari aspek penyelenggaraan kepemerintahan maupun pembangunan.

Program

Akuntabilitas (pertanggung gugat), sebuah produk kebjakan daerah yang dikeluarkan harus mempertimbangkan asas proporsionalitas dalam aspek hukum. Konsekuensinya bahwa harus ada keseimbangan tanggung jawab dalam sebuah produk kebijakan daerah yang berdampak hukum.


9.

No

Profesionalisme, untuk memberikan pelayanan kemasyarakatan secara efektif dan efisien, harus didukung oleh sumberdaya manusia (SDM) yang profesional sehingga out put yang diberikan dalam tugas dan pelayanan kemasyarakatan yang diberikan, mampu memberikan rasa puas bagi pelanggan (masyarakat).

MENINGKATKAN KINERJA PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA SECARA TERPADU DAN SINERGI DIANTARA PARA PELAKU EKONOMI YANG BERBASIS PADA PERDAGANGAN DAN JASA, YANG DIDUKUNG OLEH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH, BERTUJUAN EKSPORT, MENDORONG KEMUDAHAN BER-INVESTASI, PENGUATAN DAN PERLUASAN JARINGAN KERJASAMA EKONOMI LOKAL, REGIONAL, NASIONAL DAN INTERNASIONAL

8.

:

Efektif dan efisien, pilihan-pilihan strategis harus mempertimbangkan daya dukung dan kemampuan sumberdaya yang dimiliki daerah, melaluii pilihan-pilihan kebutuhan yang bersifat spesifik, terukur, rasional dan logis, dan dibatasi waktu.

Misi

7.

KOTA KUPANG 2007 - 2012 TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA YANG CERDAS, BERADAB, BERBUDAYA, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING

Strategis, pilihan-pilihan kebijakan dalam pembangunan harus didasari pertimbangan yang logis dan rasional, berdasarkan analisis lingkungan strategis yang mempengaruhi baik eksternal maupun internal.

: : :

6.


Kesetaraan, tidak ada diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, semua memiliki hak dan peluang yang sama dalam berinteraksi dalam pembangunan, atau dengan kata lain bahwa pendekatan pelayanan harus berperspektif gender.


5.

3.2. MISI KOTA KUPANG 2007-2012 Untuk mewujudkan VISI Kota Kupang 2007-2012, maka MISI yang diemban adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembenahan manajemen dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, pengembangan olahraga, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperluas jaringan kerjasama pendidikan baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional. 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memantapkan sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas dan penyiapan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. 3. Meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi kota secara terpadu dan sinergi diantara para pelaku ekonomi yang berbasis pada perdagangan dan jasa, yang didukung oleh Industri Kecil dan Menengah, bertujuan eksport, mendorong kemudahan berinvestasi, penguatan dan perluasan jaringan kerjasama ekonomi lokal, regional, nasional dan internasional. 4. Mewujudkan sistem pelayanan dan perlindungan sosial melalui penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, anak jalanan, gelandangan dan pengemis, yatim piatu, korban bencana, perlindungan anak dan keluarga, pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender dan peningkatan peran pemuda. 5. Meningkatkan supremasi hukum dan mewujudkan masyarakat yang berperspektif HAM melalui peningkatan fungsi lembaga penegak hukum secara profesional dengan mengembangkan partisipasi masyarakat secara aktif. 6. Mewujudkan ketertiban dan keamanan yang kondusif yang memungkinkan terciptanya suasana kehidupan yang harmonis meliputi aspek politik dan hubungan komunikasi serta informasi yang bertanggung jawab melalui partisipasi masyarakat secara luas. 7. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan ruang Kota bagi terwujudnya struktur dan pola tata ruang yang serasi, seimbang dan lestari yang didukung oleh pengembangan infrastruktur yang memadai serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

61

No


62 2.10. Pengembangan Model Operasional KBK-PosyanduPADU

- Terwujudnya model operasional BKBPosyandu-PADU di tiap kecamatan

2.9. Penyiapan Tenaga Pendamping - Tersedianya tenaga Kelompok Bina Keluarga pendamping kelompok BKB di tiap kecamatan

1 Pengkajian pengembangan model operasional BKBPosyandu-PADU

1 Pelatihan tenaga pendamping kelompok BKB di kecamatan

1. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

(4) Penurunan persentase Rumah Tangga Miskin (RTM). Kerangka Regulasi

(3) Pendapatan perkapita dan distribusi pendapatan perkapita yang tidak timpang antar golongan. SKPD

139.000.000

62.000.000

350.000.000

77.000.000

Rp

APBD/APBN

APBD/APBN

APBD II

APBD/APBN

Sumber Pendanaan


(2) Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB.

Kerangka Anggaran

Indikator Kegiatan

(1) Perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Terwujudnya pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak yang terpadu

Indikator Keluaran

Ukuran-ukuran normatif yang dipakai untuk mengukur capaian kinerja VISI Kota Kupang tahun 2007-2012 diletakkan pada :

2.8. Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Program

Keterangan

8. Meningkatkan kinerja pelaksanaan otonomi daerah menuju tata kelola kepemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, kemandirian keuangan daerah, pengembangan profesionalisme aparatur serta didukung oleh infrastruktur yang berbasis pada teknologi informasi.

167

Keterangan

APBD/APBN

APBD/APBN

APBD/APBN

APBD/APBN

748.000.000

39.000.000

25.000.000

77.000.000

Sumber Pendanaan Rp

STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH Strategi pembangunan daerah adalah kebijakan dalam mengimplementasikan program Kepala Daerah, sebagai payung perumusan program dan kegiatan pembangunan di dalam mewujdkan visi dan misi Kota Kupang. Di samping itu, strategi pembangunan juga diperlukan agar setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Proses penentuan strategi pembangunan dilakukan dengan menganalisis isu-isu yang berkembang secara sistematis, dengan jalan melakukan identifikasi berbagai faktor-faktor dalam lingkungan internal dan eksternal.

1. Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS - Menurunnya angka penyalah gunaan narkoba dan PMS termasuk HIV/AIDS 2.7. Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS

1. Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah 2.6. Pengembangan Pusat Pelayanan - Terlaksananya Informasi dan Konseling KRR pelayanan informasi dan konseling KRR yang optimal

2. Promosi dan peningkatan kualitas PIK KRR

1. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat - Tersedianya pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 2.5. Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat

3. Koordinasi pengelolaan program 4. Pemberdayaan ekonomi keluarga 5. Pengelolaan data dan informasi program

2. Operasional masyarakat peduli KB

1. Fasilitasi pembentukan kelompok peduli KB - Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pelayanan KB-KR yang mandiri 2.4. Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri

4. Pelayanan KB medis operasi

3. Pengadaan alat kontrasepsi

Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran Indikator Keluaran Program


Indikator Kegiatan

SKPD


BAB IV

Faktor-faktor lingkungan internal, meliputi : 1. Letak geografis yang sangat strategis 2. Sebagai ibukota Provinsi 3. Tersedianya infrastruktur sosial ekonomi 4. Struktur ekonomi 5. Kualitas sumberdaya manusia di bidang industri dan jasa 6. Pertumbuhan PDRB untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) 7. Potensi usaha perdagangan dan jasa 8. Potensi sumberdaya manusia 9. Pelayanan publik 10. Kelembagaan pemerintah dan masyarakat 11. Infrastruktur pelayanan publik 12. Pelayanan pendidikan dan kesehatan 13. Kondisi Kebersihan dan keindahan kota 14. Sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) 15. Penegakkan hukum 16. Pembinaan politik 17. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan 18. Suasana kamtibmas yang kondusif.

No

Faktor-faktor lingkungan eksternal, meliputi : 1. Aksesibilitas Kota yang terbuka untuk interkoneksitas regional, nasional dan internasional 166

63

64

APBD/APBN 2.180.000.000

116.000.000

Dinas KB dan KS

5.266.000.000

1.453.000.000

APBD/APBN

APBD/APBN

Keterangan Sumber Pendanaan

- Terwujudnya pelayanan kontrasepsi 2.3. Pelayanan Kontrasepsi

2. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

1. Pelayanan konseling KB

2. Memperkuat dukungan partisipasi masyarakat

- Terwujudnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja

2.1. Keluarga Berencana

Sub Fungsi Keluarga Berencana

Terwujudnya keluarga sejahtera melalui pengendalian kelahiran, kesadaran masyarakat dalam ber-KB, meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja serta pendewasaan usia perkawinan, meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dan memperkuat kelembagaan dan Jejaring KB dalam upaya pembudayaan keluarga kecil berkualitas.

165

1. Advokasi dan KIE tentang reproduksi remaja

7. Peningkatan partisipasi pria dalam KB dan Kespro

4. Promosi pelayanan Khiba 5. Pembinaan Keluarga Berencana 6. Pengadaan Sarana mobilitas Tim KB keliling

3. Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu

2. Pelayanan KIE

1. Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

Kerangka Regulasi

2.

Strategi efisiensi penganggaran dilakukan terhadap program-program pembangunan yang dirasa kurang efektif dan efisien, dengan harapan program-program pembangunan akan lebih berdayaguna dan berhasilguna.


4.1.4. Strategi Efisiensi Penganggaran

No

Strategi ini bertujuan agar terjadi keseimbangan pertumbuhan pembangunan di semua wilayah. Strategi pembangunan ini mencakup upaya pemanfaatan nilai strategis yang dimiliki, untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam pengembangan kawasan strategis melalui pengembangan infrastruktur.

Program

4.1.3. Strategi Pemerataan Pembangunan

2.2. Kesehatan Reproduksi Remaja

Strategi pembangunan ini mencakup upaya pendayagunaan berbagai potensi sumber-sumber pendapatan daerah dengan tidak memberatkan masyarakat dan pihak lain disertai optimalisasi alokasi pembiayaan pembangunan berdasarkan skala prioritas kebutuhan.

- Terwujudnya kesadaran masyarakat tentang manfaat KB

4.1.2. Strategi Pertumbuhan Sektor-sektor Prioritas

Indikator Keluaran

Strategi ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerataan kualitas manusia, serta memberi ruang yang cukup bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat pada berbagai bidang pembangunan sesuai peran dan fungsinya dalam kelompok masyarakat dan lembaga pemerintah

Indikator Kegiatan

Strategi pembangunan untuk mengatasi permasalahan pembangunan Kota Kupang selama tahun 2007-2012 untuk mencapai VISI dan MISI adalah sebagai berikut :

Kerangka Anggaran

4.1. Strategi Pembangunan Kota Kupang

4.1.1. Strategi Pemberdayaan dan Penguatan SDM

Rp


SKPD

2. Posisi Kota Kupang sebagai salah satu pusat perdagangan dan jasa di Provinsi NTT 3. Perdagangan bebas 4. Pengembangan perekonomian 5. Persaingan yang tinggi di pasar global 6. Terbukanya peluang kota untuk investasi 7. Daerah tujuan wisata 8. Perubahan perilaku sosial dan tatanan nilai masyarakat 9. Transportasi 10. Kerjasama antar daerah

Keterangan

450.000.000 APBD/APBN /NGO Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

2.500.000.000 APBD/APBN /NGO Dinas Kesehatan

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

Dinas Kesehatan

1.

100.000.000 APBD/APBN /NGO


Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant 2.

100.000.000 APBD/APBN /NGO Dinas Kesehatan 1. Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri

250.000.000 APBD/APBN /NGO Dinas Kesehatan 1. Pelayanan pemeliharaan kesehatan

Dinas Kesehatan

250.000.000 APBD/APBN /NGO 500.000.000

Peningkatan sistem informasi kesehatan 1. - Meningkatnya kebijakan dan manjemen kesehatan 1.19. Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan

2.

- Terwujudnya keselamatan ibu malahirkan dan anak 1.18. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

3.

1.17. Pengawasan dan Pengendalian - Terjaminnya keamanan Kesehatan Makanan dan kesehatan makanan

- Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan lansia 1.16. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

1.15. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

- Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan anak Balita

1. Penyuluhan kesehatan anak balita 2. Imunisasi bagi anak balita

Kerangka Regulasi

Dinas Kesehatan

Sumber Pendanaan Rp


SKPD Kerangka Anggaran

4.1.5. Strategi Keserasian Pembangunan Strategi keserasian pembangunan bertujuan agar terjadi keharmonisan hubungan antara berbagai elemen masyarakat didalam pelaksanaan pembangunan, dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan, keserasian hubungan kerja antara lembaga pemerintah dan antar wilayah pembangunan. 4.1.6. Strategi Kesinambungan Program Pembangunan Strategi ini dimaksudkan agar perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap, tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam pembangunan. Strategi ini mencakup upaya penciptaan keterkaitan (interlinkages) yang tepat antara pembangunan berdimensi fisik alam dengan pembangunan sosial kemasyarakatan, yang berlandaskan pada sistem tata ruang dan mempertahankan daya dukung lingkungan. 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Disadari bahwa kompleksitas permasalahan pembangunan di Kota Kupang membutuhkan penanganan secara sistematik, terencana dan berkelanjutan. Untuk itu dalam periode waktu lima tahun pertama agenda pembangunan jangka panjang Kota Kupang tahun 2007-2025, Pemerintah Kota Kupang dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) bersepakat untuk menetapkan skala prioritas pembangunan tahun 2007-2012, dengan kriteria sebagai berikut : a. Pemilihan fungsi pengembangan, yang menjadi landasan bagi fungsi lainnya. Hal ini mengandung pengertian bahwa pencapaian tujuan dan sasaran fungsi tersebut menjadi prasyarat bagi pelaksanaan program dan kegiatan lainya dan/atau menjadi prasyarat tercapainya tujuan dan sasaran fungsi lainnya; b. Fungsi yang ditetapkan, membutuhkan penanganan mendesak. Hal ini mengandung pengertian bahwa permasalahan fungsi/ sektor tersebut memberikan dampak terganggunya kinerja dan kehidupan masyarakat Kota Kupang;


Program

Indikator Keluaran

Indikator Kegiatan

Strategi pembangunan ini mensyaratkan adanya telaah program-program pembangunan berdasar kebijakan umum dan prioritas anggaran.

No

c. Pemilihan fungsi/sektor yang mampu menumbuhkembangkan daya, karsa, cipta dan kinerja masyarakat kota. 164

65

66

5.000.000.000 APBD/APBN /NGO

500.000.000 APBD/APBN /NGO Dinas Kesehatan 1.14. Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

40.000.000.000 Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Keterangan Sumber Pendanaan

163

1. Kemitraan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan dunia luas - Terwujudnya kemitraan pelayanan kesehatan

9. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) 10. Pengadaan bahanbahan logistik rumah sakit

7. Pengadaan ambulance/mobil jenazah 8. Pengadaan mebeleur rumah sakit

6. Pengadaan alat-alat rumah sakit

5. Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit

4. Pengembangan ruang gawat darurat

3. Pembangunan gudang obat/apotik

2. Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit

1. Pembangunan rumah sakit

No

3. Peningkatan kinerja pertumbuhan ekonomi kota secara terpadu dan sinergi diantara para pelaku ekonomi melalui tiga


b. Meningkatnya kapasitas sumberdaya medis dan paramedis, dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang profesional dan berkualitas kepada masyarakat; c. Terbukanya akses yang luas bagi masyarakat miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu melalui jaminan asuransi kesehatan yang dilaksanakan secara adil dan bertanggung jawab.

- Terpeliharanya sarana 1.13. Pemeliharaan Sarana dan dan prasarana rumah Prasarana Rumah Sakit/Rumah sakit Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata

a. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai,

Program

Adapun sasaran pembangunan bidang kesehatan masyarakat tahun 2007-2012 diletakkan pada :

1.12. Pengadaan, Peningkatan Sarana - Tersedianya sarana dan prasarana rujukan yang dan Prasarana Rumah memadai Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata

2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pemantapan sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas dan penyiapan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang bidang kesehatan yang memadai.

Indikator Keluaran

d. Memperluas jejaring kerjasama antar institusi/lembaga baik lokal, regional maupun nasional/internasional dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Indikator Kegiatan

b. Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik, melalui pemberian insentif khusus yang memadai sesuai prestasi dan kinerja pelayanan yang dicapai; c. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai melalui pengadaan gedung sekolah baru, rehabilitasi dan penambahan ruang kelas, adanya dukungan fasilitas laboratorium, perpustakaan dan lainnya secara memadai;

Rp SKPD

a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, bagi seluruh strata sosial dan ekonomi masyarakat;

Kerangka Regulasi

Adapun sasaran pembangunan bidang pendidikan tahun 20072012 diletakkan pada :

Kerangka Anggaran

1. Peningkatan mutu pendidikan secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembenahan manajemen pendidikan serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.


Dari kriteria tersebut, maka ditetapkan delapan prioritas utama pembangunan untuk periode waktu 2007-2012, yang diletakkan pada :

No


162

- Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat

Standardisasi Pelayanan Kesehatan

1.9.

1.11. Pengadaan, Peningkatan dan - Tersedianya sarana dan Perbaikan Sarana dan Prasarana prasarana kesehatan yang memadai Puskesmas/Pustu dan Jaringannya

1.10. Pelayanan Kesehatan Penduduk - Terlaksananya Miskin pelayanan kesehatan penduduk miskin

- Tertanggulanginya KLB dan penyakit menular lainnya seperti : TBC, Malaria, DBD, diare.

Pencegahan dan Penanggulan Penyakit Menular

Indikator Keluaran

1.8.

Program

4. Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas 5. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu 6. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas 7. Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas

1. Pembangunan puskesmas pembantu 2. Pengadaaan puskesmas keliling 3. Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas

1. Pemberian asuransi kesehatan bagi penduduk miskin

5. Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik

2. Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 3. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 4. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

1. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

Kerangka Regulasi

Indikator Kegiatan Kerangka Anggaran

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

SKPD Sumber Pendanaan

1.000.000.000 APBD/APBN /NGO

1.600.000.000 APBD/APBN /NGO

2.500.000.000 APBD/APBN /NGO

2.750.000.000 APBD/APBN /NGO

5.750.000.000 APBD/APBN /NGO 2.125.000.000 APBD/APBN /NGO

5.275.000.000

90.000.000.000 APBD/APBN /NGO

750.000.000

2.750.000.000 APBD/APBN /NGO

1.250.000.000 APBD/APBN /NGO




Rp


pendekatan utama yaitu bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan.

Adapun sasaran pembangunan bidang perekonomian Kota, tahun 2007-2012 diletakkan pada :

a. Tersedianya SDM sektor ekonomi basis yang profesional, maju dan mandiri.

b. Meningkatnya kapasitas modal usaha melalui pemberian kredit lunak tanpa agunan (jaminan), yang dikembangkan melalui lembaga keuangan mikro.

c. Tersedianya sarana dan prasarana usaha yang memadai, dalam upaya membuka akses bagi masyarakat agar dapat berinteraksi secara baik, dalam upaya memperoleh pelayanan yang memadai.

d. Meningkatnya iklim investasi yang sehat dan kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya sektor penanaman modal di Kota Kupang.

e. Pengembangan dan perluasan jaringan kerjasama antar pelaku bisnis baik di tingkat lokal, regional dan nasional/ internasional.

4. Peningkatan sistem pelayanan dan perlindungan sosial yang terpadu dan sinergis diantara institusi pelayanan sosial kemasyarakatan di Kota Kupang. Adapun sasaran pembangunan bidang sosial, tahun 2007-2012 diletakkan pada :

a. Meningkatnya jaminan pemerintah atas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti anak jalanan, gelandangan, anak yatim piatu, korban bencana, perlindungan anak dan keluarga.

b. Memperluas cakupan pelayanan sosial dan ekonomi kepada kepada kelompok masyarakat miskin perkotaan/rumah tangga miskin (RTM).

c. Meningkatnya peran perempuan dalam segala aspek pembangunan, melalui peningkatan kualitas hidup dan sumberdaya kaum perempuan dalam pelbagai aksi nyata serta memperkuat kelembagaan dan jejaring pangarusutamaan gender dan perlindungan anak;

d. Meningkatnya peran pemuda sebagai pelopor dalam pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan melalui aksi nyata dalam segala aspek. 67

68

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

2. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

3. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat


1.000.000.000 APBD/APBN /NGO Dinas Kesehatan 1. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

Dinas Kesehatan

- Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih & Sehat (PHBS) menjadi 70%. Presentasi Keluarga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih 85%. Presentasi Rumah Sehat & Tempat Tempat Umum Sehat 80%

1.000.000.000 APBD/APBN /NGO


2. Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 3. Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya - Menurunnya kasus gizi buruk balita dari 12% menjadi 10%

2.525.000.000 Dinas Kesehatan 1. Pemberian tambahan makanan dan vitamin - Meningkatnya status gizi masyarakat

500.000.000 Dinas Kesehatan 2. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

1.500.000.000 APBD/APBN /NGO Dinas Kesehatan 1. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Rp

Sumber Pendanaan

Keterangan

Pengembangan Lingkungan Sehat 1.7.

Perbaikan Gizi Masyarakat 1.6.

Indikator Kegiatan

No

a. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pemanfaatan ruang Kota, sesuai tataguna lahan dan peruntukannya, melalui penyiapan rencana detail tata ruang kota yang serasi dan terintegrasi sesuai fungsi ruang.


Adapun sasaran pembangunan bidang Tata Ruang, Lingkungan dan Infrastruktur Kota, tahun 2007-2012 diletakkan pada :

- Terwujudnya pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta mengembangkan upaya berbasis masyarakat (UKBM)

7. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan ruang kota bagi terwujudnya struktur dan pola tata ruang yang seimbang dan lestari yang didukung oleh pengembangan infrastruktur yang memadai serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan;

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

b. Optimalisasi hubungan antar lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam upaya peningkatan kesadaran politik masyarakat yang semakin berkualitas.

1.5.

a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan agar tercipta hubungan yang harmonis;

Indikator Keluaran

Adapun sasaran pembangunan bidang keamanan dan ketertiban, tahun 2007-2012 diletakkan pada :

Program

6. Terwujudnya ketertiban dan keamanan yang kondusif yang memungkinkan terciptanya suasana kehidupan politik yang harmonis melalui dukungan partisipasi masyarakat secara luas.

SKPD

b. Terjaminnya konsistensi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada terhadap pelaku tindak korupsi dan tindak kejahatan lainnya yang merugikan daerah dan meresahkan masyarakat.

Kerangka Regulasi

a. Terwujudnya sistem hukum yang adil dan tidak diskriminatif, serta memberikan perlindungan dan penghormatan kepada hak asasi manusia;

Kerangka Anggaran

Adapun sasaran pembangunan bidang Hukum dan HAM tahun 2007-2012 diletakkan pada :


5. Peningkatan supremasi hukum dan perwujudan masyarakat yang berperspektif HAM melalui peningkatan fungsi lembaga penegak hukum secara profesional dengan mengembangkan partisipasi masyarakat secara aktif.

161

Keterangan

500.000.000



Dinas Kesehatan

3.693.585.500 APBD/APBN /NGO Dinas Kesehatan

1.250.000.000


Dinas Kesehatan

2.839.497.578 APBD/APBN /NGO


Dinas Kesehatan

1.557.860.345 APBD/APBN /NGO

1. Pengembangan sistem dan layanan informasi terpadu - Terlaksananya pengembangan obat asli Indonesia

d. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah konservasi dan pengelolaan lingkungan yang aman. 8. Peningkatan kinerja pelaksanaan otonomi daerah menuju tata kelola kepemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan profesionalisme aparatur yang didukung oleh infrastruktur yang berbasis pada teknologi informasi. Adapun sasaran pembangunan bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, tahun 2007-2012 diletakan pada : a. Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur yang profesional dan berdedikasi tinggi terhadap tugas pelayanan kemasyarakatan yang bermutu; b. Tersedianya sarana dan prasarana kepemerintahan yang memadai dalam upaya peningkatan kualitas fungsi dan tugas pokok pemerintahan dan kemasyarakatan; c. Meningkatnya efektivitas pengawasan, peningkatan etika, budaya dan disiplin kerja yang bertanggung jawab; d. Terbukanya ruang publik yang memungkinkan masyarakat dapat berinteraksi secara baik dalam menyalurkan aspirasi dan tuntutannya sesuai perkembangan dinamis masyarakat Kota; e. Terbangunnya sistem otomatisasi pelayanan publik yang cepat, mudah, dan akurat sesuai standard pelayanan minimal yang berbasis teknologi informasi digital.

1.4.

Pengembangan Obat Asli Indonesia

2. Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan

c. Meningkatnya utilitas perkotaan yang berkualitas, meliputi penataan manajemen pengelolaan air bersih yang profesional, peningkatan kualitas sanitasi lingkungan pemukiman yang bersih dan nyaman, dan penataan manajemen pengolahan persampahan yang profesional.

No


1.3.

- Presentase tempattempat umum sehat 80%

1. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Pengawasan Obat dan Makanan - Terjaminnya pengawasan obat dan makanan tingkat Kota Kupang

8. Khitanan massal

7. Kegiatan pendampingan program bantuan

6. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

5. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

4. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

3. Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial

Kerangka Anggaran

Kerangka Regulasi

Dinas Kesehatan

Sumber Pendanaan Rp


SKPD Program

Indikator Keluaran

Indikator Kegiatan

b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan yang didukung fasilitas jalan dan jembatan yang memadai;

160

69

159

1.2.

Peningkatan derajat 1.1. kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui upaya-upaya di bidang kesehatan dengan mempersiapkan tenaga-tenaga medis dan paramedis yang profesional serta dukungan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai.

Sub fungsi Kesehatan

FUNGSI KESEHATAN

I.

1.


:

Misi

No

: : :


Indikator Keluaran

Upaya Kesehatan Masyarakat

- Terlayaninya masyarakat miskin di Puskesmas dan rumah sakit 100%

- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

- Tersedianya obat generik berlogo dalam persediaan obat 100%

Obat dan Perbekalan Kesehatan - Terpenuhinya obat dan perbekalan kesehatan bagi masyarakat Kota Kupang

Program

1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya 2. Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah


5. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

4. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

3. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

2. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

1. Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

Kerangka Anggaran

Kerangka Regulasi

Indikator Kegiatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

SKPD

Sumber Pendanaan


1.567.423.374 APBD/APBN /NGO

15.000.000.000 APBD/APBN /NGO

201.466.156.229

206.732.156.229

Rp


MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MEMANTAPKAN SISTEM PELAYANAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS DAN PENYIAPAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN YANG MEMADAI

KOTA KUPANG 2007 - 2012 TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA YANG CERDAS, BERADAB, BERBUDAYA, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING


BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Gambaran pengelolaan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan daerah, yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta capaian kinerja, guna mewujudkan visi dan misi.

5.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah Kapasitas keuangan Daerah menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Kemampuan pemerintah dapat diukur melalui penerimaan pendapatan daerah, dari tahun ke tahun selalu menunjukkan peningkatan, namun demikian kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah masih relatif kecil dibanding dengan sumber penerimaan dari dana perimbangan. Kondisi tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang, yang perlu disikapi dengan usaha keras, agar komposisi perimbangan peran PAD dan pendapatan yang diperoleh melalui dana perimbangan dari pusat, minimal mendekati 20% mencapai titik keseimbangan (equilibrium). Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah diarahkan untuk mengoptimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi aset dan kekayaan pemerintah kota dengan menganut prinsip (1) Potensial artinya lebih menitik beratkan pada potensinya dari pada jumlah atau jenis pungutan yang banyak; (2) Tidak memberatkan masyarakat; (3) Tidak merusak lingkungan; (4) Mudah diterapkan/ diaplikasikan, mudah dilaksanakan, (5) Penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif dan materinya. Dari data tabel 2.9 menunjukan bahwa proporsi pendapatan daerah masih didominasi oleh sumber-sumber pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan baik pos bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU maupun DAK. Hal ini menunjukan bahwa ratio kemandirian keuangan daerah masih rendah atau rata-rata baru mencapai 9,52%. Oleh karena itu upaya menggali perolehan pendapatan harus dilakukan secara sistematis dan terarah melalui kajian sumber-sumber penerimaan baru yang potensial. Dengan mempertimbangkan angka rata-rata pertumbuhan pendapatan sebesar 21,73% per tahun maka proyeksi penerimaan daerah pada tahun 2007 s.d 2012 dapat dilihat pada tabel 5.1. 71


72

157

3. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga

2. Peningkatan peran dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga

1. Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana olahraga Terpenuhinya sarana dan prasarana olahraga yang memadai

Indikator Keluaran

Kerangka Anggaran

Kerangka Regulasi

SKPD

Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahun Transisi

No

Adapun proyeksi pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2007 sampai dengan 2012 dapat dilihat pada tabel 5.1.

2.3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Dari gambaran tersebut di atas menunjukan bahwa anggaran belanja yang disusun selama 2002-2006 terbesar dialokasikan ke dalam belanja Aparatur. Kebijakan anggaran 2007-2012 haruslah lebih mengefektifkan dan mengefisienkan anggaran belanja daerah, melalui distribusi anggaran ke belanja publik lebih besar atau berkisar diantara 40% sampai dengan 50%, serta memperkecil prosentase SiLPA dengan rata-rata per tahun di bawah < 10%.

Program

Dari tabel 2.10, menunjukkan bahwa pada tahun 2002 anggaran belanja aparatur masih didominasi belanja aparatur jika dibandingkan anggaran belanja pelayanan publik dengan perbandingan 72,17% untuk Aparatur dan 27,83% untuk Publik. Tahun 2003, belanja Aparatur 67,06% sedangkan belanja publik 32,94%, tahun 2004 belanja Aparatur 68,06%, belanja publik 31,94%, tahun 2005, Aparatur 64,90% dan untuk belanja publik 35,10%, sedangkan tahun 2006 Aparatur 61,20% dan untuk belanja publik sebesar 38,80%, dengan demikian bahwa rata-rata prosentase belanja Aparatur selama lima tahun terakhir adalah sebesar 66,68% sebaliknya untuk belanja Publik hanya berada pada 33,32%.

Indikator Kegiatan

Pengelolaan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi di bidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (Public Accountability). Di samping itu, pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan anggaran berbasis kinerja (Performance budget) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan publik yang dikelola secara baik dan biaya rendah (work better and cost less) melalui pendekatan kinerja (performance oriented). Di samping itu, pengeluaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait, berdasarkan pada standar analisa belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal serta memperhatikan prinsip nilai guna uang (value for money). Identifikasi belanja pengeluaran akan dibedakan menurut belanja langsung dan tidak langsung guna meningkatkan aspek transparansi. Kriteria tersebut bertitik tolak dari kegiatan yang dilakukan.


5.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Tabel 5.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah 700.000.000.000 600.000.000.000 500.000.000.000 400.000.000.000 300.000.000.000 200.000.000.000 100.000.000.000 0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Pendapatan 402.298.524.95 452.436.486.57 502.574.448.20 552.712.409.82 602.850.371.44 652.988.333.07 Belanaja Belanja

318.523.360.94 355.407.274.63 392.291.188.33 429.175.102.03 466.059.015.73 466.059.015.73

Surplus

83.775.164.013 97.029.211.940 110.283.259.86 123.537.307.79 136.791.355.71 186.929.317.34

Dengan mencermati proyeksi pendapatan dan belanja selama periode waktu 2007-2012 (Tabel 5.1), maka terdapat surplus pendapatan untuk tahun 2007 sebesar Rp 83.775.164.013,tahun 2008 sebesar Rp 97.029.211.940,- tahun 2009 sebesar Rp 110.283.259.866,- tahun 2010 sebesar Rp 123.537.307.792,- tahun 2011 sebesar Rp 136.791.355.719,- dan pada akhir tahun 2012 direncanakan ada surplus pendapatan sebesar Rp 186.929.317.342,-. Sedangkan untuk arah kebijakan Belanja Daerah Tahun 2007 s.d 2012 yang terbagi atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, maka kebijakan keuangan daerah secara bertahap proporsi pembiayaan Belanja Tidak Langsung (opresional belnaja Aparatur) akan diefisienkan untuk memperbesar proporsi pembiayaan pada pos belanja langsung (belanja Publik), dimulai dari 65 : 35 (tahun 2007) dan tahun 2012 akan mencapai proporsi ideal belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yaitu dengan proporsi 55 : 45 (untuk jelasnya lihat tabel 5.2)

156

73

Tabel : Proyeksi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung 2007-2012

600.000.000.000

500.000.000.000

400.000.000.000

300.000.000.000

200.000.000.000

100.000.000.000

0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Belanja :

318.523.360.941

355.407.274.638

392.291.188.335

429.175.102.032

466.059.015.730

509.330.899.072

Tdk Langsung

207.040.184.612

213.244.364.783

235.374.713.001

257.505.061.219

279.635.409.438

280.131.994.490

Langsung

111.483.176.329

142.162.909.855

156.916.475.334

171.670.040.813

186.423.606.292

229.198.904.582

Dalam kepentingan tertentu, pemerintah daerah dapat pula melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Daerah lain (kerjasama antar daerah), maupun lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah dapat pula membentuk dana cadangan dari surplus anggaran yang ada guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran.

5.3. Pembiayaan Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana Cadangan.

74

155

PNS : SMA 517, D1 115, D2 624, D3 381, Non PNS SMA 171, D1 107, D2 241, D3 290

Keterangan

2.500.000.000

1.250.000.000

167.890.250

1. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

2. Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)

3. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 4. Pemilihan guru berprestasi

- Meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga pendidik

- Terwujudnya budaya baca masyarakat

1.6. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.7. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Kantor Arsip dan Perpustakaan

70.312.437

305.000.000 1. Pengembangan pendidikan luar biasa dan khusus - Terpenuhinya kebutuhan KBM pendidikan luar biasa

137.403.000.000

125.000.000 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan non formal

201.468.300

350.000.000 1. Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal

Sumber Pendanaan Rp

- Terpenuhinya kebutuhan KBM pendidikan non formal 1.4. Pendidikan Non Formal

1.5. Pendidikan Luar Biasa

1. Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

5. Peningkatan kesejahteraan Pendidik dan tenaga Kependidikan

Arah kebijakan ekonomi daerah adalah mewujudkan ekonomi daerah yang mencakup peningkatan perekonomian kota yang tangguh, sehat dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap peningkatan kegiatan ekonomi akan berpengaruh pada peningkatan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang pada akhirnya akan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Maknanya ialah bahwa setiap potensi ekonomi yang dimiliki harus dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan peluang-peluang yang ada guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian melihat prediksi lima tahun ke depan, ternyata prosentasi kenaikan belanja lebih besar dari pada kenaikan pendapatan. Oleh karena itu beberapa langkah harus dilakukan dalam upaya membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, maka pembiayaan pembangunan dapat didanai dengan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan melakukan pinjaman daerah. Disamping itu, lima tahun mendatang kebijakan umum anggaran di arahkan untuk memantapkan landasan otonomi daerah yang mandiri dan berdaya saing, berbasis jasa dan perdagangan, sesuai prioritas pembangunan 2007-2012 sebagai berikut: 1. Peningkatan mutu pendidikan secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembenahan manajemen pendidikan serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Adapun sasaran pembangunan pendidikan tahun 2007-2012 diletakkan pada: a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, bagi seluruh strata sosial dan ekonomi masyarakat; b. Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik, melalui pemberian insentif khusus yang memadai sesuai prestasi dan kinerja pelayanan yang dicapai; c. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai melalui pengadaan gedung sekolah baru, rehabilitasi dan penambahan ruang kelas, adanya dukungan fasilitas laboratorium, perpustakaan dan lainnya secara memadai; d. Memperluas jejaring kerjasama antar institusi/lembaga baik lokal, regional maupun nasional/internasional dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

No


Program

Indikator Keluaran

Kerangka Anggaran

Indikator Kegiatan

Kerangka Regulasi

SKPD


5.4. Kebijakan Umum Anggaran

154

75

76

100.000.000

5.000.000.000

5. Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) 6. Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan

500.000.000

100.000.000 4. Pelatihan penyusunan kurikulum

50.000.000

500.000.000

19.810.210.000 APBD II 2. Operasional penyelenggaraan pendidikan menengah

3. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

67.156.000 APBD II 1. Penyelenggaraan paket C setara SMU

10.000.000.000

7.500.000.000 Ad hoc



Meningkatnya Standar Kompetensi Guru dan siswa SMU/MA & SMK serta penataan manajemen mutu sekolah

153


10. Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah

8. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 9. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri

7. Penyediaan beasiswa bagi keluarga kurang mampu

4. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

3. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Kerangka Anggaran

Kerangka Regulasi

SKPD No

4. Peningkatan sistem pelayanan dan perlindungan sosial yang terpadu dan sinergis diantara institusi pelayanan sosial kemasyarakatan di Kota Kupang.

Indikator Kegiatan

Adapun sasaran pembangunan ekonomi tahun 2007-2012 diletakkan pada : a. Tersedianya SDM sektor ekonomi basis yang profesional, maju dan mandiri. b. Meningkatnya kapasitas modal usaha melalui pemberian kredit lunak tanpa agunan (jaminan), yang dikembangkan melalui lembaga keuangan mikro. c. Tersedianya sarana dan prasarana usaha yang memadai, dalam upaya membuka akses bagi masyarakat agar dapat berinteraksi secara baik, dalam upaya memperoleh pelayanan yang memadai. d. Meningkatnya iklim investasi yang sehat dan kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya sektor penanaman modal di Kota Kupang. e. Pengembangan dan perluasan jaringan kerjasama antar pelaku bisnis baik di tingkat lokal, regional dan nasional/ internasional.

Indikator Keluaran

3. Peningkatan kinerja pertumbuhan ekonomi kota secara terpadu dan sinergi diantara para pelaku ekonomi melalui tiga pendekatan utama yaitu bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan.

Program

Adapun sasaran pembangunan kesehatan masyarakat tahun 20072012 diletakkan pada : a. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, b. Meningkatnya kapasitas sumberdaya medis dan paramedis, dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang profesional dan berkualitas kepada masyarakat; c. Terbukanya akses yang luas bagi masyarakat miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu melalui jaminan asuransi kesehatan yang dilaksanakan secara adil dan bertanggung jawab.


2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pemantapan sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas dan penyiapan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang bidang kesehatan yang memadai.

151.101.225 APBD II

906.607.350 APBD II

4.000.000.000

2.500.000.000 Ad hoc

7.500.000.000 Ad hoc

5.000.000.000

500.000.000

350.000.000

850.000.000

1.000.000.000

5.574.627.861

50.367.075

6.000.000.000 sharing APBD I



1.3. Pendidikan Menengah

2. Pemeliharaan rutin/berkala mebeler sekolah

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung sekolah Terpeliharanya Gedung sekolah beserta fasilitas penunjang lainnya

5. Pembangunan gedung perpustakaan

4. Pengadaan mebeler sekolah

3. Pengadaan buku dan alat tulis siswa

2. Penambahan ruang kelas sekolah

1. Pembangunan gedung sekolah

- Terbangunnya Gedung sekolah beserta fasilitas penunjang yang memadai (Rasio 1 : 40)

14. Pelatihan penyusunan kurikulum

13. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

12. Pelatihan kompetensi siswa berprestasi


10. Penyelenggaraan Wajar Dikdas

9. Penyelenggaraan akreditasi sekolah

Kerangka Anggaran

Kerangka Regulasi

SKPD Indikator Kegiatan Indikator Keluaran Program

5. Peningkatan supremasi hukum dan perwujudan masyarakat yang berperspektif HAM melalui peningkatan fungsi lembaga penegak hukum secara profesional dengan mengembangkan partisipasi masyarakat secara aktif. Adapun sasaran pembangunan Pemerintahan Umum (bidang Hukum dan HAM) tahun 2007-2012 diletakkan pada : a. Terwujudnya sistem hukum yang adil dan tidak diskriminatif, serta memberikan perlindungan dan penghormatan kepada hak asasi manusia; b. Terjaminnya konsistensi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada terhadap pelaku tindak korupsi dan tindak kejahatan lainnya yang merugikan daerah dan meresahkan masyarakat. 6. Terwujudnya ketertiban dan keamanan yang kondusif yang memungkinkan terciptanya suasana kehidupan politik yang harmonis melalui dukungan partisipasi masyarakat secara luas. Adapun sasaran pembangunan bidang ketertiban dan ketenteraman tahun 2007-2012 diletakkan pada : a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan agar tercipta hubungan yang harmonis;

No


Adapun sasaran perlindungan sosial tahun 2007-2012 diletakkan pada : a. Meningkatnya jaminan pemerintah atas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti anak jalanan, gelandangan, anak yatim piatu, korban bencana, perlindungan anak dan keluarga. b. Memperluas cakupan pelayanan sosial dan ekonomi kepada kepada kelompok masyarakat miskin perkotaan/rumah tangga miskin (RTM). c. Meningkatnya peran perempuan dalam segala aspek pembangunan, melalui peningkatan kualitas hidup dan sumberdaya kaum perempuan dalam pelbagai aksi nyata serta memperkuat kelembagaan dan jejaring pangarusutamaan gender dan perlindungan anak; d. Meningkatnya peran pemuda sebagai pelopor dalam pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan melalui aksi nyata dalam segala aspek.

152

77

78

268.624.400

369.358.550

100.000.000

6. Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa

7. Penyediaan beasiswa bagi keluarga kurang mampu

30.000.000 4. Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan

5. Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar.

50.000.000 3. Pelatihan kompetensi siswa berprestasi

134.312.200

APBD II 134.312.200 Dinas PK

181.321.470

1.087.928.820

DAK

151

8. Revitalisasi SD/MI

2. Penyelenggaraan paket B setara SMP

1. Penyelenggaraan paket A setara SD

- Meningkatnya Standar Kompetensi Guru dan siswa serta penataan manajemen mutu sekolah

2. Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 3. Pemeliharaan rutin/berkala mebeler sekolah

1. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

5. Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Kerangka Anggaran

Kerangka Regulasi

Dinas PK

54.500.000.000

5.000.000.000

Sharing dana DAK

Keterangan Sumber Pendanaan Ad Hock Rp


SKPD Indikator Kegiatan No

Adapun sasaran pembangunan bidang Pelayanan Umum, tahun 2007-2012 diletakan pada : a. Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur yang profesional dan berdedikasi tinggi terhadap tugas pelayanan kemasyarakatan yang bermutu; b. Tersedianya sarana dan prasarana kepemerintahan yang memadai dalam upaya peningkatan kualitas fungsi dan tugas pokok pemerintahan dan kemasyarakatan; c. Meningkatnya efektivitas pengawasan, peningkatan etika, budaya dan disiplin kerja yang bertanggung jawab;

- Tersedianya prasarana sekolah yang memadai.

8. Peningkatan kinerja pelaksanaan otonomi daerah menuju tata kelola kepemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan profesionalisme aparatur yang didukung oleh infrastruktur yang berbasis pada teknologi informasi.

Indikator Keluaran

Adapun sasaran pembangunan bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, tahun 2007-2012 diletakkan pada : a. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pemanfaatan ruang Kota, sesuai tataguna lahan dan peruntukannya, melalui penyiapan rencana detail tata ruang kota yang serasi dan terintegrasi sesuai fungsi ruang. b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan yang didukung fasilitas jalan dan jembatan yang memadai; c. Meningkatnya utilitas perkotaan yang berkualitas, meliputi penataan manajemen pengelolaan air bersih yang profesional, peningkatan kualitas sanitasi lingkungan pemukiman yang bersih dan nyaman, dan penataan manajemen pengolahan persampahan yang profesional. d. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah konservasi dan pengelolaan lingkungan yang aman.

Program

7. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan ruang kota bagi terwujudnya struktur dan pola tata ruang yang seimbang dan lestari yang didukung oleh pengembangan infrastruktur yang memadai serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan;


b. Optimalisasi hubungan antar lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam upaya peningkatan kesadaran politik masyarakat yang semakin berkualitas.

150

No


1.2.

- Terbangunnya gedung TK/Play Group beserta fasilitas penunjang yang memadai (Rasio 1:20)

Indikator Keluaran

Wajib Belajar Pendidikan Dasar - Terbangunnya Gedung Sembilan Tahun SDN dan SMPN beserta fasilitas penunjang yang memadai (Rasio 1 : 40)

Program

4. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1. Pembangunan Gedung sekolah 2. Pembangunan ruang kelas sekolah 3. Pengadaan Meubeler sekolah

116.180.853.000

DAK

DAK

14.500.000.000 21.500.000.000

Ad Hock

10.000.000.000

APBD II

APBD II

APBD II

APBD II

4. Pembangunan sarana dan prasarana bermain

6. Pemeliharaan rutin berkala bangunan sekolah 7. Pemeliharaan rutin berkala meubeler sekolah 8. Rehabilitasi rutin berkala meubeler sekolah

APBD II

3. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

APBD II

APBD II

2. Pengadaan meubeler

5. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga

APBD II

Sumber Pendanaan

1. Pembangunan TK?Play Group di 4 Kecamatan

50.000.000

6. Publikasi dan Sosialisasi PAUD

Rp


50.000.000

Kerangka Regulasi

SKPD

5. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama PAUD

Kerangka Anggaran

Indikator Kegiatan Keterangan

d. Terbukanya ruang publik yang memungkinkan masyarakat dapat berinteraksi secara baik dalam menyalurkan aspirasi dan tuntutannya sesuai perkembangan dinamis masyarakat Kota; e. Terbangunnya sistem otomatisasi pelayanan publik yang cepat, mudah, dan akurat sesuai standar pelayanan minimal yang berbasis teknologi informasi digital.

79

149

1.

Kerangka Regulasi

1. Pemberian beasiswa UU No.20/2003 bagi guru TK/Play Group untuk studi (D3/S1) 2. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan modul pembelajaran PAUD

Kerangka Anggaran

Indikator Kegiatan

459.736.788.650

Rp

- Meningkatnya kualitas PAUD

50.000.000


4. Penyusunan kebijakan PAUD

2. Penyelenggaraan PAUD 3. Pengembangan data dan informasi PAUD

100.000.000

50.000.000

446.588.500

60.000.000

250.000.000


1. Pengembangan PAUD

50.000.000

100.000.000

Keterangan

APBD PNS : SMA 55, D2 II/APBN/NGO 53, Non PNS SMA 119, D1 4, D3 381

Sumber Pendanaan


3. Perencanaan dan penyusunan program PAUD

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

SKPD

500.000.000

- Meningkatnya standar kompetensi Guru Pra Sekolah dan penataan manajemen mutu sekolah

Indikator Keluaran

459.176.788.650 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Program

MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN MELALUI PEMBENAHAN MANAJEMEN DAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN YANG MEMADAI, PENGEMBANGAN OLAH RAGA, PENGUASAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, SERTA MEMPERLUAS JARINGAN KERJASAMA PENDIDIKAN BAIK DI TINGKAT LOKAL, REGIONAL, NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL


Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu melalui PAUD, Wajar Dikdas 9 Tahun, Pendidikan menengah, pendidikan non formal, pendidikan luar biasa, Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, dan Manajemen Pelayanan Pendidikan

1.1.

KOTA KUPANG 2007 - 2012

Sub Fungsi Pendidikan

FUNGSI PENDIDIKAN

Misi

I.

Visi


: :

RPJM Daerah Periode

No

: :



BAB VI KEBIJAKAN UMUM VISI sekaligus tujuan pembangunan jangka menengah Kota Kupang tahun 2007-2012 adalah “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA YANG CERDAS, BERADAB, BERBUDAYA, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING” sebagai landasan bagi tahapan pembangunan berikutnya. Sebagai ukuran tercapainya pembangunan lima tahun mendatang, maka ditetapkan arah kebijakan umum dalam kerangka pencapaian sasaran pokok sebagai berikut : 6.1. Peningkatan mutu pendidikan secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembenahan manajemen pendidikan serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Kebijakan pembangunan Kota Kupang tahun 2007-2012 yang ditempuh dalam upaya memantapkan pengembangan kualitas sumberdaya manusia, adalah sebagai berikut : 6.1.1 Fungsi Pendidikan a. Sub Fungsi Pendidikan Kebijakan pembangunan sub fungsi Pendidikan di arahkan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu melalui PAUD, Wajar Dikdas 9 Tahun, Pendidikan menengah, pendidikan non formal, pendidikan luar biasa, Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, dan Manajemen Pelayanan Pendidikan. b. Sub Fungsi Pemuda dan Olah Raga Kebijakan pembangunan sub fungsi Pemuda dan Olah Raga di arahkan pada upaya pengembangan potensi pemuda sehingga mampu berperan aktif dalam setiap aspek pembangunan melalui Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda, Peningkatan Peranserta Kepemudaan, Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda, Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga, Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. 81

6.2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pemantapan sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas dan penyiapan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang bidang kesehatan yang memadai. Kebijakan pembangunan Kota Kupang tahun 2007-2012 yang ditempuh dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, adalah sebagai berikut :

f.

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Kupang wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan serta tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil kepada Walikota Kupang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6.2.1 Fungsi Kesehatan a. Sub Fungsi Kesehatan Kebijakan sub fungsi Kesehatan di arahkan pada peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui upaya-upaya di bidang kesehatan dengan mempersiapkan tenaga-tenaga medis dan paramedis yang profesional serta dukungan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. b. Sub Fungsi Keluarga Berencana Kebijakan pembangunan sub fungsi Keluarga Berencana di arahkan pada terwujudnya keluarga sejahtera melalui pengendalian kelahiran, kesadaran masyarakat dalam berKB, meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja serta pendewasaan usia perkawinan, meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dan memperkuat kelembagaan dan Jejaring KB dalam upaya pembudayaan keluarga kecil berkualitas. 6.3. Peningkatan kinerja pertumbuhan ekonomi kota secara terpadu dan sinergi di antara para pelaku ekonomi melalui tiga pendekatan utama, yaitu bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan. Kebijakan yang ditempuh dalam memantapkan kinerja pertumbuhan ekonomi Kota Kupang tahun 2007-2012, yakni : 6.3.1 Fungsi Ekonomi a. Sub Fungsi Perhubungan Kebijakan pembangunan sub fungsi Perhubungan di arahkan bagi pemenuhan pelayanan transportasi antar bagian wilayah dan antar lingkungan serasi antara hierarki pelayanan dan modal transportasi yang representatif serta terwujudkan tertib dan disiplin berlalulintas. b. Sub Fungsi Tenaga Kerja 82

147

pencapaian VISI Kota Kupang. Untuk itu perlu ditetapkan kaidahkaidah pelaksanaan, sebagai berikut : a.

Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Kupang serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kupang Tahun 20072012 dengan sebaik-baiknya.

b. Sebagai impmelentasi pelaksanaan RPJMD, maka Pemerintah Kota Kupang wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupkan dokumen operasional pelaksanaan pembangunan tahunan sebagai acuan dalam penyusunan APBD Kota Kupang. c.

Bagi unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Kupang, RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Kota Kupang. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tiap program maka dalam kerangka koordinasi perencanaan masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Kupang, wajib membuat Rencana Strategi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RENSTRA SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahunan. Selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD) yang merupakan implementasi tahunan dari Rencana Kerja SKPD sebagai dasar dalam penyusunan APBD Kota Kupang.

d. Masyarakat termasuk dunia usaha dapat berperanserta dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk Peraturan Daerah. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan masyarakat termasuk dunia usaha dapat berperanserta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan berdasarkan rencana peranserta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan. e.

Pada akhir tahun Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Kupang wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur APBD dan peraturan lainnya. 146

Kebijakan pembangunan sub fungsi Tenaga Kerja di arahkan pada peningkatan kualitas tenaga kerja dan kemandirian tenaga kerja, melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja dan semangat kewirausahaan, perluasan kesempatan kerja dan pembinaan dan perlindungan tenaga kerja. c. Sub Fungsi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kebijakan pembangunan sub fungsi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di arahkan pada mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan melalui Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM). d. Sub Fungsi Penanaman Modal Kebijakan pembangunan sub fungsi Penanaman Modal di arahkan pada Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah peningkatan investasi/ penanaman modal, jaminan kepastian berusaha, kemudahan perijinan dan jaminan keamanan berusaha dalam kerangka pengembangan iklim investasi yang kondusif, profesionalisme pengelolaan BUMD dan optimalisasi manajemen aset daerah. e. Sub Fungsi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kebijakan pembangunan sub fungsi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di arahkan untuk mewujudkan penguatan kelembagaan masyarakat sehingga mampu mengembangkan potensi lokal dan berperan aktif dalam setiap tahapan pembangunan. f. Sub Fungsi Pertanian Kebijakan sub fungsi Pertanian di arahkan pada peningkatan pemanfaatan sumberdaya pertanian secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui peningkatan kualitas SDM Pertanian. g. Sub Fungsi Energi dan Sumberdaya Mineral Kebijakan sub fungsi Energi dan Sumberdaya Mineral di arahkan pada peningkatan pemanfaatan sumberdaya pertambangan dan energi secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui peningkatan kualitas SDM yang didukung sarana dan fasilitas yang memadai. 83

h. Sub Fungsi Kelautan dan Perikanan

BAB VIII

Kebijakan sub fungsi Kelautan dan Perikanan di arahkan pada peningkatan produksi perikanan berwawasan agribisnis dan ramah lingkungan, pengembangan SDM dan kelembagaan usaha perikanan secara optimal melalui peningkatan pelayanan dan penegakkan supremasi hukum. i. Sub Fungsi Perdagangan

PENUTUP 8.1

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan Kota Kupang Tahun 2013 (Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2013 serta dengan mengingat waktu yang sangat sempit bagi Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pilkada langsung Tahun 2013 untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013, maka Pemerintah Kota Kupang menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 sesuai dengan jadwal dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam Tahun 2013. Selanjutnya Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2012 (Mei–Juni 2012) tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 yang sudah disusun untuk pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih baik.

Kebijakan pembangunan sub fungsi Perdagangan di arahkan pada tersedianya barang kebutuhan pokok dan jasa yang terjangkau daya beli masyarakat, pengembangan perdagangan dan jasa sebagai lapangan usaha masyarakat melalui pengembangan potensi sumberdaya perdagangan dan jasa, peningkatan ekspor dan pengembangan regulasi usaha. j. Sub Fungsi Perindustrian Kebijakan pembangunan sub fungsi Perindustrian di arahkan pada pengembangan industri terutama industri kecil/home industri melalui sentra industri kecil, pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dengan pengembangan klaster industri berbasis eksport. 6.3.2. Fungsi Pariwisata dan Budaya a. Sub Fungsi Pariwisata Pembangunan sub fungsi Pariwisata di arahkan pada pengembangan dan pemanfaatan potensi-potensi wisata secara maksimal, peningkatan manajemen pengelolaan pariwisata serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kepariwisataan. b. Sub Fungsi Kebudayaan Pembangunan sub fungsi Kebudayaan di arahkan untuk memperkuat, mengembangkan dan melestarikan potensi budaya lokal dalam rangka membentuk karakteristik masyarakat kota, mencegah masuknya budaya lain yang negatif atau yang tidak sesuai dengan budaya lokal dan memberi ruang gerak untuk berkreasi dan berinovasi dalam pengembangan kesenian lokal.

84

PROGRAM TRANSISI

8.2

KAIDAH PELAKSANAAN Dalam pelaksanaan pembangunan, diterapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntable dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian VISI dan MISI yang tertuang dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kupang Tahun 2007-2012. Pelaksanaan kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran harus memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan yang melekat pada masing-masing unit kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kota Kupang Tahun 2007-2012 merupakan pedoman atau acuan bagi unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Kupang maupun masyarakat termasuk dunia usaha dalam pelaksanaan program pembangunan sehingga tercapai sinergi antar pelaku pembangunan dalam rangka 145

6.4 Peningkatan sistem pelayanan dan perlindungan sosial yang terpadu dan sinergis diantara institusi pelayanan sosial kemasyarakatan di Kota Kupang. Kebijakan pembangunan Kota Kupang Tahun 2007-2012 dalam upaya memantapkan perlindungan sosial, dilaksanakan melalui : 6.4.1. Fungsi Perlindungan Sosial a. Sub Fungsi Kependudukan dan Catatan Sipil Kebijakan pembangunan sub fungsi Kependudukan dan Catatan Sipil di arahkan pada pengendalian laju pertumbuhan (urbanisasi) dan persebaran penduduk serta peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan. b. Sub Fungsi Pemberdayaan Perempuan Kebijakan pembangunan sub fungsi Pemberdayaan Perempuan di arahkan pada terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender disetiap bidang pembangunan melalui upaya penegakan HAM bagi perempuan dan anak, peningkatan kualitas SDM perempuan serta peningkatan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan.c c. Sub Fungsi Sosial Kebijakan pembangunan sub fungsi Sosial di arahkan pada perlindungan terhadap penyandang masalah sosial melalui upaya meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat. 6.5. Peningkatan supremasi hukum dan perwujudan masyarakat yang berperspektif HAM melalui peningkatan fungsi lembaga penegak hukum secara profesional dengan mengembangkan partisipasi masyarakat secara aktif. Kebijakan pembangunan Kota Kupang tahun 2007-2012 dalam meningkatkan supremasi hukum, melalui : 6.5.1. Fungsi Pelayanan Umum • Sub Fungsi Pemerintahan Umum Kebijakan pembangunan sub fungsi Pemerintahan Umum di arahkan pada Penataan Peraturan Perundangundangan.

85

6.6.

Terwujudnya ketertiban dan keamanan yang kondusif yang memungkinkan terciptanya suasana kehidupan politik yang harmonis melalui dukungan partisipasi masyarakat secara luas. Kebijakan pembangunan Kota Kupang tahun 2007-2012 dalam memantapkan perwujudan ketertiban dan ketenteraman, melalui : 6.6.1. Fungsi Ketertiban dan Ketentraman • Sub Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kebijakan pembangunan sub fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di arahkan pada penciptaan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif terhadap munculnya kerawanan-kerawanan sosial, ekonomi dan bencana yang dapat meresahkan masyarakat. Kebijakan ini juga di arahkan pada peningkatan iklim politik yang kondusif dan stabilitas politik di daerah guna mendukung terselenggaranya pembangunan daerah secara dinamis diantaranya melalui pendidikan dan partisipasi politik.

6.7.

Peningkatan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan ruang kota bagi terwujudnya struktur dan pola tata ruang yang seimbang dan lestari yang didukung oleh pengembangan infrastruktur yang memadai serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan Kebijakan pembangunan Kota Kupang Tahun 2007-2012 dalam upaya memantapkan penataan ruang secara konsisten melalui : 6.7.1 Fungsi Lingkungan Hidup a. Sub Fungsi Penataan Ruang Kebijakan pembangunan sub fungsi penataan ruang di arahkan bagi perwujudan struktur dan pola tata ruang wilayah perkotaan yang optimal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kupang. b. Sub Fungsi Lingkungan Hidup Kebijakan pembangunan sub fungsi Lingkungan Hidup di arahkan bagi tercapainya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, melalui pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, serta perlindungan dan konservasi sumberdaya alam.

86

2005, kemudian berkembang menjadi 4 surat kabar harian pada tahun 2006 dan 2007. Surat Kabar Mingguan/Tabloid yang terbit pada tahun 2005 sebanyak 2 buah, berkembang menjadi 6 buah pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 12 buah. Sedangkan Radio tercatat pada tahun 2007 ada 15 buah Station Radio yang mengudara di Kota Kupang. Pertumbuhan mass media, pada tahun 2002 terbit 15 surat kabar, 20 radio dan 1 stasiun TV, tahun 2006 menjadi 18 surat kabar, 25 radio dan 1 Stasiun Produksi TV serta 5 Stasiun Pemancar. Permasalahan sub fungsi Komunikasi & Informatika adalah : 1) Masih lemahnya jalinan komunikasi antara pemerintah, media massa dan masyarakat; 2) Kurang tersedianya database informasi. Sasaran sub fungsi Komunikasi dan Informatika adalah : 1) Meningkatnya jalinan komunikasi antara pemerintah, media massa dan masyarakat;. 2) Tersedianya database informasi yang mudah diakses. Arah Kebijakan sub fungsi Komunikasi & Informatika adalah : optimalisasi komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat demi terwujudnya transparansi informasi. Program Indikatif sub fungsi Komunikasi & Informatika adalah : 1) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; 2) Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi; 3) Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 4) Kerjasama Informasi dengan Mass Media.

7.2 Rencana Kerja Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kupang Tahun 2007-2012 dalam pencapaian visi Kota “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA YANG CERDAS, BERADAB, BERBUDAYA, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING” dijabarkan secara berlanjut dalam matriks Program Lima Tahunan yang meliputi kebijakan, program, indikator keluaran, indikator kegiatan baik dalam kerangka anggaran maupun kerangka regulasi dan pagu indikatif lima tahunan (terlampir – matriks RPJMD Kota Kupang 2007-2012). 143

d. Sub Fungsi Kearsipan Permasalahan sub fungsi Kearsipan adalah : 1) Terbatasnya pengetahuan dan pemahaman sumberdaya aparatur di bidang kearsipan; 2) Terbatasnya sarana dan prasarana kearsipan Sasaran sub fungsi Kearsipan adalah : 1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur bidang kearsipan; 2) Tersedianya sarana dan prasarana kearsipan yang memadai Arah Kebijakan sub fungsi Kearsipan adalah terwujudnya perbaikan sistem administrasi kearsipan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah. Program Indikatif sub fungsi Kearsipan adalah : 1) Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan. 2) Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah. 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan. 4) Peningkatan Kualitas Pelayanan informasi e. Sub Fungsi Komunikasi dan Informatika Pegembangan komunikasi dua arah antara masyarakat dapat dilihat dari jumlah dialog interaktif antara pemerintah dan masyarakat, jumlah informasi yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah baik secara langsung maupun melalui mass media. Dialog interaktif antara Pemerintah dengan masyarakat melalui media elektronik sebanyak 48 kali pada tahun 2005 dan 10 kali pada tahun 2006. Pertemuan langsung dengan masyarakat yang dalam bentuk pelayanan informasi/sosialisasi produk hukum Ranperda/Perda dan produk hukum lainnya berupa pelayanan informasi langsung (tatap muka) sebanyak 45 kali pada tahun 2005, tahun 2006 sebanyak 45 kali dan pada tahun 2007 sebanyk 60 kali. Sementara pelayanan informasi kepada masyarakat melalui media cetak sebanyak 5 kali pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 sebanyak 5 kali, kemudian melalui media elektronik 5 kali pada tahun 2006 dan 3kali pada tahun 2007. Peningkatan layanan informasi kepada masyarakat semakin luas sejalan dengan pertumbuhan Mass Media, Surat Kabar, Radio dan Televisi. Tercatat 3(tiga) buah Surat Kabar Harian pada tahun 142

6.7.2. Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum a. Sub Fungsi Pekerjaan Umum Kebijakan pembangunan sub fungsi Pekerjaan Umum di arahkan bagi terwujudnya keseimbangan pertumbuhan dan pelayanan wilayah, interkoneksi antar bagian wilayah pengembangan dan antar pusat pelayanan transportasi dan pusat pelayanan perkotaan, peningkatan kapasitas jalan, pelestarian sumberdaya air dalam kerangka pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat, optimalisasi penyediaan saluran drainase dan pemanfaatannya, serta optimalisasi pengelolaan jaringan irigasi b. Sub Fungsi Perumahan Kebijakan sub fungsi Perumahan di arahkan bagi terpenuhinya kebutuhan rumah yang layak huni dan terjangkau serta peningkatan pelayanan dan penanggulangan kebakaran di seluruh wilayah kota Kupang. 6.8. Meningkatnya kinerja pelaksanaan otonomi daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, kemandirian keuangan daerah, pengembangan profesionalisme aparatur serta didukung oleh infrastruktur kepemerintahan yang berbasis pada teknologi informasi. Kebijakan pembangunan Kota Kupang tahun 2007-2012 dalam upaya memantapkan pelaksanaan otonomi daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, dilakukan melalui : 6.8.1 Fungsi Pelayanan Umum a. Sub Fungsi Perencanaan Pembangunan Kebijakan pembangunan sub fungsi Perencanaan Pembangunan di arahkan pada peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. b. Sub Fungsi Pemerintahan Umum Kebijakan pembangunan sub fungsi Pemerintahan Umum di arahkan pada peningkatan kapasitas lembaga/institusi pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan sesuai dengan Standard Pelayanan Minimal (SPM) dengan didukung kelembagaan yang efisien dan efektif serta berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta kemandirian keuangan daerah melalui penggalian sumber-sumber 87

pendapatan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan terwujudnya pengelolaan keuangan daerah secara transparan, efektif, efisien, sistematis dan akuntabel dalam pelaksanaan pembangunan daerah. c. Sub Fungsi Kepegawaian Kebijakan pembangunan sub fungsi Kepegawaian di arahkan pada peningkatan kualitas penyelenggara negara baik unsur eksekutif maupun legislatif agar mampu mengakomodasi tuntutan aspirasi masyarakat. d.Sub Fungsi Kearsipan Kebijakan pembangunan sub fungsi Kearsipan di arahkan pada terwujudnya perbaikan sistem administrasi kearsipan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah. e. Sub Fungsi Komunikasi dan Informatika Kebijakan pembangunan sub fungsi Komunikasi dan Informatika di arahkan pada terwujudnya transparansi informasi dan terbentuknya masyarakat yang responsif terhadap pembangunan melalui upaya peningkatan proses komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat secara optimal dan pengembangan saluran komunikasi yang efektif.

7) Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. 8) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. 9) Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. c. Sub Fungsi Kepegawaian Dengan berlakunya otonomi daerah terdapat pelimpahan pegawai dari instansi vertikal sehingga sampai dengan tahun 2006 jumlah pegawai sebanyak 5.044 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1.653 Tenaga Pegawai Harian Lepas (TPHL). Pada satu sisi jumlah pegawai yang besar tersebut merupakan aset namun pada sisi lain apabila tidak dapat dioptimalkan akan merupakan beban bagi pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena belum jelasnya standar kemampuan dan pengembangan pola karier pegawai. Sebagai akibatnya kinerja sumber daya rendah, belum proporsionalnya beban kerja aparatur pemerintah yang pada gilirannya sangat mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Analisis jabatan yang baik seharusnya bermanfaat pada penentuan jabatan, tugas dan fungsinya serta penempatan pegawai sesuai pangkat dan kemampuanya. Dengan melakukan analisis jabatan dapat memudahkan dalam perencanaan pola karier pegawai dengan lebih akurat. Permasalahan sub fungsi Kepegawaian adalah : 1) Masih rendahnya kinerja sumberdaya aparatur; 2) Belum pastinya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan. Sasaran sub fungsi Kepegawaian adalah : 1) Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur; 2) Terbangunnya sistem ketatalaksanaan kelembagaan pemerintah. Arah Kebijakan sub fungsi Kepegawaian adalah peningkatan aparatur pemerintah agar mampu mengakomodasi tuntutan aspirasi masyarakat. Program Indikatif sub fungsi Kepegawaian adalah : 1) Pendidikan Kedinasan; 2) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur; 3) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

88

141

9)

Tersedianya data dan informasi yang dapat diakses secara cepat, murah dan akurat; 10) Meningkatnya jumlah kajian dan terapan IPTEK yang tepat guna dan berdayaguna; 11) Mewujudkan dokumen perencanaan atau pedoman kegiatan pembangunan daerah yang demokratis, transparan dan akuntable; 12) Mengembangkan sistem dokumentasi perencanaan pembangunan sesuai perkembangan dinamis Kota. Arah Kebijakan sub fungsi Pemerintahan Umum adalah : 1. Meningkatkan kapasitas lembaga/institusi pemerintahan

agar mampu memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan didukung kelembagaan yang efisien dan efektif serta berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta penggalian sumbersumber pendapatan untuk meningkatkan pendapatan daerah serta terwujudnya pengelolaan keuangan daerah secara optimal, efektif, efisien, dan akuntabel dalam pelaksanaan pembangunan daerah;

2. Meningkatkan sumberdaya aparatur yang didukung oleh

sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;

3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada

masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas hasil penelitian yang berguna bagi kepentingan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah

Program Indikatif sub fungsi Pemerintahan Umum mencakup: 1) Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. 2) Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. 3) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. 4) Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota. 5) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. 6) Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. 140

BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. Program Pembangunan Daerah Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumbedaya daerah baik yang menyangkut aspek administrasi, institusi maupun keuangan. Untuk mewujudkan hal tersebut disusun suatu bentuk perencanaan program dan kegiatan antar fungsi yang terintegrasi dan berkelanjutan melalui penyusunan program dan kegiatan yang bersifat indikatif. Hal tersebut dikarenakan banyaknya variabel dan indikator yang tidak mampu diprediksikan sebelumnya mengingat begitu cepatnya perubahan lingkungan internal maupun eksternal yang terjadi. Untuk mencapai visi Kota Kupang yakni TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA YANG CERDAS, BERADAB, BERBUDAYA, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING, maka terdapat delapan prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran secara berlanjut atas Misi yang telah ditetapkan ke dalam bentuk Program dan Kegiatan indikatif berdasarkan fungsi dan sub fungsi dalam urusan wajib dan pilihan, dalam kewenangan Pemerintah Kota Kupang sebagai berikut : 7.1.1. Peningkatan mutu pendidikan secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembenahan manajemen pendidikan serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. FUNGSI PENDIDIKAN Penyelenggaraan pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia, melalui penyediaan tenaga ahli dan terampil yang mempunyai kemampuan ilmu pengetahuan dan ketrampilan baku, sehingga dapat melakukan adaptasi sesuai dengan tuntutan dan kondisi lapangan kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Data menunjukan bahwa Penduduk Usia Sekolah (7-24 tahun) Kota Kupang tahun 2006 sebanyak 108.907 jiwa (40,23% dari total penduduk). Dari jumlah tersebut yang sedang bersekolah sebanyak 75.387 (69,19%) terdiri atas laki-laki 38.966 (51,69%) perempuan 36.421 (48,31%), sedangkan yang tidak sedang bersekolah

89

sebanyak 33.610 jiwa (30,81%) terdiri atas laki-laki 15.313 jiwa (45,56%) dan perempuan 18.297 jiwa (54,44%) dari total penduduk (susenas 2006). Sasaran utama fungsi pendidikan tahun 2007-2012 diletakan pada upaya (1). Memperbaikan peringkat IPM secara nasional dari level 53 menjadi 43. (2). Perluasan kesempatan belajar masyarakat dalam memacu angka partisipasi murni (APM) pada setiap jenis dan jenjang pendidikan yang ada mulai dari tingkat SD 100%, SMTP 90% dan SMA/SMK 85%, (3) Indikator Kesetaraan fungsional (buta aksara) menurun sampai 0% dan (4) Mengendalikan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan mulai dari tingkat SLTP dan SLTA di bawah 0,10%, (5) Penuntasan wajar dikdas 9 tahun dan pelaksanaan wajar 12 tahun. Sebaran penduduk menurut jenis kelamin dan status bersekolah dan tidak bersekolah relatif seimbang. Ada beberapa permasalahan mendasar dalam bidang pendidikan di Kota Kupang yaitu : 1. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan ditunjukkan oleh indikator Kesetaraan Fungsional (Buta Aksara) yaitu 2,50%, Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada masing-masing jenjang pendidikan. APK untuk SD/MI sebesar 125,19%, SMP/MTs sebesar 114,62% dan SMA/SMK/MA sebesar 86,80%. APM untuk SD/MI sebesar 92,58%, SMP/MTs sebesar 82,22% dan SMA/SMK/MA sebesar 65,58%. 2. Pencapaian APM jenjang pendidikan SD termasuk kategori tinggi dibanding APM di sekolah menengah. Hal ini dimungkinkan karena faktor sosial budaya yang menyangkut persepsi orang tua yang sempit sehingga kurang menyadari arti pentingnya pendidikan bagi anak serta faktor ekonomi keluarga yang tergolong kurang mampu, menyebabkan anak usia sekolah menengah tidak bersekolah. Fenomena ini jelas terlihat dari data jumlah siswa putus sekolah (drop out) pada tahun 2006 - SD/MI 0%, SLTP/MTs 0,20%, SMU/SMK/MA 0,20%. 3. Dalam penyelenggaraan fasilitas pendidikan di Kota Kupang baik sekolah negeri maupun swasta tercatat untuk jenjang pendidikan Dasar (SD) sebanyak 118 buah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 40 buah, dan Menengah Umum/Kejuruan (SMU/K) 40 buah. Untuk tingkat pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan jumlah sekolah swasta lebih banyak daripada sekolah negeri, yaitu SMK Swasta sebanyak 12 buah sedangkan Negeri hanya 90

pemerintahan, institusi dan aparatur harus semakin tanggap dan mampu dalam menyiapkan dan mengaplikasi berbagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hasil-hasil penelitian demi kesejahteraan manusia. Permasalahan strategis daerah belum diatasi dengan perencanaan pembangunan yang mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Permasalahan sub fungsi Pemerintahan Umum adalah : 1) Prosedur yang berbelit; 2) Rendahnya kualitas pelayanan; 3) Keterbatasan cakupan layanan; 4) Masih besarnya ketergantungan penerimaan keuangan daerah yang berasal dari dana perimbangan; 5) Belum seimbangnya proporsi pengeluaran daerah untuk biaya tidak langsung dibanding dengan biaya langsung; 6) Belum optimalnya penggalian potensi pendapatan daerah; 7) Terbatasnya dukungan sumberdaya aparatur yang mampu mengoperasionalkan sistem otomatisasi pelayanan publik secara prima; 8) Terbatasnya sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan di setiap unit kerja yang dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat; 9) Rendahnya kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang IPTEK baik pengetahuan dasar, terapan maupun teknologi sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan pengguna. Sasaran sub fungsi Pemerintahan Umum adalah : 1) Terwujudnya pelayanan publik yang prima dalam one stop services kepada masyarakat sesuai dengan SPM; 2) Meningkatnya kualitas pelaksanaan pemerintahan umum di semua jenjang sampai di tingkat kelurahan; 3) Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan di tingkat kelurahan. 4) Meningkatnya PAD rata-rata 25% per tahun; 5) Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien; 6) Mengembangkan sumber-sumber penerimaan daerah; 7) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada masingmasing instansi yang melayani perizinan daerah; 8) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan; 139

sebesar 17,71% dan pada tahun 2006 penerimaan sebesar Rp 381.162.164.371,- dan yang berasal dari PAD sebesar 10%, dengan trend pertumbuhan PAD rata-rata per tahun sebesar 14,48% sedangkan penerimaan yang berasal dari dana perimbangan pada tahun 2002 sebesar 83,59%, tahun 2003 sebesar 75,48% tahun 2004 sebesar 70,45% tahun 2005 sebesar 72,26% dan tahun 2006 meningkat sebesar 83,56%, dengan trend pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 22,13%. Total Anggaran Belanja Daerah pada tahun 2002 sebesar Rp 140.195.151.428,- dengan proporsi belanja aparatur 72,17% sedangkan belanja publik adalah 27,83% tahun 2003 Rp 178.133.864.104,- dengan proporsi belanja aparatur 67,06% sedangkan belanja publik adalah: 32,94% tahun 2004 sebesar Rp 197.964.878.706,- dengan proporsi belanja aparatur 68,06% sedangkan belanja publik adalah 31,94% tahun 2005 sebesar Rp 218.765.106.084,- dengan proporsi belanja aparatur 64,90% sedangkan belanja publik adalah: 35,10% dan pada tahun 2006 sebesar Rp 304.299.098.924,- dengan proporsi belanja aparatur 61,20% sedangkan belanja publik sebesar 38,80%. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan mencakup berbagai jenis pelayanan yang diberikan, diantaranya adalah kegiatan pencatatan, pelayanan surat–menyurat dan penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi maupun kegiatan tata usaha lainnya. Kegiatan pelayanan administrasi pemerintahan menghasilkan beberapa produk akhir berupa dokumen, seperti sertifikasi, perizinan, rekomendasi, keterangan tertulis dan lain-lain. Produk administrasi pemerintahan diantaranya adalah Pelayanan Sertifikat Tanah, Pelayanan IMB, HO, Pelayanan Administrasi Kependudukan (KTP, Nikah, Cerai Rujuk, Akte Kelahiran/Kematian), Pelayanan usaha perdagangan, pariwisata, kesehatan dan lain-lain. Kondisi infrastruktur pemerintahan masih belum berjalan secara optimal dalam mendukung pelayanan publik secara cepat, mudah dan murah, hal ini disebabkan oleh pemanfaatan Elektrorik Goverment (E-Gov) sesuai tuntutan pelayanan publik secara prima melalui belum diimplementasikan secara optimal. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut perubahan sikap dan perilaku agar tidak menjadi korban perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti memunculkan kesenjangan arus globalisasi yang berdampak pada perubahan paradigma sistem dan mekanisme 138

6 buah. Proporsi Guru tidak sebanding antar SMK Swasta dan Negeri, lebih banyak guru di SMK Negeri (752 orang) dibandingkan dengan jumlah guru di SMK Swasta (263 orang). Padahal jika melihat kebutuhan akan guru justru harus lebih banyak di SMK swasta karena dari segi jumlah sekolah relatif lebih banyak. Kehadiran SMK ini semakin penting karena adanya tuntutan pasar tenaga kerja saat ini yang lebih membutuhkan para lulusan SMK dengan keterampilan khusus. Selain itu, penyelenggaraan layanan pendidikan usia dini di Kota Kupang masih sangat terbatas. Padahal rendahnya pelayanan pendidikan dalam usia dini nantinya akan mempengaruhi dan menghambat pengembangan sumberdaya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut. Kualitas pendidikan yang masih relatif rendah sangat berkaitan dengan input, output serta proses pembelajaran. Hal ini terlihat hasil ujian akhir tahun 2006, tingkat SD/MI 100%, SMP/MTs/SMPLB 72,50%, dan SMA/MA/SMALB untuk jurusan IPA 76,80%, IPS 68,10%, Bahasa 68,90% serta SMK sebesar 92,35%, turunnya persentase kelulusan di tingkat SLTP dan SMA diindikasi oleh beberapa hal antara lain penerapan kurikulum yang terlalu padat, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan (jumlah gedung yang rusak SD/MI 35,51% Ruang Kelas (RK), SLTP/MTs 29,89% RK, SMA/MA 27,93% dan SMK 29,69 RK), rendahnya kesejahteraan dan kekurangan tenaga kependidikan yang profesional yang sesuai dengan bidang tugasnya. Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan tetapi pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi merupakan cerminan kualitas, sehingga tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini tidak lain untuk mempercepat terwujudnya masyarakat yang cerdas dan itu hanya dapat dihasilkan melalui pendidikan yang berkualitas. Dalam kaitan dengan ini pendidikan berkualitas perlu mengembangkan seluruh spektrum intelegensia manusia yang meliputi aspek intelegensia, emosional, interpersonal dan intra-personal.

91

Fenomena yang terjadi dalam dunia pendidikan adalah rendahnya kualifikasi dan kualitas guru, rendahnya tingkat kesejahteraan guru, rendahnya mutu lulusan, kurang relevannya kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga isu strategis yang menjadi persoalan pendidikan di Kota Kupang yaitu: Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan, Peningkatan mutu dan Relevansi Pendidikan serta Tata Kelola dan Pencitraan Publik. a)

Sub Fungsi Pendidikan Pendidikan pra sekolah dibagi menjadi 2 kategori, yakni pendidikan non formal (play group) dan pendidikan formal (Taman Kanak-kanak). Jumlah lembaga pendidikan pra sekolah sampai tahun 2006 sebanyak 87 buah dengan jumlah murid TK 3.300 orang. Rasio sekolah : murid TK 1 : 38. Rerata jumah pertambahan guru TK dalam rentang 2003-2006 sebesar 36 guru/tahun. Masalah utama adalah distribusi guru menurut sekolah yang mempengaruhi rasio guru : murid menurut jenis sekolah dan status sekolah. Kondisi Pendidikan Dasar pada tahun 2006 sebagai berikut : Jumlah angka putus sekolah pada tahun 2006 SD/ MI sebanyak 0%, jumlah SD/MI 118 buah. Dari jumlah SD/ MI 118 buah yang baik 64,49% RK, rusak berat 8,99% RK, rusak ringan/sedang 26,52% RK. Jumlah angka putus sekolah SLTP/ MTs 0,20%. Jumlah SLTP/MTs 40 buah, yang baik 70,11% RK, rusak berat 9,20% RK, rusak ringan/sedang 20,69% RK. Pada tahun 2005 rasio sekolah:guru; guru:murid dan sekolah:murid. Keadaan rasio Sekolah:Murid SD 1:300, menurut SPM ideal 1:240. Untuk SMTP Negeri, rasio sekolah:guru 1:27; guru:murid 1:16 menurut SPM 1:21; sekolah murid 1:453 sedangkan SPM ideal 1:360. Rerata jumlah pertambahan jenis sekolah menurut jenis dalam rentang 2000-2006 menunjukkan SMTP bertambah 2 sekolah/3 tahun. Rata-rata pertambahan Jumlah guru guru SMP dalam rentang 2003-2006 sebanyak 6,8 guru/tahun, dan masalah utama adalah distribusi guru menurut sekolah yang mempengaruhi rasio guru : murid menurut jenis sekolah dan status sekolah. Jumlah pertumbuhan anak SMP 2003-2006 bertambah 331/tahun. Kualitas pendidikan di Kota Kupang dapat diukur menggunakan rasio hasil ujian akhir dan untuk tingkat SD/ 92

Sasaran sub fungsi Perencanaan Pembangunan adalah: 1) Terwujudnya keterpaduan dokumen perencanaan pembangunan daerah; 2) Terwujudnya mekanisme perencanaan yang baik; 3) Meningkatnya sumberdaya aparatur perencana. Arah Kebijakan sub fungsi Perencanaan Pembangunan adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Program Indikatif sub fungsi Perencanaan Pembangunan adalah : 1) Pengembangan Data/Informasi 2) Kerjasama Pembangunan 3) Pengembangan Wilayah Perbatasan 4) Pengembangan Kota-kota Besar dan Menengah 5) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 6) Perencanaan Pembangunan Daerah 7) Perencanaan Pembangunan Ekonomi 8) Perencanaan Sosial Budaya 9) Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam b. Sub Fungsi Pemerintahan Umum Kinerja pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat dapat diukur dari kinerja pelayanan publik. Kondisi masa lalu masih menunjukkan adanya banyak kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, seperti diskriminasi pelayanan, tumpang tindih perizinan, prosedur yang berbelit maupun keterbatasan cakupan layanan. Setelah era reformasi, penyelenggaraan pelayanan umum semakin mendapat perhatian dalam pelaksanaan pembangunan. Data tabel 2.8 menunjukan bahwa selama lima tahun terakhir penerimaan keuangan daerah mengalami kenaikan rata-rata sebesar 21,73 %, dengan perkembangan penerimaan pada tahun 2002 sebesar Rp 151.833.409.254 yang berasal dari PAD sebesar 7,18% dan pada tahun 2003 jumlah penerimaan daerah mencapai Rp 218.355.385.857. yang berasal dari PAD sebesar 13,07% , tahun 2004 penerimaan sebesar Rp 246.994.749.078 yang berasal dari PAD sebesar 16% tahun 2005 penerimaan sebesar Rp 261.077.491.858 yang berasal dari PAD 137

Target dan sarana capaian sebagimana tersebut di atas, akan diintervensi melalui program-program prioritas sebagai berikut : a. Sub Fungsi Perencanaan Pembangunan Era reformasi telah membawa perubahan sistem pemerintahan di daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Seirama dengan itu, terjadi pula perubahan paradigma pembangunan dari “Membangun Daerah” menjadi “Daerah Membangun”. Perubahan-perubahan tersebut merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah untuk berbenah diri. Dengan demikian dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perubahan paradigma tersebut dipahami sebagai suatu mandat dari pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan daerah dan melakukan pembinaan kehidupan masyarakat di daerah sesuai dengan potensi dan permasalahan daerah. Untuk memanfaatkan potensi daerah secara berdayaguna dan berhasil guna serta mampu memecahkan masalah secara cepat dan tepat diperlukan rumusan-rumusan kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerah serta penetapan program/kegiatan yang realistis dan strategis. Ini berarti setiap program dan kegiatan yang ditetapkan harus mempunyai efek sebar yang luas dengan daya ungkit yang besar terhadap pertumbuhan sektorsektor yang lain. Oleh karena itu, pemahaman perencanaan pembangunan daerah dalam daerah otonom tidak saja dilihat secara sempit tetapi harus terintegrasi dengan mempertimbangkan keterkaitan dalam lingkup regional, nasional bahkan internasional. Permasalahan sub fungsi Perencanaan Pembangunan adalah : 1) Perencanaan pembangunan daerah belum memperhatikan konsistensi antar dokumen perencanaan; 2) Sistem dan mekanisme perencanaan belum taat azas; 3) Ketentuan Perundangan di bidang perencanaan seringkali berubah-ubah; 4) Sumberdaya aparatur perencana belum memadai.

MI/SDLB 100%, SMP/MTs/SMPLB 72,50%. Dengan memperhatikan persentase kelulusan pendidikan dasar sembilan tahun, khususnya untuk SMP/MTs/SMPLB masih perlu mendapat perhatian yang serius dalam upaya meningkatkan mutu kelulusan. Melihat pada kondisi ini, dan dengan memperhatikan pertumbuhan penduduk yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk usia sekolah, maka untuk perbaikan ratio tersebut diatas sangat dibutuhkan penambahan unit sekolah baru atau sekolah satu atap dan pendistribusian guru sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Fasilitas pendidikan di Kota Kupang, baik sekolah negeri maupun swasta tercatat untuk SMA/MA sebanyak 22 buah, dan SMK 18 buah. Kondisi Gedung sekolah yang baik 71,43% RK, rusak berat 10,86% RK, dan rusak ringan/sedang 17,71% RK. Rasio sekolah : guru SMU Negeri tahun 2000 1 : 63; rasio guru : murid 1 : 14 karena SPM menentukan 1:21; dan rasio sekolah : murid 1 : 935; SMU Swasta menunjukkan rasio sekolah : guru 1 : 18; rasio guru : murid 1 : 10 rasio ini jauh lebih baik dari SMU Negeri, dan rasio sekolah : murid 1 : 185. Rasio sekolah murid untuk SMU negeri sangat tinggi yakni 1:935 sedangkan menurut SPM idealnya 1: 360. Rasio SMA swasta lebih baik di banding SMA Negeri, sementara angka putus sekolah (DO) SMA/SMK/MA/SMALB pada tahun 2006 adalah 0,20%. Rasio SMK tahun 2006 menunjukkan rasio sekolah : guru 1 : 41; rasio guru : murid 1 : 14 dan rasio sekolah : murid 1 : 614. Data rasio SMK Swasta lebih baik dibanding SMK Negeri. Rerata jumlah pertambahan jenis sekolah menurut jenis dalam perode 2000-2006 menunjukkan SMA/MA/SMALB pada jumlah yang sama/tetap, SMK bertambah 1 sekolah/7 tahun, Kualitas pendidikan di Kota Kupang dapat diukur dengan menggunakan rasio hasil ujian akhir rata-rata untuk tingkat 71,27% dan SMK 92,35%. Terlihat bahwa kualitas SMA/MA/ SMALB tergolong rendah. Dengan memperhatikan persentase kelulusan SMA/MA/SMALB, masih perlu mendapat perhatian yang serius dalam upaya meningkatkan mutu kelulusan. Pendidikan Non Formal mempunyai peranan yang cukup strategis dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia

136

93

khususnya kemampuan teknis dan keterampilan. Lembaga pendidikan non formal di Kota Kupang terdiri dari Kursus-kursus sebanyak 287 buah, PKBM sebanyak 7 buah dan 1 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Permasalahan sub fungsi Pendidikan adalah : 1) Beragamnya model dan bentuk pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini yang cenderung membingungkan masyarakat; 2) Tingginya kesenjangan fasilitas yang ditawarkan, 3) Belum adanya standar baku pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini. 4) Belum optimalnya pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas); 5) Belum optimalnya manajemen dan kemandirian Institusi pendidikan; 6) Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan baik secara kuantitas maupun kualitas; 7) Distribusi guru dan guru mata pelajaran belum memperhatikan kebutuhan sekolah. 8) Kurangnya perhatian dan keinginan masyarakat terhadap pendidikan non formal; 9) Penyelenggaraan pendidikan non formal masih belum sesuai dengan harapan; 10) Dedikasi dan profesionalisme pengelola pendidikan non formal belum optimal; 11) Belum adanya standar kualitas yang sama dari masingmasing lembaga penyelenggara pendidikan non formal. Sasaran sub fungsi Pendidikan adalah : 1) Terwujudnya penyeragaman model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) formal; 2) Meningkatnya kualitas Pendidikan Anak Usia Dini sebagai persiapan siswa memasuki pendidikan dasar. 3) Terlaksananya Wajar Dikdas 100%; 4) Meningkatnya pengelolaan dan kemandirian Institusi pendidikan; 5) Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana pendidikan; 6) Terpenuhinya kebutuhan guru mata pelajaran sesuai standar kompetensi. 7) Memperluas jangkauan dan kesempatan bagi anak usia sekolah untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan menengah; 94

3) Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran yang memadai terutama di kawasan yang rawan terhadap bahaya kebakaran; 4) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; 5) Penyediaan pos-pos pembantu yang bertugas memantau dan membantu kegiatan penananggulangan kebakaran yang tersebar pada beberapa wilayah yang dinilai rawan terhadap bahaya kebakaran; 6) Penyediaan fasilitas–fasilitas umum penunjang kegiatan penanggulangan kebakaran di lapangan. Arah Kebijakan sub fungsi Perumahan adalah terpenuhinya kebutuhan rumah yang layak huni dan terjangkau, serta peningkatan pelayanan dan penanggulangan kebakaran di seluruh wilayah Kota Kupang. Program Indikatif sub fungsi Perumahan adalah : 1) Pengembangan Perumahan; 2) Pemberdayaan Komunitas Perumahan; 3) Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran. 7.1.8. Peningkatan kinerja pelaksanaan otonomi daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan profesionalisme aparatur yang didukung oleh infrastruktur kepemerintahan yang berbasis pada teknologi informasi. FUNGSI PELAYANAN UMUM Tugas dan fungsi utama pemerintah adalah stabilisator, dinamisator, faslitator dan penjaga kepentingan umum dalam upaya memberikan pelayanan yang bermartabat dan berkualitas kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, untuk Pemerintah Kota Kupang, didukung oleh sumberdaya aparatur sebanyak 5.385 orang melayani kebutuhan masyarakat dari aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, ketertiban dan keamanan. Untuk memaksimalkan pelayanan publik yang berkualitas maka target dan sasaran pengembangan yang diletakkan pada tahun 2007-2012 yaitu (1). peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, (2). peningkatan sarana dan prasarana kepemerintahan.

135

3) 4) 5)

Peningkatan sarana dan presarana kebinamargaan. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya. 6) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. 7) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong. 8) Pembangunan Turap/talud/bronjong. 9) Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong. 10) Pengendalian Banjir . 11) Pengembangan Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya. b.

Sub Fungsi Perumahan Pertambahan jumlah penduduk membawa konsekuensi peningkatan kebutuhan perumahan bagi masyarakat. Pemenuhan kebutuhan perumahan untuk masyarakat menengah ke bawah telah dilakukan oleh Perum Perumnas sebanyak satu kawasan, sedangkan pemenuhan kebutuhan perumahan untuk masyarakat menengah ke atas dilakukan oleh pengembang swasta sebanyak 6 kawasan. Semakin padatnya pemukiman penduduk dan tumbuhnya pemukiman kumuh memicu kerentanan terjadinya bahaya kebakaran di kawasan permukiman. Permasalahan sub fungsi Perumahan adalah: 1) Terbatasnya kemampuan penyediaan prasarana dan sarana perumahan; 2) Masih terdapatnya kawasan kumuh dan menurunnya kualitas lingkungan permukiman; 3) Keterbatasan kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah; 4) Meningkatnya jumlah kepala keluarga yang belum memiliki rumah dan banyaknya pemukiman liar; 5) Rendahnya kualitas penataan ruang dan utilitas perkotaan; 6) Terbatasnya sarana prasarana penanggulangan bahaya kebakaran; 7) Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap bahaya kebakaran; 8) Rendahnya apresiasi pengelola kota terhadap pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran Sasaran sub fungsi Perumahan adalah: 1) Terpenuhinya kebutuhan perumahan masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah; 2) Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman; 134

8) 9)

Terlaksananya Wajib Belajar 12 tahun; Meningkatnya kualitas pendidikan menengah yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. 10) Menyediakan pelayanan pendidikan alternatif bagi yang tidak atau belum memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan formal; 11) Memberikan pengetahuan dasar dan keterampilan berusaha secara profesional; 12) Meningkatnya kualitas pendidikan non formal sesuai dengan kebutuhan pasar. Arah Kebijakan sub fungsi Pendidikan ditujukan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat usia 0–6 tahun untuk pengembangan bakat dan pembinaan mental, pemenuhan hak dasar pelayanan pendidikan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan, penyediaan sumberdaya manusia yang handal melalui peningkatan kualitas pendidikan menengah, peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja, melalui pengembangan modelmodel pendidikan non formal yang aplikatif. Program Indikatif sub fungsi Pendidikan adalah : 1) Pendidikan Anak Usa Dini; 2) Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; 3) Pendidikan Menengah; 4) Pendidikan Non Formal; 5) Pendidikan Luar Biasa; 6) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 7) Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan; 8) Manajemen Pelayanan Pendidikan. b) Sub Fungsi Pemuda dan Olah Raga Kondisi kepemudaan saat ini harus diakui bahwa semangat kepeloporan pemuda dalam proses pembangunan daerah masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dicermati dari kurang mandirinya organisasi kepemudaan yang ada dan kurangnya koordinasi antar organisasi kepemudaan, banyaknya perkelahian antar pelajar, penyalahgunaan narkoba oleh generasi muda, perilaku seksual menyimpang dan tindak kriminal lainnya. 95

Kondisi keolahragaan yang ada saat ini menunjukkan bahwa budaya masyarakat untuk berolahraga belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat, hal ini terlihat dari rendahnya aktivitas olah raga yang dilakukan oleh masyarakat. Di sisi lain sarana dan prasarana olah raga belum mendukung terwujudnya budaya berolahraga, dan belum dapat menunjukkan prestasi di bidang olah raga secara optimal baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Hal ini ditunjukan dengan menurunnya jumlah lapangan olah raga sebanyak 4 buah dari 74 buah tahun 2000 menjadi 70 pada tahun 2004. Permasalahan sub fungsi Pemuda dan Olahraga adalah : 1) Kurangya peran serta pemuda dalam pembangunan fisik dan non fisik; 2) Rendahnya budaya olahraga karena kurang tersedianya sarana dan prasarana olahraga. Sasaran sub fungsi Pemuda dan Olahraga adalah : 1) Meningkatnya sikap dari perilaku pemuda yang beriman, bertaqwa, mandiri, inovatif dan kreatif; 2) Meningkatkan budaya olah raga di lingkungan masyarakat dengan harapan terwujudnya hidup sehat jasmani dan rohani. Arah Kebijakan sub fungsi Pemuda dan Olahraga adalah pada upaya pengembangan potensi pemuda sehingga mampu berperan aktif dalam setiap aspek pembangunan. Program Indikatif sub fungsi Pemuda dan Olahraga adalah : 1) Peningkatan Peranserta Kepemudaan; 2) Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga; 3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga. 7.1.2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pemantapan sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas dan penyiapan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang bidang kesehatan yang memadai. FUNGSI KESEHATAN Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dibutuhkan perubahan dari paradigma sakit ke paradigma sehat, sejalan dengan visi Indonesia Sehat 2010. Selain itu dengan hidup 96

9) Kapasitas saluran kurang mampu menampung debit air akibat hujan di daerah hulu; 10) Menurunnya kapasitas saluran yang diakibatkan oleh sedimentasi dan sampah; 11) Maraknya penyalahgunaan Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga kurang mendukung fungsi bantaran sungai dan catchment area; 12) Menurunnya fungsi bendung dan saluran irigasi; 13) Kurang optimalnya kelembagaan pengelola sistem jaringan irigasi. Sasaran sub fungsi Pekerjaan Umum adalah : 1) Meningkatnya kualitas jalan serta terpenuhi spesifikasi jalan sesuai dengan fungsi dan kelas jalan Kota Kupang; 2) Terbangunnya jaringan jalan dan prasarana sesuai rencana pengembangan wilayah; 3) Terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat dengan cakupan pelayanan 70%; 4) Terpenuhinya kebutuhan air baku serta perluasan catchment area; 5) Terkendalinya eksploitasi air bawah tanah; 6) Meningkatnya tingkat pengisian air bawah tanah; 7) Mengurangi area genangan dan sedimentasi di kawasan yang memiliki kemiringan lahan yang cukup besar; 8) Meningkatnya kapasitas saluran drainase; 9) Teraturnya debit limpasan sesuai dengan kapasitas saluran, pengelolaan dan konservasi cacthment area dan badan sungai; 10) Meningkatnya fungsi bendung dan saluran irigasi; 11) Meningkatnya fungsi pengelolaan sistem irigasi; Arah Kebijakan sub fungsi Pekerjaan Umum adalah mewujudkan keseimbangan pertumbuhan dan pelayanan wilayah, pembentukan struktur jaringan jalan sesuai dengan hirarki dan pelayanan kegiatan, interkoneksi antar bagian wilayah pengembangan dan antar pusat pelayanan transportasi dan pusat pelayanan perkotaan serta peningkatan kapasitas jalan, terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat serta menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya air, pembangunan sistem drainase wilayah dan kawasan, terpenuhinya kebutuhan air bagi kegiatan pertanian dengan optimalisasi pengelolaan jaringan irigasi. Program Indikatif sub fungsi Pekerjaan Umum adalah : 1) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. 2) Pembangunan Jalan dan Jembatan. 133

mengimbangi perkembangan dinamika masyarakat terutama di wilayah pengembangan. Kurangnya sarana dan prasarana infrastruktur akan memperlambat perekonomian daerah. a. Sub Fungsi Pekerjaan Umum Panjang jalan di Kota Kupang sampai tahun 2006 adalah 702,4 km, sesuai dengan kewenangannnya diklasifikasikan : jalan negara sepanjang 45,50 km, jalan provinsi sepanjang 51,40 km dan jalan kota/lokal sepanjang 548,65 km. Kondisi jalan kota pada tahun 2006 sebagai berikut 456,56 km kondisi baik; 175,6 Km kondisi sedang dan kondisi rusak sepanjang 70,24 Km. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat dan fungsi perkotaan. Permasalahan klasik yang dihadapi berkaitan dengan air bersih adalah masih rendahnya kinerja pelayanan air bersih, yaitu belum meratanya sistem jaringan air bersih dan masih minimnya kapasitas air bersih. Sistem drainase di wilayah Kota Kupang terdiri dari drainase makro (sungai-sungai) dan saluran mikro (saluran primer dan sekunder). Fungsi utama irigasi merupakan suplai kebutuhan lahan pertanian, walaupun jumlah luas lahan pertanian di Kota Kupang cenderung mengalami penurunan, namun fungsi irigasi sangat diperlukan untuk menunjang penyediaan bahan pangan. Permasalahan sub fungsi Pekerjaan Umum adalah : 1) Konstruksi jalan dan jembatan di wilayah Kota Kupang tidak mencapai umur rencana. 2) Masih adanya jalan yang tidak memenuhi kualitas sesuai dengan kapasitas dan klas jalan. 3) Kurangnya jaringan dan prasarana jalan dalam pemenuhan kebutuhan pengembangan wilayah. 4) Penambahan jumlah pengguna jalan belum seimbang dengan ruas jalan yang tersedia. 5) Pembangunan jalan baru di wilayah pengembangan kota masih minim. 6) Belum optimalnya jangkauan pelayanan air bersih karena kondisi topografi yang cukup sulit. 7) Terbatasnya pelayanan air bersih bagi masyarakat Kota Kupang. 8) Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber air baku untuk pelayanan air bersih.

132

sehat usia harapan hidup akan semakin meningkat. Target dan sasaran utama dalam kebijakan pembangunan bidang kesehatan tahun 2007-2012 diletakkan pada (1) Perbaikan Index Pembangunan Manusia (IPM) dilihat dari usia harapan hidup Kota, dengan mempertahankan usia harapan hidup Kota Kupang rata-rata per tahun di atas 70 tahun (2) Menurunkan angka kematian bayi minimal rata-rata per tahun sebesar 40 per 1000 kelahiran (3) Jumlah kasus gizi buruk minimal 15 kasus per tahun. Target dan sarana capaian sebagaimana tersebut di atas, akan diintervensi melalui program-program prioritas sebagai berikut : a. Sub Fungsi Kesehatan Di Kota Kupang masih terdapat persoalan mendasar berkaitan dengan masalah kesehatan yakni masih ditemukannya beberapa kasus penyakit menular dan bahkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seperti penderita Demam Berdarah (DBD) dari 1.128 kasus pada tahun 2005 meningkat menjadi 1.621 kasus pada tahun 2006, jumlah penderita TB Paru BTA (+) dari 254 kasus pada tahun 2005 meningkat menjadi 558 kasus pada tahun 2006, jumlah penderita HIV dari 13 kasus pada tahun 2005 meningkat menjadi 20 kasus pada tahun 2006, jumlah penderita AIDS dari 1 kasus pada tahun 2005 menjadi 7 kasus pada tahun 2006. Selain beberapa kasus penyakit menular di atas, masih terdapat enam keluhan utama masalah kesehatan meliputi pilek, batuk, panas, sakit gigi, sakit kepala dan diare dengan ratarata 98% per tahun. Dari sejumlah keluhan yang diderita oleh masyarakat Kota Kupang, diketahui bahwa yang menjalani pengobatan sebanyak 98,93%. Hal tersebut menunjukkan masyarakat telah memilki kesadaran untuk memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia. Status gizi anak balita tahun 2005 menunjukkan status gizi buruk 3,3%, status gizi kurang 16,3%; berstatus gizi baik 80,4%. Pada tahun 2006 angkanya mengalami peningkatan sebesar 1,55% atau sama dengan 4,85%. Parameter berikut yang dipakai sebagai rujukan yaitu Angka Harapan Hidup Kota Kupang. Pada tahun 2003 Angka Harapan Hidup di Kota Kupang mencapai 69 tahun, pada tahun 2004 naik menjadi 70 tahun, pada tahun 2005 turun menjadi 69,9 tahun dan pada tahun 2006 kembali menjadi 70 tahun. Dalam periode yang sama angka kematian bayi rata-rata sebesar 58,41/1000 kelahiran hidup.

97

Rasio rumah sakit : penduduk tahun 2006 sebesar 1 : 90.283. Rasio Puskesmas : jumlah penduduk 1 : 38.693; Rasio puskesmas pembantu : jumlah penduduk 1 : 9.028; rasio balai pengobatan : jumlah penduduk 1 : 13.542; rasio posyandu : jumlah penduduk 1 : 1.321. Pada tahun 2005, rasio dokter : jumlah penduduk sebesar 1 : 7.966, rasio perawat : jumlah penduduk sebesar 1 : 2.021; rasio bidan : penduduk 1 : 2.604, rasio paramedis : jumlah penduduk 1 : 3.564. Dari data di atas diketahui bahwa ketersediaan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan masih sangat terbatas. Permasalahan sub fungsi Kesehatan adalah : 1) Belum optimalnya mutu pelayanan kesehatan; 2) Terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan; 3) Terbatasnya pembiayaan kesehatan, khususnya bagi kelompok Rumah Tangga Miskin; 4) Belum optimalnya pemberdayaan sumberdaya kesehatan; 5) Kurangnya pengetahuan keluarga tentang pentingnya pola perawatan anak yang baik, dan menu makanan bergizi dan seimbang; 6) Belum memadainya sanitasi lingkungan yang sesuai dengan syarat kesehatan; 7) Kurangnya tenaga ahli kesehatan, medis dan paramedis. Sasaran sub fungsi Kesehatan adalah : 1) Menurunnya angka kematian ibu sebesar 40/100.000 kelahiran hidup; 2) Menurunnya angka kematian bayi 10/1000 kelahiran hidup; 3) Menurunnya status gizi buruk 0,45%; 4) Mempertahankan umur harapan hidup di atas 70 tahun; 5) Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai; 6) Meningkatnya jangkauan pelayanan kesehatan; 7) Meningkatnya pengawasan obat dan makanan; 8) Meningkatnya ketersediaan obat yang bermutu, aman dan efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 9) Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga ahli kesehatan, medis dan paramedis; 10) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hidup sehat. Arah Kebijakan sub fungsi Kesehatan adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya-upaya di bidang kesehatan. Program Indikatif sub fungsi Kesehatan adalah : 1) Obat dan Perbekalan Kesehatan 2) Upaya Kesehatan Masyarakat 98

9) Meningkatnya polusi udara yang diakibatkan kurang mencukupinya fasilitas ruang hijau. Sasaran sub fungsi Lingkungan Hidup adalah : 1) Meningkatnya kesadaran dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan hidup; 2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber-sumber air; 3) Meningkatnya pengawasan, pengendalian dan penegakkan hukum terhadap kerusakan lingkungan; 4) Terangkutnya volume sampah yang dihasilkan; 5) Terwujudnya TPA baru; 6) Peningkatan kebersihan dan kesehatan lingkungan; 7) Terpenuhinya kebutuhan taman dan ruang terbuka hijau kota; 8) Terciptanya keindahan dan kenyamanan kota; 9) Tercapainya baku mutu lingkungan (berkurangnya dampak polusi udara akibat kegiatan aktivitas perkotaan). Arah Kebijakan sub fungsi Lingkungan Hidup adalah pencapaian kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan penegakkan hukum secara konsisten bagi perusak lingkungan, optimalisasi pelayanan pengelolaan sampah, serta terciptanya keindahan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan perkotaan. Program Indikatif sub fungsi Lingkungan Hidup adalah : 1) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. 2) Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam. 3) Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. 4) Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. 5) Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut. 6) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 2. FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM Pembangunan infrastruktur sebagai bagian integral dari pembangunan kota merupakan salah satu fasilitas penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi infrastruktur seperti jaringan jalan, jaringan transportasi, jaringan drainase, sumberdaya air dan pelayanan air bersih, serta sarana prasarana lainnya masih belum 131

akhirnya berdampak pada pencemaran air sungai akibat buangan sampah dan sedimentasi sungai. Perlu adanya peran aktif dari pemerintah dan stakeholders untuk mengatasi masalah-masalah kerusakan lingkungan yang terjadi melalui penentuan arah kebijakan yang berpihak kepada aspek lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sampah merupakan masalah perkotaan yang jika dikelola dengan benar akan menjadi asset dan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, namun apabila tidak dikelola secara benar akan menjadi beban dan berdampak negatif bagi masyarakat. Volume sampah yang dihasilkan setiap hari dari rumah tangga maupun industri. Pertamanan, ruang hijau dan dekorasi kota berfungsi sebagai keindahan, ruang interaksi masyarakat, sarana olah raga, kenyamanan dan sebagai paru-paru kota. Kualitas maupun kuantitas ruang hijau saat ini dinilai masih sangat kurang, tidak sebanding dengan aktivitas masyarakat. Permasalahan sub fungsi Lingkungan Hidup adalah : 1) Rendahnya kesadaran dan komitmen terhadap lingkungan hidup;

3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)

12)

13) 14) 15) 16) 17) 18) 19)

Pengawasan Obat dan Makanan Pengembangan Obat Asli Indonesia Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Perbaikan Gizi Masyarakat Pengembangan Lingkungan Sehat Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

2) Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber air akibat b. Sub Fungsi Keluarga Berencana

pencemaran; 3) Lemahnya

pengawasan,

pengendalian

dan

penegakkan hukum terhadap kerusakan lingkungan; 4) Meningkatnya volume sampah 1% tiap tahun; 5) Menurunnya kapasitas pengangkutan sampah; 6) Menurunnya kapasitas serta kualitas pengelolaan TPA Alak; 7) Kurangnya fasilitas ruang publik yang dapat digunakan sebagai sarana interaksi dan rekreasi masyarakat; 8) Menurunnya keindahan dan kenyaman kota akibat kurang mencukupinya fasilitas dekorasi dan taman kota; 130

Penyerahan kewenangan Bidang KB kepada Pemerintah Kota sesuai dengan KEPPRES Nomor 103/2001, yang kemudian diubah menjadi KEPPRES Nomor. 9/2004, menuntut adanya komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kota Kupang tentang arti pentingnya pelaksanaan program KB bagi keberhasilan pembangunan. Rata-rata kelahiran total selama tahun 2002-2005 dibawah angka 3,06 Total Fertility Rate (TFR). Indikator ini menunjukkan suatu ukuran dari keberhasilan dalam upaya pengendalian kelahiran. Pendataan Keluarga 2002 hanya 19.926 atau 57% persen pasangan usia subur (PUS) menggunakan kontrasepsi, sedangkan 14.561 PUS atau 43% PUS yang sebenarnya tidak ingin anak atau menunda kehamilannya, tidak memakai kontrasepsi (unmet need). Sebagian besar masyarakat, orang tua, maupun remaja belum memahami hak-hak dan kesehatan reproduksi remaja. Pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi 99

remaja masih rendah dan tidak tepat. Masyarakat dan keluarga masih enggan untuk membicarakan masalah reproduksi secara terbuka dalam keluarga. Para anak dan remaja lebih merasa nyaman mendiskusikannya secara terbuka dengan sesama teman. Pemahaman nilai-nilai adat, budaya, dan agama yang menganggap pembahasan kesehatan reproduksi sebagai hal yang tabu justru lebih populer. Sementara itu, pusat atau lembaga advokasi dan konseling hak-hak dan kesehatan reproduksi bagi remaja yang ada saat ini masih terbatas jangkauannya dan belum memuaskan mutunya. Pendidikan kesehatan reproduksi remaja melalui jalur sekolah belum sepenuhnya berhasil. Semua ini mengakibatkan banyaknya remaja yang kurang memahami atau mempunyai pandangan yang tidak tepat tentang masalah kesehatan reproduksi. Pemahaman yang tidak benar tentang hakhak dan kesehatan reproduksi ini menyebabkan banyaknya remaja yang berperilaku menyimpang tanpa menyadari akibatnya terhadap kesehatan reproduksi mereka. Permasalahan sub fungsi Keluarga Berencana adalah: 1) Kurangnya pemerataan pelayanan KB dan ketersediaan alat kontrasepsi yang diminati masyarakat; 2) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran sebagian masyarakat dan remaja tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi; 3) Masih tingginya jumlah keluarga prasejahtera dan lemahnya ketahanan keluarga; 4) Masih lemahnya kualitas institusi masyarakat dan jejaring KB di tingkat basis. Sasaran sub fungsi Keluarga Berencana adalah : 1) Menekan TFR (Total Fertility Rate) pada tahun 2012 di bawah 3,06, melalui pencapaian peserta KB aktif minimal 24.447 akseptor atau 64,58%dari total PUS (Pasangan Usia Subur) 38.630; 2) Menurunnya jumlah PUS menurut umur isteri di bawah usia 20 tahun tidak lebih dari 1,42% dari proyeksi PUS tahun 2012 sebanyak 38.630 melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, sikap dan perilaku remaja terhadap kesehatan reproduksi; 3) Terbinanya BKB (Bina Keluarga Balita) aktif 65% atau 32 kelompok pada 49 kelurahan, BKR (Bina Keluarga Remaja) aktif sebanyak 18 kelompok atau 37% pada 49 kelurahan serta kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) aktif 12 kelompok atau 24% pada 49 kelurahan, 100

2000–2010 dan pada tahun 2007 sedang dilakukan review RDTRK Site II. Permasalahan sub fungsi Penataan Ruang adalah : 1) Belum lengkapnya RDTRK dan RTRK sebagai tindak lanjut dari PERDA Nomor 10 Tahun 2006 tentang RTRW; 2) Kurangnya pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang kota. Sasaran sub fungsi Penataan Ruang adalah : 1) Tersedianya RDTRK dan RTRK yang memadai sebagai tindak lanjut dari RTRW; 2) Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang kota. Arah Kebijakan sub fungsi Penataan Ruang adalah terselenggaranya kegiatan penataan ruang yang berkualitas, konsisten serta partisipatif dalam mengarahkan dan mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan kota. Program indikatif sub fungsi Penataan Ruang adalah: 1) Perencanaan Tata Ruang; 2) Pemanfaatan Ruang; 3) Pengendalian Pemanfaatan Ruang 4). Pengendalian areal Pemakaman. b. Sub Fungsi Lingkungan Hidup Paradigma pembangunan di arahkan pada pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Pembangunan yang tidak memperhatikan daya lingkungan dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Kerusakan lingkungan yang terjadi di Kota Kupang menimbulkan dampak-dampak negatif antara lain konversi lahan di kawasan pesisir pantai mengakibatkan rusaknya ekosistem di pesisir dan laut seperti mangrove dan terumbu karang akibat eksploitasi yang berlebihan, erosi, dan degradasi pantai, serta sedimentasi, pencemaran limbah dari daratan. Hal ini juga terjadi di daerah aliran sungai yang sebagian besar lahannya dikonversi menjadi lahan pemukiman, yang 129

iklim politik yang kondusif dan stabilitas politik daerah guna mendukung terselenggaranya pembangunan daerah secara dinamis. Program indikatif sub fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah: 1) Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; 2) Pemeliharaan Kantrantibmas dan Penegakkan Tindak Kriminal; 3) Pengembangan Wawasan Kebangsaan; 4) Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan; 5) Pendidikan Politik Masyarakat; 6) Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam; 7.1.7. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan ruang Kota bagi terwujudnya struktur dan pola tata ruang yang serasi, lestari dan optimal didukung pengembangan infrastruktur dan utilitas perkotaan serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 1. FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP a. Sub Fungsi Penataan Ruang Saat ini, pemanfaatan ruang kota belum sesuai dengan perencanaan tata ruang kota, sehingga fungsi ruang-ruang kota belum dimanfaatkan secara optimal. Pemahaman masyarakat terhadap rencana tata ruang perlu ditingkatkan, terutama dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian tata ruang melalui penyebaran informasi seperti sosialisasi mekanisme perizinan, dan pemberian penjelasan kepada masyarakat. Dokumen rencana tata ruang yang lebih detail dalam bentuk RDTRK telah mencakup seluruh kawasan, sedangkan RTRK masih terbatas pada Kawasan Sempadan Pantai dan Sungai Dendeng, sedangkan RTBL yang telah disusun yaitu Revitalisasi Kawasan Kota Lama tahun 2002 dan Jl. Siliwangi pada tahun 1999. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang Tahun 1999–2007 telah direview menjadi RTRW Kota Kupang Tahun 2005–2015 dan ditetapkan melalui Perda Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Kota, sedangkan RDTRK pada tiap Bagian Wilayah Kota Kupang Tahun 128

dalam upaya peningkatan pemberdayaan dan ketahanan keluarga; 4) Melembaganya IMP (Institusi Masyarakat Perkotaaan) dan jejaring KB sampai tingkat basis, yaitu Pos Pembantu KB Desa/Kelurahan (PPKBD) mandiri 100% sub PPKBD mandiri 100% sesuai jumlah RW yang ada di Kota Kupang. Arah Kebijakan sub fungsi Keluarga Berencana adalah pada upaya pengendalian kelahiran melalui kesadaran masyarakat dalam ber-KB, meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja serta pendewasaan usia perkawinan, meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam upaya peningkatan kualitas keluarga dan memperkuat kelembagaan dan Jejaring KB dalam upaya pembudayaan keluarga kecil berkualitas. Program Indikatif sub fungsi Keluarga Berencana adalah : 1) Keluarga Berencana; 2) Kesehatan Reproduksi Remaja; 3) Pelayanan Kontrasepsi; 4) Pembinaan Peranserta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri; 5) Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat; 6) Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR; 7) Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/ AIDS; 8) Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak; 9) Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga; 10) Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU. 7.1.3. Peningkatan kinerja pertumbuhan ekonomi kota secara terpadu dan sinergi di antara para pelaku ekonomi melalui tiga pendekatan utama yaitu bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan. 1. FUNGSI EKONOMI Pertumbuhan ekonomi Kota Kupang berdasarkan harga konstan tahun 2000, pada tahun 2002 sebesar 6,17%, tahun 2003 turun menjadi 5,65%, tahun 2004 naik menjadi 6,28%, tahun 2005 mengalami penurunan menjadi 3,66%, dan tahun 2006 mengalami kenaikan menjadi 4,85%. Kebijakan ekonomi makro Kota Kupang 101

2007-2012 diarahkan untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun 6,83%. Posisi pendapatan per kapita tahun 2006 sebesar Rp 6.308.507,- rata-rata pertumbuhan meningkat 1,04%. Asumsi lain, yaitu pola distribusi pendapatan maksimal sesuai pendekatan rasio gini berada pada posisi di bawah 0,50 point. Target dan sasaran capaian sebagaimana tersebut di atas akan diintervensi melalui program-program prioritas sebagai berikut : a. Sub Fungsi Perhubungan Pelayanan Jaringan Transportasi khususnya pelayanan angkutan umum terdiri dari 3 trayek dibagi menjadi pelayanan trayek utama 19 trayek dengan jumlah angkutan 810 buah 14 trayek dengan jumlah angkutan 19 buah dan trayek ranting dengan 2 trayek dan jumlah angkutan 6 buah. Jumlah terminal yang ada di Kota Kupang sebanyak 4 terminal beserta 5 pos pemantau di kelurahan Nunbaun Delha, Oesapa, Manulai II, Solor, dan Oepura. Keberadaan terminal di Kota Kupang belum mampu memenuhi kebutuhan fungsi pelayanan sarana transportasi. Hal ini terlihat dari berkembangnya terminalterminal bayangan yang menyita badan jalan Pelayanan transportasi udara di Kota Kupang memiliki satu bandara yaitu bandara El Tari dan dua pangkalan militer ( Lanud AU dan AL). Untuk bandara komersial yaitu Bandara El Tari memiliki klasifikasi bandara internasional yang ber status controlled Aerodrome (ADC). Panjang landasan pacu 2500 m x 45 m (hotmix) dan landasan Pavement Classification Number (PCN) 62 Flexibility Pavement (FBXT) yang memiliki kemampuan mendukung pesawat jenis Airbus A. 300-D4. Memiliki 2 (dua) gedung terminal yaitu terminal domestic dengan luas 3995 m² dapat menampung 250 orang/hari dan terminal internasional dengan luas 1050m² dapat menampung 150 orang/hari. Jumlah Maskapai yang melayani penerbangan sebanyak 7 maskapai. Untuk transportasi laut terdapat satu pelabuhan yaitu pelabuhan Tenau yang memiliki 4 (empat) dermaga yaitu dermaga nusantara (panjang 223 m2 dan lebar 15 m2), dermaga multi guna (panjang 23,745 m2 dan lebar 1, 348 m2), dermaga penumpang (panjang 100 m2 dan lebar 16 m2) dan dermaga PELRA (panjang 50 m2 dan lebar 10 m2). Permasalahan sub fungsi Perhubungan adalah: 1) Struktur pelayanan transportasi belum efisien sesuai hierarki pelayanan dan moda transportasi karena masih tumpang tindihnya trayek yang ada. 102

2) Kurang optimalnya partisipasi masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban lingkungan; 3) Kurangnya responsivitas penanganan masalah ketentraman dan ketertiban serta bencana; 4) Kurangnya sarana prasarana penunjang kegiatan penanggulangan bencana. 5) Potensi timbulnya tingkat kerawanan akibat kondisi perekonomian yang tidak stabil. 6) Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM dalam penanggulangan bencana; 7) Menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilu; 8) Kurang efektifnya pelaksanaan sistem politik yang demokratis; 9) Kurang tuntasnya penyelesaian tuntutan masyarakat oleh pemerintah yang disampaikan melalui lembaga legislatif; 10) Kurang efektifnya pendidikan politik masyarakat. Sasaran sub fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah : 1) Meminimalisasi kejadian kerusuhan: kerusuhan antar kampung, kerusuhan SARA dan tawuran remaja; 2) Meningkatnya penanganan masalah ketentraman dan ketertiban serta bencana; 3) Mengurangi angka kerugian dan meningkatnya aset yang dapat diselamatkan akibat kebakaran dan bencana lainnya; 4) Terwujudnya rasa aman dan nyaman di lingkungan masyarakat; 5) Meningkatnya kesadaran politik masyarakat terhadap hak dan kewajibannya; 6) Mewujudkan pelaksanaan sistem politik yang demokratis; 7) Meningkatnya komitmen pemerintah untuk menuntaskan tuntutan masyarakat yang disampaikan melalui lembaga legislatif; 8) Meminimalisasi dampak negatif perbedaan pendapat dan pandangan antar golongan dan partai politik yang menjurus tindakan anarkhis di masyarakat; 9) Mempertahankan iklim politik yang kondusif 100%. Arah Kebijakan sub fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diarahkan pada upaya menciptakan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif terhadap munculnya kerawanan-kerawanan sosial, ekonomi dan bencana yang dapat meresahkan masyarakat, serta upaya meningkatkan 127

Penyelenggara pemerintahan menggunakan ketertiban dan keamanan masyarakat sebagai salah satu prasyarat utama untuk keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Pada era reformasi cenderung terjadi peningkatan gangguan kriminalitas sebagai akibat tingginya angka pengangguran, kemiskinan dan faktor ekonomi lainnya hal ini terlihat pada jumlah kriminalitas di kota Kupang pada tahun 2006 tercatat sebanyak 217 kasus, jumlah kasus pertikaian antar warga sebanyak 4 kasus yang terdiri dari 1 kasus pertikaian antar wilayah/kampung dan 3 kasus pertikaian antar pelajar. Sedangkan kasus unjuk rasa yang berkaitan dengan bidang politik sebanyak 70 kasus dan bidang ekonomi sebanyak 63 kasus. serta jumlah kasus pemogokan kerja sebanyak 16 kasus. Adanya bencana, khususnya bencana kebakaran dapat menimbulkan kerugian tidak saja korban manusia, harta benda tetapi juga terganggunya arus lalu lintas, proses produksi barang dan jasa, kerusakan lingkungan, pengangguran dan terganggunya ketenangan masyarakat. Data kejadian kebakaran menunjukkan adanya kenaikan kasus kebakaran dan angka kerugian yang meningkat dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006. Tahun 2002 terjadi 170 kasus kebakaran dengan angka kerugian mencapai Rp 15.525.440.000,-, sedangkan tahun 2006 terjadi 191 kasus kebakaran dengan angka kerugian mencapai Rp 33.477.770.000,-. Untuk menanggulangi kebakaran diperlukan sarana dan prasarana yang cukup memadai sehingga dapat mengurangi korban manusia serta kerugian material. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti pesta demokrasi Pemilu tahun 2004 menunjukkan prosentase di atas rata-rata tingkat nasional. Pada Pemilu Legislatif tahun 2004 jumlah pemilih yang menggunakan haknya mencapai 86,6 persen, pada Pemilu Presiden Putaran I sebesar 81,41 persen, dan pada Pemilu Presiden Putaran II sebesar 79,92 persen. Penurunan peserta pemilu tersebut bukan dikarenakan banyaknya pemilih yang Golput, termasuk juga adanya Pemilih yang menggunakan haknya di luar kota Kupang Pada Pilkada Kota Kupang tahun 2007 jumlah pemilih sebanyak 180,562 pemilih dan yang menggunakan hak pilihnya sebesar 140,450 pemilih. Permasalahan sub fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah : 1) Kurangnya sosialisasi Peraturan Perundangan kepada masyarakat; 126

2) Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan transportasi . 3) Kurang tertibnya pengguna jalan dalam mentaati peraturan lalu lintas. 4) Penambahan jumlah pengguna transportasi udara belum seimbang dengan jumlah maskapai yang tersedia. 5) Perlu ada penambahan rute penerbangan khusus untuk wilayah di luar Jawa. 6) Perlu adanya peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan. Sasaran sub fungsi Perhubungan adalah: 1) Terbentuknya struktur sarana dan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien. 2) Tersedianya prasarana dan fasilitas pelayanan transportasi. 3) Terwujudnya budaya tertib berlalu lintas. Arah Kebijakan sub fungsi Perhubungan adalah terwujudnya tertib dan disiplin berlalulintas, pemenuhan pelayanan transportasi antar bagian wilayah dan antar lingkungan yang serasi antara hierarki pelayanan dan moda transportasi yang representatif. Program Indikatif sub fungsi Perhubungan adalah: 1) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 2) Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 3) Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 4) Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum 5) Pelayanan Angkutan 6) Pengendalian dan Pengamanan Arus Lalu Lintas b. Sub Fungsi Tenaga Kerja Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka akan semakin bertambah pula beban penyediaan lapangan kerja yang semakin terbatas karena tidak sebanding dengan pertambahan jumlah angkatan kerja. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang sampai dengan akhir tahun 2006 tercatat 35.717 orang pencari kerja, dan yang berhasil ditempatkan sebanyak 20.293 orang yaitu penempatan melalui mekanisme Angkatan Kerja Lokal (AKL) sebanyak 8.929 orang, AKAD (Angkatan Kerja Antar Daerah) sebanyak 3.572 orang dan AKAN (Angkatan Kerja Antar Negara) sebanyak 7.792 orang, selebihnya masih berstatus pengangguran/ pencari kerja yaitu sebesar 15.242 jiwa atau sama dengan 43% dari total pencari kerja. 103

Disamping itu data tahun 2006 mencatat bahwa sampai akhir tahun 2006 tercatat 107 orang tenaga kerja anak/anak di bawah umur terpaksa bekerja terdiri dari laki- laki sebanyak 75 orang dan perempuan 32 orang. Di sisi lain, hubungan industrial di Kota Kupang dinilai belum cukup aman, walaupun secara umum dapat dikatakan cukup kondusif. Iklim hubungan industrial dimaksud terlihat dari kasus-kasus sebagai berikut : a) Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan pada tahun 2006 sebanyak 20 perusahaan; b) Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dan PHK, tahun 2006 tercatat PHK: 78 kasus dan PHI : 20 kasus; c) Kecelakaan kerja pada tahun 2006 sebanyak 15 Perusahaan; d) Perusahaan yang belum melakukan wajib lapor ketenaga kerjaan kurang lebih 35%. Permasalahan pada sub fungsi Tenaga Kerja adalah : 1) Rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja di satu sisi dan peningkatan biaya hidup disisi yang lain, dilihat dari indikasi besarnya Upah Minimum tahun 2006 sebesar Rp.600.000,- atau 80% dari Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) atau Rp 750.000,- saat ditetapkan. 2) Adanya pengusaha yang masih belum melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, karena sebagian tenaga kerja yang ada belum mendapatkan hak-hak normatifnya, misalnya upah minimum, upah lembur, cuti tahunan maupun cuti hamil/ melahirkan bagi pekerja wanita, kebebasan berserikat bagi para pekerja/buruhnya. 3) Hubungan dan komunikasi yang belum harmonis atau lancar diantara pengusaha dan pekerja/buruh. Sasaran pada sub fungsi Tenaga Kerja adalah : 1) Meningkatnya jumlah penempatan tenaga kerja 10% setiap tahun; 2) Menurunnya jumlah kecelakaan kerja 10% setiap tahun; 3) Menurunnya kasus Perselisihan Hubungan Industrial 60% setiap tahun; 4) Menurunnya pelanggaran norma Ketenagakerjaan 50% setiap tahun; 5) Meningkatnya upah minimum regional 10% setiap tahun; 6) Meningkatnya Kesadaran Wajib Lapor Ketenagakerjaan 50% setiap tahun; 7) Meningkatnya pengawasan terhadap perusahan 60% setiap tahun;

2) Terbatasnya produk hukum daerah untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Sasaran sub fungsi Pemerintahan Umum adalah : 1) Meningkatnya produk-produk hukum daerah dan peninjauan kembali perda-perda yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini; 2) Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum bagi aparatur serta masyarakat (menurunnya jumlah pelanggaraan perda 10% per tahun); 3) Meningkatnya kualitas SDM penegak hukum; 4) Meningkatnya penegakan hukum dan HAM secara tegas berdasarkan asas keadilan (meningkatnya jumlah kasus yang ditangani). Arah Kebijakan sub fungsi Pemerintahan Umum adalah menciptakan sistem hukum yang mampu memberikan jaminan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat, serta mewujudkan sistem kondusif bagi penegakan hukum dan HAM. Program Indikatif sub fungsi Pemerintahan Umum adalah : 1) Penataan Peraturan Perundang-undangan 7.1.6. Terwujudnya ketertiban dan keamanan yang kondusif yang memungkinkan terciptanya suasana kehidupan politik yang harmonis melalui dukungan partisipasi masyarakat secara luas. FUNGSI KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN Sebagai salah satu kota besar di Indonesia bagian Selatan, Kota Kupang menyimpan berbagai potensi gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban yang diakibatkan oleh kondisi sosial di Kota Kupang. Oleh karena itu pembangunan harus mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai masyarakat beradab dan bermartabat, termasuk hak bela negara. Target dan sasaran utama fungsi ketertiban yaitu (1). Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengetahui, memahami dan mentaati berbagai peraturan perundangundangan yang berlaku; (2). mampu menjawab tantangan untuk dapat meningkatkan stabilitas keamanan melalui kesadaran politik masyarakat dalam kegiatan pemerintahan maupun pembangunan. Target dan sarana capaian sebagimana tersebut di atas, akan diintervensi melalui program-program prioritas sebagai berikut :

104

Sub Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 125

7.1.5

Peningkatan supremasi hukum dan perwujudan masyarakat yang berprespektif HAM, merevitalisasi dan merefungsionalisasi lembaga penegak hukum yang profesonal dengan mengembangkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam penegakan supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM). FUNGSI PELAYANAN UMUM Sebagai Ibu Kota Provinsi di Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang menyimpan berbagai potensi gangguan sosial, keamanan dan ketentraman yang diakibatkan hubungan saling ketergantungan antar etnis, agama dan suku di seluruh Indonesia, oleh karena itu pembangunan harus mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara yang taat hukum. Target dan sasaran fungsi hukum dan hak asasi manusia adalah adanya (1). peningkatan supremasi hukum dan perwujudan masyarakat yang berprespektif HAM (2). Adanya jaminan rasa aman dan nyaman sebagai warga Kota yang beradab, berbudaya dan sejahtera. Target dan sarana capaian sebagimana tersebut di atas, akan diintervensi melalui program-program prioritas sebagai berikut : Sub Fungsi Pemerintahan Umum

Selama lima tahun terakhir telah ditetapkan 85 Peraturan Daerah, 1.731 Keputusan Walikota dan 121 Keputusan DPRD. Dari 85 Perda 46 buah merupakan Peraturan Daerah baru dan 39 buah merupakan revisi Peraturan Daerah lama yang tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Permasalahan hukum yang menyangkut pelanggaran hukum perdata sedikit mengalami peningkatan, pada tahun 2002 jumlah kasus sebanyak 1 dan pada tahun 2006 meningkat menjadi 2 kasus. Operasi yustisi yang dilaksanakan pada tahun 2002 sebanyak 104 kali dengan jumlah pelanggaran tertangani sebanyak 614 kasus dan pada tahun 2006 dilaksanakan 582 kali operasi yustisi dengan 7.600 kasus yang ditangani. Tuntutan masyarakat untuk membentuk tata peraturan daerah yang baik, perlu diikuti dengan penyusunan dan penyempurnaan produk-produk hukum daerah dalam rangka meningkatkan jaminan, kepastian, rasa keadilan dan perlindungan hukum. Permasalahan sub fungsi Pemerintahan Umum adalah : 1) Belum adanya konsistensi antara produk hukum dengan implementasinya di lapangan; 124

8) Menurunnya jumlah anak usia sekolah yang menjadi tenaga kerja/anak terpaksa kerja sebesar 85% setiap tahun. Arah Kebijakan pada sub fungsi Tenaga Kerja adalah penanggulangan pengangguran dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja dan transmigran sehingga lebih kompeten, produktif, mandiri dan berdaya saing tinggi, berkesejahteraan dan terlindungi hak-haknya, serta terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, manusiawi dan berkeadilan. Program Indikatif pada sub fungsi Tenaga Kerja adalah : 1) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; 2) Peningkatan Kesempatan Kerja; 3) Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan; 4) Pengembangan Wilayah Transmigrasi c. Sub Fungsi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Perkembangan usaha kecil menengah dan koperasi memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Peranan koperasi sebagai sokoguru perekonomia dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah terbukti lebih mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi, ketika banyak perusahaan skala besar banyak yang kolaps bahkan harus menutup perusahaannya, usahausaha mikro, kecil dan menengah masih mampu bertahan di tengah badai krisis yang melanda Indonesia tersebut. Pada tahun 2002 jumlah koperasi yang ada telah mencapai 241 unit yang terdiri dari 49 unit koperasi aktif dan 192 unit koperasi tidak aktif. Tahun 2006 jumlah koperasi menjadi 371 unit, terdiri dari 272 unit koperasi aktif dan 99 unit koperasi tidak aktif. Berdasarkan data tahun 2006 jumlah modal koperasi yang berasal dari luar sebesar Rp 13.424.065.363,- sedangkan modal sendiri sebesar Rp 11.688.969.272,- SHU berkisar Rp 1.723.762.398,- dari aset Rp 24.113.024.638,- dan volume usaha sebesar Rp 35.865.993.904,-. Sedangkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang telah terbina telah mencapai 2.675 unit dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 7.441. Permasalahan sub fungsi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah: 1) Terbatasnya SDM Aparatur yang profesional dalam memajukan perkoperasian di Kota Kupang; 2) Rendahnya Produktivitas Pengelolaan Koperasi;

105

3) Rendahnya akses KUMKM pada sumberdaya produktif baik berupa akses permodalan, informasi dan pemasaran. Sasaran sub fungsi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah : 1) Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi rata-rata 5% setiap tahun; 2) Meningkatnya nilai aset dan volume usaha koperasi ratarata 5% setiap tahun; 3) Meningkatnya kualitas SDM pengelola koperasi rata-rata 10% setiap tahun; 4) Meningkatnya nilai aset dan volume usaha UKM rata-rata 5% setiap tahun; 5) Meningkatnya kualitas SDM pengelola UKM rata-rata 7,5% setiap tahun. Arah Kebijakan sub fungsi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan melalui Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Program Indikatif sub fungsi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah: 1) Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang kondusif; 2) Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah; 3) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; 4) Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. d. Sub Fungsi Penanaman Modal Data Tabel 2.11 menjelaskan tentang perkembangan perusahaan PMDN dan PMA di Kota Kupang selama tahun 2003 s.d 2006, memperlihatkan bahwa selama periode tersebut perusahaan PMDN hanya bertambah 1 (satu) perusahaan, dengan nilai investasi sebesar Rp 110.873.553.008,- Sedangkan perusahaan PMA hanya bertambah 2 (dua) perusahaan dengan nilai investasi sebanyak US $ 400.000; Investasi yang ditanamkan pada umumnya bergerak pada industri semen, perumahan, perhotelan rekreasi/hiburan, jasa angkutan taxi, jasa siaran televisi swasta, eksport hasil laut, industri pembuatan kapal dan perahu, industri penyulingan minyak atsiri, kapal wisata, industri pertambangan, pertanian, dan budidaya mutiara. Diinformasikan pula bahwa untuk budidaya mutiara PT. Chamar Sentosa menggunakan Kota 106

menunjukan hasil yang memuaskan. Keadaan ini dipicu dengan semakin sulitnya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Fenomena ini ditandai dengan masih adanya keluarga miskin pada tahun 2006 sebanyak 23.470 KKM dan penyandang masalah sosial sebanyak 1.105 orang, terdiri dari Waria 27 orang, WTS 178 orang dan anak jalanan dan anak terlantar 900 orang, rata-rata pertumbuhan kelompok RTM Perkotaan per tahun 3,52%, penyandang masalah sosial seperti waria 4,33%, Wanita Tuna Susila 218,30% dan Anak terlantar dan Anak Jalanan sebesar 11,90%. Permasalahan sub fungsi Sosial adalah : 1) Meningkatnya jumlah penduduk miskin; 2) Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 3) Belum efektifnya penanganan pasca bencana; Sasaran sub fungsi Sosial adalah : 1) Meningkatnya cakupan penanganan penduduk miskin. 2) Meningkatnya cakupan penanganan PMKS. 3) Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah sosial. 4) Meningkatnya hubungan kerjasama antar lembaga sosial, masyarakat dan pemerintah; 5) Meningkatnya upaya penanggulangan dampak bencana. Arah Kebijakan pada sub fungsi Sosial adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial serta meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat; Program Indikatif sub fungsi Sosial adalah : 1) Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil Penanggulangan Kemiskinanan PMKS lainnya; 2) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; 3) Pembinaan Anak Terlantar; 4) Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma; 5) Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo; 6) Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial; 7) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

123

terjadi pada tahun 2006 dan sempat dilaporkan ke pihak berwajib yaitu 628 kasus yang terdiri KDRT 141 kasus, kekerasan fisik 347 kasus, kekerasan seksual 140 kasus.

Kupang sebagai Base Camp dan daerah transit untuk tujuan pemasaran ke Jawa dan Bali. Bidang usaha yang paling diminati di Kota Kupang untuk aktivitas perusahaan PMDN adalah Industri Semen, Perumahan dan Angkutan dan Perhotelan, sedangkan PMA yaitu bidang usaha telekomunikasi dan perdagangan dan eksport.

Permasalahan sub fungsi Pemberdayaan Perempuan adalah : 1) Kurang dipahaminya konsep kesetaraan dan keadilan gender di kalangan masyarakat; 2) Rendahnya perlindungan hak-hak perempuan dan anak; 3) Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan; 4) Meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; 5) Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data dan rendahnya partisipasi masyarakat; 6) Lemahnya penegakkan hukum dan penyelesaian kasuskasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Permasalahan sub fungsi Penanaman Modal adalah : 1) Kurangnya informasi potensi penanaman modal; 2) Lemahnya efisiensi usaha dalam mendorong peningkatan produksi dan inovasi dalam rangka promosi investasi; 3) Rendahnya kualitas SDM dan terbatasnya infrastruktur; Sasaran sub fungsi Penanaman Modal adalah: 1) Meningkatnya Nilai PMA dan PMDN rata-rata per tahun sebesar 5%; 2) Peningkatan kualitas data base penanaman modal yang promotif.

Sasaran sub fungsi Pemberdayaan Perempuan adalah : 1) Meningkatnya pengarusutamaan gender; 2) Meningkatnya upaya perlindungan dan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Arah Kebijakan sub fungsi Penanaman Modal adalah mengembangkan iklim investasi yang kondusif bagi peningkatan investasi/penanaman modal, pemberdayaan BUMD dan optimalisasi manajemen aset daerah.

Arah Kebijakan sub fungsi Pemberdayaan Perempuan adalah untuk meningkatkan kesetaraan serta keadilan gender, penegakan HAM bagi perempuan dan anak, peningkatan kualitas SDM perempuan dan peningkatan peran dan kemandirian organisasi perempuan. Program Indikatif sub fungsi Pemberdayaan Perempuan adalah : 1) Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan. 2) Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak. 3) Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 4) Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender c. Sub Fungsi Sosial Berbicara tentang sosial, maka sesungguhnya kita berbicara tentang harkat dan martabat manusia sebagai makluk sosial yang perlu mendapatkan pelayanan yang optimal. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Kupang seperti gelandangan, tuna susila, anak jalanan, anak terlantar, korban bencana dan lain-lain sampai saat ini belum 122

Program Indikatif pada sub fungsi Penanaman Modal adalah : 1) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; 2) Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. e.

Sub Fungsi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Pembangunan pada dasarnya ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat pada saat ini dipercaya sebagai suatu pendekatan pembangunan yang tepat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan institusi/kelembagaan lokal dimasyarakat merupakan investasi untuk memperkuat ikatan sosial dan menjalin hubungan di antara masyarakat. Pada tahun 2002 jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada di tingkat Kelurahan sebanyak 6 buah sedangkan pada tahun 2004 hanya bertambah 2 buah. Permasalahan sub fungsi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan adalah : Lemahnya kemampuan lembaga masyarakat dalam mengelola informasi dan komunikasi.

107

Sasaran sub fungsi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan adalah: Meningkatkan fungsi dan kemampuan lembaga masyarakat.

5) Terbatasnya SDM Aparatur yang profesional dalam mengoperasikan sistem administrasi kependudukan berbasis teknologi maju.

Arah Kebijakan sub fungsi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan adalah untuk mewujudkan penguatan kelembagaan masyarakat sehingga mampu mengembangkan potensi dan berperan aktif dalam setiap tahapan pembangunan.

Sasaran sub fungsi Kependudukan dan Catatan Sipil adalah : 1) Meningkatnya kesadaran penduduk terhadap arti penting identitas diri dalam suatu wilayah hukum; 2) Meningkatnya pengelolaan administrasi kependudukan melalui sistem otomatisasi berbasis teknologi maju; 3) Meningkatnya kapasitas dan keahlian Aparatur Kependudukan; 4) Meningkatnya pemantauan, pengawasan dan proteksi terhadap arus keluar masuk penduduk.

Program Indikatif sub fungsi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan adalah : 1) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; 2) Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan; 3) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa. f. Sub Fungsi Pertanian Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagaimana diterangkan dalam tabel 2.3 pada tahun 2002 memberi andil 5,37% kemudian menjadi 5,33% pada tahun 2003, selanjutnya pada tahun 2004 menjadi 5,29% bahkan cenderung terus menurun yang diakibatkan oleh berkembangnya sektor-sektor lainnya. Data sektor pertanian dari sub sektor tanaman pangan menunjukan bahwa pada tahun 2006, luas lahan sawah sebesar 388 Ha dan luas lahan kering sebesar 6.673 Ha, dimana luas sawah irigasi sebesar 19 Ha dan sawah tadah hujan seluas 165 Ha, sedangkan luas lahan yang tidak diusahakan seluas 204 Ha. Pada tahun 2006 produksi tanaman pangan seperti padi sebesar 1.254 ton, dan Jagung 1.678 ton. Sedangkan untuk tanaman hortikultura seperti Kacang Tanah sebanyak 168,20 ton, Kacang Hijau 13,20 ton, Ubi-ubian sebanyak 2.917,10 ton serta Sayur-sayuran sebanyak 3.745 ton. Untuk tanaman pangan seperti padi perkembangannya cukup baik dengan rata-rata kenaikan produksi sebesar 20% pertahun, sedangkan tanaman hortikultura seperti sayur-sayuran mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu berada di atas rata-rata 35%. Data sektor pertanian dari sub sektor peternakan menunjukan produksi daging ternak dan unggas tahun 2006 mengalami pertumbuhan positif yakni daging Sapi 1.390 ton, Kambing 4,47 ton, Ayam Buras sebanyak 6,65 ton, serta Ayam Ras sebanyak 557 ton. Dilihat dari peta potensi daya dukung lahan untuk sub sektor tanaman pangan jelas sangat terbatas, namun untuk sub sektor hortikultura dan peternakan ke arah agribisnis sangat menonjol. Hal ini disebabkan posisi strategis Kota Kupang 108

Arah Kebijakan sub fungsi Kependudukan dan Catatan Sipil adalah upaya pengelolaan administrasi kependudukan dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian laju pertumbuhan dan persebaran penduduk. Program Indikatif sub fungsi Kependudukan dan Catatan Sipil adalah : 1) Pengembangan Administrasi Kependudukan; 2) Peningkatan Pelayanan Kependudukan. b. Sub Fungsi Pemberdayaan Perempuan Jumlah penduduk Kota Kupang pada tahun 2006 sebanyak 275.066 jiwa yang terdiri penduduk laki-laki sebanyak 137.960 jiwa dan perempuan sebanyak 137.106 jiwa. Dari data tersebut jumlah penduduk perempuan lebih kecil dari pada jumlah penduduk laki-laki yaitu sebesar 49,84%, namun posisi perempuan dalam keluarga, masyarakat dan negara masih diskriminatif. Hal ini jelas terlihat pada keluarga miskin, dimana beban kerja perempuan lebih berat karena mereka harus melakukan pekerjaan ganda, yaitu melakukan pekerjaan reproduktif dan rumah tangga sekaligus masih dibebani berbagai pekerjaan upahan (produktif). Menurut Susenas (Sensus Ekonomi Nasional) ratarata jam kerja perempuan mencapai 35,69 jam per minggu, tetapi rata-rata upah mereka jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Fenomena yang terjadi banyak kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan, dengan anggapan bahwa masalah tersebut adalah masalah domestik keluarga yang tidak perlu diketahui orang lain. Bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak yang 121

Dari tabel 2.13 dapat diinformasikan bahwa tingkat penyebaran penduduk di Kota Kupang berdasarkan kepadatan penduduk dibandingkan dengan luas wilayah, maka tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2002 mencapai 1.362 jiwa per km2, sementara tahun 2003 berjumlah 1.393 jiwa per km2, tahun 2004 mencapai 1.429 jiwa per km2, tahun 2005 sebanyak 1.470 jiwa per km2 dan tahun 2006 berjumlah 1.525 jiwa per km2..

sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi di NTT sekaligus sebagai daerah transit untuk wilyah pemasaran di Jawa dan Bali. Permasalahan pada sub fungsi Pertanian adalah : 1) Rendahnya kualitas SDM Petani 2) Terbatasnya lahan pertanian; 3) Terbatasnya akses permodalan dan teknologi pertanian bagi petani;

Di sisi lain trend pertumbuhan penduduk per Kecamatan di Kota Kupang tertinggi berada di Kecamatan Alak rata-rata per tahun 5,44%, diikuti Kecamatan Maulafa 4,36%, berikut Kecamatan Oebobo 2,03% dan Kecamatan Kelapa Lima 1,78%, dengan demikian maka rata-rata pertumbuhan penduduk di Kota Kupang adalah 3,47% per tahun. Indikasi ini menunjukan bahwa sistem administrasi kependudukan ke depan harus lebih diintensifkan melalui pelayanan prima yang lebih mudah dan cepat, dalam upaya mengantisipasi lonjakan penduduk yang terus bertambah dari tahun ke tahun.

Sasaran sub fungsi Pertanian adalah : 1) Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan, dan peternakan rata-rata 25% setiap tahun; 2) Mempertahankan areal lahan pertanian dengan melakukan intensifikasi; 3) Meningkatnya penanganan rehabilitasi dan konservasi lahan kritis 15% setiap tahun; 4) Meningkatnya jumlah kelompok agribisnis 10% setiap tahun; 5) Meningkatnya akses permodalan bagi petani.

Peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan yang akan melengkapi KEPPRES Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan belum di lakukan secara optimal. Cakupan kepemilikan Akte Kelahiran yang merupakan hak masyarakat untuk memperoleh identitas, status kewarganegaraan dan lainlain, baru mencapai 46 %. Oleh karena itu, untuk meningkatan pencatatan kelahiran dan cakupan kepemilikan akte kelahiran, Pemerintah Kota Kupang melalui Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2006, telah membebaskan biaya pengurusan akte kelahiran bagi anak usia 0 – 18 tahun. Selanjutnya, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan tertib administrasi juga masih rendah. Permasalahan sub fungsi Kependudukan dan Catatan Sipil adalah : 1) Rendahnya kesadaran penduduk terhadap arti penting identitas diri dalam suatu wilayah hukum. 2) Kesulitan pemerintah Kota dalam mengidentifikasi masuknya penduduk dari luar Kota Kupang, yang bersifat temporer. 3) Tingginya laju pertumbuhan penduduk akibat urbanisasi; 4) Belum optimalnya penataan administrasi kependudukan;

120

Arah Kebijakan sub fungsi Pertanian adalah meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pertanian secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui peningkatan kualitas SDM Pertanian. Program Indikatif sub fungsi pertanian adalah: 1) Peningkatan Kesejahteraan Petani 2) Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 3) Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 4) Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 5) Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 6) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 7) Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 8) Peningkatan Pemasaran Hasil dan Produksi Peternakan g. Sub Fungsi Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang, mencatat bahwa pada tahun 2002 potensi pertambangan yang dominan adalah bahan galian C, dan yang telah dieksploitasi pada tahun 2002 sebesar 86.400 ton, tahun 2003 meningkat menjadi 87.000 ton, tahun 2004 menjadi 117.900 ton, tahun 2005 menjadi 118.000 ton dan pada tahun 2006 sebesar 120.000 ton, trend pertumbuhan sektor ini rata-rata per 109

tahun adalah sebesar 7,60%, dengan memperhatian posisi strategis Kota Kupang sebagai pusat pemerintahan, perekonomian dan pendidikan di Provinsi NTT, maka kebutuhan bahan galian C untuk memenuhi perkembangan pembangunan fisik di Kota Kupang pasti sangat tinggi, untuk itu upaya mengeksploitasi potensi sumberdaya alam dari bahan galian C yang sangat terbatas di Kota Kupang haruslah memperhatikan prinsip-prinsip konservasi sumberdaya alam yang ramah lingkungan, agar tidak menimbulkan dampak penting bagi generasi berikutnya. Data terakhir mencatat bahwa ada 9 pengusaha bahan galian golongan C yang terdiri dari batu kapur, batu kali, pasir, batu pecah, dan pencucian pasir. Sumberdaya energi yang telah memberikan kontribusi cukup besar bagi PAD Kota Kupang dari pajak penerangan jalan, dan pengolahan air bawah tanah perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Untuk pengolahan air bawah tanah, data terakhir menunjukkan bahwa perusahaan penambangan air bawah tanah di Kota Kupang sebanyak 66 unit yang terdiri dari PDAM 20 unit, UPTD Air Bersih 11 unit, Masyarakat 17 unit, dan sisanya 18 unit milik Perguruan Tinggi, Instansi Pemerintah, dan Swasta. Dari jumlah 66 unit, yang telah memiliki izin operasional sebanyak 34 unit yang terdiri dari PDAM 16 unit, UPTD Air Bersih 11 unit dan Masyarakat 7 unit, sisanya 32 unit belum memiliki izin operasional. Permasalahan sub fungsi Energi dan Sumberdaya Mineral adalah : 1) Pengambilan bahan galian C yang sulit dikontrol pemerintah karena terbatasnya sarana dan prasarana pendukung yang memadai; 2) Eksploitasi bahan galian C yang dilakukan oleh penambang tradisional cenderung tidak mengindahkan kaidah-kaidah konservasi lahan yang ramah lingkungan; 3) Terbatasnya sumberdaya energi; 4) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang kontrol pemerintah terhadap pengelolaan air bawah tanah; 5) Ketersediaan SDM Aparatur yang profesional di bidang pertambangan dan energi sangat terbatas. Sasaran sub fungsi Energi dan Sumberdaya Mineral adalah : 1) Peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap penambang yang tidak mengindahkan kaidah konservasi lahan yang ramah lingkungan serta tidak memilki izin operasional yang sah sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 110

3) Meningkatkan apresiasi budaya dan kesenian daerah; 4) Meningkatkan pendayagunaan dan pengembangan bahasa, sastra dan kepustakaan; 5) Meningkatkan media informasi kebudayaan dan kesenian sebagai sumber ilmu pengetahuan; 6) Tersedianya sarana dan prasarana kebudayaan dan kesenian yang memadai. Arah Kebijakan sub fungsi Kebudayaan adalah untuk memperkuat, mengembangkan dan melestarikan potensi budaya lokal dalam rangka membentuk karakteristik masyarakat kota, mencegah masuknya budaya lain yang negatif atau yang tidak sesuai dengan budaya lokal dan memberi ruang gerak untuk berkreasi dan berinovasi dalam pengembangan kesenian lokal. Program Indikatif sub fungsi Kebudayaan adalah : 1) Pengelolaan Keragaman Budaya; 2) Pengembangan Nilai Budaya. 7.1.4. Peningkatan sistem pelayanan dan perlindungan sosial yang terpadu dan sinergis diantara institusi pelayanan sosial kemasyarakatan di Kota Kupang. FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL Berbicara tentang kesejahteraan sosial, maka sesungguhnya kita berbicara tentang harkat dan martabat manusia sebagai makluk sosial yang perlu mendapatkan pelayanan yang optimal. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Kupang seperti gelandangan, tuna susila, anak jalanan, anak terlantar, korban bencana dan lain-lain sampai saat ini belum menunjukan hasil yang memuaskan. Disamping itu penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, masih jauh dari harapan. Keadaan ini dipicu dengan semakin sulitnya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, bertambahnya prosentase Rumah Tangga Miskin rata-rata per tahun 3,52%, untuk mengatasi maslah ini maka fokus sasaran penanganannya diletakkan pada menahan laju pertumbuhan RTM di bawah 2% per tahun. Target dan sarana capaian sebagimana tersebut di atas, akan diintervensi melalui program-program prioritas sebagai berikut : a. Sub Fungsi Kependudukan dan Catatan Sipil

119

Arah Kebijakan pada sub Pariwisata adalah untuk pengembangan dan pemanfaatan potensi-potensi wisata secara maksimal dan baik, peningkatan manajemen pengelolaan pariwisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kepariwisataan. Progam Indikatif sub fungsi Pariwisata adalah : 1) Pengembangan Pemasaran Pariwisata; 2) Pengembangan Destinasi Pariwisata; 3) Pengembangan Kemitraan. b. Sub Fungsi Kebudayaan Pada era globalisasi yang ditandai perkembangan teknologi dan informasi yang cepat, karakteristik budaya ketimuran yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama, mengalami ancaman yang sangat berat, karena dihadapkan pada kondisi dimana kadar nilai moral melemah, krisis jati diri dan kepribadian pada sebagian masyarakat. Keadaan ini menjadikan kebudayaan (nilai-nilai budaya) memiliki peran yang strategis dalam membangun dan menggarap sisi nilainilai rohani, kemanusiaan serta interaksi sosial dalam kehidupan dan pelestarian seni dan budaya daerah. Tahun 2002 jumlah sanggar etnis sebanyak 33 buah, tahun 2003 sebanyak 35 buah, tahun 2004 sebanyak 37 buah, tahun 2004 menjadi 38 buah dan pada tahun 2006 berkembang menjadi 40 buah, dengan trend pertumbuhan rata-rata per tahun adalah sebesar 3,95%. Permasalahan sub fungsi Kebudayaan adalah : 1) Kurang optimalnya fasilitasi apresiasi dan pengembangan budaya dan kesenian daerah; 2) Kurang optimalnya upaya penyelamatan dan pemanfaatan benda cagar budaya sebagai asset peninggalan sejarah; 3) Terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya sebagai akibat adanya akulturasi dan globalisasi; 4) Kurangnya upaya pelestarian kebudayaan khas NTT; 5) Kurangnya sarana prasarana pengembangan budaya dan kesenian; 6) Rendahnya apresiasi dan konservasi budaya kesenian daerah, serta pemanfaatan cagar budaya peninggalan sejarah. Sasaran sub fungsi Kebudayaan adalah : 1) Melaksanakan penyelamatan dan pemanfaatan benda cagar budaya; 2) Melestarikan aset peninggalan sejarah; 118

2) Peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan energi listrik, gas dan air bawah tanah yang tidak taat azas. 3) Pengembangan sumberdaya energi non migas dan baru terbarukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak dan gas. 4) Peningkatan profesionalisme SDM Aparatur di bidang pertambangan dan energi. 5) Pemetaan potensi sumberdaya pertambangan yang potensial untuk dieksploitasi. Arah Kebijakan sub fungsi Energi dan Sumberdaya Mineral adalah pengelolaan sumberdaya pertambangan dan energi secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui peningkatan pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan dan energi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Program indikatif sub fungsi Energi dan Sumberdaya Mineral adalah : 1) Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 2) Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan 3) Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 4) Pembinaan dan Pengawasan Bidang Air Bawah Tanah 5) Pembinaan dan Pengawasan Bidang Bahan Bakar Minyak dan Gas 6) Pengembangan Energi Non Migas dan Energi Baru Terbarukan 7) Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertambangan h. Sub Fungsi Perikanan dan Kelautan Kota Kupang memiliki wilayah perairan dengan panjang garis pantai 22,7 km yang terbentang dari arah timur di Kelurahan Lasiana hingga barat di Kelurahan Alak dan bentangan perairan laut ini melintasi 15 Kelurahan pantai dengan luas perairan laut 120 km 2. Kandungan potensi perairan laut Kota Kupang antara lain berupa sumberdaya perikanan tangkap berupa ikan pelagis 12.000 ton/tahun dan demersal 42.000 ton/tahun. Potensi lahan budidaya laut 54 ha, serta lahan budidaya air tawar 11,5 ha. Masyarakat perikanan (nelayan, pengolah dan pemasar) yang berusaha dalam sektor perikanan berjumlah 5.243 orang, produksi perikanan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sebesar 17,68% dan konsumsi protein hewani 111

(ikan) mengalami peningkatan rata-rata sebesar 9,14% per tahun. Terumbu karang di pesisir Teluk Kupang merupakan aset sumberdaya alam pesisir yang mampu menopang kelestarian perikanan serta jasa lingkungan, baik keindahannya maupun fungsi perlindungan pantainya, merupakan kekuatan yang spesifik untuk menunjang perekonomian Kota Kupang. Hasil survei menunjukkan bahwa potensi terumbu karang sebagai obyek wisata dan habitat ikan masih cukup besar. Pada kedalaman perairan 30 m terdapat terumbu karang seluas 23,8 Km2 di kawasan pantai Kota Kupang. Berdasarkan hasil survei bahwa kepadatan ikan karang di Teluk Kupang adalah 10-450 ekor/250 m 2 dan kepadatan rata-rata 220 ekor/250 m2. Potensi mangrove di kawasan pantai Kota Kupang diindikasikan mengalami tekanan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, sebagai akibat konversi dan pembabatan hutan mangrove yang tidak dikendalikan. Saat ini, hanya sekitar 2,5 ha mangrove yang tersisa. Menumbuhkembangkan luasan mangrove merupakan tantangan bagi masyarakat di pesisir Kota Kupang untuk meningkatkan manfaat mangrove bagi kehidupan. Eksploitasi sumberdaya alam di wilayah pesisir Kota Kupang pada beberapa tahun terakhir ini cenderung telah menyebabkan daya dukung ekologis wilayah pesisir terlampaui, sehingga dampak negatif dari eksploitasi sumberdaya berpengaruh langsung kepada masyarakat kelurahan pesisir. Akses masyarakat ke daerah pantaipun sebagian terhambat oleh pengembangan di wilayah ini. Proses tergerusnya garis pantai (erosi/abrasi) bertambah dangkalnya perairan pantai akibat sedimentasi/pengendapan pada dasarnya merupakan proses yang terjadi secara alami. Khusus di kawasan pantai Oesapa dan sekitarnya, dipengaruhi juga oleh kegiatan manusia yang telah membabat tanaman pelindung pantai (mangrove) terutama bagi pengembangan usaha yang tidak ramah lingkungan. Permasalahan sub fungsi Perikanan dan Kelautan adalah : 1) Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya perikanan; 2) Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan; 3) Terbatasnya akses permodalan bagi nelayan; 4) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia perikanan; 5) Berubahnya kondisi fisik pantai dan laut akibat pola pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut belum mengindahkan kaidah konservasi. 112

rata per tahun sebesar 2,22% dan untuk perkembangan objek wisata bersifat stagnan. Untuk jelasnya lihat tabel 7.1. Tabel 7.1 Perkembangan Sarana Prasarana dan Pelayanan Kepariwisataan Daerah Kota Kupang, Tahun 2002 – 2006 Uraian

2002

2003

Tahun 2004

2005

2006

4 9 15 38 1 1 1 35 38

4 9 15 38 1 1 1 35 84

4 9 15 38 3 1 1 50 155

4 9 15 41 3 2 1 55 214

4 9 15 44 3 3 1 50 280

20 16.543 33 9

55 34.126 35 9

932 60.344 37 9

5.945 125.470 38 9

10.037 153.764 40 10

1. Obyek Wisata Bahari / Alam Budaya Sejarah 2. Perhotelan Bintang 1 Bintang 2 Bintang 3 Melati 3. Restoran/Rumah Makan 4. Wisatawan { orang } Mancanegara Domestik 5. Sanggar Etnis 6. Perusahaan Bidang Kepariwisataan

Sumber : Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Kupang

Permasalahan sub fungsi Pariwisata adalah : 1) Rendahnya pengelolaan objek-objek wisata potensial/unggulan. 2) Terbatasnya sarana prasarana pada objek wisata yang ada; 3) Kurangnya event-event wisata atraktif yang bernuansa budaya; 4) Terbatasnya pemasaran potensi pariwisata Kota Kupang; 5) Terbatasnya SDM Profesional yang bergerak di sektor pariwisata. Sasaran sub fungsi Pariwisata adalah : 1) Peningkatan kualitas pengelolaan obyek wisata (alam, bahari dan budaya). 2) Peningkatan jumlah kunjungan wisata 30% setiap tahunnya. 3) Peningkatan kualitas sarana prasarana obyek wisata . 4) Peningkatan promosi potensi pariwisata pada event-event tingkat Nasional dan Internasional. 5) Peningkatan kualitas SDM Parwisata.

117

pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 6,58%. Di sisi lain apabila dilihat dari tingkat penyerapan tenaga kerja, maka pada tahun 2002 tercatat sebesar 11.149 orang dan pada akhir tahun 2006 berkembang menjadi 12.148 orang dengan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,75%. Permasalahan sub fungsi Perindustrian adalah : 1) Lemahnya peranan IKM terhadap sumberdaya produktif; 2) Rendahnya kualitas pengelolaan IKM; 3) Terbatasnya akses pasar; 4) Terbatasnya akses permodalan. Sasaran sub fungsi Perindustrian adalah : 1) Mempertahankan pertumbuhan unit usaha IKM rata-rata per tahun sebesar 25%; 2) Peningkatan Akses Pasar dan permodalan rata-rata 25% setiap tahun; 3) Peningkatan daya serap tenaga kerja produktif rata-rata per tahun sebesar 1,50%. Arah Kebijakan sub fungsi Perindustrian adalah mengembangkan industri terutama industri kecil/home industri, pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dengan pengembangan ekspor dan penguatan institusi pasar. Program indikatif sub fungsi Perindustrian adalah : * Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2. FUNGSI PARIWISATA DAN BUDAYA a. Sub Fungsi Pariwisata Usaha-usaha untuk mengembangkan sektor pariwisata telah dilakukan, yang mana telah menunjukkan hasil yang positif, terlihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik wisata budaya maupun alam pada tahun 2002 tercatat jumlah wisatawan yang mengunjungi Kota Kupang sebanyak 16.563 orang, tahun 2003 sebanyak 34.181 orang, tahun 2004 sebanyak 61.276 orang, tahun 2005 sebanyak 125.470 dan pada tahun 2006 sebanyak 163.801 orang, dengan demikian trend pertumbuhan rata-rata per tahun untuk sub sektor pariwisata sebesar 64,95%. Sedangkan untuk sub sektor pendukung pariwisata seperti perhotelan trend pertumbuhannya rata-rata per tahun sebesar 3,04%, Restauran sebesar 54,90%, perusahaan jasa travel bertumbuh dengan rata-

116

Sasaran sub fungsi Perikanan dan Kelautan adalah : 1) Meningkatnya hasil produksi perikanan dan konsumsi protein hewani (ikan) 20% setiap tahun; 2) Meningkatnya penanganan rehabilitasi dan konservasi wilayah pesisir 15% setiap tahun; 3) Meningkatkan status kelembagaan usaha menjadi koperasi perikanan sebanyak 5 buah; 4) Membentuk kelompok pengawasan masyarakat (POKWASMAS) sebanyak 11 kelompok; 5) Menjalin kemitraan usaha antara nelayan, pengolah, pemasar dengan pihak swasta sebanyak 10 kelompok; 6) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar sebesar 20%. Arah Kebijakan sub fungsi Perikanan dan Kelautan adalah meningkatkan produksi perikanan berwawasan agribisnis dan ramah lingkungan, pengembangan SDM dan kelembagaan usaha perikanan secara optimal melalui peningkatan pelayanan dan penegakkan supremasi hukum. Program Indikatif sub fungsi Perikanan dan Kelautan adalah: 1) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 3) Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut 4) Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut 5) Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat 6) Pengembangan Budidaya Perikanan 7) Pengembangan Perikanan Tangkap 8) Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 9) Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 10)

Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

11)

Pengembangan Data dan Informasi Perikanan

113

12)

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Masyarakat Perikanan

i. Sub Fungsi Perdagangan Sub fungsi Perdagangan di Kota Kupang, merupakan sektor ekonomi basis yang memegang peranan penting dalam pembentukan PDRB Kota Kupang. Data tabel 2.13. menunjukan bahwa pada tahun 2002 tingkat penyerapan tenaga kerja sebanyak 17.390 orang sampai dengan tahun 2006 tercatat sebesar 22.214 orang, dengan jumlah 389 unit usaha sampai dengan tahun 2006 tercatat sebesar 2.491 unit usaha. Trend pertumbuhan dilihat dari perkembangan unit usaha rata-rata per tahun sebesar 52,62%, sedangkan dilihat dari tingkat penyerapan tenaga kerja mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 5,10%, sedangkan untuk nilai investasi yang berkembang pada tahun 2002 tercatat sebesar Rp 836.720.372.077,- sampai tahun 2006 meningkat menjadi Rp 3.468.314.648.390,- dengan trend pertumbuhan nilai investasi rata-rata per tahun sebesar 43,93%. Sarana dan prasarana perdagangan dan jasa yang juga memegang peranan penting dalam mengerakkan sendi-sendi perekonomian Kota pada umumnya, seperti pasar konvienen yang meliputi pasar tradisional, dan pasar moderen. Pada tahun 2006 jumlah pasar tradisonal sebanyak 7 buah, sedangkan pasar moderen seperti pasar swalayan tercatat sebanyak 16 buah, termasuk mall sebanyak 1 buah, sedangkan jumlah Rumah Tokoh (Ruko) tercatat sebanyak 21 buah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang mencatat bahwa pada tahun 2002 nilai eksport komoditi pertanian dan perikanan serta produk lokal lainnya sebesar 18.464.091,19 US $, sedangkan nilai import tercatat sebesar 3.771.790,49 US.$, terdapat selisih sebesar 14.692.300,70 US.$, sedangkan pada tahun 2006 nilai eksport tercatat sebesar 10.636.316,82 US.$, sedangkan nilai import sebesar 2.219.357,23 US.$ dan terdapat selisih sebesar 8.416.959,59 US.$. Dari gambaran ini terlihat jelas bahwa nilai eksport Kota Kupang lebih besar dari nilai import, dengan trend pertumbuhan rata-rata pertahun yang cenderung menurun sejalan dengan kelesuan perekonomian regional maupun nasional yang melanda bangsa Indonesia. Namun ke depan diharapkan dengan pulihnya perekonomian nasional akan membawa dampak positif terhadap perekonomian lokal di Kota Kupang. Permasalahan sub fungsi Perdagangan adalah : 1) Lemahnya daya saing produk olahan lokal terhadap produk luar, karena akses pasar baik regional maupun internasional sangat lemah. 114

2) Menurunnya kualitas sarana dan prasarana pendukung sistem distribusi barang; 3) Kurangnya informasi tentang potensi sumberdaya dan ekonomi lokal. 4) Terbatasnya kemampuan pengusaha kecil dan menengah dalam mengantisipasi era globalisasi. Sasaran sub fungsi Perdagangan adalah : 1) Meningkatkan jumlah unit usaha rata-rata per tahun sebesar 25%; 2) Meningkatkan ekspor komoditi non migas rata-rata sebesar 10% tiap tahun; 3) Meningkatkan tingkat penyerapan tenaga kerja rata-rata per tahun sebesar 5% tiap tahun; 4) Memperkuat permodalan dengan peningkatan permodalan usaha jasa sebesar 15% per tahun; 5) Memperpendek jalur distribusi barang kebutuhan pokok dari produsen langsung kepada pengecer dan atau konsumen; 6) Meningkatkan penataan kawasan perdagangan dan jasa pada objek-objek yang potensial. Arah Kebijakan sub fungsi Perdagangan adalah tersedianya barang kebutuhan pokok dan jasa yang terjangkau daya beli masyarakat, pengembangan perdagangan dan jasa sebagai lapangan usaha masyarakat melalui pengembangan potensi sumberdaya perdagangan dan jasa, peningkatan ekspor dan pengembangan regulasi usaha. Program Indikatif sub fungsi Perdagangan adalah : 1) Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan; 2) Peningkatan dan Pengembangan Ekspor; 3) Peningkatan Efisisensi Perdagangan Dalam Negeri; 4) Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan. j. Sub Fungsi Perindustrian Sekalipun krisis ekonomi tahun 1997 belum pulih, namun kinerja investasi sektor Industri Kecil dan Menegah (IKM) menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Hal ini dilihat dari data base Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan mencatat bahwa pada tahun 2002 jumlah Industri Kecil dan Menengah yang terdaftar sebanyak 65 unit, dan pada akhir tahun 2006 meningkat menjadi 396 unit usaha, dengan pertumbuhan unit usaha rata-rata per tahun sebesar 47,89% sedangkan nilai investasi pada tahun 2002 tercatat sebesar Rp 143.051.920.000,sampai tahun 2006 berkembang menjadi Rp 183.029.492.432,dengan trend 115

PEMERINTAH KOTA KUPANG

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR : 02 TAHUN 2008

TENT ANG TENTANG

RENCAN A PEMB ANGUN AN RENCANA PEMBANGUN ANGUNAN JANGKA MENENGAH D AERAH (RPJMD) DAERAH KOTA KUP ANG TAHUN 2007-2012 KUPANG

KUPANG 2007

Tabel 2.34 Perkembangan Sarana dan Prasarana Kebersihan Kota Kupang Tahun 2002-2006 ................................................. 41 Tabel 2.35 Banyaknya Pelanggan Listrik PLN di Kota Kupang Tahun 2006 ................................................................................... 42 Tabel 2.36 Jumlah Pelanggan Telepon Pemerintah dan Swasta .................. 42 Tabel 2.37 Perkembangan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Kupang Tahun 2002-2006 ........................................................................ 43 Tabel 2.38 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikannya ................................... 44 Tabel 2.39 Jumlah Akte/Izin yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang ................................................................................... 46 Tabel 2.40 Perkembangan Nilai Adipura Kota Kupang Tahun 2002-2007 ........................................................................ 47 Tabel 2.41 Rekapitulasi Evaluasi Aspek Fisik Pemantauan I Tahun 2006-2007 Kota Kupang ................................................. 48 Tabel 2.42 Data Rekomendasi Studi Kelayakan Lingkungan Hidup Tahun 2003-2007 ........................................................................ 49 Tabel 2.43 Pembagian Wilayah Pengembangan Kota Kupang ..................... 51 Tabel 5.1

Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah ................................... 73

Tabel 5.2

Proyeksi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung 2007-2012..................................................................................... 74

Tabel 7.1

Perkembangan Sarana Prasarana dan Pelayanan Kepariwisataan Daerah Kota Kupang Tahun 2002-2006 ...... 117

xix

Tabel 2.16. Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi dan Gizi Buruk Tahun 2003-2006 ........................................................................ 25 Tabel 2.17 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia ........................................... 26 Tabel 2.18 Pencari Kerja dan Pengangguran ................................................. 27 Tabel 2.19 Perkembangan PendudukMiskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Kupang ................................. 28

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG

Tabel 2.20 Perkembangan Panti Jompo, Panti Asuhan, Rumah Singgah dan Yayasan Sosial di Kota Kupang ............................................. 29

NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG

Tabel 2.21 Jumlah Kasus Kejadian Kebakaran di Kota Kupang ................... 30 Tabel 2.22 Banyaknya Rumah Penduduk di Kota Kupang Tahun 2006 ..... 31

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA KUPANG TAHUN 2007–2012

Tabel 2.23 Perkembangan Pelayanan dan Sarana Prasarana Pendidikan Kota Kupang Tahun 2002-2006 ............................. 32

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Tabel 2.24 Perkembangan Sarana Kesehatan di Kota Kupang ..................... 33 Tabel 2.25 Panjang Jalan di Kota Kupang Tahun 2006 ................................ 34 Tabel 2.26 Jembatan di Kota Kupang ............................................................. 34

WALIKOTA KUPANG, Menimbang

Tabel 2.27 Volume Bongkar Muat, Arus Penumpang Transportasi Laut dan Udara di Kota Kupang ........................................................... 35 Tabel 2.28 Banyaknya Kendaraan Bermotor, Trayek Angkutan dan Terminal di Kota Kupang Tahun 2002-2006 ............................ 35 Tabel 2.29 Jumlah Pelanggan, Pemakaian Air dan Penjualan Air Bersih Tahun 2004 ................................................................................... 37

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2007–2012;

Tabel 2.30 Jumlah Pelanggan, Pemakaian Air dan Penjualan Air Bersih Tahun 2005 ................................................................................... 38 Tabel 2.31 Jumlah Pelanggan, Pemakaian Air dan Penjualan Air Bersih Tahun 2006 ................................................................................... 38

Mengingat Tabel 2.32 Kapasitas Debit Terlayani oleh PDAM Kabupaten Kupang ....... 39

: a. bahwa untuk melaksanakan amanat pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 150 ayat (3) Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan agenda kerja Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun masa jabatannya;

: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Tabel 2.33 Prosentase Penurunan Debit Mata Air pada Musim Hujan dan Musim Kemarau ..................................................................... 40

xviii

iii

Indonesia Tahun 1958, Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

abel Daftar T Tabel Tabel 2.1.

Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Per Tahun 2002-2006 .......... 8

Tabel 2.2.

Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Kota Kupang menurut Lapangan Usaha atas dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2002-2006 .......................................................................... 9

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Tabel 2.3.

Nilai LQ Untuk Ekonomi Basis Berdasarkan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kota Kupang ......................................... 11

Tabel 2.4.

Rata-rata Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Penduduk Tahun 2002-2006 ...................................................... 13

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Tabel 2.5.

Laju Inflasi Tahun 2003-2005 .................................................... 14

Tabel 2.6.

Jumlah dan Prosentase Rumah Tangga Miskin serta Garis Kemiskinan Kota Kupang 2002-2006 ........................................ 15

Tabel 2.7.

Jumlah dan Prosentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita sebulan Tahun 2003-2006 ................. 16

Tabel 2.8.

Gini Rasio dan Prosentase Pendapatan Yang Telah diterima Kelompok Masyarakat Terendah Tahun 2003-2006 ................ 17

Tabel 2.9.

Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2002-2006 ....................................................... 18

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Tabel 2.10. Realisasi Belanja Rutin/Belanja Administrasi Umum Daerah Kota Kupang ..................................................................... 19 Tabel 2.11. Perkembangan dan Jumlah Nilai Investasi .................................. 21

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

iv

Tabel 2.12. Perkembangan Tenaga Kerja dan Investasi Sektor Industri dan Perdagangan Tahun 2002-2006 ................................................. 21 Tabel 2.13. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2002-2006 .... 22 Tabel 2.14. APK Masing-masing Jenjang Pendidikan di Kota Kupang Tahun 2004-2006 (%) ................................................................. 24 Tabel 2.15. Angka Putus Sekolah Tahun 2002-2006 .................................... 25

xvii

BAB VII. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ........................ 89 7.1. Program Pembangunan Daerah ..................................... 89 7.2. Rencana Kerja .................................................................. 143 BAB VIII. PENUTUP ................................................................................ 145 8.1. Program Transisi ............................................................ 145 8.2. Kaidah Pelaksanaan ....................................................... 145 LAMPIRAN - LAMPIRAN : MATRIKS PROGRAM LIMA TAHUNAN RPJMD 2007-2012 ............ 149

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2004-2009; 15. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota

xvi

v

DAFTAR ISI

Kupang Tahun 2002 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128); 16. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 176). Dengan Persetujuan Bersama

Peraturan Daerah .......................................................................................... iii Kata Pengantar ............................................................................................xiii Daftar Isi ......................................................................................................... xv Daftar Tabel ............................................................................................... xvii BAB I.

PENDAHULUAN ...................................................................... 1 1.1. Latar Belakang .................................................................... 1 1.2. Maksud dan Tujuan ........................................................... 2 1.3. Landasan Penyusunan ....................................................... 2 1.4. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen lainnya .. 4 1.5. Sistematika Penyusunan .................................................... 5

BAB II.

KONDISI UMUM DAERAH .................................................. 7 2.1. Kondisi Geografis ............................................................... 7 2.2. Perekonomian Daerah ....................................................... 8 2.3. Sosial Budaya Daerah ...................................................... 22 2.4. Prasarana dan Sarana Daerah ......................................... 30 2.5. Pemerintahan Umum....................................................... 43 2.6. Lingkungan Hidup ........................................................... 47

BAB III.

VISI DAN MISI ....................................................................... 57 3.1. Visi Kota Kupang 2007-2012 ........................................... 57 3.2. Misi Kota Kupang 2007-2012 .......................................... 61

BAB IV.

STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH ......................... 63 4.1. Strategi Pembangunan Kota Kupang ............................ 64 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .............. 65

BAB V.

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH .................. 71 5.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah ......................... 71 5.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah ................................. 72 5.3. Pembiayaan ....................................................................... 74 5.4. Kebijakan Umum Anggaran ........................................... 75

BAB VI.

KEBIJAKAN UMUM .............................................................. 81

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG dan WALIKOTA KUPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2007 – 2012.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Kupang. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Walikota adalah Walikota Kupang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang yang selanjutnya disebut DPRD Kota Kupang. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah. vi

xv

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disebut RPJM adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang untuk periode 5 (lima) tahun. 7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun. 8. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 9. Misi adalah Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. 10. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan program/ kegiatan suatu SKPD. 11. Program Lintas SKPD adalah sekumpulan program/kegiatan beberapa SKPD. 12. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana program/kegiatan terpadu antar SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah atau kawasan. BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 (1) RPJM merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Walikota hasil Pilkada yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2007. (2) RPJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi : a. SKPD dalam menyusun Renstra-SKPD; b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

vii

KATA PENGANTAR

BAB III SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA KUPANG Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

RPJM Kota Kupang Tahun 2007–2012 disusun dengan Sistematika sebagai

Kupang Tahun 2007-2012 merupakan Penjabaran dari Visi, Misi, program

berikut :

Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD

BAB. I.

PENDAHULUAN

Kota Kupang Tahun 2007-2025 serta memperhatikan RPJM Provinsi Nusa

BAB. II.

KONDISI UMUM DAERAH

Tenggara Timur.

BAB. III.

VISI dan MISI

BAB. IV.

STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan

BAB. V.

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan

BAB. VI.

KEBIJAKAN UMUM

RPJMD Kota Kupang memuat arahan kebijakan keuangan daerah,

Kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan

BAB. VII. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD

BAB. VIII. PENUTUP

yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

LAMPIRAN – LAMPIRAN.

pembangunan SKPD untuk lima tahunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang selanjutnya dijabarkan dalam Renja tahunan

BAB IV ISI DAN URAIAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA KUPANG 2007 - 2012

SKPD. RPJMD Kota Kupang disusun karena partisipasi semua pihak yang memberikan kepedulian dan bantuannya baik secara material maupun moril, karena itu pada tempatnya kepada semua pihak diucapkan terima

Pasal 4

kasih.

Isi dan uraian rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang 2007-2012 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

viii

xiii

II. Pasal Demi Pasal

BAB V MASA BERLAKU

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 5

Pasal 2 Cukup Jelas

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kupang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku selama 5 (lima) tahun masa jabatan Kepala Daerah terpilih periode 2007-2012.

Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas

BAB VI

Pasal 5 Cukup Jelas

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 6

Pasal 7 Cukup Jelas

Hal–hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2008 NOMOR 298

xii

ix

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG

WALIKOTA KUPANG

NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA KUPANG TAHUN 2007 – 2012

DANIEL ADOE

I.

UMUM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kupang Tahun 2007–2012 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, dimana penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kupang Tahun 2007–2025 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat arahan kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang memuat Prioritas Pembangunan Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah Kebijakan Fiskal Daerah serta Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk Kerangka Regulasi dan Pendanaan yang bersifat Indikatif. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Kupang 2007–2012 terdiri dari 5 Bab dan 7 Pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ada dengan lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang (RPJMD) 2007–2012.

x

xi

BAB I PENDAHULUAN. Keterangan. Pendanaan. Sumber. Pagu Indikatif Lima Tahunan

Recommend Documents