BAB X BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB X BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB X BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

10.1 Kondisi Umum Sebagai modal dasar pembangunan, sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA dan LH) mempunyai dua fungsi penting yaitu sebagai penyedia bahan baku bagi pembangunan ekonomi dan sebagai pendukung sistem kehidupan. Untuk itu, agar pembangunan dan kehidupan manusia dapat terus berlanjut, maka pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan LH harus dilakukan secara rasional, efisien, bijaksana, dan berkelanjutan. Sehubungan dengan itu dan sesuai dengan amanat RPJMN 2010-2014, arah pembangunan bidang SDA dan LH dikelompokkan menjadi dua, yaitu: (i) pengelolaan SDA dan LH untuk mendukung pembangunan ekonomi, dan (ii) pengelolaan SDA dan LH untuk meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup. Arah kebijakan pengelolaan SDA dan LH untuk mendukung pembangunan ekonomi dijabarkan lebih lanjut ke dalam 3 (tiga) prioritas, yaitu: (i) Prioritas Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; (ii) Prioritas Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi; dan (iii) Prioritas Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan. Sedangkan pembangunan SDA LH untuk meningkatkan kualitas dan kelestarian LH dijabarkan lebih lanjut ke dalam 4 (empat) prioritas, yaitu: (i) Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup; (ii) Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan; (iii) Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan; (iv) Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim. Beberapa sasaran pokok di dalam RPJMN 2010—2014 untuk arah kebijakan yang mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi antara lain adalah: (i) meningkatnya rata-rata produksi per tahun bahan pangan terutama padi (3,22 persen), jagung (10,02 persen), kedelai (20,05 persen), gula (12,55 persen), daging sapi (7,30 persen), dan ikan (20,16 persen); (ii) tercapainya pertumbuhan PDB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan rata-rata 3,6-3,7 persen per tahun; (iii) meningkatnya indeks Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) masing-masing sebesar 115-120; (iv) tercapainya produksi minyak bumi 1,01 juta barel per hari, produksi gas bumi 1.633 ribu SBM per hari; (v) tercapainya penggunaan panas bumi (PLTP) 5.807 MW, mikrohidro (PLTMH) 1.887 MW, dan tenaga surya (PLTS) 6.120 MWp; (vi) tercapai produksi batubara 309 juta ton, dengan domestic market obligation (DMO) sebanyak 110 juta ton pada tahun 2011. Selanjutnya sasaran pokok untuk mendukung peningkatan kualitas dan kelestarian LH antara lain adalah: (i) terjaganya kelestarian SDA dan LH dan kemampuan SDA dalam mendukung pembangunan berkelanjutan; (ii) terkendalinya tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; (iii) meningkatnya penanganan illegal logging dan illegal fishing; (iv) meningkatkan kegiatan rehabilitasi dan konservasi lahan hutan serta dilakukannya pembatasan pembukaan lahan di kawasan; (v) meningkatnya pengelolaan konservasi dan pendayaangunaan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya; (vi) RKP 2012

II.10-1

terwujudnya upaya rehabilitasi, konservasi dan preservasi ekosistem pesisir dan laut; (vi) terwujudnya pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terdepan yang menjadi batas wilayah NKRI; (v) menurunnya emisi karbon; dan (vi) meningkatnya kesiapan sektor pembangunan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Capaian produksi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk perekonomian nasional pada tahun 2010 antara lain adalah: (i) peningkatan produksi padi sebesar 3,1 persen, daging sapi sebesar 6,4 persen dan ikan sebesar 10,28 persen; (ii) pertumbuhan PDB sektor pertanian secara keseluruhan sekitar 2,9 persen; serta (iii) peningkatan nilai NTP dan NTN masing-masing sebesar 4,18 persen dan 1,44 persen. Pada tahun 2010, produksi dan lifting minyak bumi mencapai masing-masing 945 dan 954 ribu barel per hari (barrel per day, BOD) dan produksi gas bumi mencapai 1.590 ribu barrel of oil equivalents per day (BOEPD) atau 8.900 million standard cubic feet per day (MMSCFD), sementara produksi batubara mencapai 275 juta ton, atau 3.163 ribu BOEPD, dengan domestic market obligation (DMO) sebanyak 67 juta ton. Untuk mendukung peningkatan kualitas dan kelestarian LH, dalam tahun 2010, telah dicapai antara lain hal-hal: (i) telah diselesaikannya penanganan kasus terkait illegal fishing sebanyak 160 kasus; (ii) telah dilakukan rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada areal seluas 85 ribu ha di kawasan konservasi; serta (iii) telah dilakukan pengelolaan pulau-pulau kecil di 20 pulau, termasuk 5 pulau terdepan/terluar. Secara rinci, capaian pada masing-masing prioritas diuraikan sebagai berikut. 10.1.1. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kondisi ketahanan pangan dalam 2 (dua) tahun pertama RPJM 2010-2014 semakin membaik dengan terus meningkatnya produksi padi dan bahan pangan pokok lainnya. Pada tahun 2010, produksi padi nasional tumbuh sebesar 3,1 persen, yaitu dari 64,4 juta ton menjadi 66,4 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya luasan panen padi sebesar 2,8 persen dan produktivitas padi meningkat 0,3 persen. Pada tahun 2011, produksi padi akan diupayakan meningkat menjadi sebesar 70,4 juta ton. Sejalan dengan produksi padi, pada tahun 2010 produksi jagung mampu meningkat 4,17 persen atau menjadi 18,36 juta ton. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan produktivitas sebesar 4,6 persen. Selanjutnya pada tahun 2011, produksi jagung nasional diupayakan untuk mencapai 22,0 juta ton. Produksi kedelai, pada tahun 2010 mengalami penurunan hingga 6,81 persen atau menjadi 908 ribu ton yang disebabkan oleh penurunan luas panen karena gangguan musim hujan yang panjang pada tahun 2010, sehingga petani cenderung beralih ke tanaman padi. Produktivitas kedelai akan terus ditingkatkan agar produksi pada tahun 2011 mencapai 1,6 juta ton. Peningkatan produksi bahan pangan tersebut telah didukung dengan jaminan kepastian hukum atas perlindungan lahan pertanian pangan serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar untuk mendukung ketahanan pangan. Sementara itu, produksi sumber protein hewani terus ditingkatkan. Pada tahun 2010, produksi daging, telur, dan susu meningkat masing-masing mencapai sekitar 2,3 juta ton, II.10-2

RKP 2012

1,4 juta ton, dan 927,8 ribu ton. Produksi perikanan pada tahun 2010 juga mengalami peningkatan sebesar 10,28 persen dari tahun 2009, yaitu dari 9,82 juta ton menjadi 10,83 juta ton yang terdiri dari 5,35 juta ton perikanan tangkap dan 5,48 juta ton perikanan budidaya. Peningkatan produksi perikanan budidaya, terutama terjadi pada beberapa komoditas utama seperti: rumput laut (seaweeds), udang (shrimp), ikan nila, kepiting (crab), patin/lele (catfishes), dan lain-lain. Sementara itu, komoditi perikanan tangkap yang utama adalah: tuna, udang, tongkol, kembung, dan cumi. Secara khusus, upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan terus dilakukan melalui berbagai program, antara lain: (i) fasilitasi sertifikasi hak atas tanah di 10 provinsi sebanyak 2.787 bidang; (ii) penempatan 2.382 penyuluh dan peningkatan kapasitas 1.451 peserta didik kelautan dan perikanan; (iii) bimbingan teknis manajerial dan bantuan sarana pengolah dan pemasaran ikan pada Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan; (iv) bantuan sarana tangkap kepada kelompok nelayan; (v) fasilitasi akses nelayan ke permodalan; serta (vi) pelaksanaan PNPM Mandiri di 119 kab/kota di 6 (enam) provinsi yang telah dilakukan sejak tahun 2004. Dengan semakin meningkatnya usaha perikanan budidaya di Indonesia, maka diperkirakan produksi perikanan pada tahun 2011 akan mampu mencapai target 12,26 juta ton yang terdiri dari 5,41 juta ton perikanan tangkap dan 6,85 juta ton perikanan budidaya. Peningkatan produksi pangan tersebut mampu meningkatkan ketersediaan karbohidrat dan protein bagi masyarakat. Namun demikian, konsumsi pangan di tingkat masyarakat tidak hanya tergantung pada ketersediaan bahan pangan namun juga pada aksesibilitas rumah tangga terhadap pangan yang ditunjukkan oleh konsumsi kalori per kapita. Pada tahun 2010, konsumsi kalori per kapita mencapai 1.957,0 kkal/kapita/hari, yang sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 1.927,6 kkal/kapita/hari. Peningkatan aksesibilitas pangan didorong terutama oleh terjaganya biaya-biaya kebutuhan pokok dan terdistribusikannya barang subsidi pada masyarakat kurang mampu. Selama tahun 2010, fluktuasi harga beras umumnya dapat terjaga pada kisaran Rp 7.393 – Rp 9.081. Sementara itu, pada tahun 2010 penyaluran beras melalui program raskin mencapai 3,07 juta ton. Konsumsi protein di tingkat masyarakat mencapai 59,98 gram/kapita/hari. Pada tahun 2010, dengan adanya peningkatan produksi perikanan sebagaimana dijelaskan di atas, ketersediaan ikan untuk konsumsi meningkat sebesar 4,78 persen dibandingkan tahun 2009, yaitu dari 29,08 kg/kapita/tahun menjadi 30,47 kg/kapita/tahun pada tahun 2010. Peningkatan ini didukung oleh peningkatan produksi dan pengembangan informasi dan promosi hasil perikanan, serta adanya gerakan Gemar Makan Ikan. Pada tahun 2011, konsumsi ikan masyarakat Indonesia diperkirakan akan mencapai 31,64 kg/kapita/tahun. Sebagai hasil dari peningkatan konsumsi tersebut, maka Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2010 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2009. Konsumsi beras yang menjadi bagian terbesar dari total konsumsi pangan penduduk turun menjadi 100,8 kg per tahun per kapita dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 102,2. Penurunan konsumsi beras dalam PPH menunjukkan adanya perubahan pada pola pangan masyarakat Indonesia. Pada tahun 2011, skor PPH diharapkan dapat mencapai skor 88,1. RKP 2012

II.10-3

Produksi hasil perkebunan utama, seperti kelapa sawit, karet, tebu, dan kakao pada tahun 2010 juga meningkat sebesar 2,26 persen, 6,21 persen, 7,03 persen dan 4,32 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya. Peningkatan produksi tersebut didorong oleh peningkatan produktivitas dan luas tanam. Pada tahun-tahun berikutnya, produksi komoditas perkebunan tersebut diharapkan terus meningkat dalam usaha mendukung peningkatan pengolahan hasil pertanian/agroindustri. Peningkatan produksi tersebut di atas telah menghasilkan pertumbuhan PDB untuk tanaman bahan makanan sebesar 3,1 persen, peternakan dan hasilnya sebesar 2,7 persen, serta perikanan sebesar 3,4 persen. Secara umum, PDB Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan pada tahun 2010 tumbuh sekitar 2,9 persen. Sementara pada kuartal I 2011, PDB Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan tumbuh sekitar 3,4 persen. Selanjutnya secara keseluruhan, pada tahun 2011 diupayakan ditingkatkan menjadi sebesar 3,7 persen. Peningkatan kontribusi dalam PDB selain didukung oleh meningkatnya produksi berbagai komoditas pangan di atas, juga didukung oleh peningkatan produksi hasil pertanian lainnya, perikanan, dan kehutanan. Di bidang kehutanan, investasi dari pemanfaatan hutan dalam bentuk Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) baik yang berasal dari hutan alam (HA), hutan tanaman industri (HTI), hutan tanaman rakyat (HTR) dan industri (IUIPHHK) pada tahun 2010 mencapai sebesar Rp.33,18 trilyun dan US$7 juta (naik sebesar 1,87 persen dari tahun 2009). Jumlah tenaga yang terserap juga mengalami peningkatan sebesar 5,73 persen yaitu sebesar 297.147 orang dan 50 unit koperasi serta 87 izin Kelompok Tani Hutan. Ijin usaha pemanfaatan hutan pada tahun 2010 meningkat sebesar 1,77 persen dari tahun 2009. Luas kawasan hutan produksi yang dibebani IUPHHK (HA, HTI, dan HTR) meningkat menjadi 38,29 juta ha dibanding sebelumnya 37,63 juta ha di tahun 2009. Dari total luasan tersebut, luas kawasan yang dibebani IUPHHK-HTI meningkat menjadi sebesar 12,17 juta ha dan HTR seluas 0,099 juta ha. Luas hutan tanaman (HTI dan HTR) tersebut telah ditingkatkan 457.758 ha pada tahun 2010 dan direncanakan akan dicadangkan seluas 500.000 ha di tahun 2011. Sementara itu, pemanfaatan hutan dalam bentuk IUPHHK-HA menurun sebesar 2,77% dari tahun 2009 menjadi sebesar 24,95 juta ha. Penurunan ini banyak disebabkan tidak terpenuhinya persyaratan teknis administrasi oleh pemohon. Terkait dengan IUPHHK-Restorasi Ekosistem, jumlah permohonan hingga tahun 2010 adalah sebanyak 33 unit dengan luas 3,55 juta ha. Pada tahun 2010, produksi kayu meningkat sebesar 17,53 persen dibanding tahun 2009 menjadi sebesar 44,15 juta m3. Produksi terbesar disumbangkan oleh IUPHHK-HTI sebesar 18,55 juta m3, diikuti oleh land clearing penyiapan lahan penanaman HTI sebesar 13,5 juta m3, IUPHHK-HA sebesar 5,1 juta m3, hutan rakyat sebesar 2,7 juta m3, stock tahun sebelumnya sebesar 2,3 juta m3, dan sisanya dari izin lainnya yang sah, kayu perkebunan, IPHHK lain, dan pemilik atau pedagang hasil hutan kayu bulat. Sementara itu, produksi hasil hutan kayu olahan juga mengalami peningkatan dari seluruh jenis dibandingkan tahun 2009. Produksi kayu gergajian adalah 877 ribu m 3 atau meningkat sebesar 23,27 persen, serpih kayu 1,19 juta m3 atau meningkat sebesar 18,04 persen, pulp 5,4 juta m3 atau meningkat sebesar 16,02 persen, plywood dan laminated veneer lumber (LVL) 3,2 juta m3 atau meningkat sebesar 8,04 persen dan veneer 727 ribu m3 atau meningkat sebesar 6,22 persen. Volume ekspor kayu, pada tahun 2010 sebesar II.10-4

RKP 2012

2,77 juta m3, meningkat 1,53 persen dari tahun 2009 dengan nilai ekspor sebesar USD 1,49 milyar. Penyumbang ekspor terbesar pada tahun 2010 adalah kayu lapis sebesar USD 1,00 milyar, diikuti oleh moulding dan kayu pertukangan. Selain peningkatan produk kehutanan, pemerintah juga berusaha menjaga ketersediaan kayu di hutan dan peredarannya dengan (i) meningkatkan produksi penebangan bersertifikat legalitas kayu pada tahun 2010 sebesar 10 persen atau setara 510.000 m3, (ii) meningkatkan implementasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) secara online di seluruh unit manajemen IUPHHK dan IUIPHHK, dan (iii) meningkatkan industri hasil hutan bersertifikat legalitas kayu sebanyak 11 unit. Upaya lain untuk menjaga ketersediaan kayu terutama di hutan alam adalah mendorong penggunaan bahan baku kayu secara efisien dengan menggunakan kayu kayu berdiameter kecil, hutan tanaman dan limbah. Hasilnya, pada tahun 2010 industri hasil hutan berbahan baku diameter kecil, hutan tanaman, dan limbah telah ditingkatkan menjadi sebesar 2 persen. Khusus untuk hutan tanaman, produksi pada tahun 2010 yang masuk ke industri kayu adalah sebesar 28,91 juta m3. Untuk meningkatkan keragaman produk kehutanan, revitalisasi kehutanan juga diarahkan untuk meningkatkan produk kehutanan bukan kayu. Jenis-jenis produk kehutanan bukan kayu yang ditetapkan sebagai unggulan adalah sutera alam, rotan, bambu, lebah madu, gaharu dan nyamplung. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam produksi hasil hutan dilakukan melalui pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 400.000 ha, fasilitasi kepada 100 kelompok unit usaha dan 50 unit kemitraan. Pemerintah juga memfasilitasi pembangunan hutan rakyat kemitraan untuk bahan baku kayu industri pertukangan pada area seluas 250.000 ha dan areal kerja hutan desa seluas 100.000 ha. Sejalan dengan peningkatan produksi sebagaimana diuraikan di atas, kontribusi pertanian, perikanan, dan kehutanan terhadap ekspor non migas juga meningkat. Pada tahun 2010, nilai ekspor pertanian masih tumbuh sekitar 14,9 persen dari tahun 2009. Komoditas yang memberikan kontribusi nilai ekspor yang tinggi antara lain: minyak sawit, kakao, kopi, dan rempah-rempah. Pada tahun 2011, nilai ekspor pertanian tersebut diupayakan terus meningkat seiring dengan semakin tingginya permintaan dunia terhadap produk pertanian dan membaiknya harga komoditas pertanian. Komoditas ekspor utama perikanan adalah tuna, udang, mutiara dan rumput laut yang pada tahun 2010 mencapai USD 2,66 miliar atau meningkat sebesar 7,69 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 diperkirakan volume ekspor komoditas perikanan akan mencapai 1,58 juta ton, dengan nilai sebesar USD 3,2 miliar. Volume ekspor kayu, pada tahun 2010 sebesar 2,77 juta m3, meningkat 1,53 persen dari tahun 2009 dengan nilai ekspor sebesar USD 1,49 milyar. Penyumbang ekspor terbesar pada tahun 2010 adalah kayu lapis sebesar USD 1,00 milyar, diikuti oleh moulding dan kayu pertukangan. Selanjutnya, kontribusi bidang pertanian, perikanan dan kehutanan dalam menyerap tenaga kerja, pada tahun 2010 mencapai 41,5 juta orang, sedikit menurun dibandingkan tahun 2009 yaitu sekitar 41,6 juta orang. Pada tahun 2011, jumlah tenaga kerja tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 44,5 juta orang. Sementara itu, total penyerapan tenaga kerja perikanan pada tahun 2011 diperkirakan sebanyak 6,6 juta orang. Sejalan dengan perkembangan tersebut di atas, kesejahteraan petani dan nelayan, yang dicerminkan pada peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar RKP 2012

II.10-5

Nelayan (NTN) juga mengalami perbaikan. Pada tahun 2010, NTP dan NTN diperkirakan dapat mencapai masing-masing 100,79 dan 105,5. Seiring dengan semakin kondusifnya sistem perekonomian nasional, diupayakan pada tahun 2011, NTP akan lebih besar dari 105 dan NTN akan mencapai nilai 107. 10.1.2. Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi Peningkatan ketahanan dan kemandirian energi dilakukan melalui peningkatan ketersediaan energi dari dalam negeri (self-sufficiency), penganekaragaman energi (diversification), dan efisiensi penggunaan energi (efficiency). Pada tahun 2010, bauran energi nasional menunjukkan perbaikan. Pangsa minyak bumi menjadi 48%, batubara 30%, gas bumi 19%, panas bumi 1%, dan tenaga air 2%. Selanjutnya, aksesibilitas masyarakat terhadap energi dilakukan dengan memperluas distribusi dan didukung pula subsidi penyediaan energi agar harganya terjangkau terutama bagi pengguna berpendapatan rendah. Peningkatan produksi minyak dan gas bumi dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan energi di dalam negeri. Produksi dan konsumsi berbagai jenis energi di tahun 2010 dan 2011 cenderung meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Walaupun terdapat peningkatan produksi minyak bumi, namun jumlahnya sangat terbatas. Demikian pula, produksi BBM yang terbatas telah mengakibatkan konsumsi BBM nasional makin tergantung pada impor, baik untuk minyak mentah maupun BBM. Di sisi lain, produksi gas bumi menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dan berpotensi menggantikan peran minyak bumi di masa depan. Tabel 10.1 menunjukkan perkembangan produksi dan konsumsi minyak dan gas bumi pada tahun 2010 dan perkiraannya pada tahun 2011. TABEL 10.1 PRODUKSI/KONSUMSI MINYAK DAN GAS BUMI (2010 DAN PERKIRAAN REALISASI PADA TAHUN 2011) Produksi/Konsumsi Berbagai Jenis Energi

2010

2011

954

945 - 970

Produksi BBM (juta barel)

235,5

247,3

Konsumsi BBM (juta barel)

419,1

435,8

Produksi gas bumi (setara ribu barel minyak)

1.362

1.387

70

158

Produksi minyak bumi (barel per hari)

Produksi Panas Bumi (MWe)

Peningkatan produksi dari sumber daya energi terbarukan, seperti tenaga air, panas bumi, matahari, biomassa, biofuel dan bahan bakar nabati (BBN), dilakukan untuk II.10-6

RKP 2012

mendukung keanekaragaman sumber energi. Pada tahun 2010, produksi bio-diesel sebesar 4,5 juta kilo liter (KL), bio-ethanol 220,1 ribu KL, dan bio-oil 37,3 ribu KL. Diperkirakan pada tahun 2011, produksi energi berbasis nabati meningkat menjadi 4,7 juta KL (biodiesel), 226,7 ribu KL (bio-ethanol), dan 37,3 ribu KL (bio-oil). Di samping itu, kapasitas terpasang energi non-fosil pada tahun 2010 mencapai 1.189 MW (panas bumi), 4.200 MW (tenaga air), 18,3 MW (PLTS), 1,4 MW (PLTB), 98,5 MW (PLTMH), 450 MW (PLT Biomassa). Peningkatan efisiensi, baik dari segi penyediaan maupun pengunaan energi, dilakukan untuk menghemat penggunaan atau pemanfaatan energi. Intensitas energi, walaupun angkanya masih tinggi, terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2010 mencapai 401 Ton Oil Equivalent (TOE) / juta US$. Pada tahun 2011, indeks intensitas energi ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan adanya program penghematan energi untuk pelaku industri sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 2009. Peningkatan penggunaan sumber daya energi terbarukan dan peningkatan efisiensi energi memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Ketahanan dan kemandirian energi juga didukung dengan peningkatan akses terhadap sumber energi dengan harga yang terjangkau (affordable). Pemerintah menyediakan subsidi BBM, BBN dan LPG, yang pada tahun 2010 berjumlah Rp. 82,35 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp. 51,10 triliun. Sedangkan pada tahun 2011, subsidi BBM, BBN, dan LPG sebesar Rp. 95,91 triliun, dan subsidi listrik Rp. 40,70 triliun. Penyediaan subsidi perlu disempurnakan penerapannya agar supaya tepat sasaran sehingga benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan. 10.1.3. Peningkatan Pengelolaan Sumber daya Mineral dan Pertambangan Peningkatan pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan dilakukan dalam upaya mendukung peningkatan ketersediaan energi sebagai bahan bakar, pengembangan industri nasional melalui penyediaan bahan baku, dan penerimaan negara melalui ekspor komoditi tambang dan mineral. Batubara yang menjadi sumber daya energi terpenting kedua, setelah minyak bumi, terus mengalami peningkatan produksi. Pada tahun 2010, produksi batubara mencapai 275 juta ton dan meningkat menjadi 327 juta ton pada tahun 2011. Namun pemanfaatan batubara untuk memenuhi kepentingan dalam negeri masih rendah karena pasar ekspor masih lebih menarik disamping infrastruktur batubara di dalam negeri yang masih tebatas. Walaupun pemanfaatan batubara untuk keperluan domestik masih belum optimal, peranan batubara dalam sumber energi di dalam negeri penting dengan semakin terbatasnya sumber dari minyak bumi dan belum optimalnya pemanfaatan gas. Volume batubara yang digunakan di dalam negeri adalah sebesar 67 juta ton pada tahun 2010 dan 79 juta ton untuk tahun 2011. Sebagian besar batubara tersebut digunakan untuk pembangkit listrik, sekitar 80 persen. Peningkatan produksi mineral logam dan non-logam, terjadi pada nikel, bauxit, biji besi dan granit. Produksi tembaga mengalami penurunan dari 900 ribu ton (2010) menjadi 670 ribu ton (2011). Produksi emas relatif sama, yaitu sekitar 103 ton. Perak mengalami penurunan dari 284 ton menjadi 278 ton. Sedangkan produksi logam timah RKP 2012

II.10-7

meningkat dari 90 ribu ton menjadi 95 ribu ton. Peningkatan produksi terjadi pada mineral nikel dari 78 ribu ton menjadi 82 ribu ton. Bijih nikel mengalami penurunan dari 6,7 juta ton menjadi 6,3 juta ton. Untuk bijih besi, hasil produksi tahun 2011 juga mengalami peningkatan dari 4.400 ribu Metric Ton (MT) menjadi 5.400 ribu MT. Hasil produksi bauksit dan granit masing-masing meningkat dari 5,2 juta ton dan 1,3 juta m3 menjadi 8,3 juta ton dan 1,8 juta m3 . Upaya peningkatan cadangan energi fosil menghasilkan perkiraan cadangan minyak bumi tahun 2010 sebesar 7,8 miliar barel, cadangan gas bumi sebesar 157,2 Trillion Standard Cubic Feet (TSCF), dan cadangan batubara sebesar 21 miliar ton. Cadangan minyak bumi terpusat di pulau Sumatra, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Cadangan gas bumi terpusat di Pulau Sumatra, termasuk daerah Natuna, pulau Jawa, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan pulau Papua. Sedangkan cadangan batubara terpusat terutama di dua pulau terbesar, yakni Sumatra dan Kalimantan. Upaya peningkatan sumber daya dan cadangan mineral logam dan non-logam menghasilkan beberapa perkiraan cadangan logam tahun 2010. Sumber daya logam emas 6 ribu ton dan cadangan 3 ribu ton, sumber daya bijih nikel 2,6 juta ton dan cadangan 312 ribu ton; sumber daya bijih tembaga 82,5 juta ton dan cadangan 30,5 juta ton; sumber daya bijih pasir besi 1,7 triliun ton dan cadangan 4,7 miliar ton; sumber daya bijih mangan 10,9 miliar ton dan cadangan 938 juta ton; sumber daya bijih besi primer 522 miliar ton; sumber daya bijih bauksit 578 miliar ribu ton dan cadangan 180 miliar ton. Sedangkan untuk rekomendasi Wilayah Kerja Pertambangan (WKP)/Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)/Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP)/Wilayah Pencadangan Negara (WPN) adalah Panas Bumi 5 WKP, mineral Logam 250 WUP, 58 WPN, dan 155 WUP di Kalimantan, dan Batubara 105 WUP. Untuk meningkatkan daya dukung pada usaha pertambangan, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan didukung dengan 4 Peraturan Pemerintah yang disahkan pada tahun 2010 yaitu : (i) Peraturan Pemerintah No. 22/2010 tentang wilayah pertambangan; (ii) Peraturan Pemerintah No. 23/2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara; (iii) Peraturan Pemerintah No. 55/2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara; (iv) Peraturan Pemerintah No. 78/2010 tentang reklamasi dan pasca tambang. Selain itu, melalui Peraturan Menteri, telah diatur tentang tata cara penetapan harga patokan penjualan mineral dan batubara (2010), dan peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian (2011). 10.1.4. Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup Aktivitas pembangunan yang pesat, di satu sisi memberikan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, namun di sisi lain juga berimplikasi pada terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini diiringi pula oleh laju pertumbuhan penduduk dan industrialisasi, pesatnya pembangunan infrastruktur, pola hidup masyarakat yang cenderung konsumtif, terjadinya perubahan iklim, lemahnya penegakan hukum, serta belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan berakibat pada timbulnya bencana seperti banjir, longsor, dan juga II.10-8

RKP 2012

kekeringan yang akhir-akhir ini semakin sering terjadi dan berdampak luas. Hal ini, tidak hanya merugikan secara materi, namun juga menimbulkan hilangnya jiwa/kematian penduduk yang terkena bencana, terutama mereka yang berada di daerah yang rawan bencana. Untuk mengatasi dan meminimalisasi dampak aktivitas pembangunan dan antisipasi dampak perubahan iklim terhadap kehidupan, telah dilaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dalam rangka pengendalian pencemaran air, upaya perbaikan pelaksanaan Program Kali Bersih (PROKASIH) dan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (PROPER) terus dilakukan. Pada tahun 2009-2010, melalui pelaksanaan PROKASIH telah tercatat sebanyak 40 perusahaan yang menandatangani Surat Pernyataan (SUPER) tentang kesediaan untuk mentaati peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dalam batas waktu yang disepakati bersama. Selanjutnya, untuk pelaksanaan PROPER, pada tahun 2009/2010 telah tercatat sebanyak 690 perusahaan yang dinilai kinerja pengelolaan lingkungannya, dan diharapkan terus meningkat mencapai 1000 perusahaan pada tahun 2011. Hasil penilaian tersebut adalah untuk industri manufaktur sebanyak 186 perusahaan masuk dalam kategori taat, dan sebanyak 72 perusahaan masuk kategori tidak taat. Untuk industri pertambangan, energi, dan migas, sebanyak 167 perusahaan masuk dalam kategori taat, dan sebanyak 34 perusahaan masuk dalam kategori tidak taat. Selanjutnya, untuk industri jasa dan kawasan industri, tercatat sebanyak 11 perusahaan masuk dalam kategori taat dan 5 perusahaan masuk dalam kategori tidak taat. Sementara untuk industri Agro, sebanyak 127 perusahaan masuk dalam kategori taat dan sebanyak 88 perusahaan masuk dalam kategori tidak taat. Berkaitan dengan upaya pengendalian pencemaran udara, telah dilaksanakan program langit biru. Melalui pelaksanaan program langit biru telah berhasil dikembangkan standar dan teknologi emisi dan kebisingan kendaraan, yaitu melalui penetapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru, yang merupakan revisi Kepmen LH Nomor 43 Tahun 2003, serta penetapan Permen LH Nomor 07 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru. Untuk menangani masalah limbah padat (sampah) telah keluar Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mendasarkan pada penerapan Reduce, Reuse dan Recycle (3R). Disamping itu, melalui Undang-Undang No.18 Tahun 2008 juga telah ditetapkan sanksi pidana bagi pengimpor sampah dan pengelola sampah, pengelolaan gas metana dari sampah seperti pengomposan, pengembangan mekanisme Clean Development Mechanism (CDM), serta peningkatan pelaksanaan program Adipura dari 126 Kabupaten/Kota peserta program Adipura pada tahun 2009, meningkat menjadi 140 Kabupaten/Kota pada tahun 2010. Pada tahun 2011 peningkatan kualitas program Adipura diarahkan untuk merevitalisasi dengan memperkuat kriteria evaluasi dan penilaian, serta meningkatkan efektifas instrumen Adipura, dengan target kota peserta program Adipura sebanyak 75 Kabupaten/Kota. Upaya penanganan penggunaan B3 dan limbah B3 yang telah dilakukan pada tahun 2009 dan tahun 2010, antara lain dengan mengelola limbah B3 dengan volume sebesar 1.590.586 m3, pemantauan dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah yang mencapai luasan sebesar 20 juta m2, pengaturan izin pembuangan limbah B3 yang semakin dipertegas, dan penanganan illegal traffic limbah B3.

RKP 2012

II.10-9

Selanjutnya, pada tahun 2010, telah dilakukan berbagai kegiatan untuk menjaga kualitas dan kelestarian lahan/tanah, antara lain, melalui pemantauan kerusakan tanah di beberapa kabupaten. Hasil pemantauan ini merupakan bahan penting untuk penyusunan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kerusakan tanah untuk produksi biomassa, Selain itu, sejak tahun 2006 telah dilaksanakan pula program Menuju Indonesia Hijau (MIH). Pada tahun 2010, melalui program MIH telah tercatat sebanyak 157 kabupaten/kota yang mengikuti program tersebut. Diperkirakan kabupaten/kota yang mengikuti program MIH akan meningkat pada tahun 2011. Sebagai kelanjutan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2010 dan 2011 telah dilaksanakan berbagai kegiatan konservasi, antara lain, identifikasi kerusakan dan rehabilitasi daerah penyangga di beberapa Taman Nasional; pengembangan kebijakan pemanfaatan sumber daya genetik melalui penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengendalian Kerusakan Keanekaragaman Hayati; finalisasi rancangan Peraturan Menteri tentang Taman Keanekaragaman Hayati, serta penyusunan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) dan kebijakan pengelolaan spesies asing; pengembangan database dan sistem informasi keanekagaman hayati; serta pengelolaan 15 danau dan situ di Jabodetabek. Selain itu, dalam upaya mendukung peningkatan pelestarian lingkungan hidup Indonesia telah menyusun laporan evaluasi 10 tahun pelaksanaan Indonesia Biodiversity Strategy Action Plan (IBSAP). Pelaksanaan IBSAP kedepannya masih perlu diperkuat dan ditingkatkan lagi. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup juga menekankan pentingnya tata kelola pembangunan lingkungan hidup, melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Di samping itu, untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup juga terus ditingkatkan kualitas sistem AMDAL dan kapasitas infrastruktur pengendalian dampak lingkungan, seperti laboratorium uji lingkungan, metode kalibrasi dan pengujian. Dalam rangka meningkatkan tata kelola lingkungan yang baik, pada tahun 2010 telah disusun kebijakan dan penerapan standarisasi lingkungan dengan sistem manajemen lingkungan (SML) ISO 14001; laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) 2010; evaluasi Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 2009-2010; serta kajian status lingkungan 2009-2010. Pada tahun 2010 dan dilanjutkan pada tahun 2011, sedang diselesaikan penyusunan feasibility studies atas program Emission Reduction Investment (ERI) yang dilakukan atas kerjasama dengan Pemerintah Jerman (KfW). Hasil dari studi kelayakan ini selanjutnya akan menjadi acuan penting untuk pelaksanaan Rencana Aksi Nasional dan Daerah untuk Penurunan Gas Rumah Kaca (RAN/D-GRK). Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di daerah, telah disusun Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang lingkungan yang harus dipenuhi untuk setiap daerah. Oleh karena itu, untuk membantu kabupaten/kota dalam melakukan pemantauan dan pengendalian pencemaran, melalui pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup telah dibangun dan dilengkapi sarana dan prasarana pemantauan air dan udara yang dilengkapi dengan laboratorium beserta peralatannya. Pada tahun 2010, jumlah kabupaten/kota yang menerima DAK Bidang Lingkungan Hidup sebanyak 420 Kabupaten,dengan jumlah total anggaran sebesar 352 Milyar, dan pada tahun 2011 sebanyak 418 kabupaten/kota dengan anggaran 400 Milyar.

II.10-10

RKP 2012

10.1.5. Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan Peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan dalam dua tahun terakhir ini diarahkan untuk mencapai sasaran yang telah dirumuskan dalam RPJMN 20102014. Dalam rangka pemantapan kawasan hutan, pada tahun 2010 telah dilakukan penataan batas sepanjang 3.366 km, dan pada tahun 2011 diperkirakan dapat diselesaikan sepanjang 4.600 km. Upaya ini diharapkan mendorong penyelesaian RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota. Sampai pada tahun 2010, subtansi kehutanan untuk tata ruang yang telah diselesaikan adalah sebanyak 11 provinsi yaitu provinsi Kalimantan Selatan, Gorontalo, Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Banten dan Jawa Timur. Pembangunan KPH sampai dengan tahun 2010 telah menyelesaikan: (i) penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di 22 provinsi; (ii) penetapan wilayah KPHK di 20 lokasi Taman Nasional; (iii) penetapan 9 KPHL Model dan 19 KPHP Model. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan dua regulasi terkait pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Masyarakat (KPHm), yaitu Peraturan Menteri Kehutanan tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHL dan KPHP. Dalam rangka pelaksanaan program konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan telah dilakukan operasi hutan lestari, operasi fungsional, gabungan dan rutin, yang berhasil menurunkan 144 kasus, yaitu dari 321 kasus pada tahun 2009 menjadi 177 kasus di tahun 2010. Sementara itu, langkah-langkah pembaharuan data sebaran hotspot secara periodik, antisipasi dini peningkatan kesiagaan posko dan patrol kebakaran hutan, serta penguatan kelembagaan telah berhasil mengurangi jumlah hotspot menjadi 9.765 titik dan luas kebakaran hutan hanya 1.535,29 ha. Capaian pengurangan hotspot ini melebihi target penurunan hotspot sebesar 20 persen per tahun, karena sepanjang tahun 2010 hujan turun sehingga jumlah hotspot jauh berkurang dan sedikit sekali terjadi kebakaran lahan. Pada tahun 2011, diperkirakan hotspot berkurang sebesar 36 persen dari rata-rata jumlah hotspot 2005-2009. Sedangkan dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi, saat ini upaya pengelolaan kawasan konservasi (in situ) sudah dilakukan di 50 taman nasional dan 483 kawasan konservasi lainnya (cagar alam, suaka margasatwa, taman buru dan hutan lindung). Pada tahun 2010, telah ditetapkan 10 unit KPHK dengan pengelolaan yang diarahkan berbasis resort. Suaka margasatwa Giam Siak sebagai Cagar Biosfer serta 56 Unit Pelaksana Teknis (UPT) kawasan rehabilitasi hutan dan lahan konservasi seluas 41.719,08 ha. Penyelamatan dan pemulihan satwa langka dilindungi telah berhasil melepas dua (2) ekor harimau sumatera di Tambling Wildlife Reserve, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung; 46 ekor kura-kura leher ular hasil penangkaran di Pulau Rote; dua (2) ekor Owa Jawa di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Salak; repratiasi Badak Sumatera dari Cincinnati Zoo, Amerika Serikat; dan repratiasi dua individu Orangutan dari Vietnam dan satu individu dari Australia. Dukungan program penyelamatan biodiversitas pun dilakukan melalui skema kerjasama dengan pemerintah Jerman (DNS III dan DNS VI); dan kerjasama dengan pemerintah Amerika Serikat (TFCA I dan TFCA II).

RKP 2012

II.10-11

Berbagai langkah pemeliharaan satwa serta tumbuhan telah menghasilkan pemanfaatan secara ekonomi dan menghasilkan PNBP sebesar Rp. 12 miliar di tahun 2009, dan Rp. 12,1 miliar di tahun 2010 (November 2010). Sementara itu, upaya konservasi juga dapat memelihara pemanfaatan sumber daya air di 16 wilayah melalui pelayanan irigasi, hydro-power, PLTA, PDAM, kemasan air minum dan keperluan rumah tangga. Dalam rangka peningkatan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS), telah dilakukan rehabilitasi hutan dan lahan kritis seluas 85.307 ha di kawasan konservasi pada tahun 2011 diperkirakan seluas 100.000 ha. Pada tahun 2010, telah dibangun 7.460 kebun bibit rakyat (373 juta batang) yang akan ditanam pada tahun 2011, dan pembangunan hutan kota seluas 1.055 ha. Pada tahun 2011, direncanakan akan dibangun 10.000 KBR dan hutan kota seluas 2000 ha. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan rasio tutupan hutan terhadap lahan kritis di Indonesia. Untuk pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pada tahun 2010 telah dilakukan komunikasi para pihak di lingkungan DAS dan disusun rencana pengelolaan pada 21 DAS prioritas, dan pada tahun 2011 akan disusun 22 rencana pengelolaan DAS terpadu. Selain itu, telah difasilitasi penetapan areal kerja hutan rakyat kemitraan seluas 50.000 ha, hutan kemasyarakatan 400.000 ha dan hutan desa 100.000 ha untuk mendorong pemerintah daerah menerbitkan ijin pengelolaan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan upaya penurunan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan serta peningkatan penyerapan karbon (REDD+), telah disusun Strategi Nasional REDD+ sebagai landasan pelaksanaan REDD+ di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, saat ini sedang dipersiapkan berbagai instrumen REDD+ yang meliputi kelembagaan, mekanisme pendanaan, serta sistem untuk pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (measurement, reporting, and verification/MRV). Sementara itu, di tingkat daerah telah dilakukan beberapa kegiatan demonstrasi REDD+ (demonstration activities) yaitu di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jawa Timur (TN. Meru Betiri) dan Nusa Tenggara Barat bekerjasama dengan Pemerintah Australia, Jerman, Korea dan The International Tropical Timber Organization (ITTO) dan The Nature Conservancy (TNC). 10.1.6. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Sesuai amanat RPJMN 2010-2014 untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan bagi pembangunan dan juga meningkatkan fungsi laut sebagai sistem penyangga kehidupan, terus dilakukan upaya-upaya seperti pengawasan pemanfataan sumber daya kelautan dan perikanan, rehabilitasi dan konservasi ekosistem pesisir dan laut (terumbu karang dan mangrove), pengelolaan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil, pemberdayaan masyarakat pesisir, pengembangan riset dan teknologi kelautan, pemenuhan sumber daya manusia sebagai pengelola sumber daya kelautan, serta pengembangan kelembagaan konservasi di daerah. Dalam rangka menjaga keberlangsungan sumber daya laut dari berbagai kegiatan yang merusak dan ilegal, terus dilakukan upaya penanganan illegal fishing dan pelanggaran lainnya. Pada tahun 2010 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2.253 kapal perikanan, sebanyak 183 kapal diindikasikan melakukan pelanggaran. Dalam rangka menjaga kedaulatan di perairan RI, terus dilakukan gelar operasi bersama antara Kementerian II.10-12

RKP 2012

Kelautan dan Perikanan dengan TNI-AL, POLRI dan Bakorkamla. Selain itu, dilakukan pula kerjasama pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan Australia dan Malaysia. Di tingkat masyarakat dilakukan pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat melalui pembentukan 1.452 kelompok masyarakat pengawas yang tersebar di 33 provinsi, serta penanganan tindak pidana sebanyak 160 kasus, dengan kasus pelanggaran terbanyak terjadi di Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Sumatera Utara. Upaya untuk memelihara fungsi lingkungan di wilayah perairan dilakukan melalui rehabilitasi dan konservasi ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Sebagai hasilnya, pada tahun 2010 dicapai: (i) penetapan kawasan konservasi perairan seluas 13,95 juta hektar, termasuk kawasan konservasi laut daerah (KKLD); (ii) pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang pada 16 kabupaten/kota di 8 (delapan) provinsi yang menghasilkan kondisi terumbu karang adalah 6 persen dalam kondisi sangat baik, 23 persen kondisi baik, 29 persen dalam kondisi sedang, dan 42 persen dalam kondisi rusak; serta (iii) peningkatan kerjasama dengan negara tetangga (Filipina, Malaysia, Solomon, Papua New Guinea, dan Timor Leste) di wilayah segitiga terumbu karang (coral triangle) dalam upaya pengelolaan, rehabilitasi, dan konservasi terumbu karang serta kaitannya dengan perikanan dan ketahanan pangan. Kegiatan ini menjadi komitmen ke-6 Kepala Negara pada saat Coral Triangle Initiatives (CTI) diluncurkan di Menado pada tahun 2009. Dalam kerjasama CTI, dilakukan pula peningkatan pengendalian illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing dan pengawasan dalam pemanfaatan sumber daya di wilayah ini. Kerjasama lainnya yang melibatkan antardaerah dan negara tetangga adalah dalam pengelolaan ekosistem pesisir dan laut seperti Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (SSME), Arafura and Timor Seas Action (ATSEA), Mangrove For the Future (MFF), Selat Karimata, Teluk Tomini, Teluk Bone, dan lain-lain. Upaya konservasi tersebut didukung pula dengan program pemberdayaan masyarakat pesisir lainnya untuk mengurangi eksploitasi sumber daya ikan yang berlebihan. Sebagai hasil, pada tahun 2010 telah dilakukan pemberdayaan masyarakat pesisir yang mencakup 2.047 kelompok dan 17.068 orang. Pada tahun 2011 pemberdayaan masyarakat pesisir akan diperluas ke 353 kab/kota. Adapun kegiatan pemberdayaan yang dilakukan antara lain adalah (i) pengembangan usaha alternatif bagi nelayan; (ii) bantuan modal dan sarana usaha seperti bibit, alat tangkap, dan lain-lain; serta (iii) Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Upaya PUGAR dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian swasembada garam konsumsi pada tahun 2012, yang ditandai dengan disepakatinya Deklarasi Ende pada tahun 2010. Selanjutnya, dalam upaya pendayagunaan pulau-pulau kecil sebagai usaha menegakkan eksistensi NKRI di wilayah tersebut terus dilakukan identifikasi potensi dan pemetaan di 20 pulau-pulau kecil, termasuk 5 (lima) pulau kecil terluar/terdepan, serta penyediaan infrastruktur berupa sarana air bersih, listrik tenaga surya, jalan setapak, dan sarana perikanan di 19 pulau-pulau kecil. Sejalan dengan itu, upaya untuk mendorong perekonomian pulau-pulau kecil terus dilakukan melalui fasilitasi pengembangan investasi di 5 (lima) lokasi. Pada tahun 2011 diperkirakan jumlah pulau yang teridentifikasi potensi dan terfasilitasi penyediaan infrastruktur meningkat hingga mencakup 30 pulau-pulau kecil. Dalam rangka meningkatkan potensi laut yang belum dimanfaatkan secara optimal, terus dilakukan pengembangan riset dan iptek kelautan. Pada tahun 2010 telah dihasilkan RKP 2012

II.10-13

penelitian dan pemetaan kerentanan kawasan pesisir akibat kenaikan muka air laut sebagai dampak perubahan iklim di beberapa kawasan pesisir, pengkajian stok sumber daya perairan laut di 3 (tiga) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yaitu Laut Cina Selatan, Teluk Tomini, dan Laut Arafura. Pada tahun 2011 kegiatan ini diperkirakan terus dilakukan dengan cakupan wilayah yang lebih luas. 10.1.7. Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Perubahan iklim telah menjadi ancaman yang cukup serius bagi keberlangsungan kehidupan, termasuk bagi Indonesia. Dampak signifikan yang secara nyata terjadi adalah naiknya permukaan air laut, bergesernya musim hujan dan kemarau, meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ini berpengaruh nyata terhadap ketersediaan sumber daya air, ketahanan pangan dan energi, serta berkembangnya hama dan penyakit. Dampak negatif ini akan memperburuk kinerja pembangunan bidang sumber daya alam apabila tidak diantipasi secara baik. Mengacu pada konvensi UNFCCC, bahwa untuk merespon isu perubahan iklim maka pelaksanaan program/kegiatan di setiap sektor dan daerah harus diintegrasikan dalam program perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Untuk itu, pada tahun 2009 telah disusun National Development Plan: Indonesia Respond to Climate Change, serta dokumen Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap yang berisikan peta jalan rencana mitigasi atau penurunan emisi di masing-masing sektor pembangunan. Upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan peningkatan penyerapan karbon secara nasional, terutama ditujukan pada sektor kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi, industri dan transportasi, serta pada sektor limbah. Selanjutnya, dalam rangka menurunkan laju perubahan iklim, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada tahun 2020. Untuk itu, pada tahun 2010 telah disusun Rancangan Peraturan Presiden (RPP) tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) 2020, yang selanjutnya akan menjadi bahan acuan bagi setiap sektor dan daerah. RAN-GRK tersebut akan segera disahkan pada tahun 2011 ini dalam bentuk Peraturan Presiden. Dengan terbitnya Peraturan Presiden tersebut, akan segera disusun Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) sebagai wujud dan capaian pemenuhan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi GRK. Selanjutnya, untuk lebih membantu pelaksanaan penurunan emisi GRK di daerah, pada saat ini sedang disusun pedoman untuk Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) agar terjadi sinergi antara program di tingkat nasional dan daerah untuk mempercepat pencapaian target penurunan emisi. Untuk mengkoordinasikan pendanaan luar negeri untuk penanganan perubahan iklim, pada tahun 2009 telah dibentuk wadah pengelolaan dana dalam Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF). Melalui ICCTF, masyarakat internasional dapat menyalurkan dana komitmen perubahan iklim mereka untuk dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Pada tahun 2010, melalui ICCTF telah didanai 3 (tiga) proyek percontohan yang mewakili tiga window ICCTF, yaitu energy, forestry and peatlands, adaptation and resilience. Ketiga proyek tersebut adalah: (i) Implementation of Energy Conservation and CO2 Emission Reduction in Industrial Sector - Phase I (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral); (ii) Research and Technology Development of sustainable peat land management to enhance II.10-14

RKP 2012

carbon sequestration and mitigation of greenhouse gas emission (Kementerian Pertanian); dan (iii) Implementing a public awareness, training and education program on climate change issue for all level of societies in mitigation and adaptation (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika). Untuk mengembangkan sistem pendanaan melalui ICCTF ini, pada saat ini sedang dilakukan pembahasan secara intensif untuk pembentukan National Trustee ICCTF. Pengesahan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah juga merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim akibat akumulasi gas rumah kaca, termasuk gas metana yang bersumber dari sampah. Dengan adanya Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tersebut, akan mendorong upaya penurunan emisi gas rumah kaca untuk pencapaian target penurunan emisi yang signifikan. Untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta penanganan bencana, telah dilakukan pula berbagai upaya, antara lain: peningkatan sistem peringatan dini cuaca, pengembangan meteorologi penerbangan dan maritim, pengembangan sistem peringatan dini iklim dan tsunami, serta peningkatan penelitian dan pengembangan meteorologi, klimatologi dan geofisika. Melalui upaya-upaya tersebut, kecepatan waktu penyediaan informasi gempa bumi dan tsunami saat ini telah mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu di bawah 5 (lima) menit. Di samping itu, untuk percepatan penyebarluasan informasi cuaca dan gempa bumi, telah dikembangkan kerjasama dengan media massa dan elektronika untuk penayangan informasi cuaca dan kejadian gempa bumi agar segera sampai ke masyarakat. Pada saat ini juga sedang disusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Mitigasi Bencana sebagai turunan dari Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Untuk mendukung sektor pertanian terutama dalam mendukung pengamanan produksi pangan (beras), pada tahun 2012 direncanakan akan dibangun Stasiun Agroklimat di 11 (sebelas) provinsi. Selain itu, untuk mengantisipasi bencana dan dampak perubahan iklim di wilayah pesisir, pada tahun 2009 telah dibangun 2.236 unit rumah ramah bencana dan peningkatan penyadaran masyarakat pesisir terhadap bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir.

10.2 Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2012 10.2.1 Permasalahan Sampai saat ini, upaya untuk meningkatkan manfaat SDA dan peningkatan kualitas LH terus dilakukan. Meskipun demikian, permasalahan pemanfaatan SDA yang belum memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup masih banyak terjadi yang mengakibatkan daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam semakin menipis. Penurunan kualitas SDA ditunjukkan dengan tingkat eksploitasi hutan yang semakin mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktek pembalakan liar (illegal logging), meluasnya kebakaran lahan dan hutan, praktek penambangan liar, rusaknya wilayah laut akibat penangkapan ikan yang melanggar dan merusak (illegal and destructive fishing). Selain itu, meningkatnya konversi hutan alam, dan meluasnya alih fungsi lahan pertanian dan tambak untuk kegiatan ekonomi lainnya juga mempengaruhi tingkat

RKP 2012

II.10-15

produksi pangan yang dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Permasalahan secara spesifik di setiap bidang diuraikan sebagaimana berikut ini. 10.2.1.1. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Pada tahun 2012, tantangan dan permasalahan yang masih akan dihadapi adalah memantapkan ketahanan dan kemandirian pangan yang bertumpu pada produksi dalam negeri. Produksi bahan pangan dalam negeri harus dapat mengimbangi atau bahkan melebihi kebutuhan pangan dan kebutuhan bahan baku industri. Kebutuhan pangan dalam negeri terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, peningkatan daya beli, dan pergeseran pola pangan masyarakat. Selama ini, konsumsi pangan masyarakat masih didominasi dari kelompok padipadian, khususnya beras. Untuk itu, upaya diversifikasi konsumsi pangan yang bersumber dari pangan lokal spesifik daerah perlu didorong dipercepat. Penganekaragaman konsumsi pangan dan pemenuhan pangan hewani dan ikan bagi masyarakat menjadi komponen penting dalam perbaikan pola konsumsi masyarakat agar cukup dan bergizi seimbang dalam rangka mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Lebih lanjut, sistem mutu dan penanggulangan masalah keamanan pangan, termasuk penanggulangan penyakit zoonosis, higienisasi, dan penggunaan bahan berbahaya dalam produk pangan, masih harus ditingkatkan dan menjadi perhatian bersama ke depan. Terkait penyediaan ikan untuk konsumsi masyarakat, kurang memadainya kondisi sarana dan prasarana pemasaran produk perikanan dalam negeri, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap nilai kandungan gizi ikan, dan rendahnya jaminan keamanan produk perikanan juga menyebabkan masih rendahnya tingkat konsumsi ikan. Tekanan terhadap kebutuhan pangan tersebut sangat terkait dengan kemampuan produksi pangan dan perikanan akibat dari menurunnya kapasitas sumber daya sebagai faktor utama. Penurunan kuantitas dan kualitas sumber daya lahan, tambak dan air, masih menjadi kendala dan keterbatasan dalam meningkatkan kemampuan produksi komoditas pangan ke depan. Alih fungsi lahan pangan ke non pertanian, degradasi lahan pertanian dan lahan tambak, keterbatasan sarana dan prasarana produksi pertanian dan perikanan, serta dampak negatif dari perubahan iklim menjadi permasalahan lain dalam upaya meningkatkan kemampuan produktivitas dan produksi bahan pangan. Stabilisasi harga pangan masih menghadapi masalah pengelolaan logistik dan distribusi pangan yang harus mampu menjawab permasalahan belum meratanya kemampuan produksi pangan antarwilayah dan antarwaktu. Untuk itu, sarana dan prasarana distribusi pangan masih harus terus ditingkatkan efektivitas dan efisiensinya. Kelancaran distribusi sangat berpengaruh terhadap fluktuasi harga pangan termasuk produk perikanan. Sementara itu, permasalahan yang dihadapi dalam revitalisasi pertanian secara luas adalah jaminan penyediaan dan aksesibilitas masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan terhadap input produksi termasuk permodalan. Permasalahan deforestasi, degradasi lahan dan hutan, pemanfaatan potensi yang tidak berkelanjutan (seperti fully exploited dan overfishing di beberapa wilayah pengelolaan perikanan serta terjadinya degraded forest) juga menjadi kendala dalam peningkatan produksi dan produktivitas. Peningkatan produksi dan produktivitas juga masih memerlukan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dalam produksi maupun penanggulangan penyakit II.10-16

RKP 2012

tumbuhan/tanaman dan kesehatan hewan/ikan. Di sektor kehutanan, hasil hutan kayu yang berasal dari produksi Hutan Tanaman Industri (HTI) maupun Hutan Rakyat (HR) belum dapat memenuhi kebutuhan kayu untuk industri (di luar pulp). Di sektor perikanan juga masih menghadapi terbatasnya armada perikanan nasional, yang masih didominasi oleh kapal-kapal skala kecil sehingga cakupan areal penangkapan terbatas yang berakibat pada rendahnya tingkat produksi perikanan tangkap. Adanya perubahan iklim yang menyebabkan semakin kerapnya terjadi badai dan bencana alam lain seperti banjir (rob) juga turut menghambat upaya peningkatan produksi atau penangkapan ikan yang berakibat pada pendapatan nelayan. Sementara itu, peningkatan daya saing produk pertanian dan perikanan masih dihadapkan pada masalah standar mutu serta panjang dan rumitnya rantai pemasaran untuk sampai ke konsumen. Kondisi infrastruktur jalan turut meningkatkan biaya transaksi sehingga menurunkan harga dan mutu produk pertanian dan perikanan domestik. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap penggunaan komoditas pertanian dan perikanan ke sektor industri, sehingga kesempatan untuk peningkatan nilai tambah menjadi terbatas pula. Di sisi lain, peranan swasta dan BUMN yang sebenarnya menjadi pendorong sektor pertanian juga masih kurang, karena resiko bisnis pada sektor pertanian yang cukup tinggi. 10.2.1.2. Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi Pada tahun 2012, tantangan dan permasalahan yang masih akan dihadapi adalah semakin besarnya gap antara kebutuhan energi dan pasokan energi (demand-supply mismatch). Laju pertumbuhan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat tidak dapat diimbangi oleh pertumbuhan produksi energi nasional. Di samping itu, keterbatasan infrastruktur energi mengakibatkan terhambatnya proses distribusi energi ke seluruh wilayah Indonesia, sehingga mempengaruhi tingkat pelayanan, efisiensi dan keandalan sistem penyediaan dan penyaluran energi secara nasional. Subsidi BBM yang selama ini diterapkan belum tepat sasaran, bahkan dampak negatif penyediaan subsidi BBM lebih kentara, yakni mengakibatkan pemborosan penggunaan BBM dan tidak berkembangnya pemanfaatan energi terbarukan. Ketergantungan energi-ekonomi nasional terhadap minyak bumi masih tinggi. Pangsa minyak bumi dalam komposisi penyediaan energi nasional masih cukup besar, sekitar 48 persen pada tahun 2010. Ketergantungan tinggi pada minyak bumi membuat ketahanan energi nasional rentan terhadap ketersediaan dan harga minyak bumi. Volume impor BBM juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu, cadangan minyak bumi nasional belum menunjukkan peningkatan yang berarti sedangkan pembukaan ladang baru terkendala belum sinkronnya beberapa legislasi lintas sektor, terutama konflik lahan. Tingkat pelayanan infrastruktur energi masih terbatas. Ketergantungan terhadap impor BBM juga dipengaruhi oleh terbatasnya kapasitas dan tingkat pelayanan infrastruktur energi di dalam negeri. Saat ini, hanya tersedia 10 (sepuluh) unit kilang pengolahan BBM dengan kapasitas kilang sebesar 1,16 juta barel per hari. Kapasitas kilang ini masih berada di bawah tingkat kebutuhan konsumsi BBM nasional sebesar 1,4 juta barel per hari. Selain itu keterbatasan jaringan distribusi BBM, seperti pelabuhan, pipa distribusi, depot, dsb, juga mempengaruhi reliabilitas pasokan BBM dan sekaligus RKP 2012

II.10-17

ketahanan energi di masing-masing wilayah. Kelangkaan BBM dan harga yang tinggi, jauh diatas harga yang dipatok secara nasional, seringkali ditemui diberbagai wilayah, terutama di wilayah-wilayah Indonesia bagian timur dan daerah-daerah terpencil lainnya. Di samping itu, kapasitas pembangkit tenaga listrik dan sistem transmisinya juga masih terbatas, baik dari segi jumlah, kualitas dan keandalan. Pemanfaatan gas di dalam negeri masih belum optimal. Produksi gas bumi cukup besar, dimana kurang-lebih setengahnya diekspor. Gas bumi di dalam negeri dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik, bahan baku industri pupuk dan petrokimia. Pemanfaatan gas bumi untuk sektor lainnya, seperti transportasi dan rumah tangga, masih sangat terbatas. Jaringan transmisi gas bumi yang saat ini membentang di sepanjang Sumatera Bagian Tengah dan Selatan telah memasok gas ke Jawa Bagian Barat, namun dengan kapasitas yang masih terbatas. LNG Liquefaction Plant di Arun, Bontang, dan Tangguh menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemasok LNG terbesar di dunia, namun semuanya digunakan untuk ekspor. Di samping itu, pemanfaatan gas untuk dalam negeri juga terkendala oleh volume gas yang dapat dipasok ke pasar dalam negeri. Pemanfaatan energi terbarukan masih terbatas. Dibandingkan energi berbasis fosil, harga energi terbarukan relatif mahal dan belum diproduksi skala besar. Pengembangan panas bumi masih terkendala kualitas data reserves, prosedur pelelangan WKP (Wilayah Kerja Pertambangan) Panas Bumi serta lambannya pencapaian kesepakatan mengenai PPA (Power Purchase Agreement). Di samping itu, pengembangan panas bumi terbentur konflik dengan kawasan hutan. Pengembangan bahan bakar nabati terkendala lahan budidaya serta konflik pemanfaatan untuk kepentingan pangan. Pengembangan energi nuklir menghadapi kendala kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan PLTN, investasi yang mahal dan persiapan pembangunan yang kompleks. Energi surya belum dapat berkembang untuk skala besar karena biaya komponen dan pemasangannya masih tinggi. Efisiensi dalam penyediaan dan pemanfaatan energi di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini diperlihatkan dengan tingginya angka elastisitas energi sebesar 1,6 dan intensitas energi nasional yakni sebesar 401 Ton Oil Equivalent (TOE)/juta US$. Tingginya intensitas energi menunjukkan pemakaian energi di Indonesia termasuk belum efisien, sedangkan besarnya angka elastisitas energi menunjukkan peningkatan kebutuhan energi yang masih sangat besar dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang berlangsung. Subsidi energi belum tepat sasaran, sedangkan besarannya cenderung meningkat. Penyediaan subsidi energi, baik BBM maupun listrik, masih belum tepat sasaran. Sebagian besar penerima subsidi energi adalah masyarakat berpendapatan menengah ke atas. Kenaikan nilai subsidi BBM disebabkan oleh ketergantungan konsumsi BBM nasional terhadap impor, baik minyak mentah maupun BBM, serta harga minyak mentah dunia. Untuk listrik, besarnya subsidi disebabkan karena masih besarnya ketergantungan bahan bakar pembangkit listrik kepada BBM. 10.2.1.3. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan Pada tahun 2012, tantangan dan permasalahan yang masih akan dihadapi adalah keterbatasan kapasitas daerah dalam menguasai teknologi tambang serta lemahnya koordinasi dalam pemanfaatan lahan/tataruang, terutama antara kawasan hutan II.10-18

RKP 2012

lindung/konvservasi, perkebunan, dan kawasan pertambangan. Disamping itu industri pengolahan dan pemurnian belum berkembang, sehingga potensi nilai tambah yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Hampir sebagian besar hasil produk tambang diekspor dalam bentuk bahan mentah (raw material), sedangkan produk tambang setengah jadi untuk keperluan industri didalam negeri harus diimpor. Demikain juga halnya dengan batubara, yang sangat diperlukan dalam penyediaan bahan bakar di dalam negeri. Karena harga ekspor saat ini tinggi, mengikuti trend kenaikan harga bahan bakar minyak dunia, penerapan Domestic Market Obligation (DMO) mengalami gangguan. Praktek pertambangan rakyat, yang seringkali ditemui di ladang tambang dengan cadangan skala kecil ataupun di daerah-daerah sekitar tambang skala besar, belum mengindahkan penerapan kaidah konservasi. Pertumbuhan investasi terhambat karena keterbatasan kapasitas daerah dalam menguasai teknologi serta lemahnya koordinasi dalam pemanfaatan lahan/tataruang. Untuk mendukung kegiatan perencanaan dan pengembangan pertambangan diperlukan data dan informasi geologi sumber daya mineral secara lengkap dan rinci termasuk informasi geologi ladang tambang di daerah terpencil (remote). Namun karena keterbatasan kapasitas teknologi dan terutama database, hasil data dan informasi geologi sumber daya mineral yang didapat kurang akurat dan belum mutakhir. Hal ini, dikombinasikan dengan kurangnya tingkat pelayanan infrastruktur penunjang, seperti tenaga listrik dan jalan akses, mengakibatkan minat investor untuk melakukan investasi berkurang. Kendala lain yang menghambat pengembangan usaha pertambangan adalah tata ruang nasional yang belum sepenuhnya mengatur wilayah pertambangan yang memiliki potensi bahan tambang. Tumpang tindih lahan antara kawasan tambang dan kawasan hutan lindung/konservasi telah menghambat proses perijinan pengusahaan pertambangan dan kepastian hukum pengusahaan pertambanngan, dan semua itu mengakibatkan melambatnya laju pertumbuhan investasi eksplorasi tambang. Saat ini road map penyusunan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) yang menselaraskan dengan kawasan hutan lindung/konservasi belum tersedia. Selain minimnya investasi, pembangunan di bidang pertambangan dihadapkan juga dengan masih terbatasnya jumlah dan kemampuan aparat pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan, walaupun kewenangan pemerintah daerah, sesuai dengan UU No. 4/2009 tentang pengolahan mineral dan batubara, telah ditingkatkan. Terbatasnya sarana dan prasarana dan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah menjadi kendala dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya sumber daya mineral dan batubara. Hal ini menyebabkan kegiatan eksplorasi dan pengusahaan pertambangan yang semakin mengarah ke daerah yang lebih sulit dan terpencil tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Disamping itu, sering ditemuai kasus-kasus yang bermuara dari rendahnya kapasitas pengawasan kegiatan eksploitasi dan produksi, serta pengendalian dampak lingkungan. Industri pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan di Indonesia belum berkembang. Hal ini berakibat hilangnya kesempatan untuk memperoleh nilai tambah yang potensial, serta ketergantungan industri dalam negeri yang berlebihan terhadap impor bahan baku hasil tambang. Hal ini terlihat dengan belum berkembangnya produksi dan pemanfaatan briket, Upgraded Brown Coal (UBC) dan Light Coal di dalam negeri. Belum diterapkannya standardisasi produk dan jasa pertambangan membuat industri pengolahan hasil tambang belum berkembang sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, insentif fiskal RKP 2012

II.10-19

belum dapat mendongrak investasi di industri pegolahan dan pemurnian, walaupun saat ini legislasi peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan dan permurnian sudah diberlakukan. Tingkat pelayanan jaringan infrastruktur, terutama listrik dan jalan akses, di sekitar lokasi tambang atau di daerah-daerah potensi tambang umumnya rendah. Hal ini mengakibatkan biaya tinggi investasi di industri pengolahan dan pemurnian. Penerapan Domestic Market Obligation (DMO) batubara mengalami gangguan dengan meningkatnya permintaan ekspor batubara. Meningkatnya harga minyak mentah dunia membuat permintaan akan komoditas tambang, yakni batubara sebagai alternatif bahan bakar, dari luar negeri meningkat dari tahun ke tahun. Dengan meningkatnya permintaan batubara dunia, harga ekspor batubara juga tinggi, dan menjadi insentif bagi produsen batubara untuk melakukan ekspor. Namun dilain pihak, kebutuhan batubara di pasar dalam negeri juga mengalami peningkatan karena batubara menjadi bahan bakar pembangkit listrik, yang laju pertumbuhan permintaannya dari tahun ke tahun terus meningkat dengan pesat. Perbedaan harga ekspor dan harga domestik, dimana harga ekspor lebih tinggi, membuat penerapan Domestic Market Obligation (DMO) terhambat. Praktek pertambangan rakyat belum mengindahkan penerapan kaidah konservasi. Cadangan mineral di Indonesia tidak hanya terdiri dari cadangan berskala besar dan cadangan berskala kecil yang tersebar di banyak tempat. Cadangan mineral berskala kecil lebih ekonomis untuk diusahakan oleh pertambangan rakyat dibandingkan diusahakan secara modern dan menggunakan teknologi canggih. Namun demikian, pertambangan rakyat yang umumnya diusahakan oleh rakyat setempat dilakukan dengan mengabaikan keselamatan kerja para penambang dan keselamatan serta kesehatan masyarakat di sekitar lokasi tambang. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya penerapan kaidah konservasi dalam penambangan dan pemanfaatan sumber daya geologi, baik dalam tahap eksplorasi, eksploitasi, maupun pasca tambang. Dalam jangka panjang, penambangan rakyat semacam ini berakibat terganggunya kegiatan ekonomi dan kerusakan ekosistem. 10.2.1.4. Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup Penurunan kualitas lingkungan hidup masih terus berlangsung, meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kerusakan lingkungan. Di beberapa wilayah, pada saat ini tingkat pencemaran terhadap ekosistem telah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Banyaknya pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup menyebabkan belum terintegrasinya program/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing institusi, sehingga penanganan lingkungan masih bersifat parsial dan sektoral. Hal ini menyebabkan penanganan kerusakan lingkungan tidak secara tuntas dapat diselesaikan, dan bahkan sering menimbulkan konflik di tingkat implementasinya. Permasalahan lain yang juga dihadapi dalam penanganan lingkungan adalah masih bervariasinya pemahaman masyarakat tentang pentingnya lingkungan hidup bagi kehidupan, sehingga kapasitas dan partisipasinya dalam menjaga dan memperbaiki kerusakan lingkungan masih belum memadai. Bervariasinya ketersediaan data dan informasi di berbagai institusi juga masih menjadi kendala yang harus dihadapi. Tingkat akurasi data dan informasi sering II.10-20

RKP 2012

menyebabkan terjadinya ketidak-tepatan dalam pembuatan rencana, serta monitoring dan evaluasi kualitas lingkungan hidup. Untuk itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup, kapasitas sumber daya manusia, serta sistem informasi lingkungan hidup yang terintegrasi dengan baik. Keberhasilan pembangunan, di sisi lain kadangkala menimbulkan kerusakan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem, baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya masih terkendala dengan rendahnya kesadaran masyarakat, pendekatan pelaksanaan pembangunan yang kurang peduli terhadap lingkungan, serta kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati yang belum terintegrasi dengan baik. Untuk itu, diperlukan upayaupaya pelestarian keanekaragaman hayati yang berkelanjutan dan didukung oleh semua pemangku kepentingan. Selain berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, pemanfaatan dan pengelolaan SDA sebagai sumber daya ekonomi juga berpotensi menimbulkan konflik antar daerah. Penanganan konflik ini telah menjadi perhatian dan prioritas dalam perencanaan pembangunan tahunan. Namun, implementasinya belum diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan yang nyata, sehingga sering timbul ketidakjelasan hak dan kewenangan untuk mencapai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan lestari. Untuk itu, diperlukan upaya untuk merumuskan kembali peraturan-peraturan mengenai perlindungan lingkungan dan penegakan hukumnya secara konsisten; penataan ruang bersama yang memperhatikan kelestarian dan keseimbangan pemanfaatan SDA dan LH oleh semua pihak; dan membangun mekanisme penyelesaian konflik di tingkat pusat, regional dan lokal untuk mencegah kemungkinan timbulnya konflik antarsektor pembangunan serta antara wilayah ekologis dengan administratif dalam hal pemanfaatan SDA. Belum lengkapnya peraturan pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menimbulkan masalah tersendiri dalam mendorong upaya perbaikan kualitas dan konservasi lingkungan hidup. 10.2.1.5. Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan Permasalahan yang masih perlu diselesaikan dalam rangka pembangunan sektor kehutanan antara lain belum selesainya tata batas kawasan hutan dan belum terkelolanya sebagian kawasan hutan dalam KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan). Secara umum penguatan pengelolaan hutan di lapangan melalui percepatan beroperasinya KPH dan pengelolaan KPH belum optimal. Ketidakjelasan tata batas kawasan hutan merupakan ancaman bagi keberlanjutan fungsi kawasan hutan, khususnya kawasan hutan konservasi. Ketidakjelasan pengelolaan kawasan hutan juga memicu terjadinya tumpang tindih kawasan hutan dengan kegiatan sektor lain serta perambahan liar terhadap kawasan hutan serta memicu deforestasi dan degradasi lahan hutan. Upaya rehabilitasi hutan telah banyak dilaksanakan namun belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan optimal. Hal ini antara lain disebabkan karena lemahnya koordinasi dan sinergitas antar pihak dalam pengelolaan kawasan hutan dan belum diterapkannya pengelolaan kawasan hutan yang berbasis daerah aliran sungai (DAS) serta ketidakakuratan data dan informasi sumber daya hutan.

RKP 2012

II.10-21

Illegal logging, kebakaran hutan dan pembukaan kawasan secara tidak sah merupakan penyebab lain dari kerusakan hutan. Meskipun aktifitas illegal logging skala besar mengalami penurunan dan kasus--kasus yang ditangani oleh aparat hukum dapat terungkap, namun praktek illegal logging belum dapat dihilangkan. Peningkatan kembali kegiatan illegal logging dan perdagangan ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL), perburuan dan penyelundupan kayu akan berimplikasi pada hilangnya keragaman satwa dan tumbuhan liar, keanekaragaman hayati genetik, bahkan ekosistem. Apabila hal ini berlangsung secara cepat dan massive akan memicu terjadinya kelangkaan dan bahkan kepunahan spesies tertentu dan pada gilirannya kerusakan ekosistem secara menyeluruh. 10.2.1.6. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan secara optimal untuk pembangunan ekonomi dan menjaga fungsi laut sebagai sistem penyangga kehidupan dan kekayaan plasma nutfah masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut: Masih merebaknya praktek illegal fishing. Pencurian ikan (illegal fishing) masih banyak terjadi baik oleh kapal-kapal domestik dengan atau tanpa ijin maupun kapal-kapal asing di perairan teritorial maupun di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Kurangnya sarana prasarana pengawasan dan kurangnya penegakan hukum di laut merupakan permasalahan yang sering dihadapi dalam penanganan illegal fishing. Dari berbagai kasus illegal fishing selama ini, masih dijumpai kapal berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perikanan Indonesia dan jumlah pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah kegiatan tanpa ijin dan penggunaan alat tangkap terlarang. Selain itu, semakin tingginya tingkat kerusakan ekosistem pesisir dan laut mengganggu pertumbuhan dan menurunkan stok ikan, kerusakan mangrove dan terumbu karang karena destructive fishing, pembuangan bahan berbahaya, perusakan ekosistem, dan lain-lain selalu menyebabkan menurunnya ketersediaan sumber daya plasma nutfah. Pencemaran laut yang sering terjadi di daerah pesisir dan jalur lalu lintas pelayaran yang padat termasuk tumpahan minyak di laut juga menjadi penyebab terjadinya pencemaran laut. Sementara itu, penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) seperti penggunaan bahan peledak dan racun (potasium) juga masih banyak terjadi, yang menyebabkan kerusakan ekosistem terutama terumbu karang. Selain itu, abrasi pantai yang disebabkan karena degradasi mangrove yang terjadi akibat alih fungsi lahan dan penebangan, juga menurunkan habitat dan pertumbuhan stok ikan. Upaya untuk rehabilitasi dan mengatasi sudah banyak dilakukan, namun masih perlu ditingkatkan dengan koordinasi dan kerjasama secara nasional, regional, dan antar negara. Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya pengelolaan pulau-pulau kecil yang sebagian besar merupakan kawasan tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan. Sarana dan prasarana dasar di pulau-pulau kecil seperti listrik, air, alat komunikasi dan transportasi yang menghubungkan antar pulau-pulau kecil dan dengan pulau besarnya, juga masih belum memadai. Dengan tidak terkelolanya pulau-pulau kecil terutama di pulau terdepan, dapat membuat penduduknya berorientasi ke negara tetangga yang lebih maju sehingga dapat mendorong rendahnya nasionalisme mereka. Hal lainnya yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan sumber daya kelautan adalah adanya konflik pemanfaatan ruang antar sektor akibat masih rendahnya pemanfaatan tata ruang/zonasi sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya kelautan II.10-22

RKP 2012

dan perikanan dan kurang terpadunya pengelolaan di laut karena banyak stake holders dengan berbagai peraturan yang berbeda-beda. Minimnya riset teknologi kelautan dan penerapannya juga masih membatasi pemanfaatan sumber daya kelautan untuk berbagai kebutuhan, termasuk usaha mendukung ketahanan energi. 10.2.1.7. Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Penanganan isu perubahan iklim (climate change) sampai dengan saat ini masih belum berjalan optimal. Program adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim mutlak harus dilakukan, untuk menghindari dampak yang tidak diinginkan terhadap degradasi kualitas lingkungan hidup. Untuk itu, diperlukan perubahan paradigma pembangunan yang mengarah pada pembangunan rendah emisi, yang disertai dengan penyiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. Dalam penanganan perubahan iklim dan bencana alam, juga diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas dalam penyediaan sistem informasi yang cepat, tepat dan akurat. Terkait dengan itu, upaya peningkatan teknologi instrumentasi untuk penyampaian informasi; penambahan sebaran peralatan observasi dan kalibrasi; dan pengembangan peraturan perundangan yang mengatur tentang penyelenggaraan dan integrasi informasi dari aspek Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika (MKKuG), serta metoda diseminasi informasi potensi tsunami, dan produk informasi MKKuG lainnya kepada masyarakat yang lebih luas sangat diperlukan. Permasalahan lain adalah masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi pengelola yang sadar terhadap resiko dampak perubahan iklim juga masih perlu mendapat perhatian. 10.2.2 Sasaran Secara umum, sasaran pokok yang ingin dicapai dalam pembangunan SDA dan LH pada RKP 2012 adalah sebagai berikut: (i) pertumbuhan PDB sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan sebesar 3,2 persen; (ii) meningkatnya ketersediaan sumber daya energi dan pasokan energi; serta (iii) tetap terjaganya kualitas SDA dan LH, dengan kualitas air, udara, lahan dan hutan minimal dapat terjaga seperti saat ini atau bahkan meningkat. 10.2.2.1. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Sasaran utama prioritas Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan pada tahun 2012 adalah: (i) terpeliharanya dan meningkatnya tingkat swasembada bahan pangan pokok; (ii) menurunnya penduduk dan daerah yang rentan terhadap rawan pangan; (iii) terjaganya stabilitas harga komoditas pangan; (iv) meningkatnya ketersediaan dan konsumsi sumber pangan protein hewani dan konsumsi ikan; (v) meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian, perikanan, dan kehutanan; serta (vi) tercapainya indeks Nilai Tukar Petani (NTP) diatas 105 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sekitar 110. RKP 2012

II.10-23

Selain sasaran utama tersebut, sasaran antara yang akan dicapai meliputi: (i) produksi padi 74,1 juta ton GKG, produksi jagung 24,0 juta ton, produksi kedelai 1,9 juta ton, produksi gula 4,4 juta ton, dan produksi daging sapi 471 ribu ton; (ii) meningkatnya produksi perikanan menjadi 14,86 juta ton yang terdiri dari perikanan tangkap sebesar 5,44 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 9,42 juta ton; (iii) meningkatnya kehidupan nelayan, terutama di 400 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI); (iv) berkembangnya usaha hutan rakyat untuk bahan baku industri pertukangan seluas 50.000 ha, hutan desa 100.000 ha, dan fasilitasi penetapan areal kerja pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 400.000 ha; (v) penambahan areal tanaman HTI dan HTR seluas 500.000 ha; (vi) peningkatan produksi hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan jasa lingkungan sebesar 1 persen; serta (vii) pengelolaan logged over area (LOA) oleh pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi seluas 450.000 ha. Sasaran antara selanjutnya adalah: (vii) meningkatnya kualitas dan keragaman konsumsi pangan masyarakat dengan pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 89,8; (viii) meningkatnya ketersediaan ikan untuk dikonsumsi menjadi 32,70 kg per kapita per tahun; (ix) meningkatnya volume dan/atau nilai ekspor produk pertanian, perikanan, dan kehutanan strategis, dengan nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 3,6 miliar; meningkatnya Industri Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) berbahan baku kayu berdiameter kecil, dari hutan tanaman, serta limbah sebesar 15 persen; (xi) sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari kepada 10 unit manajemen hutan tanaman dan 10 persen unit Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) bersertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL); dan (xii) sebesar 10 persen produksi tebangan bersertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). 10.2.2.2. Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi Sasaran utama prioritas Peningkatan Ketahanan Pangan dan Kemandirian Energi pada tahun 2012 adalah (i) menurunnya ketergantungan ekonomi nasional terhadap minyak bumi; (ii) meningkatnya pelayanan infrastruktur energi, terutama untuk distribusi bahan bakar; (iii) meningkatnya pemanfaatan gas di dalam negeri; (iv) meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan; (v) meningkatnya efisiensi dalam penyediaan dan pemanfaatan energi; dan (vi) menyediakan subsidi energi yang lebih tepat sasaran. Sasaran utama yang akan dicapai dalam pembangunan ketahanan dan kemandirian energi pada tahun 2012 adalah meningkatnya produksi energi fosil, investasi, dan penerimaan negara sebagai berikut (i) Tercapainya produksi minyak bumi sebesar 970 ribu barel per hari, produksi gas bumi sebesar 1.404 setara ribu barel minyak per hari, dan produksi Coal Bed Methane (CBM) sebesar 21,7 setara ribu barel minyak per hari; (ii) Tercapainya produksi BBM 38,38 atau sebesar 44 juta Kilo Liter jika pengaturan BBM tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2011, LPG 3.6 juta ton, dan LNG 23,52 juta ton per tahun; dan (iii) Meningkatnya investasi eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi sekitar US$ 17 Milyar, serta penerimaan negara dari minyak dan gas bumi sebesar Rp 179 Triliun. Di samping itu, nilai impor BBM dan crude menurun menjadi masing-masing 34,3 juta Kilo Liter dan 90 juta barel, dan ekspor minyak mentah serta gas bumi sebesar masing-masing 135 juta barel dan 400,6 triliun British Thermal Unit. Sedangkan sasaran produksi energi non-fosil pada tahun 2012 adalah (i) Tercapainya produksi pasokan energi non-fosil (berbasis nabati) bio-ethanol sebesar 1.000 KL, bioII.10-24

RKP 2012

alkohol 450.000 KL dan biogas 28.800 M3; dan (ii) Tercapainya peningkatan kapasitas PLTP 20 MW, tenaga air PLTA 1.030 MW, mikrohidro 500 KW, tenaga biomassa 10 MW, PLT Hybrid 120 KW, PLT arus laut 10 KW. Di samping sasaran utama, sasaran pembangunan ketahanan dan kemandirian energi lainnya adalah (i) Tercapainya pengalihan pemakaian minyak tanah ke LPG sebesar 77,77 persen; dan (ii) Tercapainya penurunan intensitas energi sebesar 1 persen. 10.2.2.3. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan Sasaran produksi pertambangan mineral dan batubara yang akan dicapai pada tahun 2012 adalah: (i) Tercapainya produksi batubara 332 juta ton, dengan Domestic Market Obligation sebanyak 82 juta ton; (ii) Tercapainya produksi timah sebesar 105 ribu ton; (iii) Tercapainya produksi bijih nikel sebesar 11 juta ton, feronikel sebesar 19.014 mt, dan nikel matte sebesar 82 ribu ton; (iv) Tercapainya produksi bauksit sebesar 10.700.434 mt; (v) Tercapainya produksi konsentrat tembaga sebesar 609 ribu ton; (vi) Tercapainya produksi emas sebesar 60 ton dan perak sebesar 214 ton; dan (vii) Tercapainya produksi bijih besi sebesar 4 juta ton. Di samping itu, investasi di industri pertambangan mineral dan batubara mencapai US$ 3,5 Milyar yang meliputi investasi Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Kuasa Pertambangan (KP) BUMN, dan eksplorasi panas bumi. 10.2.2.4. Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup Sasaran perbaikan kualitas lingkungan hidup secara umum adalah meningkatnya daya dukung dan membaiknya kualitas daya tampung lingkungan hidup. Sasaran khusus yang hendak dicapai adalah: (i) terkendalinya pencemaran dan pencegahan perusakan lingkungan hidup; (ii) terjaganya kelestarian SDA-LH dan kemampuan sumber daya alam dalam mendukung pembangunan berkelanjutan; serta (iii) meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pengelola lingkungan, menguatnya kelembagaan pengelola lingkungan hidup, harmonisnya peraturan perundang-undangan dan terlaksananya kepastian hukum, serta tersedianya data dan informasi kualitas SDA-LH sebagai dasar perencanaan pembangunan. 10.2.2.5. Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan Sasaran tahun 2012 terkait dengan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya hutan adalah (kumulatif dari tahun 2010): (i) tata batas kawasan hutan sepanjang 24.000 km; (ii) penetapan wilayah KPHL dan KPHP di 28 provinsi; (iii) rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) seluas 1,102 juta ha, (iv) HKm seluas 1,2 juta ha, Hutan Desa seluas 300.000 ha dan fasilitasi Hutan Rakyat (HR) kemitraan seluas 150.000 ha; (v) rencana pengelolaan DAS terpadu di 106 DAS prioritas; (vi) hotspot di Pulau Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi berkurang secara kumulatif menjadi 48,8 persen, dari rerata hotspot 2005-2009; (vii) peningkatan populasi spesies terancam punah sebesar 1,5 persen, sesuai kondisi biologis dan ketersediaan habitat, (viii) PNBP pariwisata alam meningkat sebesar 60 persen dibandingkan tahun 2008. RKP 2012

II.10-25

10.2.2.6. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Sasaran yang akan dicapai dalam pengelolaan sumber daya kelautan pada tahun 2012 adalah: (i) meningkatnya kebijakan pengelolaan kelautan secara terpadu; (ii) menurunnya pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; (iii) pengelolaan kawasan konservasi perairan seluas 3,2 juta hektar; (iv) terpeliharanya kerja sama internasional, regional, dan antardaerah dalam bidang pengelolaan sumber daya laut (CTI, SSME, BSSE, ATSEA, MFF, Teluk Tomini, Teluk Bone, Selat Karimata, dan lain-lain); (v) tersusunnya rencana tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil di 11 kawasan laut, pesisir, dan pulaupulau kecil; (vi) terwujudnya pengelolaan dan pengembangan potensi pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terdepan/terluar di 60 pulau; (vi) berkembangnya usaha kelautan antara lain garam rakyat sebanyak 300 ribu ton; dan (vii) meningkatnya riset pengembangan teknologi kelautan dan penerapannya untuk mendukung pembangunan kelautan. 10.2.2.7. Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Sasaran utama untuk meningkatkan kualitas informasi iklim dan bencana alam ini adalah meningkatnya kapasitas pemahaman institusi dalam melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Secara khusus, sasaran dalam peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim, adalah: (i) meningkatnya tingkat akurasi, kecepatan dan jangkauan informasi iklim dan cuaca, kualitas udara, gempa bumi, dan peringatan dini tsunami di seluruh wilayah Indonesia; (ii) meningkatnya kesiapan sektor pembangunan dan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak perubahan iklim, baik dalam perencanaan maupun penganggaran; (iii) menurunnya emisi karbon; (iv) menguatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, meningkatnya pendanaan alternatif untuk pelaksanaan kegiatan dalam penanganan perubahan iklim, serta tersedianya data dan informasi yang baik sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tersebut.

10.3 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2012 Pelaksanaan kebijakan pembangunan SDA dan LH ditujukan untuk: (i) memanfaatkan sumberdaya alam untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan pertumbuhan, daya saing dan kesejahteraan rakyat; serta (ii) meningkatkan kualitas sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dalam rangka mendukung pembangunan perekonomian nasional, peningkatan pertumbuhan dan daya saing ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, arah kebijakan pembangunan SDA dan LH pada tahun 2012 adalah: (i) Meningkatkan produksi pangan terutama daging sapi dan ikan serta mencapai surplus produksi padi untuk memantapkan ketahanan pangan; (ii) meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan; (iii) mencapai pertumbuhan PDB di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan sebesar 3,2 persen; serta (iii) meningkatkan produksi hasil tambang dan mineral serta lifting minyak bumi untuk mendukung peningkatan ketahanan energi. Untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup, arah kebijakan difokuskan pada: (i) peningkatan peran serta masyarakat dan Pemda dalam penurunan emisi GRK serta rehabilitasi dan konservasi untuk menjaga keanekaragaman hayati dan II.10-26

RKP 2012

ekosistemnya; (ii) penguatan dan peningkatan kualitas kelembagaan dan kapasitas mitigasi bencana, terutama di daerah-daerah rawan bencana; (iii) peningkatan kualitas informasi iklim dan cuaca untuk pertanian; (iv) peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup; serta (v) peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan. Upaya-upaya pembangunan SDA dan LH tersebut didukung dengan penerapan rencana tata ruang terutama di daerah-daerah, termasuk penggunaannya sebagai dasar instrumen dalam penyelesaian konflik dan pengelolaan SDALH yang berkelanjutan. Arah kebijakan umum tersebut akan dilaksanakan melalui prioritas bidang: (i) peningkatan ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan; (ii) peningkatan ketahanan dan kemandirian energi; (iii) peningkatan pengelolaan sumberdaya mineral dan pertambangan; (iv) perbaikan kualitas lingkungan hidup; (v) peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan; (vi) peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan; dan (vii) peningkatan kualitas informasi iklim dan bencana alam serta kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

RKP 2012

II.10-27

II.10-28

GAMBAR 10.1 ALUR PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Fokus     

Didukung oleh: 1. 2. 3. 4.

Fiskal dan Moneter Pembangunan Infrastruktur Pengembangan IPTEK Pengembangan Sumber Daya Manusia

Peningkatan produksi dan produktivitas untuk menjamin ketersediaan pangan dan bahan baku dari dalam negeri Peningkatan efisiensi distribusi dan stabilisasi harga pangan Peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan Peningkatan nilai tambah, daya saing dan pemasaran produk pertanian, perikanan, dan kehutanan Peningkatan kapasitas masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan

 

Peningkatan produksi dan cadangan migas (intensification) Peningkatan produktivitas dan pemerataan pemanfaatan energi



Peningkatan produksi dan nilai tambah produk pertambangan mineral dan batu bara Pengurangan dampak negatif akibat kegiatan pertambangan dan bencana geologi



Prioritas Bidang

Dampak

Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Peningkatan Ketahanan Kemandirian Energi

dan

Pemanfataan SDA untuk Pembangunan Ekonomi

Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

Peningkatan Kesra dan

 

Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan LH

   

Pemantapan kawasan hutan Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan Peningkatan fungsi daya dukung Daerah Aliran Sungai Pengembangan penelitian dan IPTEK sektor kehutanan



Peningkatan rehabilitasi, konservasi, pengawasan, dan pengendalian pemanfataan sumber daya kelautan dan perikanan Pendayagunaan laut, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pulau-pulau terdepan Inovasi riset dan teknologi terapan kelautan

 

RKP 2012

  

Peningkatan kualitas informasi iklim dan bencana alam lainnya Peningkatan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim Peningkatan kapasitas kelembagaan penanganan perubahan iklim

Perbaikan Hidup

Kualitas

Lingkungan

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan

Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Peningkatan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup

10.3.1.

Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Pada tahun 2012, arah kebijakan ketahanan pangan akan dilakukan melalui: 1.

Peningkatan produksi pangan, terutama padi agar surplus padi terus meningkat; serta peningkatan produksi daging sapi dan ikan, baik dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Fokus pelaksanaan arah kebijakan ini adalah: (i) perluasan areal tanam dan optimasi lahan; (ii) intensifikasi dengan peningkatan produktivitas (teknologi) dan intensitas tanaman; (iii) peningkatan kualitas pascapanen (penurunan losses/susut); (iv) peningkatan produktivitas dengan penyediaan sarana pertanian (bantuan benih dan pupuk), penerapan teknologi dan penyuluhan; (v) dukungan pelaksanaan undang-undang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; serta (vi) peningkatan kegiatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi usaha perikanan melalui pemanfaatan lahan tidur untuk usaha perikanan serta pengembangan kawasan minapolitan.

2.

Peningkatan akses masyarakat terhadap pangan, difokuskan pada: a) Peningkatan keragaman konsumsi pangan, pengembangan industri pangan berbasis tepung dan pangan lokal melalui: (a) pengembangan penganekaragaman (diversifikasi) pengolahan dan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; (b) peningkatan konsumsi ikan dan diversifikasi produk perikanan; (c) peningkatan jumlah cadangan pangan pemerintah dan pemerintah daerah untuk keperluan bantuan pangan; (d) peningkatan kemampuan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengembangkan cadangan pangan; (e) peningkatan pengetahuan dan perilaku masyarakat tentang pangan yang bergizi dan seimbang serta pola hidup sehat, terutama untuk memperbaiki status gizi ibu hamil dan anak balita; (f) pengembangan penelitian pangan dan gizi, serta industri pangan lokal; (g) pengembangkan sistem mutu, kehalalan, dan keamanan pangan, termasuk pengendalian resiko penyakit zoonosis; (h) peningkatan pencegahan dan penanganan keadaan rawan pangan dan gizi karena keterbatasan akses, akibat adanya bencana alam dan bencana sosial; (i) peningkatan efisiensi dan efektivitas bantuan pangan/subsidi pangan kepada golongan masyarakat tertentu (masyarakat miskin, ibu hamil, balita gizi buruk); (j) pengembangan jaringan antar lembaga masyarakat untuk pemenuhan hak atas pangan; serta (k) peningkatan efektivitas fungsi lembaga ketahanan pangan dan gizi, baik di pusat maupun daerah. b) Stabilisasi harga pangan dalam negeri melalui efisiensi distribusi dan logistik pangan, terutama peningkatan peran serta BUMN untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu, dengan harga yang terjangkau. Fokus perhatian dalam kebijakan dan strategi ini diarahkan untuk : (a) meningkatkan jumlah cadangan pangan pemerintah dan pemerintah daerah untuk stabilisasi harga; (b) mengembangkan kebijakan perdagangan dan ekspor-impor untuk mendukung ketahanan pangan; (c) meningkatkan sarana dan prasarana distribusi pangan agar lebih efisien dalam perdagangan dan mengurangi kerusakan bahan pangan; (d) mengembangkan kebijakan dan peraturan daerah yang dapat memperlancar dan mengefisienkan distribusi pangan antar daerah/wilayah; serta (e)

RKP 2012

II.10-29

mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran produk pangan di perdesaan yang berbasis bahan pangan lokal. c) Penyediaan pangan bersubsidi untuk keluarga miskin melalui: (a) peningkatan efisiensi dan efektivitas bantuan pangan/subsidi pangan kepada golongan masyarakat tertentu (masyarakat miskin, ibu hamil, balita gizi buruk); (b) pengembangan jaringan antar lembaga masyarakat untuk pemenuhan hak atas pangan; serta (c) peningkatan efektivitas fungsi lembaga ketahanan pangan dan gizi, baik di pusat maupun daerah. d) Peningkatan kualitas/mutu konsumsi pangan. Fokus pelaksanaan arah kebijakan ini adalah: (i) pengolahan hasil, penerapan standar mutu pangan dan kehalalan; serta (ii) peningkatan jaminan mutu keamanan pangan, terutama ikan. Selanjutnya untuk revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan, dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan serta untuk mencapai pertumbuhan pertanian, perikanan dan kehutanan sebesar 3,2 persen dan pencapaian NTP lebih besar dari 105 serta NTN sebesar 110, arah kebijakan akan difokuskan pada: 1.

Peningkatan produksi dan produktivitas pangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan untuk mendukung peningkatan ketersediaan pangan dan bahan baku industri. Dalam arah kebijakan ini, penekanan akan dilakukan, terutama dalam: (i) melindungi, memperluas, dan meningkatkan kualitas sumberdaya lahan, kawasan tambak, dan saluran irigasi; (ii) meningkatkan ketersediaan dan kualitas input produksi, terutama pupuk, benih/bibit berkualitas, sarana dan prasarana produksi termasuk alat tangkap, serta memperbaiki mekanisme penyalurannya; (iii) melindungi dan meningkatkan kualitas ternak sapi produktif dalam rangka mendukung pencapaian swasembada daging sapi; (iv) meningkatkan dukungan penelitian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan teknologi terapan serta penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan; (v) meningkatkan efektivitas pengendalian organisme pengganggu tanaman, peningkatan kesehatan hewan/ikan, dan pengembangan sistem perkarantinaan; (vi) mendorong investasi pangan, pertanian, perikanan, kehutanan, dan industri perdesaan yang berbasis produk lokal; (vii) melakukan penataan dan harmonisasi peraturan perundangan di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan; (viii) optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan lahan budidaya perikanan, pengembangan kawasan minapolitan; serta perluasan wilayah tangkapan nelayan ke ZEEI dan laut lepas serta rasionalisasi armada penangkapan ikan; (ix) mengembangkan dan memelihara sarana dan prasarana pertanian dan perdesaan seperti jalan produksi/usahatani, jalan desa, pencetakan sawah, jaringan irigasi, saluran tambak, tata air mikro, pelabuhan perikanan, armada kapal perikanan, dan infrastruktur perdesaan lainnya seperti transportasi, listrik, air bersih, dan alat komunikasi; dan mengembangkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.

2.

Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran produk pertanian, perikanan, dan kehutanan. Kebijakan dan strategi ini dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, perikanan, dan kehutanan, baik di pasar domestik, Asia, maupun global. Kebijakan dan strategi ini diarahkan untuk: (i) meningkatkan mutu produk pertanian, perikanan dan kehutanan, serta efisiensi produksi, salah satunya dengan melanjutkan peningkatan produksi dan mutu kakao;

II.10-30

RKP 2012

(ii) mengembangkan industri pengolahan (agroindustri) hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan; (iii) membangun dan merehabilitasi sarana dan prasarana distribusi dan pemasaran serta manajemen logistik dalam menjaga kelancaran; (iv) mengembangkan sentra usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan secara terpadu; (v) mengembangkan kebijakan perdagangan internasional yang mendukung peningkatan daya saing nasional dan meningkatkan upaya diplomasi ke negaranegara pengimpor; (vi) meningkatkan pengendalian, pengawasan dan advokasi tentang mutu, keamanan, dan kehalalan produk pertanian, perikanan, dan kehutanan, serta meningkatkan sertifikasi mutu bahan pangan sesuai dengan standar nasional Indonesia dan standar-standar negara importir; (viii) meningkatkan kebijakan fiskal untuk revitalisasi industri kayu dan kayu olahannya; (ix) mengembangkan dan meningkatkan pasar ikan yang bersih dan higenis; serta mengembangkan sarana dan prasarana perikanan yang dapat mempertahankan mutu ikan dalam satu sistem rantai dingin (cold chain system). 3.

Peningkatan kapasitas masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan. Kebijakan dan strategi kebijakan yang ditujukan untuk mencapai arah kebijakan tersebut adalah: (i) meningkatkan pengetahuan petani/petani hutan/nelayan/ pembudidaya melalui pendidikan dan pelatihan; (ii) meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan petani/petani hutan/nelayan/pembudidaya; (iii) meningkatkan kuantitas dan kualitas penyuluhan, serta bimbingan teknologi pertanian, perikanan, dan kehutanan; (iv) mengembangkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta diseminasinya kepada petani/nelayan/petambak; (v) merumuskan kebijakan pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang mendukung petani/petani hutan/nelayan/petambak; (vi) mengembangkan sistem data dan informasi pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang integratif dan mudah diakses oleh petani/nelayan/pembudidaya ikan; (vii) meningkatkan kemampuan/keterampilan serta penguatan dan pemberdayaan petani, nelayan dan pembudidaya ikan; serta (viii) memfasilitasi dan mendorong pengembangan kelembagaan pembiayaan dan asuransi bagi masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan yang terjangkau.

4.

Peningkatan kesejahteraan nelayan/pembudidaya ikan melalui: (i) fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan; (ii) pemberian usaha alternatif untuk nelayan melalui pengembangan usaha mina pedesaan, perlindungan nelayan, dan penyuluhan untuk pendampingan usaha nelayan; (iii) bantuan permodalan bagi nelayan dan pembudidaya kecil serta penguatan lembaga keuangan mikro (LKM) pesisir; (iv) pembangunan solar packed dealer nelayan (SPDN); (v) pembangunan cold storage dan pengembangan sarana sistem rantai dingin; serta (vi) pemberian beasiswa pendidikan untuk anak nelayan.

10.3.2. Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi Arah kebijakan ketahanan dan kemandirian energi ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan energi yang bertumpu pada sebanyak-banyaknya kemampuan sumber daya dari dalam negeri. Arah kebijakan yang ditempuh adalah: (i) meningkatkan produksi/lifting dan cadangan minyak bumi; (ii) meningkatkan tingkat pelayanan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; (iii) meningkatkan pemanfaatan gas bumi untuk RKP 2012

II.10-31

keperluan industri di dalam negeri; (iv) menerapkan inisiatif energi bersih (Green Energy Initiatives) melalui peningkatan pemanfaatan energi terbarukan; (v) meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi; dan (vi) menyediakan subsidi energi yang tepat sasaran serta secara bertahap menurunkan besarnya nilai subsidi BBM. Beberapa kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan guna meningkatkan produksi/lifting dan cadangan minyak dan gas bumi adalah (i) mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi tinggi seperti EOR (Enhanced Oil Recovery) terutama untuk peningkatan produksi di sumur-sumur yang sudah tua/marjinal; (ii) meningkatkan kualitas monitoring volume produksi dan lifting minyak dan gas bumi; (iii) mempercepat pengambilan dan pengolahan data potensi sumber daya minyak dan gas bumi, melalui pengolahan data seismik 2D, terutama di daerah lepas pantai, dan di daerah remote; (iv) meningkatkan pelayanan publik melalui pengelolaan, penyediaan serta penyebarluasan data dan informasi geologi sumber daya minyak dan gas bumi; dan (v) menyiapkan dan mempromosikan penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi. Infrastruktur migas, baik hulu maupun hilir, yang handal diperlukan untuk melayani penyediaan dan pendistribusian minyak dan gas ke seluruh wilayah Indonesia. Beberapa kebijakan dan strategi yang akan ditempuh untuk memperbaiki tingkat pelayanan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi adalah (i) mendorong pembangunan fasilitas produksi lapangan-lapangan minyak dan gas bumi; (ii) membangun pipa transmisi dan distribusi gas; (iii) meningkatkan peran serta swasta dan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur energi; dan (iv) mendorong pembangunan fasilitas kilang minyak, kilang LPG, kilang hasil olahan, dan depot BBM. Dalam rangka diversifikasi energi, perlu dilakukan upaya untuk memanfaatkan gas untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi. Beberapa kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan untuk pemanfaatan gas adalah (i) meningkatkan pasokan alokasi gas bumi untuk kebutuhan pembangkit listrik, pupuk/non-pupuk, industri petrokimia, rumah tangga, dan transportasi; (ii) membangun Small Scale LNG Receiving Terminal guna menerima dan menimbun pasokan/penyediaan gas pembangkit listrik, dan kilang mini LPG untuk memasok gas rumah tangga; dan (iii) membangun sistem jaringan distribusi gas (SPBG) untuk angkutan umum, dan jaringan distribusi pipa gas kota untuk melayani rumah tangga; Inisiatif energi bersih (Green Energy Initiatives) dilakukan melalui peningkatan pemanfaatan energi terbarukan. Beberapa kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan dalam pengembangan energi terbarukan adalah (i) memfokuskan pengembangan energi terbarukan pada panas bumi, bio-energi, dan aneka energi baru terbarukan, seperti biomassa, tenaga surya, tenaga angin, tenaga nuklir, dan tenaga hidrogen; (ii) menerapkan subsidi (green subsidy) dengan memperlakukan harga khusus dan insentif pada energi terbarukan sehingga selisih harga energi terbarukan dan energi fosil bisa terjembatani; (iii) meningkatkan pemanfaatan sumber energi lokal melalui peningkatan kualitas dan kuantitas Desa Mandiri Energi (DME), baik DME BBN maupun DME non-BBN, termasuk di pulau kecil terluar. Beberapa kebijakan dan strategi yang akan ditempuh dalam meningkatkan efisiensi dan subsidi tepat sasaran adalah (i) menerapkan audit energi dan mekanisme mandatori penghematan energi; (ii) meningkatkan kesadaran perilaku hemat energi aparat II.10-32

RKP 2012

pemerintah dan masyarakat; (iii) mengembangkan industri peralatan hemat energi dan memfasilitasi pembentukan Energy Service Company (ESCO) di industri dan gedung; (iv) melakukan pengaturan kembali subsidi BBM supaya lebih tepat sasaran, baik melalui scheme pembatasan penerima BBM bersubsidi, seperti angkutan umum, kendaraan roda dua, nelayan, dan sebagainya, maupun opsi kenaikan harga BBM, terutama Premium; (v) mensubtitusi BBM dengan bahan bakar gas (BBG); (vi) meningkatkan mutu pengawasan BBM yang beredar, baik kualitas maupun kuantitas, di dalam negeri; dan (vii) meneruskan konversi minyak tanah ke LPG serta menurunkan potensi kecelakaan penggunaan LPG. 10.3.3. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan Arah kebijakan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan diarahkan pada dua hal pokok yaitu: (i) peningkatan nilai tambah potensi keekonomian, pemanfaatan bahan galian dan mineral ikutan pada daerah dan bekas derah pertambangan; dan (ii) optimalisasi penerapan kaidah konservasi dalam pengusahaan pertambangan baik pada tahap eksplorasi, eksploitasi dan pasca tambang. Peningkatan kapasitas daerah sangat diperlukan untuk secara bijaksana mengelola potensi sumber daya tambang dan mineral. Beberapa kebijakan dan strategi yang akan ditempuh adalah (i) meningkatkan investasi pertambangan dengan cara memberikan insentif fiskal yang stabil dan kompetitif serta memperbaiki dan menyederhanakan birokrasi perijinan (licensing regime) pengusahaan pertambangan; (ii) memperjelas pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan pemberian ijin pengusahaan pertambangan; (iii) mengembangkan informasi potensi dan wilayah cadangan; dan (iv) meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial aparat pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan perijinan dan inventarisasi cadangan. Pengembangan industri pengolahan dan pemurnian hasil tambang merupakan amanat UU No. 4/2009 guna meningkatkan nilai tambah produk tambang dan mineral. Beberapa kebijakan dan strategi yang akan ditempuh adalah (i) mengusahakan penambahan nilai tambah hasil pertambangan dengan mengembangkan industri pengolahan dan pemurnian (smelter) untuk mengubah bahan-bahan mentah mineral logam dan non logam menjadi bahan setengah jadi atau bahkan menjadi bahan final, terutama timah, nikel, dan tembaga (ii) meningkatkan penggunaan barang dan peralatan produk dalam negeri (local content) untuk usaha hasil pertambangan; dan (iii) mendorong berkembangnya industri oil synthetic dan clean-coal technology, serta industri peningkatan mutu batubara (upgraded brown coal), pencairan batubara (coal liquefaction) dan gasifikasi batubara (coal gasification). Pengawasan pelaksanaan Domestic Market Obligation (DMO) batubara dilakukan untuk menjamin pasokan batubara di dalam negeri. Beberapa kebijakan dan strategi yang akan ditempuh adalah (i) menjamin keamanan pasokan batubara dalam negeri melalui Domestic Market Obligation (DMO) terutama sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik sesuai dengan UU No. 30 tahun 2007; (ii) mengatur harga batubara di dalam negeri dengan mengacu kepada indeks harga batubara ekspor; dan (iii) mendorong pembangunan sarana dan prasarana pengangkutan batubara untuk keperluan pasar dalam negeri. RKP 2012

II.10-33

Peningkatan kualitas praktek pertambangan umum dan pertambangan rakyat dilakukan guna mencegah kerusakan potensi cadangan dan wilayah pencadangan tambang nasional. Beberapa kebijakan dan strategi yang akan ditempuh adalah (i) meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pengelolaan pertambangan yang bertanggungjawab (good mining practices) dengan meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP); (ii) mencegah kerusakan cadangan mineral dan batubara serta mengembangkan wilayah pencadangan tambang nasional dengan melakukan best mining practices dan menerapkan mekanisme depletion premium; (iii) mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pembinaan lindungan lingkungan, keselamatan operasi, dan usaha penunjang bidang migas; dan (iv) meningkatkan rehabilitasi kawasan bekas tambang. 10.3.4. Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup Kebijakan umum dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas pengelolaan daya dukung lingkungan hidup agar kemampuannya dapat pulih kembali dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pada tahun 2012, arah kebijakan tersebut terus dilanjutkan, yang terutama difokuskan pada: (i) penurunan beban pencemaran lingkungan akibat meningkatnya aktivitas pembangunan; (ii) menekan laju kerusakan SDA dan lingkungan hidup, melalui upaya konservasi dan rehabilitasi ekosistem yang rusak, baik di kawasan hutan, laut, pesisir, maupun di areal bekas pertambangan, serta pengelolaan keanekaragaman hayati; (iii) penguatan kelembagaan serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas lingkungan hidup. Dengan arahan ini diharapkan pola pembangunan yang dilakukan memenuhi kaidah keberlanjutan (pro-environment) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan. Secara operasional arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui strategi: (i) pengendalian dan pemantauan pencemaran air, tanah/lahan, udara, dan limbah padat; (ii) peningkatan upaya rehabilitasi serta pembangunan kawasan konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; (iii) perbaikan kerangka regulasi dan penegakan hukum lingkungan secara konsisten; (iv) peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan institusi pengelola lingkungan hidup; (v) pengembangan penelitian lingkungan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan; dan (vi) kampanye penyadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam perbaikan kualitas lingkungan hidup. 10.3.5. Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan pada tahun 2012 diarahkan pada: (i) percepatan penyelesaian persoalan pembangunan hutan; dan (ii) peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya hutan. Arah kebijakan percepatan penyelesaian persoalan pembangunan hutan pada tahun 2012 difokuskan pada: (i) peningkatan kualitas dan ketersediaan data dan informasi potensi sumberdaya hutan; (ii) percepatan beroperasinya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan penyediaan SDM pengelola KPH yang profesional, dan (iii) percepatan pengukuhan dan pemantapan kawasan hutan. II.10-34

RKP 2012

Peningkatan kualitas dan ketersediaan data dan informasi potensi sumberdaya hutan dilakukan melalui penyusunan data dan informasi geospasial dasar dan tematik kehutanan, penyusunan data dan informasi sumber daya hutan pada kawasan hutan, penyusunan data dan informasi pendugaan carbon kawasan hutan, serta penyusunan basis data spasial sumber daya hutan yang terintegrasi. Percepatan beroperasinya KPH dan penyediaan SDM pengelola KPH yang profesional dilakukan melalui penetapan wilayah KPH, pembentukan organisasi pengelola KPH dalam bentuk UPTD, inventarisasi potensi sumber daya hutan di wilayah KPH, penunjukkan personil yang profesional di bidang kehutanan serta penyelenggaraan pelatihan teknis bagi SDM. Percepatan pengukuhan dan pemantapan kawasan hutan dilakukan melalui penyelesaian tata batas kawasan hutan (batas luar dan batas fungsi kawasan hutan), penyelesaian penunjukkan kawasan hutan provinsi, pembentukan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) baru, dan peningkatan pelayanan teknis kelembagaan dalam penyelesaian tata ruang wilayah. Arah kebijakan peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan difokuskan pada: (i) peningkatan konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan, (ii) peningkatan fungsi daya dukung daerah aliran sungai; dan (iii) pengembangan penelitian dan iptek sektor kehutanan. Peningkatan konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan dilakukan melalui upaya pemantapan fungsi konservasi alam dengan peningkatan kualitas pengelolaan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya, pemantapan keanekaragaman hayati dan tumbuhan satwa liar, peningkatan pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan hutan dan wisata alam, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta perlindungan dan pengamanan hutan dari berbagai ancaman (illegal logging, perambahan liar dan illegal trading), peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola kawasan konservasi, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Peningkatan fungsi daya dukung daerah aliran sungai dilakukan melalui upaya peningkatan perencanaan, pengembangan, kelembagaan, dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS Prioritas, pengembangan perhutanan sosial, pengembangan perbenihan tanaman hutan, pembinaan penyelenggaraan pengelolaan DAS, dan pengembangan persuteraan alam. Sementara itu, pengembangan penelitian dan iptek sektor kehutanan dilakukan melalui upaya penelitian dan pengembangan perubahan iklim dan kebijakan kehutanan, dan penelitian serta pengembangan produktivitas hutan. 10.3.6. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfataan sumber daya kelautan untuk mendukung pembangunan dan memfungsikan laut sebagai penyedia pangan dunia. Sehubungan dengan itu, arah kebijakan yang akan dilakukan meliputi: (i) peningkatan rehabilitasi, konservasi, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan; (ii) peningkatan pendayagunaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta tata kelola sumber daya kelautan; dan (iii) pengembangan iptek kelautan. Pada tahun 2012 masing-masing arah kebijakan akan difokuskan pada hal-hal sebagai berikut: Arah kebijakan peningkatan rehabilitasi, konservasi, pengendalian, dan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dilakukan melalui upaya: (i) peningkatan aktivitas sistem pengendalian dan pengawasan terpadu dalam penanganan RKP 2012

II.10-35

illegal fishing dan kegiatan-kegiatan yang merusak ekosistem; (ii) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; (iii) peningkatan konservasi, rehabilitasi ekosistem pesisir, khususnya penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan; serta (iv) peningkatan kerja sama internasional, regional, dan antar daerah dalam bidang konservasi dan rehabilitasi kawasan pesisir, terutama di wilayah segitiga terumbu karang (coral triangle). Arah kebijakan peningkatan pendayagunaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta tata kelola sumber daya kelautan akan difokuskan pada: (i) penetapan kebijakan pembangunan kelautan dan negara kepulauan melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan secara terpadu di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; (ii) identifikasi potensi sumber daya dan kebutuhan masyarakat di pulau-pulau kecil, serta pengembangan investasi di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terdepan bekerja sama dengan swasta; (iii) penyusunan Rencana Tata Ruang/Zonasi wilayah pesisir dan pulaupulau kecil; (iv) pengembangan produk kelautan, terutama garam, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan secara bertahap menurunkan ketergantungan terhadap garam impor; (v) peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat di wilayah pesisir terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam; serta (vi) peningkatan kerja sama pengelolaan sumber daya kelautan antar daerah, baik di kawasan ASEAN, maupun lingkup internasional. Arah kebijakan pengembangan iptek kelautan dilakukan untuk meningkatkan sumbangan sumber daya kelautan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Untuk itu, arah kebijakannya difokuskan pada: (i) peningkatan kuantitas dan kualitas riset dan pengembangan teknologi kelautan; (ii) peningkatan penerapan dan diseminasi hasil-hasil riset teknologi kelautan terutama dikaitkan dengan perubahan iklim; serta (iii) peningkatkan sarana dan prasarana pelaksanaan penelitian dan pengembangan. 10.3.7. Peningkatan Kualitas Informasi Iklim, Cuaca dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Pada tahun 2012, kebijakan umum dalam upaya peningkatan kualitas informasi iklim, cuaca dan bencana alam serta kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas penanganan dampak perubahan iklim dan pengelolaan resiko bencana alam secara cepat, tepat dan akurat. Perhatian terutama ditujukan untuk wilayah-wilayah yang rentan terhadap bencana alam dan dampak perubahan iklim. Selanjutnya, kebijakan dan strategi dalam peningkatan kualitas informasi iklim dan bencana alam diarahkan untuk : (i) peningkatan akurasi jangkauan dan kecepatan penyampaian informasi dengan menambah dan membangun jaringan observasi, telekomunikasi dan sistem kalibrasi; (ii) pendirian Pusat Basis Data dan informasi yang terintegrasi; dan (iii) peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan sistem informasi. Di samping itu, dalam upaya penguasaan dan pengelolaan resiko bencana, terutama diarahkan pada: upaya pengintegrasian pengurangan rsiko bencana; peningkatan kemampuan tanggap darurat; dan percepatan pemulihan di wilayah pasca bencana. II.10-36

RKP 2012

Sementara, beberapa kebijakan dan strategi dalam peningkatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim diarahkan untuk: (i) internalisasi upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di seluruh sektor dan daerah; (ii) inventarisasi gas rumah kaca dan pemantauan perubahan iklim; (iii) penyusunan peta kerentanan wilayah Indonesia terhadap dampak perubahan iklim; (iv) peningkatan pemahaman dan kapasitas dalam penanganan perubahan iklim; (v) penyusunan instrumen kebijakan dan peraturan perundangan tentang perubahan iklim; dan (vi) pengembangan penelitian dan inovasi teknologi untuk penurunan gas rumah kaca.

RKP 2012

II.10-37