DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP DIREKTORAT KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kajian Strategi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

S STTR AN N RA ATTE EG GII P PE EN NG GE ELLO OLLA AA AN ND DA AN NP PE EM MA AN NFFA AA ATTA S AN KA RIIK ER PE NP AN DA ND AN UTTA AU ELLA KE AK YA AY DA RD ER BE NA MB AN SU UM N DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP DIREKTORAT KELAUTAN DAN PERIKANAN Email : [email protected] [email protected]

ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk menyusun strategi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang mengintegrasikan pendekatan kelestarian untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, yang dapat digunakan sebagai acuan penyusunan kebijakan operasional dan perencanaan bagi para stakeholders dan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan. Metode yang digunakan dalam kajian ini mencakup pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah: pertama, pendekatan koridor keberlanjutan (sustainability corridor approach) yang berbasis pada analisis sistem pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dalam konteks pengelolaan sumberdaya yang dapat pulih; kedua adalah pendekatan input-output pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang didasarkan pada analisis terhadap tabel input output. Dari analisis I-O dilakukan analisis multiplier dalam konteks besaran Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dan Incremental Labor Output Ratio (ILOR). Analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan pendekatan perencanaan stratejik sebagai derivasi dari hasil analisis kuantitatif untuk menyusun strategi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Berdasarkan hasil kajian, dari tujuh sub-bidang kelautan yaitu perikanan, pertambangan dan migas, industri maritim, angkutan laut, pariwisata bahari, bangunan kelautan, dan jasa laut lainnya; ternyata sub-bidang pariwisata dan perikanan mempunyai nilai ICOR yang lebih rendah dibanding dengan sub-bidang lainnya. Hal ini berarti bahwa sub-bidang pariwisata dan perikanan merupakan subbidang yang memiliki tingkat resiko investasi yang paling rendah dan efisien. Strategi pengembangannya dilakukan dengan mengembangkan investasi untuk sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung lainnya yang berwawasan lingkungan; dan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaannya. Untuk menyiapkan perannya yang semakin penting, arah kebijakan makro pembangunan kelautan dan perikanan ditekankan pada : (1) Menyatukan komitmen politik dari para penentu kebijakan, mengkaji dan menyusun Undang-Undang Kelautan Nasional yang sinergi dan terintegrasi sebagai payung hukum pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia; (2) Menentukan dan menetapkan batas-batas wilayah perairan pedalaman, zona tambahan, dan landas kontinen; (3) Meningkatkan pemahaman geopolitik dan geostrategis kepada seluruh komponen; (4) Mengembangkan armada laut baik secara kualitas maupun kuantitasnya dalam konteks menjaga keutuhan NKRI dan kekayaan sumber daya alam; dan (5) Meningkatkan penanganan kerusakan lingkungan dan rehabilitasi wilayah pesisir yang terdegradasi, mengembangkan daerah perlindungan, dan menindak tegas bagi para perusak lingkungan.

Executive Summary >> 1


1. Latar Belakang

Dalam kondisi ketersediaan sumber daya bagi pembangunan yang semakin terbatas, eksplorasi, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki menjadi penting dan merupakan prioritas perhatian bagi setiap negara. Sebagai negara kepulauan yang memiliki laut sangat luas, sumber daya kelautan dan perikanan mempunyai potensi besar untuk dijadikan tumpuan (prime mover) pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam (resource based economy). Sementara itu, kondisi empiris menyatakan bahwa pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ini masih belum optimal dalam peningkatan pendapatan nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Bidang kelautan dan perikanan dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi penting karena: (a) kapasitas suplai sangat besar, sementara permintaan terus meningkat; (b) pada umumnya ouput dapat diekspor, sedangkan input berasal dari sumber daya lokal; (c) dapat membangkitkan industri hulu dan hilir yang besar, sehingga menyerap tenaga kerja cukup banyak; (d) umumnya berlangsung di daerah; dan (e) industri perikanan, bioteknologi dan pariwisata bahari bersifat dapat diperbarui (renewable resources), sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya kelautan dan perikanan perlu diperhatikan daya dukung dan kemampuan asimilasi wilayah laut, pesisir dan daratan dalam hubungan ekologis, ekonomis, dan sosial. Kesinambungan ketersediaan sumber daya ini merupakan kunci dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, Fiedheim (2000) mengingatkan agar semua negara mampu mengembangkan suatu pola pemanfaatan yang berkelanjutan dan mempelajari bagaimana mengimplementasikan prinsip pengelolaan kelautan (ocean management). Namun, dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia selama ini, banyak isu-isu mendesak yang perlu mendapat perhatian, antara lain: pertambahan jumlah penduduk di wilayah pesisir yang cukup pesat dan memerlukan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; masih banyaknya praktek pemanfaatan sumber daya perikanan yang merusak dan illegal; tidak seimbangnya pemanfaaatan sumberdaya antar kawasan dan antar jenis sumber daya; adanya pemahaman yang sempit dalam implementasi otonomi daerah serta belum lengkapnya peraturan operasional; dan belum sinerginya pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dalam satu kesatuan kebijakan dan perencanaan yang komprehensif. Dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang dihadapi, maka diperlukan inovasi dan strategi kebijakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan yang seharusnya memiliki wawasan kelautan dalam pembangunan nasional.



2. Tujuan Kajian ini ditujukan untuk menyusun strategi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang mengintegrasikan pendekatan kelestarian dan manfaat sosial ekonomi, yang dapat dipakai sebagai acuan umum penyusunan kebijakan operasional dan perencanaan bagi para stakeholders dan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan. Manfaat dari kajian ini adalah tersusunnya konsep rumusan strategi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai acuan di tingkat operasional bagi semua pihak. Lingkup kajian ini mencakup beberapa fokus, yaitu: (1) identifikasi lingkup sumber daya kelautan dan perikanan; (2) perumusan strategi makro investasi usaha di bidang kelautan dan perikanan; dan (3) penyusunan strategi makro pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan 3. Metodologi 3.1. Kerangka Analisis Pembangunan kelautan dan perikanan merupakan pembangunan berbasis sumberdaya alam (resources-based development) yang dilakukan secara optimal dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, maka target pembangunan kelautan dan perikanan harus diupayakan tetap dalam koridor berkelanjutan secara ekonomi, ekologi, dan sosial. Oleh karena itu analisis target dalam studi ini dilakukan dengan pendekatan sistem dalam kerangka keberlanjutan (sustainability corridor) sebagai dasar pemikirannya. Sustainability corridor adalah sebuah daerah interval yang digunakan sebagai “koridor” bagi keberlanjutan sebuah sistem (Moffat, 2001). Keterkaitan antar sub sistem dalam analisis tersebut sebagaimana gambar berikut. Sub Sistem Perikanan Laut Pemanfaatan saat ini

Ekosistem Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Daya Dukung Ekosistem

Jasa dan Produksi Kelautan dan Perikanan

Sub Sistem Perikanan Darat

Sub Sistem Pariwisata Bahari

Sub Sistem Pertambangan dan Energi (mineral)

Analisis Sistem Dinamik Target Pembangunan Kelautan dan Perikanan Analisis Input output

Sub Sistem Tarnsportasi Laut

Sub Sistem Jasa Kelautan

Gambar 1. Kerangka Analisis Target Pembangunan Kelautan dan Perikanan



Kegiatan kajian ini menitikberatkan pada pembangunan perikanan dan kelautan yang berbasis sumber daya alam sehingga dihasilkan suatu rancangan strategi kelautan yang terdiri dari strategi pemanfaaatan, investasi, dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. 3.2. Metoda Analisis Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini menggunakan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif : a. Analisis kuantitatif, dengan menggunakan: (a) pendekatan keberlanjutan (sustainability corridor approach) yang berbasis pada analisis sistem dinamis (dynamic system); dan (b) pendekatan pembangunan ekonomi berdasarkan subbidang prioritas serta keterkaitan dari masing-masing sub-bidang dengan analisis input-output dengan menggunakan tabel I-O Indonesia tahun 2000 (BPS, 2003). Selanjutnya dilakukan analisis incremental capital output ratio (ICOR) dan Incremental Labor Output Ratio (ILOR) untuk mengetahui dampak investasi dan tenaga kerja yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi. Nilai ICOR yang kecil menunjukkan tingkat efisiensi investasi yang tinggi, sedangkan nilai ILOR yang besar menunjukkan efisiensi penyerapan tenaga kerja yang besar. b. Analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan pendekatan perencanaan stratejik sebagai derivasi dari hasil analisis kuantitatif. Dalam konteks ini ada dua fokus utama yang akan menjadi pusat analisis kualitatif, yaitu: (1) aspek desentralisasi di bidang perikanan dan kelautan sebagai implementasi dari semangat otonomi daerah dalam pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; dan (2) penyusunan strategi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Desk Study/ Conten Analysis Content t

“Target” Pembangunan KP

Identifikasi Potensi Sumberdaya KP

Overlay Analysis

Input-Output Analysis Identifikasi Permasalahan Pembangunan SektorKP

Qualitative Analysis

System Dynamic Analysis

Perumusan Kebijakan Pembangunan KP

Strategi Investasi Rancangan Strategi Pembangunan KP

Strategi Pemanfaatan

Strategi Pembangunan KP

Strategi Pengelolaan Ruang Lingkup Sektor KP

Content Analysis

Ocean Outlook

Kebijakan Desentralisasi

Legal and Institutional Analysis

Gambar 2: Pendekatan Studi Penyusunan Strategi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



3.3. Data Data yang digunakan didalam kajian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui diskusi dengan nara sumber baik dari kalangan pemerintah, masyarakat maupun akademis, serta pengumpulan data dan informasi melalui survei lapangan. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan kepustakaan berupa buku, laporan, dan makalah-makalah yang terkait strategi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. 4. Hasil Kajian dan Analisis Bidang Kelautan yang mencakup tujuh sub-bidang yaitu: (1) perikanan; (2) pertambangan dan migas; (3) industri maritim; (4) angkutan laut; (5) pariwisata bahari; (6) bangunan kelautan; serta (7) jasa laut lainnya, diarahkan sebagai penghasil devisa negara. Dilihat dari kontribusi produk domestik bruto (PDB) yang dihitung berdasarkan harga konstan, bidang kelautan menunjukan kecendrungan yang terus meningkat. Pada tahun 1995 PDB Kelautan sebesar 12,37 % dan pada tahun 2002 meningkat menjadi 22,36 % dari PDB nasional (PKSPL IPB). Dari ke tujuh subbidang usaha tersebut, pertambangan dan migas memberikan kontribusi PDB pada tahun 2002 sebesar 9,38 % terhadap PDB nasional, kemudian diikuti oleh sub-bidang perikanan, pariwisata, industri maritim, angkutan laut, bangunan laut, dan jasa kelautan lainnya. Sub-bidang perikanan pada tahun 1995 kontribusinya pada PDB nasional sebesar 1,43 % dan meningkat menjadi 2,69 % pada tahun 2002. Tabel 1. Distribusi Prosentase Produk domestik Bruto Bidang Kelautan tahun 1995-1998 atas Harga Konstan N o.

Sub Bidang Kelautan

1. 2. 3.

Perikanan Pertambangan Industri Maritim -Pengilangan Minyak Bumi -LNG -Industri maritim lainnya Angkutan Laut Pariwisata Bahari Bangunan Kelautan Jasa Kelautan Lainnya. Jumlah PDB Sektor Kelautan Jumlah PDB Nasional

4. 5. 6. 7.

Prosentase ( %) Produk Domestik Bruto 1995

1996

1997

1998

1999

2001

2002

1,54 4,16

1,51 4,01

1,99 3,85

2,45 4,65

2,31 7,23

2,29 10,02

2000

2,30 9,17

2,69 9,38

1,05

1,03

1,58

1,40

1.20

1,22

1,59

1,89

0,99 0,70

1,11 0,73

1,49 0,90

1,88 1,20

1,08 1,10

1,03 1,07

1,10 1,08

1,12 1,10

0,83 0,79 0,74 0,97

0,86 0,73 0,65 0,78

1,08 0,86 1,08 1,56

1,55 2,21 1,50 1,19

1,51 1,53 1,22 1,15

1,58 1,44 1,08 1,10

1,46 1,61 1,10 1.09

1,64 2,24 1,34 1,23

12,37

11,41

14,39

18,13

18,63

20,05

20,50

22.63

100

100

100

100

100

100

100

100

Sumber : data BPS diolah,2000

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bidang kelautan, tiga hal yang perlu dilakukan: (a) memperluas dan memperbesar diversifikasi pemanfaatan sumberdaya kelautan; (b) meningkatkan efisiensi yang mencakup alokasi usaha yang optimum; dan (c) memperbesar investasi dengan memberi dorongan kepada sub-bidang yang



mempunyai ICOR yang relatif rendah (sub-bidang pariwisata bahari, dan perikanan), seperti dapat dilihat pada tabel 2. di bawah. Tabel 2. : Nilai ICOR Bidang Kelautan berdasarkan tabel I-O No. 1. 2. 3.

Sub Bidang Kelautan

Perikanan Pertambangan Industri Maritim -Pengilangan Minyak Bumi -LNG -Industri maritim lainnya 4. Angkutan Laut 5. Pariwisata Bahari 6. Bangunan Kelautan 7. Jasa Kelautan Lainnya. Sumber: (Perhitungan PKSPL-IPB, 2004)

ICOR berdasarkan Tabel IO 1995 3,42 3,64 3,56

3,81 3,10 4,01 3,52

ICOR berdasarkan Tabel IO 2000 3,31 3,71 3,39

3,67 2,92 4,02 3,34

Sub-bidang Pariwisata Bahari. Dari 17,508 pulau di seluruh Indonesia, diidentifikasikan terdapat 36 kawasan pusat pertumbuhan dengan jumlah pulau yang dapat dikembangkan sebanyak 4.557 pulau. Dari jumlah tersebut telah teridentifikasi 146 pulau yang diprioritaskan untuk dikembangkan. Dalam bidang kelautan, pariwisata bahari mempunyai ICOR terkecil yaitu sebesar 2,92 yang berarti memiliki tingkat resiko investasi yang paling rendah dan efisien. Selain itu, dari hasil analisis IO, pariwisata bahari memiliki indeks derajat penyebaran (IDP) dan indeks derajat kepekaan (IDK) tertinggi masing-masing sebesar 1,57 dan 1,51, sehingga sangat potensial untuk dikembangkan. Dalam jangka pendek pengembangan wisata bahari masih mengalami kendala internal yakni adanya konflik sosial budaya, dan kepastian hukum dalam investasi di bidang ini masih belum kondusif. Sub-bidang Perikanan. Analisis variable catch per unit effort (CPUE) pada perikanan tangkap dapat menunjukan kinerja pemanfaatan sumber daya perikanan sesuai daya dukung. Secara nasional CPUE menunjukan angka positif yang berarti penangkapan ikan masih dapat dilaksanakan, namun untuk beberapa wilayah pengelolaan perikanan (WPP) seperti di laut Jawa dan selat Malaka telah terjadi penangkapan berlebih (over fishing). Dari hasil simulasi untuk 10 tahun mendatang, produksi perikanan tangkap secara keseluruhan akan menurun, sehingga perlu upaya optimalisasi penangkapan, dan perlunya dilakukan pengurangan serta rasionalisasi jumlah armada tangkap. Sementara itu, perikanan budidaya untuk 5 tahun mendatang akan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 4 % per-tahun dari total produksi. Pada tahun 2009 diperkirakan total produksi perikanan budidaya sebesar 1,5 juta ton. Selain itu, pada perikanan budidaya setiap tahun menunjukan trend peningkatan dalam volume ekspor, luas lahan, dan konsumsi masyarakat. Dalam hal pengembangan perikanan budidaya perlu diperhatikan pentingnya daya dukung lingkungan dan ketersediaan pakan yang berasal dari ikan. Sub-bidang Pertambangan dan Migas. Indeks ICOR sebesar 3,71 menunjukkan bahwa investasi di sektor ini memiliki tingkat resiko yang paling besar. Dalam jangka pendek sampai jangka menengah peranan pertambangan dan migas masih sangat besar terhadap bidang kelautan, namun dengan berkurangnya sumber minyak bumi,



peranannya akan berkurang apabila tidak ada intervensi teknologi. Diperkirakan cadangan migas yang ada hanya dapat dimanfaatkan untuk kurun waktu 19 tahun lagi, namun liquid natural gas (LNG) untuk jangka panjang masih memiliki peranan yang sangat penting sebagai sumber energi. Pengembangan energi di masa mendatang diarahkan pada sumber daya terbarukan dan diversifikasi energi seperti; penggunaan energi pasang surut/gelombang laut, angin, panas bumi/laut/matahari, dan pengembangan energi yang berasal dari bahan pangan. Sub-bidang Industri Maritim. Penurunan indeks ICOR industri maritim dari 3,59 menjadi 3,39 menunjukkan bahwa pengembangan industri maritim masih sangat menjanjikan, mengingat dalam industri maritim tersebut termasuk pula kegiatan pengilangan migas, dan industri perikanan. Pengembangannya selama ini belum optimal, dan masih memerlukan inovasi kebijakan pemerintah. Industri perikanan berbasis masyarakat memiliki dampak terhadap peningkatan ekonomi rakyat yang sangat besar, mengingat struktur armada perikanan tangkap Indonesia lebih dari 80 % didominasi oleh “armada semut” yaitu kapal-kapal penangkapan dengan tonase di bawah 10 gross ton. Industri perikanan dengan skala yang lebih besar, terpadu, serta padat modal selama ini dikelola secara tidak profesional dan mengakibatkan 200 BUMN/BUMD perikanan bangkrut. Sub-bidang Angkutan Laut. Adanya penurunan indeks ICOR yang cukup besar dari 3,87 menjadi 3,61 menunjukkan bahwa angkutan laut cukup efisein untuk dikembangkan. Namun, pengembangan angkutan laut perlu sinergi dengan sub-bidang bangunan kelautan, dan dalam pengembangannya agar peran swasta diberikan porsi yang lebih besar. Sub-bidang Bangunan kelautan. Dengan indeks ICOR sebesar 4,02 berarti bahwa peningkatan investasi untuk bangunan laut efisien tetapi belum prioritas. Namun, mengingat bangunan laut terkait dengan pembangunan pelabuhan, dermaga, platform, yang sangat penting bagi pengembangan suatu wilayah, maka pengembangan bangunan laut dalam konteks ekonomi sangat bergantung pada kelayakannya. Sub-bidang Jasa Kelautan lainnya. Indeks ICOR turun dari 3,53 menjadi 3,34 yang menunjukkan bahwa jasa kelautan masih cukup potensial untuk dikembangkan walaupun memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kelautan. Sementara itu, implementasi otonomi dan desentralisasi masih diartikan sebagai pelimpahan kewenangan administrasi dalam birokrasi kepemerintahan, dan belum mencakup mekanisme dan pendekatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam serta pentingnya peranan institusi lokal. Selain itu, pendapatan daerah yang berasal dari bagi hasil sumber daya non-migas (seperti perikanan) sangat kecil dibandingkan dengan migas, walaupun persentase penerimaan untuk daerah besar, sebagaimana diatur dalam UU. No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain mengatur wilayah laut sebagai berikut : 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi, dan 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi



untuk kabupaten/kota. Kewenangan daerah untuk mengelola wilayah laut meliputi : (1) eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut; (2) pengaturan administratif; (3) pengaturan tata ruang; (4) penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; (5) ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan (6) Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara. Mencermati UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 tahun 2000, otonomi masih diartikan sebagai kewenangan hanya berada di tangan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga otonomi belum mencakup “kewenangan rakyat” yang mencakup kesetaraan, demokratisasi, desentralisasi, dan partisipasi semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam konteks kelembagaan, property right (private, public/state, communal) merupakan institusi sosial yang penting dalam pertumbuhan ekonomi dan perlindungan terhadap sumber daya alam. Dalam prakteknya untuk kepentingan pembangunan ekonomi, public property right dan private property right lebih dominan dibanding communal property right yang tujuannya lebih memberikan hakhak eksklusif terhadap suatu komunitas yang di dalamnya mengandung konvensi sosial, norma, aturan-aturan yang ditegakan secara legal, dan prosedur-prosedur yang mengatur pemanfaatannya. Oleh karena itu, kelembagaan dalam konteks desentralisasi dan otonomi pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan harus dilihat sebagai bentuk pengelolaan bersama pada level global, nasional, regional dan lokal. Khusus di level lokal, pengelolaan bersama harus mempertimbangkan hak masyarakat lokal, hukum adat, institusi dan kearifan lokal dalam masyarakat sebagai wujud partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Kebijakan Makro Pembangunan Kelautan dan Perikanan Pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan memerlukan keterpaduan pembangunan pada masing-masing sektor. Kebijakan komprehensif di bidang kelautan dan perikanan yang meletakkan prinsip keadilan (equity), demokratisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Dalam rangka meningkatkan semangat keterpaduan pembangunan kelautan dan perikanan, arah kebijakan makro pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut: (1) Menyatukan komitmen politik dari para penentu kebijakan dalam mengedepankan pembangunan kelautan dan perikanan dan perlu menyusun Undang-Undang Kelautan Nasional yang sinergi dan terintegrasi. (2) Menentukan dan menetapkan batas-batas wilayah perairan pedalaman, sehingga kapal dari negara lain tidak diperbolehkan melewati perairan tersebut tanpa kecuali. (3) Menentukan dan menetapkan batas-batas perairan zona tambahan (12-24 mil laut), sehingga pemerintah Indonesia dapat melaksanakan kewenangan untuk mengontrol pelanggaran terhadap aturan-aturan di bidang bea dan cukai, keuangan, karantina kesehatan, pengawasan imigrasi dan menjamin pelaksanaan hukum. (4) Merevisi UU No 5 Tahun 1983 tentang ZEEI karena adanya perubahan titik pangkal perairan Indonesia, seperti yang tercantum dalam PP No 38 Tahun



2002 Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Dengan demikian berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di wilayah ZEEI dapat ditindak sesuai dengan ketentuan tersebut. (5) Mengkaji, menetukan dan menetapkan landas kontinen Indonesia di luar 200 mil sampai 350 mil. Hasil kajian ini dapat dijadikan dasar dalam pengajuan klaim ke Komisi Landas Kontinen PBB sebelum tanggal 16 November 2009. (6) Meningkatkan pemahaman pentingnya laut dari aspek geopolitik dan geostrategis kepada seluruh komponen. Selain itu juga armada pengamanan laut perlu di perkuat dan ditambah baik kualitas maupun kuantitasnya dalam kaitannya untuk menjaga keutuhan NKRI dan keutuhan sumber daya alam. (7) Mengatasi masalah kerusakan lingkungan di wilayah pesisir, dilakukan rehabilitasi lahan pesisir yang sudah terdegradasi, memperluas daerah-daerah perlindungan bagi spesies yang langka dan menindak tegas para perusak lingkungan. Strategi Investasi, Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Strategi pemanfaatan diturunkan dari beberapa kaidah pemanfaatan berkelanjutan (sustainable uses), sesuai dengan koridor keberlanjutan sumber daya alam kelautan dan perikanan yang menjadi topik bahasan. Sedangkan strategi investasi terkait dengan strategi pemanfaatan sumber daya alam kelautan dan perikanan yang menjadi basis bagi perhitungan nilai investasi yang diperlukan. Dalam konteks ini, nilai investasi dianalisis berdasarkan keluaran indeks ICOR (Incremental Capital Output Ratio) dan dikombinasikan dengan beberapa sumber lainnya. Sementara itu, strategi pengelolaan dikaitkan dengan rejim pengelolaan sumberdaya alam kelautan dan perikanan, termasuk aspek desentralisasi pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. A. Strategi Investasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berdasarkan nilai ICOR, pariwisata bahari dan perikanan memiliki nilai yang kecil di bandingkan dengan 5 (lima) sub-bidang lainnya, yaitu : Jasa kelautan lainnya, Transportasi/Angkutan laut, Industri Bahari, Pertambangan, dan Bangunan Kelautan. Nilai ICOR perikanan dan pariwisata bahari yang kecil ini berarti mempunyai resiko yang kecil dalam pengembangan investasi. Oleh karena itu, strategi investasi dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan hanya memfokuskan pada dua sub-bidang ini. (a) Perikanan Untuk perikanan tangkap, strategi yang diterapkan adalah : (1) hanya diperbolehkan pada WPP yang masih memiliki potensi dengan memperhatikan kelestarian sumber daya perikanan (total alowable catch 5,2 juta ton per tahun); (2) Jenis sumber daya perikanan yang memiliki peluang untuk dimanfaat kan adalah pelagis besar, pelagis kecil, udang, dan cumi-cumi; (3) pengembangan pemanfaatan sumber daya ikan diarahkan pada wilayah laut di atas 12 mil (ZEEI); (4) dilaksanakan rasionalisasi jumlah armada dan relokasi wilayah penangkapan, serta optimalisasi pengelolaan perikanan; (5) Pengembangan perikanan budidaya diarahkan kepada budidaya yang



memiliki nilai ekonomi tinggi seperti: udang, kerapu, kakap, rumput laut, bandeng, ikan hias, mutiara, kerang-kerangan, nila, emas, gurame, dan patin; mengingat potensi lahan tambak, kolam, dan perairan laut nasional masih besar; (6) peningkatan produksi dalam rangka pemenuhan protein hewani, serta peningkatan nilai tambah produk perikanan.

Pelagis Besar Pelagis Kecil Demersal

Tidak ada peluang Pengembangan I

Pelagis Besar Pelagis Kecil Cumi-cumi

Pelagis Besar Pelagis Kecil

II VII VI

Pelagis Besar Pelagis Kecil

IX

III IV

VIII

Pelagis Besar Demersal

Tidak ada peluang Pengembangan

Keterangan :

V

Pelagis Pelagis besar Demersal

Pelagis Besar Pelagis Kecil Cumi-cumi

= tidak ada peluang pengembangan = Ada Peluang Pengembangan

I, Selat Malaka , II, Laut Cina Selatan , III, Laut Jawa , IV, Selat Makassar dan Laut Flores, V, Laut Banda, VI, Teluk Tomini dan Laut Maluku , VII,Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik , VIII, Laut Arafura IX, Samudera Hindia

Gambar 3 : Peluang Pengembangan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan berdasarkan WPP (wilayah pengelolaan perikanan)

(b) Pariwisata Bahari Strategi pengembangan pariwisata bahari yang diterapkan, mencakup: (1) mengembangkan investasi untuk sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung lainnya yang berwawasan lingkungan; (2) melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan, serta mengembangkan nilai-nilai asli budaya masyarakat lokal; (3) mengembangkan keragaman aktivitas wisata, dan paket-paket wisata terpadu/spesifik dan ekslusif; (4) meningkatkan promosi dan pemasaran, (5) meningkatkan koordinasi sektoral dan lintas sektor serta meningkatkan kerjasama antar negara; serta (6) mengembangkan data dan sistem informasi kawasan dan objek pariwisata B. Strategi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, strategi pengelolaan pembangunan kelautan dan perikanan disusun berdasarkan fokus rejim pengelolaan, termasuk dalam hal ini aspek desentralisasi pengelolaan. Rejim pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dapat digolongkan menjadi tiga tipe, yaitu: rejim pengelolaan berbasis



pemerintah (state property regime), berbasis swasta (private property regime) dan masyarakat (communal property right). Berikut disajikan matriks pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan menurut sub-bidang.


Ka

Matriks Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Menurut Sub-Bidang No 1.

Sub-Bidang Perikanan

Kebijakan a.

b.

2.

Pariwisata Bahari

3.

Jasa Kelautan Lainnya

4.

Transportasi/ Angkutan Laut

Menggalakkan perikanan budidaya yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Memperkuat dan mengembangkan usaha perikanan tangkap nasional secara efisien, lestari dan berbasis kerakyatan.

a.

Meningkatkan pariwisata pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat b. Meningkatkan investasi pembangunan prasarana dan sarana pariwisata bahari untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara Meningkatkan Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Ekosistemnya a. Meningkatkan armada transportasi nasional yang melayani pelayaran antar pulau yang ada di seluruh wilayah Indonesia dan internasional. b.

Investasi Investasi = 8,412 miliar Penambahan Tenaga Kerja = 0,5819 juta

Investasi = 4,239 miliar Penambahan Tenaga Kerja = 0,7239 juta

Investasi = 3,307 miliar Penambahan Tenaga Kerja = 0,1596 juta Investasi = 6,452 miliar Penambahan Tenaga Kerja = 0,1987 juta

Mempercepat sertifikasi pelabuhan dan kapal-kapal internasional yang dimiliki Indonesia dengan melakukan berbagai kerjasama dengan negara-negara tujuan ekspor.


Strate Pemanfaa Pengembangan pe pemanfaatan lahan kawasan laut untuk Pemanfaatan deng mempertimbangka kelestarian sumber perikanan (TAC = ton/tahun) Optimalisasi pema kawasan pulau kec berpotensi wisata b

Pemeliharaan kual lingkungan kelauta perikanan Optimalisasi keku lokal dalam kontekspeningkata tambah transportas

Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Finnish

Formatted: Finnish Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Swedish (Sweden)

Ka

No

Sub Bidang

Kebijakan c.

5.

6.

7.

Industri Bahari

Pertambangan

Bangunan Kelautan

Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas dalam upaya menjamin kelancaran pergerakan manusia dan barang termasuk distribusi bahan pokok pada sarana dan prasarana yang telah dibangun khususnya daerah/pulau terpencil dan wilayah perbatasan negara. a. Mengembangkan dan memperkokoh industri penanganan dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan. b. Mengembangkan dan memperkuat industri bioteknologi kelautan dan perikanan. Pengembangan sumber daya energi dan mineral mendukung upaya pembangunan yang berkelanjutan

Strategi Pemanfaatan

Investasi

Pemenuhan kebutuhan infrastruktur kelautan dan perikanan berbasis pada kebutuhan nasional

Formatted: Swedish (Sweden)


Optimalisasi nilai tamba sumberdaya kelautan da perikanan secara berkelanjutan

Formatted: Finnish




Optimalisasi pemanfaat sumberdaya energi dan mineral secara berkelanj



Memprioritaskan kegiat rehabilitasi dan pemelih sarana dan prasarana (Infrastruktur) transport laut termasuk angkutan keperintisan





5.

Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan 1. Bidang kelautan yang mencakup tujuh sub-bidang yaitu: perikanan, pertambangan dan migas, industri maritim, angkutan laut, pariwisata bahari, bangunan kelautan, jasa laut lainnya, diarahkan untuk lebih dimanfaatkan dan dikelola secara optimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Setiap subbidang mempunyai kebijakan dan strategi yang spesifik sebagai acuan operasional bagi semua pihak. Strategi yang ditenpuh untuk setiap sub-bidang yang akan dikembangkan sedikitnya harus mencakup 3 hal, yaitu strategi investasi, strategi pemanfaatan, dan strategi pengelolaannya.

Formatted: English (U.K.)

2. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bidang kelautan perlu dilakukan upaya yang memperluas diversifikasi pemanfaatan sumber daya kelautan, meningkatkan efisiensi yang mencakup alokasi usaha yang optimum, dan memperbesar investasi dengan memberi dorongan kepada sub-bidang yang mempunyai ICOR yang relatif rendah.


3. Sub-bidang pariwisata bahari dan perikanan mempunyai nilai ICOR yang rendah dibanding dengan bidang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa berarti bidang pariwisata dan perikanan merupakan bidang yang efisien dan memiliki tingkat resiko investasi yang paling rendah dan paling efisien.


4. Untuk perikanan tangkap, strategi yang diterapkan adalah mengembangkan usaha perikanan tangkap secara lestari dan efisien, termasuk pengembangan pemanfaatan sumber daya ikan pada wilayah laut di atas 12 mil (ZEEI); dan menggalakkan perikanan budidaya, yang diarahkan kepada budidaya yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dan peningkatan nilai tambah produk perikanan.


5. Strategi pengembangan pariwisata bahari dilakukan melalui pengembangan investasi untuk sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung lainnya yang berwawasan lingkungan; melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan, dan meningkatkan promosi dan pemasaran. 6. Arah kebijakan makro pembangunan kelautan dan perikanan ditekankan pada : (1) Menyatukan komitmen politik dari para penentu kebijakan, mengkaji dan menyusun Undang-Undang Kelautan Nasional yang sinergi dan terintegrasi sebagai payung hukum pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia; (2) Menentukan dan menetapkan batas-batas wilayah perairan pedalaman, zona tambahan, dan landas kontinen; (3) Meningkatkan pemahaman geopolitik dan geostrategis kepada seluruh komponen; (4) Mengembangkan armada laut baik secara kualitas maupun kuantitasnya dalam konteks menjaga keutuhan NKRI dan kekayaan sumber daya alam; dan (5) Meningkatkan penanganan kerusakan lingkungan dan rehabilitasi wilayah pesisir yang terdegradasi, mengembangkan daerah perlindungan, dan menindak tegas bagi para perusak lingkungan.

Formatted: Spanish (Spain-Modern Sort)

Formatted: Spanish (Spain-Modern Sort)

5.2 Rekomendasi 1. Pembangunan kelautan dan perikanan tidak bersifat parsial, sehingga perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan pelibatan seluruh sektor dan stakeholders, dan dilakukan berdasarkan daya dukung.




2. Untuk mengembangkan produk-produk pariwisata bahari perlu diterapkan model pengembangan pariwisata berkelanjutan, yang mampu memberi prioritas pada kualitas lingkungan dan kualitas pengembangan masyarakat lokal. Sementara, untuk mengembangkan sub-bidang perikanan, perlu adanya sinergi dengan pengengambangan sub-bidang bangunan kelautan, industri kelautan, dan jasa kelautan. 3. Perlunya memperkuat pengawasan dan pengendalian serta pengembangan penelitian dan IPTEK dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.



DAFTAR PUSTAKA

Adrianto, L. 2003. Desentralisasi Kelautan Plus. Artikel Sinar Harapan, 18 Juli 2003 Baehaqie A. Ernan, R dan M Yamin, 2003 Mengayun Dayung, Menyisir Ombak, Menggapai Harapan. Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat di Kelurahan Pulau Panggang, Kabupaten Kepulauan Seribu. Beckmann Benda von F , Keebet von Benda Beckmann dan J. Koning, 2001. Sumberdaya Alam dan Jaminan Sosial. Pustaka Pelajar. (editor). Departemen Kelautan dan Perikanan. 2004. Rencana Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Transisi Tahun 2005. Departemen Kelautan dan Perikanan dan PKSPL-IPB. 2001. Studi Tarif Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh Kapal Asing. Laporan Akhir. Departemen Kelautan dan Perikanan dan PKSPL-IPB. 2001. Penyusunan Rencana Umum Pembangunan Pulau-pulau Kecil. Laporan Akhir. Departemen Kelautan dan Perikanan dan PKSPL-IPB. 2001. Identifikasi Permasalahan Pola Pergeseran Sistem Pengelolaan Dari Rejim Sentralistik Kepada Otonomi Daerah. Laporan Akhir. Departemen Kelautan dan Perikanan dan PKSPL-IPB. 2000. Reevaluasi Potensi Sumberdaya Ikan - Updating Potensi Sumberdaya Ikan Ekonomis Penting. Laporan Akhir. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Pariwisata UGM. 2001. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Wisata Bahari. Buku II : Program Pengembangan. Dirjen Perikanan Departemen Pertanian dan PKSPL-IPB. 1999. Kajian Kebutuhan Investasi Pembangunan Perikanan dalam Pembangunan Lima Tahun Mendatang (1993-2003). Laporan Akhir. Marut, D. K. 2001. Tinjauan Umum Desentralisasi dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Kumpulan Tulisan dalam buku “Otonomi dam Lingkungan Hidup: Prospek Pengelolaan Lingkungan Hidup di Jawa, Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku pada era Otonomi daerah. Semakin Buruk atau Baik?. Penerbit KHOPALINDO. Haris, S, M. Pabottingi, Syarif H. Alfitra S. Tri Ratnawati dan Lili, R, 2003. Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Naskah Akademik dan RUU Usulan LIPI. Penerbit Pusat Penelitian Politik LIPI, Jakarta.



Hidayat, S, 2000. Otonomi Daerah dalam Perspektif Perilaku Elit Lokal. Tulisan dalam buku “ Indonesia menapak Abad 21” Kajian Ekonomi Politik. Penerbit Millennium Publisher. Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup RI dan PKSPL-IPB. 2001. Kebijakan Pelestarian Ekosistem Mangrove Sebagai Jalur Hijau Pantai (Green Belt) Dalam Konteks Otonomi Daerah. Laporan Akhir. Kent, George and Valencia, Mark J. 1985. Marine Policy in Southeast Asia. University of California Press, LTD. United States of America. KHOPALINDO dan JALA, 2002. Membedah Persoalan Nelayan Tradisional Sumatera Utara. Masyarakat Pinggiran yang Kian Terlupakan. Soen’an A. D. C, 2000. Persoalan Dalam Pelaksanaan Undang-Undang no. 25 Tahun 1999. Tulisan dalam buku “ Indonesia menapak Abad 21” Kajian Ekonomi Politik. Penerbit Millennium Publisher. Puslitbang Oseanologi – LIPI dan PKSPL-IPB. 2000. Kajian Konstribusi Sektor Kelautan Dalam Pembangunan Nasional. Laporan Akhir.. Puslitbang Oseanologi – LIPI dan PKSPL-IPB. 2000. Konsep Kebijakan, Strategi dan Rncang Tindak Pengelolaan Terumbu Karang Indonesia. Buku I dan II. Puslitbang Oseanologi – LIPI dan PKSPL-IPB. 1998. Sejarah Pembangunan Kelautan di Indonesia. Puslitbang Oseanologi – LIPI dan PKSPL-IPB. 1998. Strategi Pembangunan Kelautan di Indonesia. Puslitbang Oseanologi – LIPI dan PKSPL-IPB. 1998. Rencana Aksi Pembangunan Berkelanjutan Sumberdaya Pesisir dan Kelautan Indonesia. Buku Utama.. Rustiadi. E, 2001. Perencanaan Wilayah di dalam Menngatasi Kerusakan Lingkungan dan Disparitas antar Wilayah di Era Otonomi Daerah. Makaah disampaikan pada serial Diskusi Program Certification, Environment Justice and Natural Asset yang diselenggarakan oleh Lembaga Alam Tropika Indonesia tanggal 27 Juli 2001 di Perdikan Latin, Situ Gede, Bogor. Tim Lapera, 2001. Otonomi Pemberian Negara. Kajian Kritis atas Kebijakan Otonomi Daerah. Penerbit Lapera Pustaka Utama.



DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP DIREKTORAT KELAUTAN DAN PERIKANAN

Recommend Documents