KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Menuju Industri Perikanan Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan
Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Disampaikan dalam acara: Sosialisasi Menuju Industri Perikanan Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan Bali, 10 Desember 2012
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
I. PERIKANAN DAN KELAUTAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL II. INDUSTRI PERIKANAN RAMAH LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN III. ARAH MEMBANGUN INDUSTRI PERIKANAN RAMAH LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN
2
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
I. PERIKANAN DAN KELAUTAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL
3
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
ALUR PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM RPJMN 2010-2014
4
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
PERANAN PERIKANAN DAN KELAUTAN Menyumbang PDB nasional 3,34 persen terhadap pertumbuhan PDB non migas (2011)
BELUM TERHITUNG: 1. DAMPAK 2. CAUSAL LOOP 3. NILAI KEHATI
FUNGSI EKONOMI
Penghasil pangan sebagai sumber protein hewani Produksi perikanan 12,38 juta ton (2011) Menyumbang penyerapan tenaga kerja 2,73 juta nelayan dan 3,35 juta pembudidaya (2011) Menyumbang devisa negara melalui ekspor hasil perikanan USD 3,21 miliar
PERIKANAN DAN KELAUTAN
FUNGSI LINGKUNGAN
Berperan dalam hal konservasi luasan kawasan konservasi laut dan perairan yang dikelola 2,54 juta ha (2011) Pengelolaan SD kelautan perikanan pengawasan terhadap illegal fishing dan kegiatan yang merusak SD Kelautan dan Perikanan 5
MENJAGA CAUSAL LOOP - KETERGANTUNGAN Pengelolaan limbah dan monitoringnya
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
1. Apa saja yg harus diamankan, dimana 2. Cara pengamanan dan penegakan aturan
PERIKANAN
1. Apa saja, siapa penghasil 2. Bagaimana mengukur dan membagi 3. Siapa yang melakukan
PENCEMARAN
KEBERLANJUTAN
KEHATI PERAIRAN DAN LAUT
PERAIRAN BERSIH DAMPAK PENCEMARAN
1. Apa/siapa yang terkena 2. Pengukuran dan seberapa besar? 3. Pihak penyebab dan terkena dampak? 4. Bagaimana/dg cara apa menegakkan aturan?
6
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
II. INDUSTRI PERIKANAN RAMAH LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN
7
UU 32/2011
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
PENGENDALIAN LH PENCEGAHAN: 1. KLHS (PP) 2. Tata Ruang 3. Baku Mutu LH (Permen) 4. Kriteria Baku Kerusakan LH (PP) 5. Amdal (PP dan Permen) 6. UKL-UPL (Permen) 7. Perizinan (PP) 8. Instrumen ekonomi LH (PP) 9. Peraturan PerUU berbasis LH 10. Anggaran Berbasis LH 11. Analisis Resiko LH (PP) 12. Audit LH (Permen)
PENANGGULANGAN: a. Pemberian informasi peringatan b. Pengisolasian pencemaran c. Penghentian sumber pencemaran PP
PEMULIHAN: a. Penghentian sumber dan pembersihan unsur pencemar b. Remediasi c. Rehabilitasi d. Restorasi PP
8
RESPONSIBLE FISHERY-FAO
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Fishery Management
Fishery research
1.
Fishing operations
2.
Post harvest and trade practices Integration of fisheries into coastal area management
Aquaculture development
3. 4. 5.
FISHERIES MANAGEMENT Policy, kerangka legal dan kelembagaan dan mengadopsi ketentuan konservasi dan pemanfaatan perikanan berkelanjutan dalam jangka panjang. Ketentuan a.l menyangkut: - Excess fishing capacity - Economic condition to promote responsible fishery - Memperhatikan nelayan kecil - Perlindungan kehati laut - Dampak linkungan diatasi Kerangka pengelolaan Data dan pengelolaannya Precautionary approach. 9
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
PRODUKSI PERIKANAN NASIONAL 2002-2012*) Masih terus meningkat 16,00
Produksi Perikanan (juta ton)
14,00 12,00 10,00
8,00 6,00 4,00 2,00 0,00
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012*)
Produksi Tangkap
4,38
4,69
4,65
4,71
4,81
5,04
5,00
5,11
5,38
5,41
5,44
Produksi Budidaya
1,14
1,22
1,47
2,16
2,68
3,19
3,86
4,71
5,48
6,97
9,42
Total Produksi Perikanan
5,52
5,92
6,12
6,87
7,49
8,24
8,86
9,82
10,86
12,38
14,86
Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2012 Keterangan: *) = perkiraan
“PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN DIDOMINASI OLEH PERTUMBUHAN PERIKANAN BUDIDAYA, TERUTAMA KOMODITAS: RUMPUT LAUT, NILA, BANDENG, UDANG, DAN MAS” 10
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
No
POTENSI LAHAN PERIKANAN BUDIDAYA DAN TINGKAT PEMANFAATAANNYA: potensi masih terbuka? Jenis Budidaya
1
Tambak
2
Potensi (ha)*) Pemanfaatan**) 2.963.717
23%
Kolam
541.100
27%
3
Perairan Umum
158.125
1%
4
Sawah
1.536.289
11%
5
Laut
12.545.072
1% 14.000.000
Keterangan: *) = berdasarkan Statistik Perikanan Budidaya 2009 **) = berdasarkan statistik perikanan budidaya 2010
10.000.000 Luas lahan (ha)
Sumber: Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2011, KKP
12.000.000
8.000.000 Potensi 6.000.000
Pemanfaatan
4.000.000 2.000.000 Tambak
Kolam
Perairan Umum
Sawah
Laut
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
POTENSI (MSY) DAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2010 PER WPP tidak dapat digeneralisasi MSY = 276 Prod = 316,8
MSY = 1.059 Prod = 572,2
MSY = 333,6 Prod = 214,3
MSY = 595,6 Prod = 418,5
MSY = 299,1 Prod = 142,8
MSY = 929,7 Prod = 625,8
MSY = 565,2 Prod = 541,5
MSY = 836,6 Prod = 810,6 MSY = 855,5 Prod = 537,9
Keterangan: Satuan dalam Ribu Ton Jumlah Tangkap yang Diperbolehkan (JTB) adalah 80% dari MSY
= over fishing (produksi > MSY), pengelolaan harus hati-hati, tidak ada ijin baru dan perlu pemulihan SDI = produksi > JTB (namun belum melebihi MSY), mengoptimalkan penangkapan dan pemulihan SDI = produksi < MSY, mengoptimalkan hasil tangkapan sampai batas JTB
MSY = 491,7 Prod = 431,4
MSY = 278 Prod = 427,6
= Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan, Bungus, Nizam Zachman, Cilacap, Kendari, Bitung) = Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon, Brondong, Kejawanan, Pelabuhan Ratu, Pekalongan, Pemangkat, Pengambengan, Prigi, Sibolga, Sungailiat, Tanjung Pandan, Ternate, Tual = Pelabuhan Perikanan Swasta Telaga Punggur dan Barelang (Batam, Kepri)
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
JUMLAH UNIT PENGOLAHAN IKAN (UPI), KAPASITAS PRODUKSI, RATA-RATA PRODUKSI DAN UTILITAS DESKRIPSI
2006
2007
2008
2009
2010
Jumlah UPI (unit)
710
710
458
509
569
Kapasitas Produksi (Ton/ hari)
15.390.60 15.390.60 14.791.20 10.277.90 10.819.62
Rata-rata Produksi (Ton/ hari)
7.148.76
8.110.65
8164.93
6.097.70
6.828.06
Utilitas*) (%)
46,45
52,70
55,20
59,33
63,11
Keterangan: *) = Target tingkat utilitas : 70% dari kapasitas, penyebab utama adalah karena kekurangan bahan baku. Sumber: Diolah dari KKP, 2012
PERSEBARAN UPI (UNIT PENGOLAHAN IKAN) DI INDONESIA TAHUN 2008
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
90 200
80
150 85
100 62 33
50 0
8
1
8
Jumlah UPI (unit)
Jumlah UPI (dalam unit)
100
237
250
70 60 50
Ikan
40
Udang
30
TC
20
Crab
10
Lainnya
0 Wilayah Wilayah
Persebaran UPI per Wilayah di Indonesia (2008)
Persebaran UPI per Wilayah Berdasarkan Komoditas di Indonesia (2008)
1. TIDAK MATCH DENGAN POTENSI....Jumlah, lokus, jenis, kontinuitas? 2. Aset lain kehati dan pemanfaatannya?
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
III. ARAH MEMBANGUN INDUSTRI PERIKANAN RAMAH LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN
15
1. MAKRO MIKRO (WILAYAH)
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
1. Penguasaan data dan informasi per WPP: a. Potensi (jenis dan waktu): ikan, aset kehati? b. Kondisi LH kehati dan pencemaran (jenis, pelaku) 2. Konektivitas: logistik antar WPP industri pengolahan dan sarana-prasarana 3. Perikanan budidaya: keseimbangan kualitas air dan pemanfaatan untuk perikanan. 16
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
2. PERIKANAN - INDUSTRI RAMAH LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN
WPP DAN KEHATI
1. RANTAI PELAKU DAN KAPASITAS KEKUATAN (BESAR-MENENGAH-KECIL) keterkaitan usaha 2. SISTEM INFORMASI NASIONAL (WPP DAN ANTAR WPP) keselarasan rantai pasokan/logistik:
PENGENDALIAN LH
1.
2.
DATA DAN A. Siapa, jenis, jumlah dan waktu PETA (per PPI), aset kehati B. Harga dan nilai aset kehati C. Sebaran prasarana dan sarana perikanan (PPI, pelabuhan, 3. industri).
3. SIAPA PENGELOLA INFORMASI?
PEMANTAUAN PENCEMARAN PER WPP: ambang, aset kehati, siapa dan apa? APA DAN BAGAIMANA MEMANTAU PENCEMARAN a. Rantai: KEMENLH – EKOREGION-BPLH b. Apa yang dipantau, alat dan frekuensi c. Pemanfaatan data untuk penegakan INSTRUMEN PENEGAKAN ATURAN 17
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
SEKIAN DAN TERIMA KASIH Kedeputian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Gedung Bappenas TS2A Lantai 5 Jl Taman Suropati No. 2 Jakarta Telp/Fax: 021-3916340/021-3144131 Fax Email:
[email protected]
18