KATA PENGANTAR. Selamat Bekerja. Jakarta, Januari 2013 Deputi Bidang Statistik Produksi. Dr. Adi Lumaksono, MA NIP

BUKU 1

KATA PENGANTAR

Buku 1 ini merupakan seri Buku Pedoman yang disusun dalam rangka Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) yang akan dilaksanakan pada tahun 2013. Buku ini memuat pedoman bagi para Pimpinan BPS Provinsi, BPS Kabuapten/Kota. Disamping memuat petunjuk teknis berkaitan dengan tata cara penggelolaan kegiatan lapangan, buku ini dimaksudkan pula agar para Pejabat dan Petugas diatas memiliki keseragaman persepsi dan pemahaman tentang metodologi yang digunakan dalam Survei Industri Mikro dan Kecil. Saya minta agar semua pihak yang terkait khususnya para Pimpinan BPS Provinsi, BPS Kabupaten/Kota membaca dan menggunakan buku pedoman ini secara sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat diperoleh hasil pendataan yang maksimal sesuai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran BPS serta para petugas lapangan atas kontribusinya dalam pelaksanaan Survei Industri Mikro dan Kecil. Selamat Bekerja.

Jakarta, Januari 2013 Deputi Bidang Statistik Produksi

Dr. Adi Lumaksono, MA NIP. 19600831 198302 1 002

Pedoman Teknis BPS Provinsi/Kabupaten/Kota VIMK13

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………………….

Halaman i

DAFTAR ISI …………………………………………………………………

ii

I.

PENDAHULUAN 1.1. U m u m ……………………………………………………………. 1.2. Landasan Hukum …………………………………………………... 1.3. T u j u a n …………………………………………………………... 1.4. Lingkup dan Cakupan ……………………………………………… 1.5. Data dan Keterangan yang Dikumpulkan ………..……………….. 1.6. Jadual Kegiatan dan Pelaksanaan VIMK13 …..…………………. 1.7. Jenis Dokumen Pelaksanaan VIMK13 ……..……………………. 1.8. Arus Dokumen Pelaksanaan VIMK13…..………………………….

II. METODOLOGI 2.1. Kerangka Sampel ………………………………………………….. 2.2. Stratifikasi Blok Sensus …………………………………………… 2.3. Prosedur Penarikan Sampel …………………………………… 2.4. Alokasi Sampel Usaha IMK Per Kabupaten/Kota di suatu Provinsi 2.5. Alokasi Sampel Industri Mikro Per Blok Sensus di suatu Kabupaten/Kota ………............................................................. 2.6. Pengambilan sampel Industri Kecil di setiap Blok Sensus …...... 2.7. Pengambilan Sampel Industri Mikro di setiap Blok Sensus......... 2.8. Pengisian Daftar VIMK13 – DS.................................................. 2.9. Contoh Penarikan Sampel........................................................... III. ORGANISASI LAPANGAN 3.1. Organisasi Lapangan ………………………………………………. 3.2. Penanggung jawab PelaksanaanVIMK13 di Daerah ………………. IV. TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN 4.1. Pengiriman Dokumen dari BPS RI ke BPS Propinsi ……………… 4.2. Pengiriman Dokumen dari BPS Kab/Kota ke BPS Propinsi ………. 4.3. Pengiriman File Hasil Entry dan Tabel Evaluasi dari BPS Propinsi ke BPS RI …………………………………………………………..


1 2 2 2 3 3 5 6 7 7 11 12 13 16 16 19 20

23 23 27 27 28

ii

LAMPIRAN

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7.

Tabel.1. Banyaknya Blok Sensus VIMK13 menurut Provinsi dan Strata... Tabel.2. Sebaran blok Sensus (Panel dan Fresh) Per Provinsi Tahun 2013........................................................................................... Tabel.3. Sebaran Sampel Usaha IMK(Panel dan Fresh) Per Provinsi Tahun 2013............................................................................... Tabel.4. Sebaran Blok Sensus dan Sampel IMK (Panel) Per Provinsi.......................................................................................... Tabel.5. Sebaran Blok Sensus dan Usaha IMK (Fresh) Listing dan Pencacahan Per Provinsi Untuk Triwulan II Tahun 2013................................... Survei Industri Mikro dan Kecil 2013 Daftar Sampel Blok Sensus Non Panel(DSBS)....................................................................... Survei Industri Mikro dan Kecil 2013 Daftar Sampel Blok Sensus Panel(DSBS)..............................................................................


31 32 33 34

35 36 37

iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Umum Dalam era reformasi bahwa perekonomian dibangun berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan. Komponen utama sistem ekonomi kerakyatan adalah sumberdaya manusia sebagai konsumen, sebagai tenaga kerja, dan sebagai pengusaha. Dengan demikian sistem ekonomi kerakyatan merupakan tatanan ekonomi yang memberikan kesempatan kerja dan berusaha seluas luasnya kepada masyarakat untuk mencapai peningkatan kesejahteraan secara merata dan berkeadilan. Secara kongkret upaya peningkatan ekonomi masyarakat harus dilakukan dalam berbagai program diantaranya pembangunan Industri Mikro dan Kecil (IMK). Industri Mikro dan Kecil mempunyai peran yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan intensitas tenaga kerja yang relatif lebih tinggi dan jumlah investasi yang relatif kecil, maka usaha Industri Mikro dan Kecil dapat lebih fleksibel dan beradaptasi terhadap perubahan pasar. Industri Mikro dan Kecil tidak terlalu terpengaruh oleh tekanan eksternal , karena dapat tanggap menangkap peluang untuk subsitusi impor dan meningkatkan (Supply) persediaan domestik. Pengembangan IMK dapat memberikan kontribusi pada diversifikasi industri dan percepatan perubahan struktur sebagai pra kondisi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan. Pada tahun 2011 dan 2012, Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) diselenggarakan secara triwulanan. Triwulan I periode Januari-Maret, Triwulan II periode April-Juni, Triwulan III periode Juli-September, dan Triwulan IV periode Oktober-Desember. VIMK13 diselenggarakan untuk mendata keberadaan, penyebaran, aktivitas, dan karakteristik kegiatan IMK. Pendekatan pencacahan VIMK13 dilakukan melalui pendekatan perusahaan/usaha. Sasaran pencacahan IMK adalah perusahaan/usaha berskala mikro dan kecil. Dari hasil kegiatan VIMK13 ini diharapkan dapat diperoleh data mengenai pertumbuhan produksi IMK secara triwulanan, struktur pendapatan dan pengeluaran serta berbagai karakteristik usaha lainnya. Buku pedoman ini dibuat sebagai pedoman teknis untuk BPS Provinsi/Kabupaten/Kota, agar mempunyai persepsi dan pemahaman yang sama tentang hal-hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan VIMK13.


1

1.2. Landasan Hukum Landasan hukum pelaksanaan VIMK13: a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. c. Peraturan Presiden RI No. 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.

1.3. Tujuan

Secara umum VIMK13 bertujuan untuk mengetahui profil Industri Mikro dan Kecil (IMK) daerah potensi di Indonesia yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan kegiatan ekonomi secara makro. VIMK13 akan mengumpulkan dan menyajikan data tentang kegiatan perusahaan/usaha berskala mikro dan kecil yang rinci dan mutakhir menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada tingkat nasional. Secara khusus tujuan VIMK13 adalah : 1. Mengetahui pertumbuhan produksi IMK. Dimana listing tahap I ada sebanyak 3000 blok sensus dan pencacahan sebanyak 9000 usaha setiap triwulan. 2. Mendapatkan informasi dasar tentang berbagai informasi mengenai kegiatan ekonomi menurut 2 digit KBLI sebagai bahan untuk estimasi indikator IMK , seperti: a. Banyaknya usaha b. Banyaknya tenaga kerja c. Pengeluaran untuk tenaga kerja d. Struktur input dan output e. Kendala dan prospek usaha f. Keterangan lain yang berkaitan dengan usaha IMK

2


1.4.Lingkup dan Cakupan

VIMK13 ini dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota daerah potensi seluruh provinsi di Indonesia dengan jumlah blok sensus terpilih sebanyak 12.000 blok sensus. Mencakup 72.000 perusahaan/usaha mikro dan kecil, yang terbagi menjadi empat triwulan untuk setiap triwulan terdiri dari 9000 perusahaan/usaha. Sisanya 36.000 perusahaan/usaha dicacah pada Triwulan II 2013 tahap II. Sasaran pencacahan meliputi perusahaan/usaha industri mikro dengan banyaknya tenaga kerja 1-4 orang dan industri kecil dengan banyaknya tenaga kerja 519 orang termasuk pengusaha/pemilik.

1.5. Data dan Keterangan yang Dikumpulkan

Adapun data dan keterangan yang dikumpulkan dalam VIMK13:

a.

Daftar VIMK13-L1/L2 terdiri dari 6 (enam) blok, yaitu: Blok I Blok II Blok III Blok IV Blok V Blok VI

b.

: : : : : :

Keterangan Tempat Ringkasan Pendaftaran Usaha/Rumah Tangga Keterangan Penarikan Sampel Utama Catatan Keterangan Petugas

Daftar VIMK13-S1/S2 terdiri dari 10 (sepuluh) blok, yaitu: Blok I.1 Blok I.2 Blok II Blok III Blok IV Blok V Blok VI

: : : : : : :

Blok VII Blok VIII Blok IX Blok X

: : : :

Keterangan Tempat Keterangan Perusahaan/Usaha Keterangan Umum Keterangan Pekerja dan Balas Jasa Total Biaya/Pengeluaran Produksi Perusahaan/Usaha Produksi dan Pendapatan Perusahaan/Usaha Nilai Harta Yang Dimiliki Perusahaan/Usaha dan Sumber Modal Kendala, dan Prospek Usaha Catatan Pengesahan Keterangan Petugas


3

1.6. Jadual Kegiatan dan Pelaksanaan VIMK13 Adapun jadual kegiatan dan pelaksanaan VIMK13 yang dilaksanakan pada tahun 2013 seperti tabel di bawah ini: Jadual Pelaksanaan Survei Industri Mikro dan Kecil (IMK) Tahun 2013 A. Survei IMK Triwulanan (Panel) No . (1)

1. 2. 3. P 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 4

Kegiatan

P/D

Waktu Pelaksanaan

(2)

(3)

(4)

P P P D D D D D D D P P P P

2 Jan – 10 Februari 2013 2 - 15 Januari 2013 15 Januari 2013 15 Jan – 10 Pebruari 2013 11 Pebruari 2013 18 - 26 Maret 2013 22 - 29 Maret 2013 1 - 11 April 2013 2 – 19 April 2013 20 April 2013 21 – 28 April 2013 27 – 29 April 2013 1 Mei 2013 5 Mei 2013

D D D P P P P

1 – 11 Juli 2013 5 – 20 Juli 2013 10 – 20 Juli 2013 22 – 26 Juli 2013 27 – 29 Juli 2013 1 Agustus 2013 5 Agustus 2013

D D D P P P P

1 – 11 Oktober 2013 5 – 20 J Oktober 2013 10 – 20 Oktober 2013 22 – 26 Oktober 2013 27 – 29 Oktober 2013 1 Nopember 2013 5 Nopember 2013

Triwulan I Persiapan Buku Pedoman, Kuesioner & Program Pengambilan Sampel Blok Sensus Pengiriman Sampel Blok Sensus ke Provinsi Pemeriksaan Sampel Blok Sensus Pengiriman Blok Sensus hasil pemeriksaan Listing Blok Sensus Pengambilan Sampel Usaha Pencacahan Sampel Usaha Pemeriksaan, Editing, Coding dan Data Entry Pengiriman Data ke BPS RI Pengolahan Tabulasi di BPS RI Angka Pertumbuhan IMK untuk PDB/PDRB Rilis Pertumbuhan Industri Rilis PDB/PDRB Triwulan II Pencacahan Sampel Usaha Pemeriksaan, Editing, Coding dan Data Entry Pengiriman Data ke BPS RI Pengolahan Tabulasi di BPS RI Angka Pertumbuhan IMK untuk PDB/PDRB Rilis Pertumbuhan IMK Rilis PDB/PDRB Triwulan III Pencacahan Sampel Usaha Pemeriksaan, Editing, Coding dan Data Entry Pengiriman Data ke BPS RI Pengolahan Tabulasi di BPS RI Angka Pertumbuhan IMK untuk PDB/PDRB Rilis Pertumbuhan IMK Rilis PDB/PDRB


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Triwulan IV Pencacahan Sampel Usaha Pemeriksaan, Editing, Coding dan Data Entry Pengiriman Data ke BPS RI Pengolahan Tabulasi di BPS RI Angka Pertumbuhan IMK untuk PDB/PDRB Rilis Pertumbuhan IMK Rilis PDB/PDRB

D D D P P P P

1 – 11 Januari 2014 5 – 20 Januari 2014 10 - 20 Januari 2014 22 – 26 Januari 2014 27 – 29 Januari 2014 1 Februari 2014 5 Februari 2014

B. Survei IMK untuk estimasi indikator IMK No.

Kegiatan

P/D

Waktu Pelaksanaan

(1)

(2)

(3)

(4)

D D D D D P P P P P P P

10– 25 Juni 2013 25 -28 Juni 2013 1 – 25 Juli 2013 5 Juli – 10 Agustus 2013 10 Juli 31 Agustus 2013 1 – 15 September 2013 16 Agustus 2013 19 Agustus – 5 Sept 2013 5 -8 September 2013 10 September 2013 15 Sept -15 Oktober 2013 1 – 15 Nop. 2013

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Listing Blok Sensus *) Pengambilan Sampel Usaha *) Pencacahan Sampel Usaha Pemeriksaan, Editing, Coding dan Data Entry Pengiriman Data ke BPS RI Pengolahan Tabulasi di BPS RI Tabulasi sementara Pemeriksaan dan Evaluasi data Tabulasi Final Publikasi Profil IMK Tahun 2013 Pencetakan Publikasi Diseminasi data/Pengiriman Publikasi

*) : Listing tambahan 9000 BS dan tambahan sampel 36.000 usaha/perusahaan Ket : Kolom (3) : P = Pusat D = Daerah


5

1.7. Jenis Dokumen yang Digunakan Jenis daftar dan buku pedoman yang digunakan untuk pencacahan perusahaan/usaha industri mikro dan kecil 2013 serta kegunaanya seperti tabel di bawah ini: Jenis Dokumen, Kegunaan, dan Petugas

No

Jenis Dokumen

Kegunaan

Petugas

(1)

(2)

(3)

(4)

Mengetahui identitas blok sensus terpilih

Pengawas/ Pencacah

Pendaftaran perusahaan/usaha dalam blok sensus terpilih Mengetahui nama dan alamat perusahaan/usaha yang akan dicacah Untuk mencacah perusahaan/usaha terpilih Untuk merekap jumlah Industri Mikro dan Kecil per Blok Sensus Pedoman Teknis BPS Provinsi dan BPS Kab/Kota

Pengawas/ Pencacah Pengawas/ Pencacah Pencacah/ Pengawas Pengawas

6.

VIMK13-DSBS (Daftar Sampel Blok Sensus) VIMK13-L1/L2 (Listing) VIMK13-DS/DS (Daftar Sampel) VIMK13-S1/S2 (Sampel) VIMK13-RB (Rekap Blok Sensus) Buku 1

7.

Buku 2

Pedoman Pencacah

8. 9.

Buku 3 Buku 4

10.

Buku 5

Pedoman Pemeriksaan/Pengawasan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Pengawas Indonesia Industri Manufaktur Pedoman Pengolahan Kasie Integrasi Pengolahan Data/ Kasie Industri / Kasie Stat.Pertanian & IKR (Prov. DKI), editor dan Pengentri

1.

2. 3. 4. 5.

6

Provinsi/ Kabupaten Pengawas/ Pencacah Pengawas


1.8. Arus Dokumen Pelaksanaan IMK13 Alur pendistribusian dokumen IMK13 seperti pada gambar di bawah ini:

BPS

BPS Provinsi

BPS Kab/Kota

Pengawas

Petugas

1. VIMK13-DSBS

1. VIMK13-DSBS

1. VIMK13-DSBS

1. VIMK13-DSBS

1. VIMK13-L1/L2

2. VIMK13-L1/L2

2. VIMK13-L1/L2

2. VIMK13-L1/L2

2. VIMK13-L1/L2

2. VIMK13-DS

3. VIMK13-DS

3. VIMK13-DS

3. VIMK13-DS

3. VIMK13-DS

3. VIMK13-S1/S2

4. VIMK13-S1/S2

4. VIMK13-S1/S2

4. VIMK13-S1/S2

4. VIMK13-S1/S2

4. Pedoman Buku 2

5. VIMK13-RB

5. VIMK13-RB

5. VIMK13-RB

5. VIMK13-RB

5. Sketsa peta

6. Pedoman Buku 1

6. Pedoman Buku 1

6. Pedoman Buku 1

6. Pedoman Buku 2

hasil

7. Pedoman Buku 2

7. Pedoman Buku 2

7. Pedoman Buku 2

7. Pedoman Buku 3

8. Pedoman Buku 3

8. Pedoman Buku 3

8. Pedoman Buku 3

8. Sketsa peta

9. Pedoman Buku 4

9. Pedoman Buku 4

9. Sketsa peta

hasil

10. Pedoman Buku 5

10. Pedoman Buku 5

hasil

1. Tabel Evaluasi

1. VIMK13-DSBS

1. VIMK13-DSBS

1. VIMK13-DSBS

dalam bentuk Hard Copy

2. VIMK13-L1/L2

2. VIMK13-L1/L2

2. VIMK13-L1/L2

dan CD copy

3. VIMK13-DS

3. VIMK13-DS

3. VIMK13-DS

2. Data VIMK13_pp.krm

4. VIMK13-S1/S2

4. VIMK13-S1/S2

4. VIMK13-S1/S2

5. VIMK13-RB

5. VIMK13-RB

5.VIMK13-RB

6. Sketsa peta

6. Sketsa peta

hasil

hasil

scanning

scanning

scanning

scanning


scanning

7

8


BAB II METODOLOGI 2.1. Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang digunakan ada 2 jenis, yaitu kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus dan kerangka sampel untuk pemilihan usaha. Kerangka sampel blok sensus yang digunakan adalah daftar blok sensus yang dilengkapi dengan informasi jumlah usaha industri mikro dan kecil (IMK) hasil pencacahan Sensus Ekonomi 2006 (SE06). Kerangka sampel usaha adalah daftar usaha hasil pendaftaran Survei IMK 2013. Kerangka sampel usaha ini dibedakan menurut usaha industri kecil dan usaha industri mikro. 2.2. Stratifikasi Blok Sensus

Stratifikasi blok sensus yang digunakan pada Survei IMK 2013 sama dengan stratifikasi yang digunakan pada Survei IMK 2010. Pada bagian ini diuraikan kembali proses stratifikasi blok sensus yang telah dilakukan pada saat persiapan IMK 2010 tersebut. Tujuan dilakukannya stratifikasi blok sensus adalah untuk mengelompokkan blok sensus menjadi kelompok-kelompok berdasarkan jumlah relatif usaha Industri Mikro dan Kecil (IMK) menurut jenis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Untuk setiap jenis KBLI, strata konsentrasi yang bersesuaian dengan jenis usaha adalah sekelompok blok sensus dengan komposisi jenis usaha yang dominan (menonjol). Stratifikasi blok sensus dilakukan pada level provinsi. Notasi Dasar

Untuk memudahkan pemahaman terhadap proses stratifikasi blok sensus yang akan dilakukan, berikut ini disajikan notasi-notasi yang digunakan: h : menyatakan blok sensus (h = 1, 2, …, k) i

: menyatakan jenis usaha sesuai KBLI (i = 1, 2, 3, …,24) 1

: Industri Makanan,

2

: Industri Minuman,

3

: Industri Pengolahan Tembakau,

4

: Industri Tekstil,

5

: Industri Pakaian Jadi,

6

: Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki,

7

: Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur), dan Barang-Barang Anyaman dari Rotan, Bambu, dan Sejenisnya,


9

8

: Industri Kertas, Barang dari Kertas,

9

: Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman,

10 : Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi, 11 : Industri Bahan Kimia dan Barang-Barang dari Bahan Kimia, 12 : Industri Farmasi, Produk Obat dan Jamu, 13 : Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik, 14 : Industri Barang Galian Bukan Logam, 15 : Industri Logam Dasar, 16 : Industri Barang dari Logam, bukan Mesin dan Peralatannya, 17 : Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik, 18 : Industri Peralatan Listrik, 19 : Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL, 20 : Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer, 21 : Industri Alat Angkutan lainnya, 22 : Industri Furnitur, 23 : Industri Pengolahan Lainnya, 24 : Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatannya. Nhi : banyaknya usaha IMK dengan KBLI i dalam blok sensus h. Ai : jumlah blok sensus yang paling sedikit memuat satu usaha IMK dengan KBLI i. N.i : jumlah usaha IMK dengan KBLI i.

Proses Stratifikasi

Proses stratifikasi blok sensus dilakukan dengan tahapan seperti berikut: 1. Jika Nhi = 0 untuk semua i, maka blok sensus tersebut langsung digolongkan sebagai strata non usaha 2. Hitung rata-rata banyaknya usaha IMK pada blok sensus usaha dengan rumus: Bi 

N .i . Ai

3. Menghitung indeks konsentrasi pada setiap blok sensus dan jenis usaha IMK dengan rumus: I hi 

10

N hi . Bi


4. Membuat peringkat dari Ihi diantara seluruh Ihi (i = 1, 2, …,24) untuk seluruh blok sensus seperti berikut:

Rhi = 1 untuk nilai Ihi terbesar pertama Rhi = 2 untuk nilai Ihi terbesar kedua …. dst. Rhi = 0 untuk seluruh i dengan Nhi = 0. 5. Definisikan R1h = i (peringkat pertama blok sensus h) bersesuaian dengan jenis usaha IMK dengan KBLI h untuk Rhi = 1 dalam blok sensus h, dan R1h = 0 jika N.h = 0 6. Definisikan R2h = i (peringkat kedua blok sensus h) bersesuaian dengan jenis usaha IMK dengan KBLI untuk Rhi = 2 dalam blok sensus h, dan R2h = 0 jika N.h = 0 7. Definisikan strata/substrata berdasarkan kombinasi dari R1h dan R2h. Untuk lebih jelasnya, proses pembentukan blok sensus konsentrasi menurut jenis IMK sesuai KBLI secara skematis dapat dilihat pada Gambar 1. Gambar 1. Skema Pembentukan Blok Sensus Konsentrasi

BS

Jumlah Usaha (i=1,2,…,24) 1

…

i

…

Nh1

….

Nhi

…. Nh24

N.i

N.1

….

N.i

….

N.24

Ai

A1

….

Ai

….

A24

Bi

B1

….

Bi

….

B24

24

Indeks Konsentrasi (Ihi) 1

…

i

…

24

Ih1

…

Ihi

…

Ih24

R1h

R2h Strata

1 2 … h … K

Contoh :  R1h = 1 dan R2h = 0, adalah kelompok blok sensus yang hanya mengandung jenis usaha Industri Makanan.


11

 R1h = 1 dan R2h = 2, adalah kelompok blok sensus yang peringkat pertama dari pada indeks konsentrasi terdapat pada jenis usaha Industri Makanan, sedangkan peringkat keduanya terdapat pada jenis usaha Industri Minuman. Evaluasi

Proses stratifikasi yang telah dilakukan dengan prosedur yang tercantum pada butir (2.b) akan menghasilkan stratifikasi blok sensus awal yang harus dievaluasi sehingga menghasilkan kelompok-kelompok blok sensus yang lebih masuk akal. Prosedur evaluasi terhadap hasil stratifikasi awal adalah sebagai berikut: 3.

Untuk simplifikasi notasi dalam evaluasi terhadap hasil awal stratifikasi maka dilakukan perubahan notasi. k : blok sensus j : peringkat pertama indeks konsentrasi usaha dengan KBLI j (j = 1, 2, ...,24) j’ : peringkat kedua indeks konsentrasi usaha dengan KBLI j’ (j’= 0, 1, 2, …,24) Untuk j’= 0 berarti blok sensus tersebut hanya memuat jenis IMK dengan KBLI j.

N kj( j , j' ) : jumlah IMK dengan KBLI j dalam substrata (j,j’) 4.

N jj : rata-rata banyaknya IMK dengan KBLI j dalam strata j Prosedur Evaluasi Untuk j’= 0 Bila N kj( j , j ')  N jj , maka j = 25, artinya blok sensus k digolongkan dalam strata non konsentrasi usaha. Untuk j’ 0  Bila N kj( j , j ')  N jj dan N kj(' j , j ')  N jj'' , maka j = j 

Bila N kj( j , j ') < N jj dan N kj(' j , j ')  N jj'' , maka j = j’



Bila N kj( j , j ') < N jj dan N kj(' j , j ') < N jj'' , maka j = 25

5. Berdasarkan hasil evaluasi, selanjutnya setiap satu blok sensus hanya dikelaskan ke dalam salah satu kelas, yaitu: a) Industri Makanan b) Industri Minuman c) Industri Pengolahan Tembakau d) Industri Tekstil e) Industri Pakaian Jadi f) Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki g) Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur), dan Barang-Barang Anyaman dari Rotan, Bambu, dan Sejenisnya h) Industri Kertas, Barang dari Kertas 12


i) Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman j) Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi k) Industri Bahan Kimia dan Barang-Barang dari Bahan Kimia l) Industri Farmasi, Produk Obat dan Jamu m) Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik n) Industri Barang Galian Bukan Logam o) Industri Logam Dasar p) Industri Barang dari Logam, bukan Mesin dan Peralatannya q) Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik r) Industri Peralatan Listrik s) Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL t) Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer u) Industri Alat Angkutan lainnya v) Industri Furnitur w) Industri Pengolahan Lainnya x) Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatannya y) Blok Sensus Non Konsentrasi Usaha. 2.3. Prosedur Penarikan Sampel

Rancangan penarikan sampel yang digunakan adalah penarikan sampel dua tahap terstratifikasi (stratified two-stage sampling). Tahap pertama, dari kerangka sampel blok sensus dipilih 12000 blok sensus secara probability proportional to size/pps dengan size banyaknya usaha IMK hasil pendaftaran SE06. Penarikan sampel blok sensus antar strata dilakukan secara independent. Estimasi Triwulan I, dan panel Triwulan II, III, dan IV, sebanyak 3000 blok sensus dipilih dari daftar sampel blok sensus Triwulan II secara sistematik sampling. Tahap kedua, dari kerangka sampel usaha, seluruh industri kecil dipilih sebagai sampel, dan dilakukan pemilihan sejumlah industri mikro dari hasil pendaftaran IMK secara sistematik linier untuk setiap jenis usaha sesuai KBLI pada blok sensus terpilih. Bila jumlah industri kecil dalam suatu provinsi melebihi target sampel usaha IMK, maka harus dilakukan pemilihan sampel untuk industri kecil. Pendaftaran dan pengambilan sampel usaha IMK dilakukan pada Triwulan I dan Triwulan II untuk blok sensus yang merupakan fresh sample.


13

Jumlah Sampel

Jumlah sampel Survei IMK 2013 dirancang untuk estimasi tingkat provinsi pada setiap triwulan. Jumlah sampel blok sensus Triwulan I, III, dan IV sebanyak 3000 blok sensus dan 9000 usaha IMK, sedangkan jumlah sampel blok sensus Triwulan II sebanyak 12000 blok sensus dan 45000 usaha IMK digunakan untuk estimasi usaha IMK Tahun 2013.

Tabel 1. Jumlah Sampel Blok Sensus, Usaha, dan Level Estimasi Survei IMK 2013 Triwulan Jumlah sensus

sampel

blok

I

II

III

IV

Panel

-

3.000

3.000

3.000

Fresh

3.000

9.000

-

-

12.000

3.000

3.000

9.000

-

-

9.000

9.000

panel

panel

Provinsi

Provinsi

Jumlah 3.000 Jumlah sampel blok sensus yg di-listing

3.000

Jumlah sampel usaha

9.000 fresh

Level estimasi

Provinsi

9.000 panel + 36.000 fresh Provinsi

2.4. Alokasi Sampel Usaha IMK Per Kabupaten/Kota di suatu Provinsi

Khusus untuk industri kecil, seluruh usaha dalam tiap blok sensus terpilih dilakukan pendaftaran IMK (take all) kecuali jika jumlahnya melebihi target sampel usaha IMK atau industrinya homogen maka harus dilakukan pemilihan sampel. Untuk industri mikro, pencacahan dilakukan hanya pada usaha terpilih. Alokasi sampel usaha industri mikro dan kecil (IMK) dilakukan oleh BPS Provinsi berdasarkan rekapitulasi jumlah IMK hasil listing per kabupaten/kota. Alokasi sampel industri mikro per kabupaten/kota dilakukan setelah terlebih dahulu mengambil populasi industri kecil sebagai sampel. Dengan demikian, target sampel industri mikro di provinsi tersebut adalah target sampel IMK provinsi dikurangi dengan jumlah industri kecil untuk seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut. mPm  mP  mPk ,

dengan: mPm = Target sampel industri mikro pada suatu provinsi, mP = Target sampel IMK pada suatu provinsi, 14


k k mPk = Jumlah sampel industri kecil pada suatu provinsi, ( mP  M P bila sampel industri kecil sama dengan populasinya (take all)). Alokasi sampel industri mikro per kabupaten dilakukan secara proporsional terhadap

akar jumlah industri mikro di masing-masing kabupaten/kota dengan rumus: m  m K

M Km

 mPm ,

n



K 1

M

m K

dengan: : target sampel usaha industri mikro di kabupaten/kota K, mKm m : target sampel usaha industri mikro di provinsi P, mP M Km

: populasi usaha industri mikro di kabupaten/kota K.

Hasil alokasi sampel industri mikro per kabupaten/kota dikirim kembali ke setiap kabupaten/kota untuk selanjutnya dilakukan alokasi sampel usaha industri mikro menurut KBLI. 2.5. Alokasi Sampel Industri Mikro Per Blok Sensus di suatu Kabupaten/Kota

Alokasi sampel industri mikro menurut KBLI pada setiap blok sensus terpilih dilakukan dengan memperhatikan jumlah IMK hasil listing. Alokasi sampel industri mikro menurut KBLI per blok sensus dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dengan tahapan seperti berikut: 1.

Rekapitulasi jumlah industri mikro dan jumlah industri kecil menurut KBLI Berdasarkan hasil listing IMK dari seluruh blok sensus sampel dengan menggunakan VIMK13-L, BPS Kabupaten/Kota membuat rekapitulasi jumlah industri mikro dan jumlah industri kecil menurut KBLI dengan menggunakan Daftar VIMK13-RB sehingga memenuhi rumus sebagai berikut: M  Mk Mm, Mm 

k

24

 M

m hi

,

h 1 i 1

dengan: M = Mk = Mm = M im = M hm =

Jumlah populasi IMK pada suatu kabupaten/kota, Jumlah industri kecil pada suatu kabupaten/kota, Jumlah industri mikro pada suatu kabupaten/kota, Jumlah industri mikro dengan KBLI i (i =1, 2, 3, ...,24) pada suatu kabupaten/kota, Jumlah industri mikro pada blok sensus ke-h pada suatu kabupaten/kota,

M him =

Jumlah industri mikro dengan KBLI i, pada blok sensus ke-h (h = 1,2,3, ...k).


15

Tabel 1.

Rekapitulasi Jumlah Industri Kecil dan Industri Mikro Menurut KBLI per Blok Sensus di Suatu Kabupaten dari Hasil Pendaftaran IMK

Provinsi : ……………. Kabupaten /Kota : ……………. Jumlah Jumlah Industri Mikro (Mm) menurut KBLI Kode Blok Industri Desa Sensus Kecil 1 2 3 ... i ... ... ... (2) (3) (4) (5) (6) (7) ... ... ... ... ...

Kode Kec. (1)

1 2 3 . h . k Jumlah

Mk1 Mk2 Mk3 . Mkh . Mkk

Mm11 Mm21 Mm31 . . . Mmk1

Mm12 Mm22 Mm32 . . . Mm2k

Mm13 Mm23 Mm33 . . . Mm3k

Mk

Mm1 Mm2 Mm3

24

Jumlah IMK

(28)

(29)

M1 M2 M3 . Mh . Mk M

… … …

… … …

… … …

…

Mm1i Mm2i Mm3i . Mmhi . Mmki

… …

… …

… …

Mm241 Mm242 Mm243 . . . Mmk24

…

Mmi

…

…

…

Mm24

… … …

Catatan : M k = jumlah industri kecil dalam satu kabupaten/kota. M im = jumlah industri mikro KBLI i (i=1, 2, 3….,24) dalam satu kabupaten/kota. M h = jumlah industri mikro dan kecil pada blok sensus ke-h.

2.

Menentukan target sampel industri mikro per KBLI di suatu kabupaten/kota Target sampel industri mikro dalam satu kabupaten/kota ( m m ) dialokasikan ke setiap KBLI (mi) secara proporsional akar jumlah industri mikro pada suatu KBLI i terhadap total akar jumlah industri mikro dari seluruh KBLI, dengan rumus: mim 

M im 24



 mm ,

M im

11

dengan: mim

= Target sampel industri mikro dengan KBLI i pada suatu kabupaten/kota,

M im = Jumlah industri mikro dengan KBLI i pada suatu kabupaten/kota, m m = Target sampel industri mikro pada suatu kabupaten/kota,

m m

= Target sampel IMK pada suatu kabupaten/kota, k

k

k

= Jumlah sampel industri kecil pada suatu kabupaten/kota., ( m = M bila sampel industri kecil sama dengan populasinya (take all)).

Jumlah sampel industri mikro pada suatu KBLI (mi) maksimum sama dengan populasinya ( M im ). Apabila ternyata alokasi mi melebihi M im , maka kelebihannya dialokasikan ke industri mikro KBLI lain.

16


Tabel 2.

Rekapitulasi Jumlah Industri Kecil dan Industri Mikro Menurut KBLI di Suatu Kabupaten dari Hasil Pendaftaran IMK : ……………. : …………….

Provinsi Kabupaten/Kota

Jumlah Jumlah populasi dan sampel Industri Mikro menurut KBLI Industri 2 3 .... i .... .... …. …. … Kecil 1 (2) (3) (4) (5) .... .... .... .... …. …. …

(1)

Populasi Mk Mk

Sampel

24

Jumlah

(26)

(27)

M 1m M 2m M 3m …

M im …

…

…

…

…

m M 24

Mm

m1m

mim …

…

…

…

…

m m24

mm

m2m

m3m …

3. Menentukan target sampel industri mikro menurut KBLI per blok sensus Alokasi sampel industri mikro per blok sensus (mhi) untuk setiap KBLI dilakukan dengan secara proporsional akar jumlah industri mikro hasil pendaftaran IMK (listing) pada suatu blok sensus h dengan KBLI i terhadap total akar jumlah industri mikro dari seluruh blok sensus dengan KBLI i, dengan rumus: mhim 

M him k



 mim ,

M him

h 1

dengan: mhim = Target sampel industri mikro dengan KBLI i pada blok sensus ke h, M him = Jumlah industri mikro dengan KBLI h pada blok sensus ke h, mim = Target sampel industri mikro dengan KBLI i pada suatu kabupaten/kota. Tabel 3.

Alokasi Sampel Industri Mikro per Blok Sensus Menurut KBLI di Suatu Kabupaten/Kota

Provinsi Kabupaten/Kota

: ……………. : …………….

Kode Kec.

Kode Desa

Blok Sensus

(1)

(2)

(3)

1 2 3 . . .

Jumlah

Jumlah populasi dan sampel Industri Mikro menurut KBLI 1

2

3

(4)

(5)

(6)

... ...

i ...

... ...

... ...

... ...

24

m m11 m m 21 m m31

m m12

m m13

m1mi

m m124

m m22

m m23

m2mi

m m224

m m32

m m33

m3mi

m m324

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

(27)

h . .

mhm1

mhm2

mhm3

mhim

mhm24

. .

. .

. .

. .

. .

k

mkm1

mkm2

mkm3

mkim

mkm24

m1m

m2m

m3m


…

mim

…

…

…

m m24

17

2.6. Pengambilan Sampel Industri Kecil di setiap Blok Sensus

Dari hasil pendaftaran IMK (listing) dengan Daftar VIMK13-L1/L2, ambil seluruh industri kecil yang memiliki jumlah tenaga kerja antara 5-19 orang, dengan langkah sebagai berikut : a.

Berikan tanda lingkaran pada tanda cek () di Blok IV Kolom (18).

b.

Berikan pula lingkaran pada nomor urut segmen, bangunan fisik, bangunan sensus dan nomor perusahaan/usaha di Blok IV Kolom (1), (2), (3), dan (12).

2.7. Pengambilan Sampel Industri Mikro di setiap Blok Sensus

Pemilihan sampel industri mikro dilakukan berdasarkan hasil pendaftaran IMK industri mikro (Daftar VIMK13-L1/L2) di setiap blok sensus terpilih. Tahap pemilihan sampel industri mikro adalah sebagai berikut: a.

Berikan nomor urut pada sebelah kanan tanda cek () pada Daftar VIMK13-L1/L2 Blok IV untuk masing-masing Kolom (20) s.d (43). Penomoran dimulai dari angka 1 pada Kolom (20) halaman pertama sampai dengan baris terakhir Kolom (20) halaman terakhir, kemudian penomoran dimulai dari angka 1 kembali pada Kolom (21) halaman pertama sampai dengan halaman terakhir, begitu seterusnya untuk Kolom (22) s.d Kolom (43).

Contoh : Untuk Kolom (20) halaman pertama hingga halaman terakhir, pemberian nomor dimulai dari : 1, 2, 3, .... 11. Kemudian lanjutkan pemberian nomor pada Kolom (21) halaman pertama hingga halaman terakhir dimulai dengan nomor 1, 2, 3, .... 7. Kemudian lanjutkan untuk Kolom (22) halaman pertama hingga halaman terakhir dengan nomor 1, 2, 3, 4, .... 27. Selanjutnya pemberian nomor dimulai dengan angka 1 untuk setiap Kolom (23), (24) sampai dengan Kolom (43). Contoh pemberian nomor urut Daftar VIMK13-L Blok IV Kolom (20) s.d. (43) halaman 1 s.d. terakhir:

18


Halaman 1 dari 5 halaman 10

11

12

13

14

15

16

17

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

1

…

…

…

33 (43)

1 1

1

1 1

1

2

1


11

12

13

14

15

16

17

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

…

…

…

33 (43)

2

3

2

2 2

2 2

1

2


19


11

(20)

(21)

12

13

14

15

16

17

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

…

…

33 (43)

 27

 11

 10

4 7

b.

…

2  26

9

3

Periksa terlebih dahulu, apakah pemberian nomor urut di Blok IV untuk tiap Kolom (20) s.d (43) sudah benar atau ada yang terlewat. Perbaiki kesalahannya lebih dahulu sebelum melakukan pemilihan sampel. Jika sudah benar, cek jumlah industri mikro di setiap KBLI pada Blok IV dengan rekapnya pada Blok II, yaitu dengan cara membandingkan antara nomor urut terakhir di tiap Kolom (20) s.d (43) dengan banyaknya industri mikro menurut KBLI pada Daftar VIMK13–L1/L2 Blok II Rincian 2.a. Jika ditemukan perbedaan, periksa kembali penomoran pada Blok IV Kolom (20) s.d (43).

c.

Hitung interval (I) untuk tiap masing-masing industri mikro dengan cara: I him 

M him m him

,

dimana: I him = Interval untuk pengambilan sampel industri mikro dengan KBLI i pada blok sensus ke-h, m M hi = Jumlah industri mikro dengan KBLI i hasil pendaftaran IMK, pada blok sensus ke-h, m m hi = Target sampel industri mikro dengan KBLI i, pada blok sensus ke h. d.

Menentukan unit sampel industri mikro pertama yang terpilih (R1hi) untuk tiap jenis KBLI. Angka random pemilihan sampel telah ditentukan dengan paket program berdasarkan distribusi Uniform yang bernilai antara 0 dan 1. Untuk menentukan sampel terpilih pertama (R1hi), dilakukan dengan rumus: R1hi  AR  I him .

20


e.

Tentukan angka random berikutnya R2hi, R3hi, … Rmhi dilakukan dengan rumus sebagai berikut: R2hi = R1hi + I him R3hi = R2hi + I him R4hi = R3hi + I him .. ..

Rmhi = R(m-1)hi + I him , dengan m  mhim . Angka random terakhir yang terpilih harus kurang dari jumlah industri mikro dengan KBLI i di blok sensus terpilih (Rmhi  M him ). f.

Berikan lingkaran pada nomor urut tanda cek () di Kolom (20) atau (21) s.d (43) sesuai dengan KBLI pada Blok IV Daftar VIMK13-L1/L2 yang sama dengan angka random terpilih (Rmhi).

g.

Berikan pula tanda lingkaran pada Kolom (17), yang nomor urut tanda cek ()-nya pada Kolom (20) atau (21) s.d (43) diberi lingkaran.

h.

Berikan pula tanda lingkaran pada nomor segmen, bangunan fisik, dan bangunan sensus serta nomor perusahaan/usaha pada Blok IV Daftar VIMK13-L1/L2 Kolom (1), (2), dan (3) serta Kolom (12) yang nomor urut tanda cek () nya pada Kolom (20) atau (21) s.d (43) diberi lingkaran.

2.8. Pengisian Daftar VIMK13-DS

Pengisian Daftar VIMK13-DS dilakukan setelah selesainya seluruh tahapan pemilihan sampel industri mikro maupun pemberian tanda lingkaran pada seluruh industri kecil. Tahapan pemindahan informasi industri mikro dan kecil dari Daftar VIMK13-L1/L2 ke Daftar VIMK13-DS dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Salin nomor urut segmen, bangunan fisik, dan bangunan sensus yang diberi lingkaran pada Daftar VIMK13-L1/L2 Blok IV Kol (1), (2), dan (3) ke Daftar VIMK13-DS Blok V Kolom (2), (3), dan (4) mulai dari nomor urut bangunan fisik terkecil. b. Salin pula nama perusahaan/usaha atau pengusaha/pemilik pada Blok IV Daftar VIMK13-L1/L2 Kolom (13) ke dalam Daftar VIMK13-DS Blok V Kol. (6), yang nomor urut bangunan fisik, bangunan sensus, dan nomor urut tanda cek ()-nya diberi lingkaran.


21

c. Salin pula alamat lengkap dan KBLI pada VIMK13-L1/L2 Blok IV Kol.(20) s.d Kol (43) yang nomor urut tanda cek ()-nya diberi lingkaran, ke Daftar VIMK11-DS Blok V kol. (7) dan kol (8). 2.9. Contoh Penarikan Sampel

a. Hasil listing (VIMK13-L1/L2) blok sensus 003B Desa Pringgodani Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:  Jumlah indutri kecil sebanyak 3 usaha (jumlah kode 1 pada Daftar VIMK13-L1/L2 Blok IV Kolom (18) halaman terakhir = 3).  Jumlah industri mikro sebanyak 72 usaha (penjumlahan nomor urut terakhir pada Daftar VIMK13-L1/L2 Blok IV Kolom (20) s.d (43) = 72).  Jumlah industri mikro kode KBLI 19 (industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki) sebanyak 26.  Angka random pemilihan sampel yang tercantum dalam DSBS adalah 0,53. b. Hasil penghitungan alokasi sampel, dan interval sebagai berikut:  Target sampel industri mikro pada blok sensus 003B ini sebanyak 17.  Target sampel industri mikro KBLI 19 berjumlah 10 industri.  Interval untuk industri mikro KBLI 19 adalah 26/10 = 2,6. c. Penentuan R1, serta penghitungan R2 ..... Rn  R1 = AR × I = 0,53 × 2,6 = 1,38  1.  Setelah didapat R1 selanjutnya menghitung R2 hingga R10 dengan cara: R2 = R1 + I = 1,38 + 2,6 = 3,98

 4

R3 = R2 + I = 3,98 + 2,6 = 6,58

 7

R4 = R3 + I = 6,58 + 2,6 = 9,18

 9

R5 = R4 + I = 9,18 + 2,6 = 11,78

 12

R6 = R5 + I = 11,78 + 2,6 = 14,38

 14

R7 = R6 + I = 14,38 + 2,6 = 16,98

 17

R8 = R7 + I = 16,98 + 2,6 = 19,58

 20

R9 = R8 + I = 19,58 + 2,6 = 22,78

 23

R10 = R9 + I = 22,78 + 2,6 = 24,78

 25

d. Pemilihan Sampel Industri Mikro  Berikan lingkaran di kolom KBLI 19, yaitu Kolom (24) pada nomor-nomor tanda cek yang sesuai dengan angka random terpilih. Kemudian lingkari pula pada nomor urut segmen, bangunan fisik, bangunan sensus, dan nomor urut perusahaan/usaha Kolom (12), serta Kolom (17) yang bersesuaian dengan tanda cek yang dilingkari.  Dengan cara yang sama, lakukan penghitungan interval dan melingkari nomor urut tanda cek untuk KBLI yang lain.

22


BAB III ORGANISASI LAPANGAN 3.1. Organisasi Lapangan Untuk memperlancar pelaksanaan lapangan kegiatan VIMK13, struktur organisasi lapangan telah ditetapkan sebagai berikut: BPS Provinsi

Bidang Statistik Produksi

BPS Kabupaten/Kota

PMS Staf BPS

PCS Mantis/Staf BPS

3.2.

Penanggung Jawab Pelaksanaan VIMK13 di Daerah Seperti survei-survei lainnya yang dilakukan oleh BPS, penanggung jawab

pelaksanaan VIMK13 di daerah baik teknis maupun administrasi adalah Kepala BPS Provinsi dibantu oleh Kepala BPS Kabupaten/Kota. Dengan demikian BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota mengatur segala hal mulai dari rekruitmen petugas sampai dengan terkumpulnya seluruh dokumen hasil survei. Tugas masing-masing unsur, yaitu BPS Provinsi, BPS Kabupaten/Kota, Pengawas (PMS), dan pencacah (PCS) adalah sebagai berikut: a. BPS Provinsi 1. Merekrut calon petugas VIMK (PCS) yang berasal dari staf BPS Provinsi menurut kebutuhan.


23

2. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan pencacahan perusahaan/usaha, mengecek Daftar Sampel Blok Sensus dan perusahaan/usaha terpilih yang lewat cacah. 3. Membuat petunjuk rinci tentang pengerahan petugas sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. 4. Mengatur pengiriman dokumen ke dan dari setiap BPS Kabupaten/Kota sesuai dengan jadual yang telah ditentukan. 5. Mengkoordinasikan tugas BPS Kabupaten/Kota sesuai dengan beban tugas baik yang menyangkut bidang teknis maupun administrasi. 6. Membuat laporan secara lengkap pelaksanaan kegiatan VIMK13, mengenai bidang teknis dan ditujukan ke BPS (Direktur Statistik Industri). 7. BPS Provinsi secara berkala mengadakan pertemuan dengan aparat

pelaksana

wilayahnya dalam rangka koordinasi untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan dan pemecahan permasalahan yang timbul. 8. Membuat Early Warning System (Sistem Peringatan Dini) untuk memantau pelaksanaan kegiatan VIMK13, baik kualitas data dan jumlah kuesioner yang telah didaftar oleh petugas maupun ketepatan waktu penyampaian dokumen. b. BPS Kabupaten/Kota 1. Seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan dikoordinir oleh kepala BPS Kabupaten/Kota. 2. Merekrut calon petugas PMS/PCS survei IMK yang berasal dari staf BPS Kabupaten/Kota. 3. Melakukan pengawasan lapangan secara langsung pada waktu petugas melakukan pencacahan perusahaan/usaha, dan memeriksa secara sampel hasil pencacahan perusahaan/usaha tersebut. 4. Pemilihan sampel usaha dilakukan oleh pengawas di setiap BPS Kabupaten/Kota dengan dikoordinir oleh kasie produksi. 5. Pertemuan secara berkala dengan para pelaksana survei harus dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan pemecahan masalah lapangan. 6. Pelaksanaan administrasi dan pengolahan keuangan di BPS Kabupaten/Kota harus sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

24


7. Pembuatan laporan akuntabilitas tentang penyelengaraan survei harus dibuat oleh setiap BPS Kabupaten/Kota dan dikirim ke BPS Provinsi. 8. Pengiriman dokumen hasil pencacahan yang telah diperiksa harus sesuai dengan jadual yang telah ditentukan. c. Tugas Pengawas 1. Menyiapkan sketsa peta blok sensus hasil scanning, Daftar VIMK13-L1/L2, VIMK13-S1/S2 untuk diteruskan kepada pencacah yang menjadi tanggung jawabnya, serta Daftar VIMK13-DSBS, VIMK13-DS dan VIMK13-RB. 2. Bersama-sama pencacah yang menjadi tanggung jawabnya, melakukan pengamatan dan penelitian lapangan terhadap ketepatan sasaran wilayah pencacahan dan mengenali batas-batas blok sensus yang menjadi tanggung jawab setiap pencacah, dengan berpedoman Daftar VIMK13-DSBS. 3. Mendampingi dan membimbing pencacah pada awal pencacahan, sehingga pencacah mampu melaksanakan pencacahan dengan benar. 4. Memantau aktivitas pencacah di lapangan, untuk menjamin pekerjaan pencacah dapat selesai tepat waktu dan membantu memecahkan masalah jika pencacah menghadapi kesulitan di lapangan. 5. Melakukan pertemuan dengan pencacah yang menjadi tanggung jawabnya secara periodik, untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang mungkin dijumpai di lapangan dan mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut. 6. Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan, kebenaran dan konsistensi isian Daftar VIMK13-L1/L2, dan menanyakan kepada pencacah apabila ditemui isian yang meragukan untuk dilakukan pembetulan dan pendaftaran ulang ke lapangan, kalau perlu bersama-sama dengan pencacah. 7. Apabila setiap pencacah telah selesai melakukan pendaftaran bangunan/rumah tangga, maka pengawas harus segera memeriksa tanda cek (√) Daftar VIMK13L1/L2 Blok III untuk usaha industri mikro pada kolom (17) dan tanda cek (√) pada salah satu kolom (19) s.d kolom (42) sesuai jenis produksi utama kode 2 digit kolom (16). 8. Selanjutnya pengawas memeriksa Daftar VIMK13-L1/L2 Blok III banyaknya usaha ke dalam baris jumlah dari halaman 1 s.d halaman terakhir.


25

9. Mengisi Daftar VIMK13-L1/L2 Blok IIRingkasan. 10. Mengisi rekapitulasi jumlah Industri Mikro dan Kecil per Blok Sensus (VIMK13RB) dari VIMK13-L1/L2 Blok II rincian 2 populasi industri, yaitu: 2a (industri mikro) dan 2b (industri kecil). 11. Berdasarkan target sampel usaha dari BPS Kabupaten/Kota, selanjutnya pengawas bertugas untuk melakukan pemilihan sampel dengan menggunakan Daftar VIMK13L1/L2 Blok IV Keterangan Penarikan Sampel Utama menurut masing-masing kategori lapangan usaha. 12. Pengawas harus segera menyalin sampel usaha dari hasil listing ke dalam Daftar VIMK13-DSdi setiap blok sensus terpilih. d. Tugas Pencacah 1. Mengamati wilayah kerjanya sebelum melakukan pencacahan dengan acuan sketsa peta blok sensus terpilih hasil scanning. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi lewat cacah atau ganda cacah. 2. Memberitahukan dan minta ijin aparat desa/lurah, RW dan RT sebelum melakukan pencacahan pada wilayah tersebut. 3. Melakukan pendaftaran setiap bangunan sensus dan rumah tangga dalam blok sensus terpilih yang menjadi wilayah kerjanya dengan Daftar VIMK13-L1/L2, dan menggambar bangunan pada sketsa peta blok sensus terpilih hasil scanning sesuai dengan letaknya, dan memberi nomor urut bangunan fisik pada simbol bangunan tersebut sesuai dengan nomor urut yang dicatat pada Daftar VIMK13-L1/L2. 4. Melakukan pencacahan usaha terpilih dengan Daftar VIMK13-S1/S2 yang berpedoman pada Daftar VIMK13-DS(Daftar Sampel). 5. Mengikuti pertemuan dengan pengawas untuk membahas berbagai temuan/masalah yang ditemukan di lapangan, dan cara mengatasinya. 6. Melakukan pencacahan ulang responden yang bermasalah dengan disertai pengawas. 7. Menyerahkan dokumen yang telah selesai kepada pengawas. 8. Menepati jadual pelaksanaan lapangan sesuai dengan jadual yang telah ditentukan.

26


BAB IV TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN Untuk memudahkan pelaksanaan pencacahan di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota serta kompilasi hasil entri dan tabel evaluasi di BPS, maka perlu diatur mekanisme pengiriman dokumen baik dari BPS RI ke BPS Provinsi, BPS Provinsi ke BPS Kab/Kota.Begitu sebaliknya BPS Kab/Kota ke BPS Provinsi kemudian dari BPS Provinsi ke BPS RI. Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut:

4.1. Pengiriman Dokumen dari BPSRI ke BPS Provinsi a. Seluruh dokumen survei IMKakan dikirim melalui ekspedisi. b. Surat pengantar dilampiri daftar isi dari setiap box/koli yang dikirim secara rinci. c. Surat pengantar pengiriman dokumen dikirim pada box/koli pertama pada setiap pengiriman. d. Pada salah satu sisi box/koli dibagian kanan atas dicantumkan nomor box/koli dan banyaknya box/koli, contoh: Bila pada pengiriman ada sebanyak 3 (tiga) box/koli dokumen yang dikirimkan ke Daerah, maka cara penomoran untuk masing-masing box/koli adalah: Box pertama : [1] [3] Box kedua : [2] [3] Box ketiga : [3] [3]

4.2. Pengiriman Dokumen dari BPS Kab/Kota ke BPS Provinsi Adapun tata cara pengiriman dokumen dari BPS Kab/Kota ke BPS Provinsi, sebagai berikut: a. Pengemasan dokumen survei IMK tidak boleh dicampur dengan dokumen lain. b. Pengiriman dokumen tidak perlu menunggu seluruh pencacahan selesai. Pengiriman minimal satu blok sensus selesai. c. Susunan dokumen harus diurut berdasarkan nomor urut sampel dalam satu blok sensus dan dibendel menjadi satu. Kemudian urutkan masing-masing blok sensus di setiap Desa/Kelurahan. Dokumen yang akan dikirim ke BPS Provinsi harus diurutkan berdasarkan Desa/Kelurahan. d. Surat pengantar harus dilampiri daftar isi setiap box/koli yang dikirim secara rinci


27

4.3. Pengiriman File Hasil Entry dan Tabel Evaluasi dari BPS Provinsi ke BPS RI. Adapun tata cara pengiriman hasil entri dari BPS Provinsi ke BPS RI, sebagai berikut: a.

Tabel Evaluasi dalam bentuk hard copy dan CD(softcopy).

b.

Hasil Entri yang sudah clean berupa file VIMK13_pp.krm

b.

Pengiriman Hasil Entri dan Tabel Evaluasi Survei IMK2013 ditujukan kepada: 1.

Mengirimkan CD ke alamat dibawah ini :

Subdirektorat Statistik IKR Direktorat Statistik Industri Badan Pusat Statistik (BPS) Jl. Dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta Pusat 10010

2. Atau melalui email dengan [email protected], [email protected]

28


Lampiran


29

30


Tabel 1. Banyaknya Blok Sensus dan Sampel IMK per Provinsi, Tahun 2013 No

Kode dan Nama Provinsi

(1)

(2)

Blok Sensus (3)

Triw I (4)

Triw II (5)

Sampel IMK Triw III (6)

Triw IV (7)

Total (8)

1

11

Aceh

312

560

560

560

560

2.240

2

12

Sumatera Utara

560

620

620

620

620

2.480

3

13

Sumatera Barat

352

540

540

540

540

2.160

4

14

Riau

296

330

330

330

330

1.320

5

15

Jambi

264

290

290

290

290

1.160

6

16

Sumatera Selatan

464

510

510

510

510

2.040

7

17

Bengkulu

224

250

250

250

250

1.000

8

18

Lampung

432

670

670

670

670

2.680

9

19

Kep. Bangka Belitung

204

180

180

180

180

720

10

21

Kepulauan Riau

148

200

200

200

200

800

11

31

DKI Jakarta

628

420

420

420

420

1.680

12

32

Jawa Barat

980

1.510

1.510

1.510

1.510

6.040

13

33

Jawa Tengah

1.112

2.050

2.050

2.050

2.050

8.200

14

34

D.I. Yogyakarta

344

620

620

620

620

2.480

15

35

Jawa Timur

1.024

1.830

1.830

1.830

1.830

7.320

16

36

Banten

408

630

630

630

630

2.520

17

51

Bali

352

650

650

650

650

2.600

18

52

Nusa Tenggara Barat

424

790

790

790

790

3.160

19

53

Nusa Tenggara Timur

324

600

600

600

600

2.400

20

61

Kalimantan Barat

292

450

450

450

450

1.800

21

62

Kalimantan Tengah

228

300

300

300

300

1.200

22

63

Kalimantan Selatan

276

490

490

490

490

1.960

23

64

Kalimantan Timur

304

270

270

270

270

1.080

24

71

Sulawesi Utara

228

400

400

400

400

1.600

25

72

Sulawesi Tengah

264

350

350

350

350

1.400

26

73

Sulawesi Selatan

424

740

740

740

740

2.960

27

74

Sulawesi Tenggara

244

280

280

280

280

1.120

28

75

Gorontalo

156

260

260

260

260

1.040

29

76

Sulawesi Barat

148

450

450

450

450

1.800

30

81

Maluku

152

270

270

270

270

1.080

31

82

Maluku Utara

132

200

200

200

200

800

32

91

Papua Barat

108

120

120

120

120

480

33

94

Papua

192

170

170

170

170

680

12.000

18.000

18.000

18.000

18.000

72.000

JUMLAH


31

Tabel 2. Sebaran Blok Sensus (Panel dan Fresh) per Provinsi , Tahun 2013 Blok Sensus No


(1)

(2) 1

11

Aceh

2

12

3

13

4 5

Panel*)

Fresh**)

(3)

Total

(4)

(5)

78

234

312

Sumatera Utara

140

420

560

Sumatera Barat

88

264

352

14

Riau

74

222

296

15

Jambi

66

198

264

6

16

Sumatera Selatan

116

348

464

7

17

Bengkulu

56

168

224

8

18

Lampung

108

324

432

9

19


51

153

204

10

21

Kepulauan Riau

37

111

148

11

31

DKI Jakarta

157

471

628

12

32

Jawa Barat

245

735

980

13

33

Jawa Tengah

278

834

1.112

14

34

D.I. Yogyakarta

86

258

344

15

35

Jawa Timur

256

768

1.024

16

36

Banten

102

306

408

17

51

Bali

88

264

352

18

52

Nusa Tenggara Barat

106

318

424

19

53

Nusa Tenggara Timur

81

243

324

20

61

Kalimantan Barat

73

219

292

21

62

Kalimantan Tengah

57

171

228

22

63

Kalimantan Selatan

69

207

276

23

64

Kalimantan Timur

76

228

304

24

71

Sulawesi Utara

57

171

228

25

72

Sulawesi Tengah

66

198

264

26

73

Sulawesi Selatan

106

318

424

27

74

Sulawesi Tenggara

61

183

244

28

75

Gorontalo

39

117

156

29

76

Sulawesi Barat

37

111

148

30

81

Maluku

38

114

152

31

82

Maluku Utara

33

99

132

32

91

Papua Barat

27

81

108

33

94

Papua

48

144

192

3 000

9.000

12.000

JUMLAH Catatan :

*) Panel : Listing dilakukan triwulan I/2013 dan sampel usahanya dicacah setiap triwulan **) Fresh : Listing dilakukan di trwulan II/2013 dan sampel usahanya dicacah pada triwulan II/2013

32


Tabel 3. Sebaran Sampel Usaha IMK (Panel* dan Fresh **) per Provinsi , Tahun 2013

Sampel Usaha No

Kode dan Nama Provinsi Total Q'I

Q'II

Q'III

Tambahan

Q'IV Panel

(1)

(2) 1

11

Aceh

2

12

Sumatera Utara

3

13

Sumatera Barat

4

14

Riau

5

15

Jambi

6

16

Sumatera Selatan

7

17

Bengkulu

8

18

Lampung

9

19


10

21

Kepulauan Riau

11

31

DKI Jakarta

12

32

Jawa Barat

13

33

Jawa Tengah

14

34

D.I. Yogyakarta

15

35

Jawa Timur

16

36

Banten

17

51

Bali

18

52

Nusa Tenggara Barat

19

53

Nusa Tenggara Timur

20

61

Kalimantan Barat

21

62

Kalimantan Tengah

22

63

Kalimantan Selatan

23

64

Kalimantan Timur

24

71

Sulawesi Utara

25

72

Sulawesi Tengah

26

73

Sulawesi Selatan

27

74

Sulawesi Tenggara

28

75

Gorontalo

29

76

Sulawesi Barat

30

81

Maluku

31

82

Maluku Utara

32

91

Papua Barat

33

94

Papua JUMLAH

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Jumlah

Q'II (8)

(9)

280

280

280

280

1.120

1120

2.240

300

300

300

300

1.200

1280

2.480

260

260

260

260

1.040

1120

2.160

155

155

155

155

620

700

1.320

135

135

135

135

540

620

1.160

255

255

255

255

1.020

1020

2.040

125

125

125

125

500

500

1.000

335

335

335

335

1.340

1340

2.680

100

100

100

100

400

320

720

95

95

95

95

380

420

800

240

240

240

240

960

720

1.680

755

755

755

755

3.020

3020

6.040

1025

1025

1025

1025

4.100

4100

8.200

305

305

305

305

1.220

1260

2.480

910

910

910

910

3.640

3680

7.320

310

310

310

310

1.240

1280

2.520

325

325

325

325

1.300

1300

2.600

395

395

395

395

1.580

1580

3.160

300

300

300

300

1.200

1200

2.400

225

225

225

225

900

900

1.800

150

150

150

150

600

600

1.200

245

245

245

245

980

980

1.960

150

150

150

150

600

480

1.080

200

200

200

200

800

800

1.600

180

180

180

180

720

680

1.400

375

375

375

375

1.500

1460

2.960

125

125

125

125

500

620

1.120

130

130

130

130

520

520

1.040

245

245

245

245

980

820

1.800

135

135

135

135

540

540

1.080

90

90

90

90

360

440

800

60

60

60

60

240

240

480 680

85

85

85

85

340

340

9.000

9.000

9.000

9.000

36.000

36.000

72.000

Catatan : *) Panel : Listing dilakukan triwulan I/2013 dan sampel usahanya dicacah setiap triwulan **) Fresh : Listing dilakukan di trwulan II/2013 dan sampel usahanya dicacah pada triwulan II/2013


33

Tabel 4. Sebaran Blok Sensus dan Sampel IMK (Panel*) Per Provinsi, Tahun 2013 No


(1)

(2)

Blok Sensus

Q'I (4)

(3)

Sampel Usaha Q'III (6)

Q'II (5)

Q'IV (7)

Jumlah (8

1

11

Aceh

78

280

280

280

280

1.120

2

12

Sumatera Utara

140

300

300

300

300

1.200

3

13

Sumatera Barat

88

260

260

260

260

1.040

4

14

Riau

74

155

155

155

155

620

5

15

Jambi

66

135

135

135

135

540

6

16

Sumatera Selatan

116

255

255

255

255

1.020

7

17

Bengkulu

56

125

125

125

125

500

8

18

Lampung

108

335

335

335

335

1.340

9

19


51

100

100

100

100

400

10

21

Kepulauan Riau

37

95

95

95

95

380

11

31

DKI Jakarta

157

240

240

240

240

960

12

32

Jawa Barat

245

755

755

755

755

3.020

13

33

Jawa Tengah

278

1025

1025

1025

1025

4.100

14

34

D.I. Yogyakarta

86

305

305

305

305

1.220

15

35

Jawa Timur

256

910

910

910

910

3.640

16

36

Banten

102

310

310

310

310

1.240

17

51

Bali

88

325

325

325

325

1.300

18

52

Nusa Tenggara Barat

106

395

395

395

395

1.580

19

53

Nusa Tenggara Timur

81

300

300

300

300

1.200

20

61

Kalimantan Barat

73

225

225

225

225

900

21

62

Kalimantan Tengah

57

150

150

150

150

600

22

63

Kalimantan Selatan

69

245

245

245

245

980

23

64

Kalimantan Timur

76

150

150

150

150

600

24

71

Sulawesi Utara

57

200

200

200

200

800

25

72

Sulawesi Tengah

66

180

180

180

180

720

26

73

Sulawesi Selatan

106

375

375

375

375

1.500

27

74

Sulawesi Tenggara

61

125

125

125

125

500

28

75

Gorontalo

39

130

130

130

130

520

29

76

Sulawesi Barat

37

245

245

245

245

980

30

81

Maluku

38

135

135

135

135

540

31

82

Maluku Utara

33

90

90

90

90

360

32

91

Papua Barat

27

60

60

60

60

240

33

94

85 9.000

85 9.000

85 9.000

85 9.000

340 36.000

Papua JUMLAH

48 3.000

Catatan : *) Panel : Listing dilakukan triwulan I/2013 dan sampel usahanya dicacah setiap triwulan

34


Tabel 5. Sebaran Blok Sensus dan Usaha IMK (Fesh**) Listing dan Pencacahan Perprovinsi untuk Triwulan II , Tahun 2013 No


(1)

Blok Sensus

Sampel Usaha IMK

(3)

(4)

(2) 1

11

Aceh

234

1120

2

12

Sumatera Utara

420

1280

3

13

Sumatera Barat

264

1120

4

14

Riau

222

700

5

15

Jambi

198

620

6

16

Sumatera Selatan

348

1020

7

17

Bengkulu

168

500

8

18

Lampung

324

1340

9

19


153

320

10

21

Kepulauan Riau

111

420

11

31

DKI Jakarta

471

720

12

32

Jawa Barat

735

3020

13

33

Jawa Tengah

834

4100

14

34

D.I. Yogyakarta

258

1260

15

35

Jawa Timur

768

3680

16

36

Banten

306

1280

17

51

Bali

264

1300

18

52

Nusa Tenggara Barat

318

1580

19

53

Nusa Tenggara Timur

243

1200

20

61

Kalimantan Barat

219

900

21

62

Kalimantan Tengah

171

600

22

63

Kalimantan Selatan

207

980

23

64

Kalimantan Timur

228

480

24

71

Sulawesi Utara

171

800

25

72

Sulawesi Tengah

198

680

26

73

Sulawesi Selatan

318

1460

27

74

Sulawesi Tenggara

183

620

28

75

Gorontalo

117

520

29

76

Sulawesi Barat

111

820

30

81

Maluku

114

540

31

82

Maluku Utara

99

440

32

91

Papua Barat

81

240

33

94

Papua

144 9.000

340 36.000

JUMLAH Catatan : **) Fresh : Listing dilakukan di trwulan II/2013 dan sampel usahanya dicacah pada


35

36



37

KATA PENGANTAR. Selamat Bekerja. Jakarta, Januari 2013 Deputi Bidang Statistik Produksi. Dr. Adi Lumaksono, MA NIP

Recommend Documents