PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI JAMBI
DISAMPAIKAN PADA : MUSRENBANG RKPD PROVINSI JAMBI Jambi, 7 April 2015
POSISI TRANSPORTASI 1
Indonesia merupakan salah satu pasar potensial dengan jumlah penduduk terbesar no.4 di dunia, dimana jumlah penduduk perkotaan semakin meningkat yang pada akhirnya menciptakan pertumbuhan permintaan transportasi (transport demand) Pengembangan antarmoda/ multimoda yang terintegrasi didukung dengan konektivitas transportasi antara lain dengan pengembangan pelabuhan, bandar udara, terminalterminal bus AKDP/AKAP, angkutan feeder, angkutan SDP, angkutan kereta api, dan Bus Rapid Transit
2
5
6
3
Tersedianya jaringan prasarana KA yang dapat mendukung sistem logistik nasional serta angkutan penumpang massal perkotaan dan antar kota
4
Wilayah Indonesia sangat strategis karena dilewati oleh satu Sea Lane of Communication (SLoC) Pelabuhan utama nasional yang beroperasi memiliki kemampuan pengelolaan angkutan barang untuk ekspor dan impor dalam volume yang besar
Dilewati oleh 2 jalur penerbangan (Major Air Traffic Flow) Internasional 2
SASARAN RPJMN DAN RENSTRA TAHUN 2015-2019 ISU STRATEGIS (RPJMN 2015-2019) 1 Konektivitas
SASARAN NASIONAL (RPJMN 2015-2019) 1
2
Kapasitas Sarana & Prasarana Keterpaduan Antarmoda/ Multimoda
Kinerja Pelayanan Konektivitas Nasional & Global
2
Transportasi Perkotaan
3
Keamanan & Keselamatan
4
Ramah Lingkungan
5
Perdesaan, Rawan Bencana, Tertinggal & Perbatasan
6 7 8
Pelayanan angkutan massal perkotaan Kinerja lalu lintas perkotaan Manajemen transportasi perkotaan
SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019 Keselamatan dan Keamanan 1
Menurunnya Angka Kecelakaan Transportasi
2
Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan dalam Penyelenggaraan Transportasi
Pelayanan 3 4 5 6 7 8 9
Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi Meningkatnya kompetensi SDM transportasi, meningkatnya kualitas dan kuantitas lulusan diklat SDM perhubungan serta tenaga pendidik transportasi Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dalam mendukung pembangunan bidang transportasi Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan clean governance
Kapasitas Transportasi
11
Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas sarana & prasarana Meningkatnya kontribusi sektor transportasi terhadap PDB
12
Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang
13
Meningkatkan layanan transportasi di perbatasan negara, pulau terluar dan wilayah non komersial lainnya
14
Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan
15
Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan
10
3
PENDANAAN TAHUN 2015-2019 (SESUAI RPJMN 2015-2019) (Dalam Rp. Miliar)
SEKTOR
2015
2016
2017
2018
2019
Total
5.834,873
10.809,281
12.467,388
13.080,705 13.732,223
55.924,469
Transportasi Perkeretaapian
18.554,441
39.433,600
46.066,800
63.109,900 65.488,500
232.653,241
Transportasi Laut
18.123,372
22.167,886
22.461,680
19.673,527 18.711,762
101.138,227
Transportasi Udara
9.502,163
16.054,661
15.437,333
15.222,091 15.206,084
71.422,332
BPSDM Perhubungan
4.096,440
6.351,580
6.362,604
TOTAL PENDANAAN
56.111,289
Transportasi Darat
6.424,663
7.010,172
30.245,459
94.817,008 102.795,804 117.510,886 120.148,742
491.383,729
Catatan : 1. Alokasi Pendanaan tersebut tidak termasuk pendanaan untuk Kegiatan Dukungan Manajemen pada masing-masing unit kerja Eselon I dan pendanaan pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan Litbang Perhubungan 2. Alokasi Anggaran Tahun 2015 sudah termasuk APBNP 2015 dan realisasi anggaran Tahun 2015 sampai dengan bulan Maret.
4
INSTRUKSI MENHUB Dalam Penyusunan RKA Tahun 2016 (IM 2 TAHUN 2015) 1. Harga satuan wajar dengan pembanding harga satuan di BUMN yang setara. Serta ikutin ketentuan yang berlaku. 2. Masukkan sebanyak mungkin di e-katalog, sehingga proses pengadaan lebih efisien dan cepat. 3. Fokus pada beberapa proyek besar tiap tahun sehingga hasilnya nyata. 4. Setiap rencana kegiatan (belanja modal maupun belanja rutin) harus memenuhi manfaat salah satu dari 2 tupoksi Kementerian Perhubungan yaitu : a. Peningkatan keselamatan.
b. Peningkatan pelayanan Transportasi
Fokus untuk Ditjen Perhubungan Darat : 1. Pengadaan 3.000 BRT sesuai kondisi tiap lokasi penempatan yg akan dikelola PPD/Damri. 2. Pengadaan kapal penyeberangan sesuai kebutuhan. 3. Pembangunan pelabuhan penyeberangan di daerah terluar, terdalam, perbatasan negara dan rawan bencana. 4. Peningkatan fasilitas keselamatan jalan dan pemeliharaannya. Fokus untuk Ditjen Perkeretaapian :
1. 2. 3. 4. 5.
Penyelesaian jalur ganda lintas selatan Jawa. Penyelesaian Trans Sumatera, Rantau Prapat s.d Kertapati. Elektrifikasi Bandung Urban Railways. Pengembangan Tramways Surabaya. Elektrifikasi Jalur prambanan ekspres (Prameks).
5
INSTRUKSI MENHUB Dalam Penyusunan RKA Tahun 2016 (IM 2 TAHUN 2015) Fokus untuk Ditjen Perhubungan Laut : 1. Perbaikan semua fasilitas pelabuhan UPT sehingga mencapai standart pelabuhan komersial, termasuk crane dan peralatan operasional lainnya. 2. Peralatan SBNP di wilayah terluar dan perbatasan harus dilengkapi. 3. Pengadaan 100 unit kapal patroli klas-I dan 20 unit kapal navigasi. 4. Pembangunan pelabuhan baru dgn APBN hanya diperbolehkan di daerah terluar, terdalam & perbatasan negara. 5. Subsidi freight liner dan pengadaan kapal penumpang perintis sesuai kondisi lintasannya.
Fokus untuk Ditjen Perhubungan Udara : 1. Perpanjangan Runway Bandara UPT Ditjen Perhubungan Udara sampai dengan 2.400 m atau 3.000 m. 2. Bandara baru yg dibangun dengan APBN, Hanya di daerah terjauh, terluar, terdalam, perbatasan negara dan rawan bencana. 3. Semua bandara UPT harus dilengkapi fasilitas keselamatan dan keamanan bandara sesuai aturan ICAO.
Fokus untuk BPSDMP: 1. 2. 3. 4.
Pengadaan guru/pelatih dengan kualifikasi terbaik. Program pendidikan dan pelatihan yang mengacu pada keselamatan dan pelayanan. Peralatan dan alat pelatihan yang efektif. Pembangunan lokasi baru untuk BLU Pendidikan secara selektif.
6
PROGRAM TRANSPORTASI JAMBI
JAMBI
Pontianak
Provinsi Jambi termasuk dalam kawasan segi tiga pertumbuhan Indonesia–Malaysia -Singapore Growth Triangle (IMS-GT), yang berdampak pada spill over effect terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Letak Jambi secara geografis sangat strategis dalam kawasan inter-regional Sumatera & dilalui Jalan Lintas Timur Sumatera yang merupakan urat nadi transportasi darat. Memiliki sumber daya alam unggulan seperti karet dan kelapa sawit, yang merupakan penyumbang devisa terbesar di Jambi.
8
PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN SUMATERA (DALAM PERSEN) PROVINSI
2010
2011
2012
2013
2014
NAD
2.74
5,09
5,20
3.82
1.65
SUMATERA UTARA
6.42
6,63
6,22
6.01
5.23
SUMATERA BARAT
5.94
6,25
6,35
6.20
5.90
RIAU
4.21
5,04
3,55
3.77
2.62
JAMBI
7.35
8.54
7.44
7.88
7.90
SUMATERA SELATAN
5.63
6,50
6,01
6.00
4.70
BENGKULU
6.10
6,45
6,61
6.21
5.49
LAMPUNG
5.88
6.43
6.48
6.39
4.70
BANGKA BELITUNG
5.99
6,46
5,72
5.29
4.68
KEP. RIAU
7.19
6,66
8,21
6.13
5.02
Sumber : Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia *) PDRB atas dasar harga konstan 2000 Per Provinsi di Pulau Sumatera
9
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN TRANSPORTASI DI JAMBI Belum optimalnya peran infrastruktur terutama terkait moda transportasi darat dalam mendukung pengembangan wilayah Pengawasan muatan angkutan barang belum optimal khususnya pada jalan nasional lintas timur Sumatera Transportasi sungai & danau merupakan transportasi tradisional masyarakat Jambi masih belum dimanfaatkan dengan baik Peran pelabuhan laut di Propinsi Jambi dalam pelayanan transportasi internasional masih belum optimal
Wacana pengembangan Pelabuhan Ujung Jabung sebagai Pelabuhan Utama Peran bandara Sultan Thaha masih belum optimal dalam lingkup pelayanan nasional, dimana rutenya terbatas Jambi-Jakarta dan Jambi-Batam 10
PROFIL ALOKASI ANGGARAN SEKTOR TRANSPORTASI DI JAMBI TAHUN 2010 – 2014 DAN DIPA TAHUN 2015 180,000
166,238
160,000
141,068
140,000
124,742
120,000 Total Alokasi Pagu Anggaran 2010-2014 di Jambi
100,000 80,000
58,785
60,000 40,000 20,000
26,280 11,169 9,662
25,512
55,702
51,132 31,670 22,105
10,283
- Tahun 2010 : 47,1 M - Tahun 2011 : 94,6 M - Tahun 2012 : 76,9 M
- Tahun 2013 : 173,8 M - Tahun 2014 : 363,0 M
17,392 3,697
0 2010
2011
2012 DARAT
LAUT
2013
2014
UDARA
Rp. (000)
NO.
1
PROVINSI
JAMBI
PAGU DIPA 2015 *)
147.844.858
INVESTASI APBN TAHUN ANGGARAN 2015
126.805.462
INVESTASI APBN-P TAHUN ANGGARAN 2015
143.850.000
TOTAL INVESTASI 2015
270.655.462
Catatan : *) Dukungan Administrasi + Investasi
11
LOKASI PEMBANGUNAN SEKTOR TRANSPORTASI TAHUN 2014 – 2015 PROVINSI JAMBI Lanjutan Pemb. Dermaga Penyeb. Ro Ro di Kuala Tungkal (+P)
Pemb. Dermaga Sungai lokasi Kuala Tungkal Pemb. Halte Sungai lokasi Teluk Nilau Parit I
• Halte Sungai lokasi Kuala Indah; MUARA BUNGO • Halte Sungai lokasi Sungai Rambe.
DEPATI PARBO
2014
Pembangunan Faspel Kuala Mendahara
2015
Pembangunan Faspel Kuala Mendahara (+P)
Pengadaan Bus BRT (P)
2014
Pembangunan Faspel Nipah Panjang
2015
Pembangunan Faspel Nipah Panjang (+P) 2014
Pembangunan Faspel Ujung Jabung
2015
Pembangunan Faspel Ujung Jabung (+P)
Keterangan: Terminal Tipe A Sarolangun
Dermaga Penyeberangan Kapal Penyeberangan Pelabuhan Laut Bandara Bus BRT (P)
Kegiatan APBN-P
(+P) Kegiatan Reguler dan APBN-P
12
INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2016
INDIKASI KEBUTUHAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2016 NO 1.
2.
SUB SEKTOR/ PROGRAM/ KEGIATAN
PAGU KEBUTUHAN VOLUME
BIDANG PENGEMBANGAN LLAJ Pengadaan & Pemasangan Perlengkapan Jalan
7
PKT
Rehabilitasi Perlengkapan Jalan di Jalan Nasional Provinsi Jambi
1
PKT
Peningkatan Terminal Tipe A Kota Sungai Penuh
1
PKT
Peningkatan Kinerja Jalan di Wilayah Perkotaan
2
PKT
Fasilitas Pendukung BRT Kota Jambi
1
PKT
Pengadaan dan Pemasangan ATCS Kota Jambi
1
PKT
Rehabilitasi UPPKB Jambi Merlung (Kab.Tanjung Jabung Barat)
1
PKT
Rehabilitasi UPPKB Sungai Penuh (Kab.Kerinci)
1
PKT
Rehabilitasi UPPKB Pelawan - Sarolangon (Kab.Sarolangun)
1
PKT
Pengadaan dan Pemasangan Alat PKB Kab Sarolangun
1
PKT
Pengadaan dan Pemasangan Alat PKB Kab Tanjung Jabung Barat
1
PKT
Peningkatan Keselamatan LLAJ
5
PKT
Subsidi Operasional Angkutan Jalan
1
THN
Pembangunan Dermaga Sungai
18
PKT
Pengadaan Bus Air
2
PKT
BIDANG PENGEMBANGAN LLASDP
14
INDIKASI KEBUTUHAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2016 NO.
PROGRAM/KEGIATAN
I.
DITJEN PERHUBUNGAN LAUT
1.
KSOP MUARA SABAK Pengerukan Alur Pelabuhan Muara Sabak 500.000 m3
2.
UPP NIPAH PANJANG Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Ujung Jabung (timbunan)
3.
UPP KUALA MENDAHARA Pembangunan Faspel Laut Kuala Mendahara : 1. Upper structure pada areal darat 2. Pembangunan kantor pelabuhan 3. Pengadaan genset 15 Kva dan rumah genset 4. Pagar BRC 5. Pos jaga 6. Pengadaan dan pemasangan LPJU Solar Cell
15
INDIKASI KEBUTUHAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2016 PAGU KEBUTUHAN NO
SUB SEKTOR/ PROGRAM/ KEGIATAN VOLUME
I
BANDAR UDARA DEPATI PARBO-KERINCI Pengadaan dan pemasangan penangkal petir 1 titik
1
UNIT
Optimalisasi kelistrikan bandar udara
1
PKT
Pembuatan jalan lingkungan
704
M2
Pembuatan talud penahan longsor di areal DVOR/DME dengan pasang batu
932
M3
Rehab berat gedung terminal
642
M2
72
M2
Pengadaan timbangan barang
2
UNIT
rekondisi lampu PAPI
1
PKT
Pengadaan kendaraan maintenance
1
UNIT
Biaya pembuatan dan penggandaan dokumen
1
PKT
Pengadaan APAR 6 Kg
10
UNIT
Pengadaan kendaraan patroli roda 2
3
UNIT
Rekondisi kendaraan PKP-PK jenis RIV
1
PKT
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Personil PKP-PK Baju tahan api
1
SET
Pengadaan dan pemasangan Flood Light tiang tunggal
1
PKT
Pembangunan garasi mobil operasional
16
Lanjutan………. PAGU KEBUTUHAN NO
SUB SEKTOR/ PROGRAM/ KEGIATAN VOLUME
II
BANDAR UDARA MUARA BUNGO Pekerjaan Pemotongan Bukit Tahap II di Daerah Transisi
1
PKT
Pekerjaan Lanjutan Pembuatan Box Culvert Runway 13 dan Pembuatan Box Culvert di Daerah Perpanjangan Runway 31
1
PKT
Pekerjaan Pembuatan Pagar Airside BRC T 220 dengan Galvanis
2.697
M'
Pekerjaan Pelapisan Runway, Taxiway, Jalan Akses PKP-PK, Pembuatan Jalan GSE dan Jalan Sisi Darat
1
PKT
Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung PKP PK
1
PKT
Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop 12m x 24m
1
PKT
Pekerjaan Pembuatan Saluran Terbuka Pasangan Batu Kali Area Jalan Akses PKP-PK.
814
M1
Renovasi Gedung Terminal Penumpang
1
PKT
Pekerjaan Lanjutan Pengadaan dan Pemasangan AFL, RTIL dan Pemindahan PAPI
1
PKT
Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Genset 150 kVA Termasuk Kelengkapanya
1
UNIT
29
UNIT
1
PKT
36
SET
Pengadaan dan Pemasangan Lift
1
PKT
Pengadaan dan Pemasangan X-Ray Bagasi Dengan Aplikasi TIP
1
UNIT
20
UNIT
Pengadan dan Pemasangan Lampu Penerangan Solar Cell di Area Parkir Gedung Pengadaan dan Pemasangan Penangkal Petir Terintegrasi 3 Titik Kursi Tunggu di Terminal Penumpang, 3 seat.
Pengadaan APAR 6 Kg
17
PERAN APBN
1. Amanah PP. 38/2007 Tentang Pembagian Urusan Pusat, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Pemerintah Propinsi dapat mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan di wilayahnya termasuk di tingkat Kabupaten/Kota.
Pembangunan infrastruktur transportasi yang bisa dibiayai dengan APBN Harus memenuhi syarat untuk bisa dibiayai dengan APBN Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan).
18
PERSYARATAN PENGUSULAN KEGIATAN RKA (INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN NO. IM 2 TAHUN 2015) 1. Memenuhi Syarat Untuk Dibiayai Dengan APBN. 2. Kerangka Acuan/Term Of Reference (TOR), ditandatangani oleh Eselon II terkait; 3. TOR harus berisi informasi kinerja, meliputi : a. Manfaat/Hasil (Outcomes); b. Keluaran (Output) yang terukur; c. Rencana kegiatan (Aktifitas); d. dan Input Kegiatan. 4. Rencana Anggaran Belanja (RAB) ditandatangani sementara oleh Pemrakarsa/ Pengusul; 5. KPA dan/atau PPK Harus Hadir Dalam Pembahasan Terpadu; 6. Usulan Kegiatan Baru (Prasarana) harus disertai Izin Penetapan Lokasi dari Menhub dan untuk (Sarana) disertai spesifikasi teknis yang telah disetujui Direktur Teknis Terkait; 7. Usulan Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Berbasis IT Harus Mendapat Rekomendasi dari Sesjen (c.q KAPUSDATIN). 8. Kelengkapan data dukung secara keseluruhan (PM. 3 Tahun 2014 pasal 10 ayat 1) disampaikan paling lambat pada Bulan April; 9. Data dukung yang belum lengkap sampai Bulan April tidak dapat diakomodir.
19
TERIMA KASIH
