Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
Landasan Hukum Revisi UU
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Peratuan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Perubahan Materi SISTEMATIKA LAMA
SISTEMATIKA BARU
BAB I PENDAHULUAN
BAB I PENDAHULUAN
BAB II KONDISI UMUM
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III VISI DAN MISI
BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB IV ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN BAB V PENUTUP
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH BAB V ARAH KEBIJAKAN BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN BAB VII PENUTUP
Kondisi Daerah LAJU PDRB ADHB DAN ADHK (%) 25.00
PDRB ADHB DAN ADHK (Rp) 140,000,000
20.00 120,000,000
100,000,000
15.00
80,000,000 10.00
60,000,000
40,000,000 5.00 20,000,000
0 2009
2010
2011
2012
2013
2014
0.00 TAHUN
2010
2011
2012
2013
2014
KONTRIBUSI PDRB (%) PERTANIAN
PERTAMBANGAN
PERDAGANGAN HOTEL
INDUSTRI PENGOLAHAN
KONTRIBUSI PDRB (%)
35.00
JASA - JASA
PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI
KEUANGAN DAN REAL ESTAT
KONSTRUKSI
10.00 29.39
30.00
29.83
29.33
29.69
29.42
27.45
8.86
8.52
8.49
8.00 7.00
15.00
9.31
9.00
25.00
20.00
9.55
10.00
18.31
14.57 11.92
18.24
14.55 11.11
19.05 17.38 14.96
10.65
15.77
10.91
18.34 16.98 15.98 14.72
10.68
10.77
10.00
6.00 5.00
6.89
6.54
6.36
6.35
6.31 5.70
5.17 4.86
5.17 4.55
5.15
5.16 4.81
5.22
6.32 5.93 5.00
4.28
4.00 3.00 2.00
5.00 1.00 0.00
11.92
11.11
10.65
10.91
10.68
10.77
0.00
0.83
2009
0.91
2010
0.93
2011
0.92
2012
0.96
2013
0.99
2014
INFLASI (%) 12.00 10.52 10.00
8.74
8.72
2013
2014
8.00 6.00 4.22 4.00
2.76
1.85 2.00 0.00 2009
2010
2011
2012
PERKEMBANGAN UMKM 100% 80% 60% 40% 20% 0%
2010
2011
2012
2013
2014
Perkembangan Serapan Tenaga Kerja UMKM 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 73,169 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2010
74,269
77,982
2011
2012
153,761
154,529
2013
2014
PENDAPATAN DAERAH (Rp) 3,500,000,000,000.00 3,000,000,000,000.00 2,500,000,000,000.00 2,000,000,000,000.00 1,500,000,000,000.00 1,000,000,000,000.00 500,000,000,000.00 0.00
2010
2011
2012
2013
2014
PENDAPATAN ASLI DAERAH (Rp) 1,400,000,000,000.00 1,200,000,000,000.00 1,000,000,000,000.00 800,000,000,000.00 600,000,000,000.00 400,000,000,000.00 200,000,000,000.00 0.00
2010
2011
2012
2013
2014
BELANJA DAERAH 3,500,000,000,000
3,000,000,000,000
2,500,000,000,000
2,000,000,000,000
1,500,000,000,000
1,000,000,000,000
500,000,000,000
0
2010
2011
2012
2013
2014
PERKEMBANGAN MODAL DALAM NEGERI (PNDM) 30,000,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00 (Rp.JUTA)
15,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 0.00
2010
2011
2012
2013
2014
PEREKEMBANGAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) 1,200,000.00 1,000,000.00 US $.RIBU
800,000.00 600,000.00 400,000.00 200,000.00 0.00
2010
2011
2012
2013
2014
KONDISI JALAN PROVINSI 2010-2014 40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
2010
2011
2012
2013
2014
KONSUMSI ENERGI PERKAPITA 3,600
KONSUMSI PROTEIN PERKAPITA 84.00 82.19
3,527
82.00 3,500 80.00 3,409
78.35
3,400
78.00
76.00
3,300
75.28
75.23
75.59
74.00 3,217
3,224 3,186
3,200
72.00 70.51
3,113 70.00
3,100
68.00 3,000 66.00
2,900 2009
2010
2011
2012
2013
64.00 2014 2009
2010
2011
2012
2013
2014
IPG DAN IDG
66.00 64.45 63.95 64.00
63.32
61.52 62.00
60.00
58.89 57.91
58.00
56.00
54.00
1
2
3
IPM PROVINSI JAMBI 75
74.35 73.78
74
73.3
73
72.45 71.99
72 71
72.74
71
71.3
71.46
2006
2007
70.1 70 69 68 67 2004
2005
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Isu Strategis Isu Strategis Kebutuhan Dasar
Serapan dunia usaha untuk menerima tenaga kerja terdidik karena kurang terampil dan kurang profesional dalam bekerja dan tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
Keinginan masyarakat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
Distribusi infrastruktur pendidikan yang berkualitas belum memadai khususnya di pedesaan.
Sebaran tenaga pendidik yang berkualitas antar daerah maupun antara sekolah masih belum merata.
Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang masih rendah kualitasnya karena masih rendahnya kompetensi guru, dan keterbatasan infrastruktur pendidikan.
Pemanfaatan fasilitas kesehatan mengalami peningkatan tetapi belu dibarengi dengan peningkatan ketersediaan layanan kesehatan yang baik.
Layanan kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas masih terbatas khususnya di pedesaan.
Lanjutan…… Isu
Strategis Infrastruktur
Infrastruktur
jalan dan jembatan yang rusak/buruk baik di perkotaan maupun di pedesaan harus diperbaiki agar menjadi baik.
Distribusi
jalan dengan kualitas baik dengan permukaan aspal masih belum merata untuk semua daerah.
Ketersediaan
listrik dan air yang cukup dan berkualitas untuk masyarakat luas harus segera disiapkan.
Ketersediaan
infrastruktur pertanian seperti waduk dan irigasi harus ditingkatkan guna mendukung peningkatan produksi pertanian.
Lanjutan…… Isu
Strategis Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Pengembangan
perkebunan kelapa sawit berdampak terhadap pengurangan luasan tanaman pangan.
Agroekosistem
daerah potensial untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura serta agrowisata.
Pemanfaatan
sumberdaya alam berkelanjutan menjadi fokus perhatian untuk masa depan.
Nilai
tukar petani (NTP) masih rendah, diperlukan campur tangan pemerintah untuk peningkatannya.
Permintaan
BBM semakin meningkat meningkatnya jumlah kendaraan bermotor.
Pemanfaatan
searah
dengan
sumberdaya alam yang berkelanjutan masih terabaikan akibatnya terjadi kerusakan ekosistem.
Lanjutan……
Isu Strategis Perekonomian Daerah
Ketersediaan sumberdaya manusia berbasis kompetensi daerah dan berorientasi kebutuhan pasar masih rendah.
Peningkatan investasi daerah untuk menggerakan perekonomian daerah masih terbatas karena daya tarik masih minimal.
Penumbuhkembangkan industri hilir untuk komoditas unggulan berbasis kompetensi daerah belum optimal.
Ketersediaan infrastruktur dasar yang berkualitas masih terbatas untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan menjadi daya tarik investor.
Kondisi transportasi dari kawasan sentra produksi pertanian ke daerah pemasaran belum baik.
Kesejahteraan petani masih rendah dan angka kemiskinan masih tinggi pada petani tanaman pangan.
Alih fungsi lahan tanaman pangan dan hortikultura menjadi perkebunan sawit, mengurangi produksi pangan.
Persentase penduduk miskin cenderung meningkat, kendatipun pertumbuhan ekonomi tinggi.
Kualitas kelembagaan koperasi masih sumberdaya manusia yang bermutu.
sangat
rendah
karena
keterbatasan
Lanjutan……
Isu Strategis Tata Pemerintahan
Partai politik belum optimal dalam melaksanakan artikulasi politik, komunikasi politik, dan pendidikan politik.
Internal partai politik belum kondusif sehingga masih didapati konflik internal partai.
Peran politisi perempuan dalam lembaga politik masih rendah karena daya saing yang rendah dan budaya patriakal yang menempatakan posisi laki-laki lebih tinggi.
Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan masih belum optimal.
Kelembagaan instansi pemerintah daerah tidak efisien berakibat besarnya belanja tidak langsung khususnya belanja pegawai.
Pelayanan publik yang berkualitas masih terbatas sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
Regulasi dan sistem pelayanan investasi masih lambat dan mahal sehingga mengurangi minat investor.
Pencegahan korupsi masih belum maksimal karena kapasitas pengelolaan dan pengawasan keuangan masih terbatas.
dan
pengawasan
Visi dan Misi Daerah
MISI
VISI
JAMBI YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA
1. Mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif 2. Mewujudkan Masyarakat beriman, bertaqwa dan Berbudaya 3. Mewujudkan masyarakat demokratis dan taat hukum 4. Mewujudkan kondisi yang aman dan tentram 5. Mewujudkan pembangunan yang adil dan merata 6. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN A. Mewujudkan Jambi Yang Memiliki Keunggulan Kompetitif
1
• Pengembangan perekonomian berbasis keunggulan kompetitif
2
• Pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
3
• Peningkatan penguasaan, pemanfaatan dan inovasi IPTEK
4
• Pembangunan infrastruktur yang maju dan berkualitas
ARAH KEBIJAKAN B. Mewujudkan Masyarakat Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya 1
• Peningkatan kesadaran akan beragama dan berbudaya
2
• Peningkatan harmonisasi kehidupan internal dan antar umat beragama yang saling percaya dan harmonis
3
• Peningkatan penghargaan masyarakat terhadap IPTEK dan keragaman budaya
4
• Pengembangan IPTEK, Kesediaan daerah dan olehraga
5
• Pengembangan budaya inovatif berorientasi IPTEK dan kearifan lokal
ARAH KEBIJAKAN
1
C. Mewujudkan Masyarakat Demokratis dan Taat Hukum • Peningkatan kemandirian, kedewasaan dan penguatan masyarakat madani
2
• Penataan proses politik dan pengembangan budaya politik yang demokratis
3
• Peningkatan peran informasi dan komunikasi untuk pencerdasan masyarakat
4 5
• Pembangunan hukum dan kelembangaan hukum untuk kepastian hukum, keadilan dan perlindungan HAM • Pengembangan budaya hukum untuk peningkatan kataatan dan penghormatan masayarakat dan aparatur terhadap hukum
ARAH KEBIJAKAN
1
D. Mewujudkan Kondisi Aman, Tentram dan Tertib dan ketertiban • Pembangunan keamanan masyarakat melalui penataan sistem keamanan yang handal, aparat yang berkualitas dan masyarakat yang berpartisipasi
2
• Peningkatan kualitas aparat keamanan dan ketertiban yang profesional, bermoral dan beretika
3
• Peningkatan peran aktif masyarakat melalui pembangunan komunikasi, kapasitas masyarakat dan kesadaran hukum
ARAH KEBIJAKAN 1
• Peningkatan percepatan pembangunan kawasan strategis E. Mewujudkan Pembangunan Yang Merata dan
Berkeadilan 2
• Peningkatan keberpihakan pemerintah pada daerah tertinggal
3
• Percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah serta pembangunan kota yang berkelanjutan
4
• Pengembangan agropolitan dan jaringan infrastruktur pedesaan
5
• Peningkatan kapasitas aparatur dan kerjasama antar daerah
6
• Pembangunan koperasi dan UMKM untuk pemerataan dan pengurangan kesenjangan ekonomi
7
• Pengentasan kemiskinan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan kemandirian
8
• Pemenuhan kebutuhan pangan dan perumahan yang layak
9
• Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan
ARAH KEBIJAKAN
1
F. Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan • Pendayagunaan SDA terbarukan dan pengelolaan sumberdaya yang tidak terbarukan yang berkualitas dan berlanjut
2
• Pelestarian sumberdaya air dan nilai tambah SDA
3
• Pengembangan SDA khusus/khas dan pembangunan berwawasan lingkungan
TAHAP PERTAMA (2005-2009)
TAHAP PERTAMA (2005-2009)
TAHAPAN DAN PRIORITAS 1. Pembangunan bidang energi, rencana pembangunan PLTA LAMA Kerinci, rencana pembangunan dan pengembangan PLTG di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan PLTU di Kabupaten Sarolangun dan Bungo 2. Pembangunan Jembatan Batanghari II dan Jembatan Berbak, pengembangan infrastruktur transportasi jalan (Kabupaten Kerinci, Merangin, Bungo dan Sarolangun) 3. perencanaan dan persiapan pengembangan Pelabuhan Samudera Muara Sabak, Pelabuhan Kuala Tungkal, Pelabuhan Talang Duku dan Pelabuhan Jambi, perencanaan dan persiapan pembangunan Bandar Udara
1. Pembangunan energi : BARU PLTA pembangunan di Kerinci, pembangunan dan pengembangan PLTG di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan PLTU di Kabupaten Sarolangun dan Bungo 2. Pembangunan infrastruktur: Membangun Jembatan Batanghari II dan Jembatan Berbak , persiapan pengembangan Pelabuhan Muara Sabak, Pelabuhan Kuala Tungkal, dan Pelabuhan Talang Duku, pembangunan Bandar Udara Sulthan Taha Jambi menuju Bandar Udara internasional 3. peningkatan cakupan pelayanan jaringan telepon selular, pengembangan konsep Jambi Cyber Province, peningkatan
pengembangan energi alternatif LAMA seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) serta perluasan jaringan listrik perdesaan untuk tercapainya akses listrik di seluruh desa di Jambi, Penyelesain pembangunan Jembatan Batanghari II dan Jembatan Berbak, Pembangunan jalan dan jembatan (Kabupaten Kerinci, Merangin, Bungo dan Sarolangun), pengembangan Pelabuhan Samudera Muara Sabak, Pelabuhan Kuala Tungkal, Pelabuhan Talang Duku dan Pelabuhan Jambi, persiapan pembangunan Bandar Udara Sulthan Taha Jambi menuju Bandar Udara kelas internasional, pengembangan konsep Jambi Cyber Province, peningkatan ketersediaan air bersih, kualitas
TAHAP KEDUA (2010-2014)
TAHAP KEDUA (2010-2014)
TAHAPAN DAN PRIORITAS
Pembangunan infrastruktur: Penyelesain BARU pembangunan Jembatan Batanghari II dan Jembatan Berbak, Pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Kerinci, Merangin, Bungo dan Sarolangun, Pengembangan infrastruktur transportasi laut pengembangan Pelabuhan Muara Sabak, Pelabuhan Kuala Tungkal, Pelabuhan Talang Duku dan persiapan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung, pembangunan dan perluasan Bandar Udara Sulthan Taha Jambi dan pengembangan konsep Jambi Cyber Province, peningkatan ketersediaan air bersih, kualitas sanitasi lingkungan, dan percepatan pembangunan rumah sederhana dan murah. Serta pembangunan pusat
LAMA Pembangunan infrastruktur wilayah strategis dengan pembangunan jalan dan jembatan(Kabupaten Kerinci, Merangin, Bungo dan Sarolangun), serta pelabuhan Muara Sabak, pengembangan Pelabuhan Samudera Muara Sabak, Pelabuhan Kuala Tungkal, Pelabuhan Talang Duku dan Pelabuhan Jambi, pembangunan Bandar Udara Sulthan Taha Jambi menuju Bandar Udara kelas internasional, penyelesaian pembangunan pelayanan jaringan telepon dan nir kabel sampai ke desa, penerapan konsep Jambi Cyber Province, peningkatan ketersediaan air bersih, dan kualitas sanitasi
TAHAP KETIGA (2015-2019)
TAHAP KETIGA (2015-2019)
TAHAPAN DAN PRIORITAS
dibangun pusat promosi BARUExpo Center berupa Jambi di Kota Jambi 2. Pembangunan infrastruktur: persiapan pembangunan jalan layang dan jembatan Batanghari III, pengembangan Pelabuhan Muara Sabak, Pelabuhan Kuala Tungkal, Pelabuhan Talang Duku dan Pelabuhan Samudera Ujung Jabung, pengembangan Bandar Udara Sulthan Taha Jambi, Bandar Udara Depati Perba Sungai Penuh dan Bandar Udara Muara Bungo menuju Bandar Udara nasional yang berkualitas, penyelesaian pembangunan pelayanan jaringan telepon dan nir kabel sampai ke desa, penerapan konsep Jambi Cyber Province,
TAHAPAN DAN PRIORITAS
pengembangan infrastruktur: pengembangan Pelabuhan Samudera Muara Sabak, Pelabuhan Kuala Tungkal, Pelabuhan Talang Duku dan Pelabuhan Jambi sudah terealisir, Bandar Udara Sulthan Taha Jambi sudah berstatus Bandar Udara internasional, pelaksanaan konsep Desa Punya Internet (Desa Pinter) tahun 2025, pelaksanaan konsep Jambi Cyber Province, peningkatan ketersediaan air bersih, dan kualitas sanitasi lingkungan
TAHAP KEEMPAT (2020-2025)
TAHAP KEEMPAT (2020-2025)
LAMA
Pengembangan BARUinfrastruktur: membangun jalan dan jembatan yang berkualitas melalui terealisasinya pembangunan jalan dan jembatan Batanghari III, Pengembangan Pelabuhan Muara Sabak, Pelabuhan Kuala Tungkal, Pelabuhan Talang Duku dan pembangunan Pelabuhan Samudera Ujung Jabung sudah terealisi, pengembangan Bandar Udara Sulthan Taha Jambi menjadi Bandar Udara internasional dan pengembangan Bandar Udara Muaro Bungo dan Bandar Udara Depati Parbo menjadi Bandar Nasional yang berkualita, pelaksanaan konsep Desa Punya Internet, pelaksanaan konsep Jambi Cyber Province, peningkatan ketersediaan air bersih, dan sanitasi lingkungan yang
Kaidah Pelaksanaan 1. Seluruh pelaksana pembangunan daerah mempunyai beban dan tanggung jawab bersama Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengimplementasikan visi dan misi daerah dalam pembangunan selama dua puluh tahun. 2. Setiap pemerintah harus menyusun Rencana Pembanguan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang berpedoman pada RPJP daerah Provinsi Jambi Tahun 20052025.
Lanjutan…… 3. Untuk melaksanakan RPJP Daerah Provinsi Jambi tahun 20052025, maka perlu dilakukan pentahapan sebagai berikut: Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jambi untuk tahap pertama dilaksanakan pada tahun 20052009 menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jambi periode 2005-2009. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jambi untuk tahap kedua dilaksanakan pada tahun 2010-2014 menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jambi periode 2010-2014. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jambi untuk tahap ketiga dilaksanakan pada tahun 2015-2019 menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jambi periode 2015-2019. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jambi untuk tahap keempat dilaksanakan pada tahun 20202025 menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Lanjutan…… 4. Dokumen RPJP dan RPJM Daerah merupakan dokumen yang dijadikan bahan penyusunan RKPDaerah Provinsi Jambi dan Rencana Strategis SKPD di lingkungan Provinsi Jambi. 5. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi Jambi tahun 2005-2025, maka dilaksanakan evaluasi terhadap RPJP daerah setelah tahap pertama dan tahap kedua dilaksanakan sehingga pelaksanaan terhadap tahap ketiga dan keempat merupakan hasil Revisi RPJP daerah Provinsi Jambi.
Penutup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 yang berisi isu-isu strategis, visi, misi, arah kebijakan dan tahapan beserta prioritas pembangunan daerah, merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat didalam penyelenggaraan pembanguan Provinsi Jambi selama 20 tahun sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional. RPJPD ini juga menjadi arah dan pedoman didalam penyusunan RPJP Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jambi, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Keberhasilan pembangunan daerah Provinsi Jambi dalam mewujudkan visi JAMBI YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA, yang perlu didukung oleh : (1) Komitmen yang kuat dari kepemimpinan yang transparansi, akuntabel dan demokratis; (2) Konsistensi dalam kebijakan dan implementasinya; (3) Partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara aktif; (4) Kerjasama yang baik antara pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/Kota dan antara pemerintah dengan swasta.
