Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Pengantar Provinsi Jambi didirikan berdasarkan UU Nomor 61 Tahun 1958
tertanggal 25 Juli 1958 bersamaan dengan pembentukan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau yang sebelumnya tergabung dalam Provinsi Sumatera Tengah. Sejak berdirinya Provinsi Jambi, kegiatan pembangunan yang telah dilakukan secara terencana dan terarah. Pembangunan jangka panjang tahap pertama telah dilaksanakan selama periode 1969 -1993. Dalam kurun waktu tersebut telah dicapai keberhasilan pembanguan yang merupakan fondasi bagi pembangunan Provinsi Jambi untuk tahap kedua khususnya dalam membebaskan keterisolasian daerah dan terbangunnya infrastruktur dasar. Memasuki Pembangunan Jangka Panjang Tahap kedua yang dimulai pada tahun 1994, pembangunan meningkat lebih tinggi yang terlihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, tingkat
pendidikan dan derajad kesehatan masyarakat. Pada awal
periode pembangunan, struktur perekonomian Provinsi Jambi didominasi oleh sektor pertanian, kendatipun kontribusinya dari tahun ke tahun cendrung mengalami penurunan akibat meningkatnya kontribusi sektor lain seperti pertambangan; perdagangan, hotel dan restoran; dan industri. Pertumbuhan
ekonomi yang tinggi tersebut juga
diiringi dengan
peningkatan kemampuan pemerintah dalam mengendalikan angka inflasi.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAMBI
I-1
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025 Keberhasilan pembangunan Provinsi Jambi selama Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama dan hingga saat ini, secara seloko dapat dikatakan sebagai berikut: Laut sakti rantau batuah, aeknya bening ikannyo jinak, rumput panjang kerbaunya gemuk, bungin di pulau menjadi emas, batu gunung menjadi intan, lalang di tanah babuah padi, cekur di tanam kuning isinyo, kayu di rimbo babungo perak, tanaman di perela babungo suaso. Bumi senang padi menjadi, negeri aman kampungnyo ramai, pintak dapat kedak boleh, pinto belaku, balak jauh penyakit lepeh. Tingkat kemakmuran seperti seloko tersebut juga diikuti oleh suasana kehidupan masyarakat Jambi saling membantu bak seloko “berkat kito tudung menudung bak daun sirih, taup menaup bak benak ketam, jahit menjahit
bak
daun
petai.
Betemu
empang
unak
samosamo
di
reteh,berjumpo empang batang samo-samo di kabung. Adat bersendi syarak,
syarak
bersendi
Kitabbullah.
Berarti,
masyarakat
Jambi
mempunyai filosofi “Tak ada kusut yang tak selesai, tidak ada keruh yang tak jernih”. Kondisi ini menggambarkan keberhasilan pembangunan ekonomi di Provinsi Jambi. Dalam kurun waktu pembangunan tersebut, inflasi di Provinsi Jambi dapat terus dikendalikan dibawah dari 10 persen. Pembangunan sangat berorientasi pada hasil akhir. Tetapi, kualitas institusi dan pertisipasi
masyarakat
dalam
proses
pembanguan
terabaikan.
Ketertinggalan pembangunan dalam sistem dan kelembagaan politik, hukum dan sosial berakibat hasil pembangunan menjadi timpang. Kondisi ini mengancam keberlanjutan proses pembangunan daerah. Dalam kondisi tersebut, pertengahan tahun 1997 terjadi krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis politik. Akibatnya, pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang menjadi terhenti dan diubah haluannya. Selama tahun 1998-2003 pembangunan difokuskan pada upaya mengatasi krisis moneter dan telah berhasil menormalkan kembali kondisi ekonomi masyarakat.
Setelah kondisi tersebut berakhir, maka saatnya untuk
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAMBI
I-2
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025 memikirkan kembali rencana pembangunan jangka panjang. Pemikiran ini diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan kedepan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 perencanaan pembangunan jangka panjang daerah ditentukan untuk kurun waktu 20 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, pembangunan jangka panjang daerah diarahkan untuk mewujudkan Provinsi Jambi yang maju, mandiri, adil dan sejahtera sebagai bagian integral dari pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 45.
1.2
Pengertian Rencana
merupakan
Pembangunan
dokumen
Jangka
perencanaan
Panjang
Daerah
pembangunan
(RPJPD)
daerah
yang
penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Provinsi Jambi seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatra Barat, Jambi dan
Riau
dan
Undang-Undang
Nomor
23
tahun
2014
tentang
pemerintahan daerah dalam bentuk visi dan misi daerah serta arah kebijakan daerah untuk masa 20 tahun ke depan, mulai tahun 2005 hingga tahun 2025.
1.3
Maksud dan Tujuan
1. Maksud Rencana
pembangunan
jangka
panjang
(RPJP)
Daerah
merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu
20
tahun
kedepan.
Maksud
penetapannya
adalah
untuk
memberikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Provinsi Jambi sesuai dengan visi dan misi serta arah kebijakan daerah
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAMBI
I-3
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025 yang disepakati bersama. Agar seluruh upaya yang dilakukan oleh masingmasing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi di dalam satu sikap dan tindak.
2. Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah
(RPJPD)
Provinsi
Jambi
adalah
tersedianya
dokumen
perencanaan daerah yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, lengkap dan tanggap terhadap perubahan sebagai penjabaran dari visi dan misi daerah serta kebijakan dalam waktu duapuluh tahun.
1.4
Landasan Landasan idiil Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
daerah ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan landasan operasioinal meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah sebagi berikut : 1) Undang-undang
Nomor
19
Darurat
Tahun
1957
tentang
Pembentukan Daerah-daerah swatantra tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 2) Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004,
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAMBI
I-4
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025 3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438); 4) Undang-undang Pembangunan
Nomor Jangka
17
Tahun
Panjang
2007
Nasional
tentang Tahun
Rencana 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5) Undang -undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7) Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 8) Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 9) Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAMBI
I-5
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025 Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,
Rencana
Pengendalian
Pembangunan
Daerah
dan
Evaluasi
(Lembaran
Pelaksanaan
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11) Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerinta Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
1.5
Tata Urut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2005-2025 disusun dalam tata urut sebagai berikut : BAB I
: Pendahuluan
BAB II
: Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III
: Analisis Isu – Isu Daerah
BAB IV
: Visi dan Misi Daerah
BAB V
: Arah Kebijakan
BAB VI
: Tahapan dan Prioritas Pembangunan
BAB VII
: Kaidah Pelaksanaan
BAB VIII
: Penutup
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAMBI
I-6
