Pointers Konsultasi Publik RKPD DKI Jakarta Tahun 2018 PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DASAR HUKUM
a. Pasal 354 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Konsultasi Publik sebagai salah satu bentuk upaya Pemerintah Daerah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pe-rencanaan pembangunan daerah b. Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemba-ngunan Daerah mengamanatkan agar rancangan kebijakan pemba-ngunan daerah yang telah disusun dibahas dalam Forum Konsultasi Publik c. Pasal 109 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 mengamanatkan:
KONSULTASI PUBLIK
1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, dikoordinasikan oleh kepala Bappeda kepada para kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik; 2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal
d. Pasal 58 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu Rancangan awal RKPD yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada para SKPD/UKPD dan dikonsultasikan dengan publik;
DASAR HUKUM
DOKUMEN RKPD
a. Pasal 65 ayat (1c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Kepala Daerah mempunyai tugas untuk menyusun dan mengajukan Raperda tentang RPJPD, RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama serta menyusun dan menetapkan RKPD b. Pasal 264 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan RKPD sebagaimana dimaksud pasal 263 ayat 1c ditetapkan dengan Perkada c. Pasal 32 ayat (1) Permendagri Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu satu tahun yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah d. Pasal 32 ayat (2) dan 3 Permendagri Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan: 1) Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lammbatnya akhir bulan Mei tahun sebelumnya 2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
DASAR HUKUM
DOKUMEN RKPD
e. Pasal 82 ayat (1) sd (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan: 1) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan 2) Penyusunan RKPD diselesaikan paling akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan 3) RKPD sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah f. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017, yang mengamanatkan bahwa dalam rangka menjaga kesinam-bungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, maka pe-nyusunan RKPD Tahun 2018 berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 dan mengacu pada RPJMN 2015-2019 g. Keputusan Gubernur Nomor 642 Tahun 2017 tentang Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Dae-rah Tahun 2018, yang telah mengimplementasikan perubahan struktur urusan dan perangkat daerah sesuai dengan Undang-un-dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
TEMA & WAKTU PELAKSANAAN
“Memantapkan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kota dalam rangka Percepatan Pemerataan Kesejah-teraan Rakyat”
TEMA RKPD Waktu Penyelenggaraan Konsultasi Publik tanggal 10 Mei sampai dengan 16 Mei 2017: a. Forum Konsultasi Publik secara tatap muka; b. Konsultasi Publik secara on-line melalui website rkpd.jakarta.go.id
WAKTU PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK
PROSES PENYUSUNAN
REMBUK RW
Proses penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 dimulai pada awal Januari 2017 melalui proses Rembuk Rukun Warga (RW) yang melibatkan para Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Perempuan dan para pemangku kepentingan (stakeholder) terkait lainnya yang ada di RW bersangkutan, sebagai perwujudan perencanaan bottom-up secara partisipatif No
musrenbang.jakarta.go.id
Uraian
Input Awal oleh Ketua RW
1
Kegiatan
29.480
2
Nilai Anggaran (Rp.)
6,69 T
Lolos Verifikasi dan Validasi 18.026 (61.15%) 5,37 T (66,8%)
Diserap dalam Renja SKPD/UKPD 13.411 (74,4%) 1,71 T (38,48%)
PROSES PENYUSUNAN
USULAN LANGSUNG
Selain melalui proses Rembuk RW, Pemprov. DKI Jakarta juga menyediakan kanal usulan langsung masyarakat yang memungkinkan masyarakat yang tidak dapat hadir dalam proses Rembuk RW untuk berpartisipasi dalam mencari solusi terhadap permasalahan di wilayahnya, yang dapat diakses tanpa login pada situs musrenbang.jakarta.go.id
PROSES PENYUSUNAN
PENELAAHAN HASIL RESES
Perencanaan pembangunan secara politis dilakukan melalui penelaahan hasil Reses II dan III tahun 2016 serta I tahun 2017 DPRD Provinsi DKI Jakarta yang telah diparipurnakan: Hasil Reses (Permasalahan) Reses I Reses II & III 2017 2016
3.430
1.320 (Sedang ditelaah)
Hasil Hasil Hasil Telaahan Telaahan Telaahan dan dan dan Sinkronisa Sinkronisa Sinkronisa si dengan si dengan si dengan Renja Renja Renja 2017 2017 2016 740 1.531 452
Hasil yang tidak sesuai
Alasan ketidaksesuai an
514
Hanya berupa saran, Informasi, Kritik Lokasi kurang spesifik Merupakan Tugas dan Fungsi SKPD terkait, sehingga tidak perlu dianggarkan pada kegiatan
PROSES PENYUSUNAN
PENELAAHAN HASIL RESES
Hasil Reses (Permasalahan) Reses I Reses II & III 2017 2016
Hasil Hasil Hasil Telaahan Telaahan Telaahan dan dan dan Sinkronisa Sinkronisa Sinkronisa si dengan si dengan si dengan Renja Renja Renja 2017 2017 2016
Hasil yang tidak sesuai
Alasan ketidaksesuai an
Informasi lebih lanjut mengenai BPHTB, NJOP, Balik Nama PBB dan SPPT PBB termasuk pengurangan NJOP PBB dari BPRD Usulan tersebut akan dikaji terlebih dahulu oleh SKPD terkait Wewenang Pemerintah Pusat
SINKRONISASI
Hasil Rembuk RW
+
Usulan Langsung Masyarakat
Usulan Renja SKPD/UKPD
+
Hasil Reses DPRD yang telah diparipurnakan
pada Forum UKPD & Forum SKPD
SINKRONISASI
Hasil Sinkronisasi Renja diinput ke dalam Sistem eBudgeting, yang telah terintegrasi dengan e-Planning, oleh SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta pada akhir bulan April 2017 apbd.jakarta.go.id
20.933
35,56T
47,29T
APBD 2017 & RENJA 2018
PERBANDINGAN BELANJA LANGSUNG
18.002 Kegiatan
Anggaran Belanja Langsung
A P B D
2017
Kegiatan
Anggaran Belanja Langsung
RENJA
2018
*Perlu penentuan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018
SUPERVISI RENJA SKPD/UKPD
SUPERVISI TERPADU
Program & Kegiatan
Bappeda
25 APRIL
02 MEI
Proses selanjutnya dalam penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 Supervisi Renja SKPD/UKPD, yang dilakukan secara bersamaan oleh Bappeda, BPKD dan BPAD mulai tanggal 25 April sd 2 Mei 2017
Kode Rekening
BPKD
Komponen
BPAD
KONSULTASI PUBLIK
TUJUAN 01
02
03
Prioritas & Sasaran
Renja
Rancangan Awal RKPD
Menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun 2018
Mempelajari dan memberikan masukan terhadap Rencana Kerja yang telah diinput ke e-budgeting untuk skala prioritas
Memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RKPD
AKSES KONSULTASI PUBLIK
Dokumen RKPD dan lampiran RKPD (Renja SKPD/UKPD) Tahun 2018 dapat diakses pada situs: rkpd.jakarta.go.id Saran dan masukan dapat diberikan secara tertulis melalui: rkpd.jakarta.go.id Bappeda DKI Jakarta @bappedadki
JADWAL PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2018
Konsultasi Publik RKPD Tahun 2018 diselenggarakan oleh:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Gedung Blok G Lt. 2 Kompleks Gedung Balaikota Provinsi DKI Jakarta Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat Telp. 382 3261 Faks. 382 3261 Email
[email protected]
