m
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KOMUNIKASIINFORMATIKA DAN KEHUMASAN Jln. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok G U. XIlITelp. (021) 3822975/3822255, Fax. (021) 3822846
JAKARTA 10110
..-:
LAPORAN
Kepada
Kepala Oinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi OKI Jakarta
Oari Nomor
Kepala UPT Jakarta Smart City ,~"\
/-1.7£
Sifat
Biasa
Lampiran
5 (lima lembar)
Hal
Unjuk Rasa Mengenai "Save Jakarta"
Berdasarkan pantauan kami di lapangan atas aksi unjuk rasa "Save Jakarta". dengan ini di laporkan sebagai berikut : Elemen Tanggal Waktu Lokasi Jumlah Massa Transportasi
: Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta : 13 Maret 2015 : Puku116:00 WIB : Oepan Gedung Balaikota JI. Medan Merdeka Selatan 8-9 Jakarta Pusat :± 20 orang : Kendaraan Pribadi
Oemikian laporan ini disampaikan. Mohon arahan dan petunjuk dari Bapak. Jakarta, ,8 Maret 2015 Kepala UPT Jakarta Smart City Oinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provo OKI Jakarta
~~ Alberto Ali
~NIP. 197703171998031002
Laporan Unjuk Rasa "Save Jakarta" oleh Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta Jumat, 13 Maret 2015
Kurang lebih 20 demonstran yang berasal dan Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur OKI Jakarta di JI. Medan Merdeka Selatan Jumat, 13 Maret 2015
Aksi unjuk rasa mengenai "Save Jakarta" oleh Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta. Mahasiswa yang hadir dalam aksi tersebut menggunakan kendaraan pnbadi berupa sepeda motor. Oalam aksinya mereka menyampaikan bahwa Rancangan Anggaran Pembangunan Oaerah merupakan hal yang sangat penting, karena didalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah (RAPBO) terdapat rencana pembangunan infrastruktur, pendidikan daerah, kesehatan daerah, jaminan sosial daerah. Namun saat ini sedang terjadi kontra antara Gubernur OKI Jakarta dengan lembaga terhormat OPRO Provinsi OKI Jakarta, dimana OPRO Provinsi OKI Jakarta menggunakan Hak Angketnya karena pada saat penyerahan draft RAPBO Provinsi OKI Jakarta ke Kementrian Oalam Negen Gubernur OKI Jakarta tidak menyerahkan draft hasil dari pembahasan antara lembaga eksekutif Provinsi OKI Jakarta dengan OPRO Provinsi OKI Jakarta. Gubemur OKI Jakarta beralasan mengapa tidak menyerahkan draft RAPBO hasil pembahasan antara eksekutif dengan OPRO karena dalam draft hasil bahasan tersebut terdapat anggaran tidak lazim yang dititipkan oleh oknum OPRO senilai kurang lebih 12T. OPRO Provinsi OKI Jakarta tidak menenma hal itu karena dianggap memasukan anggaran sebesar 12T, kontra mediapun te~adi antara Gubernur OKI Jakarta dengan OPRO Provinsi OKI Jakarta. Tidak diketahui apa yang ada di benak orang-orang yang mendapat kepercayaan dan masyarakat Jakarta tersebut, sehingga mempertontonkan pertarungan politik mempertahankan kepentingan kelompok yang mengatasnamakan rakyat. Seharusnya mereka lebih peka terhadap kondisi masyarakat saat ini, bisa dibayangkan jika RAPBO 2015 tidak bisa dicairkan sudah pasti pembangunan di OKI Jakarta. Karena pos-pos yang seharusnya mendapatkan dana pada tahun 2015 tidak jadi mendapatkannya karena Kementnal Oalam Negeri akan menggunakan RAPBO tahun 2014.
Peperangan yang mengatasnamakan rakyat ternyata menyengsarakan rakyat, maka dari itu Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta meminta kepada Gubernur OKI Jakarta dan OPRO OKI Jakarta untuk segera berdamai dan menemukan jalan tengah agar masyarakat OKI Jakarta tidak menjadi karban.
SAVE JAKARTA Rancangan Anggaran Pembangunan Daerah merupakan hal yang sangat penting, didalam RAPBD terdapat rencana pembangunan
~truktur
daerah kedepan, pendidikan daerah,
kesehatan daerah, jaminan social daerah kedepan. Jadi RAPBD menyanglmt seluruh masyarakat di suatu daerah. Begitujuga Provinsi Daerah DKI Jakarta,
Namun apa jadinya jika RAPBD menjadi senjata politik untuk berkuasa, belum lama ini teIjadi keributan antara Basuki Tjahya Pumama (ahok) gubemur DKI Jakarta dengan lembaga terhormat DPRD Provinsi DKI Jakarta, dimana DPRD Provinsi DKI' Jakarta menggunakan HakAngket karena pada saat penyerahan drafRAPBD Provinsi DK! Jakarta ke Kementrian Dalam Negeri ahok tidak menyerahkan draf hasil dari pembahasan antara lembaga eksekutifProvinsi DK! Jakarta dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Ahok beralasan kenapa dirinya tidak menyerahkan draf RAPBD hasil pembahasan antara eksekutif dengan DPRD karena dalam draf hasil bahasan tersebut terdapat anggaran siluman yang di titipkan oleh oknum-oknum DPRD senilai kurang lebih Rp. 12 Triliun. DPRD Provinsi DKI Jakarta tidak tinggal diam karena di tuduh menyelipkan anggara sebesar Rp. 12 Triliun, perang mediapun teIjadi antara ahok selaku gubt:rnur DK! Jakarta dan DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Entah apa yang ada di benak orang-orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat Jakarta
tersebut.
Sehingga mempertontonkan
pertarungan
politik mempertahankan
kepentingan kelompok beratasnamakan rakyat. Seharusnya mereka 1ebih peka' terhadap kondisi masyarakat saat ini. Bisa di bayangkan jika RAPBD 2015 tidak bisa di cairkan sudah pasti pembangunan di DKI Jakarta akan tersendat, mengapa?, Karena pos-pos yang seharusnya mendapat suntikan dana pada tabun 2015 tidak jadi mendapatkannya karena Kemendagri akan menggunakan RAPBD tahun 2014.
Peperangan yang mengatasnamakan rakyat temyata justru malagmenyengsarakan rakayat. Maka dari itu Himpunan Mahasiswa Islam Cabang se- Jakarta menrinta kepada Gubemur DK! Jakarta dan DPRD Provinsi DK! Jakarta untuk segera berdamai dan menemnkan jalan tengab,jangan sampai masyarakat Provinsi DKI Jakartamenjadi korban.
.,
