PAPARAN PADA ACARA MUSRENBANG RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

MENTERIDALAM NEGERI REPUBLIKINDONESIA

PAPARAN

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PADA ACARA

MUSRENBANG RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022

Serang 20 Juni 2017


TUJUAN PEMERINTAHAN DAERAH UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan: 1. 2. 3. 4.

Pelayanan publik Pemberdayaan masyarakat Peran serta masyarakat Daya saing daerah


PEMBANGUNAN DAERAH (PASAL 258 UU NO.23 TAHUN 2014)

Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan: 1. 2. 3. 4. 5.

Pendapatan masyarakat; Kesempatan kerja; Lapangan berusaha; Akses dan kualitas pelayanan publik; dan Daya saing Daerah.

Pembangunan Daerah :

Merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional


FOKUS DAERAH DALAM MELAKUKAN PEMBANGUNAN POTENSI DAN KARAKTERISTIK DAERAH

1 KEGIATAN PRIORITAS

PRIORITAS SASARAN DAN PROGRAM DALAM RPJMD

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL

DAERAH MEMBANGUN 4

PROGRAM

INPUT PRIORITAS SASARAN DAN PROGRAM DALAM RKP

2

5

PERMASALAHAN

3 ISU STRATEGIS

TERCAPAINYA TARGET PEMBANGUNAN DAERAH

KINERJA PEMERINTAH DAERAH

SEMAKIN BAIK


FAKTOR PENTING DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KETERSEDIAAN DATA

DUKUNGAN REGULASI

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

1

6

5

DOKUMEN

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

4 ISU GLOBAL (SDG’s)

2

ISU STRATEGIS DAERAH (KONDISI, MASALAH, DAN POTENSI DAERAH)

3

ISU STRATEGIS NASIONAL


ALUR SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH ASPASIAL

RTR KSP

RTRW KAB/KOTA RTR KSK RDTR

Diacu

RPJPD Pedoman PROV

RPJMD PROV

Dijabarkan

RKP

Pedoman

RENSTRA K/L Dijabarkan

RPJPD K/K

Pedoman

RPJMD K/K

RENSTRA PD PROV Dijabarkan

Pedoman

RKPD PROV

RAPBN

RENJA K/L Pedoman

RAPBD PROV

Diacu

RENJA PD PROV

Pedoman

RKPD K/K

Pedoman Diacu

Pedoman

RENSTRA PD K/K

Pedoman Diacu

Pedoman

Diperhatikan

RTRW PROVINSI

Diacu

RTR KSN

Diperhatikan

RTR Pulau

RPJMN

PUSAT

Pedoman

Pedoman

RENJA PD K/K

Tata Ruang Sebagai Acuan Dalam Perencanaan  Harus Diimplementasikan

RAPBD K/K

DAERAH

RPJPN

Diacu dan Diserasikan

RTRWN

1 Tahun

5 Tahun

20 Tahun

Diacu dan Diserasikan

SPASIAL


PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( Pasal 260, Pasal 261 & Pasal 262 UU No.23 Tahun 2014)

RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL RPJPN

RPJMN

RKP

Dikoordinasikan, Disinergikan, dan Diharmonisasikan oleh BAPPEDA PROVINSI

RPJPD

RPJMD

RKPD

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI, KAB/KOTA

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Menggunakan pendekatan: • Teknokratik; • Partisipatif; • Politis; • Atas-bawah; • Bawah-atas.

Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.


PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL (Pasal 258 & Pasal 259 UU No. 23 Tahun 2014) TARGET PEMBANGUNAN PROVINSI

TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL

K/L

PROVINSI

Sinkronisasi dan harmonisasi koordinasi teknis, Dikoordinasikan oleh MDN dengan Menteri Bidang Perencanaan

PROV

Koordinasi teknis pembangunan dilaksanakan oleh GUBERNUR sebagai wakil Pemerintah Pusat

TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH 1. 2. 3. 4. 5.

KAB/KOTA

Peningkatan & pemerataan pendapatan masyarakat, Kesempatan kerja, Lapangan berusaha, Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik Daya saing Daerah.


SASARAN MAKRO dalam RANCANGAN RKP TAHUN 2018

NASIONAL

PERTUMBUHAN EKONOMI 6,1%

KEMISKINAN PENGANGGURAN 9,95%

5,3-5,5%

Dalam Melaksanakan Pembangunan Provinsi Banten perlu dipedomani beberapa Sasaran Makro dalam Rancangan RKP Tahun 2018, antara lain:

NO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

PROVINSI

DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Bali

PERTUMBUHAN EKONOMI 5,80 6,06 6,29 5,94 5,78 5,99 6,33

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2018, Bappenas

KEMISKINAN

PENGANGGURAN

3,23 8,32 5,11 12,10 13,63 11,06 4,14

8,5 7,7 8,4 4,9 3,4 3,6 1,7


SINKRONISASI PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL SINKRONISASI DAN HARMONISASI PEMBANGUNAN

PASAL 258 AYAT 3 UU 23 TAHUN 2014

DILAKUKAN DALAM BENTUK KOORDINASI TEKNIS

PASAL 259 AYAT 1 UU 23 TAHUN 2014 Untuk mencapai target pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (3) dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah.

KOORDINASI KORTEK

Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

ANTARA K/L DAN PEMDA PROVINSI DIKOORDINASIKAN OLEH MENDAGRI DAN MENPPN

Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan. PASAL 259 AYAT 2 UU 23 TAHUN 2014

ANTARA PROVINSI DAN KAB/KOTA DIKOORDINASIKAN OLEH GUBERNUR Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. PASAL 259 AYAT 3 UU 23 TAHUN 2014

JENIS-JENIS KORTEK Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah. PASAL 259 AYAT 4 UU 23 TAHUN 2014


KOORDINASI TEKNIS PEMBANGUNAN K/L

BAPPENAS

Pioritas Nasion al K/L

PERAN KEMENDAGRI

-

Ditjen Bina Bangda Memastikan kesesuaian kegiatan dengan urusan pemerintahan dan pembagian kewenangan antar level pemerintahan

Sinkronisasi usulan kegiatan daerah yang akan dibiayai APBN dengan kegiatan K/L dan Prioritas nasional K/L

KOORDINASI TEKNIS UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUN AN NASIONAL

Prioritas Daerah

BAPPENAS

DAERAH

BAPPENAS

KEMENDAGRI

Sinkronisasi usulan prioritas Daerah dan prioritas K/L K/L

Sinkronisasi pencapaian prioritas nasional melalui kegiatan K/L, serta target Kementerian untuk mendung target nasional

DAERAH

Prioritas Lainnya

Sinkronisasi koodifikasi program Sinkronisasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dalam UU 23/2014 Sinkronisasi target daerah sesuai kondisi, potensi dan intensitas urusan pemerintahan PERAN KEMENDAGRI KEMENDAGRI

Dukungan Kegiatan daerah dari APBD

Membahas kegiatan yang didanai APBD untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas nasional K/L

DAERAH

RAKORTEK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN MUSRENBANG 4

7 Rakortek Pusat

RAKORTEK PROVINSI

6

Rakortek (10 Hari SetelahDaerah Rakortek (Maret) Pusat)

Bappeda Prov

RKP

(April)

(Februari Minggu ke IV)

5

Musrenbangnas

Musrenbang Provinsi

RKPD Provinsi

(Maret-April)

Forum PD

3

(Maret)

RKPD Kabupaten /Kota

Musrenbang Kabupaten/Kota (Februari Minggu ke III) Hasil Musrenbang Kab/Kota sebagai bahan Provinsi untuk Rakortek Pusat

2

Forum PD (Februari)

Musrenbang Kecamatan (Februari minggu I - II)

1 Musrenbang Desa (Januari) Prioritas Nasional

Prioritas Daerah


PENTINGNYA PENYELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NKRI

RPJMD PROVINSI

RPJMD KAB/KOTA

PENCAPAIAN SASARAN

RPJM NASIONAL

PENJABARAN SASARAN

1. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional adalah tujuan bernegara di semua tingkat pemerintahan 2. Dalam pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional, bisa: a. Hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, seperti pertahanan, keamanan, politik luar negeri, dll. b. Dilakukan oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan. 3. Sasaran dan Prioritas RPJMN adalah tujuan bernegara dalam jangka menengah yang harus dicapai oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan tingkat kewenangannya, 4. Pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, tingkat partisipasi sekolah, tingkat kematian ibu, IPM, dll yang menjadi sasaran prioritas nasional, mustahil bisa dicapai dengan hanya menghandalkan SDM dan Anggaran dari Kementerian/Lembaga di pusat saja. 5. Partisipasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota mutlak diperlukan. 6. Dalam kerangka pencapaian tujuan bernegara tsb, maka sasaran prioritas pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan.

Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah 2016


PENYELARASAN RPJMD DAN RPJMN 2015-2019 SEB MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Nomor: 050/4963/SJ dan 0430/M.PPN/12/2016 Menjamin sinergitas sasaran pokok pembangunan dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN menjadi prioritas dalam RPJMD terkait; Harmonisasi hubungan pusat-daerah dan antardaerah dalam rangka upaya pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional;

TUJUAN

Optimalisasi penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;

Penyesuaian alokasi anggaran pembangunan pusat dan daerah

Optimalisasi potensi dan keanekaragaman daerah.

NEGERI HUBUNGAN ANTARA KEMENTERIAN KEBIJAKANDALAM PEMBANGUNAN PUSAT & DAERAH DALAM RANGKA IMPLEMENTASI RPJMD

1

2

3

Pasal 5 ayat (2) UU SPPN, “RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencanarencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. “ Pasal 263 ayat (3) UU Pemda “RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.” Pasal 272 ayat (3) UU Pemda “Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.”

NILAI STRATEGIS


Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Road map (peta arah) pembangunan dalam jangka waktu 1 perencanaan 5 tahun kedepan; Pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan 2 Daerah (RKPD); Penjabaran visi dan misi serta program Kepala Daerah terpilih 3 untuk memenuhi janji mensejahterakan masyarakat;

4 Instrumen bagi mewujudkan pembangunan berkelanjutan;

5 Instrumen untuk meningkatkan keunggulan utama daerah.


“BantenMandiri, Maju, Sejahtera BerlandaskanImandanTakwa” Prioritas Pembangunan Provinsi Banten sesuai RPJPD Tahap Keempat yaitu: 1

Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan sosial;

2

Peningkatan daya saing sumber daya manusia;

3

Peningkatan daya saing perekonomian;

4

Peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah;

5

Pengelolaan tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup;

6

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih;

7

Pengembangangan dan pembangunan serta optimalisasi fungsi dan peran pusat pertumbuhan.

30%

20%

10%

BELANJA TIDAK LANGSUNG

46,46% 43,98%

Jambi Bengkulu

BELANJA LANGSUNG

Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016

48,82%

Sulawesi Tengah

55,96% 50,81%

Papua Barat

35,52%

44,71%

62,58%

54,45%

70,62%

55,07%

Papua

Maluku Utara

Maluku

Nusa Tenggara Timur

Nusa Tenggara Barat

Bali

Sulawesi Tenggara

62,66%

47,55%

Gorontalo

Sulawesi Selatan

52,13%

Sulawesi Utara

37,90%

Sulawesi Barat

52,36%

Kalimantan Timur

41,83%

47,66%

Kalimantan Selatan

Kalimantan Utara

46,33%

61,48%

Kalimantan Barat Kalimantan Tengah

66,79%

49,43%

71,52%

59,04%

Jawa Timur

D.I.Yogyakarta

Jawa Tengah

BANTEN Banten

50%

76,06%

49,19%

44,04%

64,48%

55,29%

37,42%

45,55%

29,38%

44,93%

37,34%

51,18%

52,45%

47,87%

62,10%

58,17%

47,64%

52,34%

53,67%

38,52%

33,21%

50,57%

28,48%

40,96%

23,94%

57,36%

41,60%

46,47%

38,68%

56,02%

53,54%

52,98%

50,89%

44,26%

29,06%

100%

Jawa Barat

42,64%

58,40%

Lampung DKI Jakarta

53,53%

Bangka Belitung

61,32%

47,02%

Kepulauan Riau

55,74% 49,11%

0%

Riau

Sumatera Selatan

40%

Sumatera Barat

60%

70,94%

70%

53,05%

80%

46,95%

90%

Sumatera Utara

Aceh


PROPORSI KOMPONEN BELANJA DAERAH AGREGAT APBD PROVINSI TA 2016

DKI Jakarta Bengkulu Maluku Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Nusa Tenggara Barat Gorontalo Bangka Belitung Maluku Utara Bali Jambi Lampung Sumatera Barat Sulawesi Selatan Kalimantan Barat D.I. Yogyakarta Nusa Tenggara Timur Kalimantan Tengah Sumatera Utara Kalimantan Selatan Jawa Tengah Jawa Timur Sulawesi Barat Kalimantan Utara Riau Kepulauan Riau Kalimantan Timur Papua Aceh Sumatera Selatan Banten Banten Jawa Barat Papua Barat

35,00%

30,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

31,22% 22,04% 20,94% 20,45% 19,76% 19,42% 18,14% 18,01% 16,66% 16,52% 16,50% 16,24% 15,56% 15,54% 15,43% 15,20% 15,09% 14,53% 14,01% 13,79% 13,71% 13,09% 12,54% 11,96% 11,47% 10,96% 10,59% 9,49% 8,50% 7,80% 7,69% 7,39% 7,36% 4,91%


PROPORSI BELANJA PEGAWAI BTL

TERHADAP TOTAL BELANJAPROVINSI SE-INDONESIA TA 2016

Rata-Rata = 14.94%

0,00%

Rasio Belanja Pegawai BTL thdp Total Belanja

Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016

rata-rata


HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN Agar RPJMD Provinsi Banten Periode Tahun 2017-2022 dapat 1 ditetapkan sebelum berakhirnya batas waktu penetapan yaitu 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik; Agar Pemerintah Provinsi Banten tetap berupaya menjaga 2 birokrasi yang melayani;

3

4

Merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan yang mampu menjawab masalah-masalah yang dihadapi masyarakat; dan Menyelenggarakan pembangunan yang berbudaya.

SUMATERA

KALIMANTAN

IRIAN JAYA

JAVA

TERIMA KASIH 21

21

PAPARAN PADA ACARA MUSRENBANG RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN

Recommend Documents