RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

No

21.3

Kode Rekening

2,02,2,02,01,17

22 22.1

2,03,2,03,01,15

Program Prioritas Pembangunan

Program Pengelolaan DAS Terpadu

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Meningkanya potensi tanaman cendana Meningkatya luas rehabilitasi hutan dan lahan

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program Meningkatny Pembinaan pengelolaan Pengawasan dan pertambangn Penertiban Usaha Pertambangan, Migas dan Panas Bumi Meningkatny a kompetensi SDM pengelolaan pertambangn

22.2

2,03,2,03,01,16

Program Pengembangan Pertambangan

Meningkatkn pengembang an pertambangn

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Luas kawasan hutan yang dipertahankan 1.808.990 Ha Jumlah bibit tanaman cendana yang ditanam

Tahun 2014 Target

Rp (Juta)

Tahun 2015 Target

Target

(Juta)

Target

Rp (Juta)

Tahun 2018 Target

1.581. 540 Ha

1.581. 540 Ha

1.581. 540 Ha

1.581. 540 Ha

350.000

750.00

1.250. 000

1.850. 000

2.550. 000

3 DAS / 6 Kelmpok

3 DAS / 6 Kelmpok

3 DAS / 6 Kelmpk

3 DAS /6 Kelom pok

7.499

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018

(Juta)

Rp

Tahun 2017

1.581.540 Ha

Koordinasi teknis dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis serta pemberdayaan kelompok masyarakat di DAS prioritas

Pengawasan dan penertiban pertambangan di 21 kab/kota Pengendalian lingkungan pertambangan (good mining practice) Peningkatan kompetensi pengelola administrasi lingkungan pertambangan Pengembagan pertambagan ramah lingkungan berdasarkan potensi geologi

Rp

Tahun 2016

22 kab/kota

3.420

450

8.372 22 kab/kota

3.632

517,5

9.349 22 kab/kota

4.295

595

10.444 22 kab/ kota

5.749

22 kab/ kota

22kab/ kota

22kab/ kota

22kab/ kota

22kab/ kota

22 kab/kota

22 kab/kota

22 kab/kota

22 kab/ Kota

22 kab/ kota

538

22kab/ kota

1.130

22kab/ kota

VIII-33

1.490

22kab/ kota

1.763

Penanggug Jawab

(Juta) Timau)

684

Dinas Kehutanan (KPHL MutisTimau)

11.671

22kab/ kota

22kab/ kota

Rp

22kab/ kota

5.840

Dinas Pertambngn dan Energi

1.932

Dinas Prtambangn dan Energi

No 22.3

23 23.1

Kode Rekening 2,03,2,03,01,17

2,04,1,17,01,20

Program Prioritas Pembangunan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan PARIWISATA Program Pengembangan Kemitraan Kebudayaan, destinasi dan Promosi Pariwisata

Indikator Kinerja Program (Outcome) Tingkat elektrikfikasi desa

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Prosentase desa yang memiliki listrik sebanyak 51 %

Tahun 2014

Tahun 2015

Target

Rp (Juta)

Target

56 %

3.460

65 %

12.816 Meningkat nya krjasama promosi wisata antar daerah Meningkat nya cakupan promosi obyek wisata daerah Meningkaty kerjasama (promosi) pemasaran pariwisata (antar daerah dalam Meningkatny cakupan (promosi) pemasaran objek, daya tarik dan atraksi wisata daerah Meningkatny event seni dan budaya Pemanfaatan media desain dan Iptek

Rp (Juta) 3.610

Tahun 2016 Target

73 %

15.760

Rp (Juta) 3.564

Tahun 2017 Target

78 %

18.392

Rp (Juta) 3.721

Tahun 2018 Target

85 %

21.550

Rp

Penanggug Jawab

(Juta) 3.889

Dinas Prtambangn dan Energi

25.340

Pengembangan 50 Desa Wisata

50 Desa

10 Provinsi MPU dan 3 negara 10 prov. MPU

7 objek utama (Komodo, 17 Pulau Riung, Kalimutu, Penangkapan Ikan Paus, Pasola, Suku Boti, Mancing Tabalolong) 10 event seni dan budaya

Media massa, media elektronik, media informasi dan sistem informasi kepariwisataan


10.216

50 Desa

10 prov, MPU dan 2 negara

12.260

50 Desa


14.712

50 Desa


7 Objek Utama

7 Objek Utama

7 Objek Utama

7 Objek Utama

10 event seni dan budaya




6 paket media desain dan iptek




VIII-34

17.654

50 Desa

21.185


7 Objek Utama

10 event seni dan budya 6 paket media desain dan iptek

Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif

No 23.2

23.3


2,04,1,17,01,22

24 24.1

24.2

24.3

Program Prioritas Pembangunan Program Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif

Program Hibah Pariwisata

Indikator Kinerja Program (Outcome) Meningkatya kapasitas sumber daya pembangunn pariwisata dan ekonomi kreatif Meningkatya event seni dan budaya serta pemanfataan media, desain dan iptek Hibah Desa Wisata dan Mitra Praja Utama

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Peningkatan kapasitas sumber daya bidang ekonomi kreatif

Peningkatan event dan pemanfaatan media kepariwisataan dan ekonomi kreatif

kelompok masyarakat bidang kebudayaan dan adat istiadat

Tahun 2014 Target

22 kab/kota

2,05,2,05,01,21

2,05,2,05,01,22

Program Pengembangan Perikanan Budidaya Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program Pengembangan Penyuluhan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

22 kab/kota

22 kab/kota

Jumlah produksi Budidaya sebanyak 1.30 ton

Produksi Perikanan Tangkap

Jumlah produksi tangkap sebanyak 69,30 ribu ton Pembangunan kapal angkap sebanyak 22 unit Jumlah produk ekspor sebanyak 1,52 juta (kg)


(Juta)

900

22 kab/kota

22 kab/kota

2.600

22 kab/kota

41.723

Produksi Perikanan Budidaya

Produksi Ekspor Hasil Perikanan

Target

Rp

Tahun 2016 Target

22 kab/kota

Rp (Juta)

1080

Tahun 2017 Target

22 kab/ kota

Rp (Juta)

1.296,00

Tahun 2018 Target

22 kab/ kota

Rp

Penanggug Jawab

(Juta)

1.555,20 Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif

KELAUTAN DAN PERIKANAN 2,05,2,05,01,20

Rp (Juta)

Tahun 2015

22 kab/kota

2.600

22 kab/kota

49.988

22 kab/ kota

22 kab/ kota

2.600

22 kab/ kota

59.896

2.600

22 kab/ kota

71.774

11.393

1.58

13.672

1.73

16.406

1.91

19.688

2.10

72,76

27.194

76,4

32.633

80,22

39.160

84,24

46.992

88,45

1,6

25

2.135

1,68

27

2.562

1.76

VIII-35

29

3.075

1,85

PPKD

86.017

1.43

22

2.600

23.625

Dinas Kelautan dan Perikanan

56.390


4.428


31

3.690

1.95

No 24.4


25.2

Program Bantuan Sosial Kelautan Perikanan

Indikator Kinerja Program (Outcome) Bantuan kepada kelompok masyarakat dalam rangka pengembang an kelautan perikanan

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD

Tahun 2014

2,06,2,07,01,15

2,06,2,07,01,16

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Tahun 2015

Target

Rp (Juta)

Target

1 Pkt

1.000

1 Pkt

14.223 Meningkatya perlindungan konsumen terhadap kecurangan pedagang Terjaminnya keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan (K3L) bagi konsumen Meningkatny a omzet penjualan industri kecil menengah yang dibina

Meningkatka n kemampuan IKM dalam penggunaan teknologi industri

Rp (Juta)

Tahun 2016 Target

Rp (Juta)

Tahun 2017 Target

Rp (Juta)

Tahun 2018 Target

Rp

Penanggug Jawab

(Juta)

Pengembangan budidaya rumput laut

PERINDUSTRIAN

25 25.1


1.120

1 Pkt

18.981

1.254

1 Pkt

23.057

1.405

1 Pkt

27.787

1.574

PPKD

35.051

Perlindungan konsumen di 4 kab 4 kab

Pemantauan keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan (K3L) bagi konsumen 30 kali

5.083

4 kab

6.293

30 kali

4 kab

9.310

4 kab

31

33

35

37

5.700

5.898

6.103

6.315

UU

UU

UU

5.508 Unit Usaha 27.648 TK


7.696

11.183 Dinas Perindustrian dan Prdagangan

Pembinaan industri keci sebanyak 100

Jumlah IKM

4 kab

6.344

29.904

8.028

32.344

9.986

34983

12.256

37.838

TK

TK

TK

TK

100

100

100

100

100

5.322

5.700

5.898

6.103

6.315

UU

UU

UU

UU

UU

25.562

29.904

32.344

34.983

37.838

TK

TK

TK

VIII-36

TK

14.879

Dinas Perindustrian dan Prdagangan

No

25.3

25.4

Kode Rekening

2,06,2,07,01,17

2,06,2,07,01,18


Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri

Program Hibah Bidang Perekonomian

Indikator Kinerja Program (Outcome) Meningkatkn omset industri kecil menengah dengan fokus pada komoditi unggulan daerah di bidang agro Peningkatan hak paten produk UKM Jumlah promosi produk unggulan daerah untuk ekspor Tersedianya stok dan kelancaran distribusi serta dukungan pemasaran perdagangan Hibah kepada Dekranasda dan Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD)

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD

Tahun 2014 Target

Rp (Juta)

Tahun 2015 Target

Rp (Juta)

Tahun 2016 Target

Rp (Juta)

Tahun 2017 Target

Rp (Juta)

Tahun 2018 Target

Rp

Penanggug Jawab

(Juta)

Paket pengembangan komoditi unggulan daerah

Jumlah produk lokal UKM yang dipatenkan Partisipasi dalam event pameran produk unggulan sebanyak 3 kali

Dukungan pemasaran perdagangan 5 Keg

Pembinaaan LKPD selama 12 Bulan/ Jumlah pengrajin dibantu

JUMLAH


4 kali

446

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

10 Produk

10 Produk

10 Produk

10 Produk

4 kali

924

4 kali

1.513

4 kali

2.221

4 kali

4.838 Dinas Perindustrian dan Prdagangan

5 keg

12 Bulan

7

2.350

2.416.155

12 Bulan

9

2.350

12 Bulan

2.675.429

11

2.350

2.960.984

VIII-37

12 Bulan

13

2350

3.253.047

12 Bulan

2.350

3.462.451

PPKD

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH 9.1.DASAR PENETAPAN INDIKATOR Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. 9.2. INDIKATOR KINERJA Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari tiga aspek besar antara lain Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah. Untuk lebih rinci dapat dilihat rincian Indikator ketiga aspek tersebut pada tabel 9.1. Tabel 9.1 Sasaran Indikator Kinerja Tahun 2013-2018

No.

INDIKATOR SASARAN

KONDISI KINERJA AWAL PADA PERIODE RPJMD TAHUN 2012

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1.

PDRB Harga Konstan Tahun 2000 (Rp. Juta)  Proyeksi Normatif

1.1.1.

13,966.86

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018

14,826.13

15,745.35

16,729.43

17,783.38

18,930.41

20,170.35

IX - 1

No.

KONDISI KINERJA AWAL PADA PERIODE RPJMD

INDIKATOR SASARAN

TAHUN 2012 1.1.2. 1.1.3.



Proyeksi Optimis

1.1.4.

PDRB Harga Berlaku (Milyard))  Proyeksi Normatif

1.1.5.



1.2.

PDRB per kapita

1.2.1. 1.2.2.

PDRB Per Kapita Harga Konstan 2000 (Rp)  Proyeksi Normatif

1.2.3.



1.2.4.

PDRB Per Kapita Harga Berlaku (Rp)  Proyeksi Normatif

1.2.5. 1.2.6. 1.3.



Proyeksi Optimis

Proyeksi Optimis


TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

-

15,826.89

16,816.03

17,875.40

19,010.44

20,265.01

21,612.54

35,253.34

39,184.85

41,144.09

45,772.81

50,945.13

56,778.35

63,336.25

-

39,395.61

44,044.29

49,263.54

55,125.90

61,768.57

69,273.45

2,850,811

2,880,200

2,989,826

3,109,038

3,238,645

3,382,724

3,604,292

-

3,074,613

3,193,135

3,322,007

3,462,111

3,621,206

3,861,999

7,195,650

7,612,250

7,812,702

8,506,529

9,277,940

10,145,868

11,317,716

7,653,193

8,363,409

9,155,255

10,039,326

11,037,583

12,378,650

7%

8%

9%

8%

9%

10%

Proyeksi Optimis

Pertumbuhan ekonomi

1.3.1



Proyeksi Normatif

5,42 %

5,50 %

5,60 %

1.3.2



Proyeksi Optimis

5,55%

5,75 %

5,80 %

8,41%

4,9 – 5,3 %

4,6 – 5,0 %

4,4 – 4,8 %

4,3 – 4,7 %

4,1 – 4,5 %

Menurun

Menurun

Menurun

Menurun

Menurun

1.4.

Inflasi

5,33 %

1.5.

Indeks Gini

0,41


Menurun

6,15 - 6,55% 6.75 – 7.15%

IX - 2

No.

INDIKATOR SASARAN


1.6. 1.7.

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan Angka kriminalitas yang tertangani

20.41%


TAHUN 2013

TAHUN 2014

20,03% 54,95%

64,95%

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

19,03%

18.03%

17,03%

16,03%

15,03%

74,95%

84,95

94,95%

100%

100%

Fokus Kesejahteraan Masyarakat 2.

Pendidikan

2.1.

1. APM (%)  SD  SMP

96.89

97,29

97,69

98,09

98,49

98,89

99.29

83.26

83,72

84,18

84,64

85,1

85,56

86.02

69.45

72,82

76,19

79,56

82,93

86,3

89.68

2. APK (%)  SD  SMP

115.34

114,79

114,24

113,69

113,14

112,59

112.01

97.58

96,91

96,24

95,57

94,9

94,23

93.53

77.16 90.3

76,59

76,02 91,5

75,45 92,1

74,88 92,7

74,31 93,3

73.69 93.93

2.3.1.

 SMA/SMK Kemampuan penduduk usia >15 tahun:  Dapat Membaca dan Menulis  Buta Huruf

6.07

3.

Kesehatan

2.1.1. 2.1.2. 2.2. 2.2.1 2.2.2. 2.3.

3.1. 3.1.1.

 SMA/SMK

Angka harapan hidup Jumlah Kelahiran  Prosentase Bayi Lahir Hdp

90,9 9.7

9,1

8,5

7,9

7,3

6,7

67,99

68,75

69,37

70,75

72,13

70,75

97,280

98,39

99,52

100,65

101,77

102,02


69,37 104,021

IX - 3

No.


INDIKATOR SASARAN

TAHUN 2012 3.1.2.


TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

98,54

98,39

98,64

98,75

98,97

99,08

3.2.

 Prosentase Bayi Lahir Mati Kasus balita gizi

1,46

1,35

1,24

1,13

1,02

0,91

3.2.1. 3.2.2.

 Kurang  Buruk

19,1 1,12

17,19 1,06

15,28 1

13,37 0,94

11,46 0,88

9,55 0,82

0.81 7.64 0.76

-

50%

55%

60%

65%

70%

75%

8 Club

9 club

10 club

10 club

11 club

11 club

12 club

96.13

96,3

96,47

96,64

96,81

96,98

97.15

88.73

89,86

90,98

92,1

93,23

94,35

95.48

Pendidikan penduduk umur 37.03 >10 tahun

36,29

35,55

34,81

34,07

33,33

32.59

99.19

Fokus Seni Budaya dan Olahraga 4.

Kebudayaan

4.1.

Jumlah sanggar seni

5.

Pemuda dan Olahraga

5.1.

Jumlah bantuan untuk Klub yang berprestasi ASPEK PELAYANAN UMUM Pelayanan Urusan Wajib 1.

Pendidikan

1.1.

3. APS  SD  SMP/MI

1.2. 1.3.


IX - 4

No.

INDIKATOR SASARAN



TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

1.3.1.

 Tidak berizasah  SD (%)

29.25

29,54

29,83

30,12

30,41

30,7

31.01

1.3.2.

 SMP (%)

13.05

13,23

13,41

13,59

13,77

13,95

14.15

1.3.3.

 SMA (%)

12.08

12,23

12,38

12,53

12,68

12,83

12.99

1.3.4.

 SMK (%)

3.44

3,49

3,54

3,59

3,64

3,69

3.75

1.3.5.

 Akademi/PT(%)

5.15

5,21

5,27

5,33

5,39

5,45

5.53

1.2.

Rasio Sekolah-Siswa  SD  SMP  SMA/MA/ SMA/LB  SMK Tingkat Kelulusan (%)  SD  SMP

1 : 178

1:179

1:180

1:181

1:181

1:182

1 : 183

1 : 203 1 : 403 1 : 328

1:207 1: 410 1: 336

100

100

1:210 1:414 1:344 100

1:213 1:419,5 1:352 100

1:217 1:425 1:361 100

1:221 1:430 1:369 100

1 : 225 1 : 436 1 : 378 100

97,56

100

100

100

100

100

100

1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.3. 1.3.1. 1.3.2.

 SMA

94.50

100

100

100

100

100

100

1.3.3.

 SMK

96.49

100

100

100

100

100

100

26,8

30,7

34,6

38,5

42.4

62,4

64,1

65,8

67,5

69.2

1.4. 1.4.1.

Jumlah guru berpendidikan S1(%)  SD  SMP

19.0

22,9 59.0


60,7

IX - 5

No.


INDIKATOR SASARAN

TAHUN 2012


TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

1.4.2.

 SMA

85.6

86,14

86,68

87,22

87,76

88,3

88.86

1.4.3.

 SMK

78.5

79,2

79,9

80,6

81,3

82

82.74

62,1

65,22

68,34

71,46

74.60

1.5. 1.5.1

Aksesibilitas sarana prasarana pendidikan  SD  SMP

55.86

58,98 97.06

97,72

98,05

98,38

98,71

98,71

99.09

1.5.2

 SMA

36.24

36,36

36,48

36,6

36,72

36,84

36.97

1.5.3.

 SMK

14.42

14,68

14,81

14,94

14,07

15,07

15.22

38,31

44,21

50,11

56,95

61.95

48

52

56

60

64

100

100

100

100

100

1.6.

Sertifikasi guru (%)

26.51

1.6.1.

Penerapkan manajemen berbasis Sekolah (MBS) Penerapan kurikulum2013 (%)  SD  SMP

40

1.6.2. 1.6.3 1.6.4.

 SMA/SMK

1.6.5.

Penerapan SPM Pendidikan

2.

Kesehatan

2.1.

Akses dan mutu pelayanan

32,41 44

100 -

100

100

100

100

100

100

-

100

100

100

100

100

100

-

100

100

100

100

100

100


IX - 6

No.

INDIKATOR SASARAN


2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.2.

kesehatan masyarakat:  Rumah sakit  Puskesmas  Pustu


TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

43 353 1,081

43 356 1080

44 359 1615

45 362 2150

46 365 3220

47 368 3755

48 371 4.290

100

100

100

100

100

100

100

25

28

33

38

42

46

10

12,5 438

15

17,5

20

22,5

426

414

402

390

25 379

10,93

10,25

9,57

8,89

8.19

3,01

2,83

2,65

2,47

2.24

1,81

1,7

1,59

1,48

1.36

11.59

11,61 3,19 1,92 10,95

10,31

9,67

9,03

8,39

7.73

2.6.1. 2.6.2. 2.6.3. 2.6.4.

Layanan Rujukan pelayanan sekunder dan tersier di setiap region provinsi  Prosentase Jumlah Rumah Sakit (PONEK)  Jumlah Puskesmas PONED (%)  Jumlah Pustu (%) Rasio Fasilitas Kesehatan Jumlah kasus penyakit di desa/kelurahan (%)  Muntaber  Demam Berdarah  campak  ISPA

2.6.5.

 Malaria

19.12

18,06

17

15,94

14,88

13,82

12.74

2.6.6.

 TBC

6.64

6,28

5,92

5,56

5,2

4,84

4.43

2.6.7.

 Lainnya

1.42

1,35

1,28

1,21

1,14

1,07

0.95

2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.3. 2.6.

450

12.29 3.37 2.03


50

IX - 7

No.


INDIKATOR SASARAN

TAHUN 2012


TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

20%

30%

35%

40%

45%

50 %

2.7.

Kabupaten/kota yang menjalankan SIKDA manual dan (online)

2.8.

SKPD Kesehatan sebagai regulator dan pengawas bidang kesehatan

2.8.1.

Fasilitas kesehatan yang berijin (%)

-

50%

55%

60%

65%

70%

75%

2.8.2.

Sarana kesehatan yang terakreditasi (%)

-

50%

55%

60%

65%

70%

75%

2.8.3.

Tenaga kesehatan yang teregistrasi dan mendapat sertifikasi kompetensi (%)

-

50%

55%

60%

65%

70%

75%

2.9.

Kejadian malpraktek layanan kesehatan yang ditangani (%) Jml regulasi kab/kota yang mendukung pembangunan kesehatan Standar mutu di tingkat puskesmas dan rumah sakit

100%

100%

100%

100%

100%

100%

22 Kab /Kota

22 Kab /Kota

22 Kab /Kota

22 Kab /Kota

22 Kab /Kota

22 Kab /Kota

2.10. 2.11.


IX - 8

No.


INDIKATOR SASARAN

TAHUN 2012 2.11.1. 2.11.2.

berserta pengawasannya Kepuasan masyarakat pada layanan puskesmas (%) Kepuasan masyarakat pada layanan RS (%)

-


TAHUN 2013 25%

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

35%

40%

45%

50%

>65%

-

50%

60%

65%

70%

75%

> 80%

keterlibatan tenaga peneliti atau lembaga penelitian dalam perumusan dan evaluasi kebijakan kesehatan (%) Ketepatan dan kelengkapan pelaporan data di setiap level pelayanan kesehatan (%) Jumlah perusahaan yang menjalankan program K3 Persentase rumah tangga yang ber-PHBS Jumlah dan kualitas poskesdes Jumlah poskesdes Rasio poskesdes per jumlah penduduk

-

50%

50%

50%

75%

75%

80%

-

50%

75%

75%

80%

90%

>90

-

50%

75%

75%

100%

100%

100%

-

50%

50%

60%

70%

80%

90%

50% Sesuai target SPM





2.17.

Jumlah bantuan/hibah pemberdayaan masyarakat

-

10 % Dana Program

10 % Dana Program

10 % Dana Program

10 % Dana Program

10 % Dana Program

2.18.

pemenuhan kebutuhan SDM baik jumlah, jenis,

2.12.

2.13.

2.14. 2.15. 2.16. 2.16.1. 2.16.2.

-


50% Sesuai target SPM 10 % Dana Program

IX - 9

No.


INDIKATOR SASARAN

TAHUN 2012 2.18.1. 2.18.2. 2.18.3. 2.18.4. 2.19.

2.19.1. 2.19.2.

2.20. 2.21.

2.22.

kualitas dan penyebaran  Jumlah Dokter (Orang)

102


TAHUN 2013 289

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

475

661

847

1034

1.220

 Rasio per satuan penduduk  Jumlah Tenaga Paramedis:Perawat/Bidan (Orang)  Rasio per satuan penduduk Aksesibilitas masyarakat terhadap sediaan farmasi yang bermutu, aman dan terjangkau  Sebaran institusi penyedia sediaan farmasi (Kab/kota)  Obat generik berlogo dalam persediaan obat (kab/Kota)

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

0.22

9.577

9.850

10.087

10.324

10.598

10.851

11.106

1,95

1,95

1,96

1,97

1,98

1,99

2.00

21 Kab./kota

21 Kab./kota

22 Kab./kota

22 Kab./kota

22 Kab./kota

22 Kab./kota

22 Kab./kota

21 Kab./kota

21 Kab./kota

22 Kab./kota

22 Kab./kota

22 Kab./kota

22 Kab./kota

22 Kab./kota

RS memiliki peralatan kesehatan yang standar (%) hasil penelitian yang diaplikasikan dalam intervensi program kesehatan (%) Peningkatan Sanitasi dan Penurunan BABS pada

<25%

25%

35%

45%

50%

75%

100%

-

25%

35%

45%

50%

75%

100%


IX - 10

No.


INDIKATOR SASARAN

TAHUN 2012 2.22.1. 2.22.2. 2.22.3. 2.22.4. 2.23.

2.24. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4. 4.1.


TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

78,59 3,27 1,03 17,11 -

80,46 3,36 1,06 15,12 21 Kab./Kota

82,33 3,45 1,09 13,13 22 Kab/kota

84,2 3,54 1,12 11,14 22 Kab/kota

86,07 3,63 1,15 9,15 22 Kab/kota

87,94 3,72 1,18 7,16 22 Kab/kota

89.81 3.81 1.21 5.17 22 Kab/kota

-

-

50%

50%

60%

70%

80%

Panjang Jalan Provinsi (Km) Parasarana Irigasi dan Jaringan Irigasi baik (%)

1330.46

1363,78

1397,12 Km

1430,46 Km

1263,79 Km

1497,12 Km

1530,46 Km

<25%

35%

50%

55%

60%

70%

75%

Perda IUJK sesuai peraturan perundang undangan (Kab/Kota ) Sarana Air Bersih Perdesaan Pelayanan Air Minum (%) Perumahan

5

8

11

14

16

19

22

-

10

20

30

40

50

60

35

39,16

43,33

47,5

51,66

55,83

60

Peningkatan Jumlah Rumah Layak Huni %)

60

60

63,3

66,6

73,3

76,6

80

Desa/kel (%)  Sendiri  bersama  Umum  Bukan jamban Jumlah kabupaten/kota yang melakukan kegiatan District Health Account setiap tahun (Kab/kota) Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan PekerjaanUmum


IX - 11

No.


INDIKATOR SASARAN

TAHUN 2012


TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

5.

Penataan Ruang

5.1.

Perda Tata Ruang (buah)

22

22

22

22

22

22

23

5.2.

Perda RDTL Kawasan

1

45%

8

12

15

19

22

5.3.

Pemanfaatan Ruang sesuai struktur RTRWP (%) Pemanfaatan Ruang sesuai Pola RTRWP (%) Luasan RTH publik dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

<75%

45%

50%

55%

60%

70%

75%

<75%

45%

50%

55%

60%

70%

75%

-

20%

20%

20%

20%

20%

20%

0 Penyusunan rencana detail/teknis tata ruang kawasan DAS lintas kabupaten 3 Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (Benanain, Noelmina dan Aesesa) 0 Lokasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang DAS sesuai kebijakan tata ruang Perencanaan Pembangunan

0

0

0

1

2

3

3

3

3

3

3

3

1

4

7

9

11

13

Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pengendalian yang berkualitas dan tepat

15

15

15

15

15

15

5.4. 5.5.

5.6.

5.7. 5.8. 6. 6.1.

15


IX - 12

No.


INDIKATOR SASARAN

TAHUN 2012 6.2.

6.3.

waktu Jumlah perencanaan Pengelolaan DAS terpadu antar daerah difasilitasi Pemda dan Forum DAS NTT Jumlah Lokasi Desa Mandiri Anggur Merah (Desa/ kelurahan)


TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

3

4

6

8

10

11

13

585

1028

1472

1916

2359

2802

3.246

7.

Perhubungan

7.1.

Jumlah dan kapasitas transportasi umum Peningkatan Keselamatan Transportasi Lingkungan Hidup

40%

46,6%

53,33%

60%

66,66%

73,33%

80%

40%

46,6%

53,33%

60%

66,66%

73,33%

80%

Prosentase Pengawasan dan pembinaan kemanan pangan (%)berbasis perubahan iklim dan pengelolaan DAS Penurunan Kerusakan Pesisir dan Laut Optimalisasi Hukumhukum lingkungan Tersedianya Tenaga Fungsional Pengawas Lingkungan

50%

55,3%

66,6%

75%

83,3%

91,6%

100%

0

80%

80%

80%

80%

80%

80%

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

7.2. 8. 8.1.

8.2. 8.3. 8.4.


IX - 13

No.


INDIKATOR SASARAN

TAHUN 2012 8.5. 9. 9.1 9.2.

9.3.

9.4.

9.5. 9.6.


TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

100% Tersusunnya Perda mengenai Penegakan Hukum Lingkungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

100%

100%

100%

100%

100%

Regulasi pelaksanaan PUG, perempuan dan anak Kelompok usaha perempuan mendapat akses pinjamam modal dari lembaga formal permodalan (%) Jumlah kelompok usaha bersama perempuan (KUB) (%)

-

7

16

25

33

41

50

-

25%

33,3%

50%

66,6%

83,3%

100%

-

15%

20%

30%

40%

50%

60%

Keterwakilan Perempuan dalam jabatanlegislatif, eksekutif, yudikatif dan sosbud (%) Jumlah Desa Layak Anak

-

30%

30%

30%

30%

30%

30%

0

50

100

150

200

250

300

57

106

155

203

252

300

10.

Jumlah Desa/Kelurahan 10 yang menyelenggarakan Musrenbang Desa/kelurahan Berperspektif anak Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

10.1.

Angka Partisipasi KB: RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018

IX - 14

No.

INDIKATOR SASARAN



TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

10.1.1.

 Jumlah Akseptor KB

93.533

178.843

264.155

349.467

434.778

520.089

605.400

10.1.2.

668.017

675.359

682.702

690.045

697.388

704.730

712.073

10.1.3.

 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)  Peserta KB Aktif (%)

7.573

7.759

7.945

8.131

8.316

8502

10.1.4. 11.

 TFR (%) Sosial

3,3

1,65

1,98

2,31

2,64

2,97

3.3

11.1.

Jumlah KK Miskin yang mempunyai ketrampilan berusaha/ KUBE (kab/kota) Jumlah penghuni panti dinas yang ditangani (kab/kota) Jumlah KAT yang ditangani (Kab/kota) Ketenagakerjaan

21 Kab./Kota

21 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

21 Kab./Kota

21 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

21 Kab./Kota

21 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

Meningkatnya jumlah angkatan kerja yg memiliki ketrampilan Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 75 %

0,67%

1,12%

1,57 %

2,02 %

2,47 %

2,92 %

3,37 %

17,24%

20.34%

21,89 %

23,44 %

24,99 %

26,55 %

26,55 %

Penyelesaian kasus PHI melalui PB Peninjauan kembali UMP

95,31%

95,96%

96,61

97,26

97,91

98,56

99,21 %

Rp.925.000

Rp. 1.87.500

Rp. 1.450.000

Rp. 1.712.500

Rp. 1.975.000

Rp. 2.237.500

Rp. 2.500.000

11.2. 11.3. 12. 12.1. 12.2.

12.3. 12.4.

73,88%


IX - 15

No.

INDIKATOR SASARAN


12.5. 12.6. 12.7. 12.8.

tiap tahun Besaran pemeriksaan perusahaan Pengujian peralatan perusahaan Besaran peminat transmigrasi yang berhasil difasilitasi Besaran pemanfataan cadangan areal yang behasil dibangun

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

23,12%

29,68%

36,25%

42,82%

49,39%

55,96%

62,53%

0,%

1,3%

1,70%

2,10%

2,50%

2,90%

3,31%

48,53%

50,62%

52,8%

54,98%

57,17%

59,35%

61,54%

23,04%

31,02%

41%

49,98%

58,96%

67,94%

76,92 %

2.875

3.209

3.543

3.876

4.209

4.543

581.975

622.814

663.653

704.492

745.331

786.170

827,009

660.025

215.002.519

429.345.012

643.687.505

858.029.998

1.072.372.49 2

1.286.714.98 5

13.

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

13.1

Meningkatnya proporsi jumlah koperasi yang aktif (unit) Meningkatkan Jumlah Anggota Koperasi (org) Meningkatnya Modal sendiri koperasi (juta)

13.2. 13.3.


2543

13.4.

Meningkatnya modal luar koperasi (juta)

1.196.29.167

1.295.965.763

1.395.641.361

1.495.316.959

1.594.992.556

1.694.668.153

1.794.343.75 0

13.5.

Meningkatnya aset koperasi (juta)

856.254.392

1.177.608.924

1.498.963.45 7

1.820.317.990

2.141.672.52 3

2.463.027.05 5

2.784.381.58 8

13.6.

Meningkatnya volume usaha koperasi (juta)

1.455.547.218

1.455.547.218

1.619.434.02 3

1.819.434.023

1.940.729.62 4

2.062.025.22 6

2.183.320.82 7


IX - 16

No.


INDIKATOR SASARAN

TAHUN 2012 13.7.

Meningkatanya SHU Koperasi (juta)

14.

Penanaman Modal

14.1.

Meningkatnya realisasi investasi dan kerjasama di daerah (Kab/Kota) Meningkatnya ketersediaan data potensi investasi daerah (kab/Kota Tersedianya informasi peluang usaha sektorunggulan (kab/Kota))

14.2. 14.3.


TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

145.554.721

1.455.547.218

1.619.434.02 3

1.819.434.023

1.940.729.62 4

2.062.025.22 6

2.183.320.82 7

-

21 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

-

21 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

-

21 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

15.

Kebudayaan

15.1.

Dokumen

-

50%

55%

60%

65%

70%

75%

15.2.

Bank Data

-

50%

55%

60%

65%

70%

75%

15.3.

Jumlah obyek budaya yang tertangani

-

50%

55%

60%

65%

70%

75%


IX - 17

No.


INDIKATOR SASARAN

TAHUN 2012


TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

16.

Kepemudaan dan Olahraga

16.1.

Jumlah organisasi lingkungan yang aktif dan terbina Jumlah organisasi ekonomi yang aktif dan terbina Jumlah organisasi sosial yang dibentuk, aktif dan terbina Menurunnya presentase pemuda usia 16-30 tahun yang tidak bekerja Jumlah atlet berprestasi yang diorbitkan

3 Org

5 Org

8

11

13

16

19 org.

11 Org

13 Org

14

16

17

19

21 org

56 Org

56 Org

57

58

59

60

61 org.

3,73%

3,21 Org

3,57%

3,41%

3,25%

3,09%

2,75%

12 Atlet

24 Atlet

54 atlet

74 atlet

95 atlet

116 atlet

137 atlet

40 Peserta

100 Peserta

160 peserta

220 peserta

280 peserta

340 peserta

400 peserta

16.7.

Peningkatan partisipasi keikutsertaan masyarakat Jumlah fasilitas olahraga yang dikembangkan dan direhabilitasi

1 Fasilitas gelanggang remaja

1 kelanjutan pemb. Gelanggang remaja






17.

Kesatuan Bangsaan Politik Dalam Negeri

17.1.

Meningkatnya peran Badan Kesbangpol dalam koordinasi ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

16.2. 16.3. 16.4. 16.5. 16.6.


IX - 18

No.


INDIKATOR SASARAN

TAHUN 2012 17.2.

17.3. 17.4.

ekonomi Meningkatnya peran aparatur pemerintahan dalam memfasilitasi kewaspadaan nasional di daerah Meningkatnya ketahanan ideologi dan kewaspadaan nasional Meningkatnya partisipasi politik dan kualitas demokrasi


TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

33,3 %

33,3 %

50 %

66,6 %

83,3 %

100%

-

33,3 %

33,3 %

50 %

66,6 %

83,3 %

100%

18.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

18.1.

Perda penataan kelembagaan

-

1 perda

1 perda

1 perda

1 perda

1 perda

1 perda

18.2.

Efisiensi dan kinerja perangkat organisasi daerah/SKPD (%) Penataan dan pengendalian kelembagaan , anjab dan ABK Kab/kota Terlayaninya kebutuhan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan

-

50%

50%

50%

75%

75%

>75%

-

50%

50%

50%

75%

75%

>75%

-

50%

50%

60%

70%

80%

>90%

18.3. 18.4.


IX - 19

No.


INDIKATOR SASARAN

TAHUN 2012 18.5. 18.6.

18.7. 18.8.

18.9.

18.10. 18.11. 18.12.


TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

Terfasiliitasi dan terkoordinasinyadaerah dengan K/L Meningkatkan kualitas pengembangan ekonomi daerah melalui pengembangan KI-Bolok menjadi kawasan ekonomi khusus Pengembangan ekonomi dan industri di Kapet Mbay Kerjasama investasi antara daerah, sektor swasta dan pelaku usaha lainnya (Perbankan, Koperasi dan lembaga keuangan lainnya)

-

50%

50%

60%

70%

80%

90%

-

50%

75%

75%

75%

100%

100%

-

50%

75%

75%

75%

100%

100%

-

50%

50%

75%

75%

100%

100%

Meningkatkan jumlah IKM yang dibina (mengembangkan IKM dan menumbuhkan wira usaha baru) Penyerapan tenaga kerja (org) Peningkatan Jumlah Industri (unit) Meningkatnya pelayanan perijinan

5322 Unit Usaha

5.653 unit usaha

5.818 unit usaha

5.984 unit usaha

6.149 unit usaha

6315 unit usaha

5.488 unit usaha 1,681

1.687

1.692

1.697

1.703

1.708

1,714

24

26

27

28

29

31

32

Semua jenis jenis pada KPPTSP

Semua jenis jenis pada





Semua jenis jenis pada KPPTSP


IX - 20

No.


INDIKATOR SASARAN

TAHUN 2012

18.13.


TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

KPPTSP

KPPTSP

KPPTSP

KPPTSP

KPPTSP

TAHUN 2018

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan PNS sesuai tupoksi (%) % pejabat struktural yang mengikuti diklat penjenjangan struktural % Pegawai yang mengikuti diklat teknis % Pejabat fungsional yang mengikuti diklat penjejangan fungsional % Pegawai yang dapat meningkatkan ketrampilan dan profesionalitas Jumlah pendidikan Diploma, S1, S2 dan S3 bagi PNS

-

50%

50%

50%

75%

75%

>75%

-

50%

50%

50%

75%

75%

75%

-

50%

25%

25%

50%

50%

50%

-

50%

50%

50%

75%

75%

75%

-

50%

50%

50%

75%

75%

75%

-

50%

75%

75%

100%

100%

100%

18.19.

Produk Legislasi Daerah

448

431

463

495

511

527

543

18.20.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan terpadu Rapat koordinasi permasalahaan hukum Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/kota

-

34

67

100

133

167

200

14

15

16

17

18

19

20

405

421

437

453

469

18.14. 18.15. 18.16. 18.17. 18.18.

18.21. 18.22.

373


389

IX - 21

No.


INDIKATOR SASARAN

TAHUN 2012 18.23. 18.24.

18.25. 18.26. 18.27.

18.28. 18.29.

18.30. 18.31.


TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

30

31

32

33

35

36

33

35

37

39

41

27

27

28

28

29

402

427

451

476

500

16

19

23

29

32

16,6 % gangguan yang muncul


50 % gangguan yang muncul



100% gangguan yang muncul

-

25%

33,3 %

50 %

66,6 %

83,3 %

100%

-

2

4

6

8

9

11

Penanganan kasus di dalam dan luar pengadilan Sosialisasi dan advokasi peraturan perundangundangan dan inventarisasi masalahmasalah hukum Pengembangan JDIH tingkat Provinsi dan pembinaan JDIH kab/kota LHKPN

28

Koordinasi pelaksanaan RANHAM dan perumusan kebijakan hukum

13

Menurunnya tingkat gangguan ketertiban di daerah Jumlah PERDA inisiatif, jumlah anggaran pendidikan dan kesehatan, jumlah rekomendasi DPRD kepada Pemerintah sebagai TL dari aspirasi masyarakat Meningkatnya pelayanan perijinan Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah

-

29

31 25

27 353

377

13

-


IX - 22

No.


INDIKATOR SASARAN

TAHUN 2012 18.32. 18.33. 18.34. 18.35.

18.36.

18.37. 18.38.

18.39.


TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

Terbentuknya Daerah otonom Baru (DOB) Meningkatnya fasiliitasi koordinasi daerah dengan K/L Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah; Meningkatnya upaya penataanusahaan, penggunaan, dan pemanfaatan pengamanan aset secara akuntabel; Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset secara profesional dan kompetensi aparatur Kualifikasi SDM Pengawas;

2

2

2

2

3

4

5

<100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

456 Milyard

566,9 Milyard

647,6 Milyar

728,3 Milyar

818,6 Milyar

909,3 Milyar

1.000 Milyar

-

13,4

26,6%

40%

53,3%

66,6%

80%

-

80%

80%

80%

80%

80%

80%

<100

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya jumlah kejuruan sekolah kejuruan sesuai kebutuhan daerah dan lulusan sekolah kejuruan yang masuk pasar kerja Meningkatnya jumlah kluster kegiatan ekonomi produktif dan terbentuknya korporasi kegiatan berskala usaha menengah

25%

37,5%

50%

62,5%

75%

87,5%

100%

25%

37,5%

50%

62,5%

75%

87,5%

100%


IX - 23

No.

INDIKATOR SASARAN


1840. 18.41.

19. 19.1. 19.2. 19.3. 19.4. 19.5. 19.6. 19.7.


TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

Tersedianya publikasi hasil penelitian bidang politik dan pemerintahan Terwujudnya hasil-hasil penelitian sebagai bahan masukandalam proses pengambilan keputusan publik Ketahanan Pangan

25%

37,5%

50%

62,5%

75%

87,5%

100%

25%

37,5%

50%

62,5%

75%

87,5%

100%

Jumlah cadangan pangan provinsi (ton) Prosentase penanganan daerah rawan pangan (50%) Prosentase penyediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan (%) Jumlah Program penyuluhan (40%, 125 unit7) Jumlah Tenaga penyuluh (%;orang)

50 Ton

75 ton

100

125

150

175

200 ton

50%

55%

66,6%

75%

83,3%

91,6%

100%

50%

55%

66,6%

75%

83,3%

91,6%

100%

40%, 125 Unit

50,6 %, 155 unit

60,5%, 185 Unit

70,4%, 215

80,2%, 245 Unit

90,14%, 275 Unit

100%, 306 unit

40% 1.315

65,02%, 1465 Orang

65,62%, 1615 Orang

71,71%, 1765 Orang

77,8%, 1915 Orang

83,9%, 2065 Orang

90%, 2.253 org

Jumlah Kelembagaan penyuluhan (BP3K dan Posluhdes)aktif (unit) Jumlah kelompok tani (kelompok)

153 Unit

191

230 Unit

269 unit

308 Unit

346 unit

385 unit

16.494 Klmpok

16.828 Klmpok

16.828 Klmpok

17.497 klmpok

17.831 Kelompok

18.165 Klmpok

18.500 klmpk


IX - 24

No.


INDIKATOR SASARAN

TAHUN 2012


TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

20.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

20.1.

Jumlah Desa Layak Anak

0

50

100

150

200

250

300

20.2.

Jumlah Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan Musrenbang Desa/kelurahan Berperspektif anak Jumlah Penduduk miskin (%) Kelembagaan Desa/kelurahah yang dibina (%) Jumlah Desa pengembangan TTG Jumlah Rumah dibangun (unit) Jumlah Peningkatan Kapasitas aparatur Desa/kelurahan (%) Penanggulangan Bencana

10

57

106

155

203

252

300

20,23

19,35

18,48

17,61

16,74

15,87

15,00

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2.985

5.191

7.398

9.605

11.812

14.018

16.225

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah Desa Tangguh Bencana termasuk bencana karena dampak perubahan iklim (kab/kota) Jumlah Fasilitasi kesiapsiagaan bencana

21 Kab./Kota

21 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

21 Kab./Kota

21 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

22 Kab./Kota

20.3. 20.4.

20.5. 20.6. 20.7.

21. 21.1

21.2.


IX - 25

No.


INDIKATOR SASARAN

TAHUN 2012


TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

-

50% 50%

55% 55%

60% 60%

65% 65%

70% 70%

85% 85%

-

50%

55%

60%

65%

70%

55%

785.711

829.283

872.855

916.428

960.000

24.775

33.328

41.880

50.433

(kab/kota) Perpustakaan

22. 22.1 22.2.

Jumlah minat baca Jumlah perpustakaan Sekolah Jumlah perpustakaan Desa/kelurahan

22.3.

Fokus Layanan Urusan Pilihan 23. 23.1.

Pertanian Produksi padi/gabah (ton)

23.2

698.566

742.139

Jumlah alat mesin pertanian dalam pengelolaan areal dan penanganan pasca panen (unit)

7.669

23.3.

Produksi Jagung (ton)

629.386

692.283

755.181

818.079

880.976

943.874

1.006.771

23.4.

Luas tanam (Ha):

23.4.1.

kelapa (ha)

160.777

160.994

161.212

161.430

161.647

161.865

162.082

23.4.2.

Jambu Mente

180.338

184.850

189.364

193.878

198.391

202.904

207.417

58,986

16.222


IX - 26

No.

INDIKATOR SASARAN



TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

23.4.3.

Kopi

341.1

63.715

124.021

184.327

244.632

304.937

365.243

23.4.4.

Kakao

51.941

53.294

54.649

56.004

57.358

58.712

60.066

23.4.5.

Cengkeh

16.006

16.545

17.085

17.625

18.164

18.704

19.243

23.4.6.

Vanili

2.868

2.976

3.086

3.196

3.305

3.414

3.523

23.4.7.

Pala

1.370

1.475

1.581

1.687

1.793

1.898

2.004

23.4.8.

Kemiri

81.943

81.996

82.050

82.104

82.158

82.211

82.265

24.

Peternakan

24.1.

Populasi ternak sapi(ekor)

814.450

855.478

896.508

937.538

978.567

1.019.597

1.060.626

24.2.

Populasi ternak kerbau (ekor) Populasi ternak kuda (ekor)

152.449

154.450

157.527

160.604

162.604

165.143

167.682

115.968

119.373

122.777

126.181

129.585

Populasi ternak kambing/domba(ekor)

578.829

601.896

613.430

624.963

636.497

648.030

24.5.

Populasi Domba (ekor)

63.109

63.494

63.878

64.262

64.646

65.031

65.415

24.6.

Populasi ternak babi (ekor)

1724.316

1.740.187

1.756.060

1.771.933

1.787.805

1.803.677

1.819.549

24.3. 24.4.

109.160

112.563

590.362


IX - 27

No.


INDIKATOR SASARAN

TAHUN 2012


TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

25.

Kahutanan

25.1.

Luas tanaman

0

33,2 Ha

66,6 Ha

100 Ha

133,3 Ha

166,6 Ha

200 Ha

25.2.

Jumlah bibit tanaman Cendana yang ditanam Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu : Jumlah stup Lebah Madu Jumlah lokasi budidaya Kutu Lak Luas kawasan hutan yang dimanfaatkan Luas wilayah DAS/Pulau yang dipertahankan sebagai kawasan hutan minimal 30% Penurunan jumlah kasus kehutanan

766.435

1.183.101

1.599.768

2.016.435

2.433.102

2.849.768

3.266.435

100 stup

141 stup

183 stup

225 stup

267 stup

308 stup

350 stup

4

5

7

9

11

12

14

0

16.666 Ha

33.333 Ha

50.000

66.666 Ha

83.333 Ha

100.000 Ha

1.808.990 Ha

1.771.081

1.733.173 ha

1.695.265 ha

1.657.357 ha

1.619.448 ha

1.581.540 ha

83 kasus

75 Kasus

69 kasus

63 kasus

56 kasus

49 kasus

42 kasus

25.8.

Peningkatan penyelesaian kasus kehutanan

44,60%

48,82%

53,06%

57,3%

61,53%

65,76%

70%

25.9.

Penurunan luas kebakaran lahan kawasan hutan

11.691,85

10.744 ha

9,795 Ha

8,846 Ha

7,897 Ha

6.948,64 Ha

6.000 Ha

25.10.

Pembuatan tanaman kehutanan di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan

270.950 Ha

270.516 Ha

272.083 Ha

273.650 Ha

273.217 Ha

273.783 Ha

274.350 Ha

25.3. 25.4. 25.5. 25.6.

25.7.


IX - 28

No.

INDIKATOR SASARAN



TAHUN 2013

TAHUN 2014

-

-

-

-

-

0

73.500 Ha

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

5%

5%

5%

5%

-

1 mitra

1 mitra

1 mitra

1 mitra

150 Ha

350 Ha

500 Ha

500 Ha

500 Ha

(RHL, HKm, HD, Pengelolaan DAS dan Pembibitan 25.11.

25.12

25.13 26. 26.1 26.2. 27. 27.1. 27.2.

Fasilitasi Pemanfaatan kawasan hutan untuk usaha produktif seluas 20% dari luas wilayah kelola KPHL Mutis Timau Melaksanakan kemitraan dengan para pihak dalam pengelolaan KPHL Mutis Timau Penurunan Lahan kristis dalam Wilayah KPHL Mutis Energi dan Sumber Daya Mineral 2 Jumlah Pembangkit Listrik tenaga Surya dan Air Jumlah Ijin Usaha Pertambangan dan Wajib AMDAL Pariwisata Jumlah wisatawan mancanegara (orang) Jumlah kunjungan wisatawan domestik (orang)

2

3

4

5

5

5

100%

100%

100%

100%

100%

100%

48,608

86.482

105.419

105.419

124.356

143.293

162,231

338,472

389.242

440.013

490.784

541.555

592.326

643,097


IX - 29

No.

INDIKATOR SASARAN



TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

2,25

2,32

2,41

2,5

2,58

2,66

2,75

28.

Rata-rata lama menginap (hari) Kelautan dan Perikanan

28.1.

Produksi Tangkap (ton)

69.304.74

75.687,28

78.878,55

82.069,82

85,261,09

85.261,09

88.452.36

28.2.

RTP Tangkap

17.906.700,76

18.731.254,83

20.380.349,31

74

79

89

22.029.443.7 8 97

28.4.

Jmh Tenaga teknis yang profesional (orang) Produksi Budidaya (Ton)

21.204.896,5 4 93

22.853.99

28.3.

19.555.802,0 7 84

38.035.20

1.439.736

1.572.702,35

1.705.668,40

1.838.643,45

1.971.600,50

2.104.566.55

28.5.

Jml RTP Budidaya (RT)

49.000.00

51.777.449

54.554.897

57.332.345

60.109.793

62.887.242

65.664.690

Jumlah penyuluh (org)

147

163

171

179

187

Jumlah Produk Export

162.045.164

170.295.056

178.544.948

186.794.839

145.545.381

Jumlah Produk domestik

704.079

Jumlah KUB (klpk)

1816

28.10.

Jumlah Investor (PT)

22

24

26

28

29

31

33,50

29.

Perbatasan

29.1.

Percepatan pengembangan

6 Kabupaten dan 5

6 Kabupaten

6 Kabupaten

6 Kabupaten

6 Kabupaten

6 Kabupaten

6 Kabupaten

27.3.

28.6. 28.7.

28.8. 28.9.

195.044.731

153.795.272 472.530

356.759

240.981

125.207 9.433

1291


196

155

588.301,00

101

1029

767

505 243

1553

IX - 30

No.


INDIKATOR SASARAN

TAHUN 2012

29.2.


TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

wilayah perbatasan dan pulau terdepan

Pulau terdepan

dan 5 Pulau terdepan






Jumlah penyelesaian perselisihan batas di beberapa segmen yang bermasalah

3 segmen

5 segmen

6 segmen

7 segmen

8 segmen

9 segmen

10 segmen

97,92

-

-

-

-

-

ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 30.3. Nilai Tukar Petani 101,76 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur 31. Perhubungan 31.1 31.1.1.

Udara Jumlah Penerbangan (kali) -Datang/bongkar

191.596

201.176

210.756

220.335

229.915

239.495

249.075

-Berangkat/muat

19.656

20.639

21.622

22.604

23.587

24.570

25.553

31.2.1.

Pengangkutan Orang

973.423

1.022.094

1.070.765

1.119.436

1.168.108

1.216.779

1.265.450

31.2.2.

- Datang/bongkar

973.423

1.022.094

1.070.765

1.119.436

1.168.108

1.216.779

1.265.450

31.2.3.

- Berangkat/muat

991.030

1.040.582

1.090.133

1.139.685

1.189.236

1.238.788

1.288.339

31.3.1.

Pengangkutan Barang (kg)

4.349.949

4.557.090

4.764.230

4.971.371

5.178.511

5.385.652


IX - 31

No.

INDIKATOR SASARAN



TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

31.3.2.

- Datang/bongkar

4.142.809

2.926.400

3.065.753

3.205.105

3.344.458

3.483.810

3.623.162

31.3.3.

- Berangkat/muat

2.787.048

201.176

210.756

220.335

229.915

239.495

249.075

31.4

Darat

31.4.1

Jumlah Penumpang

1.964.453

2.062.676

2.160.898

2.259.121

2.357.344

2.455.566

2.553.789

31.5.

Laut

31.5.1.

Jumlah Penumpang

350.736

367.437

384.139

400.841

417.543

434.244

32. 32.1.

Penataan Ruang Total Wilayah Daratan 4.734.990 Ha 4.734.990 Ha 4.734.990 4.734.990 Ha 4.734.990 4.734.990 Provinsi NTT Potensi Lahan Pertanian 1.655.466 Ha 1.655.466 Ha 1.655.466 1.655.466 Ha 1.655.466 1.655.466 -Lahan Kering 1.528.308 ha 1.528.308 ha 1.528.308 1.528.308 ha 1.528.308 1.528.308 -Lahan Basah 284.103 284.103 284.103 284.103 284.103 284.103 Kawasan Permukiman 40.155,28 ha 40.155,28 ha 40.155,28 40.155,28 ha 40.155,28 40.155,28 Hutan Lindung 652,915.78 Ha 652,915.78 652,915.78 652,915.78 652,915.78 652,915.78 Hutan Produksi Tetap 258,845.32 ha, 258,845.32 258,845.32 258,845.32 258,845.32 258,845.32 Hutan Produksi Terbatas 206,747.14 ha 206,747.14 ha 206,747.14 206,747.14 ha 206,747.14 206,747.14 Hutan Konversi 103,889.18 ha 103,889.18 ha 103,889.18 103,889.18 ha 103,889.18 103,889.18 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Jumlah Bank 119 119 119 119 119 119 Aset Total Bank (Milyard) 20,151 21 22 23 24 25

32.2. 32.2.1. 32.2.2. 32.3. 32.4. 32.5. 32.6. 32.7. 33. 33.1 33.2 33.3

Penghimpunan Dana Masyarakat (Milyard)

334.034

15,070


16

17

17

18

19

4.734.990 1.655.466 1.528.308 284.103 40.155,28 652,915.78 258,845.32 206,747.14 103,889.18 119 26 20

IX - 32

No.

INDIKATOR SASARAN


33.4

Penyaluran Kredit (juta)

34. 34.1.

Lingkungan Hidup Tenaga Listrik yang dibangkitkan 34.2. Tenaga Listrik yang disalurkan 34.3. Jumlah Rumah Tangga yang dialiri listrik Fokus Iklim Berinvestasi 35.1. 35.2. 35.3.

Angka Kriminalitas Jumlah Tindak Kriminalitas

35.5.

Diselesaikan Jumlah Pajak dan Retribusi daerah Jumlah Pajak Daerah

35.6.

Jumlah Retribusi Daerah

35.4.

13.398.812


TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

14.068.753

14.738.693

15.408.634

16.078.574

16.748.515

17.418.456

641.332.338

673.398.955

705.465.572

737.532.189

769.598.806

801.665.423

833.732.039

617.121.383

647.977.452

678.833.521

709.689.590

740.545.660

771.401.729

802.257.798

394.827

413.629

432.430

451.231

470.033

488.834

507.635

54,95% 9.426

Menurun

Menurun

Menurun

Menurun

Menurun

Menurun

5.199

Meningkat

Meningkat

Meningkat

Meningkat

Meningkat

Meningkat

315.657.187.316

317.134.688. 700 10.028.922. 195

318.612.190. 085 10.118.378. 678

320.089.691. 469 10.207.835. 161

321.567.192. 853 10.297.291. 644

323.044.694. 238 10.386.748. 127

324.522.195. 622 10.028.922. 195

9.850.009.229


IX - 33

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 10.1. Pedoman Transisi

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 merupakan dokumen yang menjabarkan perencanaan strategis dan erat kaitannya dengan proses menetapkan arah pembangunan, perkembangannya dan sasara pembangunan lima tahun kedepan serta bagaimana mencapainya, langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuannya dapat tercapai sesuai visi, misi, dan agenda pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/ Kota seNusa Tenggara Timur. Selanjutnya dalam pelaksanannya RPJMD ini dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun. Dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 telah ditetapkan 8 agenda pembangunan prioritas yang akan dilaksanakan selama lima tahun sebagai berikut: 1. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan 2. Pembangunan Kesehatan 3. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Pariwisata 4. Pembenahan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah 5. Agenda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7. Pembangunan Perikanan dan Kelautan 8. Agenda Khusus: a. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan b. Penanggulangan Bencana c. Pembangunan Daerah Perbatasan Selama kurun waktu lima tahun ke depan, diasumsikan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 dapat dilaksanakan dengan konsisten oleh lembaga perangkat daerah, yang didukung peran aktif seluruh stakeholders dan partisipasi masyarakat. Hasil pembangunan diharapkan dapat menjadi fondasi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan dan perkembangan pembangunan periode berikutnya.

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2013-2018

X-1

Secara garis besar, pembangunan yang berlangsung lima tahun ke depan bukan saja diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, terutama di bidang pendidikan, dan kesehatan, perekonomian rakyat dan pariwisata yang semakin berdaya saing, perikanan dan kelautan yang berkembang, berkurangnya jumlah penduduk dan keluarga miskin, dan berkurangnya jumlah pengangguran, tetapi sekaligus mampu mewujudkan keharmonisan kehidupan masyarakat serta tumbuhnya kemandirian dan sikap hidup lebih demokratis demokratisasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada periode lima tahun ke depan, ketertinggalan pembangunan yang menyebabkan seluruh kabupaten se Nusa Tenggara Timur sebagai Kabupaten tertinggal dapat terkurangi secara signifikan. Ketersediaan fasilitas publik dan kualitas layanan publik diharapkan dapat berjalan dengan baik, didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel serta didukung kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas seluruh elemen masyarakat. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tetap menjamin keberlanjutan dari apa yang telah dilaksanakan dan dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk periode selanjutnya, program pembangunan yang dikembangkan lebih banyak berorientasi pada upaya memfasilitasi dan memberi berbagai kemudahan ekonomi (economic facilities) yang benar-benar nyata, dan peluang sosial (social opportunities) yang adil kepada masyarakat. Kemudahan ekonomi adalah kesempatan dan makin terbukanya akses masyarakat terhadap berbagai sumbersumber produksi dan pasar. Sedangkan peluang-peluang sosial adalah upaya meningkatkan kesempatan masyarakat melakukan mobilitas sosial-ekonomi secara vertikal didukung kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik, serta makin meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai sendi kehidupan. Untuk mewujdukan harapan tersebut program-Program pemberdaaan dan program pro rakyat akan ditingkakan kuantitas dan kualitas pelaksanaannya. 10.2. Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 akan dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dengan kaidahkaidah pelaksanaan, sebagai berikut: 1. 2. 3.

Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban melaksanakan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan; Gubernur berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 20132018 kepada masyarakat; Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2014 hingga tahun 2018 berpedoman pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);


X-2

4.

5. 6.

7.

8. 9.

10.

11. 12.

13.

14.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan Gubernur dalam rangka penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD untuk menjamin agar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 20132018; Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 20132018 dengan sebaik baiknya. SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang selajutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah dan akan menjadi pedoman penyusunan Renstra-SKPD Kabupaten/Kota, harus memperhatikan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018. SKPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Provinsi Nusa tenggara Timur Tahun 2013-2018 dengan Renstra SKPD dan RPJMD Kabupaten/Kota. 8 (delapan) Agenda pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 - 2018 baik mengenai aspek program maupun wilayah, hanya mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi terhadap program dan wilayah prioritas, baik dalam kerangka anggaran maupun kegiatan, dan tidak berimplikasi terhadap peniadaan program maupun wilayah non-prioritas. Program prioritas dan program penunjang beserta kegiatan pokoknya tidak berimplikasi pada besaran pengalokasian belanja, tetapi lebih pada logika alur berpikir mengenai skala prioritas pentingnya sebuah program beserta kegiatan pokoknya dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang diagendakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil RPJMD; Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018, Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Untuk menjaga sinergitas, harmonisasi dan sinkronisasi dengan RPJMD kabupaten/kota, maka Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban melaksanakan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten/Kota. Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD yang dianggap tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.


X-3

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2013-2018 merupakan dokumen pembangunan daerah yang harus dipedomani bersama agar sinergitas dan sinkronisasi pembangunan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya pembangunan dapat diwujudkan secara optimal.


X-4

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

Recommend Documents