RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun III-31

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi: a) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; b) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; c) Penerimaan daerah; d) Pengeluaran daerah; e) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; f) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan / atau kepentingan umum. Sedangkan asas umum pengelolaan keuangan daerah yang menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timuradalah : 1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. 2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi, diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. Keuangan daerah yang tertuang dalam APBD yang dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunandan pelayanankemasyarakatan.Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budget) agar tidak tumpang tindih.Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. b. Arah pengelolaan keuangan daerah 2014 – 2018 adalah sebagai berikut: 1. Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui pungutan pajak, retribusi daerah termasuk di dalamnya optimalisasi aset daerah serta pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat dengan prinsip keadilan dan kewajaran. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Kebijakan meningkatkan pendapatan berdasarkan sumber utama pendapatan sebagai berikut: 1)

Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layananlayanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Untuk mewujudkan hal tersebut maka kebijakan peningktan PAD dilaksanakan melalui: a) Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah dan retribusi daerah; RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018

III-31

b) Meningkatkan akuntabilitas pelayanan Pemerintah Daerah; c) Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan; d) Menggali sumber-sumber pungutan daerah yang baru (ekstensifikasi) berdasarkan ketentuan yangmemenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. e) Meningkatkan pengendalian dan evaluasi sumber-sumber pendapatan daerah sehingga diperoleh data dan potensi pendapatan daerah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjunya secara operasional peningkatan pengelolaan PAD perlu difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut: 1) Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;. 2) Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak daerah a) Intensifikasi pajak daerah, dilakukan antara lain melalui :  Pendataan dan peremajaan obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah.  Mengintensifkan penerimaan retribusi daerah. Sesuai data masa lalu, terlihat bahwa retribusi daerah mengalami trend penurunan. Ke depan harus dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah agar terjadi peningkatan pendapatan daerah. Di sisi lain, peningkatan retribusi daerah menuntut perbaikan kinerja dan pelayanan/fasilitas yang diberikan, sebab retribusi dibayarkan atas dasar pelayanan/fasilitas/jasa yang diberikan oleh Pemerintah. Peningkatan retribusi daerah dapat dilakukan antara lain melalui : - Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah melalui pengelolaan aset daerah secara profesional yang berdampak pada peningkatan PAD. - Memaksimalkan penjualan produk-produk usaha daerah 

3) 4) 5) 6)

Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah.  Peningkatan pelayanan publik (masyarakat), baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah. b) Ekstensifikasi pajak daerah Upaya penggalian sumber-sumber penerimaan diarahkan pada pemanfaatan potensi daerah yang memberikan kelebihan atau keuntungan secara ekonomis kepada masyarakat.Namun demikian, penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yang dilakukan tidak boleh menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Ekstensifikasi pajak daerah Pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi yang semakin berkembang dalam masyarakat. Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah. Peningkatan peran dan fungsi UPT-pada dinas/badan lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kantor Bersama Samsat. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018

III-32

7) Memperbaiki sarana dan prasarana pungutan yang belum memadai. 8) Perbaikan administrasi penerimaan PAD untuk menjamin agar semua pendapatan dapat terkumpul dengan baik. Berdasarkan potensi yang ada maka peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin besar dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menghimpun pendapatan daerah baik yang konvensional yaitu dari pajak dan retribusi ataupun sumber pendapatan daerah yang tidak konvensional seperti pinjaman daerah dan obligasi daerah.Dalam upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah telah melaksanakan investasi dan kemitraan pengelolaan asset Pemerintah daerah meliputi: a) Penyertaan modal pada Bank NTT, PT Flobamora dan PT. Hotel Sasando, dan PT Bangun Askrida. b) Kemitraan pengelolaan aset Pemerintah pada Kawasan Industri Bolok, Kawasan Fatululi, kawasan Pantai Pede dan aset tanah dan bangunan eks Hotel Flobamora I. 2)

Dana Perimbangan

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah alokasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Beberapa langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi melalui koordinasi penyaluran dana bagi hasil PBB, PPH dan CHT adalah: 1) Peningkatan akurasi data potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan dan lain-lainpendapatan yang sah. 2) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah; 3) Mendorong perubahan kebijakan nasional dengan mendorong penetapan regulasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan provinsi lainnya ditetapkan sebagai Provinsi Kepulauan yang menjadikan laut sebagai bagian dari luas wilayah yang diperhitungkan dalam penetapan DAU. 2. Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel.


III-33

Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan.Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut: a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. b. Prioritas. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. c. Tolok ukur dan target kinerja. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. d. Optimalisasi belanja langsung. Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku. e. Transparansi dan Akuntabel. Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan pada publik dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses keluaran dan hasil. Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi,efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasianggaran.Selain itu, kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik.Secara spesifik, efisiensi dan efektivitas belanja harus menjadi kebijakan yang diaplikasikan pada semua pos-pos belanja. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang masing-masing kelompok dirinci ke dalam jenis belanja. Untuk Belanja Tidak Langsung, jenis belanjanya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, dan Belanja Tidak Terduga. Sementara itu, untuk Belanja Langsung, jenis belanjanya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.


III-34

1) Belanja Tidak Langsung Belanja yang signifikan pada kelompok belanja tidak langsung adalah belanja gaji, hibah dan bantuan sosial, namun demikian Pemerintah berkomitmen untukmenyediakan dana darurat dalam bentuk belanja tidak terduga yang diperuntukkan terutama untuk penanggulangan bencana alam. Alokasi belanja hibah dan bantuan sosial diarahkan kepada masyarakat dan berbagai organisasi baik profesi maupun kemasyarakatan.Tujuan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial adalah sebagai manifestasi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat dan mengurangi resiko sosial. Mekanisme anggaran yang dilaksanakan adalah bersifat block grant, artinya masyarakat dapat merencanakan sendiri sesuai dengan kebutuhan, dengan tidak keluar dari koridor peraturan yang berlaku. Selain itu, komitmen Pemerintah Daerah untukmemperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan juga berimplikasi pada meningkatnya belanja hibah untuk sektor pendidikan dan kesehatan yang juga akan berpengaruh pada peningkatan Belanja Tidak Langsung dalam 5 (lima) tahun ke depan. 2) Belanja Langsung Belanja Langsung adalah belanja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan program dan kegiatan.Program dan kegiatan yang diusulkan pada belanja langsung disesuaikan dengan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). Belanja Langsung terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Belanja Langsung untuk lima tahun ke depan diarahkan pada pencapaian visi dan misi Provinsi Nusa Tenggara Timur, antara lain untuk peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, perbaikan infrastruktur untuk mempercepat peningkatan akses masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk pengurangan kemiskinan. Besarnya dana yang dikeluarkan untuk masing-masing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat. Sementara itu, khusus untuk Belanja Modal, pengeluaran belanja modal pada lima tahun mendatang diprioritaskan untuk membangun sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya visi dan misi Daerah Telaah aspek pendapatan dan belanja daerah menunjukkan bahwa proses pembangunan di Nusa Tenggara Timurakan berjalan dalam kondisi keterbatasan fiskal dan ketergantungan fiskal yang tinggi serta belum optimalnya upaya-upaya menggali pendapatan asli daerah. Pada sisi lain, realisasi belanja daerah selama lima tahun terakhir memperlihatkan bereaucratic oriented yang tinggi. Dalam kondisi ini, beberapa prinsip perlu diletakkan sebagai landasan bagi arah kebijakan keuangan daerah dalam jangka lima tahun ke depan. Prinsip yang dimaksud bersumber pada paradigma Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) sesuai dengan Visi, Misi, Strategi dan arah kebijakan Pembangunan daerah Nusa Tengara Timur selama lima tahun kedepan, dengan penjabaran sebagai berikut: a) Keterbatasan kapasitas fiskal menghendaki efisiensi dalam penggunaan anggaran, baik yang bersumber dari APBD maupun dana dekonsentrasi. b) Efisiensi dalam penggunaan anggaran dapat dicapai melalui perumusan kebijakan anggaran (KUA-APBD) yang fokus pada prioritas pembangunan; c) Untuk kepentingan ini, harus terjadi perubahan dalam struktur belanja. Struktur belanja, baik menurut klasifikasi ekonomi maupun bidang kewenangan, harus konsisten dengan program-program prioritas;


III-35

d) e) f)

Ketergantungan fiskal menghendaki upaya-upaya kreatif dari semua unsur pemerintahan untuk menggali dan memanfaatkan endowment faktor yang dimiliki untuk meningkatkan PAD; Dalam kaitan ini, peranan retribusi daerah harus ditingkatkan dan pengembangannya harus terfokus pada layanan publik yang mampu meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Penerimaan pembiayaan yang sebagian besar bersumber dari SILPA harus digunakan untuk menjamin likuiditas keuangan pemerintah dan untuk pengeluaran pembiayaan yang berorientasi pada penguatan investasi daerah melalui pembangunan infrastruktur dan kepentingan jangka pendek yang bersifat mendesak.

Arah kebijakan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam jangka menengah adalah sesuai prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Program prioritas yang dimaksud harus memiliki hubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat strategis, lintas sektor, selesai dalam 5 (lima) tahun, berskala besar, dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak yang luas kepada masyarakat. Dengan demikian, besarnya alokasi belanja daerah untuk setiap program prioritas harus harus lebih diutamakan dibandingkan dengan pemenuhan alokasi belanja yang lain. Sejalan dengan Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Nusa Tenggara Timur5 (lima) tahun ke depan, keseluruhan program prioritas yang perlu mendapatkan perhatian penting dalam belanja daerah, dikemas dalam 8 (delapan) agenda pembangunan sebagai berikut: 1) Agenda Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan 2) Agenda Pembangunan Kesehatan 3) Agenda Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Pariwisata 4) Agenda Pembenahan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah 5) Agenda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 6) Agenda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7) Agenda Pembangunan Perikanan dan Kelautan 8) Agenda Khusus: a. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan b. Penanggulangan Bencana c. Pembangunan Daerah Perbatasan 3. Kebijakan Pembiayaan Daerah Persoalan utama yang dihadapi pemerintah provinsi dalam aspek pembiayaan adalah optimalisasi pemanfaatan SILPA, dana cadangan dan peluang pinjaman jangka daerah untuk membiayai program prioritas, dan pembangunan infrastruktur sebaik mungkin. Dengan demikian, Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut: 1) Menciptakan pembiayaan anggaran dengan resiko rendah dan relatif tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran pusat maupun daerah. Pembiayaan demikian terutama berasal dari: (i) Dana SILPA, dan (ii) Dana pinjaman jangka panjang yang terkait langsung dengan proyek-proyek yang terukur profitabilitasnya baik secara nilai maupun kurun waktu menghasilkannya.


III-36

2)

3)

Menyediakan pembiayaan dari dana cadangan untuk membiayai proyekproyek tertentu yang pengerjaannya memerlukan waktu lebih dari satu tahun anggaran. Menjadikan penyertaan modal pemerintah dalam BUMD sebagai langkah perbaikan kinerja BUMD yang bersangkutan.

Analisis proyeksi belanja daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Proyeksi Pendapatan DaerahProvinsi Nusa Tenggara Timur 20131-2018 diproyeksikan sebagaimana tabel 3.18 berikut.


III-37

Tabel 3.18 Proyeksi Pendapatan Daerah 2013 - 2018 NO. URUT

URAIAN

TA. 2012

Rata-Rata Pertumbuhan

Proyeksi TA. 2014

Proyeksi TA. 2015

1

2

3

4

5

6

4 4,1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4,2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4,3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya

Proyeksi TA. 2016 Proyeksi TA. 2017

Proyeksi TA. 2018

Total

7

8

9

10

2.241.053.965.236

1,00

2.720.973.577.000

3.096.388.728.540

3.511.280.311.518

3.995.461.261.926

4.561.505.953.430

17.885.609.832.415

458.793.895.486 315.288.427.363 9.850.009.229

0,46 0,13 0,04

695.415.928.000 528.047.773.000 29.711.663.000

783.519.311.100 596.693.983.490 30.900.129.520

861.314.429.023 674.264.201.344 30.912.489.572

949.194.034.624 761.918.547.518 30.924.854.568

1.048.469.065.255 860.967.958.696 30.937.224.509

4.337.912.768.002 3.421.892.464.048 153.386.361.169

42.740.304.511

0,21

55.816.821.000

67.538.353.410

67.680.183.952

67.822.312.338

67.964.739.194

326.822.409.895

90.915.154.383

0,08

81.839.671.000

88.386.844.680

88.457.554.156

88.528.320.199

88.599.142.855

435.811.532.890

1.098.995.074.750

0,42

1.290.418.374.000

1.534.216.278.240

1.825.202.328.566

2.172.641.296.373

2.587.631.892.971

9.410.110.170.150

101.259.360.750 940.646.764.000 57.088.950.000

0,11 0,20 0,11

84.494.874.000 1.131.687.590.000 74.235.910.000

93.789.310.140 1.358.025.108.000 82.401.860.100

104.106.134.255 1.629.630.129.600 91.466.064.711

115.557.809.023 1.955.556.155.520 101.527.331.829

128.269.168.016 2.346.667.386.624 112.695.338.330

526.217.295.435 8.421.566.369.744 462.326.504.971

0,12 0,02

735.139.275.000 11.872.960.000

778.653.139.200 12.110.419.200

824.763.553.928 12.352.627.584

873.625.930.930 12.599.680.136

925.404.995.205 12.851.673.738

4.137.586.894.263 61.787.360.658

0,06

717.287.620.000

760.324.877.200

805.944.369.832

854.301.032.022

905.559.093.943

4.043.416.992.997

0,04

5.978.695.000

6.217.842.800

6.466.556.512

6.725.218.772

6.994.227.523

32.382.540.608

-

683.264.995.000

4.3.6 Penerimaan dari Pihak Ketiga

Sumber : Biro Keuangan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Diolah


III-38

Tabel 3.19 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Nusa Tenggara Timur 2013-2018 No

Uraian

A

Belanja Tidak Langsung

1

Belanja Gaji dan Tunjangan

2

4

Tambahan penghasilan/Tunjangan Kesra Belanja Penerimaan Pimpinan & ADPRD serta Operasional KDh/WKDh Belanja Insentif Pajak Daerah

5

Belanja Insentif Retribusi Daerah

6

Belanja Bunga

7

Belanja Subsidi

8

Belanja Hibah

9

Bantuan sosial

3

10 11 12

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemdes Bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemdes Belanja tidak terduga

B

Belanja Langsung

1

BelanjaPegawai BLUD

2

Honorarium Non PNS

3

Belanja Beasiswa pendidikan PNS

4

7

Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya) Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya) Belanja untuk Program Pembangunan Desa Mandiri Anggur Merah Dst (samsat online)

C

Pembiayaan Pengeluaran

1

Pembentukan Dana Cadangan

2

Pembayaran Pokok Utang dst

3

Penyertaan Modal

5 6

TOTAL (A+B+C)

Data Tahun Dasar 2012 (Rp)

Tingkat Pertumbuh an (%)

PROYEKSI

2014

2015

1,439,363,824,682 299,540,957,346 110,460,439,845

10.00 5.00

1,734,197,852,156 329,495,053,081 115,983,461,837

1,918,484,781,860 362,444,558,389 121,782,634,929

5,564,800,000

5.00

5,843,040,000

10,344,679,487 198,271,556

11,689,487,820

798,677,253,045 64,755,830,000 136,640,473,403

13.00 4.00 10.00 5.00 17.00

12,888,770,000

15.00

292,350,000 122,588,212,022 5,581,548,000 59,889,382,600 2,855,000,000 50,418,231,422

5.00 10.00 5.00 5.00 15.00

2,652,050,000 1,192,000,000

2016

2017

2,124,082,491,501

2018 2,610,242,777,768

2,353,659,158,443

398,689,014,228

438,557,915,650

482,413,707,215.31

127,871,766,676

134,265,355,009

140,978,622,759.81

6,135,192,000

6,441,951,600

6,764,049,180

7,102,251,639.00

14,926,306,998

16,866,726,907

19,059,401,405.43

223,028,536

231,949,677

241,227,664.07

-

-

-

-

-

-

1,117,444,220,200

1,229,188,642,220

####################

254,525,387,000

13,209,121,237 214,450,515 1,015,858,382,000 42,987,000,000 297,794,702,790

34,507,600,000

39,683,740,000

17,500,000,000

57,980,966,135

18,375,000,000 177,848,502,190 6,753,673,080 66,028,044,317 3,147,637,500 66,678,111,056

10.00

2,917,255,000

5.00

206,202,418 923,507,620,000 40,940,000,000

163,426,245,415

45,136,350,000

47,393,167,500

49,762,825,875.00

348,419,802,264

407,651,168,649

476,951,867,319.60

45,636,301,000

52,481,746,150

60,354,008,072.50

20,258,437,500

21,271,359,375.00

19,293,750,000 193,906,871,084

231,829,971,253

211,818,143,356

7,429,040,388

8,171,944,427

8,989,138,869.48

69,329,446,532

72,795,918,859

76,435,714,801.89

3,305,019,375

3,470,270,344

3,643,783,860.94

76,679,827,714

88,181,801,871

101,409,072,151.68

3,208,980,500

3,529,878,550

3,882,866,405

4,271,153,045.50

30,506,719,750

32,032,055,738

33,633,658,524

35,315,341,451

37,081,108,523.12

75,870,000,000

150,870,000,000

-

150,870,000,000 75,000,000,000 -

75,870,000,000

75,870,000,000

75,870,000,000

75,870,000,000

75,870,000,000

1,973,494,097,572

2,247,203,284,049

2,468,859,362,584

2,716,347,301,799

2,992,942,749,020

6,139,702,800 62,883,851,730 2,997,750,000

-

81,630,000,000 55,000,000,000 26,630,000,000 1,643,582,036,704

-

-

Sumber : Biro Keuangan Setda Prov. NTT


III-39

150,870,000,000.00

150,870,000,000

75,000,000,000

75,000,000,000

-

-

75,000,000,000.00 -

3.3.1.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan Penghitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Penghitungan dimaksud tergambar pada tabel 3.20 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan daerah. Berdasarkan 3.20 tersebut, disusun Tabel 3.21 sehingga dapat dihitung rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.


III-40

Tabel 3.20

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

No 1 2 3

Uraian Pendapatan Pencairan Dana Cadangan (sesuai perda) Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran Total Penerimaan Dikurangi :

2014

2015

Proyeksi 2016

2.720.973.577.000

3.096.388.728.540

3.511.280.311.518

-

-

190.353.015.474 2.911.326.592.474

248.608.877.961 3.344.997.606.501

324.693.433.655 3.835.973.745.173

424.062.996.959 4.419.524.258.885

553.843.739.202 5.415.349.692.632

1.973.484.097.572

2.247.203.284.049

2.468.859.362.584

2.716.347.301.799

2.992.142.749.020

937.842.494.902

1.097.794.322.452

1.367.114.382.589

1.703.176.957.086

2.423.206.943.612

2017 3.995.461.261.926

2018 4.561.505.953.430 300.000.000.000

4 Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kapasitas riil kemampuan keuangan

Sumber : Biro Keuangan Setda Prov. Nusa Tenggara Timur, Diolah


III-41

Tabel 3.21 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Proyeksi

No I II a II.b II.c II.d II. III.a III.b III.

Uraian Kapasitas riil kemampuan keuangan Rencana alokasi pengeluaran prioritas I Belanja langsung Pembentukan Cadangan-Cadangan Dikurangi : Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a + II.b + II.c + II.d) Belanja Tidak Langsung Dikurangi : Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Total Rencana Pengeluaran Prioritas II (III.a - III.b) Surplus angaran riil atau berimbang (I - II - III)

2014

2015

2016

2017

2018

(Rp) 937.842.494.902

(Rp) 1.097.794.322.452

(Rp) 1.367.114.382.589

(Rp) 1.703.176.957.086

(Rp) 2.423.206.943.612

583.387.329.643

667.955.080.262 75.000.000.000

912.196.110.505 75.000.000.000

1.220.280.462.580 75.000.000.000

1.909.043.879.036 75.000.000.000

163.426.245.415

177.848.502.190

193.906.871.084

211.818.143.356

231.829.871.253

75.870.000.000

75.945.000.000

75.945.000.000

75.945.000.000

75.945.000.000

822.683.575.058

996.748.582.452

1.257.047.981.589

1.583.043.605.936

2.291.818.750.289

1.756.409.172.000

1.918.484.781.860

2.124.082.491.501

2.353.659.158.443

2.610.242.777.768

1.641.250.252.156

1.817.439.041.860

2.014.016.090.501

2.233.525.807.293

2.478.854.584.445

115.158.919.844 -

101.045.740.000 -

110.066.401.000 -

120.133.351.150 -

131.388.193.323 -

Sumber : Biro Keuangan Setda Prov. NTT, diolah


III-42

Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan keberbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II.Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Prioritas I Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan. Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prioritas II Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu. Prioritas III Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar. Dengan demikian, kapasitas riil keuangan daerah dapat dialokasikan sebagaimana tabel berikut:


III-43

Tabel 3.22

No. 1. 2. 3.

Jenis Dana Prioritas I Prioritas II Prioritas III Total

Kerangka PendanaanAlokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2013 - 2018 Alokasi Tahun II Tahun III

Tahun I %

35,73 4,04 60,23 100,00

Rp

822.683.575.058 92.947.600.000 1.386.964.068.837 2.302.595.243.895

%

37,94 3,85 58,21 100,00


Rp

996.748.582.452 101.045.740.000 1.529.330.551.119 2.627.124.873.571

%

41,14 3,60 55,26 100,00

Rp

1.257.047.981.589 110.066.401.000 1.688.621.689.817 3.055.736.072.406

III-44

Tahun IV %

44,34 3,36 52,29 100,00

Tahun V Rp

1.583.043.605.936 120.133.351.150 1.867.028.161.331 3.570.205.118.417

%

51,04 2,93 46,03 100,00

Rp

2.291.818.750.289 131.388.193.323 2.067.046.409.245 4.490.253.352.857

3.4. SINERGI KEUANGAN DAERAH DENGAN KEUANGAN PEMBANGUNAN LAIN Keefektifan pengelolaan keuangan daerah didukung sumber pembiayaan pembangunan lain untuk mendukung pencapaian target pembanguan daerah. Sehubungan dengan itu dibutuhkan sinergitas pengelolaan keuangan daerah dengn keuangan lainnya melalui dana APBN, hibah lembaga internasional, investasi swasta dan dana CSR.

3.4.1 Dana APBN Dana APBN yang dialokasikan dana kantor pusat, dana kantor daerah, dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan dan dana urusan bersama yang rasionya dibandingkan besar belanja pada APBD Provinsi yaitu 5,71 tahun 2009, 4,76 tahun 2010, 5,99 tahun 2011, 5,51 tahun 2012 dan 3,23 tahun 2013. Jenis keuangan lainnya yang mendukung pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur sebagaimana Tabel 3.23 Tabel 3.23 Sumber Pembiayaan Pmbangunan melalui APBN Tahun 2009-2013 Sumber dan besar dana (Rp.000) Tahun

Kantor Pusat

Kantor Daerah

Tahun 1,933,918,946 2,216,270,895 2009 Tahun 1,135,479,703 2,514,206,324 2010 Tahun 2,356,396,821 3,381,051,293 2011 tahun 4,768,022,040 4,728,133,892 2012 Tahun 2,498,169,138 3,648,571,260 2013 Jumlah 12,691,986,648 16,488,233,664 Prosentase 32.66 42.42 (%)

Dekonsentrasi

Tugas Pembantuan

Urusan bersama

Jumlah

Prosetase (%)

989,421,483

725,148,290

-

5,864,759,614

15.09

979,553,100

283,345,619

676,729,676

5,589,314,422

14.38

720,933,674

656,834,385

715,045,840

7,830,262,013

20.15

908,005,057 1,047,388,018

384,410,947

11,835,959,954

30.45

467,163,621

643,880,565

7,746,206,213

19.93

4,065,076,935 3,201,137,941 2,420,067,028 38,866,502,216

100.00

10.46

488,421,629

8.24

6.23

100.00

Komposisi belanja APBN di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 5 (lima) tahun terkhir pada periode 2009-2013 sebagaimana Gambar 3.5. Gambar 3.5 Komposisi Belanja APBN 2009-2013 5.000.000.000 4.000.000.000 3.000.000.000

Tahun 2009

2.000.000.000

Tahun 2010

1.000.000.000

Tahun 2011

-

tahun 2012 Tahun 2013

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013– 2018

III-45

3.4.2 Dana Hibah Lembaga Internasional Sinergi pengelolaan keuangan daerah juga dilaksanakan dengan pembiayaan pembangunan hibah lembaga internasional. Sesuai dengan Paris Declaration dan The Jakarta Commitment bahwa program kemitraan lembaga internasional disesuaikan dengan kebijakan pembangunan Nasional dan Daerah. Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan dana hibah internasional, maka sejak awal perencanaan perlu diintegrasikan dengan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Selama ini, Lembaga Internasional yang melaksanakan kemitraan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2009-2013 adalah : Aus Aid, JICA, Lembaga-lembaga UN dan NGO Internasional. Kemitraan ini akan makin intensif dilaksanakan pada tahun 2014-2018. Pada tahun 2012, tercatat 28 Lembaga Internasional yang bermitra dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari 28 Lembaga Internasional (Bilateral, Multilateral dan NGO Internasional) tersebut terdapat 37 Program dukungan yang pendanaanya bersumber dari pendanaan kerjasama government to government, dengan perincian sebagai berikut: Kerjasama bidang Bilateral terdiri dari 3 Lembaga mitra dengan 3 program, Kerjasama Bidang Multilateral ada 9 Lembaga mitra dengan 13 program, Kerjasama Internasional NGOs ada 16 lembaga mitra dengan 21 program. Masing-masing Lembaga Internasional memiliki fokus program dan lokasi intervensi sendiri yang telah dilakukan need assessment terlebih dahulu. Tabel 3.24 Lembaga Internasional yang Bermitra dalam Pembangunan Nusa Tenggara Timur LEMBAGA BILATERAL NO 1.

NAMA LEMBAGA AusAID AusAID AIP MNH

LOKASI

2.

GIZ (ex ded)

Kota Kupang, Kab.Kupang, TTS, TTU, Belu, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Provinsi dan Kab. TTU, Ngada, Flores Timur dan Sumba Barat Daya TTS, Kupang, Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah dan SBD Provinsi, Kota Kupang

3.

USAID

Provinsi

AusAID AIPD AusAID ACCESS

FOKUS PROGRAM Kesehatan ibu dan bayi baru lahir

KET Selesai tahun 2013

Pengelolaan keuangan daerah, Manajemen pengetahuan dan penguatan partisipasi masyarakat Penguatan kapasitas masyarakat

Dukungan Expert GIZ dan Manajemen data DPRD dan parpol


Progm beakhir di bulan Maret 2012

III-46

LEMBAGA MULTILATERAL NO

NAMA LEMBAGA

4

UNICEF

5.

FAO

6.

ILO

7.

UNDP UNDP CPRU UNDP PGSP UNDP SPARC UNDP SCBWFM UNDP SC-DRR UNDP AGI

8.

UN-WFP

9.

UNFPA

10.

UN-Habitat

11. 12.

UNHCR IOM

LOKASI

FOKUS PROGRAM

Provinsi,Kota Kupang, Kab.Kupang, TTS, Belu, Alor, Sikka, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Rote Ndao. Kota Kupang, Kab. Kupang, Rote Ndao dan Alor Kab. Kupang,Sika, Sumba Timur.

Kesehatan, Air Bersih, Pendidikan, Perlindungan Anak

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.

Persiapan kegiatan tahun 2013

Kab. Kupang, Belu Provinsi Kab. Manggarai, Sabu Raijua dan Sumba Timur Kab. TTS dan Kupang Provinsi, Kab. Alor dan Sikka Provinsi, Kab TTS, Flotim dan Sabu Raijua

Perencanaan Sensitif Konflik Penguatan Kapasitas Provinsi Perubahan iklim dan mata pencaharian alternative

Telah selesai 2011

Kab. Kupang dan TTS,Manggarai Barat, Manggarai, Sumba Timur, SBD. Kab. TTS, Alor dan Manggarai

Ketahanan pangan dan gizi

Kab. Belu dan Kab. Kupang Provinsi Provinsi

KET

Perikanan, Kelautan dan Pesisir, Keuangan Mikro

Dalam tahap kajian. Action 2012

DAS Benenain PRB Efektifitas Bantuan Luar Negeri

Kesehatan reproduksi, pembangunan kependudukan, dan kesetaraan gender Perencanaan Pembangunan Bagi Eks Pengungsi Illegal migrant Illegal migrant

Program berakhir tahun 2011

Non PBB

NGO INTERNASIONAL NO 13. 14.

NAMA LEMBAGA ACF (Action la Contre Faim) CARE Int Ind Prima Bina (Pemberian Makanan Tambahan pada Bayi dan Anak/ IYCF (LnL DIPECHO) Linking and Learning on Disaster Risk Reduction

LOKASI

FOKUS PROGRAM

Kab. TTS, Kab. Kupang

Air bersih

TTU dan Belu

Pemberian makanan tambahan bayidan anak

Kab Kupang dan TTS (4 Desa)

Pengurangan resiko bencana


KET

Pilot Project

III-47

Kab. Kupang dan TTS

Pengurangan resiko bencana

SESAMA (Sustanaible Settlement with Economic Security of Aprooted people and their host community through Strengthened and Adequate Meditation Approach in Indonesia)

Kab. Kupang

Penguatan kapasitas warga baru dengan tetap memperhatikan penguatan bagi warga lokal disekitarnya

KOTA II (Keep On Improving Urban Sanitation)

Kodya Kupang

Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)

WISE (Wash In School Empowerment)

TTS dan Belu

Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)

15.

CWS

Kab. TTS

Gizi

16.

Plan International Indonesia

Kab. TTS, TTU, Lembata, Sikka dan Nagekeo

Pendidikan

17.

WVI (Wahana Visi Indonesia)

Kab. Kupang, TTS, TTU, Rote Ndao, Alor, Flores Timur, Ende, Manggarai, Sumba Timur, Sumba Barat,Sikka,SBD

Pendidikan, kesehatan, Pemberdayaan, Koperasi

18.

WWF

Kab. Lembata, Alor

19.

Swiss Contact

Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Flores Timur, TTU dan Belu, Sikka , Alor

Pengembangan ekonomi lokal, Pariwisata

20.

VECO

Manggarai, Manggarai Timur, Flores Timur, TTU dan Belu

Pertanian berkelanjutan

21.

VSO

Manggarai, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka

Dukungan tenaga ahli

22.

Handicap International

Kab. Kupang, TTS, Belu

Dukungan terhadap penyandang cacat

23.

Child Fund / (ex CCF)

Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Sikka, Ende, Flores Timur, Sumba Timur dan Sumba Barat Daya

Pendidikan dan kesehatan anak

PfR (Partnership for Resilience)


Lanjutan dari project LnL

TTS dalam kajian. Action 2012

III-48

24.

Save the Children

Belu

Pendidikan dan WATSAN

25.

IMVF

Kab. Flores Timur

Energi dan Air Bersih

26.

Wetlands International

Kab. Sikka dan Ende

PRB

27

ITTO

Kab TTS, Flotim, Sumba Timur dan Alor

Kehutanan

28

TNC

Manggarai Barat, Manggarai, SBD,Sumba Timur, Sumba Tengah, TTS, Sabu Raijua, Rote Ndao

Konservasi Laut

Berikut ini adalah rincian dana bagi setiap lokasi intervensi pada masing-masing program Lembaga Bilateral.


III-49

Tabel 3.25 Dukungan Lembaga Bilateral terhadap Pembangunan Nusa Tenggara Timur DUKUNGAN LEMBAGA BILATERAL DUKUNGAN LEMBAGA BILATERAL NO.

III.

NAMA KABUPATEN/KOTA

I.

PROVINSI

II. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

KABUPATEN/KOTA KOTA KUPANG KAB. KUPANG KAB. TTS KAB. TTU KAB. BELU KAB. ALOR KAB. ROTE NDAO KAB. SABU RAIJUA KAB. SIKKA KAB. FLORES TIMUR KAB. LEMBATA KAB. ENDE KAB. NAGEKEO KAB. NGADA KAB. MANGGARAI KAB. MANGGARAI BARAT KAB. MANGGARAI TIMUR KAB. SUMBA TIMUR KAB. SUMBA BARAT KAB. SUMBA BARAT DAYA KAB. SUMBA TENGAH

AIPD

AIPMNH

ACCESS

Rp1,700,000,000

Rp14,980,781,650

Rp250,000,000

Rp6,327,486,615

Rp4,827,486,615

Rp4,827,486,615

Rp4,827,486,615

Rp3,229,496,250 Rp2,546,727,850 Rp3,049,693,300 Rp2,713,883,125 Rp2,885,043,250 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2,674,194,950 Rp3,135,313,500 Rp3,111,682,400 Rp3,753,949,050 Rp0 Rp3,169,628,500 Rp3,152,006,250 Rp3,309,955,750 Rp0 Rp2,842,528,950 Rp2,611,731,388 Rp0 Rp0

Biaya operasional kantor

TOTAL

ELTA

GIZ

USAID (RPP)

Rp3,939,971,682 Rp3,589,681,297

Rp4,056,667,160 Rp3,786,878,205 Rp4,108,864,796 Rp4,096,184,464 Rp258,720,000

Rp22,509,946,460

Rp57,166,616,163

Rp24,086,967,604

Sumber : Spadu KPLI


III-50

-

-

-

Rincian dana bagi masing-masing program Lembaga Multilateral pada lokasi intervensinya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.26 Dukungan Lembaga Multilateral terhadap Pembangunan Nusa Tenggara Timurdi 21 Kabupaten/Kota Tahun 2012 DUKUNGAN LEMBAGA MULTILATERAL DUKUNGAN LEMBAGA MULTILATERAL NO.

III.

NAMA KABUPATEN/KOTA

I.

PROVINSI

II. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


UNDP-SCDRR

UNICEF (2011-2012)

UNFPA

UNDP SCBFWM

$993,678

Rp11,300,000

Rp155,521,000


TOTAL

$106,400 $24,167 $743,659 $634,850 $181,166 $10,800 $595,798 $26,600 $149,700 $41,000 $39,259 $33,000

UNDP-PGSP

ILO

Rp1,800,000,000

Rp200,300,000

UN-HABITAT

WFP

FAO

Rp776,105,000

IOM.OIM

UNHCR

$10,135

Rp864,620,000

Rp953,819,000

Rp1,146,000,000

-

Rp166,821,000

$3,580,077

Rp2,964,439,000

Rp776,105,000 Rp1,800,000,000

Rp200,300,000

Sumber : Spadu – KPLI


III-51

-

-

$10,135

-

-

Tabel dibawah ini adalah rincian dana NGO Internasional bagi masing-masing program di lokasi intervensinya. Tabel 3.27 Dukungan NGO Internasional terhadap Pembangunan Nusa Tenggara Timurdi 21 Kabupaten/Kota Tahun 2012 DUKUNGAN NGO INTERNASIONAL DUKUNGAN LEMBAGA NGO INTERNASIONAL NO.

NAMA PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

I.

PROVINSI

II. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


III.

WVI

SWISSC HANDIC ONTACT AP

VSO

WETLANDS INTERNATIO NAL

WWF

$31,465 $40,394 $241,316

ACF

VECO

SAVE THE CHILDREN

IMVF

1,731,842,214 388,489,348

CWS

CHILD FUN

CARE

PLAN

ITTO

TNC

1,241,534,000 1,241,534,000 3,308,174,985 609,025,000 8,925,000

1,318,359,500 4,657,407,082

$358,783 $120,998 $292,424 $226,463

$174,263

$537,052 $93,072 $93,072


TOTAL

$ 2,209,301

-

-

-

-

-

2,120,331,562

-

-

Sumber : Spadu KPLI


III-52

4,657,407,082

1,318,359,500

-

6,409,192,985

-

-

-

Gambar 3.6 Penyebaran Total Anggaran Hibah Luar Negeri di Nusa Tenggara TimurTahun 2012

Sumber : Spadu KPLI

Tabel di atas menunjukan bahwa distribusi dana lembaga mitra tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur kecuali Kabupaten Sabu Raijua yang belum terdata besar dana kegiatan lembaga mitra. Dari data yang diperoleh, dana sebesar Rp.71,4 Milyar atau 30% dikelola di tingkat provinsi, sedangkansisanya sebesar Rp.158,54 milyar atau 70% tersebar di seluruh kabupaten/kota. Kabupaten yang memperoleh anggaran terbesar adalah kabupaten TTS, yaitu 8% dari total hibah di Nusa Tenggara Timurdengan nilai Rp. 18,38 Miliyar dan terendah pada kabupaten Sabu Raijua dan Nagekeo.


III- 53

Gambar 3.7 Dukungan Hibah Luar Negeriterhadap capaian RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur

12%

2%

8%

7% 4% 1% 17%

49%

pendidikan kesehatan ekonomi infrastruktur supremasi hukum tata ruang dan lingkungan hidup perempuan, anak dan pemuda kemiskinan, kawasan perbatasan, kepulauan dan bencana alam


III- 54

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 4.1. ISU-ISU STRATEGIS Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya akan signifikan bagi daerah dan masyarakat di masa datang. Apabila isu-isu tidak diantisipasi akan menimbulkan dampak dan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Jika itu sebuah peluang, maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis dirumuskan dari permasalahan pembangunan yang dapat berasal dari lingkungan strategis eksternal baik itu isu internasional, kebijakan nasional maupun regional. Sebagai provinsi terdepan di Selatan Indonesia yang berbatasan darat dengan Negara Timor Leste dan berbatasan laut dengan Australia maka pengaruh eksternal sangat besar. Oleh sebab itu dalam menetapkan isu-isu startegis dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 perlu dipaparkan permasalahan-permasalahan pembangunan yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka teridentifikasi aspek-aspek lingkungan strategis skala internasional dan nasional dan permasalahanpermasalahan yang berpengaruh langung dalam pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur 4.1.1. Lingkungan Strategis Internasional 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Meningkatnya proses demokratisasi dan penguatan tuntutan hak asasi manusia Berkembangnya pembangunan yang berorientasi MDGs Antisipasi krisis energy melalui pengembangan energi baru dan terbarukan Perubahan iklim global (global waarning/climate change) Tuntutan kualitas produksi yang ramah lingkungan pada pasar global Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang mendororong interaksi jejaring ekonomi, sosial, politik dan IPTEK sangat terbuka 7) Berkembangnya penyakit endemic HIV dan AIDS dengan fenomena gunung es 8) Berkembangnya perdagangan narkoba dan obat-obatan psikotropika 9) Wilayah perbatasan Negara di darat dan laut sebagai daerah rawan perdagangan illegal, penyelundupan dan imigran gelap 4.1.2. Lingkungan Strategis Nasional 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Meningkatnya dinamika pelaksanaan otonomi daerah Tuntutan pelaksanaan reformasi birokrasi Meningkatnya gerakan anti korupsi dan penegakan supremasi hukum Rendahnya daya saing, produktivitas dan nilai tambah produksi nasional Masih Rendahnya mutu tenaga kerja Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018

IV-1

4.2. KEKUATAN DAN PERMASALAHAN Dalam mengidentifikasi permasalahan strategis pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan pendekatan empat aspek yaitu; (i) aspek geografis dan demografis, (b) Aspek kesejahteraan rakyat, (c) Aspek pelayanan dan (d) Aspek Daya Saing. 4.2.1. Aspek Geografis dan Demografis Kekuatan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan Nusa Tenggara Timur antara lain: (i) Memiliki aneka potensi alam yang tersebar 1.119 pulau, (ii) Adanya deposit tambang, baik mineral maupun sumber energi yang menonjol, (iii) Memiliki potensi lahan kering yang potensial untuk pertanian seluas 1,5 juta Ha, (iv) Memiliki padang penggembalaan untuk pengembangan peternakan dan sumber pakan seluas 422.722 Ha, dan (v) Terdapat aneka potensi keunikan wilayah yang khas dengan aneka satwa langka antara lain komodo dan aneka burung Optimalisasi potensi yang ada terdapat permasalahan di bidang sumber daya alam yaitu: 1) Topografi wilayah sebagian besar berbukit hingga bergunung-gunung, dengan kemiringan lahan >40; 2) Memiliki 11 gunung berapi aktif (vulkanik) dengan ketinggian antara 600 – 2.200 meter di atas permukaan laut; 3) Fenomena iklim global (El Nino dan La Nina) juga mempengaruhi kondisi iklim secara umum; 4) Persoalan curah hujan akibat pengaruh iklim global terutama fenomena El Nino dan La Nina, serta fenomena perubahan iklim global yang kurang menguntungkan berakibat pada kekeringan, gagal tanam, gagal panen, banjir dan gangguan hama dan penyakit tanaman yang serius; 5) Potensi air permukaan, tergolong kecil. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya eksploitasi sumber air permukaan; 6) Sebagian besar tanah di wilayah ini memiliki solum yang sangat dangkal (<30 cm); 7) Terjadinya tekanan penggembalaan pada padang penggembalaan sebagai akibat dari over grazing. 4.2.2. Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kekuatan yang menjadi modal mencapai misi meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka terwujudnya mutu pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing antara lain: 1. Adanya akses pendidikan yang sama antara laki-laki dan perempuan; 2. Meningkatnya rata-rata lama pendidikan penduduk; 3. Meningkatnya kualifikasi kompetensi Guru; 4. Meningkatnya penduduk memasuki pendidikan tinggi; 5. Adanya kebijakan khusus nasional dan daerah untuk meningkatkan pendidikan yaitu BOS, Gong Belajar dan Beasiswa; 6. Berkembangnya cabang olahraga prestasi yang telah mengharumkan nama daerah.


IV-2

Permasalahan utama pembangunan bidang Pendidikan yang menentukan perkembangan pembangunan daerah sebagai berikut: 1) Tingkat kelulusan siswa yang masih berada di bawah rata-rata Nasional pada tahun 2012 yaitu SMP mencapai 97,56%, SMA 94,50% dan SMK 96,49%; 2) Penduduk usia di atas 15 tahun yang tidak mempunyai Ijazah mecapai 31,26% lainnya menamatkan pendidikan SD/MI 38,18%, SMP 12,79%, SMA 10,43%, SMK 3,05%, DI-DII 0,96%, DIII 1,05% dan DIV sampai S3 2,28%; 3) Akses Lembaga Pendidikan belum merata di seluruh wilayah dengan ketersediaan per Desa/Kelurahan yaitu TK 47,17, SD sederajat 95,62, SLTP sederajat 36,34, SMA sederajat 14,70 dan Akademi/PT 1,85; 4) Walaupun APK dan APM pada tahun 2012 naik tetapi relatif masih belum mencapai target nasional yaitu SMP/MTs/SMPLB: APK 97,58%, APM 83,26 dan SMA/MA/SMK: APK 77,16% , APM 69,45%; 5) Akses Pendidikan Tingggi yang dilayani 55 Akademi/Perguruan Tinggi dominan di Kota Kupang; 6) Tingkat literasi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang masih rendah; 7) Masih rendahnya akses informasi melalui Perpustakaan Digital/Elektronik; 8) Jumlah Prasarana olahraga yang belum merata diseluruh wilayah; 9) Adanya kasus-kasus perilaku para pemuda; 10) Adanya sekolah dengan tingkat kelulusan sangat rendah. 4.2.3. Kesehatan Potensi kesehatan untuk mendukung pencapaian misi meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat sebagai berikut: 1) Meningkatnya sarana kesehatan yaitu 43 Rumah Sakit, 353 unit Puskesmas naik 3,21, 1.081 unit Puskesmas Pembantu naik 1,72, 2.325 unit Puskesmas Keliling naik 56,04 dan 9.420 unit Posyandu naik 0,17; 2) Meningkatnya dampak Revoluasi KIA dengan indikator bahwa pada tahun 2012, dari 97.382 persalinan tercatat 79.208 persalinan atau sekitar 81,34% menggunakan fasilitas kesehatan, sisanya 18.174 (18,66%) persalinan tidak menggunakan fasilitas kesehatan; 3) Meningkatnya jumlah tenaga medis dan paramedic dimana jumlah dokter pada tahun 2012 sebanyak 976 orang, perawat & bidan sebanyak 9.385 orang, apoteker 750 orang, paramedis non perawat sebanyak 2.340 orang; 4) Harapan hidup juga meningkat yaitu dari 65,1 tahun 2010 menjadi 67,76 tahun 2011; 5) Adanya kebijakan khusus nasional berupa BOK dan Jaminan Persalinan (Jampersal) untuk Puskesmas; 6) kebijakan daerah melalui Peraturan Gubernur NTT Nomor 42 tahun 2009 tentang Revolusi KIA. Permasalahan utama pembangunan bidang Kesehatan yang menentukan perkembangan pembangunan daerah, sebagai berikut 1) Presentase Rumah ber-PHBS (Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat) baru mencapai 54,5% pada tahun 2012;


IV-3

2) Presentase balita gizi kurang dan gizi buruk pada tahun 2012 sebesar 1,5% dan 12,6%; 3) Angka Kesakitan akibat Malaria tahun 2012 masih sebesar 23.3%; 4) Prevalensi HIV dan AIDS pada tahun 2012 masih cukup tinggi yaitu sebesar 84 5) Ketersediaan Tenaga Kesehatan belum merata dengan rasio terhadap penduduk tahun 2012 berada di bawah rata-rata Nasional ; 6) Masih tingginya kasus kematian Ibu Hamil, melahirkan dan nifas pada tahun 2012 yaitu sebesar 192 kasus dan kasus kematian bayi sebesar 1450 kasus; 7) Kasus Narkoba dan penyalahgunaan obat psikotropika. 4.2.4. Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata Potensi ekonomi daerah yang potensi untuk mendukung pencapaian misi Memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan ekonomi kepariwisataan dengan mendorong pelaku ekonomi untuk mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal yaitu: 1) Memiliki Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi; 2) Potensi pertanian lahan kering yaitu sekitar 1.528.308 Ha; 3) Berdasarkan kelas kesesuaian lahan terdiri dari daerah dengan kecocokan tinggi (S1) seluas 202.810 Ha dan kecocokan sedang (S2) 478.930 Ha dan kecocokan terbatas (S3) 846.568 Ha; 4) Potensi perkebunan sesuai Rencana Dasar Pengembangan Wilayah Perkebunan (RDPWP) mencapai luas 888.931 Ha dan lahan untuk padang pengembalaan mencapai sekitar 900.000 Ha lebih;. 5) Potensi lahan basah 284.103 Ha yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota, dimana sebagian telah dikelola dan dibagi dalam berbagai daerah irigasi dengan produksi yang makin meningkat; 6) Produksi jagung sebesar 629.386 Ton, meningkat 104.748 atau 19,97 dari tahun sebelumnya sebesar 524.638 Ton; 7) Berkembangnya lembaga perekonomian yang mendukung akses permodalan usaha yaitu Perbankan dan Koperasi; 8) Ditetapkannya kebijakan pengembangan jagung, ternak, koperasi, cendana dan pariwisata serta perikanan dan kelautan sebagai tekad pembangunan daerah; 9) Ditetapkannya kebijakan pengembangan desa mandiri anggur merah dengan Fokus pada pengembangan ekonomi produktif; 10) Meningkatnya kulaitas dan dukungan sarana pariwisata. Permasalaan utama pembangunan ekonomi wilayah yang menentukan perkembangan pembangunan daerah sebagai berikut: 1) Peran sektor industri daerah yang belum berkembang secara maksimal yang dapat diandalkan sebagai kekuatan ekonomi daerah bagi peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat dilihat dari komposisi kontribusi terhadap PDRB yang makin didominasi oleh sektor tersier dengan kontribusi pada tahun 2008 baru mencapai 49,38 menjadi 54,62 tahun 2011 atau naik rata-rata per tahun sebesar 3,54 sedangkan sektor primer turun 3,67 per tahun dan sektor sekunder turun ratarata 2,51 per tahun;


IV-4

2) Produktivitas tenaga kerja sektor pertanian sebagai sektor primer makin menurun dengan rasio 0,58 tahun 2008 menjadi 0,55 tahun 2011 sebagai akibat kontribusi sektor pertanian dalam PDRB terus menurun, dengan laju penurunan tahun 20082011 rata-rata per tahun 3,67%, sedangkan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja menurun 1,51; Perbedaan produksi di tingkat usaha tani dengan hasil introduksi belum mencapai angka yang optimal karena belum berubahnya cara-cara baru di sektor pertanian untuk mengantisipasi perubahan iklim; 3) Rendahnya produktivitas tenaga kerja pertanian menjadi masalah mendasar berakibat pada masih tingginya kemiskinan di pedesaan yang mencapai 22.13% bulan Maret 2013, sedangkan pesatnya perkembangan sektor tersier yang menjadi basis utama ekonomi perkotaan belum mampu menurunkan angka kemiskinan penduduk akibat makin meningkatnya ketimpangan pendapatan penduduk dan memicu urbanisasi sehingga kemiskinan penduduk perkotaan yang tahun 2011 mencapai 10,5 naik menjadi 11,54 tahun 2013 (keadaan bulan Maret); 4) Bahwa seiring terjadinya gejolak ekonomi global khususnya di Eropa dan Amerika sebagai kawasan tujuan ekspor utama Indonesia berdampak pada menurunnya ekspor daerah; 5) Neraca perdagangan defisit dengan rasio impor/perdagangan masuk dengan eskpor/perdagangan keluar yaitu dari 1,86 tahun 2008, menjadi 2,04 tahun 2009 dan menjadi 2,225 tahun 2011; 6) Kontribusi ekonomi terhadap ekonomi nasional yang masih sangat rendah, hanya mencapai 0,52 dari total PDRB. Harga berlaku Indonesia di tahun 2011 sebesar Rp.7.247.086,1 Milyard 7) Skala usaha tenaga kerja pada sektor pertanian sangat rendah yang berdampak pada rendahnya produktivitas tenaga kerja pertanian dan rendahnya ekspor. 4.2.5. Aspek Hukum dan Birokrasi Daerah Pembenahan sistem hukum dan reformasi birokrasi daerah yang menjadi kekuatan untuk percepatan pembangunan daerah melalui pengembangan sistem dan tatakelola pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dilaksanakan untuk mencapai misi pembenahan sistem hukum dan birokrasi daerah serta perkembangan demokrasi; 1) Tertatanya peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan otonomi daerah; 2) Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat; 3) Terpeliharanya situasi yang kondusif melalui kerjasama KOMINDA dan pemberdayaan masyarakat yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Pembauran Kebangsaan; 4) Meningkatnya kinerja demokrasi melalui penguatan wawasan kebangsaan, pembangunan politik dan peningkatan indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2009 sebesar 71,64, pada tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi 72,05 dan naik menjadi 72,34 pada tahun 2011; 5) Meningkatnya rata-rata pendidikan PNS yang menjadi penggerak dalam melaksnakan tatakelola pemerintahan; 6) Ditetapkannya Standar Pelayanan Minimum dalam pelayanan publik;


IV-5

7) Ditetapkannya Rencana aksi daerah tentang Pemberantasan Korupsi; 8) Kesepakatan daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi; 9) Adanya kebijakan tentang pemberian tunjangan kesejahteraan bagi pegawai; 10) Kesepakatan pemerintah dam DPRD Provinsi dengan BPK RI Perwakilan NTT dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Permasalaan utama bidang reformasi birokrasi wilayah yang menentukan perkembangan pembangunan daerah sebagai berikut: 1) Penetapan standar beban kerja belum diikuti pembiayaan; 2) Terjadinya pola organisasi yang sama antar daerah Provinsi dan Kabupaten tidak sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, potensi dan karakteristik daerah; 3) Pengendalian organisasi Kabupaten/Kota belum berjalan maksimal; 4) Pembentukan organisasi perangkat daerah cenderung mengambil pola maksimal sehingga sulitnya koordinasi dengan Kabupaten/Kota karena pengabaian peran Provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah; 5) Nomenklatur SKPD antara Provinsi dan Kabupaten / Kota sangat bervariasi sebagai akibat dari Perumpunan Urusan dan sulitnya mendisain OPD yang sesuai dengan hasil ABK; 6) Lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan (lembaga lain) yang menyebabkan pembebanan APBD; 7) Belum ada kriteria pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sehingga jumlahnya tidak terkendali; 8) Kesadaran hukum masyarakat belum merata di seluruh wilayah; 9) Belum semua SPM dilaksanakan secara optimal; 10) Rentang kendali pemerintah provinsi kepulauan yang mahal; 11) Perselisihan sosial yang timbul akibat kegiatan politik. 4.2.6. Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Potensi infrastruktur yang menjadi kekuatan dalam mendukung pecepatan pembangunan daerah melalui pencapaian misi mempercepat pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup; 1) Nusa Tenggara Timur memiliki jalan Nasional dalam kondisi mantap 90 dan didukung jumlah prasarana bandara serta pelabuhan laut yang menghubungkan seluruh wilayah; 2) Adanya kebijakan afirmatif nasional tentang percepatan pembangunan NTT bersama Provinsi Papua dan Papua Barat; 3) Meningkatnya alokasi pembangunan air minium, listrik dan jalan untuk meningkatkan pelayanan fasilitas sosial dasar; 4) Provinsi bersama Kabupaten/Kota telah menetapkan Perda Tata Ruang; 5) Telah dilaksanakan kajian bersama tentang status kawasan lindung; 6) Adanya kebijakan afirmatif Pemerintah dalam pembangunan embung-embung dan penghijauan berbasis masyarakat; 7) Meningkatnya dukungan pembangunan kelistrikan dan telekomunikasi.


IV-6

Permasalahan utama pembangunan fisik wilayah yang menentukan perkembangan pembangunan daerah sebagai berikut: 1) Topografi wilayah sebagian besar berbukit hingga bergunung-gunung, dengan kemiringan lahan >40%, wilayah yang datar hingga landai dengan kemiringan <8% relatif terbatas dan sebagian besar kawasan lahan dengan kemiringan 8-40%; 2) Iklim/musim kering berlangsung selama 8 bulan yaitu periode bulan April s/d November, sedangkan periode musim hujan berlangsung selama 4 bulan yaitu Desember s/d Maret dengan curah hujan rata-rata adalah 1.164 mm/tahun; 3) Jangkauan akses desa/kelurahan yang tersebar di 44 Pulau yang dihuni belum merata; 4) Prosentase rumah tidak layak huni mencapai 35,8 (lantai tanah, dinding bukan tembok, atap daun dan lainnya) dan sekitar 15 lebih rumah tangga belum memiliki rumah sendiri yang tersebar dalam satuan-satuan permukiman yang kecil dan tersebar; 5) Sumber air bersih penduduk dari air bersih kemasan, perpipaan dan sumur baru mencapai 33,18 dan lainnya bersumber dari mata air, air sungai, hujan dan mata air sekitar 66,82; 6) Jumlah rumah tangga yang terlayani listrik baru mencapai 50% lebih; 7) Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan belum optimal karena ada sekitar 20.63 yang sebagian besar rumah tangga belum didukung tempat pembuangan air besar sendiri; 8) Adanya potensi pencemaran lingkungan air, tanah dan udara akibat kebakaran dan penggunaan bahan kimia yang berlebihan; 9) Banyak wilayah resisten terhadap bencana tanah longsor, bajir, gempa bumi, tsunami, angin puyuh, gunung meletus dan bencana kekeringan; 10) Sebagian besar Jalan Provinsi, Kabupaten dan jalan non status kurang mantap; 11) Prasarana sumber daya air yaitu Bendungan dan Embung belum mampu melayani air untuk kegiatan pertanian dan peternakan; 12) Kelembagaan petani pemakai air belum mampu melaksanakan pengelolaan secara swadaya terhadap prasarana sumber daya air yang menjadi tanggung jawabnya; 13) Adanya permukiman kumuh yang mencapai sekitar 0,67 dari total Desa/Kelurahan terutama di perkotaan. 4.2.7. Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dibangun telah memunculkan simpul-simpul kekuatan yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah untuk mencapai misi meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak yaitu: 1) Berkembangnya organisasi perempuan; 2) Meningkatnya kesempatan keikutsertaan perempuan di bidang politik dari 10,9 menjadi 30%; 3) Meningkatnya peran perempuan di semua sektor lapangan kerja utama; 4) Meningkatkan kualitas perlindungan sosial terhadap perempuan rawan ekonomi dan anak terlantar; 5) Meningkatnya proporsi perempuan yang tamat pendidikan SMA dari 4,25% menjadi 9,25%, SMK dari 2,19% menjadi 7,19% dan tamat Diploma/Universitas dari 2,08% menjadi 7.08%;


IV-7

6) Adanya regulasi untuk perlindungan terhadap kekerasan terhadap wanita dan anak; 7) Lembaga Perlindungan Anak, Dewan Forum Anak dan Perda Akta Kelahiran Gratis 8) Unit perlayanan perempuan dan anak. Permasalahan utama pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menentukan perkembangan pembangunan daerah, sebagai berikut: 1) Adanya kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak; 2) Masih terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga; 3) Adanya pekerja anak; 4) Belum optilanya perlindungan sosial bagi wanita dan anak penyandang masalah social; 5) Belum maksimalnya partisipasi perempuan dan anak dalam proses perencanaan dan pembangunan mulai dari tahapan Musrenbang Desa/Kelurahan; 6) Wanita yang masuk dalam kelompok rawan sosial ekonomi pada tahun 2012 mencapai 50.627 orang. 4.2.8. Perikanan dan Kelautan Upaya percepatan pembangunan perikanan dan kelautan sebagai potensi unggulan daerah akan dapat memacu pembangunan mengingat potensinya yang cukup besar serta beraneka ragam yaitu: 1) Terdapat panjang garis pantai ±5.700 Km dan luas wilayah laut mencapai 15.141.773,10 Ha; 2) Potensi perikanan yang besar dan memiliki keunggulan spesifik sebagai berikut: (1) Memiliki batas wilayah laut dengan Negara Timor Leste yaitu Laut Timor, Selat Ombai dan Lautan Atlantik; (2) Memiliki batas wilayah laut dengan provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibatasi Selat Sape dan Laut Flores dengan Provinsi Sulawesi Selatan; dan (3) Laut dalam wilayah Kepulauan NTT yaitu wilayah laut yang dibatasi oleh pulau-pulau wilayah Nusa Tenggara Timur yaitu Laut Sawu; 3) Potensi hutan mangrove seluas ±51.854,83 Ha (11 spesies); terumbu karang sebanyak ±160 jenis dari 17 famili; 4) Rumah tangga usaha perikanan laut sebanyak 42.685 rumah tangga; 5) Desa Pantai 808 Desa; Jumlah Penduduk Desa Pantai: 1.105,438 Jiwa; Jumlah Nelayan: 194,684 orang (+ 9,9% dari jumlah Penduduk Desa Pantai) (BPS, NTT Dalam Angka, 2012); 6) Perikanan tangkap dengan potensi terdiri dari: Potensi Lestari (MSY) 388,7 Ton/Tahun; Jumlah Ikan Ekonomis: (1) Ikan Pelagis (Tuna, Cakalang, Tenggiri, Layang, Selar, Kembung); (2) Ikan Demersal (Kerapu, Ekor Kuning, Kakap, Bambangan, dll); (3) Komoditi Lainnya: (Lobster, Cumi-cumi, Kerang, dll); 7) Potensi perikanan budidaya terdiri dari budidaya laut seluas 5,870 Ha (Rumput Laut, Mutiara, Kerapu) dengan potensi produksi dapat mencapai 51.500 ton/tahun; Budidaya Air Payau seluas 35,455 Ha (Udang dan Bandeng) dengan potensi produksi dapat mencapai 36.000 ton/tahun; Budidaya Air Tawar yang meliputi kolam air tawar seluas 8,375 Ha dengan potensi produksi mencapai 1,297 ton/tahun dan Mina Padi seluas 85 Ha dengan potensi produksi mencapai 85 ton/tahun;


IV-8

8) Lokasi budidaya rumput laut telah berkembang: Kabupaten Kupang, Sabu Raijua, Rote Ndao, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Sumba Timur dan Kabupaten Manggarai Barat dengan komoditas rumput laut unggulan yang dibudidaya adalah Echeuma Cotonii, Eucheuma Sp dan Alga Merah (red algae). Luas lahan potensial untuk budidaya rumput laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 51.870 Ha atau 5% dari garis pantai, dengan potensi produksi sebesar 250.000 ton Kering/tahun; 9) Merupakan daerah potensial untuk pengembangan industri garam. Dalam upaya peningkatan produksi garam nasional yang ditargetkan sampai tahun 2014 untuk mencapai swasembada garam mencapai 1,2 juta ton, maka telah dicanangkan pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Melalui program ini, akan diberdayakan 119 kelompok usaha Garam Rakyat (KUGAR) dengan jumlah anggota 939 petambak garam. Pemerintah Provinsi NTT, melalui pelaksanaan PUGAR menargetkan peningkatan produktivitas lahan garam dari 60 ton/ha menjadi 80 ton/ha; 10) Memiliki potensi untuk pengembangan budidaya mutiara. Wilayah-wilayah laut tersebut terletak di Kabupaten Kupang: Tanjung Ledo, Pulau Kambing, Tanjung Kabate, Talasa dan Tablolong, Rote Ndao: Kecamatan Rote Barat Daya, Alor: Desa Moru kec. Alor Barat Daya, Lembata: Teluk Wai Enga dan Lewo Lein, Flores Timur: Teluk Konga, Teluk Lebateta, Selat Solor, Perairan Nayu Baya, Baniona, Sikka: Labuan Ndeteh, Desa Nagepanda dan Kabupaten Manggarai Barat: Tanjung Boleng dan Golo Mori. Sebagai provinsi kepulauan yang dihubungkan oleh wilayah laut maka dalam pengelolaan potensi kelautan masih menghadapi beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan secara terpadu yaitu; 1) Belum ditetapkannya NTT sebagai provinsi kepulauan dan saat ini melalui Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan telah menjadikan Draft UU Daerah Kepulauan masuk dalam agenda Baleg DPR RI Tahun 2013 dimana secara substantif, regulasi tersebut akan mendasari pengalihan kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap TN Laut Sawu sebagai kawasan konservasi dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Provinsi NTT sekaligus akan menjadi acuan perubahan manajemen dan intervensi pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan yang signifikan kawasan laut sekitar yang potensial bagi peningkatan kesejahteraan petani-nelayan serta masyarakat pesisir; 2) Masih terbatasnya kemampuan pengelolaan potensi perikanan dan kelautan karena; (i) kurang meratanya sebaran nelayan, (ii) masih rendahnya kemampuan SDM pengelola sumberdaya perikanan, (ii) Keterbatsan akses permodalan secara swadaya, (iii) rendahnya rasio kepemilikan alat tangkap perikanan yang memadai dan (iv) laut belum menjadi pilihan sumber mata pencaharian sebagain besar penduduk yang bekerja di sektor pertanian. 4.2.9

Kemiskinan, Kebencanaan dan Perbatasan Pelaksanaan agenda khusus yang meliputi percepatan penanggulangan kemiskinan, bencana dan pengembangan kawasan perbatasan dihadapkan pada fakta sebagai berikut:


IV-9

1. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan dihadapkan pada fakta sebagai berikut: 1) Penduduk miskin masih tinggi yaitu 1.000.300 orang atau 20.03 pada bulan Maret 2013; 2) Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 3,466 pada September 2012 menjadi 3,393 pada Maret 2013. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,908 menjadi 0,875 pada periode yang sama; 3) Keluarga pra sejahtera yang mencapai 606.166 Keluarga atau 57,17 dari total keluarga sebanyak 1.060.355; 4) Masih banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial pada tahun 2012 antara lain penyandang cacad 38.880 orang, anak terlantar 67.310 orang, anak jalanan 3.672 orang, korban tindak kekesaran 3.888 orang, keluarga fakir miskin 424.142 orang, Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebanyak 24.769 orang dan anak cacad 5.263 orang; 5) Merupakan salah satu daerah asal pekerja migran Indonesia. Dalam kurun waktu lima tahuan terakhir 2007-2011, jumlah pekerja migran yang terdata oleh Balai Pelayanan Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kupang, sejumlah 36.544 orang, terdiri dari 8.461 laki-laki dan 28.083 perempuan. 2. Penanggulangan Bencana Sebagian besar wilayah NTT merupakan daerah rawan bencana akibat kondisi geografis wilayah di NTT dan juga akibat perubahan iklim secara global, merupakan kondisi yang perlu disikapi secara komprehensif oleh semua pemangku kepentingan. Selain itu sampai dengan tahun 2012 laporan BPS NTT menunjukan jumlah masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana mencapai 15.795 orang dan korban bencana alam sebanyak 56.769 orang. 3. Pembangunan Daerah Perbatasan Secara geografis NTT berbatasan langsung dengan negara Republic Demokratic Timor Leste dan Australia, sehingga pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa-Desa wilayah perbatasan harus mendapatkan perhatian serius. Selain itu peningakatan keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan Negara menjadi prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan oleh Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Perbatasan antar kabupaten/kota juga perlu mendapatkan perhatian serius terutama penyelesaian batas administrasi.

4.3. ISU STRATEGIS

Isu strategis dirumuskan dengan melihat fakta atau kondisi yang menggambarkan potensi dan permasalahan serta analisis yang mendasari hubungan antarvariabel. Adapun isu strategis untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :


IV-10

a. Isu Strategis 1: Peningkatan dan Perluasan Pembangunan Pendidikan yang Berkualitas Sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Pendidikan sebagai media peningkatan sumber daya manusia harus benar-benar memberikan ruang pembelajaran dalam kerangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kondisi pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih diperhadapkan dengan berbagai persoalan antara lain ketersediaan, sebaran, mutu sarana dan prasarana pendidikan masih belum memadai (akses pendidikan dan partisipasi masyarakat masih terbatas), kualifikasi dan kompetensi guru yang belum memenuhi kriteria, serta sebarannya yang belum merata. Sementara itu, manajemen pendidikan pun belum memenuhi tolok ukur SPM. Hal ini menimbulkan rangkaian akibat, seperti sistem dan proses pembelajaran yang masih jauh dari standar yang ditetapkan sehingga berimbas masih rendahnya tingkat dan mutu kelulusan serta relevansi kompetensi lulusan. Sedangkan pembangunan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dihadapkan pada kondisi belum maksimalnya pembibitan dan pembinaan atlet berbakat serta pengembangan cabang olahraga potensial dan seni budaya. b. Isu Strategis 2: Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Yang Universal, Efisien, Berkualitas Dan Berkelanjutan Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya yang dilakukan bersama antara Pemerintah dengan semua pemangku kepentingan masih dihadapkan pada kondisi seperti terbatasnya jumlah tenaga kesehatan baik dari aspek kuantitas, kualitas dan persebarannya. Dari aspek fasilitas kesehatan belum semua Puskesmas memiliki fasilitas standar PONED (Penanganan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) dan belum semua Rumah Sakit belum memiliki fasilitas standar PONEK (Penanganan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif). Aspek partisipasi masyarakat juga perlu mendapat perhatian serius karena Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) belum berfungsi secara maksimal. Selain aspek-aspek tersebut di atas penataan manajemen mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di Puskesmas dan Rumah Sakit turut menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian khusus. c. Isu Strategis 3: Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta pemenuhan Hak Anak Upaya peningkatan kualitas hidup perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dihadapkan pada kondisi rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Sebagian besar sebagai Pekerja Keluarga tanpa upah, tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan, maraknya kasus perdagangan perempuan, kurangnya perlindungan terhadap Tenaga Kerja Wanita asal NTT di luar Negeri, terbatasnya ruang dan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta belum terpenuhinya kuota 30% Perempuan di Lembaga Legislatif.


IV-11

Sedangkan upaya pemenuhan hak anak dihadapkan pada kondisi rendahnya partisipasi anak dalam proses pembangunan, masih banyaknya anak jalanan, bayi dan anak terlantar, anak nakal, penyandang cacat, belum maksimalnya sistem perlindungan anak, tingginya tingkat kekerasan terhadap anak serta perdagangan anak. Selain isu di atas salah satu isu strategi yang harus menjadi priopitas adalah isu pekerja migran. Permasalahan pekerja migran kita adalah dalam pelayanan, penempatan dan perlindungan. Selain ketiga masalah di atas rendahnya pendidikan dan ketrampilan juga menjadi penyebab kecendrungan terjadinya unsur eksploitasi dan sindikasi pada proses rekruitmen yang membuat pekerja migran tidak berdaya. Perlindungan terhadap pekerja migran yang didominasi oleh pekerja migran perempuan perlu mendapatkan perhatian utama dan serius karena sangat rentan terhadap trafficking, ekploitasi, kekerasan fisik dan pelecehan seksual. d. Isu Strategis 4: Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas. Laju pertumbuhan masih lebih rendah dari nasional. Rata-rata laju pertumbuhan pertahun selama 2009-2012 di atas 6, sementara NTT rata-rata di bawah 6%. Akselerasi pertumbuhan diperlukan untuk mengurangi kesenjangan, serta menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran lebih cepat lagi. Pendorong utama pertumbuhan daerah adalah konsumsi, sedangkan sumbangan investasi (PMTB) masih rendah. Selain itu, NTT selalu mengalami defisit perdagangan antardaerah dalam periode 2009-2011. Salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah investasi wilayah NTT yang memiliki banyak potensi SDA untuk dikembangkan, terutama pada sektor pertanian (perkebunan, peternakan dan perikanan kelautan), pariwisata (Wisata Budaya dan Alam termasuk laut dan daratan). Sampai dengan saat ini potensi yang diminati oleh investor luar negeri adalah potensi pariwisata (perhotelan dan jasa wisata) sedangkan investor dalam negeri lebih pada sektor perdagangan dan jasa (transportasi dan jasa). Adapun sektor primer kurang diminati oleh investor luar dan dalam negeri, hal ini lebih dikarenakan sarana prasarana pendukung seperti ketenagakerjaan, transportasi, kondisi keamanan dan stabilitas politik daerah serta regulasi masih dirasa kurang mendukung. Perhatian pemerintah NTT dalam penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran pedesaan masih dinilai belum cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja berjalan tidak seimbang dan lebih banyak dinikmati masyarakat perkotaan. Hal ini disebabkan lokasi pusat ekonomi lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan sehingga berdampak pula pada upaya pengurangan tingkat kemiskinan yang lebih banyak berada di perdesaan. Sektor ekonomi masih digerakkan oleh nilai konsumsi sehingga dibutuhkan fundamental ekonomi yang baik yaitu dari sektor produksi.


IV-12

Upaya peningkatan kualitas pembangunan ekonomi daerah juga dilakukan melalui penguatan basis ekonomi daerah dengan mendorong pemanfaatan sumber daya ekonomi yang mempunyai basis pengusahaan yang luas di tengah masyarakat, serta mendorong pemanfaatan potensi sumber daya Perikanan, Keluatan serta Pariwisata (Bahari), guna mewujudkan ciri pembangunan ekonomi biru (Blue economy) sebagai daya saing ekonomi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. e. Isu Strategis 5: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Unggulan Daerah. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi pengembangan yang sangat besar berbasis sumber daya alam terutama pada sub sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, petenakan serta perikanan dan kelautan. Pengembangan pada sub sektor pertanian telah menghasilkan produk unggulan seperti jagung, kakao, jambu mete. Begitu pula pada sub sektor peternakan telah menghasilkan produk unggulan seperti ternak sapi dan babi yang sangat berkontribusi pada peningkatan ekonomi wilayah dan penyerapan tenaga kerja. Namun dalam pengembangannya, peningkatan komoditas unggulan ini masih belum optimal karena masih belum didukung dengan ketersedian prasarana produksi (industri), pasar dan tenaga kerja yang trampil. Peningkatan produksi sektor tersebut (pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan) juga didorong untuk tujuan ketahanan pangan pedesaan dan pemenuhan gizi keluarga dengan menerapkan sistem produksi berwawasan spesifik local serta memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim. Khusus untuk perikanan dan kelautan perlu mendapatkan perhatian yang lebih optimal. Sektor unggulan di Provinsi NTT masih merupakan sektor primer. Selain itu, peran sektor unggulan dalam mendorong pertumbuhan wilayah juga masih rendah. Secara keseluruhan kontribusi sektor unggulan dalam pertumbuhan wilayah baru 28%. Intensitas perdagangan yang signifikan baru terjadi dengan wilayah Jawa-Bali, sedangkan dengan pulau-pulau lain relatif kecil. f.

Isu Strategis 6: Peningkatan Konektivitas Intra dan Antar Pulau. Provinsi NTT termasuk salah satu dari delapan Provinsi kepulauan, terdiri dari 1.192 pulau (946 belum bernama) dengan kualitas konektivitas wilayah yang belum memadai. Masalah dalam konektivitas adalah transportasi publik yang masih lemah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, daya saing lemah, penanggulangan kemiskinan relatif lambat. Permasalahan transportasi publik lainnya yang perlu diketahui adalah kurangnya jumlah sarana atau kapasitas pelayanan, jumlah pelayanan dan jaringan pelayanan terbatas, biaya operasional terlalu tinggi, jumlah transfer antar intra moda tinggi, keuntungan rendah, kualitas sarana dan prasarana dan keselamatan yang rendah. Sarana dan prasarana dasar belum mendukung pelaksanaan pembangunan baik dari tingkat pelayanan, sisi pemerataan pembangunan maupun dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Prasarana jalan di Nusa Tenggara Timur dalam sepuluh tahun terakhir hampir tidak mengalami perkembangan, baik panjang jalan maupun kualitas atau kelasnya.


IV-13

Bahkan yang lebih memprihatinkan adalah masih banyaknya desa-desa yang letaknya terisolir, hubungan antar sentral produksi dengan pasar masih tertutup. Kondisi jalan banyak mengalami kerusakan baik rusak berat maupun rusak ringan. Keadaan ini tidak hanya pada jalan Provinsi, tetapi juga jalan Nasional. Kondisi infrastruktur jalan ini berimplikasi pada tingginya biaya transaksi dan transportasi yang mengakibatkan daya saing komoditi dari NTT ke pasar regional maupun ekspor menjadi rendah. Selain itu ketersediaan armada trasportasi antar pulau terutama laut dan udara juga terbatas dan tidak menjamin faktor keamanan karena kualitas armada transportasi kurang optimal, sehingga berimplikasi kepada penurunan investasi dari luar dan dalam negeri. Keadaan ini tidak hanya pada jalan Provinsi, tetapi juga jalan Nasional. Kondisi infrastruktur jalan ini berimplikasi pada tingginya biaya transaksi dan transportasi yang mengakibatkan daya saing komoditi dari NTT ke pasar regional maupun ekspor menjadi rendah. Selain itu ketersediaan armada trasportasi antara pulau terutama laut dan udara juga terbatas dan tidak menjamin faktor keamanan karena kualitas armada transportasi kurang optimal, sehingga berimplikasi kepada penurunan investasi dari luar dan dalam negeri, serta sebagai upaya pencapaian target MP3EI. g. Isu Strategis 7: Rendahnya Kinerja Birokrasi dan Minimnya Pelayanan Publik. Belum terasanya dampak politik otonomi daerah bagi masyarakat, oleh karena keterbatasan sumber daya dan kurangkesiapan Pemerintah, berakibat pada : (1) Kebijakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kepentingan bukan berdasarkan kompetensi/keahlian; (2) Belum optimalnya pengisian jabatan sesuai profesionalisme PNS; (3) Keenganan masyarakat untuk megontrol dan memberi masukan ke Pemerintah akibat absennya peraturan Hukum yang memberi perlindungan kepada mereka;(4) Belum terselenggaranya restrukturisasi dan perampingan kelembagaan birokrasi Pemerintah yang hemat struktur dan kaya fungsi; Belum terasanya dampak positif Otonomi Daerah bagi masyarakat oleh karena keterbatasan sumber daya dan kurangnya persiapan pemerintah dalam pelaksanaannya yang berakibat pada : (1) Kebijakan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum berdasarkan kompetensi/keahlian The Right man and the right places sehingga enimbulkan efek negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah; (2) krisis sumber daya manusia di dalam pengisian jabatan yang diatasi dengan pengatrolan kepangkatan seseorang karena belum terpenuhinya persyaratan jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan miskinnya profesionalisme PNS mengakibatkan pelayanan publik menjadi lamban dan pilih kasih; (3) Keengganan masyarakat untuk mengontrol dan memberikan masukan kepada pemerintah akibat absennya peraturan hukum yang memberikan perlindungan terhadap mereka; (4) Belum terselenggaranya restrukturisasi dan perampingan kelembagaan birokrasi pemerintahan hemat struktur dan kaya fungsi (Right Sizing)i; (5) Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil dengan ketergantungan pada pendanaan pemerintah pusat masih besar (presentase PAD terhadap APBD Hanya 4-6% saja ),


IV-14

(6) belum optimalnya penegakan HaM dalam bidang pemenuhan, perlindungan, pemajuan. (7) belum adanya layanan pengaduan masyarakat tentang informasi layanan publik dan belum ada standarisasi pelayanan publik. h. Isu Strategis 8: Peningkatan Kualitas dan Pencegahan Degradasi Lingkungan Hidup serta Ketahanan Perubahan Iklim. Kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup sangat penting bagi wilayah kepulauan yang perekonomiannya sangat bergantung pada produksi komoditas primer. Dampak perubahan iklim akan dirasakan paling besar di wilayah kepulauan, khususnya pulau-pulau kecil. Rehabilitasi lingkungan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan akan meningkatkan daya tahan lingkungan. Di samping itu pembangunan di NTT juga diupayakan untuk pengurangan tingkat pemanasan global, efek rumah kaca serta peningkatan adaptasi terhadap perubahan iklim. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kerentanan tinggi terhadap eksploitasi SDA melalui penebangan hutan secara liar yang mengakibatkan terjadinya banjir dan erosi. Kemudian dalam bidang pertambangan seperti pertambangan marmer di Kabupaten TTU dan TTS yang dilakukan oleh investor tidak memperhatikan aspek lingkungan, karena potensi tambang marmer berada di kawasan konservasi Mutis Timau, dimana kedua kawasan tersebut adalah wilayah penghasil persediaan air di pulau Timor. Ancaman terhadap kerusakan ekosistem laut masih juga terjadi yang berakibat pada penurunan produksi ikan dan kerusakan terumbung karang seperti pemboman ikan dan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang masih dilakukan oleh masyarakat di daerah pesisir pantai. Pengembangan potensi sumber daya alam daratan dan lautan seperti ; (a) hutan lindung Mutis dan Timau; (b) Taman Nasional Kelimutu; (c) Pulau Komodo; (d) Taman Laut di Maumere, (e) Labuan bajo untuk pengembangan pariwisata serta pengembangan ternak merupakan proritas pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan pendapatan daerah. Namun pengelolaan sumber daya alam untuk menunjang pariwisata dan peningkatan pendapatan masyarakat kurang didukung dengan prasarana pendukung dasar yang memadai, seperti Jalan, transportasi dan penginapan. Sementara itu, sektor peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan tidak didukung dengan cara-cara baru (inovasi teknologi) dalam sistem produksi, pengolahan Hasil, sistem pemasaran dan dukungan SDM yang memadai. Inovasi yang terintegrasi dengan kebutuhan infrastruktur dan layanan di tingkat pedesaan, kabupaten dan provinsi serta memperhatikan perubahan-perubahan lingkungan biofisik, iklim dan kebijakan nasional dan global yang terjadi.


IV-15

i.

Isu Strategis 9: Pembangunan Kawasan Perbatasan dan Kawasan Khusus. Kawasan perbatasan di NTT baik itu perbatasan laut maupun darat, dengan provinsi lain yaitu Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Manggarai Barat serta kawasan perbatasan antar negara di 12 (dua belas) kabupaten meliputi kawasan perbatasan di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Rote Ndao, Sabu Raijua, Alor, Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah serta Kabupaten Sumba Barat Daya. Semakin meningkatnya pelintas batas illegal dan rendahnya perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan merupakan permasalahan tersendiri bagi provinsi NTT di samping permasalahanpermasalahan yang kompleks lainnya. Selain itu juga permasalahan perselisihan batas daerah antar kabupaten/kota membutuhkan penanganan tersendiri dengan melibatkan semua unsur baik itu pemerintah provinsi, kabupaten dan tokoh masyarakat. Kualitas sumber daya manusia masyarakat di daerah tertinggal dan perbatasan masih rendah di samping sarana dan prasarana yang belum memadai. Hal ini yang mendorong belum berkembangnya aktivitas ekonomi di wilayah tersebut sehingga perekonomian wilayah masih cenderung tertinggal. Sementara itu, dalam konteks kawasan khusus, penguatan manajemen KAPET Mbay dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi masih belum optimal dikarenakan masih belum berkembangnya keterpaduan program antara sektor dan antara wilayah (kabupaten, Provinsi) serta antar pelaku usaha domestik maupun internasional.Hal lain yang terkait erat dengan masalah perbatasan adalah penanganan masalah warga ex Timor Timur serta pemberdayaan ekonomi masyarakat yang belum dilakukan secara menyeluruh. Di samping itu, masih kurangnya kestabilan keamanan dan penegakan hukum menyebabkan masih sering terjadinya konflik di daerah perbatasan.

j.

Isu Strategis 10 : Penanggulangan Kawasan Rawan Bencana. Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan rawan bencana alam, baik itu bencana alam geologi berupa gempa bumi, tsunami, gunung berapi (ring of fire) maupun bencana akibat perubahan iklim seperti banjir, angin topan, kekeringan, longsor dan gelombang pasang. Di samping itu juga rentan terhadap bencana yang akibatkan oleh kegiatan manusia seperti kebakaran karena pembakaran hutan dan ladang.

k. Isu Strategis 11: Penanganan Kemiskinan Tingkat kemiskinan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur relatif masih tinggi. Hal ini disebabkan belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia. Selain dari itu masih banyak penduduk Nusa Tenggara Timur yang menyandang masalah kesejahteraan sosial seperti anak jalanan, anak terlantar, Komunitas Adat Terpencil (KAT), wanita rawan sosial ekonomi, pekerja anak dan penyandang cacat serta belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat.


IV-16

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 5.1. VISI Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (RPJPD) Tahun 2005-2025 yang merupakan kaidah penuntun pembangunan daerah setiap lima tahun memuat arah kebijakan dan target pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Sebagai Provinsi Kepulauan yang berbatasan darat dan laut dengan Negara Timor Leste dan berbatasan laut dengan Australia berkomitmen untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan harapan tersebut maka Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2018 yaitu: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT NUSA TENGGARA TIMUR YANG BERKUALITAS, SEJAHTERA DAN DEMOKRATIS DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA” a.

b.

c. d.

Asumsi dasar visi pembangunan dimaknai sebagai berikut: Kualitas, mencerminkan keterwakilan sumber daya manusia (agenda pendidikan, kesehatan, perempuan, anak dan pemuda) dengan indikator-indikator kualitas IPM dan dikaitkan dengan upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya-saing; Sejahtera, mencerminkan keterwakilan agenda pembangunan (pendidikan, kesehatan, ekonomi, perempuan, anak dan pemuda) dengan indikator-indikator kualitas IPM; serta pembangunan ekonomi dan pariwisata, infrastruktur, dan tata ruang dan lingkungan hidup, Kelautan dan Perikanan dengan indikator-indikator ekonomi, infrastruktur dan tata ruang dan lingkungan hidup yang terukur; Demokratis, mencerminkan keterwakilan proses dan substansi agenda-agenda pembangunan yang dilakukan secara rasional dan objektif dengan mempertimbangkan aspek keterbukaan, partisipasi publik, kesamaan dan keadilan; Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Provinsi tedepan di Selatan Indonesia maka seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur dengan tekad yang bulat dan komitmen yang tinggi untuk tetap menjaga keutuhan, kedaulatan, kehormatan dan martabat bangsa Indonesia.

5.2. MISI Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut maka ditetapkan 8 misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam penyiapan kerangka keja agenda pembangunan yaitu; 1) Meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka terwujudnya mutu pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing; 2) Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat; 3) Memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan ekonomi keparawisataan dengan mendorong pelaku ekonomi untuk mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal; 4) Pembenahan sistem hukum dan reformasi birokrasi daerah; 5) Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup;


V-1

6) Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak; 7) Mempercepat pembangunan Kelautan dan Perikanan; 8) Mempercepat penanggulangan kemiskinan, bencana dan pengembangan kawasan perbatasan.


V-2

5.3. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan pembangunan yang dilaksanakan melalui pencapaian tujuan strategis masing-masing agenda pembangunan yang akan menjadi dasar penetapan program dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan strategis pembangunan ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan agenda pembangunan. Atas dasar itu misi, agenda dan tujuan strategis mempunyai keterkaitan sebagaimana uraian masing-masing misi pembangunan sebagaimana tabel 5.1 Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

97,69

98,09

98,49

98,89

99.29

 SMP

84,18

84,64

85,1

85,56

86.02

 SMA/SMK

76,19

79,56

82,93

86,3

89.68

114,24

113,69

113,14

112,59

112.01

96,24

95,57

94,9

94,23

93.53

76,02

75,45

74,88

74,31

73.69

3. APS  SD  SMP/MI

96,47

96,64

96,81

96,98

97.15

90,98

92,1

93,23

94,35

95.48

Kemampuan penduduk usia >15 tahun:

91,5

92,1

92,7

93,3

93.93

MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Misi-1 : Meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka terwujudnya mutu pendidikan

1. Meningkatkan mutu dan akses Pendidikan pada semua jenjang

1.Meningkatnya rata-rata lama sekolah

1. APM (%)  SD

2. APK (%)  SD  SMP  SMA/SMK

2. Meningkatnya Tingkat Pendidikan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018

V-3

MISI

TUJUAN

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

8,5

7,9

7,3

6,7

6.07

a. Pendidikan penduduk umur >10 tahun  Tidak berizasah

35,55

34,81

34,07

33,33

32.59

 SD (%)

29,83

30,12

30,41

30,7

31.01

 SMP (%)  SMA (%)  SMK (%)  Akademi/PT(%) b. Rasio Sekolah-Siswa  SD  SMP  SMA/MA/ SMA/LB  SMK Tingkat Kelulusan (%)  SD SMP

13,41 12,38 3,54 5,27 1:180

13,59 12,53 3,59 5,33 1:181

13,77 12,68 3,64 5,39 1:181

13,95 12,83 3,69 5,45 1:182

14.15 12.99 3.75 5.53 1 : 183

1:210 1:414 1:344

1:213 1:419,5 1:352

1:217 1:425 1:361

1:221 1:430 1:369

1 : 225 1 : 436 1 : 378

100

100

100

100

100

 SMA  SMK Jumlah guru berpendidikan S1(%)  SD  SMP  SMA

98,76 96,32 26,8

98,76 97,23 30,7

99,16 98,14 34,6

99,56 99,05 38,5

100 100 42.4

62,4 86,68

64,1 87,22

65,8 87,76

67,5 88,3

69.2 88.86

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Masyarakat

 Dapat Membaca dan Menulis  Buta Huruf

3.Meningkatnya kualitas dan prosentase kelulusan semua jenjang pendidikan


V-4

MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN  SMK

4. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan

Aksesibilitas sarana prasarana pendidikan  SD

 SMP  SMA  SMK 5. Meningkatnya manajemen pengelolaan pendidikan

1. Sertifikasi guru (%)

2.Penerapkan manajemen berbasis Sekolah (MBS) 3.Penerapan kurikulum2013 (%)  SD  SMP  SMA/SMK

6. Meningkatnya pendataan, pengkajian, pelestarian, pembinaan, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018

4.Penerapan SPM Pendidikan  Dokumen

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

79,9

80,6

81,3

82

82.74

62,1

65,22

68,34

71,46

74.60

98,05 36,48 14,81

98,38 36,6 14,94

98,71 36,72 14,07

98,71 36,84 15,07

99.09 36.97 15.22

38,31

44,21

50,11

56,95

61.95

48

52

56

60

64

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 100

55%

60%

V-5

65%

70%

75%

MISI

TUJUAN

SASARAN

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

 Bank Data

55%

60%

65%

70%

75%

 Jumlah obyek budaya yang tertangani

55%

60%

65%

70%

75%

 Jumlah sanggar seni

55%

60%

65%

70%

75%

 Jumlah minat baca

55%

60%

65%

70%

75%

 Jumlah perpustakaan Sekolah

55%

60%

65%

70%

75%

 Jumlah perpustakaan

55%

60%

65%

70%

75%

INDIKATOR SASARAN

pemanfaatan, pengembangan, pendokumentasi an dan penyebarluasan kebudayaan

7. Meningkatnya mutu dan jangkauan pelayanan Perpustakaan


V-6

MISI

TUJUAN

SASARAN

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

 Jumlah organisasi lingkungan yang aktif dan terbina

8

11

13

16

19 org.

 Jumlah organisasi ekonomi yang aktif dan terbina  Jumlah organisasi sosial yang dibentuk, aktif dan terbina  Menurunnya presentase pemuda usia 16-30 tahun yang tidak bekerja

14

16

17

19

21 org

57

58

59

60

61 org.

3,57%

3,41%

3,25%

3,09%

2,75%

 Jumlah atlet berprestasi yang diorbitkan

54 atlet

74 atlet

95 atlet

116 atlet

137 atlet

 Jumlah bantuan untuk Klub yang berprestasi  Peningkatan partisipasi

10 club

10 club

11 club

11 club

12 club

160 peserta

220 peserta

280 peserta

340 peserta

400 peserta

INDIKATOR SASARAN Desa/kelurahan

2. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah Raga

8. Mewujudkan generasi pemuda yang cerdas dan kreatif

9. Menumbuhkank embangkan jiwa kepemimpinan dan kewirasahaan bagi pemuda 10. Meningkatnya pembinaan olahraga secara menyeluruh dan berprestasi


V-7

MISI

TUJUAN

SASARAN

11. Meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh masyarakat olah raga Misi-2: Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat jangkau seluruh masyarakat

1. Meningkatka nkan umur harapan Hidup

1. Meningkatnya Kualitas pelayanan Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu dan Posyandu

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

1 kelanjutan pemb. Gelanggang remaja




1 kelanjutan pemb. Gelanggan g remaja

44 359 1615

45 362 2150

46 365 3220

47 368 3755

48 371 4.290

 Prosentase Jumlah Rumah Sakit (PONEK)

100

100

100

100

100

 Jumlah Puskesmas PONED (%)

33

38

42

46

INDIKATOR SASARAN keikutsertaan masyarakat  Jumlah fasilitas olahraga yangdikembangkan dan direhabilitasi

1. Akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat:

 Rumah sakit  Puskesmas  Pustu 2.Layanan Rujukan pelayanan sekunder dan tersier di setiap region provinsi


V-8

50

MISI

TUJUAN

SASARAN

2. Penurunan kematian ibu baru melahirkan dan dan anak baru lahir

3. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

15

17,5

20

22,5

426

414

402

390

69,37

70,75

72,13

70,75

 Prosentase Bayi Lahir Hidup  Prosentase Bayi Lahir Mati Kasus balita gizi

99,52

100,65

101,77

102,02

98,64

98,75

98,97

99,08

1,24

1,13

1,02

0,91

 Kurang  Buruk

15,28 1

13,37 0,94

11,46 0,88

9,55 0,82

0.81 7.64 0.76

10,93

10,25

9,57

8,89

8.19

3,01

2,83

2,65

2,47

2.24

1,81

1,7

1,59

1,48

1.36

10,31

9,67

9,03

8,39

7.73

17

15,94

14,88

13,82

12.74

5,92

5,56

5,2

4,84

4.43

INDIKATOR SASARAN  Jumlah Pustu (%) 3.Rasio Fasilitas Kesehatan 1. Angka harapan hidup Jumlah Kelahiran

25 379 69,37

104,021 99.19

1.Jumlah kasus penyakit di desa/kelurahan (%)

     


TAHUN 2018

Muntaber Demam Berdarah campak ISPA Malaria TBC

V-9

MISI

TUJUAN

SASARAN

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

 Lainnya

1,28

1,21

1,14

1,07

0.95

2.Kabupaten/kota yang menjalankan SIKDA manual dan (online)

30%

35%

40%

45%

50 %

 Fasilitas kesehatan yang berijin (%)

55%

60%

65%

70%

75%

 Sarana kesehatan yang terakreditasi (%)

55%

60%

65%

70%

75%

 Tenaga kesehatan yang teregistrasi dan mendapat sertifikasi kompetensi (%)

55%

60%

65%

70%

75%

4.Kejadian malpraktek layanan kesehatan yang ditangani (%) 5. Jml regulasi kab/kota yang mendukung pembangunan kesehatan 6.Standar mutu di tingkat

100%

100%

100%

100%

100%

22 Kab /Kota

22 Kab /Kota

22 Kab /Kota

22 Kab /Kota

22 Kab /Kota

INDIKATOR SASARAN

3.SKPD Kesehatan sebagai regulator dan pengawas bidang kesehatan


V - 10

MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN puskesmas dan rumah sakit berserta pengawasannya  Kepuasan masyarakat pada layanan puskesmas (%)  Kepuasan masyarakat pada layanan RS (%) 7.keterlibatan tenaga peneliti atau lembaga penelitian dalam perumusan dan evaluasi kebijakan kesehatan (%) 8.Ketepatan dan kelengkapan pelaporan data di setiap level pelayanan kesehatan (%) 9.Jumlah perusahaan yang menjalankan program K3 10.Persentase rumah tangga yang ber-PHBS 11. Jumlah dan kualitas poskesdes  Jumlah poskesdes  Rasio poskesdes per jumlah penduduk 12. Jumlah bantuan/hibah pemberdayaan masyarakat


TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

35%

40%

45%

50%

>65%

60%

65%

70%

75%

> 80%

50%

50%

75%

75%

80%

75%

75%

80%

90%

>90

75%

75%

100%

100%

100%

50%

60%

70%

80%

90%

50% Sesuai target SPM




10 % Dana Program

10 % Dana Program

10 % Dana Program

10 % Dana Program

100% Sesuai target SPM 10 % Dana Program

V - 11

MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN 13. pemenuhan kebutuhan SDM baik jumlah, jenis, kualitas dan penyebaran  Jumlah Dokter (Orang)  Rasio per satuan penduduk  Jumlah Tenaga Paramedis:Perawat/Bida n (Orang)  Rasio per satuan penduduk 14. aksesibilitas masyarakat terhadap sediaan farmasi yang bermutu, aman dan terjangkau  Sebaran institusi penyedia sediaan farmasi (Kab/kota)  Obat generik berlogo dalam persediaan obat (kab/Kota) 15. RS memiliki peralatan kesehatan yang standar (%) 16. hasil penelitian yang diaplikasikan dalam intervensi program


TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

475

661

847

1034

1.220

0,21

0,21

0,21

0,21

0.22

10,087

10,324

10,598

10,851

11.106

1,96

1,97

1,98

1,99

2.00

22 Kab./kota

22 Kab./kota

22 Kab./kota

22 Kab./kota

22 Kab./kota

22 Kab./kota

22 Kab./kota

22 Kab./kota

22 Kab./kota

22 Kab./kota

25%

25%

50%

75%

100%

25%

25%

50%

75%

100%

V - 12

MISI

TUJUAN

SASARAN

2.Meningkatka n Kualitas Kehidupan keluarga

4. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan KB

3.Optimalnya perlindungan kesehatan masyarakat

Misi -3 : Memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan ekonomi

1.Peningkatan kapasitas ekonomi unggulan berbasis pertanian

5. Meningkatnya Askes pembiayaan kesehatan masyarakat

1.Meningkatnya pendapatan petani


INDIKATOR SASARAN

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

264.155 682.702

349.467 690.045

434.778 697.388

520.089 704.730

605.400 712.073

7.759 1,98

7.945 2,31

8.131 2,64

8.316 2,97

8502 3.3

82,33 3,45 1,09 13,13 22 Kab/kota

84,2 3,54 1,12 11,14 22 Kab/kota

86,07 3,63 1,15 9,15 22 Kab/kota

87,94 3,72 1,18 7,16 22 Kab/kota

89.81 3.81 1.21 5.17 22 Kab/kota

50%

50%

60%

70%

80%

785.711

829.283

872.855

916.428

960.000

kesehatan (%) 1. Angka Partisipasi KB:

 Jumlah Akseptor KB  Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)  Peserta KB Aktif (%)  TFR (%) 2. Peningkatan Sanitasi dan Penurunan BABS pada Desa/kel (%)  Sendiri  bersama  Umum  Bukan jamban 1.Jumlah kabupaten/kota yang melakukan kegiatan District Health Account setiap tahun (Kab/kota) 2. Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan Produksi padi/gabah (ton)

V - 13

MISI

TUJUAN

SASARAN

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

2.Jumlah alat mesin pertanian dalam pengelolaan areal dan penanganan pasca panen (unit)

24.775

33.328

41.880

50.433

- Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu : Jumlah stup Lebah Madu - Jumlah lokasi budidaya Kutu Lak - Luas kawasan hutan yang dimanfaatkan 1.Produksi Jagung (ton)

183 stup

225 stup

267 stup

308 stup

350 stup

7

9

11

12

14

33.333 Ha

50.000

66.666 Ha

83.333 Ha

755.181

818.079

880.976

943.874

INDIKATOR SASARAN

TAHUN 2018

keparawisataan dengan mendorong pelaku ekonomi untuk mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal;

3.Meningkatkan potensi hasil hutan

2. Mewujudkan NTT sebagai Provinsi jagung, ternak, cendana, Destinasi Utama pariwisata Dunia dan NTT sebagai

1.Terwujudnya komoditas jagung sebagai pendukung ketahahan pangan nasional


58,986

V - 14

100.000 Ha 1.006.771

MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TAHUN 2018

2.Luas tanam (Ha):  kelapa (ha)  Jambu Mente  Kopi  Kakao  Cengkeh  Vanili  Pala  Kemiri  Jumlah cadangan pangan provinsi (ton)

161.212 189.364 124.021 54.649 17.085 3.086 1.581 82.050 100

161.430 193.878 184.327 56.004 17.625 3.196 1.687 82.104 125

161.647 198.391 244.632 57.358 18.164 3.305 1.793 82.158 150

161.865 202.904 304.937 58.712 18.704 3.414 1.898 82.211 175

162.082 207.417 365.243 60.066 19.243 3.523 2.004 82.265 200 ton

66,6%

75%

83,3%

91,6%

100%

66,6%

75%

83,3%

91,6%

100%

provinsi Koperasi

2.Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan cadangan pangan provinsi, penanganan daerah rawan pangan, penyediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan serta pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

 Prosentase penanganan daerah rawan pangan (50%)  Prosentase penyediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018

V - 15

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun III-31

Recommend Documents