PADA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN BANGKA

PADA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN BANGKA Sungailiat, 14 Maret 2017

Oleh: Dr. YAN MEGAWANDI, SH., M.Si. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

OUTLINE PERIODESASI DOKUMEN PERENCANAAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN

ISU STRATEGIS TEMA PEMBANGUNAN 2018 PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI 2018 BAPPPPEDA

Planning for a better Babel

2

page2

PERIODESASI DOKUMEN PERENCANAAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RPJPD 2005-2025 (Perda 13/2007) 2005

BAPPPPEDA


RKPD 2025

RKPD 2024

IV 2022-2025

RKPD 2023

RKPD 2022

RKPD 2021

RKPD 2020

RKPD 2019

III 2017-2022

RKPD 2018

RKPD 2017

RKPD 2016

RKPD 2015

(Perda 6/2016)

RKPD 2014

RKPD 2012

RKPD 2011

RKPD 2010

RKPD 2009

RPJMD

RKPD 2008

(Perda 17/2008)

II 2012-2017

RKPD 2013

RPJPD

I 2007-2012

3

page3

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018

KONDISI: MASA RPJMD 2012-2017 BERAKHIR PADA TAHUN 2017 PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2018 BERPEDOMAN PADA: 1. SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN RPJPD 2005-2025 2. RKP TAHUN 2018 DAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT MENGACU PADA RPJMN 2015-2019

BAPPPPEDA


4

page4

CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG S.D 2016

BAPPPPEDA


5

page5

CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG S.D 2016...(2)

BAPPPPEDA


6

page6

CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG S.D 2016...(3)

BAPPPPEDA


7

page7

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN 2018 (…..1) PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM Rendahnya Ketahanan Pangan;

Rendahnya Kualitas lingkungan hidup;

Rendahnya Nilai tambah dan daya saing produk UKM; Rendahnya Investasi;

Tingkat pengangguran berfluktuasi tinggi; Tingginya Inflasi;

Laju Pertumbuhan ekonomi berkecenderungan melambat Belum optimalnya pengelolaan kepariwisataan daerah;

BAPPPPEDA

Belum optimalnya industri pengolahan berbasis sumber daya alam;


8

page8

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN 2018 (…..2) SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN • Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya manusia; • Masih terjadi kesenjangan pembangunan sosial; • Masih terjadi kesenjangan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender; • Belum stabilnya pembangunan demokrasi; • Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi birokrasi; • Belum optimalnya pengembangan budaya lokal; • Tingginya Pertumbuhan penduduk; INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

• • • •

Terbatasnya kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah; Masih terjadi kesenjangan pembangunan antar wilayah; Masih terdapatnya kawasan kumuh perkotaan; Terbatasnya layanan telekomunikasi dan informatika.

BAPPPPEDA


9

page9

SASARAN POKOK DAN TARGET INDIKATOR SASARAN

Sasaran Pokok

Indikator

1. Meningkatnya ekonomi daerah Pertumbuhan PDRB 2. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas IPM SDM 3. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.

IDI Provinsi

4. Meningkatnya Indeks Reformasi Indeks RB Birokrasi. 5. Menurunnya disparitas Indeks Williamson pembangunan antar wilayah dan Indeks Gini masyarakat 6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya IKLH alam

BAPPPPEDA


Kondisi 2016

Target 2018

4,11

6,26

72,31

73,45

0,251

0,244

69,85 63,16 0,288 61,56

69,9

64,00 0,26

62,98

10

page10

TARGET SASARAN PEMBANGUNAN MAKRO NASIONAL, PULAU SUMATERA DAN PROVINSI KEP. BABEL TAHUN 2018

Indikator

Tahun 2018 Nasional

Sumatera

Babel

(1)

(2)

(3)

(4)

Pertumbuhan Ekonomi (%)

6,1

6,5

6,26

Tingkat Kemiskinan %

9,95

8,8

4,42

4,6-5,1

5,0

4,17

3,5

3-4,5

3,8

Tingkat Pengangguran % Laju Inflasi (%)

BAPPPPEDA


11

page11

RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2018 DALAM PRIORITAS NASIONAL

BAPPPPEDA


12

page12

TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2018

Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahap Ketiga 2017-2022 “EKONOMI DAN PENGEMBANGAN KUALITAS SDM” BAPPPPEDA


13

page13

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja;

Penempatan tenaga kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja pada semua sektor pembangunan;

Mendorong pengembangan standarisasi SDM, produk dan jasa KUKM

Peningkatan produktifitas, kualitas dan daya saing produk daerah;

Peningkatkan dan pengembangan SDM dan industri pengolahan SDA

Pemenuhan energi listrik dan peningkatan rasio elektrifikasi;

Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk SD Mineral;

Pengembangan produk unggulan daerah

Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut

Peningkatan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing global

Pemantapan ketahanan pangan

Peningkatan sarana dan prasarana, produksi dan nilai tambah produk serta peningkatan fungsi kelembagaan pertanian

Peningkatan sarana dan prasarana pengembangan promosi, destinasi dan pemasaran pariwisata;

Peningkatan Nilai tambah atas pemanfaatan SDA berbasis kehutanan

Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta MASY dan kelembagaan Pariwisata

BAPPPPEDA


14

page14

ARAH KEBIJAKAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KUALITAS SDM Peningkatan akses pelayanan pedidikan, peningkatan mutu pendidikan serta peningkatan

Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan

SDM

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat

Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan rujukan

BAPPPPEDA


15

page15

ARAH KEBIJAKAN PENINGKATAN INDEKS DEMOKRASI peningkatan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan dan evaluasi kebijakan termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah.

BAPPPPEDA


Pemeliharaan iklim demokrasi yang kondusif melalui pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri serta penguatan ketahanan masyarakat

IDI 16

page16

ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN RB peningkatan pelayanan publik yang semakin berkualitas

Pembangunan pemerintahan umum

RB

BAPPPPEDA

pemberdayaan birokrasi yang bersih, responsif dan profesional pendataan dan perencanaan komprehensif penyelenggaraan pemerintahan

peningkatan kapasitas, kualitas dan produktifitas sumber daya aparatur pembangunan fasilitas-fasilitas publik

Kebijakan keuangan daerah


perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, demokratif, responsif, transparan, akuntabel, efektif, efisien

terciptanya kemandirian fiskal

17

page17

ARAH KEBIJAKAN PENURUNAN DISPARITAS

Pemberdayaan masyarakat secara langsung

mengembangkan wilayah-wilayah yang tertinggal, Stategis dan cepat tumbuh

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur

Peningkatan akses informasi, pemasaran, permodalan, kesempatan kerja dan teknologi

Pengendalian dan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW

Pembangunan kesejahteraan sosial

Penataan Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial

Penanggulangan kemiskinan

Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak dan kesetaraan gender (KKG)

BAPPPPEDA


Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda serta peningkatan budaya dan prestasi olah raga

Pengembangan kawasan Transmigrasi

Pembangunan budaya lokal

Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana

18

page18

ARAH KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SDA

Lingkungan Hidup • Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Pengelolaan SDA • Menyeimbangkan upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air agar terwujud kemanfaatan air yang berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh rakyat baik pada generasi sekarang maupun akan datang.

BAPPPPEDA


19

page19

RANCANGAN PRIORITAS NASIONAL DAN PROGRAM PRIORITAS 2018 I. PENDIDIKAN 1. Pendidikan Vokasi 2. Peningkatan Kualitas Guru II. KESEHATAN 3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 5. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) III. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 6. Penyediaan Perumahan Layak 7. Air Bersih dan Sanitasi

IV. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA 8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10) 9. Pengembangan KEK (dari 10) 10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (dari 14) 11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja 12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi V. KETAHANAN ENERGI 13. EBT dan Konservasi Energi 14. Pemenuhan Kebutuhan Energi VI. KETAHANAN PANGAN 15. Peningkatan Produksi Pangan 16. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian

X. POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN 27. Penguatan Pertahanan 29. Kepastian Hukum 28. Stabilitas Politik dan Keamanan 30. Reformasi Birokrasi

BAPPPPEDA


VII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN 17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran 18. Pemebuhan Kebutuhan Dasar 19. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi VIII. INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN 20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda) 21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika IX. PEMBANGUNAN WILAYAH 22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal 23. Pembangunan Perdesaan 24. Reforma Agraria 25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (al. Kebakaran hutan) 26. Percepatan Pembangunan Papua

20

page20

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI 2018 Ekonomi dan SDA • Peningkatan Produksi produk potensi ekonomi lokal • Peningkatan peluang dan kemudahan berinvestasi • Peningkatan produksi sektor pertanian • Pengembangan daya tarik dan pembangunan Destinasi Wisata • Peningkatan Kualitas Lingkungan

BAPPPPEDA


Infrastruktur Kewilayahan

Sosbud dan Pemerintahan

• Penurunan Disparitas Pembangunan antar wilayah • Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur

• Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja • Penurunan Tingkat Pengangguran • Peningkatan Pelayanan Pendidikan • Peningkatan Pelayanan Kesehatan • Peningkatan Pembangunan Demokrasi • Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih • Mitigasi dan Tanggap Darurat Bencana

21

page21

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA 2018

BAPPPPEDA


22

page22

CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA (Kemiskinan)

BAPPPPEDA


23

page23

CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA (Pengangguran) 2012

2013

2014

2015

BANGKA

BELITUNG

BAPPPPEDA

BABAR


BATENG

5,14 3,61 3,49 3,70

2,55

2,51 2,42 2,20 2,61 BELTIM

6,29

6,66 BASEL

2,01

3,26

1,64

3,92 3,83

5,63 5,25

5,64 4,54 3,47

3,21

1,21

3,64 3,79 3,91

2,97 1,76 2,59 3,03

3,15 2,77

4,26

4,57

5,92

6,58

8,36

8,84

8,87

10,64

2011

PANGKALPINANG

PROVINSI

24

page24

BANGKA BELITUNG

BAPPPPEDA BABAR

Planning for a better Babel BATENG BASEL BELTIM PANGKALPINANG

66,59

75,02

67,21

75,69

67,92

76,14

67,71

68,83

63,89

68,27

76,61

69,05

76,28

68,10

63,54

68,66

67,23

70,29

70,03

2014

66,59

62,96

68,09

66,43

69,56

69,79

2013

65,86

61,17

67,67

65,85

69,27

69,34

2012

60,53

66,88

64,92

67,87

67,99

2011

66,09

64,00

67,17

67,37

CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA (IPM) 2015

PROVINSI

page25

25

CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA (Angka Harapan Hidup)

BAPPPPEDA


26

page26

CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA (Rata-rata Lama Sekolah) 2012

2013

2014

2015

BANGKA

BELITUNG

BAPPPPEDA

BABAR


BATENG

BELTIM

PANGKALPINANG

7,79 7,76 7,70 7,68 7,58

9,67 9,52 10,05 10,03

7,74

7,46

7,98

7,86 BASEL

7,72

6,01 6,04 6,40 6,40 5,75

6,96 7,17 7,15 7,00 6,97

7,43 6,95 7,02 6,80 7,19

7,84

8,00

7,85

8,10

8,25

8,00

7,99

7,89

7,98

8,27

9,99

2011

PROVINSI

27

page27

CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA (Pertumbuhan Ekonomi)

BAPPPPEDA


BELTIM

4,79 5,02 5,56

4,05 4,68 5,22

PANGKALPINANG PROVINSI

6,49

6,11

5,50

4,18 4,27

5,10

4,43 BASEL

6,05

4,40 4,70

4,21 -0,59 1,52 5,02 BATENG

5,69

4,09 BABAR

4,45

4,30 5,10 5,49

4,72 5,96 6,09 BELITUNG

2015

5,78

2014

5,12

4,58 4,78 5,30 5,35 BANGKA

2013

4,54

2012

NASIONAL

28

page28

SASARAN PEMBANGUNAN MAKRO PROV/KAB/KOTA 2018 LPE

KEMISKINAN

PENGANGGURAN

2017

2018

2017

2018

2017

2018

5,28

6,26

4,12

4,42

5,36

4,17

5,5

6,68

5,02

4,75

8,32

6,35

BANGKA

5,64

6,74

3,01

2,98

5,32

3,18

BANGKA SELATAN

1,78

4,45

5,06

4,79

5,62

4,18

BANGKA BARAT

5,21

6,33

3,13

2,86

2,01

1,98

BELITUNG

5,49

6,65

6,83

5,95

3,95

2,79

BELITUNG TIMUR

5,35

6,51

6,03

5,45

2,51

2,35

PANGKALPINANG

5,22

6,47

4,36

4,09

9,98

7,65

PROVINSI BANGKA TENGAH

BAPPPPEDA


29

page29

PEMBANGUNAN TEMATIK SPASIAL 2018 Sektor Unggulan Kab. Bangka

Sektor Unggulan 1.Pertanian dan Perkebunan 2.Priwisata 3.Industri Pengolahan 2 Prioritas 1. Pengangguran 1 2. Pendidikan 3. Kesehatan

1

2

1.Pertanian dan Perkebunan 2.Priwisata 3.Industri Pengolahan

1 1 2 2 5 6 4 3 4

3 3

1 2 3

Sektor Unggulan 1.Pertanian dan Perkebunan 2.Pariwisata 3.Perikanan Prioritas 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Pendidikan 3. Kesehatan Sektor Unngulan 1.Pertanian dan Perkebunan 2.Pariwisata 3.Industri Pengolahan 4.Perikanan

Prioritas 1.Pendidikan

1 4

Prioritas 1.Kemiskinan 2.Pengangguran Sektor Unggulan 1.Perdagangan dan jasa 2.Industri Pengolahan 4 33.Pariwisata 5 Prioritas 1. PENGANGGURAN 1 2. Kemiskinan 1 2

Sektor3Unngulan

3

2

1

1

1.Pertanian dan Perkebunan 2 2 2.Jasa dan Perdagangan 1 1 3.Industri Pengolahan Prioritas 1. Pengangguran 2.1 Kemiskinan 3. Pendidikan 4. Ekonomi

2 2

3

4

Sektor Unggulan

1.Pertanian dan Perkebunan 2.Pariwisata 3.Industri Pengolahan 4.Perikanan Prioritas Isu Strategis 1. Kemiskinan

BAPPPPEDA


30 30

page30

AGENDA PEMBAHASAN USULAN KAB/KOTA PADA RKPD PROVINSI

16 Maret 2017 Batas akhir entry usulan Kab/Kota ke dalam eplanning prov

BAPPPPEDA

17 – 19 Maret 2017 Justifikasi usulan Kab/kota di dalam eplanning oleh PD Provinsi


20 – 24 Maret 2017 Forum PD Provinsi

Tentative 4 April 2018

Forum Tematik Holistik (Trilateral Musrenbang Meeting/ Prov Bappeda Prov (finalisasi - Bappeda Kab/Kota - PD semua usulan) Prov)

31

page31

TERIMA KASIH

BAPPPPEDA


32

page32

PADA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN BANGKA

Recommend Documents