MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PADA MUSRENBANG RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 Disampaikan oleh: DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
Drs. REYDONNYZAR MOENEK, M. Devt.M Samarinda, 4 April 2016
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
ARTI PENTING FORUM MUSRENBANG RKPD TAHUN 2017 Partisipasi seluruh pemangku kepentingan
Kesejahteraan Masyarakat
Kesepakatan
penajaman, penyelarasan, & klarifikasi
Rancangan RKPD Tahun2017 (Program dan Kegiatan Pemda Tahun 2017)
landasan PEMDA melaksanakan pembangunan daerah
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI RKPD Substansial Prog & keg dan pemanfaatan keuda dlm upaya peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat & pembangunan di daerah • • Pasal 263 ayat (4) UU 23/2014 ttg Pemda “RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD”
•
Formal menjadi landasan penyusunan kebijakan penganggaran sesuai dgn UU 17/2003 ttg Keuangan Negara Setelah dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan, menjadi landasan penyusunan R-APBD Tahun 2017 DPRD, KDH, Kepala PD & seluruh pemangku kepentingan, wajib menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta mengendalikan & mengawasi pelaksanaannya Operasional
memuat rancangan kerangka ekonomi dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun”
• •
memuat arahan utk peningkatan kinerja pemda yg menjadi tanggung jawab Kepala PD dlm melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban masingmasing. Penjabaran lebih lanjut RKPD kedalam Renja-PD harus mengutamakan pd kepentingan publik, agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemda dalam memenuhi kebutuhan layanan dasar & mendorong peningkatan daya saing daerah Faktual instrumen evaluasi untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat RKPD memuat tolok ukur kinerja kepala daerah dalam merealisasikan program sesuai dengan visi dan misi KDH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PENETAPAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 RPJPD
RPJMD
10%
RKPD
10% 30%
SUDAH
70%
90%
90%
BELUM
SUDAH
Penetapan Dokumen Rencana Kalimantan Timur RPJPD : Sudah RPJMD : Sudah RKPD : tepat waktu
BELUM
Pembangunan
SUDAH
Daerah
BELUM
Provinsi
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PENYELARASAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2017 3 Dimensi Pembangunan dan NAWACITA JOKOWI-JK RPJMN 2015-2019 Pembangunan manusia peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan; tersedianya perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, serta mendukung pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilainilai patriotisme dan cinta Tanah Air serta semangat bela Negara
Pembangunan sektor unggulan
Pemerataan pembangunan antarwilayah
upaya mendukung terwujudnya kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri
• peningkatan pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antarwilayah, antardesa dan pinggiran serta antarkawasan • mengurangi kesenjangan pembangunan dimasing-masing wilayah
RPJMD mengurangi tingkat kemiskinan & pengangguran melalui peningkatan kualitas SDM, pengembangan teknologi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, sesuai dgn kondisi, potensi, serta permasalahan
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017
KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
P RPI N NNGGAANNG R ISNI SPI PP E PE GG G AARRAANN Semua baikbaik dalamdalam bentukbentuk uang, maupun barang Semuapenerimaan penerimaan uang, maupun dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD; barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD; Seluruh Seluruhpendapatan, pendapatan,belanja belanja dan dan pembiayaan pembiayaan dianggarkan dianggarkan secara secarabruto; bruto; Jumlah Jumlahpendapatan pendapatanmerupakan merupakanperkiraan perkiraanterukur terukurdan dandpt dpt dicapai dicapaiserta sertaberdasarkan berdasarkanketentuan ketentuanperaturan peraturanperundangperundangundangan; undangan;dan dan Penganggaran Penganggaranpengeluaran pengeluaranharus harusdidukung didukungdengan denganadanya adanya kepastian kepastiantersedianya tersedianyapenerimaan penerimaandalam dalamjumlah jumlahcukup cukupdan dan harus dengan dasar hukum yang melandasinya. harusdidukung didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
P RINSIP P E N G A N G G AAPBD RAN STRATEGI PENYUSUNAN Semua penerimaan baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD;
Menerapkan Prinsip Efisiensi, Efektifitas, Transparansi, Akuntabilitas, Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan dan Partisipasi; secara bruto;
Keterpaduan dan Sinkronisasi Antar Kegiatan; Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dpt dicapai serta berdasarkan perundang Disesuaikan dengan TUPOKSI ketentuan SKPD dan peraturan Urusan yang menjadi undangan; dan
Kewenangan Daerah;
Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya Taati Jadwal sesuai dengan Tahapan Penyusunan APBD. kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KONSISTENSI SINKRONISASI DOKUMEN P R I N S IDAN P PE NGANGGAR AN RENCANA DAN PENGANGGARAN
Semua penerimaan baik dalam bentuk uang, maupun barang Susun dan/atau dan tetapkanjasa dokumen rencana pembangunan dianggarkan dalam daerah APBD;sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam
Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto; Pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab serta terpenuhinya janji politik gubernur, bupati dan Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
walikota sesuai dengan harapan masyarakat yaitu memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera;;
Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dpt Lakukan pengendalian dan berdasarkan evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah dan perundangdokumen perangkat dicapai serta ketentuan peraturan daerahundangan; meliputi 3 (tiga)dan aspek yaitu kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil seara tepat waktu dan tepat substansi, serta lakukan pelaporan terhadap hasil evaluasi dimaksud; dan
Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalamdanjumlah cukup dan pemahaman dan persepsi yang sama dan holistik tentang perencanaan penganggaran harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.
Bangun dan kembangkan komunikasi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif agar memiliki
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN NASIONAL YANG PERLU DIPERHATIKAN Konektivitas wilayah, yang menitikberatkan pada keterkaitan (konektivitas) wilayah memiliki fungsi yang sangat penting, khususnya sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.
Kedaulatan Pangan, yang menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.
Energi, yang memfokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar energi listrik, dalam tahun 2015 – 2019 direncanakan akan dibangun pembangkit listrik guna meningkatkan kemandirian energi.
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Lanjutan Hutan, sebagian besar wilayah indonesia memiliki hutan yang rentan dengan kondisi kebakaran hutan sehingga hal ini menjadi fokus pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah preventif dengan keamanan hutan dan mendekteksi titik api yang berpotensi kebakaran hutan.
Kemaritiman, potensi di bidang kemaritiman, seperti pertambangan baik migas maupun non-migas, kekayaan cadangan minyak bumi, gas, batubara, serta cadangan bijih besi terbesar di Indonesia, harus didukung dengan infrastruktur yang memadai.
Wilayah Perbatasan, yang memfokuskan pada sasaran pengembangan wilayah terkait kawasan perbatasan adalah mewujudkan halaman depan Negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman.
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Diarahkan untuk mengatasi permasalahan terutama terkait dengan upaya mengoptimalkan implementasi kebijakan pembangunan lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan multidimensi. Isu-isu strategis yang harus diperhatikan : 1. Pengembangan Agro- Industri; 2. Peningkatan ketahanan pangan; 3. Peningkatan sumber daya energi dan mineral; 4. Penyediaan infrastruktur yang baik.
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SINERGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 MENDUKUNG AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL PENYELARASAN PROGRAM & KEGIATAN pembangunan daerah
kewenangan pemerintah pusat
koordinasikan dengan K/L terkait
keserasian, efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber pendanaan
FORUM MUSRENBANGNAS RKP 2017
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENYELARASAN RKPD TAHUN 2017 DENGAN RPJMD DAN KONSISTENSI PENGANGGARAN & PELAKSANAAN APBD TAHUN 2017 Pimpinan dan Anggota DPRD & seluruh pemangku kepentingan
Memberi saran dan masukan yang konstruktif
PENYELARASAN PROGRAM & KEGIATAN
RPJMD
RKPD TAHUN 2017
Mengawal konsistensi Penganggaran APBD TA 2017
Pelaksanaan APBD TA 2017 13
SUMATERA
KALIMANTAN
IRIAN JAYA
JAVA
TERIMA KASIH 14
14
