KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
POINTERS MENTERI DALAM NEGERI PADA ACARA “FOOD SECURITY = NATIONAL SECURITY” PEMBERDAYAAN PETANI, PETERNAK, PETAMBAK DAN NELAYAN MELALUI WADAH KOPERASI UNTUK MENCAPAI KETAHANAN PANGAN Dengan Panel Diskusi “Pemberdayaan Wadah Koperasi Sebagai Kunci Keberhasilan dibidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan” Jakarta, 12 Februari 2015
1
Assalamu’alaikum Wr. Wb. Yang saya hormati : 1. Bapak Rachmat Perdagangan;
Gobel,
Menteri
2. Bapak Amran Sulaiman, Menteri Pertanian; 3. Bapak Saleh Husin, Menteri Perindustrian; 4. Bapak Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Koperasi dan UKM 5. Ibu Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan. Hadirin peserta diskusi yang berbahagia. Marilah memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas seizin-Nya kita dapat bertemu pada forum diskusi pada siang hari ini, semoga kegiatan diskusi ini sebagai sarana untuk mempercepat kesejahteraan rakyat Indonesia. 1. Mengingatkan kembali atas tujuan negara dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia
dan
seluruh
tumpah
darah 2
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan
bangsa,
melaksanakan
ketertiban
dunia
ikut yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sesuai dengan alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
2. Sesuai Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan
Daerah,
bahwa
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat
melalui
peningkatan: a. pelayanan publik, b. pemberdayaan masyarakat, c. peranserta masyarakat, dan d. daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kekhasan suatu daerah.
3
3. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah merupakan urusan pemerintahan konkuren, yang menjadi urusan pemerintahan wajib bagi daerah
artinya
semua
daerah
harus
melaksanakan urusan dimaksut. Secara garis besar peran Pusat, Provinsi dan Kab/Kota dalam peningkatan Koperasi, Usaha Kecil
dan
termuat
Menengah
dalam
sebagaimana
lampiran
yang
Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 sebagaiberikut : a. Pemerintah : al. Menyusun norma, standar, prosedur
dan
kriteria
(NSPK),
pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang provinsi
keanggotaannya dan
lintas
daerah
pemberdayaan
usaha
menengah melalui pendataan, kemitraan, kemudahan
perizinan,
penguatan
kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
4
b. Pemerintah Provinsi : al. pemberdayaan dan
perlindungan
keanggotaannya
koperasi lintas
yang daerah
kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi dan pemberdayaan usaha kecil melalui pendataan,
kemitraan,
kemudahan
perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi
dengan
para
pemangku
kepentingan. c. Pemerintah
Kabubapen/Kota
:
al.
pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang
keanggotaannya
dalam
daerah
kabupaten/kota dan pemberdayaan usaha mikro
melalui
kemudahan
pendataan, perizinan,
kemitraan, penguatan
kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
5
4. Permasalahan yang dihadapi koperasi, usaha kecil dan usaha mikro (UKM) berterkaitan dengan iklim usaha yang kurang kondusif al : a. Pemahaman
masyarakan
terhadap
koperasi masih rendah; b. ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perizinan; c. adanya berbagai pungutan tidak resmi; d. adanya praktik bisnis dan serta persaingan usaha yang tidaksehat.
5. Kebijakan pemberdayaan koperasi dan UKM secara
umum
mendukung
diarahkan
terutama
pelaksanaan
untuk
prioritas
pembangunan nasional melalui: a. Peningkatan
ekonomilokal
dengan
mengembangkan usaha skala mikro dalam rangka pendapatan
mendukung kelompok
peningkatan masyarakat
berpendapatan rendah. 6
b. Peningkatan produktivitas dan akses UKM pada
sumber
mendukung termasuk
daya
produktif
pertumbuhan ekonomi
untuk
ekonomi,
daerah,
sekaligus
menciptakan lapangan kerja.
6. Dalam
rangka
mendukung
keberhasilan
dibidang pertanian, peternakan dan perikanan, langkah kebijakan yang dapat ditempuh antara lain: a. Meningkatkan kapasitas dan memperluas jangkauan lembaga keuangan mikro (LKM) baik dengan polabagi hasil, konvensional, maupun melalui dana bergulir; b. Meningkatkan kemampuan pelaku koperasi dan UKM dalam aspek manajemen usaha dan teknis produksi; c. Meningkatkan
fasilitasi
pengembangan
sarana dan prasarana koperasi dan UKM;
7
d. Meningkatkan fasilitasi pembinaan sentrasentra produksi tradisional dan usaha ekonomi produktif terisolir dan daerah tertinggal/perbatasan.
7. Kebjakan
terkait
dengan
permberdayaan
koperasi dan UKM al: a. Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 98 tahun2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK); b. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikrodan Kecil; c. Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UKM dan Menteri Perdagangan nomor : 503/555/SJ; 03/KB/M.KUKM/I/2015; 72/M-DAG/MOU/I/2015; Tanggal 30 Januari 2015. 8
d. Perjanjian Jenderal
Kerjasama Bina
Kementerian
antara
Direktur
Pembangunan
Daerah
Dalam
Negeri,
Deputi
Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Jenderal
Koperasi
&UKM,
Perdagangan
Dalam
Direktur Negeri
Kementerian Perdagangan, Direktur Utama PT. Bank BRI dan Ketua Assipindo, nomor :
193/276/V/Bangda;
01/PKS/DEP.6/I/2015;
01/PDN/PKS/I/2015;
B.71-DIR/PRG/01/2015;
01/Assipindo/I/2015. Tanggal, 30 Januari 2015
9
yang
dimaksudkan
sebagai
upaya
mendorong kemudahan dalam pemberian Izin Usaha Mikro Kecildan akses perbankan, dan akan dilaksanakan selama 5 tahun kedepan. Wassalamu’alaikum. Wr. Wb. DIRJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI
DR. MUH MARWAN, M.Si
10
