POINTERS MENTERI KOPERASI DAN UKM Disampaikan pada Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2017
Jakarta, 21 Februari 2017
Pointers Dalam rangka pemantapan koordinasi terkait pengembangan Koperasi dan UMKM antar Kementerian/ Lembaga maupun Daerah, Kementerian Koperasi dan UKM berupaya untuk mensinergikan beberapa program/kegiatan sebagai langkah dalam rangka percepatan pengembangan Koperasi dan UMKM, yang nantinya dapat diharmonisasikan antara pusat dan daerah. Terkait hal tersebut, sebagai tindak lanjutnya Kementerian Koperasi dan UKM telah, sedang, dan akan terus melakukan beberapa kegiatan aksi melalui program/kegiatan unggulan dan strategis berupa Reformasi Koperasi yang merupakan mandatori dari Bapak Presiden R I. Adapun fase dan tahapan Reformasi Koperasi akan dijabarkan melalui kegiatan sebagai berikut:
2
REFORMASI KOPERASI I. Rehabilitasi 1) Pemberian Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK); 2) Pembentukan fungsi pengawasan koperasi baik pusat maupun daerah.
II. Reorientasi 1) Fasilitasi pembuatan Akta Koperasi bagi usaha mikro kecil; 2) Fasilitasi izin usaha mikro kecil; 3) Sistem Badan Hukum Koperasi Online.
III. Pengembangan 1) 2) 3) 4) 5)
Sertifikasi dan standardisasi Produk KUKM (HaKI); Pengembangan kewirausahaan; Perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR); Penyediaan Dana Bergulir bagi KUMKM; dan Fasilitasi UKM tenant dalam Galeri Indonesia WOW.
3
Rencana Aksi Program dan Kegiatan Bidang Koperasi dan UMKM No.
Kegiatan Aksi
Kementerian/Lembaga dan Daerah
Maksud dan Tujuan Kegiatan
Penanggung Jawab
Keterangan
I. Rehabilitasi 1
Pemberian Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)
1) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; 2) Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal; 3) Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4) Kementerian Pertanian; 5) Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup; 6) Pemerintah Daerah.
2
Pembentukan fungsi pengawasan koperasi baik pusat maupun daerah
1) Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2) Pemerintah Daerah.
Menertibkan administrasi badan hukum koperasi, Memudahkan pelayanan kebutuhan informasi Badan Hukum Koperasi, Mengidentifikasi namanama koperasi yang benar-benar aktif secara kelembagaan dan usaha, Memudahkan monitoring, evaluasi dalam rangka pengembangan koperasi secara terarah dan tepat sasaran melalui program peningkatan daya saing maupun penguatan kelembagaan koperasi.
Sekretariat Kementerian
Membangun kualitas kelembagaan koperasi secara professional, kredibel dan akuntabel
Deputi Bidang Pengawasan
4
Lanjutan…… No.
Kegiatan Aksi
Kementerian/Lembaga dan Daerah
Maksud dan Tujuan Kegiatan
Penanggung Jawab
Keterangan
II. Reorientasi 1
Fasilitasi pembuatan Akta Koperasi bagi usaha mikro kecil;
1) Kementerian Hukum dan HAM; 2) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
Penguatan usaha mikro dan kecil melalui legalitas koperasi
Deputi Bidang Kelembagaan
Penguatan usaha mikro dan kecil melalui sertifikasi dan perizinan
Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha
3) Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal;
4) Kementerian Kelautan dan Perikanan; 5) Kementerian Pertanian; 6) Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
7) Kementerian Sosial; 8) Pemerintah Daerah. 2
Fasilitasi izin usaha mikro kecil;
1) Kementrian Koordinasi Bidang Perekonomian; 2) Kementerian Dalam Negeri; 3) Kementerian Perdagangan.
5
Lanjutan…… No. 3
Kegiatan Aksi Sistem Badan Hukum Koperasi Online.
Kementerian/Lembaga dan Daerah
Maksud dan Tujuan Kegiatan
1) Kementerian Hukum dan HAM;
Fasilitasi kemudahan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembentukan koperasi
Deputi Bidang Kelembagaan
Fasilitasi dan dukungan dalam peningkatan kualitas produk KUKM
Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran
Fasilitasi dan dukungan bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro kecil untuk mengembangkan kreatifitas dan inofasi sehingga memperluas kesempatan berusaha dibidang informal
• Deputi Bidang Pembiayaan dan
2) Pemerintah Daerah.
Penanggung Jawab
Keterangan
III. Pengembangan 1
Sertifikasi dan standardisasi Produk KUKM (Kehalalan Produk HCCP, HaKI, SNI, ISO)
1) Kementerian Hukum dan HAM; 2) Kementerian Perdagangan; 3) Kementerian Agama; 4) Badan Pengawan Obat dan Makanan; 5) Badan Standardisasi Nasional.
2
Pengembangan kewirausahaan
1) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2) Kementerian Tenaga Kerja; 3) Kementerian Perindustrian;
• Deputi Bidang Pengembang an SDM
6
Lanjutan…… No.
Kegiatan Aksi
Kementerian/Lembaga dan Daerah
Maksud dan Tujuan Kegiatan
Penanggung Jawab
Keterangan
4) Kementerian Pemuda dan Olahraga; 5) Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan;
7) Kementerian Perdagangan; 8) Kementerian Pariwisata 9) Kementerian Agama; 10)Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup; 11)Kementerian ESDM. 3
Perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
1) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2) Kementerian Keuangan; 3) Kementerian Pertanian; 4) Badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK); 5) Pemerintah Daerah.
Fasilitasi dan dukungan pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengakses pembiayaan yang terjangkau.
Deputi Bidang Pembiayaan
7
Lanjutan…… No. 4
Kegiatan Aksi Penyediaan Dana Bergulir bagi KUMKM
Kementerian/Lembaga dan Daerah 1) Kementerian Keuangan; 2) Otoritas Jasa Keuangan (OJK); 3) Pemerintah Daerah.
5
Fasilitasi UKM tenant dalam Galeri Indonesia WOW
1) Badan Ekonomi Kreatif;
2) Badan Standardisasi Nasional; 3) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan;
Maksud dan Tujuan Kegiatan
Penanggung Jawab
Fasilitasi dan dukungan pelaku usaha Koperasi, Usaha mikro dan kecil dalam mengakses pembiayaan yang terjangkau.
Deputi Bidang Pembiayaan dan LPDBKUMKM
Fasilitasi dan dukungan UKM untuk meningkatkan daya saing produk melalui pasar nasional dan internasional
• Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran; dan
Keterangan
• LLP-KUKM
4) BP POM 5) Kementerian Pariwisata 6) Kementerian Perdagangan; 7) Kementerian Perindustrian.
8
Lanjutan…… No.
Kegiatan Aksi
6
Revitalisasi pasar rakyat yang dikelolah oleh koperasi, serta di daerah tertinggal maupun perbatasan.
Kementerian/Lembaga dan Daerah 1) Kementerian Dalam Negeri; 2) Kementerian Perdagangan; 3) Kementerian Desa dan Tertinggal; 4) Pemerintah Daerah.
Maksud dan Tujuan Kegiatan Fasilitasi dan dukungan peningkatan akses pemasaran bagi produkproduk koperasi dan usaha mikro dan kecil dengan skala dan kapasitas yang lebih besar.
Penanggung Jawab
Keterangan
Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran
9
Terima Kasih
