IV.B.10. Urusan Wajib Koperasi dan UKM

IV.B.10. Urusan Wajib Koperasi dan UKM

10. URUSAN KOPERASI DAN UKM Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian. Dengan demikian pengembangan Koperasi dan UMKM merupakan prioritas dan menjadi sangat urgen dan vital. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif, sebagai bagian dari dinamikanya UKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. UKM juga memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas daripada usaha besar. Selain itu juga usaha kecil dan usaha rumah tangga telah memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha dan mendukung pendapatan rumah tangga. Oleh karena itu Pemberdayaan Koperasi dan UMKM harus selaras dengan perkembangan otonomi daerah, sehingga Pembangunan Koperasi dan UMKM merupakan langkah strategis dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta sebagai upaya dalam menciptakan lapangan kerja baru. Selaras dengan hal tersebut telah ditegaskan dalam RPJMD 2006-2010 bahwa urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah perlu ditingkatkan, sehingga sasaran umum pembangunannya dapat dicapai, yaitu Meningkatnya produktivitas UKM, meningkatnya proporsi usaha kecil formal, meningkatnya nilai produksi usaha kecil dan menengah,Meningkatnya kelembagaan dan organisasi koperasi. Untuk itu pemberdayaan bagi mereka terus digalakkan, yaitu melalui kebijakan Pemberdayaan dalam berusaha dan Pemberdayaan kelembagaan. Dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada kendalakendala yaitu lemahnya kemampuan manajemen dalam mengelola UKM, kurangnya pengetahuan dan kemampuan ketrampilan dalam meningkatkan kualitas produk yang baik guna menaikan omset penjualan, kurangnya daya saing dengan produk daerah lain dalam mutu dan desain produk serta belum luasnya jaringan akses pasar untuk jangkauan pemasaran. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 beberapa kebijakan yang ditempuh yaitu : (1) Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah yang diarahkan untuk memberikan Kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, Penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktifitas dan daya saing. Sedangkan Pengembangan Usaha Skala Mikro diarahkan untuk memberikan Kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada Kelompok Masyarakat berpenghasilan rendah. (2) Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuh kembangkan Wira Usaha Baru berkeunggulan Prima untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan eksport dan penciptaan lapangan kerja. (3) Mengembangkan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) untuk lebih berperan sebagai penyedia barang dan jasa dipasar Domestik yang semakin berdaya saing dengan produk Import. (4) Membangun Tatanan Kelembagaan dan Organisasi Koperasi, meningkatkan kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (Stokeholders) dan meningkatkan kemandirian Gerakan Koperasi.

a. PROGRAM DAN KEGIATAN Sejalan dengan arah kebijakan tersebut pada tahun 2010 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan tetap memfokuskan pada upaya untuk meningkatkan produktifitas UKM.

LKPJ 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

92


Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 telah dialokasikan sebesar Rp. 3.020.964.734 atau sebesar 0,42% dari total APBD Tahun 2010 yang berjumlah Rp. 720.254.292.159 . Dari alokasi tersebut terealisasi 98,52% atau Rp. 2.976.452.813 yang digunakan untuk membiayai Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.B.10.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2010 No.

Program

A 1

Belanja Langsung Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2

3 4 5 6

B 1 2

Belanja Tidak langsung Belanja Pegawai Belanja Hibah Total Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2010 (diolah)

Alokasi (Rupiah) 1.454.87.500

Realisasi (Rupiah) 1.442.210.385

420.000.000

418.932.000

50.000.000

49.650.000

50.000.000 695.000.000

48.259.900 687.810.250

130.887.500

129.118.235

108.700.000

108.440.000

1.566.377.234 1.566.377.234

1.534.242.428 1.534.242.428

3.020.964.734

2.976.452.813

b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produk unggulan daerah dengan upaya penumbuhan wira usaha baru sehingga mampu menumbuhkan kewirausahaan daerah. Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan berupa: (1) Penumbuhan Wira Usaha Baru, yang berfungsi untuk meningkatkan produk unggulan daerah dengan upaya penumbuhan wira usaha baru sehingga mampu menumbuhkan kewirausahaan daerah, dari kegiatan ini dihasilkan 5 kelompok WUB siap terjun ke dunia usaha. (2) Pelatihan LKPJ 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

93


manajemen Usaha Kecil, berfungsi untuk meningkatkan kemampuan manajemen yang diharapkan dapat berdampak pada pengelolaan usaha yang lebih professional dan tangguh. Dari kegiatan ini telah di salurkan bantuan modal kerja kepada 30 kelompok UMKM (3) Pelatihan Ketrampilan Kelompok Ekonomi Produktif, berupaya untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan ketrampilan sehingga berdampak pada peningkatan kualitas produk yg baik sehingga mampu menaikan omset penjualan (4) Pelatihan Packaging diperlukan untuk meningkatkan mutu dan desain produk sehingga produk IMKM memiliki daya saing tinggi dengan produk luar daerah sampai tingkat nasional. Dari kegiatan ini telah dilatih sebanyak 60 orang dari kelompok UMKM. (5) Pengembangan Akses Pasar Produk Produk UMKM Inovatif diperlukan dalam rangka mencari terobosan untuk membuka pasar melalui perluasan jangkauan pemasaran & fasilitas pasar terhadap kelompok pengrajin & industry kecil terutama produk khas daerah. (6) Gelar Produk Koperasi dan UMKN Indonesia 2010.

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program ini bertujuan untuk mendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan berupa Pemetaan Struktur Bisnis UMKN Local Government dengan pembuatan data base UMKM 9 sektor dan koperasi sejumlah 350 buah buku. Dalam rangka peningkatan pelayanan guna memperoleh bantuan modal secara tidak langsung maka di laksanakan kegiatan Fasilitasi Hak Atas Tanah kepada 100 orang UMKM dengan cara diberi Stimulan Sertifikat Hak Atas Tanah.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Program ini bertujuan untuk peningkatan kualitas kelembagaan koperasi baik dari segi keanggotaan, usaha, permodalan serta sistem manajemen agar koperasi dapat secara riel bermanfaat bagi anggotanya. Dari progam ini dilakukan 2 kegiatan yaitu Fasilitasi Pengembangan Koperasi dan penilaian Kesehatan KSP/USP dan Kegaitan Pelatihan Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Pengurus/ Laporan tahunan. Melalui kegiatan Fasilitasi Pengembangan Koperasi dan penilaian Kesehatan KSP/USP telah dilaksanakan dengan melibatkan 70 Koperasi di Wilayah Wonosobo dengan hasil bahwa 70 koperasi dinyatakan sehat dan berhak mendapatkan sertifikat. Melalui kegiatan Pelatihan Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Pengurus/ Laporan tahunan dilaksanakan dengan melibatkan 80 orang dari 40 Koperasi di Wilayah Wonosobo dengan materi Undang - undang Perkoperasian, Renja & RAPB Koperasi, Penyusunan LPJ Pengurus / Laporan Tahunan Koperasi.

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha kecil dan menengah. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha kecil menengah adalah dalam rangka memberikan legalitas kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat Wonosobo khususnya yang berskala mikro. Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha kecil menengah dimaksudkan agar para LKPJ 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

94


pelaku usaha di Kabupaten Wonosobo khususnya usaha mikro memiliki legalitas atas usahanya sehingga pada saat berhubungan dengan pihak ketiga khususnya pijak perbankan/lembaga keuangan dalam rangka penambahan permodalan tidak mengalami kendala lagi. Dari Kegiatan ini di hasilkan pemberian sertifikasi izin usaha gratis kepada 8.015 UMKM yang terdiri dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB): 6347, Izin Gangguan (HO): 6588, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP): 6936, Tanda Daftar Perusahaan (TDP): 6936 dan Tanda Daftar Industri (TDI) : 112

Capaian Kinerja Urusan Urusan Koperasi dan UKM Perkembangan Koperasi di Kabupaten Wonosobo sampai saat ini sebanyak 330 Unit dengan rincian Katagori aktif 192 Koperasi, tidak aktif 138 Kop dengan jumlah Anggota 30.704 orang, Jumlah Manajer 39 orang, dan Jumlah Karyawan 1.121 orang dengan Volume Usaha Rp. 433.379.000 dan SHU yang diperoleh sebesar Rp. 2.564.000 Bantuan Pengembangan Permodalan Jaringan Kemitraan Usaha melalui APBD Provinsi sebesar Rp 50.000.000 , Bantuan Penyediaan Dana bagi Kelompok Pemuda diberikan kepada 6 kelompok sebesar Rp 300.000.000 dan Kelompok Perempuan diberikan kepada 7 kelompok sebesar Rp 350.000.000 Pemberdayaan Koperasi salah satunya melalui upaya memberikan bantuan peralatan kantor maupun peralatan kerja senilai Rp 579.250.000 diberikan pada 7 Desa/Kelurahan yang tersebar di 5 Kecamatan sumber dana dari APBD Provinsi Jawa tengah Tahun 2010 Perkembangan UMKM dari tahun 2009 sampai dengan 2010 adalah sebagai berikut : Kelompok Usaha Mikro tahun 2009 berjumlah 11.673, tahun 2010 menjadi 12.093, dan Kelompok Usaha Kecil tahun 2009 berjumlah 614 tahun 2010 masih tetap berjumlah 614 sedangkan Kelompok Usaha Menengah tahun 2009 berjumlah 6, tahun 2010 masih tetap berjumlah 6. Jumlah keseluruhan UMKM tahun 2009 adalah : 12.293. pada tahun 2010 ada kenaikan menjadi : 12.181 UMKM. Sedangkan untuk sub sector Perdagangan tahun 2009 berjumlah 11.530, tahun 2010 ada kenaikan menjadi 12.725. untuk sub sector Industri tahun 2009 berjumlah 13.659, tahun 2010 ada kenaikan menjadi 14.132. untuk sub sector Jasa/Aneka Usaha tahun 2009 berjumlah 2.263, tahun 2010 ada kenaikan menjadi 2.374. untuk sub sector pertanian tahun 2009 berjumlah 26.100, tahun 2010 ada kenaikan menjadi 26.156. sedangkan untuk asset tahun 2009 berjumlah Rp 28.225.000 tahun 2010 ada kenaikan menjadi Rp 28.750.000 untuk omset tahun 2009 berjumlah Rp 54.360.000 dan tahun 2010 ada kenaikan menjadi Rp 55.815.000 serapan tenaga kerja tahun 2009 berjumlah 171,927 tenaga kerja untuk tahun 2010 ada kenaikan menjadi 172.715 tenaga kerja Capaian kinerja urusan Urusan Koperasi dan UKM dapat dilihat pada beberapa data Koperasi dan UKM yang tersaji pada tabel berikut :


95


Tabel IV.B.10.2 Data Koperasi di Kabupaten Wonosobo

No.

Jenis Koperasi

1

2

Tahun 2009

2010

3

4

1

KUD

13

13

2

Kop. Pertanian

46

46

3

Kop. Pondok Pesantren

33

33

4

Koppinkra

1

1

5

KP RI

67

67

6

Kopkar

23

23

7

Kop. Angkatan Darat

1

1

8

Kop. Kepolisian

9

Kop. Serba Usaha

10

1

1

68

68

Kop. Pasar

5

5

12

Kop. Wisata

1

1

13

Kop. Wanita

6

6

14

Kop. Veteran

1

1

15

Kop. Wedhatama

4

4

16

Kop. Pepabri

0

0

17

Kop. Pemuda

3

3

18

Kop. Pedagang Kaki Lima

4

4

19

Kop. Jenis Lainnya

18

18

20

Kop. Simpan Pinjam

28

28

21

Kop. Perkebunan

2

2

22

Kop. Angkutan Darat

1

1

23

Kop. Kehutanan

2

2

24

Kop. Sekunder Tingkat Kabupaten

2

2

330

330

Jumlah Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Tabel IV.B.10.3 Data Jumlah Pengusaha Mikro Kecil Menengah No 1 2 3 4 5 6 7

Sub Sektor Perdagangan Industri Jasa / Aneka Usaha Pertanian Asset (Rp Juta) Omset (Rp Juta) Tenaga Kerja (Orang)


Tahun 2009 11.530 13.659 2.263 26.100 28.225 54.360 171.927

2010 12.107 14.132 2.374 26.156 28.750 55.815 172.715

96


Tabel IV.B.10.4 Jumlah UKM Berdasarkan Legalitas

No.

Jenis UKM

1

UMKM Formal

2

UMKM Informal

Tahun 2009

2010

5.789

12.725

47.763

54.769

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Tabel IV.B.10.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Koperasi dan UKM No. 1

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Koperasi aktif Jumlah koperasi aktif / Jumlah seluruh koperasi x 100%

2

Usaha Mikro dan Kecil Jumlah usaha mikro dan kecil / Jumlah seluruh usaha mikro dan kecil x 100% Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM

Capaian Kinerja 2010 192 ------ x 100% 330 = 58,18% 99,95% 12.719 ---------- x 100% 12.725 = 99,95% 2009 69,30%

c. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Dalam perjalanannya untuk mengembangkan dan meningkatkan peran koperasi dan usaha kecil menengah juga tak lepas dari permasalahan antara lain kurangnya SDM pelaku Koperasi dan UMKM yang berkualitas dan mumpuni mengakibatkan rendahnya kemampuan dalam mengakses berbagai sumber daya ekonomi. Keterbatasan tenaga tekhnis yang dimiliki Dinas Koperasi dan UMKM dalam melaksanakan Pembinaan terhadap koperasi dan UMKM se-Kabupaten Wonosobo sehingga pembinaan tidak bisa menyeluruh. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Koperasi dan UMKM yang tidak memadai terutama dibandingkan dengan jumlah Koperasi dan UMKM yang harus dibina. Solusi pemecahan yang dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan-pelatihan manajemen koperasi dan ukm kepada pelaku koperasi dan UMKM untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas sehingga mampu untuk mengembangkan dan mengakses berbagai sumber ekonomi. Dalam hal keterbatasan tenaga teknis di bidang koperasi dan UKM maka perlu penambahan tenaga-tenaga profesional di bidang koperasi dan UKM guna meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi dan UKM, selain itu juga diperlukan penambahan sarana dan prasarana yang memadai supaya bisa mengakses seluruh koperasi dan UKM yang ada Kabupaten Wonosobo.


97

IV.B.10. Urusan Wajib Koperasi dan UKM

Recommend Documents