IV.B.10. Urusan Wajib Koperasi dan UKM
10. URUSAN KOPERASI DAN UKM Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan bagian integral dalam Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta menjadi langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian. Dalam hal ini pemberdayaan Koperasi dan UMKM berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat (pro poor). Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi (pro growth). Keberadaan Koperasi dan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (pro job). Dengan demikian pengembangan Koperasi dan UMKM merupakan prioritas dan menjadi sangat urgen dan vital. Keberadaan Koperasi dan UMKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi dan UMKM merupakan leader perekonomian Indonesia, menjadi jantung ekonomi rakyat dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Selaras dengan hal tersebut program prioritas yang berpihak terhadap koperasi dan UMKM sesuai RPJMD 2010-2015 adalah 1) Peningkatan, perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, melalui pengembangan kelembagaan, produktivitas dan pelatihan kewirausahaan. 2) Pengembangan usaha masyarakat, melalui peningkatan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah untuk mengelola produk-produk potensial daerah baik dalam bidang permodalan, produksi maupun pemasaran. 3) Kerjasama pembangunan, melalui penguatan kerjasama antara Wonosobo – Perguruan Tinggi – Pelaku Usaha / BIG Partnership dalam pengembangan produk-produk potensial daerah (pertanian, industri, pariwisata). Dengan kebijakan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 adalah 1) Mengembangkan diversifikasi usaha dan sistem distribusi melalui penganekaragaaman produksi, 2) Mengembangkan kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM yang berorientasi iptek dengan menggiatkan teknologi tepat guna, 3) Mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berintikan KUKM dengan tujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan lapangan usaha baru serta mendorong tumbuhnya usaha baru, 4) Menguatkan struktur permodalan dengan memperkuat lembaga keuangan alternatif non bank seperti KSP/USP, LKM dan lainnya, 5) Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah melalui promosi dan kerjasama baik dalam maupun luar negri melalui pameran, leaflet, brosur.
a. PROGRAM DAN KEGIATAN Sejalan dengan arah kebijakan tersebut pada tahun 2011 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan tetap memfokuskan pada upaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pengembangan kewirausahaan yang berdaya saing. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 telah dialokasikan sebesar Rp. 4.089.957.500 atau sebesar 0,40% dari total APBD Tahun 2011. Dari alokasi tersebut terealisasi Rp. 4.027.473.546 atau 0,396%. Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :
LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
97
IV.B.10. Urusan Wajib Koperasi dan UKM
Tabel IV.B.10.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2011 No.
Program
A 1
Belanja Langsung Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2
3 4 5 6
B 1 2 3
Belanja Tidak langsung Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Tambahan Penghasilan PNS Belanja Hibah Total
Alokasi (Rupiah) 2.356.587.500
Realisasi (Rupiah) 2.319.156.549
1.220.000.000
1.213.154.650
715.00.000
714.117.600
80.000.000 150.000.000
80.000.000 129.611.000
132.837.500
127.285.795
58.750.000
54.987.504
1.748.370.000 1.578.270.000 170.100.000 4.104.957.500
1.721.521.997 1.552.021.997 169.500.000 4.040.678.546
Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2011 (diolah)
b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. Program ini bertujuan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan dan meningkatkan daya saing UMKM sehingga pengetahuan serta sikap wirausaha semakin berkembang, produktivitas meningkat, wirausaha baru berbasis pengetahuan dan teknologi meningkat jumlahnya dan ragam produk-produk unggulan UMKM semakin berkembang. Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan berupa: (1) Bintek Peningkatan Kualitas Produk Pande Besi, yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan produktifitas usaha dan peningkatan penghasilan bagi 30 wira usaha. (2) Pelatihan Kelompok Ekonomi Produktif, berfungsi untuk meningkatkan motivasi, pengetahuan serta wawasan bagi 20 UMKM yang diharapkan dapat berdampak pada pengelolaan usaha yang lebih professional dan tangguh. (3) Bimbingan Interpreneurship dan Managemen bagi UMKM Baru, yang bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan managemen bagi 60 UMKM yang akan berdampak pada peningkatan kualitas produk sehingga mampu menaikkan omset penjualan. (4) Pengembangan Jaringan Usaha dan Penguatan Kelompok Tani, merupakan terobosan baru untuk meningkatkan produk olahan melalui peningkatan kemampuan teknis pengrajin produk olahan bagi 40
LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
98
IV.B.10. Urusan Wajib Koperasi dan UKM
UMKM. (5) Pelatihan Kelompok Produktif Jamur Kancing, Tiram dan Kuping, dilakukan terhadap 30 UMKM budidaya jamur kancing, tiram dan kuping sehingga mampu meningkatkan kualitas produk dan menaikan omset penjualan. (6) Kemitraan usaha, dilakukan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh sertifikat kesehatan makanan/minuman, di mana 50 UMKM mendapatkan pengetahuan tentang kewirausahaan dan mendapat fasilitas berupa sertifikat kesehatan makanan/minuman. (7) Diklat Managemen Kewirausahaan dan Ketrampilan Penerapan Teknologi Tepat Guna Berbasis Gender, berupa pelatihan peningkatan produk sentra singkong melalui penggunaan teknologi tepat guna berbasis gender terhadap 60 UMKM dengan harapan produk singkong bisa berdaya guna sehingga mampu meningkatkan pendapatan bagi petani maupun pengusaha kecil. (8) Pelatihan Managemen Usaha (Penguatan Kapasitas Desa Prima), berupa pelatihan manajemen usaha kecil dan bantuan alat untuk pengolahan pisang terhadap 20 UMKM di desa Lipursari Kecamatan Leksono. (9) Pelatihan Kewirausahaan bagi Perempuan, berupa pelatihan teknis kewirausahaan dan bantuan alat boga untuk 20 UMKM perempuan. (10) Bintek Pengembangan Jaringan Usaha bagi Produk Unggulan di Daerah Penghasil Tembakau, berupa bimbingan teknis jaringan usaha bagi produk unggulan di daerah penghasil tembakau dengan peserta 30 UMKM antara lain berupa HAKI, sertifikasi produk carica dan purwaceng, festival makanan khas serta sertifikasi hak paten. (11) Penguatan Kelompok Masyarakat di Lingkungan Daerah Penghasil Tembakau, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok masyarakat melalui pelatihan perkoperasian bagi 30 UMKM dengan harapan akan mampu menguatkan ekonomi kelompok masyarakat terutama dalam hal permodalan. (12) Penumbuhan Wira Usaha Baru di Lingkungan Penghasil Tembakau , berupa bimbingan teknis peningkatan kualitas produk, bantuan alat serta permodalan bagi 40 UMKM. (13) Pelatihan Managemen Usaha Kecil di Lingkungan Daerah Penghasil Tembakau, berupa bimbingan teknis peningkatan SDM, bantuan alat dan modal yang diberikan pada 40 UMKM. (14) Bimbingan Managemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usahanya, berupa penguatan kapasitas kewirausahaan bagi perempuan dan pelatihan peningkatan ketrampilan bagi perempuan yang diikuti oleh 40 peserta yang tergabung dalam kelompok Bogowonto Barokah Desa Kwadungan Kecamatan Kalikajar, dengan harapan meningkatkan pengetahuan kelompok perempuan untuk memulai berwira usaha serta meningkakan ketrampilan pengolahan hasil pertanian sebagai alternatif melakukan usaha. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program ini bertujuan untuk mempermudah, memperlancar dan memperluas akses UMKM kepada sumberdaya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya lokal serta menyesuaikan skala usahanya sesuai dengan tuntutan efisiensi. Sistem pendukung dibangun melalui pengembangan lembaga pendukung/penyedia jasa pengembangan usaha yang terjangkau, semakin tersebar dan bermutu untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pasar dan sumberdaya produktif, seperti sumber daya manusia, modal, pasar, teknologi dan informasi, termasuk mendorong peningkatan fungsi intermediasi lembaga-lembaga keuangan bagi UMKM. Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan berupa : (1) Pemetaan Kawasan Sentra Makanan Khas dengan Fasilitasi Sarana Pemasaran dan Penguatan Modal, dalam rangka menumbuhkembangkan sentra-sentra makanan khas lokal melalui bimbingan teknis pengolahan makanan serta bantuan permodalan kepada 30 UMKM di Kecamatan LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
99
IV.B.10. Urusan Wajib Koperasi dan UKM
Garung. (2) Peningkatan Daya Saing Produk Sentra dengan Fasilitasi Teknologi Tepat Guna, melalui pelatihan peningkatan produk sentra singkong dengan penerapan teknologi tepat guna untuk 20 UMKM di Kecamatan Garung. (3) Penguatan Sentra dengan Variasi Produk dengan Bahan Baku Lokal, berupa pelatihan pembuatan nata de coco untuk 20 UMKM di Kecamatan Wadaslintang. (4) Penguatan Permodalan Batik Khas Talunombo, melalui pelatihan teknis, studi banding dan stimulan modal bagi 20 UMKM. (5) Pengembangan Daya Saing bagi UMKM, berupa pelatihan manjemen usaha kecil, pelatihan akuntansi dasar dan penguatan permodalan kelompok bagi 350 UMKM. (6) Peningkatan Ketrampilan dan Motivasi SDM UMKM, ditujukan bagi 30 UMKM guna memacu kualitas maupun kuantitas produk sehingga akan mampu menaikkan omset penjualan. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif, sehingga citra koperasi menjadi semakin baik. Dengan demikian diharapkan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat primer dan sekunder akan tertata dan berfungsi dengan baik, infrastruktur pendukung pengembangan koperasi semakin lengkap dan berkualitas, lembaga gerakan koperasi semakin berfungsi efektif dan mandiri, serta praktek berkoperasi yang baik semakin berkembang di kalangan masyarakat. Melalui progam ini dilakukan 2 kegiatan yaitu (1) Pengembangan Usaha Bagi Anggota/Calon Anggota KSP/USP dan Koperasi Jenis Lain, dengan melibatkan 120 orang dari 40 koperasi di wilayah Wonosobo dengan hasil adanya peningkatan pengelolaan koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang sehat dan mandiri. (2) Sosialisasi Konversi kelompok Masyarakat menjadi Koperasi, dengan melibatkan 100 orang dari 50 koperasi dengan harapan adanya peningkatan kemampuan pengelolaan dan pengetahuan perkoperasian. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Program ini bertujuan untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan, dan non diskriminatif bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja usaha UMKM, sehingga dapat mengurangi beban administratif, hambatan usaha dan biaya usaha maupun meningkatkan rata-rata skala usaha, mutu layanan perijinan/pendirian usaha dan partisipasi stakeholders dalam pengembangan kebijakan UMKM. Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan berupa Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badan Usaha Kecil Menengah, yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha dan mempermudah akses permodalan. Dengan hasil telah dilakukan pemberian sertifikat perijinan gratis kepada 1.312 pelaku UMKM yang terdiri dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) : 488 SK, Izin Gangguan (HO) : 1.114 SK, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : 1.312 SK, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : 1.312 SK.
LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
100
IV.B.10. Urusan Wajib Koperasi dan UKM
Dalam melaksanakan urusan Koperasi dan UMKM, didukung oleh alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur dengan uraian sebagai berikut : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya tujuan organisasi dalam jangka panjang yaitu terwujudnya kualitas administrasi perkantoran yang tertib dan lancar serta terlaksananya tugas kedinasan dengan cepat dan akurat yaitu melalui : Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyediaan Makanan dan Minuman, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Kota dan Pasar. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya tujuan organisasi dalam jangka panjang yaitu terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan melalui : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor.
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Tabel IV.B.10.2 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2011 Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah No.
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
1
Koperasi aktif Jumlah koperasi aktif / Jumlah seluruh koperasi x 100%
2
Usaha Mikro dan Kecil Jumlah usaha mikro dan kecil / Jumlah seluruh usaha mikro dan kecil x 100%
Capaian Kinerja 2011 189 ------ x 100% 330 = 57,27% 99,95% 55.909 ---------- x 100% 55.919 = 99,98% 2010 58,18%
Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM
Capaian kinerja urusan Koperasi dan UMKM Kabupaten Wonosobo dapat dilihat dari jumlah koperasi dan jumlah UMKM. Sampai tahun 2011 perkembangan Koperasi di Kabupaten Wonosobo sebanyak 330 unit dengan rincian kategori aktif 189 koperasi atau 57,27%, tidak aktif 141 koperasi. Secara keseluruhan jumlah anggota koperasi sebanyak 32.156 orang, jumlah manajer 80 orang, dan jumlah karyawan 1.344 orang dengan volume usaha Rp. 494.746.000 dan SHU yang diperoleh sebesar Rp. 5.483.000 Jumlah koperasi aktif pada tahun 2011 berjumlah 189 dari 330 koperasi, kondisi ini mengalami penurunan dibanding tahun 2010 sebesar 1,56% dan masih belum memenuhi target RPJMD 2010-2015 (jumlah koperasi aktif tahun 2011 ditargetkan LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
101
IV.B.10. Urusan Wajib Koperasi dan UKM
sejumlah 312). Hal ini terjadi karena masih kurang kuatnya kapasitas kelembagaan koperasi dan masih ada koperasi yang belum mengoptimalkan pemberdayaan anggotanya. Untuk mengantisipasi adanya penurunan koperasi aktif secara bertahap telah dilakukan pemberian bantuan/fasilitasi antara lain bantuan fasilitasi legalitas badan hukum koperasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 yang ditujukan untuk 2 koperasi, bantuan modal perkuatan koperasi perkotaan perdesaan sebanyak 4 koperasi masingmasing Rp. 50.000.000,- dan bantuan peralatan sejumlah Rp. 170.440.000 ditujukan kepada 11 koperasi dari Kementrian Koperasi dan UMKM RI. Di samping itu ada fasilitasi pelatihan pengembangan koperasi yang berasal dari APBD Provinsi. Sedangkan jumlah UMKM Kabupaten Wonosobo tahun 2011 sebanyak 55.919 di mana jumlah UMKM aktif sebanyak 55.909 atau 99,98% atau meningkat 0,03% dibanding tahun 2010. Jumlah UMKM tahun 2011 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2010 yaitu bertambah 1.150 UMKM atau 2,13% sehingga sudah melebihi target indikator RPJMD 2010-2015 (target 2012 bertambah 100 UMKM). Tetapi untuk jumlah aset UMKM masih belum memenuhi target RPJMD 2010-2015 (target 2011 29,5M) yaitu pada tahun 2011 ini baru mencapai 29,35 milyar. Berikut adalah data perkembangan jumlah koperasi dan UMKM di Kabupaten Wonosobo : Tabel IV.B.10.3 Data Perkembangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Wonosobo No.
Jenis Koperasi, UMKM
1
2
1 2 3
1 2 3 4
Jumlah 2010 3
2011 4
Koperasi KUD Kop. Pertanian Kop. Non Pertanian Jumlah UMKM berdasarkan sektor Perdagangan Industri Jasa / Aneka Usaha Pertanian Jumlah
13 46 271 330
13 46 271 330
12.107 14.132 2.374 26.156 54.769
12.362 14.429 2.423 26.705 55.919
Jumlah UMKM dibina
12.725
14.984
UMKM belum dibina
42.044
40.935
Asset (Rp Juta) Omset (Rp Juta) Tenaga Kerja (Orang)
28.750 55.815 172.715
29.354 56.988 173.480
Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM
LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
102
IV.B.10. Urusan Wajib Koperasi dan UKM
c. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan umum yang muncul pada urusan koperasi dan UMKM antara lain : Masih rendahnya daya saing koperasi dan UMKM dalam mengakses pasar. Masih lemahnya kemampuan koperasi dan UMKM dalam penguasaan teknologi dan informasi. Belum optimalnya promosi dan pemasaran serta terbatasnya informasi pasar mengenai produk unggulan daerah. Belum optimalnya pelaksanaan kemitraan usaha antara koperasi dan UMKM dengan pelaku usaha lainnya. Akses koperasi dan UMKM terhadap sumber-sumber pembiayaan dan permodalan masih lemah. Upaya yang perlu dilakukan dalam menangani pembangunan urusan koperasi dan UMKM adalah : Peningkatan kapasitas dan produktivitas koperasi dan UMKM dalam rangka pengembangan produk yang berkualitas, inovatif dan kreatif yang bersaing baik di pasar domestik maupun mancanegara. Peningkatan nilai tambah dengan pemanfaatan teknologi yang dipandu oleh perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya nano teknologi, yang kaya inovasi produk. Penyebarluasan teknologi tepat guna. Fasilitasi promosi produk Koperasi dan UKM di pasar domestik maupun internasional, melalui promosi produk unggulan, menyediakan informasi pasar, dan menyediakan sumber daya manusia untuk menjalankan fungsi pemasaran. Fasilitasi pengembangan kemitraan yang melibatkan koperasi dan UMKM dalam pengembangan produk-produk unggulan yang berbasis rantai nilai, subkontrak, alih teknologi, pemasaran/ekspor, atau investasi Mendorong adanya regulasi yang mampu mendukung aksesibilitas koperasi dan UMKM pada lembaga keuangan (sejenis KUR/KKPE dsb). Peningkatan akses Koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif terutama berkaitan dengan jangkauan dan jenis sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha Koperasi dan UMKM, khususnya melalui KUR, dan berbagai bentuk skim lainnya yang berkesesuaian dengan kondisi dan kebutuhan Koperasi dan UMKM, termasuk pembiyaan setelah sertifikasi tanah.
LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
103