10. URUSAN KOPERASI DAN UKM

IV.B.10. Urusan Wajib Koperasi dan UKM

10. URUSAN KOPERASI DAN UKM Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini ditunjukkan oleh keberadaan UMKM dan koperasi yang telah mencerminkan wujud nyata kehidupan sosial ekonomi bagian terbesar dari rakyat Indonesia. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi memiliki potensi yang besar dan strategis dalam meningkatkan aktivitas ekonomi nasional, termasuk menyediakan keperluan barang dan jasa dalam negeri. Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam proses peningkatan pendapatan masyarakat, bahkan dimasa krisis UMKM dikenal mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk terus tumbuh sehingga bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja. UMKM diharapkan semakin berperan dalam menekan angka pengangguran. Melihat peran UMKM yang begitu strategis maka UMKM dapat mewujudkan salah satu tujuan Pembangunan Millenium yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran, keberadaan Koperasi dan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional merupakan subyek vital dalam pembangunan. Pelaku koperasi dan UMKM merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Sampai saat ini, Koperasi dan UMKM masih merupakan leader perekonomian Indonesia, menjadi titik awal ekonomi rakyat dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil, perlu menjadi perhatian dalam upaya pengembangannya. Selaras dengan hal tersebut program prioritas yang berpihak terhadap koperasi dan UMKM sesuai RPJMD 2010-2015 adalah 1) Peningkatan, perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, melalui pengembangan kelembagaan, produktivitas dan pelatihan kewirausahaan. 2) Pengembangan usaha masyarakat, melalui peningkatan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah untuk mengelola produk-produk potensial daerah baik dalam bidang permodalan, produksi maupun pemasaran. 3) Kerjasama pembangunan, melalui penguatan kerjasama antara Wonosobo – Perguruan Tinggi – Pelaku Usaha / BIG Partnership dalam pengembangan produk-produk potensial daerah (pertanian, industri, pariwisata). Dengan prioritas pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 adalah 1) Meningkatnya akses pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM. 2) Terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan koperasi dan UMKM. 3) Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM.

a. PROGRAM DAN KEGIATAN Untuk mendukung pelaksanaan urusan Koperasi dan UMKM, pada tahun 2013 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 10.629.770.500,- dan terealisasi sebesar Rp 8.291.019.883,-. Proporsi realisasi belanja tersebut 0,84 % dari total realisasi belanja APBD Tahun 2013 yang berjumlah Rp 988.103.772.409,-.

LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

113


Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.B.10.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2013 No. A 1.

2.

3. 4. 5.

B 1

2 3

Program

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Belanja Langsung Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

8.684.982.500

6.435.084.587

4.805.000.000

3.413.658.310

2.505.000.000

1.689.108.250

815.000.000

783.754.500

145.137.500

138.387.107

414.845.000

410.176.420

Belanja Tidak langsung Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Tambahan Penghasilan PNS Belanja Hibah dan Sosial Belanja Tak Terduga

1.944.788.000 1.944.788.000 1.708.857.000 235.931.000 -

1.855.935.296 1.855.935.296 1.682.885.296 173.050.000 -

10.629.770.500

8.291.019.883

Jumlah total Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2013 (diolah)

b. Realisasi Program dan Kegiatan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. Program ini bertujuan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan dan meningkatkan daya saing UMKM sehingga pengetahuan serta sikap wirausaha semakin berkembang, produktivitas meningkat, wirausaha baru berbasis pengetahuan dan teknologi meningkat jumlahnya dan ragam produk-produk unggulan UMKM semakin berkembang. Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan berupa:  Pelatihan Manajemen Pemasaran, untuk 30 orang  Pelatihan Peningkatan Mutu dan Diversifikasi Produk Singkong, bagi 30 kelompok UMKM, di Kecamatan Wadaslintang, Mojotengah dan Selomerto  Pelatihan Berbasis Kompetensi Dasar Bagi UMKM Pelopor, untuk 20 orang/UMKM  Peningkatan dan Penguatan SDM UMKM, untuk 45 orang  Pengembangan Sumberdaya UMKM Dalam Peningkatan Ekonomi Kawasan Pariwisata, untuk 20 UMKM di Kecamatan Kejajar  Bintek Penguatan Sentra Skala Mikro, Kecil, Pedesaan, untuk 30 orang.  Pelatihan Peningkatan Kualitas Administrasi Pembukuan Bagi UMKM Skala Mikro Kecil, untuk 30 orang.. LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

114


 Penguatan Kelembagaan Bagi UMKM Sektor Pedagang Keliling, untuk 100 orang melalui fasilitasi permodalan dan peralatan usaha.  Promosi Produk Unggulan Daerah yang Berdaya Saing (Skala Regional, Nasional dan Internasional), dilaksanakan di Jakarta, NTB dan Wonosobo diikuti oleh 20 UMKM.  Dukungan Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Informasi Pasar dan Jaringan, dilaksanakan di Kecamatan Sapuran dan Kepil, berupa pelatihan peningkatan kualitas anyaman bambu dan studi banding ke Tasikmalaya, diikuti oleh 150 orang.  Peningkatan Daya Saing dan Pengembangan Jaringan, diikuti 12 UMKM  Pengembangan Mutu Produk dengan Fasilitas Kemasan Produk Sentra UMKM (DBHCHT), dilaksanakan di Kecamatan Wadaslintang dan Mojotengah untuk 50 orang  Diklat Peningkatan Kualitas dan Diversifikasi Produk UMKM (DBHCHT), untuk 30 orang  Pemberdayaan dan Penguatan Sentra Produk Skala Mikro, Kecil Daerah (DBHCT), dilaksanakan di Kecamatan Wadaslintang, Kaliwiro, Sukoharjo dan Kertek, untuk 150 orang.  Pemberdayaan Ekonomi Produktif bagi Wirausaha Baru, untuk 30 orang.  Pengembangan Desain Busana Jadi Berbahan Batik Wonosobo, untuk 30 orang.  Pengembangan Sistem Jaringan Pengamanan dan Perlindungan Usaha Melalui Fasilitasi Perijinan (P-IRT/Label Halal), melalui sosialisasi dan fasilitasi label halal dan P-IRT untuk 55 UMKM sentra makanan dan minuman.  Pengembangan Kewirausahaan dan Budaya Usaha Bagi Masyarakat (DBHCHT), untuk 2.000 orang  Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM, untuk 50 orang, melalui sosialisasi HAT, sertifikasi HAT dan pendampingan BDS  Pengembangan Unit Lele Kalibawang  Pendataan Unit Usaha dan sarasehan Pengelola Koperasi  Pengembangan Usaha Mikro Perdesaan  Penguatan Kapasitas Manajemen Usaha Kecil  Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pedagang Keliling Pasar Pagi, Pedagang Keliling Makanan Olahan (DBHCHT) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program ini bertujuan untuk mempermudah, memperlancar dan memperluas akses UMKM kepada sumberdaya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya lokal serta menyesuaikan skala usahanya sesuai dengan tuntutan efisiensi. Sistem pendukung dibangun melalui pengembangan lembaga pendukung/penyedia jasa pengembangan usaha yang terjangkau, semakin tersebar dan bermutu untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pasar dan sumberdaya produktif, seperti sumber daya manusia, modal, pasar, teknologi dan informasi, termasuk mendorong peningkatan fungsi intermediasi lembaga-lembaga keuangan bagi UMKM. Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan berupa :  Dukungan Fasilitasi Sarana Pemasaran Usaha Sektor Mikro Kecil, untuk 30 orang  Workshop Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Budaya Wirausaha


115


               

Penyusunan Blue Print Pengembangan Sentra Pemberdayaan dan Penguatan UMKM, untuk 30 orang Pengembangan Wirausaha dan Budaya Usaha Pelatihan Peningkatan Kompetensi Usaha Mikro Kecil Pelatihan Kewirausahaan Bagi Kelompok Usaha Produktif Bintek Peningkatan Jejaring Usaha Produk Lokal dan Penguatan Mutu Produk UMKM Wilayah Sentra Bintek Analisis Pasar dan Strategi Bersaing Dukungan Fasilitasi Sarana Prasarana Usaha Sektor Mikro Pelatihan Ketrampilan Craft Imitasi Kulit (DBHCHT) Pelatihan Pembuatan dan Pengembangan Produk Gula Kelapa dan Gula Aren(DBHCHT) Pelatihan Keterampilan Pembuatan Syrup Terong Belanda (DBHCHT) Pelatihan Kewirausahaan bagi Pengrajin Tralis Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM Pelatihan Ketrampilan Usaha Bagi Kelompok Usaha Produktif Pelatihan dan Peningkatan Kualitas Produk Olahan dan Kemasan Salak Pondoh Pengadaan Hardware dan Software Pendukung SIKUMKM Database Koperasi dan UMKM se Kab. Wonosobo.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif, sehingga citra koperasi menjadi semakin baik. Dengan demikian diharapkan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat primer dan sekunder akan tertata dan berfungsi dengan baik, infrastruktur pendukung pengembangan koperasi semakin lengkap dan berkualitas, lembaga gerakan koperasi semakin berfungsi efektif dan mandiri, serta praktek berkoperasi yang baik semakin berkembang di kalangan masyarakat. Melalui progam ini dilakukan beberapa kegiatan yaitu :  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, untuk 45 koperasi.  Fasilitasi Pengembangan Koperasi Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, untuk 50 koperasi  Peningkatan Kualitas Administrasi Koperasi, untuk 30 orang/15 koperasi.  Penyuluhan Pembentukan Koperasi (LKM Menjadi Koperasi), untuk 20 orang pengurus LKM.  Pelatihan Akuntansi Dasar Bagi Pengurus dan Pengelola Koperasi Baru, untuk 25 koperasi  Sosialisasi Undang-undang Bidang Koperasi dan Penerapannya, untuk 60 orang.  Pelatihan Manajemen Koperasi Berbasis Kompetensi, untuk 15 koperasi  Pengembangan Pengawasan Kelembagaan dan Fasilitasi Badan Hukum Koperasi, untuk 20 koperasi.  Peningkatan Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, untuk 10 koperasi.  Pengembangan dan Penguatan Usaha Koperasi Baru, untuk 30 orang/ 3 koperasi.  Pengembangan Asosiasi KSP dan KSU, untuk 15 orang  Temu Usaha Antara Lembaga Keuangan dengan Koperasi, diikuti 160 orang/80 koperasi


116


 Pelatihan, Bimbingan dan Pengembangan Unit Usaha, diikuti 50 orang  Revitalisasi Koperasi  Study Referensi Kelembagaan Koperasi dan UMKM Dalam melaksanakan urusan Koperasi dan UMKM, didukung oleh alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur dengan uraian sebagai berikut : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya tujuan organisasi dalam jangka panjang yaitu terwujudnya kualitas administrasi perkantoran yang tertib dan lancar serta terlaksananya tugas kedinasan dengan cepat dan akurat yaitu melalui : Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyediaan Makanan dan Minuman, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Kota dan Pasar. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya tujuan organisasi dalam jangka panjang yaitu terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan melalui : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor. c. Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tabel IV.B.10.2 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2013 Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) EKPPD No.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

1

Koperasi aktif (Jumlah koperasi aktif / Jumlah seluruh koperasi) x 100%

2

Usaha Mikro dan Kecil (Jumlah usaha mikro dan kecil / Jumlah seluruh UMKM ) x 100%

Capaian Kinerja 2012 2013 206 ------ x 100% 59,00% 341 = 60,41% 57.505 ------- x 100% 99,98% 58.216 = 98,78%

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM, 2014

Penyelenggaraan urusan Koperasi dan UMKM Kabupaten Wonosobo dapat dilihat dari jumlah koperasi dan jumlah UMKM. Sampai tahun 2013 koperasi yang berkembang di Kabupaten Wonosobo sebanyak 341 unit dengan rincian kategori aktif 206 koperasi atau 60,41%, dan tidak aktif 135 koperasi. Jumlah koperasi aktif pada tahun 2013 mengalami kenaikan dibanding tahun 2012 sebesar 3%. Usaha mikro dan kecil yang meningkat menjadi usaha menengah sebesar 1,2% pada tahun 2013. LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

117


Tabel IV.B.10.3 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2013 Berdasarkan Indikator RPJMD 2010-2015 No.

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Capaian Pembangunan 2012

2013

57.192

58.216

1

Jumlah UMKM

2

Jumlah Koperasi

339

341

3

Jumlah Koperasi aktif

200

206

4

Jumlah aset koperasi (juta)

748

983

5

Jumlah asset UMKM (juta)

32,21

32,82

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM, 2014

Asset koperasi pada tahun 2013 sejumlah 983 juta, ada peningkatan sebesar 31,42% dibanding tahun 2012. Peningkatan ini terjadi karena adanya pengembangan SDM bidang koperasi dan peningkatan kualitas manajemen koperasi melalui pelatihanpelatihan yang telah dilaksanakan. Berikut adalah data perkembangan jumlah koperasi dan UMKM di Kabupaten Wonosobo : Tabel IV.B.10.4 Data Perkembangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Wonosobo No.

Jenis Koperasi, UMKM

Jumlah 2012

2013

Koperasi 1

KUD

13

13

2

Kop. Pertanian

46

46

3

Kop. Non Pertanian

280

282

339

341

Jumlah UMKM berdasarkan sektor 1

Perdagangan

13.137

14.074

2

Industri

14.517

14.541

3

Jasa / Aneka Usaha

2.845

3.091

4

Pertanian

26.691

26.510

57.192

58.216

Jumlah UMKM dibina

15.996

16.017

UMKM belum dibina

41.196

42.199

Asset (Rp Juta)

32.213

32.817

Omset (Rp Juta)

67.422

61.614

176.445

180.769

Jumlah

Tenaga Kerja (Orang) Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM, 2014

Jumlah UMKM Kabupaten Wonosobo tahun 2013 sebanyak 58.216, mengalami kenaikan sebesar 1,79 % dibandingkan tahun 2012. Nilai asset UMKM pada tahun 2013 mencapai Rp 32.817.000,-, mengalami kenaikan sebesar 1,86%. Nilai asset UMKM ini sudah melebihi target indikator RPJMD 2010-2015.


118


d. Permasalahan dan Solusi Permasalahan umum yang muncul pada urusan koperasi dan UMKM antara lain :  Rendahnya daya saing koperasi dan UMKM dalam mengakses pasar.  Masih kurangnya kemampuan koperasi dan UMKM dalam penguasaan teknologi informasi.  Promosi dan pemasaran yang belum optimal serta terbatasnya informasi pasar mengenai produk unggulan daerah.  Belum optimalnya kemitraan usaha antara koperasi dan UMKM dengan pelaku usaha lainnya.  Masih sulitnya akses koperasi dan UMKM terhadap sumber-sumber pembiayaan dan permodalan Upaya yang perlu dilakukan dalam menangani pembangunan urusan koperasi dan UMKM adalah :  Peningkatan kapasitas dan produktivitas koperasi dan UMKM dalam rangka pengembangan produk yang berkualitas, inovatif dan kreatif.  Peningkatan nilai tambah produk dengan pemanfaatan teknologi yang inovatif, agar mampu bersaing baik di pasar domestik maupun mancanegara.  Peningkatan promosi produk Koperasi dan UKM di pasar domestik maupun internasional, melalui promosi produk unggulan, menyediakan informasi pasar berbasis IT, dan menyediakan sumber daya manusia untuk menjalankan fungsi pemasaran.  Peningkatan pengembangan kemitraan yang melibatkan koperasi dan UMKM dalam pengembangan produk-produk unggulan yang berbasis rantai nilai, subkontrak, alih teknologi, pemasaran/ekspor, atau investasi  Fasilitasi akses koperasi dan UMKM kepada jenis sumber pembiayaan, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan koperasi dan UMKM (sejenis KUR/KKPE dsb), kemudahan pembiayaan dan sertifikasi tanah, yang didukung adanya regulasi yang jelas.


119

10. URUSAN KOPERASI DAN UKM

Recommend Documents