KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM MEMASYARAKATKAN KOPERASI PRAKTEK-PRAKTEK AKTUAL PEMBERDAYAAN KOPERASI

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

MEMASYARAKATKAN KOPERASI TANYA JAWAB PRAKTEK-PRAKTEK AKTUAL PEMBERDAYAAN KOPERASI

-1-

Tim Redaksi Pengarah : Freddy H. Tulung Penanggung Jawab : Bambang Wiswalujo Ketua : Rosmiati Wakil Ketua : Suminto Yuliarso Sekretaris : Nurlaili Anggota : 1. Subroto Hadi Soegondo 2. Rully Nuryanto 3. Adler Bastiyeri 4. Ronny Hendrawan 5. Irianta Narun 6. Sonata Prayojaya 7. Retno Endang Prihartini 8. Mangatas Pasaribu 9. Basuki 10. Totok Sugiyono 11. Dimas Aditya Nugraha 12. Farida Dewi Maharani 13. Lucy Tri Amintasari 14. Budi Harto 15. Heryadi Narasumber : 1. Deputi Bidang Kelembagaan, KUKM, Untung Tri Basuki 2. Dirjen IKP, Kementerian Kominfo, Freddy H Tulung Pembuat Artikel

: Prijambodo, Asdep Urusan Pengendalian dan Akuntabilitas KUKM,

Kata Pengantar Koperasi merupakan “soko guru” perekonomian rakyat, oleh karena itu jika koperasi maju dan kuat, perekonomian rakyat dengan sendirinya akan terangkat. Sebagai lembaga yang mengutamakan asas kebersamaan, kekeluargaan dan gotong-royong, koperasi terbukti mampu mengupayakan distribusi pendapatan secara adil dan merata. Tidak berlebihan jika koperasi sering disebut sebagai motor penggerak kemakmuran rakyat Indonesia, khususnya golongan ekonomi lemah. Secara kuantitatif, dalam tujuh dekade terakhir perkembang­ an koperasi memang luar biasa. Jumlah, jenis, keanggotaan, maupun kapasitas permodalannya tumbuh pesat. Akan tetapi perkembangan tersebut belum mampu mencapai target yang diharapkan pemerintah. Salah satu penyebabnya adalah ka­ rena koperasi itu sendiri belum memasyarakat. Masih banyak anggota masyarakat yang belum memahami secara komprehensif, apa, mengapa dan bagaimana sesungguhnya ko­perasi. Rendahnya pemahaman masyarakat tersebut pada ak­hirnya berpengaruh negatif terhadap minat masyarakat untuk menjadi anggota dan berpartisipasi aktif dalam pengembang­an koperasi. Di sisi lain, pertumbuhan kuantitas juga belum diimbangi dengan peningkatan kualitas. Masih banyak koperasi yang mengalami stagnasi atau bahkan gulung tikar. Kurang maksimalnya kinerja sebagian koperasi pada umumnya disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia pengelolanya. Dan faktor yang paling berpengaruh terhadap kualitas sumberdaya manusia tidak lain adalah karena rendahnya pengetahuan pengelola terhadap koperasi. Melihat fakta di atas, jelas bahwa dukungan pemerintah untuk terus memasyarakatkan koperasi sangat diperlukan. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika

-i-

melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik berupaya memperkuat sosialisasi tentang koperasi kepada masyarakat. Berbagai bentuk dan cara sosialisasi, baik me­ lalui media massa maupun komunikasi tatap muka, diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat, peng­ urus, dan para pemangku kepentingan terhadap seluk-beluk koperasi. Oleh karena itu, saya menyambut baik penerbitan buku ”Memasyarakatkan Koperasi, Tanya Jawab Praktek-Praktek Aktual Perkoperasian” ini. Buku ini diterbitkan untuk melengkapi sosialisasi dalam bentuk dan format lainnya yang juga telah dan akan dilakukan Kementerian Kominfo. Saya berpendapat, buku yang dikemas dalam bentuk tanya-jawab ini sangat memudahkan masyarakat memahami koperasi secara utuh-menyeluruh. Akhir kata, saya berharap semoga penerbitan buku ini berdampak positif bagi para pelaku koperasi. Pada gilirannya, buku ini mampu mendorong berbagai pihak untuk mewujudkan koperasi yang kuat, berdaya, dan mampu berperan sebagai mesin pendorong dinamika ekonomi rakyat. Jakarta,

November 2011

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

Freddy H. Tulung

- ii -

SAMBUTAN Sebagai khasanah memperkaya pengetahuan dan sumber referensi perkoperasian, maka telah tersusun buku “MEMASYARAKATKAN KOPERASI, tanya jawab praktek-praktek aktual perkoperasian”. Buku ini, memiliki isi dan lingkup yang menggambarkan dinamika pemberdayaan perkoperasian di masa kini. Buku ini dihimpun dari pengalaman praktis di lapangan, yang dijalankan dan dialami langsung oleh para peserta bim­ bingan teknis (capacity building) perkoperasian yang dilaksanakan di Tahun 2011. Mereka adalah para aparat Dinas yang membidangi urusan Koperasi dan UKM dari 19 provinsi pada 288 kabupaten/kota serta unsur gerakan koperasi. Buku ini berisi tentang bahan pembelajaran perkoperasian yang aktual, praktek implementasi regulasi perkoperasian, penyelenggaraan bimbingan dan pemberdayaan koperasi, dan memberikan solusi terhadap permasalahan di lapangan. Penyebarluasan ide dan praktek-praktek perkoperasian perlu dilakukan secara terus menerus dan meluas untuk memperluas pengetahuan perkoperasian. Dalam kaitan itulah, buku ini merupakan salah satu sarana pendukung untuk memasyarakatkan ide berkoperasi dalam rangka Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) sebagai salah satu program prioritas Kementerian Koperasi dan UKM. Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih, kepada semua pihak khususnya tim fasilitator dan penyusun buku ini, atas dedikasi dan kesungguhannya mampu mensintesa praktek-praktek pemberdayaan Koperasi, menjadi satu informasi yang lengkap. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Direktorat Jenderal Informasi dan Ko-

- iii -

munikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, atas kerjasamanya menerbitkan buku ini, sehingga mempercepat penyebarluasan pengetahuan perkoperasian kepada masyarakat. Semoga buku ini menjadi sarana untuk memperluas pengetahuan perkoperasian.

- iv -

Ringkasan

Eksekutif

“MEMASYARAKATKAN KOPERASI, tanya jawab praktekpraktek aktual perkoperasian” merupakan himpunan perta­ nyaan dan penjelasan, yang diolah dari pertanyaan, komentar dan sharing pengalaman para peserta bimbingan teknis perkoperasian yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan UKM, cq Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM bersama dengan Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2011. Bimbingan teknis perkoperasian merupakan kegiatan capacity building, diikuti sebanyak 1.011 orang terdiri atas, aparat Dinas yang membidangi urusan Koperasi dan UKM dari 19 provinsi pada 288 kabupaten/kota, serta peserta dari gerakan koperasi. Capacity building dimaksudkan untuk membangun kesamaan persepsi tentang, kebijakan dan teknis perkope­ rasian, sehingga para aparat pembina di daerah memiliki kemampuan, ketrampilan dan memahami instrumen untuk pelaksanaan tugas pemberdayaan koperasi di masing-ma­ sing daerah. Segi menarik selama capacity building perkoperasian, adalah antusias dan proaktif peserta, pada sesi diskusi dan

-v-

tanya jawab. Materi yang diangkat oleh para peserta, sungguh bernilai menggambarkan kondisi dan pengalaman aktual di lapangan, sehingga merupakan bahan pembelajaran yang berharga bagi orang lain. Informasi ini perlu diorganisir dan akhirnya disusun menjadi buku ini. Dengan demikian, bukan hanya peserta yang ikut langsung capacity building, tetapi para pihak yang tidak mengikuti langsung capacity building dapat belajar melalui pengalaman yang tertuang dalam buku ini. Para aparat Dinas yang membidangi urusan KUKM di provinsi, kabupaten/kota, gerakan koperasi, penggiat koperasi seperti lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan tidak kalah penting juga bagi masyarakat luas. Dengan tanpa harus mengikuti secara fisik dan langsung capacity building, buku ini setidaknya mewakili untuk memperluas wawasan, pengetahuan, kebijakan dan informasi teknis perkoperasian. Isi buku tanya jawab ini, sungguh lengkap. Memuat materimateri praktis yang menggambarkan dinamika pemberdayaan koperasi di lapangan, saat ini. Dinamika yang menggambarkan tingkat pemahaman, implementasi regulasi, pendekatan, solusi dan kiat-kiat yang memperlihatkan kearifan lokal, dan bermanfaat sebagai bahan pembelajaran (lesson learn) bagi yang lain. Lingkup buku ini, membentang dari yang sederhana, membutuhkan penjelasan dan analisis yang sederhana pula, sampai hal yang komplek dan membutuhkan penjelasan dan analisis penyelesaian multi-faktor. Secara tidak langsung, materi tanya-jawab ini menunjukkan dinamika pemahaman perkoperasian di tingkat masyarakat umum, di tingkat gerak­ an koperasi itu sendiri, dan di tingkat aparat pembina pemerin­ tah.

Proses penyusunan buku ini, dimulai dari pencatatan

- vi -

(mere­kam) pertanyaan, komentar dan sharing pengalaman para peserta capacity building, mengelompokkan ke dalam rumpun subyek yang sama, memperjelas isi pesan dalam pertanyaan, serta menyaring subyek-subyek pertanyaan yang serupa. Dari semula ada sekitar 400 butir pertanyaan kemudian tersaring menjadi 187 subyek pertanyaan yang sudah fokus. Subyek-subyek pertanyaan ini kemudian dibahas, didiskusikan dan disusun penjelasannya oleh tim kerja, yang sekaligus juga fasilitator bimbingan teknis perkoperasian. Isi penjelasan terhadap setiap rumpun pertanyaan merupakan kontribusi bersama, tim penyusun terutama ; Rully Nuryanto, Adler Bastiyeri, Ronny Hendrawan, Irianta Narun, Sanata Prayojana, Retno Endang Prihartini, Mangatas Pasaribu, Basuki, Totok Sugiyono, Subroto Hadisoegondo dan Prijambodo. Sistematika buku tersusun ke dalam 14 (empat belas) rumpun materi, menjelaskan 187 pertanyaan. Dalam menggunakan buku ini, tidak harus berurutan mulai dari rumpun (1) sampai dengan rumpun (14). Para pengguna dan pembaca, dapat langsung fokus pada topik-topik tertentu. Namun demikian, secara ideal untuk memperoleh pemahaman perkoperasian secara lengkap, sebaiknya diikuti secara berurutan. Selain itu, antara satu rumpun materi dengan rumpun materi lain, ada korelasinya. Belajar dari pengalaman di lapangan melalui himpunan pertanyaan, komentar dan sharing pengalaman, memberikan informasi tentang potret dan kelompok kebutuhan di masa depan. Pertama, perlu menggalakkan penyebarluasan informasi perkoperasian kepada masyarakat umum. Kedua, menggiatkan penataan dan pengembangan organisasi dan manajemen koperasi. Beberapa permasalahan koperasi di lapangan,

- vii -

sebagain (besar) merupakan urusan internal yang penyelesai­ annya harus merujuk kembali peraturan-perundangan yang berlaku, maupun aturan internal koperasi. Ketiga, peningkatan kemampuan dan skill pembinaan (pendampingan) perkoperasian para pembina.



Editor

- viii -

Daftar isi KATA PENGANTAR

i

KATA SAMBUTAN

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI

v ix

A. Rumpun 1. Umum B. Rumpun 2. Prosedur dan Tata Cara Pembentukan Koperasi C. Rumpun 3. Perubahan Anggaran Dasar D. Rumpun 4. Keanggotaan E. Rumpun 5. Rapat Anggota F. Rumpun 6. Kepengurusan G. Rumpun 7. Pengawasan dan Akuntabilitas H. Rumpun 8. Permodalan I. Rumpun 9. Usaha Koperasi J. Rumpun 10. Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi K. Rumpun 11. Pembenahan Koperasi Tidak Aktif L. Rumpun 12. Akuntansi dan Perpajakan M. Rumpun 13. Pendidikan dan Pelatihan N. Rumpun 14. Pembinaan oleh Pemerintah

- ix -

1 10 30 34 38 44 51 59 62 72 82 90 95 96

RUMPUN 1:UMUM

1

Pertanyaan : Koperasi saat mendaftarkan badan hukum sa­ ngat semangat. Namun setelah itu kurang ”greget”. Bagaimana cara meningkatkan semangat tersebut? Harap ada aturanaturan yang jelas sehingga Kope­rasi tidak terselewengkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan. Penjelasan : Mari kita lihat permasalahan ini secara utuh. Pendirian Koperasi, bukan sekedar ada atau ikut-ikutan bahkan tidak memiliki tujuan jelas. Sejak niat mendirikan Kope­ rasi sudah harus memiliki tujuan jelas. Ada 2 pertanya­an yang diajukan dan perlu dijawab oleh masyarakat yang akan mendirikan Koperasi : 1. Tanyakan, apa alasan berkoperasi 2. Tanyakan sejauh mana mereka paham tentang Kope­rasi dan konsekuensi berkoperasi. Kejelasan jawaban pertanyaan itu, menuntun masyarakat untuk menjadi lebih sadar dan paham apa, bagaimana dan kemana Koperasi yang mereka bentuk akan diarahkan. Masyarakat yang tidak paham dan tidak jelas berkoperasi, menjadi salah satu alasan sebagaimana pertanyaan ini, “semangat saat membentuk, kurang greget setelah terbentuk”. Berikan penyuluhan yang lengkap tentang hakekat, motif, tujuan dan manfaat berkoperasi. Seandainya, mereka belum siap, sarankan untuk menempuh proses transisi sebagai pra Koperasi agar dapat dibina dan siap menjadi Koperasi.

2

Pertanyaan : Di daerah masih berkembang pandang­an, Koperasi itu milik masyarakat, dan disuruh bayar gaji guru. Bagaimana ini ? Penjelasan : pemahaman seperti itu keliru, dan perlu dibe­ tulkan. Koperasi didirikan oleh dan untuk digunakan bagi ke-

-1-

pentingan anggotanya. Tidak benar Koperasi harus melakukan urusan di luar kepentingannya. Lakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat bahwa Koperasi itu, sebagai organisasi memiliki aturan dan ketentuan tertentu. Koperasi dimiliki para anggotanya, dan bukan milik masyarakat umum.

3

Pertanyaan : dewasa ini sering muncul isu-isu yang mengganggu citra Koperasi, seperti black market & debt collector yang menggunakan nama Koperasi. Bagaimana kita menyikapinya ? Penjelasan : Sikapi isu tersebut secara arif. Kejadian se­perti dicontohkan ini bertentangan dari nilai-nilai Ko­perasi. Lakukan upaya untuk menangkal, tindakan dan tuduhan yang menurunkan citra Koperasi. Lakukan sosialisasi dan komunikasi aktif kepada Koperasi-Koperasi, agar Koperasi secara internal terbangun filter untuk menangkal kejadian dan tuduhan yang berdampak pada penurunan citra Koperasi. Sebagai pejabat perlu mene­liti dan mengkaji peluang terjadinya kasus tersebut untuk mencari jalan penyelesaiannya.

4

Pertanyaan : Diketahui bersama bahwa KUD sudah ada sejak dulu. Namun KUD bukan di-setting sebagai orga­nisasi yang memiliki jiwa kewirausahaan, hanya melakukan program pemerintah. Dalam beberapa hal kinerja KUD menjadi kurang maju. Di sisi lain, untuk mengembalikan kepercayaan petani terhadap KUD sangat susah. Penjelasan : Pertanyaan ini mengandung 2 (dua) pesan. Pertama tentang kewirausahaan dan kedua, tentang citra Ko­ perasi. Kedua pertanyaan tersebut benar, dan bukan berlaku hanya pada KUD tetapi pada Koperasi secara umum. a. Kewirausahaan, adalah satu wujud sikap mental, jiwa, perilaku dan tindakan seseorang yang mampu menghasilkan karya-karya produktif. Sikap mental seperti itu juga harus ada dan tumbuh pada diri pengurus, peng­awas, anggota Kopera-

-2-

si. Benar, bahwa Koperasi atau KUD yang pengurusnya tidak memiliki jiwa kewirausahaan, sukar untuk maju dan terbentuk ketergantungan. Padahal, program dari luar, antara lain dari pemerintah, BUMN maupun perusahaan-perusahaan hanya sebatas untuk menstimulir. Pimpinan dan orang-orang di internal Koperasi harus bangkit dan berubah sehingga tercapai produktivitas tinggi. b. Kedua, mengenai citra. Ini benar, bukan hanya berlaku untuk KUD saja. Badan usaha manapun jika memiliki citra kurang baik maka berdampak kurang baik bagi badan usaha bersangkutan. Penurunan citra Koperasi, harus dibe­ rantas dengan cara antara lain : memberikan penyuluhan yang benar, menunjukan bukti keberhasilan Koperasi.

5

Pertanyaan : Bagaimana sikap kita, kalau ada satu ke­lompok masyarakat belum menjadi Koperasi, tetapi menggunakan kata dan atribut Koperasi ? Penjelasan : Pertama pastikan, kalau kelompok ini ”belum menjadi Koperasi”. Ingat pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berbunyi ”Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah”. Sikap kita jelas, kelompok itu bukan Koperasi. Jadi tidak dapat menggunakan atribut Ko­ perasi. Sarankan dan lakukan teguran untuk tidak menggunakan atribut Koperasi. Kejadian-kejadian seperti ini ditertibkan dan jangan ragu bertindak karena ada landasan hukum yang jelas.

6

Pertanyaan : Lembaga keuangan mikro, misalnya lembaga keuangan agrobisnis, apakah LKMA ini sebagai Koperasi? Penjelasan : Lembaga keuangan mikro, seperti contoh di atas, jelas bukan Koperasi (lihat status sebagai Ko­perasi seperti penjelasan pada Nomor 5 di atas). Kalau LKM bukan (belum) menjadi Koperasi, maka tidak perlu menjadi hal yang meng-

-3-

ganggu, sepanjang tidak melanggar peraturan-perundangan tentang perkoperasian. Apabila mereka ingin menjadi badan hukum Koperasi, lakukan penyuluhan perkoperasian. Namun, sekali lagi, ini bukan keharusan. Keputusan menjadi Koperasi diserahkan pada LKM tersebut, dan taat dengan prosedur dan tata cara pendirian Koperasi.

7

8 9

Pertanyaan : untuk membangun citra Koperasi, usul agar materi Koperasi dimasukkan pada sekolah ? Penjelasan : Secara praktis citra Koperasi ditentukan oleh perbuatan, sikap dan hasil yang ditunjukkan Ko­perasi kepada anggota dan masyarakat. Sepanjang Koperasi secara individu, maupun Koperasi sebagai gera­kan mampu tampil maju, dan memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat, pasti terbangun citra bagus. Sebaliknya, seandainya ada satu atau dua Koperasi, memberikan citra buruk, akan berdampak luas terhadap citra Koperasi secara keseluruhan. Inilah yang sulit. Di lingkungan Koperasi itu sendiri (internal) harus terbangun komunikasi untuk membangun citra yang baik. Pertanyaan : kekurangan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah sanksi yang kurang jelas. Mohon dalam Undang-Undang Koperasi nantinya dimasukkan sanksi yang tegas agar dapat di­terapkan di daerah, baru menjadi Koperasi tingkat nasional. Pertanyaan : Setelah Koperasi berdiri dan berjalan, tetapi kemudian melakukan praktek-praktek bukan seperti Koperasi. Bagaimana menanganinya ? Penjelasan : Pertanyaan Nomor 8 dan 9 berkaitan, dan dijelaskan sekaligus. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian merupakan Undang-Undang yang bersifat ”Lex Specialist” dan hanya meng­atur bagaimana sebaiknya Koperasi dikelola dan dikembangkan. Kalau ada

-4-

masalah perdata dan/atau pidana, maka sanksi yang ada tunduk dan digunakan ketentuan pada KUHP/Perdata. Penyelenggaraan Koperasi di Indonesia, di atur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan dalam hal penyelenggaraan ke­giatan usaha juga diatur dalam peraturan perundang­an terkait. Ada ketentuan per­ aturan perundangan yang harus dipegang dan ditegakkan. Koperasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam per­aturan perundang­an perkoperasian, atau peraturan perundangan lain, ataupun pelanggaran yang bersifat pidana maupun perdata, maka ranah penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundangan perkoperasian, peraturan perundangan terkait maupun KUHP/perdata.

10

Pertanyaan : kalau Koperasi tingkat kabupaten ingin menjadi Koperasi tingkat nasional apakah perlu dibubarkan dulu ? Penjelasan : Tidak perlu. Tetapi Koperasi tersebut harus melakukan proses Perubahan Anggaran Dasar (PAD) yang memungkinkan masyarakat dari luar wilayah kedudukan Koperasi yang bersangkutan, untuk menjadi anggota Koperasi tersebut. • Apabila Koperasi di Kabupaten ingin ”mengembangkan” wilayah keanggotaannya maka harus melakukan proses PAD sebagaimana telah disebut diatas, untuk PAD ikuti ketentuan dalam PP Nomor 4 Tahun 1994 dan Permen 01/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi • Apabila ada Koperasi yang ”ngotot” ingin mendapatkan ”pengesahan badan hukum lagi untuk menjadi ” Koperasi tingkat nasional ” maka badan hukum yang lama harus dicabut dibubarkan karena satu Koperasi tidak bisa mempunyai 2 badan hukum. Sisi penting yang perlu dipahami oleh masyarakat, bahwa status badan hukum Koperasi itu adalah satu dan sama. Tidak ada arti bahwa status badan hukum yang diterbitkan di kabupaten/kota, lebih rendah dibanding-

-5-

kan diterbitkan di provinsi ataupun di Kementerian KUKM. Kalau masih ada pandangan seperti itu, merupakan pandang­an keliru dan harus diluruskan.

11 12

Pertanyaan : Kami ingin sharing tentang aplikasi jati diri Koperasi. Ada Koperasi yang dalam proses Rapat Anggota Tahun­an (RAT) untuk pemilihan pengurus ternyata berjalan cepat dan lancar, karena kharisma dari ketua umum. Apakah kharisma tersebut sesuai dengan jati diri Koperasi? Pertanyaan: Berkaitan dengan jati diri Koperasi. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil seban­ding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Dalam pembinaan kami menekankan sebagai berikut. Kalau BUMN ada laba kembali ke kas Negara, bila swasta ada keuntungan akan masuk ke kantong peng­usaha. Kalau Koperasi akan kembali ke masing-masing anggota sesuai besarnya jasa usaha anggota. Disini kami memberikan penerapan praktis tentang jati diri Koperasi. Benarkah! Penjelasan : Pertanyaan Nomor 11 dan 12 dijelaskan sekaligus. Kharisma atau ketokohan, bukanlah cermin­an jati diri Koperasi. Salah satu prinsip Koperasi, yaitu “demokrasi” yang mengedepankan kesamaan hak, kewajiban dan suara bagi setiap anggota untuk aktif dan berpartisipasi, tanpa ditentukan besarnya modal (simpanan pokok). Kejadian ini, harus disikapi sebagai “kasus khusus atau kausalistis” dan tidak dapat berlaku umum. Mengenai kiat untuk menanamkan jati diri Koperasi de­ngan menggunakan contoh perbandingan antara Koperasi, BUMN dan BUMS, seperti yang dilakukan tersebut, dapat diterima dan dijalankan. Pembagian Sisa Hasil Usaha menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perko­perasian menyebutkan, Koperasi itu ba­ngun perusahaan, yang memiliki nilai dan jati diri tidak berorientasi mencari untung, tetapi pelayanan. Namun bukan berarti Koperasi tidak boleh untung.

-6-

13

Pertanyaan : Untuk pembinaan Koperasi sekolah, pada waktu dahulu berdasarkan Undang-Undang lama yaitu UndangUndang Nomor 12 Tahun 1967, Departemen Koperasi me­ ngeluarkan contoh format anggaran dasar tentang Koperasi Sekolah. Bagaimana sekarang de­ngan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, khususnya untuk tujuan pembinaan Ko­ perasi sekolah kita apakah masih menggunakan contoh format tersebut atau terdapat aturan yang baru ? Penjelasan : Tidak ada aturan atau format khusus tentang Koperasi sekolah pada saat sekarang ini. Silahkan masingmasing mengembangkan kreativitas berkaitan dengan upaya pembinaan Koperasi di kalangan siswa (sekolah). Namun, harus tetap memegang esensi bahwa Koperasi di kalangan siswa, yang umurnya masih di bawah umur sesuai ketentuan persyaratan keanggotaan, dimaksudkan sebagai proses pembelajaran. Karena itu, Koperasi di kalangan sekolah, belum memiliki badan hukum. Pengembangan Koperasi dikalangan siswa (Koperasi sekolah) merupakan langkah yang justru harus digalakkan. Koperasi di kalangan sekolah merupakan sarana untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan siswa dan generasi muda.

14

Pertanyaan : Kami ingin urun rembug tentang pengelolaan Koperasi yang baik. Salah satunya adalah pelaksanaan RAT yang tepat waktu, dan memiliki pengurus yang dapat me­ ngelola usaha. Penjelasan : Pendapat saudara benar. Rapat anggota (tahunan) dan berfungsinya kepengurusan, hanya sebagian indikator yang menunjukkan tingkat kemajuan Koperasi. Ketentuan peraturan-perundangan Perkope­rasian sebenarnya telah memberikan rambu-rambu yang dapat menjadi indikator kemajuan Koperasi, terutama berfungsinya rapat anggota, kepengurusan, kepengawasan, keanggotaan dan terwujud-

-7-

nya prinsip dan jati diri Koperasi.

15

Pertanyaan : Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM seharusnya ikut menangani Perkoperasian dan membuatkan aturan-aturan rinci untuk membina teknis Perkoperasian di daerah. Penjelasan : Mengenai pertanyaan ini kita harus proporsio­nal. Berkaitan kewenangan, semua mengacu pada peraturan perundangan khususnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerin­ tahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupatan/ Kota. Satu hal yang harus sama persepsinya, yaitu bahwa urusan Koperasi dan usaha kecil adalah urusan wajib di daerah. Jadi, sebenarnya operasio­na­ lisasi pengembangan Koperasi, ada dan menjadi urusan wajib provinsi, kabupaten/kota. Pemerintah pusat bersifat mendukung. Memang ada kebijakan-kebijakan yang bersifat makro dan nasional tetap menjadi tugas pemerintah, Kementerian Koperasi dan UKM.

16

Pertanyaan : Di lapangan kita sering dihadapkan urus­an kepailitan, yang kita sendiri kurang tahu dan diluar kewenangan kita. Kita juga dihadapkan dengan urusan bantuan pemerintah. Dimana kewenangan daerah ? Penjelasan : Seperti sudah dijelaskan pada pertanyaan Nomor 8 dan Nomor 9, ada berbagai peraturan perundangan terkait yang harus dipahami dan dipedomani oleh pembina Dinas KUKM dalam membina Koperasi di lapangan. Mengenai kepailitan (yang dijadikan acu­an pembubaran Koperasi) tunduk dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun

-8-

2004 tentang Kepailit­an dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang. Pernyataan dan keputusan kepalitan ini, ada di ta­ngan pengadilan, bukan Dinas KUKM. Jadi, kalau maksudnya Dinas KUKM juga perlu memiliki kewenangan memutuskan kepailitan, ini tidak dapat. Demikian juga berkaitan kewenangan “program-program bantuan perkuatan”. Agar dilihat, sumber pendanaannya, melalui APBN atau APBD! Ada peraturan perundangan yang mengatur tentang itu, UndangUndang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, UndangUndang Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan ataupun peraturan daerah. Jadi, Dinas KUKM agar mempedomani ketentuan yang berlaku. Hal yang serupa juga berlaku pada lingkup urus­an lain, yang memerlukan rujukan peraturan per­ undangan tertentu, di luar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

-9-

RUMPUN 2:PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBENTUKAN KOPERASI.

1

Pertanyaan : Ada banyak masyarakat yang berbondongbondong mendirikan Koperasi. Setelah dicek syaratnya tidak memenuhi, dan kebanyakan hanya ikut-ikutan karena ada bantuan. Bagaimana jika keinginan masyarakat tersebut didorong untuk menjadi unit otonom saja, daripada Koperasi. Bagaimana untuk meng­atasi hal tersebut ? Penjelasan : Ada 2 (dua) pesan yang perlu diselesaikan. Pertama berkaitan dengan Koperasi, dan kedua berkaitan de­ ngan unit otonom. a. Mengenai Koperasi, sikap yang perlu dipegang yaitu ikuti prosedur dan tata-cara pendirian Koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendirian Koperasi, dan Perubah­ an Anggaran Dasar Koperasi, serta Peraturan Menteri Ko­ perasi dan UKM khususnya Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Setiap anggota masyarakat, sah-sah saja membentuk Ko­ perasi sepanjang sesuai dengan pengertian, hakekat, tata cara pendirian Koperasi, dengan tujuan yang jelas. Koperasi dibentuk tidak untuk ikut-ikutan, apalagi motif mencari bantuan. Ini tidak benar dan tidak sesuai de­ngan hakekat Koperasi. Lakukan penyuluhan Perkoperasian kepada masyarakat. b. Kedua, mengenai unit otonom, yang dalam hal ini barangkali yang dimaksudkan adalah suatu kelompok Non-formal yang dikelola secara otonom. Kalau yang dimaksudkan sebagai suatu unit otonom, atau kelompok yang tidak berstatus badan hukum Koperasi, maka diposisikan sebagai bukan Koperasi, maka silakan saja. Tetapi jika ingin membentuk - 10 -

Koperasi, kembalikan keinginan tersebut dengan tata aturan Perkoperasian yang ada.

2

Pertanyaan : Apakah Koperasi yang belum mendapatkan status badan hukum, boleh beroperasi sebagai Koperasi ?

3

Pertanyaan : Ketika Koperasi sudah mendapatkan akta Notaris diartikan juga sudah mendapatkan status Badan Hukum. Apakah ini betul ?

Penjelasan : Dalam ketentuan yang berlaku (Peraturan Pemerintah, dan Permen 01/Per/M.KUKM/I/2006) selama calon Koperasi (pra-Koperasi) itu masih dalam pro­ses pengesahan untuk memperoleh status badan hukum Koperasi, dapat melakukan kegiatan usaha. Seperti diketahui bahwa jangka waktu dihitung sejak peng­ajuan permohonan sampai dengan penerbitan dan/atau penolakan menjadi badan hukum Ko­ perasi, menurut Per­aturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, adalah 3 (tiga) bulan. Namun, ke­ giatan usaha tersebut nanti dilaporkan dan untuk mendapatkan persetujuan dalam rapat anggota. Sepanjang rapat anggota menerima dan menyetujui ope­ rasionalisasi usaha yang dilakukan calon peng­urus (pra-Koperasi), sebelum pengesahan status badan hukum Koperasi, maka operasionalisasi usaha tersebut menjadi tanggung jawab lembaga Koperasi. Tetapi jika rapat anggota tidak menyetujui operasionalisasi usaha yang dilakukan calon peng­ urus sebelum pengesahan status badan hukum Koperasi, maka hal itu menjadi tanggung jawab pribadi calon pengurus tersebut.

Penjelasan : hal ini tidak betul (lihat penjelasan butir 2 di atas). Akta pendirian Koperasi tidak sama dengan pengesahan status badan hukum Koperasi. Koperasi menyusun akta pendirian, yang penyusunannya itu dibantu oleh Notaris.

- 11 -

Notaris hanya bertugas membantu membuatkan Akta Pendirian menjadi Akta yang otentik sepanjang belum diterbitkan status badan hukum Ko­perasi oleh pemerintah, maka belum sah berstatus badan hukum Koperasi, sebagaimana UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 9. Bagi masyarakat yang masih memiliki pemahaman seperti yang disampaikan ini, perlu diluruskan.

4 5

Pertanyaan : Kami mempunyai pengalaman barangkali sama dengan daerah lain. Calon pengurus Koperasi tiba-tiba membawa akta, minta disahkan badan hukumnya, Setelah dicek di lapangan ternyata datanya tidak benar. Dengan kejadian tersebut akhirnya kami membuat kesepakatan dengan Notaris, agar Notaris melakukan konsultasi dengan Dinas KUKM sebelum menandatangani akta. Pertanyaannya apakah cara yang kami lakukan dibenarkan dan tidak melanggar aturan ? Pertanyaan : Pengalaman di lapangan, dijumpai sebagian anggota masyarakat yang ingin berkoperasi datang, membawa akta pendirian yang penyusunannya dibantu Notaris, dan kemudian segera minta di sahkan. Padahal setelah kami cermati, isi akta pendirian tersebut belum tepat. Apakah ada ketentuan dari Kementerian KUKM, bahwa Notaris perlu menanyakan kepada Dinas Koperasi dan UKM terlebih dahulu. Dengan demikian tidak terjadi akta pendirian yang sudah dibuat, ternyata tidak tepat. Penjelasan : pertanyaan Nomor 5 dan Nomor 6 dijawab sekaligus. Langkah dan cara seperti itu, dapat dibenarkan. Verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan memang harus dilakukan. Langkah proaktif dengan membuat kesepakatan dengan Notaris setempat, seperti yang dilakukan di daerah Saudara sangat baik dan tidak melanggar aturan. Pengalaman ini dapat dijadikan model bagi daerah lain. Berkaitan dengan masalah ini hendaknya dapat dilakukan hubungan dengan pengurus ikatan Notaris di daerah, sehing-

- 12 -

ga sebelum tersusun akta pendirian diberikan saran sehingga memenuhi ketentuan dan ”roh” perkoperasian. Ketentuan berkaitan dengan peran Notaris sebagai pembuat akta Ko­ perasi, diatur dalam Kepmen Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat akta Koperasi (NPAK).

6

7

Pertanyaan : mengusulkan pada pemerintah pusat untuk meninjau kembali berjalannya Koperasi dan masih banyak yang kurang pada pekerjaan Notaris, terutama muatan-muat­ an perkoperasian. Penjelasan : kemungkinan seperti itu ada saja. Penguasaan substansi Perkoperasian belum sepenuhnya dipahami oleh Notaris, khususnya hal-hal yang menjadi “roh perkoperasian”. Agar Dinas KUKM pro aktif dan ambil inisiatif untuk menjembatani persoalan seperti itu. Cara teknis yang baik, undang dan lakukan pertemuan konsultasi untuk menyamakan persepsi dan langkah teknis dalam proses pembuatan akta pendirian Koperasi. Misal, perlunya para pendiri berkonsultasi dengan Dinas KUKM untuk memperoleh saran, sebelum akta pendirian ditanda tangani Notaris. Pengalaman seperti ini dilakukan oleh beberapa kabupaten/kota, ternyata efektif. Pertanyaan : Di satu Kabupaten ada sekelompok orang mau mendirikan Koperasi. Dalam penyampaian keinginan itu, tidak disebutkan Koperasi tingkat kabupaten, atau propinsi. Tahu-tahu mereka ingin mendirikan Koperasi tingkat nasio­ nal. Apakah kehadiran kami untuk memberikan penyuluhan Perkoperasian saat pertemuan pendirian, harus dibatalkan atau diteruskan? Penjelasan : diteruskan. Penyuluhan Perkoperasian bagi masyarakat yang ingin mendirikan Koperasi, dapat tetap diteruskan. Penyuluhan Perkoperasian itu berlaku umum, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Koperasi secara utuh dan benar. Penyuluhan Perkoperasian

- 13 -

dapat dilakukan kepada siapa, dimana saja. Berikan pengertian bahwa secara administratif pengesahan Badan Hukum, ada yang dilakukan di kabupaten/kota, atau provinsi, atau nasional, namun secara substansi Koperasi itu sama.

8

Pertanyaan : Dalam rangka pembentukan Koperasi primer, kami menyarankan agar dalam rapat pembentukannya, selain mengundang Dinas/Instansi terkait, juga mengundang perangkat desa ( RT, Lurah ) setempat. Gunanya kalau terjadi sesuatu hal, perangkat kelurahan dapat mengetahui, sesuai dengan domisili wilayah kerjanya. Mohon Penjelasan! Penjelasan : pada dasarnya boleh saja, mengundang pihak lain yang dianggap relevan, seperti Lurah atau ketua RT, sepan­jang perannya tidak mencampuri masalah pembentuk­ an dan internal Koperasi.

9

Pertanyaan : Ada satu Koperasi, semula keberadannya di satu Kabupaten A. Setelah pemekaran kabupaten, Koperasi tersebut berada di wilayah Kabupaten B sebagai hasil pemekaran. Apakah Koperasi tersebut harus membuat kembali badan hukum, atau cukup melalui perubahan anggaran dasar? Penjelasan : tidak perlu, bahwa badan hukum (BH) Koperasi itu hanya satu. Badan hukum diperoleh saat pendirian, dan lepas saat Koperasi dinyatakan bubar. Bagi Koperasi yang sudah memiliki badan hukum, karena alasan pemekaran wilayah maka tidak perlu membuat badan hukum baru. Badan hukum lama tetap valid, walaupun Koperasinya sekarang ber­ada di Kabupaten B.

10

Pertanyaan : Bagaimana sikap, langkah atau saran serta solusi yang harus kita berikan terhadap suatu Koperasi yang dokumen badan hukum/anggaran dasarnya hilang ? Sementara dokumen yang seharusnya ada pada kita pembina, baik di Kantor Dinas kab/kota maupun propinsi juga tidak dapat

- 14 -

ditemukan pada arsip di kantor, karena beberapa faktor seper­ ti : kejadian gempa bumi, pindah kantor dll. Untuk sekarang kita baru memberikan solusi : a. buat berita acara kehilangan b. buat laporan kehilangan kepada polisi c. dan dibuat lagi badan hukum/akta Koperasi Apakah langkah-langkah ini tepat? Penjelasan : langkah yang dilakukan tepat. Pertanyaan ini mengandung 2 pesan. Pertama tentang pentingnya dokumentasi, dan kedua solusi mengatasi permasalahan tersebut, dokumen-dokumen Koperasi seperti badan hukum, akta pendirian, anggaran dasar Koperasi, seharusnya tersimpan tertib di setiap Dinas yang membidangi urusan KUKM. Setiap pengesahan badan hukum, harus dicatat dalam buku daftar umum Koperasi. Ini menjadi perhatian bagi Dinas yang meng­ urusi KUKM. Jika saat ini, pengadministrasian dokumen-dokumen Koperasi, belum tertib, segera tertibkan. a. Untuk alasan karena musibah, bencana alam, tsunami, banjir dan lain-lain, langkah yang dilakukan tersebut sudah tepat. Kehilangan dengan alasan bencana atau hal-hal yang tidak memungkinkan diketemukan kembali, dapat menempuh cara-cara di atas (membentuk badan hukum baru). b. Namun untuk alasan, misal pindah kantor sebenarnya tidak tepat dokumen penting seperti itu hilang. Langkah yang perlu dilakukan, satu, temukan Nomor badan hukum. Kalaupun dokumen-dokumen tulisnya hilang, barangkali ada peng­ urus atau orang masih ingat Nomor, tanggal, tahun penerbit­ an badan hukum Koperasi. Setelah, ketemu Nomor badan hukum, lacak ke Dinas KUKM provinsi, lacak ke Kementerian Koperasi dan UKM. Apakah copy akta pendirian, anggaran dasar Koperasi tersebut masih ada. Jika tidak ketemu, maka susun dokumen anggaran dasar baru, dengan keteranganketerangan bukti kehilangan.

- 15 -

11

Pertanyaan : perlu pembatas jangka waktu umur Koperasi. Usul, tentukan masa waktu Koperasi ? Penjelasan : Jangka waktu badan hukum Koperasi, dalam peraturan perundangan tidak ditentukan eksplisit. Jangka waktu badan hukum Koperasi, dibuat tidak terbatas, dan/atau terbatas. Pilihan ini dikembalikan pada Koperasi sendiri. Keba­ nyakan Koperasi memilih tidak terbatas. Usulan ini bagus dan menjadi pertimbangan dalam penetapan kebijakan berkaitan umur badan hukum Koperasi.

12

Pertanyaan : ada orang bilang, perlu pra Koperasi, bagaimana menurut Bapak/Ibu ? Penjelasan : Pra-Koperasi adalah istilah yang digunakan sebagai teknik dan metode pembinaan. Bagi masyarakat yang ingin mendirikan Koperasi, sebaiknya melakukan persiapan terlebih dulu. Persiapan ini, dalam bahasa program disebut praKoperasi. Jadi, pra-Koperasi merupakan langkah yang baik, digunakan sebagai sarana teknis operasional, pendekat­an pembinaan perkoperasian. Beberapa daerah telah menerap­ kan teknik pra-Koperasi sehingga saat Koperasi tersebut telah berdiri, sudah memiliki kesiapan yang baik. Pra-Koperasi ini, belum memiliki status badan hukum Koperasi.

13

Pertanyaan : ada Koperasi sedang konsultasi, untuk menjadi Koperasi nasional, dengan motif akan buka cabang di wilayah lain. Bagaimana ini ? Penjelasan : motif seperti itu sebenarnya tidak tepat. Dalam konteks ini ada tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu oleh Koperasi yang bersangkutan, seperti perubahan anggaran dasar yang memungkinkan masyarakat di luar wilayah domisili pendiri Koperasi menjadi anggota Koperasi tersebut. Selanjutnya apabila jumlah anggota di wilayah Kab/Kota lokasi kantor cabang akan didirikan sudah mencapai jumlah minimal 20

- 16 -

orang, barulah Koperasi yang bersangkutan bisa membuka kantor cabang. Tetapi harus dipegang teguh bahwa pembukaan kantor cabang itu dengan maksud untuk mendekatkan pelayanan anggota Koperasi dimaksud. Pembukaan kantor cabang juga harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku seperti : usaha simpan pinjam sudah berjalan minimal 2 tahun dan sudah dinilai tingkat kesehatannya dengan hasil minimal ”cukup sehat”. Sebelum mencapai tahap itu, perlu diverifikasi terlebih dahulu apakah memang Koperasi yang bersangkutan sudah layak untuk mengembangkan wilayah domisili keanggotannya (dilihat omset/skala usaha Koperasi).

14 15

Pertanyaan : untuk mencapai Koperasi menjadi Koperasi berkualitas, maka pada pendirian perlu ada kelayakan usaha. Mohon kejelasan bagaimana kelayakan usaha ini ! Pertanyaan : sebelum mendapatkan pengesahan badan hukum Koperasi agar ada study kelayakan, bagaimana maksud ini ? Penjelasan : pertanyaan Nomor 14 dan Nomor 15 dijelaskan sekaligus. Sebenarnya pertanyaan ini berlaku bagi masyarakat yang akan mendirikan Koperasi. Untuk apa dan untuk siapa mereka mendirikan Koperasi ? Hakekat Koperasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sudah sangat jelas. Ko­ perasi dibentuk untuk dapat memperjuangkan kepentingan anggota, dengan melakukan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha anggotanya atau untuk melayani kebutuhan anggotanya. Kelayakan usaha merupakan hal pokok dan penting. Patokan-patokan untuk memahami dan menilai suatu kelayakan usaha, dapat menggunakan patokan-patokan yang lazim digunakan untuk menilai suatu kelayakan usaha. Tentu, tidak harus seberat analisis proyek raksasa. Masalah yang ada, berapa jauh pengetahuan calon pengu-

- 17 -

rus tentang kelayakan usaha ini, dan juga belum sepenuhnya dikuasai oleh petugas yang memproses pendirian Koperasi. Memang kelayakan usaha paling sering diabaikan saat pendirian Koperasi, dan lebih terpaku pada pemenuhan syarat administrasi belaka. ` Dalam menyusun studi kelayakan usaha selama ini, silakan menggunakan buku-buku referensi, contoh-contoh kelayakan usaha yang ada di daerah saudara. Pada prinsipnya kelayakan usaha itu menganalisa, menghitung aspek orga­ nisasi dan manajemen, produksi, pemasaran, lingkungan, legal serta permodalan dan investasi dan mengambil keputusan bahwa usaha yang dilakukan secara finansial dan ekonomi dinilai layak.

16

Pertanyaan : Apakah Koperasi dapat diberikan/diterbitkan pengesahan badan hukumnya dengan memperhatikan : (1) tempat tersebut sudah ada Koperasi lain ? (2) Apakah ada tumpang tindih tentang keanggotaan Koperasi? Penjelasan : Dapat. Dalam satu wilayah tertentu dapat berkembang lebih dari satu Koperasi, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Apabila, Koperasi-Ko­ perasi tersebut sejenis, dengan kebutuhan pelayanan kepada anggota yang juga sama, jelas menurunkan efisiensi dan keekonomian usaha, disarankan tidak perlu mendirikan Koperasi sejenis. Idealnya Koperasi-Koperasi yang ada dalam suatu kawasan tertentu, merupakan jenis Koperasi yang beda untuk memberikan pelayanan kebutuhan ekonomi yang berlainan. Sarankan, masyarakat yang ingin mendirikan Koperasi yang sama, lebih efisien menjadi anggota Koperasi yang ada. Jadi, tumpang tindih keanggotaan menjadi tidak ada, karena me­ reka memiliki kebutuhan yang berbeda.

17

Pertanyaan : mohon petunjuk mengenai pendelegasian wewenang dalam rangka pengesahan Badan Hukum Koperasi Primer tingkat Provinsi oleh Gubernur sebagai wakil Kemen-

- 18 -

terian Koperasi dan UKM untuk menandatangani Pengesahan BH. Tugas tersebut kemudian didelegasikan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM setempat. Apakah ada peraturan yang mengatur pendelegasian tersebut sebagai pedoman bagi kami di daerah.

18 19 20

Pertanyaan : apa kira-kira ada masalah bila Kepala Dinas KUKM yang menandatangani pengesahan badan hukum Koperasi ?, karena masih tidak jelas. Pertanyaan : kewenangan pejabat yang mengesahkan akta pendirian disetiap Kabupaten/kota masih berbeda-beda, ada yang oleh Bupati/Walikota dan ada yang oleh Kepala Dinas KUKM. Pendelegasian dari Bupati/Walikota ke kepala Dinas KUKM apakah ada dasar hukumnya? Pertanyaan : apakah bisa penandatanganan pengesahan akta pendirian Koperasi oleh kepala Dinas KUKM, atas pelimpahan wewenang secara tertulis oleh Bupati ? Penjelasan : pertanyaan Nomor 17, 18, 19 dan 20 memiliki maksud sama dan dijelaskan sekaligus. Sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang berwenang mengesahkan pendirian Koperasi adalah Menteri yang membidangi Koperasi. Menteri dapat mendelegasikan wewenang tersebut kepada Kepala Daerah dalam kerangka tugas pembantuan. Dalam era otonomi daerah, Menteri tidak dapat langsung menugaskan Kepala Dinas Koperasi dan UKM, karena daerah Provinsi, Kab/Kota saat ini mempunyai kewenangan tersendiri, Menteri hanya dapat mendelegasikan wewenangnya kepada kepala daerah. Pendelegasian wewenang dalam rangka pengesahan badan hukum Koperasi primer Provinsi oleh Gubernur sebagai wakil Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor

- 19 -

: 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi, Kab/Kota. Sedangkan pengesahan untuk Koperasi primer, sekunder skala Nasional berdasarkan pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : 124/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penugasan Pejabat yang berwenang untuk memberikan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran Koperasi pada Kementerian Koperasi dan UKM untuk Koperasi tingkat nasional. Penandatanganan pengesahan akta pendirian Koperasi oleh kepala Dinas Koperasi UKM bisa dilakukan apabila ada perintah tertulis dari Gubernur dan Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM untuk menandatangani pengesahan tersebut.

21

Pertanyaan : Apakah pendirian Koperasi primer (seperti di atas), menjadi kewenangan prov untuk mengesahkannya ? Penjelasan : Lihat dahulu Koperasi primer di wilayah mana?, provinsi atau kabupaten/kota. Ketentuan kewenangan pengesahan badan hukum Koperasi, diatur menurut Keputus­ an Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : 123/Kep/M. KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi, Kab/ Kota. Jika Koperasi primer tersebut, ada dalam wilayah kabupaten/kota, maka pengesahannya dilakukan oleh Bupati/ Walikota. Jika Koperasi primer tersebut, ada dalam wilayah provinsi, maka pengesahannya dilakukan oleh Gubernur.

22

Pertanyaan : Kementerian KUKM jika menunjuk Notaris di suatu daerah, agar selektif. Karena beberapa pengalaman, terdapat Notaris yang tidak mengetahui peraturan dan teknis Koperasi, sehingga sering terjadi kekeliruan.

- 20 -

Penjelasan : Penetapan Notaris sebagai pejabat pembuat akta pendirian koperasi, bekerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yaitu setelah Notaris yang bersangkutan mengikuti program pembekalan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Kemudian telah dilakukan proses seleksi secara profesional dan telah diadakan penyuluhan serta pelatihan bagi para notaris, agar mereka paham tentang koperasi. Adapun persyaratan dan tata cara untuk menjadi Notaris diatur berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, BAB III Persyaratan dan tata cara penetapan Notaris Pembuat Akta Koperasi pasal 4 dan 5 yaitu; a. Untuk dapat ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai peraturan Jabatan Notaris dan memiliki sertifikat tanda bukti telah meng­ikuti pembekalan dibidang perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri. b. Notaris yang telah memenuhi persyaratan pada butir a, mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi melalui Kepala Dinas/Instansi yang membidangi Kope­ rasi tingkat Kab/Kota pada tempat kedudukan Notaris yang bersangkut­an. c. Kepala Dinas/Instansi yang membidangi koperasi tingkat Kabupaten/Kota memberikan tanda terima permohonan dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Dinas/Instansi yang membidangi Koperasi tingkat propinsi (Dinas/Instansi paling lama dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya permohonan secara resmi). d. Kemudian Menteri menetapkan Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi dengan Surat Keputusan Menteri dan di­sampaikan langsung kepada Notaris yang bersangku-

- 21 -

tan, dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman dan HAM, Gubernur dan Kepala Dinas/Instansi yang membidangi koperasi tingkat Propinsi/Dinas Instansi serta kepada Bupati/Walikota dan Kepala Dinas/Instansi yang membidangi Kab/Kota pada tempat kedudukan Notaris. Kalaupun di lapangan masih ada kekurangan, disarankan agar melakukan pertemuan konsulatif antara Dinas KUKM setempat dengan ikatan notaries daerah (pengurus wilayah, pengurus daerah INI) untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

23

Pertanyaan : di kabupaten A baru ada satu Notaris pembuat akta Koperasi, biayanya mahal. Di kabupaten tetangga ada Notaris pembuat akta pendirian Koperasi dengan biaya lebih murah. Apakah akta pendirian boleh diterbitkan oleh Notaris di kabupaten tetangga ? Penjelasan : secara ketentuan tidak boleh. Karena wilayah kerja Notaris itu telah ditentukan menurut ketentuan di luar kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM, yang meng­ atur wilayah kerja Notaris. Notaris di kabupaten A memiliki wilayah kerja di kabupaten A. Mengenai, biaya tentunya dapat dibicarakan.

24

Pertanyaan : Di Kabupaten A terdapat Notaris sedangkan di Kabupaten B tidak ada Notaris, bolehkah masyarakat di Kab. B menggunakan Notaris di Kab A? Penjelasan : yang menjadi patokan boleh atau tidak boleh, adalah ketentuan internal kenotarisan itu sendiri. Wilayah kerja Notaris telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dibagi menurut daerah administratif. Notaris di Kab A dengan wilayah kerja di Kabupaten A, demikian juga Notaris di Kabupaten lain. Peran Notaris, pada intinya membantu membuat dokumen akta pendirian dan anggaran dasar Ko­ perasi sehingga menjadi dokumen otentik. Dengan pegangan seperti itu, masyarakat dapat menggunakan jasa Notaris un- 22 -

tuk penyusunan akta pendirian Koperasi. Kalau di wilayah itu, tidak ada Notaris pembuat akta pendirian Koperasi, maka dapat dibuat para pendiri dengan bantuan pejabat. Menurut Kepmen No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 dalam pasal 19 ayat 3 menyebutkan bahwa terhadap daerah tertentu yang belum ada Notaris serta berdasarkan kondisi wilayah dan masyarakatnya dipandang belum mampu melaksanakan keputusan ini dapat diatur dan ditetapkan seperti Surat Deputi No. 117/Dep.1/XI/2006 perihal penjelasan pasal 6 ayat 1 permen 01/2006 apabila disuatu daerah belum ada Notaris yang telah ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi, maka penyusunan Akta Pendirian Koperasi dilakukan oleh para pendiri Koperasi yang bersangkutan, dibimbing oleh Pejabat yang membidangi pembinaan Koperasi.

25

Pertanyaan : Notaris minta jumlah pengurus genap, yaitu 6. Sedangkan kita mengatakan jumlah pengurus, ganjil, misal 3 atau 5, akhirnya terjadilah tarik urat antara pembina-Notaris. Bagaimana solusi ini ? Penjelasan : ketentuan peraturan perundangan, tidak mengatur tentang jumlah pengurus. Berapa jumlah orang pengurus sesuai kebutuhan dan ditentukan dalam rapat pembentukan pertama kali, yang dapat disesuaikan melalui rapat anggota selanjutnya. Namun disarankan, ganjil, dengan maksud apabila dalam pengambilan keputusan yang harus ditempuh de­ ngan voting, maka ada kepastian keputusannya. Pertimbang­ an ini penting, sebagai langkah antisipatif ke depan. Jadi, disarankan, ganjil.

26

Pertanyaan : setiap keputusan yang dibuat oleh Koperasi ha­ rus disahkan Notaris. Namun ada juga yang tanpa disahkan Notaris. Apakah kita perlu atau boleh memberikan pengesah­ an Badan Hukum ? Penjelasan : Akta pendirian Koperasi disusun oleh pendiri - 23 -

Koperasi (bagi daerah yang belum ada Notaris pembuat akta pendirian dan/atau disusun atas bantuan Notaris (NPAK). Perlu didudukkan secara benar, mengenai peran Notaris, pembuatan akta pendirian, anggaran dasar dan pengesahan badan hukum Koperasi. a. Dalam pembentukan Koperasi para pendiri menyusun akta pendirian dan anggaran dasar. Penyusunan akta pendirian dan anggaran dasar ini, dibantu oleh Notaris, agar dokumen itu menjadi dokumen otentik. Posisi dan peran Notaris adalah membantu para pendiri dalam menyusun akta pendirian dan Anggaran Dasar Koperasi. b. Jadi, sepanjang isi dan kebenaran akta pendirian dan anggaran dasar Koperasi tersebut dinilai benar, silahkan diproses dan diterbitkan status badan hukum Koperasi oleh pemerintah. Dengan demikian menjadi jelas, pengesahan badan hukum Koperasi tetap menjadi wewenang pemerintah, baik jika akta pendirian tersebut disusun atas bantuan Notaris, atau disusun sendiri oleh pendiri pada kabupaten/kota yang belum ada Notaris pembuat akta pendirian Koperasi (NPAK). Karena itu, pemberian pengesahan badan hukum, terhadap akta pendirian yang penyusunannya dibantu Notaris dan/atau disusun sendiri oleh pendiri, tetap memiliki bobot sama.

27

Pertanyaan : penyusunan anggaran dasar oleh Notaris telah dilakukan, tapi banyak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Contohnya tidak ada periode jabatan pengurus, simpanan pokok tidak ada, simpanan disebut dengan deposito. Bagaimana ini ! Penjelasan : minta untuk diperbaiki. Isi anggaran dasar Ko­ perasi, harus sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, prosedur dan tata cara pendirian Koperasi, serta “kebutuhan” Koperasi itu sendiri. Apabila menurut saudara, isi anggaran dasar tersebut kurang, maka minta untuk disempurnakan kembali, dan tidak harus disahkan badan hukumnya.

- 24 -

28

Pertanyaan : Untuk pengurusan dari Notaris dikenakan biaya. Sementara pengesahan dari pemerintahan seharusnya juga ada biaya. Bagaimana solusinya? Penjelasan : bantuan penyusunan akta oleh Notaris pakai biaya, karena memang mereka diperbolehkan menarik biaya, sebagai jasa keahlian (profesionalisme). Sedangkan pengesahan badan hukum merupakan kewajiban pemerintah sebagai bentuk pembinaan pemberdayaan. Selama ini tidak (belum) ada ketentuan pengenaan biaya pada penerbitan badan hukum Koperasi. Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas penerbitan badan hukum Koperasi, dapat diusulkan dan ditampung dalam APBN atau APBD.

29

Pertanyaan : Bagaimana bentuk anggaran dasar pembentukan Koperasi ? Penjelasan : sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, isi anggaran dasar (AD) sekurang-kurangnya memuat : 1. Daftar nama pendiri, 2. Nama dan tempat kedudukan 3. Maksud dan tujuan serta bidang usaha 4. Ketentuan mengenai keanggotaan 5. Ketentuan mengenai rapat anggota 6. Ketentuan mengenai pengelolaan 7. Ketentuan mengenai permodalan 8. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya 9. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha. 10. Ketentuan mengenai sanksi

30

Pertanyaan : masih ada celah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang lemah. Pendirian Koperasi dapat dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang. Perlu wacana jika pembentukan Koperasi, minimal 100 atau 150 orang.

- 25 -

31

Pertanyaan : Kepmen Nomor : 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang penyelenggaraan tugas pembantuan dalam rangka pengesahan akta pendirian, perubahan AD pada prov, kab/ kota, diharapkan ada ketegasan terhadap jumlah anggota 20 orang tersebut. Mengingat Kepmen ini hanya menyatakan tentang domisili keanggotaan lebih dari satu kab/kota, maka pengesahan Badan Hukum menjadi kewenangan Provinsi. Penjelasan : pertanyaan Nomor 30 dan Nomor 31 dijelaskan sekaligus. Ketika proses pendirian Koperasi, hendaknya pejabat tidak semata-mata melihat dari sisi administratif belaka. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian setidaknya mengisyaratkan hal-hal pokok untuk mendirikan Koperasi. Satu, Koperasi dibentuk untuk mencapai peningkat­ an kesejahteraan anggota. Dua, usaha Koperasi merupakan usaha yang memiliki keterkaitan dengan upaya untuk me­ ningkatkan kepentingan usaha anggota. Tiga, saat pendirian Koperasi perlu membuat rencana usaha yang layak. Jadi, jelas ada kepentingan dari anggota yang perlu dilayani oleh Koperasi. a. Lakukan pengecekan siapa anggota, untuk apa berkoperasi, manfaat apa diharapkan diperoleh melalui Koperasi. “Roh” Koperasi sudah jelas termuat dan diatur dalam per­ aturan yang ada. Kalaupun sekarang, masih ada yang hanya melihat sisi administratif saja, tentunya ke depan perlu dirubah dengan melihat sisi-sisi lain yang memang diamanatkan. b. Mengenai ada pendapat, syarat jumlah orang untuk mendirikan Koperasi 20 orang, sangat sedikit sehingga sangat mudah mendirikan Koperasi. Sekali lagi, keinginan mendirikan Koperasi yang berdasarkan kebutuhan, tidaklah terganggu dengan jumlah 20 orang. Lebih penting, adalah tujuan berkoperasi. Sebagai pembanding, Undang-Undang Perkoperasian di Thailand, cooperative act tahun 1999, menetapkan jumlah orang pendiri Koperasi 10 orang. jika pendirian Koperasi tersebut benar-benar sesuai kaidah Koperasi, maka jumlah tersebut bukan menjadi soal. - 26 -

32

Pertanyaan : ada Koperasi yang isi dalam akta pendirian dan anggaran dasarnya mencantumkan banyak sekali kegiatan usaha. Saya menyarankan, coba pilih dan fokus pada kegiat­ an usaha yang penting. Apa langkah saya ini benar ?. Penjelasan : langkah Saudara benar. Pencantuman seluruh kegiatan usaha dalam anggaran dasar, secara tidak langsung mencerminkan para pendiri koperasi itu, tidak paham dan mengkaburkan hakekat Koperasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 43 yang berbunyi “usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota”. Dengan mengacu pada ketentuan ini, maka jelas usaha Koperasi sudah fokus. Mencakup ke­ giatan usaha yang berkaitan dengan kepentingan usaha anggota, atau kegiatan yang terkait dengan kegiatan usaha. Pe­ nempatan kegiatan usaha Koperasi, yang terkesan asal taruh, jelas tidak betul.

33

Pertanyaan : ada Koperasi anggotanya di bawah 20 orang, disarankan untuk menambah atau untuk merger, tetapi peng­ urus ngotot tidak mau. Tanggung jawab siapa ini, pengurus? langkah apa yang perlu dilakukan ? Penjelasan : Sudah jelas bahwa koperasi tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992, pasal 6 bahwa untuk koperasi primer jumlah anggota sekurang-kurangnya 20 orang. Langkah yang perlu dilakukan adalah : 1. Pejabat dinas KUKM melakukan pembinaan terhadap koperasi dengan memberikan penjelasan kepada pengurus koperasi untuk memenuhi aturan yang tercantum dalam pasal 6 Undang-Undang No. 25 tahun 1992. 2. Apabila dengan penjelasan yang diberikan pengurus koperasi tersebut tidak mengindahkannya, maka pejabat dinas KUKM dapat memberikan peringatan secara lisan

- 27 -

sebanyak 3 kali. 3. Jika peringatan lisan juga tidak digubris sebagaimana angka 1 dan 2, maka langkah selanjutnya adalah memberikan surat peringatan rencana pembubaran dengan alasan yang jelas dan sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1994. Surat peringatan tersebut ditembuskan ke pihak-pihak terkait. Ikuti prosedur dan tata cara pembubaran koperasi oleh Pemerintah (lihat Bab K rumpun (11) Pembenahan Koperasi Tidak Aktif No. 11)

34

Pertanyaan : mohon ketegasan bahwa di daerah kami, ditempuh cara bagi orang yang akan mendirikan Koperasi, di­arahkan untuk mendayagunakan BH Koperasi yang “collapse”, dengan catatan Koperasi tersebut tidak bermasalah dan ada niat pengurus lama untuk menyerahkannya. Penjelasan : cara seperti ini masuk kategori pengaktifan kembali koperasi, dan boleh saja dilakukan. Pengaktifan kembali Koperasi yang sudah ada, dengan mengaktifkan kembali badan hukum, dapat dilakukan. Langkah yang sudah ditempuh, telah benar. Lakukan pendekatan dan pertemuan antara Ko­ perasi yang ada dan tidak aktif, dengan masyarakat yang akan mendirikan Koperasi. Ada kesepakatan di pihak Koperasi, oleh anggota untuk menerima pengaktifan kembali Koperasi. Langkah selanjutnya, silahkan ditempuh misal, pemilihan peng­urus, pengawas, program kerja dan lain-lain, sebagaimana ditempuh Koperasi pada umumnya.

- 28 -

RUMPUN 3: PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1

Pertanyaan : meliputi apa saja yang berkaitan dengan perubahan anggaran dasar Koperasi, apa hanya usaha saja ? Penjelasan : agar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar, serta Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 01/ Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. a. Dalam pasal 12 disebutkan dalam hal perubahan anggaran dasar Koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian Koperasi, pengurus wajib mengajukan permintaan pengesahan atas perubahan anggaran dasar secara tertulis kepada Menteri. b. Dalam pasal 18 disebutkan perubahan anggaran dasar Koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian Koperasi tidak perlu pengesahan oleh Pejabat. Tetapi wajib dilaporkan kepada pejabat paling lambat satu bulan sejak perubahan dilakukan, dan Koperasi wajib mengumumkan ke media dalam kurun waktu 45 hari. Jadi jelas PAD pada koperasi tidak hanya masalah usaha saja.

2

Pertanyaan : perubahan AD Koperasi untuk perubahan nama Koperasi, misal semula Koperasi ”Harapan Maju” berubah menjadi Koperasi ”Maju Harapan” apakah perlu pengesahan oleh pejabat ? Penjelasan : tidak perlu. Perubahan kategori ini, tidak termasuk perubahan usaha, penggabungan dan pembagian yang ketentuannya perlu disahkan pejabat. Silahkan Koperasi melakukan perubahan sendiri, dan cukup melaporkan ke pe- 29 -

jabat setempat (lihat penjelasan Nomor 1 di atas).

3

Pertanyaan : mohon petunjuk perubahan anggaran dasar Koperasi untuk 3 kasus berikut. (1) Perubahan Anggaran Dasar tempat kedudukan Koperasi dari provinsi misal Sumatera Barat ke Kota Jambi, semua anggota pindah ke kota Jambi kare­na Koperasi ini adalah Koperasi karyawan yang perusaha­an induknya pindah (2) Perubahan nama Koperasi apakah dibuatkan AKTA Notarisnya dan SK Koperasinya. (3) Perubah­an syarat keanggotaan, contoh : KPN, anggotanya PNS di daerah ditambah PNS + Pensiunan Penjelasan : untuk pertanyaan pertama, maka perlu dilakukan perubahan anggaran dasar, karena perubahan tempat tinggal. Untuk pertanyaan kedua dan ketiga, juga perlu perubahan anggaran dasar. Namun karena, tidak menyangkut perubah­ an usaha, penggabungan dan pembagian yang ketentuannya perlu disahkan pejabat. Silahkan Koperasi melakukan per­ ubahan, maka tidak perlu disahkan oleh pejabat. Perubahan tersebut cukup dilaporkan dan Koperasi mengumumkannya di media (lihat penjelasan Nomor 1 di atas).

4

Pertanyaan : Bagaimana dengan akta pendirian Koperasi yang membuka cabang, apakah perlu perubahan anggaran dasar atau tidak? Kalau ya, siapa yang berwenang? Penjelasan : Ya perlu PAD. Di dalam akta pendirian, anggaran dasar Koperasi harus jelas tercantum tentang urusan pembukaan cabang. Kalau ini belum ada, wajib melakukan per­ ubahan anggaran dasar. Mengenai pengesahan perubahan anggaran dasar, sepanjang hal tersebut menyangkut pada per­ubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian Koperasi wajib disahkan oleh pejabat. Perubahan di luar tersebut, cukup dilaporkan Koperasi kepada pejabat (lihat penjelasan Nomor 1 di atas).

- 30 -

5

Pertanyaan : Untuk mengantisipasi kepentingan pribadi maupun golongan tertentu, dalam SOP Pendirian Koperasi di minta ada syarat tambahan, yaitu surat keterangan atau rekomendasi dari Kelurahan maupun Kecamatan sebagai salah satu syarat pendirian Koperasi. Penjelasan : tidak perlu. Syarat pendirian Koperasi yang diatur dalam peraturan perundangan sudah cukup. Bagi masyarakat yang akan mendirikan Koperasi, dan bagi pejabat yang membimbing pendirian Koperasi, agar perpegang pada peraturan perundangan tersebut. Koperasi didirikan untuk tujuan melayani kebutuhan anggota dalam menjalankan aktivitas usaha­nya. Jadi, sebenarnya apabila latar belakang dan tujuan pendirian Koperasi jelas, tidak perlu ada rekomendasi tambahan yang tidak diperlukan.

6

Pertanyaan : bagaimana dengan penomoran Badan Hukum Koperasi yang melakukan Perubahan anggaran dasar. Apa­ kah perlu dibuat badan hukum baru dengan Nomor baru ? Penjelasan : Nomor badan hukum tetap. Badan hukum ha­nya satu, sekali diterbitkan dan jika ada pencabutan, akan dicabut. Perubahan anggaran dasar, tidak mengganti Nomor badan hukum, atau menerbitkan badan hukum baru. Pada pengalam­an perubahan anggaran dasar, maka Nomor badan hukum lama tetap hidup, cukup dengan mencantumkan Nomor surat keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar saja. Contoh, Koperasi dengan Nomor badan hukum : 234/BH/ KWK.1/1987. Jika dilakukan perubahan usaha, dan dilaku­­ kan perubahan anggaran dasar pada tahun 2007, pemerintah melalui pejabat yang berwenang akan mengeluarkan surat keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar, misal, Nomor 100/Kep/PAD/XI/2007. Untuk pengalaman Koperasi ini, maka badan hukumnya tetap Nomor 234/BH/KWK.1/1987 dengan mencantumkan tambahan surat keputusan perubah­ an anggaran dasar. Nomor 100/Kep/PAD/XI/2007.

- 31 -

Ada 2 (dua) alasan penting tentang ini. Satu, badan hukum Koperasi itu hanya satu kali, saat dibentuk dan disahkan akta pendirian Koperasi, dan akan lepas saat pembubaran. Ke­ duanya (dibentuk dan dibubarkan) diumumkan dalam lembar­ an negara. Jadi, satu Koperasi tidak memiliki lebih dari satu badan hukum. Dua, tahun pendirian badan hukum Koperasi (dalam contoh di atas tahun 1987, dan mengalamui perubah­ an sepuluh tahun kemudian tahun 2007) maka jika dihapus keterangan tahun 1987, diubah menjadi 2007, akan menghilangkan track-record Koperasi. Koperasi seolah-olah baru lahir di tahun 2007.

- 32 -

RUMPUN 4: KEANGGOTAAN

1 2

Pertanyaan : Bagaimana permasalahan tentang KTP sebagai syarat masuk anggota Koperasi berkaitan dengan kedomisili­ an. Domisili itu apakah tempat tinggal sesuai KTP atau tempat kerjanya ? Pertanyaan : Bagaimana masalah domisili anggota Koperasi. Karena hal ini berhubungan langsung dengan perkembangan Koperasi tersebut ! Penjelasan : pertanyaan Nomor 1 dan Nomor 2 dijelaskan sekaligus. Bagi Koperasi baru maka berlaku Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 7 ayat 2 yaitu Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara RI. (tempat kedudukan adalah alamat tetap kantor Koperasi). Dan dihubungkan dengan pendiri Koperasi, maka Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor : 01/ Per/M.KUKM/I/2006 pasal 7 ayat 2 huruf h yaitu melampirkan poto copy KTP dari para pendiri. Tentunya kedudukan disini adalah kedudukan wilayah kerja Koperasi dan biasanya diperkuat di anggaran dasar Bab keanggotaan. Jadi pengurus harus selektif dalam menentukan keanggotaan sesuai dengan AD/ART. Bagi Koperasi yang telah berdiri lama penerimaan keanggotaan sebaiknya disesuaikan dengan aturan yang ada. Wilayah Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kedomisilian/tempat tinggal anggota Koperasi yang bersangkutan, bukan tempat kerjanya.

3

Pertanyaan : berapa lama batas waktu status calon anggota Koperasi dan bagaimana dasar hukum calon anggota Ko­ perasi ? Penjelasan : Sesuai dengan Undang-Undang 25 Tahun 1992,

- 33 -

keanggotaan Koperasi terdiri dari anggota dan anggota luar biasa. Untuk KSP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9/1995 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi, KSP yang dimaksud keanggotaan, maka selain anggota (penuh), anggota luar biasa juga ada calon anggota. KSP/USP koperasi melayani : a. Anggota; b. Calon anggota (calon anggota disini adalah bagi mereka yang telah menyetor simpanan pokok, tetapi secara admistrasi belum menandatangani buku anggota dan paling lama 3 bulan setelah melunasi simpanan pokok harus sudah menjadi anggota); c. Koperasi lain dan anggotanya.

4

Pertanyaan : ada Koperasi yang keanggotaannya hanya sedikit tercatat 20 orang anggota. Namun yang dilayani ribuan dan diakui sebagai anggota luar biasa. Anggota luar biasa itu seperti apa?

5

Pertanyaan : Keanggotaan dalam Koperasi perlu diadakan penegasan, karena terdapat keanggotaan sementara. Padahal dalam aturan, setelah 3 bulan calon anggota harus menjadi anggota tetap, terutama simpan pinjam Penjelasan : pertanyaan nomor 4 dan 5 dijelaskan sekaligus. a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 4, mengatur tentang keanggotaan. Disini ha­ nya dikenal sebutan anggota dan anggota luar biasa. Anggota adalah orang yang memenuhi ketentuan Undang-Undang dan juga ketentuan dalam AD dan ART Koperasi. Anggota luar biasa adalah orang yang ingin menjadi anggota Koperasi, namun tidak sepenuhnya memenuhi syarat yang ditetapkan dalam AD. Orang seperti ini dapat diterima sebagai anggota luar biasa. b. Sedangkan yang dimaksudkan dengan anggota luar biasa adalah mereka yang berstatus sebagai WNA atau WNI

- 34 -

yang bermaksud menjadi anggota dan memiliki kepentingan kebutuhan dan kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh Koperasi, namun tidak dapat memenuhi semua syarat sebagai anggota. Misalkan yang bersangkutan tidak mempunyai KTP yang sesuai AD/ART Koperasi yang bersangkutan, tidak membayar simpanan wajib. c. Lebih jauh, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi pasal 18 selain menyebut “anggota” ada sebutan calon anggota. Dengan demikian ada 3 sebutan keanggotaan : anggota, anggota luar biasa dan calon anggota. Di Koperasi tidak dikenal sebutan anggota sementara. d. Berkaitan dengan pertanyaan ini, kembalikan pada peraturan perundangan yang berlaku, yaitu anggota, calon anggota dengan ketentuan batas waktu maksimal 3 bulan segera menjadi anggota (tidak ada calon anggota abadi) dan anggota luar biasa.

6

Pertanyaan : jika anggota dirasionalisasi bagaimana ketentuannya ? Penjelasan : rasionalisasi tidak ada payung hukumnya. aturan tentang siapa, persyaratan diterima dan keluar sebagai anggota Koperasi, termasuk rasionalisasi anggota, semestinya menjadi urusan internal Koperasi, dan diatur dalam AD dan ART. Namun demikian dapat diberikan, saran rasionalisasi keanggotaan mengacu pada AD dan ART. Koperasi dapat mengirimkan edaran atau pemberitahuan untuk mengkonfirmasi keseriusan tetap menjadi anggota, pemenuhan kewajiban, berikan pilihan, dan dengan batas waktu yang tegas. Dari sini terinventarisasi anggota-anggota yang dikategorikan memenuhi persyaratan dan kewajiban. Hasil inventarisasi akan menemukan jumlah dan sebaran anggota, untuk bahan rasionalisasi.

- 35 -

7

Pertanyaan : mohon dapat diberi pengertian tentang jumlah anggota minimal ?, apakah betul, setahu saya kalau Koperasi tingkat nasional harus dihadiri oleh 85 orang ? Penjelasan : perlu dipahami secara utuh bahwa Koperasi itu hanya satu. Secara kelembagaan tidak ada pemahaman bahwa Koperasi tingkat nasional itu lebih tinggi daripada provinsi, dan kabupaten/kota. Tidak ada peningkatan skala seperti itu, misal kabupaten, naik ke provinsi, naik ke nasional. a. Jumlah keanggotaan Koperasi, diatur dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 6, yaitu minimal 20 orang untuk Koperasi primer, dan 3 badan hukum Koperasi untuk Koperasi sekunder. b. Mengenai jumlah lebih dari 20 orang, itu saran pejabat atas dasar kewajaran. Apakah wajar kalau Koperasi yang jangkauan dan skope kerjanya secara nasional, maka sewajarnya jumlah anggota lebih dari 20 orang !

8

Pertanyaan : ada anggota umur 15 tahun, diberi status calon anggota, bagaimana kedudukannya ? Penjelasan : Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 18 ayat (1) yang dapat menjadi anggota Koperasi adalah setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang mampu melakukan tindak hukum. Tindakan hukum adalah yang telah mempunyai KTP yaitu minimal 16 tahun. Jadi anggota yang belum mampu melakukan tindakan hukum (umur 15 tahun) belum resmi menjadi anggota penuh.

- 36 -

RUMPUN 5: RAPAT ANGGOTA

1

Pertanyaan : apa tindakan kita sebagai aparat/petugas pembina terhadap pengurus yang tidak mau melaksanakan RAT meskipun sudah didesak oleh anggota. Pengurus tetap tidak mau melaksanakan RAT dengan alasan, misalnya : terkait dengan manajemen perusahaan induk, hal ini terjadi pada kop­kar. Penjelasan : alasan seperti itu, tidak tepat. Pisahkan antara kepengurusan Kopkar dengan manajemen perusahaan dimana kopkar berada. Kepengurusan Kopkar bersifat independen, tunduk pada rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi dalam Koperasi, bukan pada perusahaan induk. Sebagaimana kita ketahui bersama, pengurus berkewajiban melaksanakan Rapat Anggota, minimal 1 (satu) kali dalam setahun, sebagai pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengurus selama setahun. Oleh sebab itu bila hal ini terjadi (tidak melaksanakan RAT) pengurus dapat diberikan sanksi berupa peringatan teguran, baik oleh anggota maupun pembina. Anggota dapat saja mendesak, untuk dilakukan rapat anggota luar biasa, dan seberat-beratnya dapat dilakukan pembubaran oleh pemerintah bila tidak melaksanakan RAT dalam 2 (dua) tahun berturut-turut.

2

Pertanyaan : Usaha apa yang ditempuh bila anggota ingin melakukan rapat anggota untuk pertanggungjawaban penge­ lolaan Koperasi. Sedangkan pengurus tidak mau mempertanggungjawabkan kegiatannya pada rapat anggota tersebut? Penjelasan : Perlu diberi peringatan tentang kewajiban bahwa rapat anggota secara organisasi merupakan aplikasi pemegang kekuasaan tertinggi di Koperasi. Salah satu tugas peng­ urus adalah menyelenggarakan rapat anggota/rapat ang-

- 37 -

gota tahunan. Pengurus yang tidak mau menyelenggarakan RAT padahal tidak ada alasan prinsip yang dapat diterima, menunjukkan ketidakmampuan pengurus dan penyimpangan organi­sasi. Anggota dapat saja mendesak, untuk dilakukan rapat anggota luar biasa.

3

Pertanyaan : Koperasi melaksanakan rapat anggota hanya setiap 1 tahun sekali ?

4

Pertanyaan : suatu Koperasi bergerak dibidang kelapa sawit dengan jumlah anggota semula 250 orang. Kemudian keanggotaan ini bertambah menjadi 1000 orang Pada awalnya setiap orang anggota memiliki 2 ha kebun. Dengan bertambah menjadi 750 orang anggota baru, maka jatah tanah yang semula 2 ha/anggota berkurang menjadi ¼ ha saja, dan per­ ubahan jumlah kebun dari 2 ha menjadi ¼ ha sudah dibahas dalam rapat anggota dan setuju, Dalam perkembangan pelaksanaan ada 34 anggota merasa dirugikan dan mempermasalahkan keputusan yang telah disetujui dalam rapat anggota, dibawa ke pihak berwajib. Apakah dengan kejadian seperti ini Koperasi masih dapat melakukan rapat anggota?

Penjelasan : pendapat seperti itu tidak sepenuhnya benar, dan perlu diluruskan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak membatasi jumlah rapat anggota. Rapat anggota dapat dilakukan lebih dari satu kali. Rapat anggota minimal satu kali dalam satu tahun (pasal 26) itu yang disebut RAT. Pengertian yang ada dan berkembang, seolah-olah hanya ada satu kali rapat anggota, yang kebetul­an pelaksanaannya dilakukan di akhir tahun buku, dan di­sebut rapat anggota tahunan (RAT). Perlu penyuluhan tentang halhal apa saja yang perlu dilakukan rapat anggota, dan ini seharusnya diatur dalam AD dan ART.

Penjelasan : rapat anggota dapat dijalankan. Pisahkan antara urusan rapat anggota yang telah memiliki ketentuan, dalam

- 38 -

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian maupun dalam AD/ART Koperasi, harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Masalah yang muncul tersebut, adalah sisi lain, yang perlu diselesaikan tersendiri. Masalah ini tidak harus menghentikan Koperasi untuk menyelenggarakan rapat anggota.

5

Pertanyaan : di dalam forum rapat anggota tahunan, semenjak tahun 2000 belum ada aturan tentang forum rapat anggota. Saran agar forum rapat anggota itu diatur dalam Per­aturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Koperasi dan UKM. Penjelasan : urusan rapat anggota atau khususnya rapat anggota tahunan, sebenarnya merupakan urusan internal Koperasi sehingga diatur dalam AD dan ART Koperasi. Rapat anggota dapat saja dilakukan secara langsung, jika jumlah anggota Koperasi masih sedikit. Rapat anggota dapat dilakukan dengan cara perwakilan kelompok. Cara-cara rapat anggota kelompok atau perwakilan sudah banyak dilakukan oleh Koperasi yang jumlah anggotanya banyak, dan hasilnya tetap sah. Dalam hal itu, pemerintah dapat bertindak sebatas memberikan rambu-rambu umum sesuai ketentuan peraturan perundangan.

6

Pertanyaan : pengawas tidak hadir dan tidak membuat lapor­ an pengawasan dalam rapat anggota, rapat ini syah atau tidak ? Penjelasan : rapat anggota tersebut tetap sah. Sah tidaknya Rapat Anggota ditentukan oleh kuorum rapat. Bila tahapan untuk mencapai kuorum telah dilaksanakan seperti point Nomor 3 dan 4. RAT itu hanya mengesahkan pertanggungjawaban pengurus. Sedangkan pertanggungjawaban pengawas belum dapat disahkan.

- 39 -

7

8

Pertanyaan : mengenai kehadiran aparat dinas, karena ada Koperasi yang mengundang, dan ada yang tidak mengundang. Sebaiknya diharuskan kepada Koperasi setiap RAT mengundang pejabat. Apa peran kita sebagai pembina dalam acara tersebut? Penjelasan : ketentuan yang mengharuskan aparat/pembina diundang dalam RAT, tidak ada. Memang pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasi­an (Undang-Undang lama) RAT wajib dihadiri aparat/pembina. Namun, pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, tidak ada keharusan menghadirkan aparat/pembina. Kehadiran aparat/pembina, merupakan undangan. Bagi aparat/pembina yang hadir dalam undangan RAT, merupakan kesempatan bagus untuk melakukan pembinaan. Banyak hal yang dapat dilakukan, antara lain, memberikan motivasi dan dorongan, memberikan saran perbaikan-perbaik­an, menanamkan dan menegaskan lagi penegakan aturan main perkoperasian, pendidikan perkoperasian kepada anggota, menampung aspirasi Koperasi, dan hal-hal positif lain. Pertanyaan : jika ada Koperasi yang tidak mengundang pembina dalam RAT, maka bagaimana keabsahan RAT tersebut? Penjelasan : RAT tetap sah. Kehadiran aparat/pembina bukan keharusan. RAT merupakan urusan internal Koperasi. Kope­ rasi dapat mengundang atau tidak mengundang pembina. Namun selaku pembina tetap pro-aktif memonitor Koperasi yang menyelenggarakan RAT, tapi tidak mengundang aparat. Hasil penyelenggaraan RAT agar dilaporkan ke Dinas yang membidangi urusan Koperasi dan UKM.

9

Pertanyaan : calon anggota jumlahnya banyak, sedangkan anggota hanya 20 orang. Calon anggota adalah pekerja tambang, dengan alasan mereka sukar untuk menghadiri RAT dan untuk tidak mengganggu keabsahan RAT, karena itu mereka - 40 -

tetap diposisikan calon anggota saja. Mohon penjelasan? Penjelasan : pemikiran seperti ini keliru. Alasan bahwa ada orang yang nantinya diduga tidak dapat datang di RAT, merupakan pandangan keliru, dan harus diluruskan. Peraturan-per­ undangan tentang Koperasi, tidak mengenal dan memberikan penafsiran seperti itu. Kekhawatiran mereka yang disebut calon anggota sukar datang di RAT, tidak tepat. Ada cara dan teknik penyelenggaraan RAT bagi Koperasi yang anggotanya sudah banyak. Mi­ sal melalui pra rapat anggota dengan cara kelompok. Dalam paripurna, setiap kelompok cukup mengirim wakil kelompok dengan membawa suara anggota, sehingga tidak harus semua orang hadir sekaligus saat RAT. Beri pengertian kepada pengurus Koperasi seperti itu, bahwa cara pikir ini keliru dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ingat­kan, yang namanya calon anggota itu, sementara, dalam jangka waktu 3 bulan harus menjadi anggota. Bukan, digantung dengan alasan yang tidak tepat.

10

Pertanyaan : apakah boleh dalam suatu forum rapat anggota diwakilkan kepada yang tidak memiliki kompetensi dalam perkoperasian? Penjelasan : kalau yang dimaksudkan sepanjang tidak memiliki kompeten disini, seperti seorang Bapak, mewakilkan kepada anaknya untuk hadir dalam rapat Rukun Tangga (RT), tidak boleh. Hak suara keanggotaan tidak dapat dipindahkan ke orang lain. Tetapi, jika yang dimaksud ”diwakilkan” adalah perwakilan anggota, dia hadir dalam rapat angota membawa mandat atau suara anggota (dalam rapat anggota kelompok), maka ini sah.

11

Pertanyaan : dalam pertanggungjawaban rapat anggota, dan telah disahkan. Dikemudian hari terbukti ada penyelewengan. Bagaimana keabsahan rapat anggota itu ?

- 41 -

Penjelasan : rapat anggota tersebut tetap sah. Mengenai munculnya permasalahan penyelewengan, maka ini harus diselesaikan dalam lingkup tersendiri. Bagaimana hasil penyelesaian itu ? nanti menjadi pertimbangan untuk langkah lebih lanjut. Berkaitan dengan ini, terjadi karena lemahnya sistem peng­awasan di Koperasi, terutama pengawasan internal. Seharusnya, apabila Koperasi telah siap dengan sistim pengawasan, maka langkah-langkah preventif (pencegahan) dapat mendeteksi adanya penyelewengan. Apabila langkah preventif tidak maksimal, baru dilakukan langkah represif.

- 42 -

RUMPUN 6: KEPENGURUSAN

1

Pertanyaan : pengurus Koperasi itu sebaiknya tidak sering berganti. Bagaimana kalau ada Koperasi pengurusnya tetap orang yang sama (tidak ganti) dan kharismatik ?

2

Pertanyaan : bagaimanakah cara pengoptimalan pengelolaan Koperasi yang pengelolanya bersifat ketokohan, dan cara proses pengkaderan anggota Koperasi ? Penjelasan : pertanyaan Nomor 1 dan Nomor 2 dijelaskan sekaligus. a. Praktek-praktek tidak adanya pergantian kepengurus­ an, merupakan implikasi kondisi sosial-budaya masyarakat daripada urusan organisasi Koperasi. Praktek-praktek semacam itu, tidak dapat diberlakukan secara umum, hanya bersifat spesifik dan lokalistik, karena itu penyelesaiannya juga secara spesifik pula. Kita maklum, tidak mudah memperoleh SDM Koperasi yang memiliki kemampuan memimpin, menjadi pengurus. Tetapi justru menjadi tanggung jawab mo­ ral seorang pengurus, melakukan pengkaderan sebagai bentuk pelaksanaan salah satu prinsip Koperasi “pendidikan anggota” sekaligus menjadi ukuran keberhasilan kepemimpinan pengurus yang ada. b. Mengenai pengalaman ini mari kita letakkan dalam porsi yang lebih luas. Kondisi ideal yang diharapkan adalah Koperasi dipimpin oleh pengurus yang mempunyai kemampuan kepemimpinan dan pengelolaan yang handal. Untuk mewujudkan harapan tersebut, dapat ditempuh melalui kaderisasi dan pergantian kepengurusan yang professional. c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, memberikan ketentuan tentang jabatan kepengurus­ an. Jabatan pengurus 5 tahun. Pengaturan rinci di Koperasi,

- 43 -

3

diatur dalam AD dan ART. Sisi yang lebih penting adalah melakukan kaderisasi, sehingga Koperasi siap dengan caloncalon pengurus yang memenuhi kualifikasi. Pertanyaan : Koperasi punya AD, tapi pengurus belum pernah membaca AD dikarenakan sering berganti-ganti. Penjelasan : alasan ini kurang tepat. Suatu hal “kurang bagus” kalau ada seorang pengurus, belum pernah membaca AD, ART, peraturan lain dan juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Kalau jabatan pengurus 3 tahun, masa dalam waktu 3 tahun tidak ada waktu untuk membaca AD !. Justru di dalam AD itulah pengurus diberikan rambu-rambu untuk menjalankan tugasnya. Bagaimana seorang pengurus mampu mengelola Koperasi, kalau dia tidak paham tugas pokok, ketentuan yang dikandung Koperasi! Informasi semacam ini, penting, mengindikasikan perlunya perhatian khusus pendidikan pengurus atau calon-calon pengurus.

4 5

Pertanyaan : pengurus sekunder syaratnya dari pengurus primer. Masa jabatan, pengurus maksimal 5 tahun. Bagaimana jika dipilih kembali ? Penjelasan : ketentuan kepengurusan, siapa menjadi peng­ urus, berapa lama, tugas, wewenang pengurus seharusnya jelas diatur di AD/ART. Dengan demikian jikalau ada ketentuan internal di suatu Koperasi, misal tentang pengangkatan kembali pengurus, silahkan diatur rinci di AD asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun peraturan lain. Pertanyaan : jabatan kepengurusan ada periode waktu. Jika pengurus dibatasi periodenya, Koperasi akan gulung tikar. Karena di banyak Koperasi, tidak semua orang mampu dan mau menjadi pengurus ?

- 44 -

Penjelasan : mensikapi materi ini, agar tidak ditarik kesimpulan lurus seperti itu. Memang disadari tidak mudah mencari pengurus yang kompeten. Tetapi bukan berarti, harus menggugurkan ketentuan dan hakekat kepengurusan. Justru, hal ini menjadi bahan untuk melakukan pembinaan dan kaderisasi. Koperasi melakukan pendidikan anggota untuk menyi­ apkan kader.

6

7 8

Pertanyaan : apabila terjadi perubahan pengurus Koperasi, atau terjadi berakhirnya pengurus Koperasi, apakah Dinas yang membidangi Koperasi mengeluarkan Surat Keputusan perubahan pengurus Koperasi ? Penjelasan : tidak perlu. Koperasi itu merupakan organisasi independen, yang mengurus dan menentukan dirinya sendiri. Pemilihan, perubahan dan penetapan pengurus, menjadi ranah kewenangan Koperasi. Jadi, tidak perlu ada surat keputusan (SK) dari Dinas KUKM. Pertanyaan : banyak pengurus Koperasi yang mendobel jadi pengurus di Koperasi lain. Dimohon ada kebijakan untuk membuat peraturan tentang kepengurusan tersebut ? Pertanyaan : pengurus Koperasi tidak boleh merangkap di Koperasi lain (antar KSP primer). Apakah boleh pengurus Koperasi primer merangkap jabatan di Koperasi primer lain ? Penjelasan : pertanyaan Nomor 6 dan 7 dijelaskan sekaligus. Semua, dikembalikan pada ketentuan yang berlaku. Untuk Koperasi sekunder, pengurusnya berasal dari pengurus Koperasi primer anggotanya. Untuk Koperasi sekunder dibenarkan ada pengurus yang duduk sebagai pengurus Koperasi sekunder, sekaligus Koperasi primer anggotanya (dobel). Untuk pengurus Koperasi bukan Koperasi simpan pinjam (primer), tidak ada ketentuan khusus. Namun ditilik dari sisi dan kewajaran, tidak tepat seorang pengurus merangkap ja-

- 45 -

batan di beberapa Koperasi primer lain. Untuk permasalahan ketentuan jabatan ini, agar diatur dalam AD dan ART. Sedang­ kan khusus untuk pengurus Koperasi simpan pinjam (primer) tidak diperbolehkan merangkap jabatan di pengurus Koperasi primer simpan pinjam (primer) lain. Jadi untuk Koperasi simpan pinjam, dilarang jabatan dobel.

9

Pertanyaan : pengurus dan pengawas merupakan pilihan dari anggota, lalu bagaiman jika pengurus dan pengawasnya satu saja ? karena peran pengawas kurang diperlukan. Penjelasan : pendapat seperti itu keliru, selama ini kare­ na masih banyak Koperasi melihat atau menonjolkan sosok ”orang” pengurus dan ”orang” pengawas, bukan fungsi kepeng­urusan dan fungsi kepengawasan. Organisasi, atau perusahaan yang besar dan skala raksasa (multi nasional) sekalipun, tetap mengedepankan fungsi pengawasan atau kontrol dalam sistem manajemen.

10

11

Pertanyaan : dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, terdapat prinsip demokrasi. Implementasi prinsip ini belum terwujud. Perbandingan ada peng­ urus Koperasi yang seumur hidup seperti PNS saja! Penjelasan : wujud konkrit demokrasi dalam Koperasi, yaitu prinsip satu orang satu suara (one man one vote). Hak sua­ ra pada organisasi Koperasi, ditentukan orang anggota, bukan besarnya modal. Implementasi lain wujud demokrasi, adalah hak setiap anggota untuk dipilih dan memilih menjadi pengurus atau pengawas, dan sekali lagi bukan didasarkan besarnya modal. Segi penting wujud demokrasi, yaitu rapat anggota sebagai Pemegang Kekuasaan Tertinggi di Koperasi. Rapat anggota memutuskan kebijakan, program kerja dan hal-hal pokok dan penting di Koperasi. Pertanyaan : Koperasi akan berjalan baik jika pengurus memiliki kejujuran. Karena jika tidak ada kejujuran, akan merugikan anggota dan merusak citra Koperasi itu sendiri. Jadi kita - 46 -

tanam­kan kepada pengurus prinsip kejujuran !. Penjelasan : sangat tepat. Kejujuran bukan hanya monopoli dan berlaku bagi pengurus. Kejujuran berlaku untuk peng­urus, pengawas, pengelola dan anggota. Kalau kita menyimak kembali pemikiran Bung Hatta tentang Koperasi, beliau menggariskan bahwa kemajuan Koperasi itu sangat tergantung pada kesadaran dan keinsyafan anggota untuk berusaha dalam perkumpulan Koperasi dan kejujuran pengurusnya. Khusus untuk pengurus, yang memang dipercaya anggota memimpin dan mengelola Koperasi, tentu memiliki amanah besar untuk dijalankan dengan jujur. Mengenai kejujuran ini, sebaiknya menjadi kriteria dalam pemilihan pengurus, pengawas dan pengelola di Koperasi. Salah satu alat uji untuk itu, antara lain, melalui rekam jejak (track record) calon pengurus.

12

Pertanyaan : pengelola diangkat oleh pengurus dan bertanggung jawab kepada pengurus. Jika pertanggungjawaban peng­urus tidak diterima RAT dan pengawas harus lengser dari jabatan, apakah pengelola akan otomatis ikut lengser dari jabatan ? Penjelasan : tidak otomatis lengser. Pisahkan antara hubung­an pengurus-pengelola, dengan pertanggungjawaban peng­urus di depan anggota (dalam rapat anggota). Keberadaan pengelola di Koperasi didasarkan pada perjanjian tertulis, antara Koperasi (pengurus) dengan pengelola. Pengangkat­an pengelola oleh pengurus telah dilaporkan dan disetujui anggota dalam rapat anggota. Jadi, keberadaan pengelola merupakan ikatan institusional Koperasi, bukan ikatan perseorangan dengan pengurus. Kelangsungan dan atau ketidak langsungan keberadaan pengelola, dikembalikan pada perjanjian yang terikat diantara pengelola dengan institusi Ko­perasi itu.

- 47 -

13

Pertanyaan : apakah hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas, perlu disosialisasikan/diberitahukan terlebih dahulu ke pengurus, sebelum dibawa ke rapat anggota? Penjelasan : ya benar harus dikomunikasikan ke pengurus. Dudukan kembali fungsi, pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 maupun hakekat pengawasan dalam arti umum. Tentang pertanyaan ini, jelas dan justru perlu komunikasi yang harmonis antara pengawas dengan pengurus. Pengawas sebaiknya membantu pengurus dalam menjalankan kegiatan operasional. Hasil pengawasan harus dikomunikasikan ke pengurus untuk perbaikan.

14

15

Pertanyaan : usaha apakah yang dapat dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam kepengurusan Koperasi? Penjelasan : perlu disepakati dulu, bahwa persoalan ini adalah urusan internal Koperasi. Cermati dulu, apa penyebab dan posisi perselisihan, masalah pribadi atau masalah organisasi. Apabila masalahnya ada hubungan dengan urusan organisasi maka kembalikan ke aturan yang berlaku yaitu AD/ ART atau keputusan-keputusan Koperasi. Posisi pembina adalah mediasi dan advokasi, bukan intervensi. Pertanyaan : pengurus wajib membuat laporan pertanggungjawaban pengurus yang berisi laporan keuangan, lapor­ an organisasi dan lain-lain pada setiap akhir tahun. Saran: sebaiknya laporan dinamakan laporan pertanggungjawaban pengurus jika sudah disetujui pada RAT ! (agar ada persamaan persepsi) Penjelasan : aturan ini sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 35, peng­urus menyusun laporan tahunan satu bulan setelah tahun buku ditutup. Persetujuan atas laporan tahunan tersebut, merupakan penerimaan pertanggungjawaban pengurus oleh

- 48 -

rapat anggota. Jadi, gunakan acuan peraturan perundangan ini, sehingga memiliki persepsi sama.

- 49 -

RUMPUN 7: PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS

1 2

Pertanyaan : seyogyanya pengurus dan pengawas harus sama persepsi. Namun pengawas perlu memiliki kepekaan untuk curiga lebih dahulu. Karena tanpa ada rasa curiga tidak akan menemukan masalah!. Pertanyaan : Banyak Koperasi jatuh karena pengawasan kurang efektif? Penjelasan : pertanyaan Nomor 1 dan Nomor 2 dijelaskan sekaligus. Untuk materi pertama, “pengawas dan pengurus harus punya persepsi sama”, sangat benar. Pengurus dan pengawas berbeda karena jabatan, dan ruang. Pengurus dan pengawas harus memiliki orientasi sama yaitu kemajuan Koperasi dan kesejahteraan anggota. Kondisi yang ada saat ini, pengurus dan pengawas belum memiliki persepsi sama. Dalam beberapa kejadian, mereka bahkan berhadapan dan bukan menjadi mitra satu dengan yang lain. Untuk materi kedua, pengawas perlu bekal kecurigaan untuk menemukan masalah, tentu tidak tepat. Tugas pengawasan untuk memonitor pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi, yang telah diputuskan dalam rapat anggota untuk mencapai tujuan. Jadi tidak benar, pengawasan itu untuk mencari salah pihak lain. Tetapi untuk memberikan input perbaikan. Pertanyaan ini merupakan gambaran nyata di lapangan. Sejauh ini sudah dikenali sebab-sebabnya. Satu anggapan bahwa fungsi pengawasan itu tidak penting, dan dianggap prioritas kedua. Padahal kenyataannya banyak Koperasi “jebol”? karena lemahnya fungsi pengawasan. Sistem manajemen dan penghargaan di Koperasi terhadap pengawas, masih rendah. Sering kebanyakan Koperasi hanya ditentukan oleh pengurus.

- 50 -

3

Pertanyaan : dalam kenyataan ada tugas pengawas belum maksimal. Bahkan ada laporan pengawas yang justru dibuat/ dibuatkan oleh pengurus dan menjadi laporan pengawas pada saat RAT. Penjelasan : Ini kondisi yang keliru. Intisari pertanyaan ini adalah gambaran salah, walaupun terjadi riil di lapangan. Peng­ awas yang tidak melakukan fungsi atau tugas pengawasan, apalagi laporannya dibuatkan pengurus, merupakan bentuk “pengingkaran tugas, tanggung jawab dan kepercayaan anggota”. Di kemudian hari tidak boleh dan harus dibina.

4

Pertanyaan : dalam AD dan ART pengurus dan pengawas dipilih dan diberhentikan oleh anggota. Namun dalam pelaksanaan pemilihan, kurang selektif, kurang mendasarkan kemampuan.

5

Pertanyaan : apakah pengawas itu harus lebih tahu (mempunyai pengetahuan lebih) dibandingkan pengurus? Karena mereka yang nantinya bertugas mengawasi jalannya program kerja Koperasi. Penjelasan : pertanyaan Nomor 4 dan 5 dijelaskan sekaligus. Setiap jabatan memiliki bidang kompetensi sendiri. Ada kompetensi pengawasan, ada kompetensi pengurus. Sebagai pembanding, ada orang ahli mesin (kompetensi permesinan), dan ada orang ahli menjahit (kompetensi menjahit). Jabat­ an kepengawasan memang memerlukan keahlian kepeng­ awasan, berbeda dengan kepengurusan. Jadi tidak perlu harus lebih unggul dibanding pengurus. Mengenai pemilihan yang kurang didasarkan kemampuan, ini persoalan umum di Koperasi. Kriteria, persyaratan peng­ urus dan pengawas relatif belum tegas. Di Koperasi, memang sampai sekarang ini dihadapkan pada kualitas SDM. Namun pemilihan pengurus dan pengawas yang lebih menonjol kare­

- 51 -

na aspek sosial, ketokohan daripada kemampuan, secara bertahap harus dihilangkan.

6

7

Pertanyaan : Jika pengurus mengawasi pengelola, lalu tugas pengawas itu apa? Penjelasan : pertanyaan ini tentunya berkaitan dengan pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang berbunyi ”pengurus Koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha”. Penjelasan pasal 38, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang berbunyi, “dalam hal Koperasi mengangkat pengelola, pengawas dapat diadakan secara tetap atau diadakan pada waktu diperlukan sesuai dengan keputusan rapat anggota. Hal ini tidak mengurangi arti pengawas sebagai perangkat organisasi, dan memberi kesempatan kepada Koperasi untuk memilih peng­ awas secara tetap atau pada waktu diperlukan. Pertanyaan seperti ini banyak diajukan di semua acara bimbingan teknis perkoperasian. Anggapan, jika pengurus mengangkat pengelola, maka pengawas hapus tidak sesuai dengan ketentuan pasal 38 tersebut. Fungsi pengawasan tetap harus ada. Hanya saja ketika ada pengelola, pelaku pengawas tersebut dapat tetap, atau dibuat pada waktu diperlukan, bukan hapus. Agar diingat fungsi pengawasan itu bagian dari sistem manajemen. Ja­ ngankan Koperasi, perusahaan multinasional yang besar pun, pasti memiliki fungsi pengawasan yang canggih. Pertanyaan : Agar dipertimbangkan masak-masak. Jika pemerintah memberikan ketentuan syarat sertifikasi SDM pengawas, namun dalam AD dan ART Koperasi, tidak mencantumkan persyaratan itu, maka potensial menimbulkan ketidakharmonisan! Jika sertifikasi dijadikan filter dalam pemilihan pengurus atau pengawas, apakah nantinya tidak menimbulkan kerancuan?

- 52 -

8

Pertanyaan : Agar Kementerian Koperasi dan UKM, juga menetapkan syarat kompetensi SDM, seperti penetapan syarat kompetensi dokter seperti akreditasi rumah sakit, sehingga mutu SDM di Koperasi terstandarisasi?

9

Pertanyaan : sebagai saran terkait masalah kompetensi peng­ awas, diperlukan pelatihan (sertifikasi) pengawas.

10

Pertanyaan : untuk KUD, kenyataan sekarang ini AD dan ART belum disempurnakan sehingga tidak menampung hal-hal yang berkembang sekarang ini. Saran!

11

Penjelasan pertanyaan Nomor 7, 8 dan 9 dijelaskan sekaligus. Latar belakang pertanyaan ini muncul dipicu oleh keprihatinan banyak Koperasi terhadap kinerja pengawasan dan SDM pengawas yang lemah, sehingga hasil pengawasan di Koperasi menjadi lemah pula. Ada banyak usulan, seharusnya SDM pengawas itu punya kompetensi, dan kalau perlu ada sertifikasi pengawas. Kekhawatiran dalam pertanyaan ini dapat diterima. Tentunya semua pihak harus menghormati ketentuan yang di­ atur pada AD/ART. Apabila ada upaya untuk meningkatkan kemampuan pengawas dengan sertifikasi, tentunya bukan paksaan. Semuanya dikembalikan pada keputusan Koperasi. Dalam arti, ada keselarasan ketentuan dalam AD/ART yang mempersyaratkan kualifikasi kompetensi dan sertifikasi jabat­ an pengawas.

Pertanyaan : apa diperbolehkan jika di AD ART, juga mencantumkan hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan manajerial, misal mencantumkan persyaratan memiliki sertifikasi kemampuan tertentu? Penjelasan pertanyaan Nomor 10 dan 11 dijelaskan sekaligus. Koperasi boleh dan justru harus mengubah atau menyempurna­kan isi AD dan ART sesuai kebutuhan saat ini,

- 53 -

termasuk persyaratan manajer. Kewenangan untuk menentukan isi AD dan ART, sepenuhnya ada pada Koperasi sendiri. Janganlah berpikir kalau perubahan harus dilakukan atau ditentukan pemerintah. (ikuti ketentuan tentang perubahan anggaran dasar).

12

Pertanyaan : Jika status Koperasi harus berbadan hukum lalu bagaimana cara menyikapi Koperasi yang tidak berbadan hukum? apakah harus dibubarkan? bagaimana cara membubarkannya! Penjelasan : tidak ada Koperasi yang tidak berbadan hukum. Suatu organisasi sah menyandang status badan hukum, sete­ lah sah diterbitkan badan hukum Koperasi (lihat pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berbunyi : ”Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah”. Kalau ada organisasi kelompok mengaku sebagai Koperasi, padahal tidak memenuhi pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, maka itu bukan Koperasi sehingga tidak perlu menjadi fokus pekerjaan pembubaran.

13 14 15

Pertanyaan : Akuntabilitas kita sudah kuat sesuai peraturan (rule). Untuk mengukur akuntabilitas Koperasi, indikator apa yang kita gunakan? Pertanyaan : Akuntabilitas diciptakan agar semua dapat diukur dengan baik. Tapi kenyataan di lapangan susah untuk diaplikasikan. Yang terjadi di lapangan, tingkat kepatuhan Koperasi dengan peraturan-peraturan yang disyaratkan sangat jauh. Seorang pengawaslah yang akan ditakuti? Pertanyaan : akuntabilitas di Koperasi sangat lemah. Peng­ urus dan pengawas tidak cukup berperan maksimal. Dinas KUKM sebagai regulator tidak maksimal menjangkau pembina Koperasi.

- 54 -

16

Pertanyaan : akuntabilitas diciptakan agar semua dapat di­ ukur dengan baik. Kenyataannya di lapangan, susah untuk diaplikasikan, karena tingkat kepatuhan Koperasi dengan peraturan-peraturan yang disarankan sangat jauh. Penjelasan : pertanyaan Nomor 13, 14, 15 dan 16 dijelaskan sekaligus. Akuntabilitas merupakan satu kondisi organisasi, yang telah menunjukkan kesiapan aturan main (peraturan dan ketentuan) dari masing-masing komponen atau organ organisasi Koperasi, berfungsinya aturan main tersebut dan menghasilkan laporan pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan. a. Penerapan akuntabilitas pada Koperasi, berarti membuat pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Koperasi itu sendiri. Satu, sudahkah Koperasi siap dengan aturanaturan dari setiap komponen organisasi Koperasi ? aturan tentang rapat anggota, kepengurusan, kepengawasan, keanggotaan ! Jawabannya, barangkali sudah ada dan sempurna, ada kurang sempurna, dan belum ada. Mencermati pengalaman yang ada, nampaknya di Koperasi kondisi saat ini, aturan-aturan yang mengatur setiap komponen atau organ organisasi Koperasi, masih belum sempurna. b. Pertanyaan kedua, sudahkan masing-masing jabatan setiap komponen atau organ organisasi Koperasi, melakukan fungsinya secara optimal ? Sama dengan jawaban di atas, ada tetapi belum sempurna. Lihat kembali, pengalaman peng­ urus tidak menyelenggarakan RAT, pengawas tidak membuat laporan kepengawasan, anggota tidak melakukan partisipasi kepada Koperasinya, dll. c. Pertanyaan ketiga, sudahkan dibuat laporan pelaksana­ an fungsi masing-masing komponen organisasi, yang dapat dipertanggung jawabkan. Sekali lagi, jawabannya mungkin, ada tetapi tidak sempurna. Pengurus, pengawas barangkali membuat laporan pelaksanaan, hanya satu tahun sekali, saat RAT. Kalau keadaan ini yang terjadi, jelas menunjukkan kelemahan dalam sistem organisasi Koperasi.

- 55 -

Akuntabilitas ini penting. Penyelenggaraan akuntabilitas pada Koperasi, menjaga dan menjamin organisasi dapat dikelola dengan tertib, sesuai aturan-ketentuan, dan menunjukkan laporan prestasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas meredam kerancuan pelaksanaan, beda pandangan dan persepsi serta penyimpangan.

17

Pertanyaan : dalam menghitung anggaran di dalam suatu organisasi Koperasi menggunakan jasa akuntan publik, apakah masih dibutuhkan pengawasan dalam menghitung/pemeriksaaan keuangan? Penjelasan : sekali lagi, fungsi pengawasan tetap ada. Pelaku pengawasan boleh dilakukan oleh pengawas, atau dibantu auditor internal atau meminta bantuan dari auditor eksternal atau akuntan publik.

18

Pertanyaan : apa batasan yang digunakan apabila ditemui indikasi mencurigakan dalam penggunaan uang Koperasi yang modalnya berasal dari uang negara? Penjelasan : hal ini berkaitan dengan pengawasan eksternal, terutama pengawasan terhadap pemanfaatan bantuan-bantuan permodalan dari pemerintah. Pertama, pelajari dan ikuti petunjuk teknis yang mengatur program bantuan pemerintah. Kedua, ikuti dan laksanakan tugas-tugas yang menjadi bagian Dinas KUKM menurut Juknis tersebut. Mengacu pada Juknis tersebut, maka terlihat peran, tugas yang harus dilakukan dalam monitoring termasuk pengawasan penggunaan bantuan dana.

19

Pertanyaan : dapatkah seorang pengawas menjadi pengelola Koperasi ? Penjelasan : tidak dapat. Jabatan tugas pengawas berbeda dengan jabatan tugas pengelola yang dilakukan pengurus.

- 56 -

Pengawas pada saat masih menjabat pengawas tidak boleh menjadi pengelola. Organisasi Koperasi sudah mengatur ma­ sing-masing jabatan dengan tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai pengurus atau pengawas atau pengelola.

20

Pertanyaan : Dalam pemeringkatan Koperasi, apakah hanya dilakukan oleh PT. Surveyor saja. Apa tidak bisa dilakukan oleh institusi lainnya? Misalnya perguruan tinggi. Penjelasan : pada dasarnya pemeringkatan tidak harus dilakukan oleh PT. Surveyor Indonesia, sebagai satu-satunya pelaksana pemeringkatan Koperasi. Pelaksana pemeringkatan Koperasi dapat dilakukan oleh institusi lain, yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri tentang pemeringkatan Koperasi.

- 57 -

RUMPUN 8: PERMODALAN

1

Pertanyaan : apa bedanya simpanan jasa Koperasi (Sijakop) dengan modal penyertaan ? Apakah ada ketentuan tentang modal penyertaan ? Penjelasan : ada persamaan antara sijakop dengan modal penyertaan. Tapi juga ada perbedaan diantara keduanya. a. Sijakop (simpanan jasa Koperasi) adalah simpanan yaitu pemupukan modal Koperasi dari luar dalam bentuk simpanan (anggota). Perlakuan administrasi dan keuangan dibukukan sebagai simpanan. Sedangkan modal penyertaan, juga sumber permodalan Koperasi diperoleh dari luar. Dari segi penggunaan maka sifat sijakop dan sifat modal penyertaan berbeda. b. Modal penyertaan merupakan suatu bentuk investasi terhadap kegiatan usaha tertentu (proyek usaha tertentu). Apabila Koperasi memiliki proyek usaha maka dapat mencari investasi dari luar, berupa modal penyertaan. Investor dapat memilih pola penyertaan aktif, yaitu ikut aktif dalam manajemen dan menanggung resiko, atau pola penyertaan pasif, yaitu tidak ikut aktif dalam manajemen dan tidak menanggung resiko. Modal penyertaan pada proyek usaha ini, didasarkan kesepakatan dan perjanjian tertulis. Contoh pola penyertaan modal, dilakukan oleh perusahaan modal ventura yang melakukan kerjasama investasi ke pengusaha pasang­ an usaha. c. Ketentuan tentang modal penyertaan kepada Ko­ perasi, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 42, dan Peraturan pemerintah Nomor 33/1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi.

2

Pertanyaan : ada Koperasi yang memperoleh penyertaan modal dari anggaran Pemda. Boleh atau tidak ? alasannya apa !

- 58 -

Penjelasan : Koperasi dapat memperoleh modal penyertaan (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 42, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 33/1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi). Jadi penyertaan modal oleh pihak luar, apakah dari pemerintah atau investor lain, dapat dilakukan dan sah.

3

Pertanyaan : apakah dana cadangan dapat dibagi sebesar 50%, dari jumlah cadangan yang ada ? Penjelasan : secara prinsip dana cadangan tidak dapat dibagi. Dudukkan dengan benar pengertian dana cadangan. Dana cadangan adalah sejumlah dana dari bagian SHU, yang posisinya menjadi ”equitas” Koperasi, digunakan untuk mengembangkan Koperasi dan menutup kerugian Koperasi (UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 41 ayat 2, yang berbunyi “modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan dan hibah”. Jadi, ketentuan peraturan-perundangan, tidak dapat dibagi.

4

Pertanyaan : terdapat aset Koperasi yang dijual tanpa cara yang benar. Bagaimana cara penanggulangannya? Penjelasan : lakukan pengecekan terlebih dahulu, tentang kategori asset. Apakah asset yang murni milik Koperasi, atau asset yang berasal dari dukungan atau bantuan program pemerintah ?. a. Pada asset yang murni milik Koperasi, ini adalah hak milik dan urusan internal Koperasi. Pihak luar tidak dapat mencampuri urusan internal. Tindakan yang apat dilakukan yaitu memberikan saran dan advokasi, agar segalanya di­ selesaikan sesuai AD dan ART. b. Apabila yang dimaksud asset tersebut, adalah asset berasal dari program pemerintah, maka lakukan pengecekan ketentuan peruntukannya. Apakah status asset ini, sudah dihibahkan dan ada bukti keputusan hibah, apakah asset ini - 59 -

masih dalam status bagian harta program pemerintah. Jika, masih dalam status harta program pemerintah, misal bantuan peralatan, tanah yang merupakan Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN) tentu diselesaikan sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku.

- 60 -

RUMPUN 9: USAHA KOPERASI

1

Pertanyaan : untuk pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dipersyaratkan modal disetor sebesar Rp 15 juta untuk Ko­ perasi primer, dan Rp 50 juta untuk Koperasi simpan pinjam sekunder. Untuk Koperasi bukan usaha simpan pinjam, be­ rapa ketentuan modal ? Penjelasan : tidak ada ketentuan batas modal untuk Koperasi yang bergerak di sektor produktif (Non simpan pinjam). Untuk Koperasi yang melakukan usaha Non simpan pinjam (misal produksi, pertokoan, angkutan), tidak ada ketentuan modal. Kebutuhan modal Koperasi sesuai kebutuhan dalam kelayak­ an usaha atau rencana usaha.

2

Pertanyaan : Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyediakan kesempatan Koperasi memperoleh permodalan melalui sistem keuangan: salah satunya melalui Bank/Lembaga Keuangan. Ada salah satu Ko­ perasi kami mengadakan pendekatan ke Lembaga Keuang­an (LPEI = Lembaga Pembiayaan Export Indonesia) yang Kantor Pusatnya di Medan, sedang kami di Rokan Hilir Riau. Apa yang harus kami buat ? dan apakah aparat kami bisa memberikan rekomendasi kepada Koperasi tersebut ? Penjelasan : hubungan atau kerjasama usaha seperti memperoleh dukungan permodalan dengan lembaga keuangan seperti pertanyaan ini, tidak terkunci oleh batas wilayah adminis­ tratif. Koperasi dapat saja memperoleh sumber permodalan yang berada di kawasan lain (luar daerah) sepanjang kedua belah pihak sepakat dengan ketentuan atau perjanjian yang disepakati. Pengalaman ini sama saja dengan ada Koperasi di provinsi, misal Nusa Tenggara Barat (NTB) memperoleh bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM, atau dari Kementerian lain, yang berada di Jakarta. Tidak ada masalah.

- 61 -

Dalam hal contoh diatas, Dinas KUKM tidak perlu memberikan rekomendasi, yang sifatnya semacam “approval”. Sebab, ini deal bisnis biasa, menjadi urusan internal Koperasi. Tugas Dinas KUKM untuk menjembatani, dan memfasilitasi agar Koperasi mampu memenuhi persyaratan kerjasama tersebut.

3

4

Pertanyaan : hubungan antara Koperasi dan pengusaha tidak sederajat. Contoh hubungan Plasma-Inti. Sering Koperasi dijadikan objek oleh perusahaan sehingga kedudukan Koperasi lemah. Usulan ada aturan dari Kementerian KUKM (seperti perlindungan konsumen) di Kementerian Perdagangan yaitu dibuat semacam perlindungan Koperasi?. Penjelasan : persoalan semacam ini memang sering terjadi. Koperasi sering dalam posisi lemah, seperti kerjasama atau kemitraan inti plasma. Perjanjian jangan sekedar pemenuh­ an administratif saja. Bantu Koperasi untuk mencermati hak dan kewajiban, sehingga sejak awal Koperasi jelas posisi dan kekuatannya. Dalam hal ini, pihak Dinas KUKM berperan memberikan advokasi. Mengenai lembaga perlindungan konsumen, disini perlu diluruskan. Lembaga perlindungan konsumen yang ada, bukan milik satu kantor pemerintah. Lembaga ini memiliki tugas pokok dan fungsi memberikan perlindungan kepada konsumen (perseorangan, perusahaan, Koperasi, dll), apabila ada hal-hal yang memang merugikan konsumen. Keberadaan lembaga ini dalam pembinaan administratif Kementerian Perdagangan, itu hanya kedudukan administratif bukan batas per­untukannya dan sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jadi tidak perlu ada lembaga perlindungan konsumen khusus Koperasi. Manfaatkan lembaga perlindungan konsumen yang ada, apabila memang diperlukan oleh Koperasi. Pertanyaan : jika ada kesalahan pengelolaan oleh pengurus, atau dana macet di anggota, apa sanksinya dan diatur oleh

- 62 -

Undang-Undang Nomor berapa ? Penjelasan : kita lihat dulu, dana apa dan darimana!. Kalau kesalahan pengelolaan dana macet atau urusan-urusan internal Koperasi, sepenuhnya memang menjadi urusan internal Koperasi. Kalau Koperasi ada kerjasama dengan pihak lain, mitra, misal perjanjian modal dari lembaga keuangan, kerjasama dengan investor, dll, tentu penyelesaiannya merujuk pada perjanjian kerjasama yang mereka buat. Kalaupun Ko­ perasi tersebut memperoleh dukungan dana dari program pemerintah, juga mengacu pada pedoman atau petunjuk teknis yang mengaturnya. Rujukan ketentuan untuk menyelesaikan persoalan ini, kembali pada perjanjian, pedoman atau petunjuk teknis yang berlaku.

5

Pertanyaan : Koperasi yang bergerak di bidang usaha unit jasa perkebunan, apakah boleh memiliki anggota yang mencakup 3 wilayah kecamatan, karena hamparan wilayah atau lahan perkebunannya di 3 kecamatan. Apakah boleh sesuai dengan Permen Nomor 01 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar ? Penjelasan : boleh. Koperasi itu dibentuk atas dasar kebutuh­ an anggota. Setiap anggota yang melakukan aktivitas usaha dan untuk memperjuangkan kepentingannya, mereka bergabung dalam perkumpulan Koperasi. Jadi boleh saja anggota tersebar dalam beberapa wilayah, disini 3 kecamatan membentuk Koperasi. Aturan dalam Permen Nomor 01 Tahun 2006 tersebut, tidak mempersulit pembentukan Koperasi yang anggotanya di 3 kecamatan.

6

Pertanyaan : Koperasi yang bergerak di bidang usaha perkebunan, apakah boleh membuat cabang unit di luar/kecamatan lain, legalitas kedudukan wilayah Koperasi induk?

- 63 -

Penjelasan : pertanyaan ini ada kaitannya dengan pertanyaan Nomor 5. Pada dasarnya tidak ada masalah, ada cabang atau unit-unit pelayanan untuk mendekatkan pelayanan kepada anggota. Pembukaan tempat-tempat pelayanan tersebut, tentu saja tetap berada dan menjadi bagian organik organisasi Koperasi.

7 8

Pertanyaan : ada Koperasi yang akan melakukan usaha di bidang jasa travel. Tapi, terdapat kabar bahwa ada larangan bagi Koperasi melakukan usaha di bidang jasa travel. Apakah benar ? adakah peraturan atau hukum yang mengaturnya ? Pertanyaan : ada Koperasi usaha pegadaian, kemudian memasang plang, dan oleh kantor pegadaian disuruh untuk menurunkan plang. Bagaimana kami menyikapinya? apakah boleh Koperasi bergerak di usaha pegadaian? Penjelasan : pertanyaan Nomor 7 dan 8 dijelaskan sekaligus. Koperasi dapat melakukan berbagai kegiatan usaha, termasuk jasa traveling dalam memberikan pelayanan kepada anggota, atau sebagai wujud “kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi” (UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 43 ayat 2). Sejauh ini belum diketemukan ada peraturan yang membatasi Koperasi melakukan usaha jasa travel. Demikian juga Koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa pegadaian. Kenapa Koperasi yang memasang papan nama (plang) usaha pegadaian kemudian diturunkan, karena usaha jasa pegadaian ini ada ketentuannya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, tentu saja akan ditindak, dalam hal ini papan nama diturunkan.

9

Pertanyaan : Koperasi melakukan franchise dengan salah satu perusahaan pasar modern. Tetapi toko modern seperti swalayan oleh pemda dilarang beroperasi di daerah setempat, karena dapat mematikan UKM dan warung-warung tra- 64 -

disional. Upaya apa yg dapat kita lakukan? Penjelasan : penjelasan atas pertanyaan ini sama dengan pertanyaan Nomor 8 dan kejadian lain, taati peraturan perundangan yang berlaku. Intisarinya, ketika Koperasi melakukan kegiatan usaha pada bidang atau sektor usaha tertentu, wajib taat pada peraturan-perundangan yang berlaku pada bidang usaha tertentu. Dalam kejadian ini, maka pokok persoalannya adalah kerjasama usaha dalam pola francise adalah potensial. Namun, di daerah tertentu pasar modern tidak diijinkan berdiri karena ada peraturan perundangan yang mengatur tentang pasar. Dalam hal ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisio­ nal, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER./12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisonal, Pusat Perbenjaan dan pasar Modern. Sepanjang ketentuan berkaitan dengan penataan pasar tidak mengijinkan berdiri­ nya pasar modern di suatu wilayah tertentu, maka kita harus mengikuti ketentuan itu dan tidak dapat diterabas. Dengan demikian tidak dapat dipaksakan, karena ada peraturan lain yang mengaturnya.

10

Pertanyaan : ada Koperasi yang sudah berjalan cukup lama, bergerak dibidang usaha pengolahan sagu untuk di eksport dan usaha bidang pengolahan arang (pembakaran kayu bakar menjadi arang untuk di ekspor). Koperasi tersebut hanya mengurus administrasi untuk ekspor, bukan mengekpor langsung. Kesimpulanya : Koperasi menerima jasa dari pengusaha-pengusaha kecil, sementara itu Koperasi tidak ada keanggotaannya, tidak ada RAT. Bagaimana cara mengatasinya ? Penjelasan : mengenai kegiatan usaha, yang diperkirakan hanya sebagai pengumpul atau penampung produk dari anggota (pengusaha kecil), perlu di cek. Kalau sementara ini

- 65 -

11 12

Koperasi baru mampu sebatas sebagai pengumpul produk, maka tidak masalah. Asal semua kegiatan untuk kemanfaatan ekonomi anggota dan Koperasi. a. Mengenai aktivitas usaha yang sekarang ini masih sebatas, mengumpulkan produk dari pengusaha kecil (anggota), melakukan urusan administrasi ekspor dan belum mengekpor langsung, tidak masalah. Saat ini masih sebatas pemasok barang untuk ekspor. Di masa depan didorong menjadi pelaku ekspor langsung. b. Berkaitan dengan Koperasi itu tidak RAT, cek dan pastikan apakah betul Koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Jika, jawabnya “ya”, maka pembinaan yang dilakukan untuk Koperasi melakukan tertib organisasi, manajemen Koperasi, seperti : melakukan rapat anggota, melakukan pelayanan kepada anggota, dan hal-hal sesuai AD dan ART Koperasi. Koperasi yang dianggap tidak ada anggota, tidak rapat anggota (tahunan) dan lain-lain, jelas tidak betul. Kembalikan dan luruskan tentang ketegakan kelembagaan Koperasi. c. Tetapi, kalau ini bukan Koperasi, atau organisasi yang tidak memiliki status badan hukum Koperasi, maka tidak ada keharusan untuk RAT dan melakukan berbagai hal yang di­ atur dalam peraturan perundangan tentang perkoperasian. Pertanyaan : apakah manajer Koperasi boleh mempunyai staf manajemen atau karyawan? Berapa orang? Penjelasan : boleh, Manajer adalah orang yang diangkat oleh pengurus, atas persetujuan rapat anggota, untuk menangani pekerjaan usaha. Manajer dapat mengangkat tenaga atau karyawan untuk membantu pekerjaannya. Mengenai jumlah, tentu tergantung dari kebutuhan, kualifikasi dan kemampuan pendanaan Koperasi itu sendiri. Pertanyaan : kendala di lapangan ada pengelola Koperasi yang mundur dari Koperasi, setelah merasakan keuntungan yg diperoleh dari Koperasi. Orang itu membuat usaha sendiri - 66 -

untuk kepentingan pribadi? Penjelasan : agar didudukkan dan dipisahkan pokok persoalannya. Seseorang yang kemudian minta mundur dari jabat­ an di Koperasi. Jika kemudian membuat usaha sendiri, adalah hal wajar dan tidak dilarang. Lain kalau orang tersebut, mundur masih ada sangkutan persoalan dengan Koperasi, maka lingkup persoalannya seputar sengketa persoalan tersebut, perlu diselesaikan. Jadi pengalaman ini bukan kendala, ba­ nyak terjadi di semua sektor usaha. Sepanjang tidak merugikan Koperasi, tidak dapat disalahkan.

13

Pertanyaan : materi yang kami utarakan berkaitan dengan penyusunan rencana kerja (program kerja) yang menjadi bagian tugas pokok pengurus. Selama ini, kami menyusun program kerja Koperasi, mendasarkan pada kebiasaan yang sudah-sudah. Misal, kalau rencana tahun lalu SHU naik 10%, ya untuk tahun depan kita susun rencana kenaikan SHU sekitar 10% saja. Selain itu, isi rencana kerja juga kita buat seperti yang sudah-sudah. Berkaitan dengan kemampuan manajemen seorang pengurus, terutama keahlian dalam menyusun rencana kerja (program kerja) apa cara yang dilakukan Ko­perasi itu sudah tepat? Mohon saran! Penjelasan : pengurus mempunyai tugas dan tanggung jawab menyusun rencana kerja (program kerja) yang nantinya di­ sampaikan dan untuk mendapat pengesahan dalam rapat anggota. Pokok persoalan yang ada di lapangan, apakah proses, teknologi dan hasil berupa rencana kerja (program kerja) Koperasi itu, merupakan hasil yang memiliki kualitas sebagai rencana kerja yang rasional ? Kalau proses dan teknologi penyusunan rencana kerja seperti itu, yaitu hanya mendasarkan kebiasaan, turun menurun dan kurang atau tidak mendasarkan data kemampuan, perkembangan situasi serta perhitungan yang rasional, tentu bukan rencana kerja (program kerja) yang bagus. Ada beberapa cara dan teknik untuk menyusun suatu rencana kerja - 67 -

(program kerja) yang bagus, antara lain dengan menerapkan teknik Balanced Scorcard (BSC). Untuk itu, Dinas yang membidangi KUKM di daerah, terutama melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dapat memprogramkan pelatihan teknik-teknik penyusunan rencana kerja (program kerja) ini.

14

Pertanyaan : program kerja yang disusun pengurus dan nantinya menjadi pedoman pengurus dalam mengelola Koperasi. Praktek di lapangan, RAT tidak selalu dilaksanakan di bulan Januari, kadang-kadang Maret, April atau bahkan lebih dari itu, maka pengesahan program kerja baru terealisir pada bulan penyelenggaraan RAT. Jadi ada ketidak sinkronan, antara perhitungan waktu dimulainya program kerja per Januari awal tahun, dengan waktu pengesahan program kerja, tidak selalu per Januari ! Jadi ini merupakan satu persolan manajemen yang perlu dicari jalan keluarnya. Penjelasan : materi yang diangkat ini, sangat betul, ada ketidak sinkronan antara rencana ideal, dengan kenyataan. Hal ini seharusnya tidak boleh terjadi. Dalam praktek, masih terjadi. Input ini justru menjadi satu koreksi teknis operasional pelaksanaan manajemen organisasi di Koperasi. Koperasi harus mampu mensinkronkan antara ketentuan organisasi, dengan rationalitas manajemen. Koreksi pertama, tentu karena RAT menjadi faktor penentu (determinant factor) dan bukan faktor pelengkap, maka seharusnya penyelenggaraan RAT diselenggarakan pada bulan Januari di awal tahun, sehingga terjadi sinkronisasi rasionalitas organisasi dan manajemen. Jika berdasarkan pengalaman, RAT sulit diselenggarakan pada bulan Januari, maka perhitungan dasar rencana kerja tidak dibuat mulai Januari, tetapi bulan saat RAT direncanakan akan dilaksanakan. Tapi, ini saran yang kurang baik. Koreksi kedua, dengan pengalaman ini maka menjadi pengingat keharusan Koperasi menyusun rencana kerja (program kerja) jangka menengah, misal 5 tahun dalam masa

- 68 -

jabatan pengurus. Dengan adanya program kerja jangka menengah, maka rencana kerja tahunan, merupakan rencana tahunan saja dengan tetap mengacu pada program induk yang sudah disusun dalam jangka waktu 5 tahun. Disini, kelemahan Koperasi, belum terencana menyiapkan program kerja jangka menengah. Apabila ini ada, maka problem-problem teknis-administratif yang dipertanyakan ini, menjadi tidak begitu serius.

15

Pertanyaan : bolehkan Koperasi membentuk perseroan terbatas (PT) dan bagaimana konsekuensinya ? Penjelasan : boleh. Untuk kepentingan tertentu yang memang dibutuhkan anggota, Koperasi boleh membentuk perseroan terbatas (PT) dan tidak bertentangan dengan peraturan per­ undangan. Posisi Koperasi adalah sebagai pemilik saham (kepemilikan saham) perusahaan tersebut. Besarnya jumlah saham yang dimiliki Koperasi, tergantung kemampuannya. Saat ini, ada Koperasi yang memiliki saham perusahaan. Ada Koperasi yang memiliki saham di perusahaan perbankan, memiliki saham di perusahaan-perusahaan lain. Kita masih ingat, pada tahun 1995 an, beberapa Induk Koperasi memiliki saham di perusahaan retail besar (PT Goro Batara Sakti). Pada tahun 1985-an, juga ada kebijakan kepemilikan saham perusahaan (swasta) oleh Koperasi. Tentu kebijakan kepemilikan saham dalam perusahaan ini, menjadi keputusan anggota dan disetujui dalam rapat anggota. Dalam hal perluasan usaha ini, tentunya dapat meng­ acu pada ketentuan pasal 43 ayat 2 Undang-undang Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian, “kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi”.

- 69 -

RUMPUN 10: USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI

1

2

Pertanyaan : Terkait dengan pembukaan cabang yang diperuntukkan pada pencarian anggota baru. Bagaimana seharus­ nya? Penjelasan : kalau yang dimaksudkan, ada koperasi kemudian membuka kantor cabang, dengan maksud untuk mencari anggota baru, maka ini terbalik, dan keliru. Berarti pemaham­an maksud pembukaan kantor cabang, tidak dijalankan secara tepat. Untuk dicermati kembali isi pasal 6 ayat (1) Per­aturan Pemerintah Nomor 9/1994 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang berbunyi “untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dapat membuka jaringan pelayanan simpan pinjam”. Lebih jelas lagi pasal 6 ayat (2)” jaringan simpan pinjam tersebut berupa, kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas”. Pembukaan kantor cabang itu, maksud utama untuk mening­katkan pelayanan. Keberadaan anggota ada di suatu wilayah tertentu dan jauh dari pusat pelayanan simpan pinjam. Karena jarak yang jauh, maka anggota kurang memperoleh pelayan memadai. Bagaimana cara anggota memperoleh layanan memadai? dengan membuka kantor cabang atau kantor cabang pembantu atau kantor kas, yang secara fisik dekat dengan anggota. Dalam praktek, banyak kekeliruan seperti pertanyaan ini. Untuk cari anggota baru, maka dibuka kantor cabang. Seha­ rusnya sudah ada anggota, karena jauh, pelayanannya tidak optimal, perlu dibuka kantor cabang. Pertanyaan : tiba-tiba muncul beberapa cabang Koperasi, kemudian mengundang pembina. Bagaimana sebenarnya mekanisme mendirikan cabang? - 70 -

3 4 5

Pertanyaan : ada pembukaan cabang oleh suatu Koperasi yang membuka cabang di suatu kota. Setelah ditelusuri pada Anggaran Dasarnya ternyata isinya tidak menurut untuk pembukaan cabang. Mohon saran! Pertanyaan : mohon dijelaskan tentang tata cara pembukaan cabang Koperasi di suatu daerah (antar kab/kota dan antar prov.) yaitu cabang usaha simpan pinjam. Mohon ada contoh blanko izin cabang! Pertanyaan : mohon penjelasan SK pembubaran cabang dikeluarkan di mana ? Ada Perda, yang Surat Keputusan (SK) pembukaan kantor cabang diganti penamaannya, menjadi Surat Rekomendasi Menyetujui Pembukaan Kantor Cabang. Penjelasan : pertanyaan No. 2, 3, 3 dan 4 dijelaskan sekaligus. Tata cara pendirian kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas, diatur jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 15/Per/M. KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM, Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Dalam pasal 18 ayat (2), ada ketentuan yang meng­atur tentang pembukaan kantor cabang, yang intisarinya sebagai berikut : a. Pembukaan kantor cabang, dimaksudkan untuk mendekatkan jarak pelayanan (lihat penjelasan pertanyaan no 1). Syarat dapat dibuka kantor cabang apabila pada wilayah itu, sudah ada anggota minimal 20 (dua puluh) orang. Jadi bukan sekedar membuka kantor cabang, yang tidak jelas siapa anggota yang dilayani. b. KSP atau USP Koperasi yang membuka kantor cabang, dipersyaratkan sudah melakukan kegiatan usaha simpan pinjam minimal 2 (dua) tahun.

- 71 -

c. Ada persetujuan dan ijin pembukaan kantor cabang, mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang di domisili kantor cabang. Ada ijin yang diterbitkan pejabat yang mengesahkan akta pendirian Koperasi. Dalam hal ini, pejabat yang berwenang wajib menutup kantor cabang yang belum memperoleh ijin usaha simpan pinjam. d. Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas KSP dan USP Koperasi paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) menyediakan modal sendiri/modal tetap untuk investasi dan modal kerja awal; 2) pernyataan dari Pengurus Koperasi yang berisi bahwa dana yang dihimpun di kantor cabang harus disalurkan dikantor cabang yang bersangkutan paling sedikit 80 % (delapan puluh persen); 3) layak berusaha secara ekonomi, dibuktikan dengan kelayakan pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas; 4) mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; 5) memasang papan nama pada Kantor di mana Kantor Cabang tersebut didirikan yang paling sedikit memuat informasi mengenai; nama Koperasi, Nomor dan tanggal badan hukum, alamat, Nomor dan tanggal keputusan pendaftaran, serta Nomor dan tanggal surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4); 6) memasang papan nama pada Kantor di mana Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas tersebut didirikan, paling sedikit memuat informasi mengenai; nama Koperasi, Nomor dan tanggal badan hukum, alamat, dan Nomor dan tanggal pelaporan, serta Nomor dan tanggal surat persetujuan.

6

Pertanyaan : terkait dengan persyaratan tentang Sertifikat yang diperlukan oleh pengurus jika ingin membentuk KSP (Unit Simpan Pinjam), bagaimana sikap kita, kalau sekarang

- 72 -

ini pengelola Koperasi yang baru saja dibentuk, tetapi penge­ lolanya belum memiliki sertifikat tersebut ? Salahkah, dan harus bagaimana ? Penjelasan : menurut ketentuan maka persyaratan kepemilikan sertifikat sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM, Nomor 19/Per/M.KUKM/ XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, wajib dipenuhi. Bagi Koperasi yang dibentuk baru, sebenarnya masih cukup waktu agar mereka para pengelola segera dilatih atau mengikuti pelatihan tentang usaha simpan pinjam, dari lembaga-lembaga pelatihan yang kompeten. Sambil proses pengesahan akta pendirian menjadi Badan Hukum kKoperasi (sesuai peraturan maksimal 3 bulan), maka ini, waktu yang cukup untuk mengadakan pelatihan.

7

Pertanyaan : banyak orang berkeinginan mendirikan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, kita arahkan ke KSP tidak setuju karena takut usahanya terbatas. Kita arahkan ke Ko­ perasi biasa (bukan KSP) juga tidak mau karena minta KJKS, mohon saran! Penjelasan : Pendirian KJKS berdasarkan pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Sesuaikan dan lakukan pembinaan pendirian KJKS mengacu pada Kepmen ini.

8

Pertanyaan : apakah ada aturan yang mengatur bahwa KSP/ USP wajib dinilai setiap tahunnya?

- 73 -

Penjelasan : ya, wajib dinilai, Ketentuan tentang pelaksana­ an penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi diatur dalam Per­ aturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19/ Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Ke­ giatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi pasal 30 ayat (1) huruf (b) yang menjelaskan bahwa pelaksanaan penilai­ an kesehatan KSP/USP Koperasi dilaksanakan pada setiap akhir tahun buku. Dan tata cara Penilaian kesehatan KSP/ USP diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 20/ Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

9

Pertanyaan : Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, kegiatan usaha simpan pinjam merupakan, suatu usaha untuk membantu menyalurkan dana kepada anggotanya ? dan untuk melakukan atau menyalurkan dana bagi kegiatan keuangan yang lain-lain !. Penjelasan : kita pertegas dahulu maksud pertanyaan ini. Jika yang dimaksudkan, bahwa koperasi itu didirikan dengan maksud, untuk menjadi lembaga penyalur (misal seperti pe­nyalur bantuan), tentu ini salah. KSP dan USP koperasi adalah ko­ perasi yang usaha utama (core business) di bidang keuangan, bukan produksi, pemasaran, konsumsi atau jasa lain. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 16, ada 5 (lima) jenis Koperasi, yaitu: Koperasi produsen, Koperasi konsumen, Koperasi pemasar­ an, Koperasi jasa dan Koperasi simpan pinjam. Untuk memperoleh pemahaman yang benar, agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman seolah-olah KSP dan USP Koperasi itu, sebatas penyalur dana, dapat diikuti dari kronologis perkembangan usaha simpan pinjam Koperasi. a. Ketika R. Aria Wiraatmaja, patih Purwokerto, mengga- 74 -

gas berdirinya perkumpulan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keuangan bagi para pegawai, dan di kemudian hari meluas ke para petani, dipicu oleh keadaan bahwa para petani membutuhkan dana, untuk memenuhi kebutuhan pertaniannya. Mereka, para petani dididik untuk menabung dan untuk melakukan kegiatan yang berlandaskan kebersamaan dan tolong menolong. Di kemudian hari gagasan pendirian perkumpulan ini, menjadi tanda kebangkitan Koperasi di Indonesia. b. Uraian Bung Hatta, dalam bukunya “pengantar ke jalan ekonomi yang disusun pada tahun 1954, juga menjelaskan tentang Koperasi perkreditan. Pada dasarnya Koperasi perkreditan dibentuk untuk melayani kebutuhan keuangan para anggotanya. Mereka, para anggota dididik untuk menabung, menyimpan dan hasil simpanan ini menjadi modal bagi pemberian kredit. c. Kedua ilustrasi tersebut, menjadi jelas bagaimana hubungan Koperasi dengan anggotanya. KSP dan USP Koperasi, harus menjadi lembaga yang memenuhi kebutuhan keuangan anggota, menggali modal dari anggota dalam bentuk simpanan, dan bentuk lain, dan juga dapat digali dari sumber lain sesuai ketentuan. KSP dan USP Koperasi bukan sebagai lembaga penyalur dana. d. Benar, secara fisik menyalurkan dana tetapi berbeda dengan semacam penyaluran dana bantuan. Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan yang melakukan fungsi intermediasi. Menghimpun dan meminjamkan dana sebagai bentuk pelayanan kebutuhan keuangan para anggota. Walaupun Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi, core business di sektor keuangan, juga tidak tepat melakukan aktivitas usaha di luar ketentuan simpan pinjam, seperti misal praktek perbankan, asuransi, pegadaian, dll yang diatur dalam peraturan-perundangan tersendiri. Lebih jauh, KSP/USP Koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha pada sektor riil secara langsung.

- 75 -

10

Pertanyaan : apakah Peraturan Pemerintah Nomor 9/1994 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, masih layak dipertahankan? Apakah selain Ko­ perasi simpan pinjam, Koperasi lain perlu menyediakan mo­ dal Rp 15 juta? Penjelasan : Peraturan Pemerintah tersebut masih valid sebagai acuan pembinaan usaha simpan pinjam oleh Koperasi, sampai sekarang ini (sepanjang belum dicabut atau dirubah). Mengenai ketentuan tentang penyediaan modal Rp. 15 juta, sekali lagi ketentuan ini hanya berlaku untuk usaha simpan pinjam (KSP /USP Koperasi). Sedangkan Koperasi yang bergerak diluar usaha simpan pinjam, (sektor produktif) maka tidak ada ketentuan modal. Berapa besaran modal yang diperlukan, tergantung pada besaran modal yang diperlukan sesuai dengan rencana usahanya.

11

Pertanyaan : Koperasi (simpan pinjam) kegiatannya meng­urus uang maka sebaiknya di tarik menjadi urusan pusat. Kare­na ada kaitannya dengan urusan moneter. Penjelasan : agar dipisahkan urusan kepemerintahan dengan urusan private yang dilakukan oleh masyarakat. Penyelenggaraan usaha simpan pinjam (ingat usaha simpan pinjam itu berlaku umum) ada yang dilakukan oleh Koperasi, disebut usaha simpan pinjam oleh Koperasi, ada yang dilakukan oleh kelompok, seperti pola arisan, mempraktekkan cara simpanpinjam. Arisan yang banyak berkembang di masyarakat, juga sah mempraktekkan pola simpan-pinjam. Usaha simpan pinjam oleh Koperasi, merupakan usaha private, dilakukan oleh organisasi yang namanya “Koperasi” Tetapi arisan bukan Koperasi. Urusan semacam ini, menjadi urusan di daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota. - 76 -

12

Pertanyaan : apakah pengertian dan maksud modal dasar disetor pada USP dan Koperasi? Penjelasan : mengacu pada Peraturan Menteri Negara Kope­ rasi dan UKM Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, yang dimaksud modal awal disetor adalah sejumlah modal (besarnya Rp 15 juta untuk KSP primer, dan USP pri­ mer dan Rp 50 juta untuk KSP sekunder dan USP sekunder) berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah, yang di­ setor ke Bank pemerintah atas nama Menteri.

13

14 15

Pertanyaan : dalam Permen Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dikatakan bahwa Koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam wajib melampirkan surat bukti penyetoran modal tetap USP paling kurang Rp. 15 juta (primer) yang disetor atas nama Menteri Koperasi dan UKM. Sementara di kabupaten banyak kami temui Koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam namun tidak melaksanakan seperti diatas, dengan alasan keterbatasan modal. Upaya apa yang bisa kami lakukan terhadap Koperasi tersebut sehubungan dengan hal tadi? Pertanyaan : Dalam pembentukan Koperasi simpan pinjam ketentuan menyatakan modal minimal disetor sebesar Rp. 15 juta untuk Koperasi primer pada Bank atas nama Menteri. Atas nama Menteri inilah yang sulit. Karena banyak Bank yang tidak mau. Sarannya bagaimana jika, atas nama Menteri dirubah atas nama Ketua Pengurus Koperasi? Pertanyaan : untuk modal awal pendirian Koperasi simpan pinjam (primer) ditetapkan modal awal yang disetor sebagai modal tetap sebesar Rp 15 juta (lima besas juta rupiah). Ternyata anggota hanya berkisar 25 orang, simpanan pokok dan wajib hanya Rp 5 juta (lima juta rupiah) sehingga kalau

- 77 -

dijumlah terkumpul Rp 12,5 juta (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Bolehkah kita teruskan pengesahan BH-nya ? Penjelasan : pertanyaan Nomor 12, 13, 14 dan 15 dijelaskan sekaligus. Modal awal disetor adalah sejumlah modal yang besarnya ditetapkan yaitu Rp. 15 juta untuk pendirian KSP primer, atau USP Koperasi primer, dan Rp. 50 juta untuk pendirian KSP sekunder, atau USP Koperasi sekunder, yang akan menjalankan usaha simpan pinjam. Modal awal ini disetor ke Bank Pemerintah atas nama Menteri. Sesuai pasal 5 ayat 2 huruf f butir (5) yang berbunyi “KSP dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, setelah mendapat pengesahan akta pendirian Koperasi dan memperoleh ijin menyelenggarakan usaha simpan pinjam yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”. Demikian juga pasal 24 ayat 5 Peraturan Menteri tersebut, Koperasi yang belum memenuhi ketentuan permodalan tersebut, tidak dapat dapat diberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggar­ an dasar. Dengan demikian menurut peraturan yang berlaku, bagi pendirian KSP yang belum memenuhi persyarat­an mo­ dal, maka belum dapat disahkan akta pendiriannya, demikian juga bagi USP koperasi belum dapat disahkan perubahan anggaran dasarnya.

- 78 -

RUMPUN 11: PEMBENAHAN KOPERASI TIDAK AKTIF

1 2 3 4

Pertanyaan : Apa tindakan yang harus kita lakukan terhadap Koperasi yang sudah tidak aktif, tinggal papan nama, kepeng­ urusan dan keanggotaan sudah tidak jelas keberadaannya. Pertanyaan : Apakah tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi kondisi Koperasi yang mati suri? Bagaimana cara menghidupkan atau membubarkan Koperasi tersebut? Pertanyaan : jika kita mengaktifkan Koperasi yang tidak aktif, itu sama saja menghabiskan tenaga. Pertanyaan : ada Koperasi yang tidak aktif. Kebanyakan Ko­ perasi-Koperasi tersebut hanya papan nama saja, dan mempunyai hutang. Bagaimana dan apa yang harus kita lakukan? Penjelasan : pertanyaan Nomor 1, 2, 3 dan 4 karena memiliki isi yang sama, dijelaskan sekaligus. Dalam kacamata pemberdayaan oleh pemerintah, keberadaan koperasi yang kurang aktif seperti itu, dicari alasan penyebab untuk diberdayakan kembali. a. Pertama, lakukan identifikasi kondisi riil dan penyebab ketidak-aktifan Koperasi. Dari langkah identifikasi ini, ada 2 (dua) kemungkinan. Koperasi yang masih memiliki atau menunjukkan potensi, didorong untuk diaktifkan kembali. Pengaktifan Koperasi, dimulai dari penataan kepengurusan, organisasi, asset dan potensi ekonomi (usaha) yang masih dimiliki Koperasi. Inventarisasi ulang anggota, lakukan rapat anggota untuk menyusun program kerja. Disini dapat ditempuh jalur, mengaktifkan kembali Koperasi. b. Aletrnatif kedua, bagi Koperasi yang masih memiliki potensi, juga dapat didorong dilakukan penggabungan.

- 79 -

c. Ketiga, jika dari hasil identifikasi ternyata Koperasi sudah tidak memiliki potensi untuk diaktifkan, dapat ditempuh jalur pembubaran. Apabila pembubaran oleh Koperasi sudah tidak mungkin, dapat dilakukan pembubaran oleh pemerintah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah, d. Mengenai pendapat bahwa pengaktifan Koperasi itu menghabiskan tenaga, tentu tidak seperti itu. Sepanjang tugas ini menjadi tugas pemerintah, maka laksanakan sesuai penugasannya. Apabila pembubaran Koperasi, dilakukan oleh pemerintah maka kebutuhan pendanaan untuk proses pembubaran, dibebankan pada anggaran pemerintah (APBN/ APBD), seperti telah dilakukan oleh beberapa Kabupaten/ Kota.

5

Pertanyaan : banyak Koperasi khususnya KUD sekarang ini kurang aktif, namun masih memiliki fasilitas memadai (dari pemerintah). Apa yang harus dilakukan? Penjelasan : pilih dan lakukan langkah pengaktifan kembali Koperasi, seperti penjelasan di atas. Artinya, bina kembali dengan menata ulang (restruktrurisasi) kelembagaan dan usaha Koperasi. Asset dan potensi usaha yang ada ditata untuk dimanfaatkan Koperasi. Kumpulkan pengurus dan anggota yang ada, diajak berembuk untuk mengaktifkan kembali Koperasi.

6 7

Pertanyaan : Agar dibuatkan payung hukum yang jelas tentang pembubaran Koperasi yang dilakukan oleh Pemerintah. Sementara ini banyak Koperasi yang mati tetapi masih tercatat ? Pertanyaan : kami minta acuan untuk pembubaran Koperasi?

- 80 -

8 9 10 11

Pertanyaan : beberapa Koperasi di Kabupaten A yang tidak sesuai aturan, akan dibubarkan. Apakah dalam pembubaran itu harus membentuk team penyelesaian? Jika tidak membentuk team apa yang kita lakukan? Jika Koperasinya sudah tidak punya aset? Pertanyaan : ada Koperasi sudah tidak aktif, ingin membubarkan diri. Namun Koperasi tersebut masih memiliki sangkutan dana dari pemerintah. Bagaimana tindak lanjutnya? Pertanyaan : jika harta Koperasi nol atau minus, beban biaya tim penyelesaian ditanggung siapa ? Pertanyaan : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah kurang pas. Jika yang membubarkan pemerintah tidak nyambung, kare­ na pemerintah juga tidak ikut membuat Koperasi. Sedangkan ada aturan kebebasan berserikat dan berkumpul. Artinya jika diambil alih oleh pemerintah, maka semua aset Koperasi menjadi urusan pemerintah. Sebaiknya istilah pembubaran diganti dengan pencabutan badan hukum. Penjelasan : pertanyaan Nomor 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 dijelaskan sekaligus. Pertanyaan ini berkaitan dengan (a) payung hukum pembubaran, (b) tata cara dan konsekuensi pembubar­an. a. Kita mulai dari pesan pertanyaan pertama, payung hukum pembubaran Koperasi sudah ada dan jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 46 sampai dengan pasal 56. Khusus pembubaran oleh pemerintah, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah. Ketentuan pembubaran Koperasi ini, secara lengkap memuat alasan, prosedur dan tata cara pembubaran Koperasi. b. ada (empat) alasan Koperasi harus bubar (dibubarkan), yaitu : (a) Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 dan/atau tidak melaksanakan

- 81 -

AD Koperasi (b) kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan (c) Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan (d) Kope­rasi tidak melakukan kegiatan usaha selama 2 tahun berturut-turut sejak didirikan. c. Pelaku pembubaran Koperasi, ada 2 (dua) cara. Pembubaran dilakukan oleh Koperasi itu sendiri. Kedua, pembubaran Koperasi dilakukan oleh pemerintah. d. Prosedur dan tata cara pembubaran tersebut telah lengkap dan jelas. Langkah pembubaran dimulai sejak persiapan pembubaran sampai dengan pencabutan badan hukum Koperasi, dan pengumumannya di lembaran negara. e. Dalam proses pembubaran ini, maka dapat dibentuk tim penyelesai pembubaran. Jadi berkaitan dengan pertanyaan, apakah perlu ada tim penyelesai, karena merupakan ketentuan pembubaran dalam peraturan perundangan yang ada, maka ikuti ketentuan itu. f. Mengenai pertanyaan, apakah pembubaran tidak bertentangan dengan kebebasan berserikat masyarakat? jawab­ annya tidak bertentangan dengan kebebasan berserikat. Se­ perti sudah disebutkan di atas, pembubaran hanya dikenakan pada Koperasi yang melanggar kriteria-kriteria tertentu. Prosedur dan tata caranya terbuka, dengan memberi kesempatan kepada Koperasi untuk keberatan, dilakukan pengumum­an, proses pembubaran, dll. Silahkan ikuti urutan pekerjaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.

12

Pertanyaan : jika dalam membubarkan Koperasi, namun anggotanya yang dicari sudah tidak ada, bagaimana proses pembubarannya? Penjelasan : beberapa pengalaman praktis pembubaran Koperasi, yang dilakukan oleh beberapa Kabupaten/kota, dapat dijadikan referensi. Secara garis besar, cari alamat para peng­ urus yang tersisa. Selalu ada sisa-sisa laporan alamat peng­ urus, anggota Koperasi tersebut kerjasama dengan kecama- 82 -

tan atau kelurahan setempat. Dari hasil kerjasama ini, dapat diambil sikap lanjutan. Mengenai prosedur dan tata cara pembubaran, untuk mengacu pada peraturan perundangan sebagaimana uraian pada penjelasan no 1 sampai dengan 4.

13

Pertanyaan : berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh pemerintah, bahwa Koperasi dapat dibubarkan oleh pemerintah apabila memenuhi syarat antara lain dinyatakan pailit oleh pengadilan. Apakah putusan pengadilan tingkat pertama ataupun Iurah? Penjelasan : sesuai dengan ketentuan keputusan pengadilan tentang pailit Koperasi adalah keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang pasti.

14 15 16

Pertanyaan : tentang penggabungan dan peleburan Koperasi mohon arahan, agar kedepan yang dilakukan Dinas KUKM tidak melenceng. Pertanyaan : apabila bergabung, apakah yang tergabung ha­ rus melebur? Yang melebur harus dibubarkan? Bagaimanakah dasar hukumnya? Pertanyaan : bagaimana dasar hukum peleburan, pengga­ bung­an, pembubaran dan pembagian Koperasi ? Pertanyaan : ketika terjadi penggabungan 2 Koperasi, setelah dibuat neraca, itu aset bersama atau aset masing-masing? Penjelasan : pertanyaan Nomor 14, 15, 16 dan 17 memiliki pesan sama, maka dijawab sekaligus. Kalau pertanyaan Nomor 6 sampai 12 berkaitan dengan pembubaran. Pertanyaan Nomor 14 sampai dengan 16, berkaitan dengan penggabung­ an dan peleburan. a. Penggabungan dan peleburan memiliki payung hukum jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

- 83 -

Perkoperasian khususnya pasal 14, dan Kepmen Koperasi dan PPK Nomor 36/KEP/M/II/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi. b. Kalau pada pembubaran, didasarkan pada alasan karena ketidakmampuan atau adanya pelanggaran terhadap peraturan-perundangan, dan berujung pada pencabutan badan hukum Koperasi. Alasan penggabungan dan peleburan adalah untuk pengembangan dan efisiensi penggabungan atau peleburan mungkin sekali melibatkan koperasi yang masih hidup, aktif dan bahkan maju. c. Penggabungan, adalah proses bergabungnya satu atau lebih Koperasi, kepada Koperasi lain. Ada Koperasi yang menggabungkan diri, dan ada Koperasi yang menerima penggabungan. Untuk itu ada syarat, prosedur dan tata cara penggabungan, sampai benar-benar terealisasi penggabung­ an Koperasi (Kepmen Koperasi dan PPK Nomor 36/KEP/M/ II/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi). d. Peleburan, adalah proses meleburnya satu atau beberapa Koperasi, sehingga dihasilkan Koperasi baru. Jadi ada beberapa Koperasi yang melebur, dan dari hasil peleburan ini lahir Koperasi baru. Untuk itu ada syarat, prosedur dan tata cara peleburan, sampai benar-benar terealisasi lahir Koperasi baru. Pada proses peleburan ini, koperasi-koperasi yang melebur bubar dulu, dan membentuk koperasi baru. e. Mengenai asset Koperasi dalam penggabungan, tentu sudah dihitung dan menjadi asset Koperasi hasil penggabung­ an.

17

Pertanyaan : di daerah saya, seperti diketahui dalam era otonomi maka terjadi penataan satuan kerja (kantor kerja) di daerah. Dahulu ada Koperasi A ada di Dinas A. Ada Koperasi B ada di Dinas B. Dengan perubahan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) terjadi mutasi pegawai, tempat kedudukan, dll termasuk Koperasinya. Kami anjurkan Koperasi-Koperasi tersebut (Koperasi A dan Koperasi B) untuk bergabung saja

- 84 -

atau dilebur. Tetapi mereka (Koperasi) tidak setuju, karena merasa sama-sama masih jalan, walaupun SKPD sudah berubah. Saran ! Penjelasan : tidak harus digabung atau dilebur. Penggabung­ an atau peleburan bukan keharusan, bukan paksaan. Apabila Koperasi-Koperasi tersebut, aktif dan maju, biar tetap berkembang seperti yang ada. Sarankan lakukan perubahan anggar­an dasar, untuk mengakomodir perubahan domisili, keanggotaan, dll.

18

Pertanyaan : beberapa bulan yang lalu datang pengurus Ko­ perasi karyawan di kawasan industri datang ke Dinas Koperasi dan UKM melaporkan bahwa Koperasi mereka akan tutup. Karena perusahaan tempat mereka bekerja menutup usaha­­nya. Pada waktu itu kita anjurkan pengurus melaksanakan rapat anggota dalam rangka rencana pembubaran. Namun menurut pengurus hal tersebut tidak mungkin sebab sebagian besar anggota Koperasi sudah pulang ke daerahnya masing-masing, dan tidak mungkin bisa hadir pada acara rapat anggota tersebut. a. Apa yang perlu kami lakukan sehubungan dengan permohonan pembubaran Koperasi tersebut? b. Seandainya pengurus Koperasi melaksanakan rapat anggota sehubungan dengan pembubaran, apakah sah menurut peraturan yang berlaku? Penjelasan : apakah benar-benar Koperasi ini memenuhi alasan dan kriteria pembubaran (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian) seperti dijelaskan dalam penjelasan butir 6 sampai dengan 11 di atas ? Ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkoperasian? mungkin ya mungkin tidak. Pelanggaran terhadap ketertiban umum dan kesusilaan, jelas tidak. Pelanggaran karena tidak melakukan kegiatan usaha, mungkin juga tidak. Koperasi mengalami kerugian dan dinyatakan pailit, belum tentu.

- 85 -

Dari gambaran tersebut, terlihat Koperasi masih punya potensi untuk berkembang. Dari sisi kelembagaan, nampaknya lembaga koperasi ini masih potensial. Pokok masalahnya ada pada keanggotaan, walaupun ada jalan keluarnya. Jadi, sebenarnya alasan pembubaran tersebut kurang kuat. Coba, lakukan konsolidasi, perpindahan kantor perusahaan tempat kerja, tidak mutlak berimbas kepada Koperasi. Ada meka­nisme perubahan anggaran dasar, tidak selalu harus ber­ujung pada pembubaran. Seandainya terpaksa dipilih jalur pembubaran, maka ikuti prosedur dan tatacara pembubaran yang sudah dijelaskan pada penjelasan Nomor 6 sampai dengan 11 di atas.

- 86 -

RUMPUN 12: AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN

1

2

Pertanyaan : banyak Koperasi kurang atau tidak melakukan catatan keuangan. Tolong dijelaskan apa saja yang harus dimasukkan dalam catatan keuangan, termasuk penyajian barang yang dipakai ! Penjelasan : perlu sepakat bahwa peyelenggaraan pembukuan atau akuntansi bagi Koperasi, adalah hal pokok dan pen­ting bagi kemajuan Koperasi itu sendiri. Hal ini berarti, Koperasi wajib menyelenggarakan pembukuan atas akuntansi di Kope­rasinya. Bagi Koperasi yang sekarang belum menyelenggarakan pembukuan atau akuntansi secara tertib dan lengkap, tentu harus melakukan perbaikan diri. Mengenai apa saja catatan keuanga, pembukuan atau akuntansi yang harus dikerjakan, tentu sesuai dengan perkembangan Koperasi itu sendiri. Secara ideal, ketentuan tentang akuntansi Koperasi sudah tersusun dalam PSAK 27 yaitu akuntansi untuk Koperasi. Walaupun PSAK 27 ini sedang dalam proses penyempurnaan menyesuaian standar akuntansi yang dberlakukan baru. Pa­ ling sederhana adalah catatan pengeluaran, pemasukan, buku kas, buku barang. Pertanyaan : ada Koperasi satu anggaran dasar dengan dua pola yaitu syariah dan konvensional. Masalah selanjutnya adalah masalah audit, Koperasinya syariah tapi yang muncul adalah konvensional. Permasalahan ini harus kita selesaikan bersama. Penjelasan : kalau dalam satu anggaran dasar memuat pola konvensional dan pola syariah, itu tidak jadi masalah. Sedalam dan seluas apa isi anggaran dasar, disesuaikan dengan keperluan. Tetapi kalau yang dimaksud adalah perlakuan

- 87 -

(terutama perlakuan akuntansi) antara pola konvensional de­ngan pola syariah, jawabannya, betul harus jelas dan berbeda. Sekali lagi bukan persoalan anggaran dasarnya, tetapi perlakuan polanya.

3

Pertanyaan : sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 bahwa Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik terhadap laporan keuangan yang dikelola oleh pengurus Koperasi. Apakah ada batasan terhadap lama beroperasinya Koperasi untuk dimintakan jasa audit dari akuntan publik. Penjelasan : lingkup pertanyaan ini agar dikembalikan ke pokok kepentingannya, yaitu berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pengawasan. Pelaksana fungsi pengawasan itu, dilakukan oleh pengawas, dan apabila perlu dapat meminta bantuan jasa audit ke akuntan publik. Sepanjang penyeleng­ garaan dan hasil fungsi pengawasan tersebut, valid dan dapat dipertanggung jawabkan, kemungkinan pengawasan dilakukan sendiri secara internal. Sepanjang koperasi menganggap perlu minta bantuan dari akuntan publik, silahkan di audit oleh akuntan publik. Mengenai batasan waktu atau umur Koperasi, tidak ada ketentuan yang mengatur batasan waktu.

4

Pertanyaan : ada ketentuan tentang audit independen bagi Koperasi yang omzetnya di atas Rp 1 milyar. Padahal di provinsi tertentu, belum ada akuntan publik dan harus ke provinsi lain, tentu biaya menjadi tinggi, bagaimana solusinya ? Apakah ada sanksi terhadap Koperasi yang telah lama beroperasi dan omzetnya di atas Rp 1 milyar tapi belum pernah di audit oleh akuntan publik ?. Penjelasan : agar dipahami terlebih dahulu ketentuan audit bagi Koperasi yang omzet pinjaman telah di atas Rp 1 milyar (satu milyar) per tahun wajib diaudit oleh akuntan publik, sebagaimana termuat dalam Permen No 19/Per/M.KUKM/XI/2008

- 88 -

pasal 36, wajib dilaksanakan. Semua ini untuk menjaga transparansi pengelolaan sekaligus kredibilitas Koperasi itu sendiri, di mata anggota dan di mata mitra kerjanya. Dalam ketentuan ini sebagai indikator adalah jumlah omzet pinjaman per tahun, bukan waktu. Seandainya Koperasi yang bersangkutan maju pesat, dalam jangka waktu relatif pendek telah memiliki omzet pinjaman di atas Rp 1 milyar (satu milyar), maka wajib di audit akuntan publik. Mengenai ketidak beradaan akuntan publik di suatu provinsi, hendaknya dapat diatasi melalui mekanisme kerjasama yang memungkinkan untuk itu.

5 6 7 8 9

Pertanyaan : pajak yang diberlakukan pada Koperasi, ternyata menjadi beban untuk Koperasi, terlebih lagi untuk Koperasi baru. Untuk SHU yang diterima oleh anggota juga dikenai pajak. Mohon tanggapan masalah ini. Pertanyaan : sebenarnya Koperasi dapat menerima pengenaan pajak bagi Koperasi. Namun, dalam praktek pajak tersebut dikenakan berkali-kali, dari anggota ke Koperasi kena pajak, dari Koperasinya sendiri kena pajak ? Pertanyaan : di harapkan Kementerian Koperasi dan UKM memberikan formulasi atau cara lain untuk menghitung Pajak PPh maupun PPN, mana yang memberikan pelayanan kepada anggota, dan mana usaha yang berbisnis dengan Non Anggota. Pertanyaan : ada Koperasi untuk simpanan pokok dan simpanan wajib menjadi beban/biaya Koperasi, sehingga memperkecil SHU, dengan maksud memperkecil perhitungan pembayaran pajak atas perhitungan SHU dimaksud. Mohon saran. Pertanyaan : bagaimana peran pemerintah dalam perkembangan Koperasi, yang saya tahu dalam hal pajak, Kopera-

- 89 -

si dan BUMN atau PT disamakan. Padahal tujuan Koperasi beda dengan badan usaha lainnya? Penjelasan : pertanyaan no 5, 6, 7, 8 dan 9 dijelaskan sekaligus. Penjelasan pertanyaan ini kita dekati dalam 2 (dua) pendekatan, yaitu kepatuhan terhadap pajak, dan perlakuan pajak kepada koperasi. a. Kita dudukkan dulu, apa itu pajak. Mengutip UndangUndang No 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi pasal 1 ayat 10 yang berbunyi “pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sebagai warga Negara, pengenaan pajak kepada Koperasi, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pengalaman selama penyelenggaraan bimbingan teknis perkoperasian, pada dasarnya Koperasi patuh dan tidak keberatan tentang ketentuan pajak. Persoalan yang muncul adalah terjadinya penghitungan pajak yang dobel (berganda) dan besaran pe­ ngenaannya. b. Segi kedua, berkaitan dengan pengenaan pajak ter­ hadap Koperasi. Dalam hal ini, memang perlu peninjauan kembali terhadap besaran pengenaan pajak terhadap Ko­ perasi, bukan pembebasan pajak sebagaimana penjelasan di atas. Masukan dari banyak Koperasi, sebenarnya Koperasi tidak ada masalah tentang pengenaan pajak. Pokok masalah yang timbul karena, dalam perhitungan menggunakan kai­ dah-kaidah yang tidak tepat, tidak mengakomodir hakekat organisasi Koperasi, dan sering terjadi pengenaan pajak yang dobel. c. Beberapa persoalan yang dinilai belum tepat, bahwa di dalam organisasi Koperasi itu, walaupun disebutkan sebagai badan usaha, namun ada sisi-sisi khusus yang tidak da-

- 90 -

pat disamakan dengan badan usaha lain, seperti perseroan terbatas. Apa yang dimaksud transaksi dan mengakibatkan perpindahan kepemilikan, di Koperasi tidak mutlak seperti itu. Sebagai contoh, pada Koperasi peternakan sapi perah. Petani anggota yang menghasilkan produk susu, yang kemudian di­serahkan ke Koperasi, ini bukan transaksi dan tidak ada pemindahan kepemilikan. Hal ini berbeda, kalau Koperasi menjual pakan ternak ke anggota, ini transaksi dan terjadi pemindahan kepemilikan. Kejadian-kejadian seperti ini yang masih meleset dari pertimbangan pengenaan perpajakan. d. Kementerian Koperasi dan UKM terus melakukan komunikasi dan advokasi, berkaitan perlakuan perpajakan kepada Koperasi.

- 91 -

RUMPUN 13: PENDIDIKAN DAN LATIHAN

1

Pertanyaan : pendidikan dan pelatihan bagi pengurus Kope­ rasi merupakan kebutuhan dalam memajukan Koperasi. Tapi banyak Koperasi enggan melakukan pelatihan. Koperasi ha­ nya mau mengikuti pelatihan yang biayanya ditanggung oleh Dinas KUKM. Penjelasan : Mengenai pendidikan dan pelatihan perkoperasian, justru harus diingatkan bahwa itu merupakan salah satu butir prinsip Koperasi “pendidikan perkoperasian”. Dalam arti, lembaga Koperasi secara kelembagaan merupakan lembaga yang memiliki nilai dan jiwa untuk mencerdaskan dan mendidik anggotanya. Koperasi bukan semata-mata melakukan usaha. Tetapi juga penting melakukan fungsi pendidikan. Mendidik dan melatih anggota, agar memiliki ketrampilan dalam berusaha, pengetahuan dalam menjalankan hak dan kewajiban, pengetahuan dan kemauan untuk berkontribusi kepada Koperasi, dan lain-lain. Prinsip pendidikan perkoperasian ini dalam praktek masih sering kurang diperhatikan atau diabaikan oleh Koperasi. Seharusnya dalam program kerja dari bagian SHU untuk porsi pendidikan perkoperasian. Kalaupun saat ini, masih kurang, menjadi tugas pembina untuk menggerakkan Kope­ rasi agar menjalankan prinsip pendidikan perkoperasian.

2

Pertanyaan : perlu tenaga/petugas lapangan Koperasi di Kabupaten/Kota. Karena sumber daya manusia di Dinas KUKM sangat terbatas. Supaya mereka menjadi ujung tombak dalam pembinaan Koperasi di Kab/kota. Penjelasan : sangat setuju. Pengaktifan tenaga-tenaga teknis lapangan berdasarkan pengalaman, memang efektif membantu pembinaan perkoperasian di lapangan. Pada tahun 1980-

- 92 -

1990-an, waktu itu Departemen Koperasi dan PPK, memiliki program Petugas Konsultasi Koperasi Lapangan (PKKL) dan terbukti efektif. Dalam era otonomi seharusnya pengaktifan tenaga-tena­ ga penyuluh Koperasi lapangan, atau dengan penamaan lain harus menjadi urusan daerah. Sudah banyak pemerintah daerah cq Dinas yang membidangi urusan koperasi dan UKM, provinsi maupun kabupaten/kota memiliki dan menjalankan program tenaga-tenaga penyuluh lapangan, tenaga pendam­ ping lapangan atau penamaan lain, sebagai program daerah dengan pembiayaan dari masing-masing APBD. Kementerian Koperasi dan UKM, menginisiasi kembali pengaktif­an tenagatenaga penyuluh Koperasi lapangan.

- 93 -

RUMPUN 14: PEMBINAAN OLEH PEMERINTAH

1

Pertanyaan : bagaimana batas kewenangan pembina (pemerintah) dalam hal ada kasus-kasus seperti penggelapan di Koperasi. Kita ditanya tanggung jawabnya selaku pihak yang menerbitkan badan hukum? Penjelasan : pisahkan antara kewenangan pemerintah dalam pengesahan badan hukum Koperasi, dengan operasionalisasi Koperasi sebagai badan usaha. Perlu ditegaskan kembali, Koperasi itu adalah lembaga private dimiliki oleh para anggotanya. Sebagai lembaga private, Koperasi itu independen, seperti badan usaha perseroan terbatas (PT) atau CV. Ko­ perasi bukan milik pemerintah. Dari sini menjadi jelas, seluruh persoalan yang muncul ketika Koperasi menjalankan aktivitasnya, merupakan urusan internal dan tangung jawab Kope­ rasi sebagai lembaga independen. Untuk pertanyaan ini, gunakan beberapa rujukan sebagai acuan tentang kewenangan pemerintah daerah terhadap pemberdayaan Koperasi. Pertama tentu mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasi­ an, khususnya pasal 60 sampai dengan 64. Secara garis besar, tugas pemerintah terhadap pemberdayaan Koperasi, dilakukan melalui 3 (tiga) subyek yaitu : (a) menciptakan dan mengembangkan iklim kondusif, (b) memberikan bimbingan dan kemudahan (c) memberikan perlindungan. Namun juga harus dipahami sebagaimana penjelasan pasal-pasal itu, bahwa pemerintah dalam memberdayakan Koperasi, tidak boleh mengganggu upaya kemandirian Koperasi. Peran pemerintah bersifat fasilitasi dan advokasi, tidak intervensi. Pengesahan akta pendirian Koperasi menjadi badan hukum koperasi oleh pemerintah, tidak dapat dikaitkan de­ ngan kasus-kasus yang ada di Koperasi. Pengesahan badan hukum Koperasi diterbitkan sesuai dan sepanjang memenuhi ketentuan pendirian Koperasi.

- 94 -

2 3

Pertanyaan : Koperasi mau dibawa kemana? Karena kelemahan Koperasi pada regulasi, kemampuan SDM Koperasi dan SDM pembina. Selain itu pemahaman antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak nyambung, seperti Nomenklatur kedinasan yang berbeda-beda. Pertanyaan : di daerah sering terjadi penggantian pejabat/ pembina, sehingga orang-orang yang ahli di Bidang Koperasi boleh dikatakan tidak ada lagi. Bagaimana kalau ada pene­ gasan dari pihak Kementerian Koperasi dan UKM kepada Kepala Daerah bahwa orang-orang yang trampil di bidang Koperasi dikembalikan kepada Dinas Koperasi dan UKM. Penjelasan : pertanyaan Nomor 2 dan 3 dijawab sekaligus. Ada 2 (dua) pesan terkandung dalam pertanyaan ini, (a) masalah kualitas SDM Koperasi dan SDM pembina (b) struktur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk masalah pertama, kualitas SDM Koperasi berdasarkan fakta inventarisasi di lapangan, memang persoalan kualitas SDM Koperasi menjadi hal prioritas. Anggota Koperasi seharusnya menjadi motor penggerak, belum mampu memahami hak dan kewajiban dan melakukan partisipasi aktif kepada Koperasinya. Padahal, kemajuan Koperasi secara ideal, ditentukan dan digerakkan oleh anggota. Ini fakta, dengan demikian menjadi prioritas program pendidikan perkopersian. Untuk masalah struktur organisasi kedinasan di daerah, tentu Kementerian Koperasi dan UKM tidak dapat memaksakan. Kementerian Koperasi dan UKM terus menghimbau kepala daerah, untuk memberikan perhatian terhadap urusan Koperasi dan UKM, dapat dibentuk dalam satu kedinasan tersendiri.

4

Pertanyaaan : batas kewenangan suatu provinsi, kabupaten/ kota untuk membina cabang Koperasi, yang badan hukumnya diterbitkan di wilayah lain. Belum ada payung hukum yang jelas, terutama berkaitan apabila ada penyimpangan. Sebaik­

- 95 -

nya Kementerian KUKM memberikan batasan kewenangan tersebut. Penjelasan : untuk kantor cabang, kita dapat merujuk pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19/ Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Ke­ giatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, pasal 18 ayat 4 yang berbunyi pembukaan kantor cabang KSP/USP koperasi tersebut wajib mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang yang telah mengesahkan akta pendirian KSP/USP Koperasi, setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang di Kab/Kota di tempat kedudukan kantor cabang Koperasi tersebut akan dibuka. Sehingga untuk pembinaan kantor cabang Koperasi adalah pejabat yang berwenang di Kab/Kota tempat kedudukan kantor cabang Koperasi tersebut dibuka.

5

Pertanyaan : bagaimana pola pembinaan dan pertanggungjawaban Koperasi, dimana Koperasi tersebut merupakan cabang di daerah ? Penjelasan : kita klarifikasi dahulu, apa yang dimaksudkan pertanggung jawaban kantor cabang Koperasi? Jika yang dimaksud pertanggung jawaban kantor cabang Koperasi sebagai organisasi Koperasi itu sendiri, maka ketentuan dan mekanisme pertanggungjawabannya mengikuti ketentuan internal Koperasi itu sendiri. Kantor cabang Koperasi menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Koperasinya. Koperasi yang bersangkutan menyampaikan laporan, seperti hasil ra­pat anggota tahunan ke Dinas yang membidangi urus­ an KUKM di lokasi keberadaan domisili Koperasi. Namun untuk KSP, disamping laporan hasil RAT, juga Koperasi memiliki kewajiban menyampaikan laporan keuangan secara periodik bulanan, triwulan, semester dan tahunan kepada Dinas yang membidangi urusan KUKM di lokasi keberadaan domisili Koperasi.

- 96 -

6

Pertanyaan : agar diadakan kembali sosialisasi implementasi Permenkop dan UKM, dan/atau Kepmenkop dan UKM yang lebih teknis Penjelasan : setuju. Sosialisasi berbagai Permen maupun Kepmen dan juga Perda tentang perkoperasian, harus terus dilakukan dan disebarluaskan ke seluruh daerah dan kepada para pembina, antara lain melalui acara bimbingan teknis Perkoperasian ini. Hal ini penting untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para aparat/pembina Koperasi di daerah. Acara bimbingan teknis Perkoperasian sekarang ini merupakan langkah konkrit yang disosialisasikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Tentu setiap Perda, dapat mengembangkan sendiri program-program sosialisasi atas biaya daerah (APBD). Dengan terus melakukan sosialisasi, dan terjadi perubah­ an dalam hal pemahaman, pengetahuan tentang kebijakan dan regulasi perkoperasian, memberikan bekal memadai kepada para pembina, dalam menyelenggarakan pembinaan dan pencarian solusi berbagai permasalahan Perkoperasian di lapangan.

7

Pertanyaan : terdapat 2 payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Perdasus Gubernur, Jadi mana yang lebih mengikat atau lebih utama diikuti ? Penjelasan : kedua peraturan perundangan tersebut, tetap harus menjadi acuan pemberdayaan Koperasi. Peraturan per­undangan tentang Koperasi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Berdasarkan hierarki peraturan perundangan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per­ undang-Undangan, maka posisi tertinggi adalah UndangUndang Dasar 1945, diikuti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah. Jadi,

- 97 -

tidak dan tidak boleh ada perbedaan antara perdasus tentang Koperasi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

8

Pertanyaan : berkaitan dengan kebijakan kantor pelayanan perijinan satu atap. Bagi unit simpan-pinjam yg menerbitkan izin simpan-pinjam, apakah izin ini dapat dikeluarkan oleh kantor pelayanan satu atap, karena di daerah kami masingmasing Dinas diminta menginventarisir perijinan untuk masuk dalam pelayanan perijinan satu atap. atau tetap di Dinas KUKM ? Penjelasan : agar menyesuaikan perkembangan yang berlaku sekarang ini, kebijakan mengenai pelayanan perijinan satu atap, memiliki maksud bagus, yaitu efisiensi, kemudahan dan transparansi proses perijinan usaha. Perbedaanya adalah cara penerbitannya. Selama ini, ijin-ijin usaha dilakukan dan diterbitkan di setiap kantor yang berkepentingan. De­ngan pelayanan satu atap, teknis penerbitan lokasinya disatukan sehingga tidak boros waktu, energi. Teknis administratif per­ ijinan itu sendiri, masih tetap, hanya tempatnya saja yang disatukan.

9

Pertanyaan : kita telah membina dan melakukan sentuhan yang sangat intensif seperti merawat bayi kepada Koperasi. Namun hasilnya belum maksimal. Apa kiat kita untuk membangkitkan semangat mereka ? Penjelasan : ini adalah pembinaan Koperasi seperti biasa. Kemajuan Koperasi sangat tergantung dari kemampuan SDM pengurus, pengawas, pengelola untuk mampu menjalankan fungsinya, serta aktivitas anggota dalam berkontribusi dan berpartisipasi kepada Koperasinya. Antara satu Koperasi de­ ngan Koperasi lain, tentu tingkat kemajuannya berbeda. Kita yakin, di daerah Saudara ada Koperasi yang relatif maju, kenapa Koperasi ini dapat maju !

- 98 -

Kiat pengembangan Koperasi, tentu dorong setiap unsur dan organ di dalam Koperasi berfungsi optimal. Peran pembina, Dinas KUKM memberikan dukungan, pemberdayaan melalui antara lain, pelatihan, bantuan manajemen, bantuan permodalan dan kebutuhan-kebutuhan lain, asal tidak mematikan kemandirian Koperasi. Belajar dari pengalaman atau benchmaking dari koperasi maju, yang ada di daerah yang sama, atau di daerah lain, dapat membangkitkan spirit sekaligus sebagai inspirasi.

10

Pertanyaan : Agar disusun kembali bunga rampai peraturan perundangan tentang perKoperasian. Karena sekarang ini mencari “file” peraturan perundangan perkopersian, terutama yang lama namun masih valid, sangat sulit! Penjelasan : usulan untuk menyusun bunga rampai, kami perhatikan.

11

Pertanyaan : ada Koperasi yang berkembang ingin memanfaatkan aset Koperasi yang mati suri. Dimana kewenangan kita? Penjelasan : cermati terlebih dahulu, kalau kejadian yang dipertanyakan ini mengarah ke semacam penguasaan sepihak, tentu tidak benar. Koperasi yang kuat tidak dapat melakukan penguasaan sepihak kepada Koperasi yang lemah. Dalam kejadian ini, ada mekanisme yang cocok untuk penyelesai­ an yaitu penggabungan atau peleburan. Arahkan ke proses penggabungan atau peleburan (lihat penjelasan rumpun pembenahan Koperasi tidak aktif, butir 13 sampai dengan 17).

- 99 -

diterbitkan tahun 2011 oleh; Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Direktorat Jenderal Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika

- 100 -