PEMBERDAYAAN KOPERASI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT OLEH DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA TANGERANG SELATAN

PEMBERDAYAAN KOPERASI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT OLEH DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA TANGERANG SELATAN

Yehezkeil Hasudungan dan Muh Azis Muslim Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Upaya Pemberdayaan Koperasi Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Masyarakat oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang merupakan suatu metode ilmiah yang memberikan tekanan utama pada penjelasan konsep dasar dan dipergunakan sebagai sarana analisis. Peneliti merujuk pada teori Isbandi R. Adi yang dapat memberikan gambaran mengenai tahapan-tahapan yang diperlukan agar pemberdayaan dapat menciptakan keberdayaan. Hasil dari penelitian ini adalah upaya pemberdayaan Koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan telah mengacu terhadap teori Adi mengenai tujuh tahap upaya pemberdayaan yaitu memberikan pelatihan kepada petugas lapangan, melakukan studi kelayakan pada Kota Tangerang Selatan, mengidentifikasi masalah dan sumber daya yang dimiliki Koperasi di Kota Tangerang Selatan, bertindak sebagai fasilitator untuk membantu masyarakat berdiskusi dan memikirkan program dan kegiatan, bertugas sebagai penghubung antara Koperasi dengan pihak ketiga sebagai pemberi modal, memantau melalui petugas lapangan dan RAT. Tahap terakhir yaitu tahap terminasi yang merupakan tahap „pemutusan‟ hubungan secara formal dengan komunitas sasaran belum dilaksanakan.

Kata Kunci: Koperasi, Pemberdayaan Koperasi, Pengembangan Ekonomi Masyarakat

ABSTRACT

This thesis discusses Empowerment Cooperatives Efforts in the Context of Community Economic Development by the Department of Cooperatives and SMEs South Tangerang

Pemberdayaan Koperasi ..., Yehezkeil Hasudungan, FISIP UI, 2013

Banten Province. This study used quantitative approach, which is a scientific method that gives primary emphasis to the explanation of basic concepts and is used as a means of analysis. Researchers refer to the theory Isbandi R. Adi to give an overview of the necessary steps in order to create empowerment empowerment. The results of this study is an effort to empower cooperatives by the Cooperatives and SME South Tangerang city was referred to the theory of Adi about the seven stages of empowerment is to give training to the field staff, conduct a feasibility study on the South Tangerang city, identify problems and resources of Cooperatives South Tangerang city, acting as a facilitator to help people discuss and think about programs and activities, serving as a liaison between the Cooperatives with third party financiers, monitored by field officers and RAT. The last stage is the stage which is the stage of termination 'termination' formal relationship with the target community has not been implemented.

Keywords: Cooperatives, Empowering Cooperatives, Community Economic Development

Pendahuluan Sejak masa orde baru, Indonesia memiliki berbagai masalah yang berat seperti masalah kemiskinan dan pengangguran sehingga menjadi kendala pemerintah dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya nasional. Solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini harus berpaling kembali kepada UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berasaskan kekeluargaan. Implementasi dari amanat tersebut adalah dengan mengikutsertakan semua warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Perlunya pemberdayaaan ekonomi rakyat yang kemudian berkembang menjadi isu untuk membangun sistem perekonomian yang bercorak kerakyatan. Bagi bangsa Indonesia yang berazaskan Pancasila, menggerakkan ekonomi adalah

untuk mencapai tujuan

kemakmuran yang dinyatakan dalam Sila ke Lima dari Pancasila yaitu, “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sejalan pesan konstitusional tersebut dalam era Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) sekarang ini, prioritas pembangunan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Keinginan tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2005, tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2005-2009. Pada Perpres tersebut menyatakan bahwa tujuan pembangunan adalah difokuskan


pada usaha mengurangi kemiskinan dan pengangguran. http://www.smecda.com Tujuan ini akan dicapai dengan menggerakkan semua kekuatan yang ada pada rakyat untuk menggerakkan roda pembangunan. Dalam kaitan dengan peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, maka pemenuhan terhadap hak atas pekerjaan tersebut secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi salah satunya oleh kebijakan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, disamping juga sektor riil dan perdagangan. Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) memiliki potensi yang besar dan strategis dalam rangka mengurangi kemiskinan, mengingat pertumbuhan dan aktifnya sektor riil yang dijalankan oleh KUMKM mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, yaitu tersedianya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok KUMKM dapat menjadi penyeimbang pemerataan dan penyerapan tenaga kerja. Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berwatak sosial juga harus makin dikembangkan

dan

diperkuat

dalam

rangka

menumbuhkan

demokrasi

ekonomi.

(Tohar,1:1999) Peranan Koperasi yang telah berhasil dikembangkan perlu ditingkatkan agar semakin dapat memegang peranan utama di dalam kehidupan ekonomi rakyat di sektorsektor usaha seperti sektor pertanian, sektor industri, sektor perdagangan, sektor angkutan, dan sektor lain sebagainya. Usaha-usaha tersebut harus disertai pembinaan agar kegiatan Koperasi dan peranan anggota semakin meningkat, sehingga manfaat Koperasi makin dinikmati oleh anggotanya, yang pada gilirannya akan semakin meningkatkan kehidupan sosial ekonomi rakyat. (Tohar,1:1999) Menurut penuturan Bapak Nurdin Marzuki (Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan), bahwa pada tahun 2014 Tangerang Selatan akan mencanangkan diri sebagai Kota Koperasi. Hal inilah yang menjadi dorongan peneliti untuk mengetahui upayaupaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan dalam pemberdayaan Koperasi untuk pengembangan ekonomi masyarakat, agar pencanangan Kota Tangerang Selatan sebagai Kota Koperasi dapat terwujud pada tahun 2014 mendatang. Namun sebelum menentukan upaya-upaya tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan berusaha menemukan berbagai masalah Koperasi di Kota Tangerang Selatan.


Koperasi di Kota Tangerang Selatan seluruhnya berjumlah 330 unit yang terdiri dari Koperasi karyawan (Kopkar), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi wanita (Kopwan), Koperasi Pemuda, dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI). Namun, Koperasi yang berproduksi dan yang datanya lengkap pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan baru sejumlah 108 unit, dengan jumlah anggota secara keseluruhan mencapai 24.116 orang. Menurut data Dinkop UMKM 2010 untuk jumlah UMKM tercatat 12.533 pelaku usaha. Antara lain di Kecamatan Serpong Utara 2.370 unit usaha, Serpong 2.459 unit usaha, Setu 1.053, Pamulang 1.524, Pondok Aren 1.506, Ciputat 2.033 dan Ciputat Timur 1.588 unit usaha. Sementara untuk Koperasi terdapat 415 unit. Di Kecamatan Serpong Utara 32 Koperasi, Serpong 69, Setu 48, Pamulang 80, Pondok Aren 53, Ciputat 97, dan Ciputat Timur 36 Koperasi. Sedangkan jumlah Koperasi yang belum berbadan hukum sebanyak 10 Koperasi. (http://bantenpos-online.com Airin menambahkan, ada empat langkah yang harus dikembangkan agar Koperasi mampu menjadi penopang ekonomi kerakyatan, yaitu sinergitas, keterampilan, permodalan, dan

pemasaran.

http://tangerangselatankota.go.id

Pertanyaan

yang

timbul

adalah

bagaimanakah tahapan proses pemberdayaan Koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan agar mampu menjadi penopang ekonomi kerakyatan di Kota Tangerang Selatan tersebut.

Permasalahan Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kota Tangerang Selatan perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka penelitian ini akan mencoba menganalisis untuk mengetahui pemberdayaan Koperasi di Kota Tangerang Selatan dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat. Dari uraian di atas, permasalahan pokok penelitian dinyatakan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu: “Bagaimana Pemberdayaan Koperasi di Kota Tangerang Selatan dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Masyarakat oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten?”


Tujuan Penelitian Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: Untuk mengetahui upaya pemberdayaan Koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu tugas dan fungsi pemerintah daerah atau pelayan publik yang bertujuan untuk meningkatkan peran Koperasi agar mampu meningkatkan kinerja dan kemandiriannya, sehingga besar harapan dengan pemberdayaan Koperasi ini akan mempunyai dampak yang besar untuk pengembangan ekonomi mayarakat di Kota Tangerang Selatan.

Tinjauan Teoritis Pemberdayaan Pemberdayaan dipandang sebagai suatu program, dimana pemberdayaan dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan, yang biasanya sudah ditentukan jangka waktunya. Sedangkan sebagai suatu proses, pemberdayaan merupakan proses berkesinambungan sepanjang hidup seseorang (on-going process) yaitu sepanjang komunitas sasaran masih ingin melakukan perubahan dan perbaikan, dan tidak hanya terpaku pada suatu program saja (Adi 2002:172) Tahapan dalam pengembangan (pemberdayaan) masyarakat yang biasa dilakukan beberapa organisasi pelayanan masyarakat memang memiliki beberapa perbedaan maupun kesamaan dalam pemberdayaan mencakup beberapa tahapan sebagai berikut: (Adi, 2002:182)

1. Tahap Persiapan (Engagement) Pada tahap ini didalamnya ada dua tahapan yang harus dilakukan, yaitu : (a) Penyiapan Petugas, dan (b) Penyiapan Lapangan. Penyiapan petugas ini terutama diperlukan untuk menyamakan persepsi antar anggota tim agen perubah (change agent) mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat. Sedangkan pada tahap penyiapan lapangan, petugas (community worker) pada awalnya melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran, baik dilakukan secara informal maupun formal. Pada tahap inilah terjadi kontak awal dengan komunitas sasaran. Kontak awal ini harus tetap ditindaklanjuti agar terdapat „kedekatan‟ antara agen perubah dengan komunitas sasaran. 2. Tahap Pengkajian (Assesment)


Proses assesment yang dilakukan disini dilakukan secara individual melalui tokoh-tokoh masyarakat tetapi dapat juga melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pada tahap ini, petugas sebagai agen perubah berusaha mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan = felt needs) dan juga sumber daya yang dimiliki klien. Dalam melakukan assesment sebaiknya masyarakat sudah dilibatkan secara aktif agar dapat merasakan permasalahan yang sedang dibicarakan. 3. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan (Designing) Pada tahap ini, petugas sebagai agen perubah (change agent) secara partisipatif mencoba melibatkan warga dalam masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat mereka lakukan. Petugas bertindak sebagai fasilitator yang membantu masyarakat berdiskusi dan memikirkan program dan kegiatan apa saja yang tepat dilaksanakan pada saat itu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. 4. Tahap Formulasi Rencana Aksi Pada tahap ini petugas membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Disamping itu, agen perubah kadangkala dibutuhkan masyarakat untuk memformulasikan gagasan mereka dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada pihak penyandang dana. 5. Tahap Pelaksanaan Program atau Kegiatan (Implementasi) Tahap ini merupakan suatu salah satu tahap paling penting dalam proses pengembangan masyarakat, karena suatu yang sulit direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerjasama antara agen perubah dan masyarakat, maupun kerjasama antar warga. Pertentangan antar kelompok warga juga dapat menghambat pelaksanaan suatu program ataupun kegiatan. Bila hal ini terjadi, petugas harus rela untuk kembali ke tahap penyiapan lapangan, dimana kontak dan jalinan silaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat diupayakan terbentuk. 6. Tahap Evaluasi Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakatnya sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga pada tahap ini diharapkan terbentuk suatu sistem komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal. Dalam jangka panjang


diharapkan dapat membentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih „mandiri‟ dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. 7. Tahap Terminasi Tahap ini merupakan tahap „pemutusan‟ hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan seringkali bukan karena masyarakat sudah dapat dianggap „mandiri‟, tetapi karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan.

Berikut ini adalah tahapan dalam program pemberdayaan masyarakat: Skema 1.1 Operasional Konsep Tahapan Pengembangan Masyarakat Persiapan Pengkajian (assesment)

Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan Formulasi Rencana Aksi Pelaksanaan Program atau Kegiatan Evaluasi

Terminasi

(Sumber: Adi, 2003:260)

Metode Penelitian Berdasarkan pada permasalahan dan tujuan penelitian yang diajukan, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif positivist. Pendekatan dapat diartikan sebagai suatu metode ilmiah yang memberikan tekanan utama pada penjelasan konsep dasar yang kemudian dipergunakan sebagai sarana analisis. Peneliti


menggunakan teori Isbandi Adi untuk menganalisis tahap-tahap proses pemberdayaan Koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan.

Jenis Penelitian Menurut tingkat penjelasannya, tujuan penelitian yang dipilih oleh penulis adalah berupa penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu, atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Dalam penelitian deskriptif ini, penulis akan berusaha untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan mekanisme perencanaan dan implementasi strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan dalam pemberdayaan Koperasi untuk meningkatkan kinerja dan kemandiriaan Koperasi di Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan waktu penelitian, penelitian ini merupakan cross sectional study, karena data yang dikumpulkan pada satu kurun waktu saja, yaitu pada saat melaksanakan praktek penelitian di lapangan. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2012. Dilihat dari manfaatnya, penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian murni (basic research) karena penelitian ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan peneliti sendiri dan dilakukan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan.

Teknik Pengumpulan Data Berdasarkan teknik pengumpulan data, teknik yang digunakan oleh penulis adalah teknik pengumpulan data kualitatif. Pengumpulan data penelitian yaitu melalui wawancara mendalam, dokumentasi dan studi pustaka. 1. Wawancara Mendalam Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara si pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (pedoman wawancara).


Penulis melakukan wawancara mendalam dengan beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini, yaitu : 

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan



Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan



Kasie Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan



Ketua Dewan Koperasi Indonesia di Kota Tangerang Selatan



Pengurus dan anggota Koperasi yang berdomisili di Kota Tangerang Selatan

2. Studi Pustaka Studi pustaka atau biasa disebut sebagai content analysis adalah teknik analisis terhadap berbagai sumber informasi termasuk bahan cetak (buku,artikel, koran, majalah, dan sebagainya) dan bahan non cetak seperti music, gambar, dan bendabenda

Obyek Penelitian Obyek penelitian merupakan sumber diperolehnya data dari penelitian yang dilakukan. Unit analisis adalah sasaran yang diteliti, dapat berupa individu, kelompok organisasi, kata-kata, symbol, masyarakat, dan atau Negara. Unit analisis yang penulis gunakan dalam penelitian adalah : aktor-aktor yang berperan dalam penformulasian dan implementasi strategi pemberdayaan Koperasi di Kota Tangerang Selatan, Koperasi yang menerima pemberdayaan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan, dan anggota Koperasi yang menerima pemberdayaan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan.

Lokasi Penelitian Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti adalah di Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan. Penulis mengambil Kota Tangerang Selatan karena Koperasi di Kota Tangerang Selatan ini yang terkena dampak dari pemberdayaan Dinas Koperasi dan UKM


Kota Tangerang Selatan, selain itu wilayah ini adalah wilayah yang akan dicanangkan menjadi Kota Koperasi pada tahun 2014 mendatang.

Batasan Penelitian Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis memiliki batasan penelitian. Batasan tersebut adalah penulis hanya mengambil satu kota, yaitu Kota Tangerang Selatan sehingga kesimpulan yang diambil tidak dapat digunakan untuk mengeneralisasi pemberdayaan Koperasi untuk pembangunan ekonomi kerakyatan secara keseluruhan di tingkat propinsi maupun nasional.

Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Tahap Persiapan (Engagement) a. Penyiapan petugas, Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan memberikan pelatihan kepada petugas lapangan untuk meningkatkan pengetahuannya tentang Koperasi. b. Penyiapan lapangan, Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan sudah melakukan studi kelayakan pada Kota Tangerang Selatan. Namun, Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum memiliki gedung Diklat sendiri dan tempat pameran (expo) sebagai sentra usaha Koperasi dan UMKM di Kota Tangerang Selatan.

2. Tahap Pengkajian (Assesment) Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan berusaha mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan = felt needs) dan juga sumber daya yang dimiliki Koperasi di Kota Tangerang Selatan. Peneliti menemukan hasil sumber masalah pada sumber daya yang ada pada Koperasi di Kota Tangerang Selatan, yaitu: (a)Sumber Daya Manusia, (b) informasi, (c) kewenangan, dan (d) fasilitas baik itu berupa modal maupun sarana dan prasarana. a. Masalah yang ada pada Sumber Daya Manusia (SDM) di Koperasi yaitu kebanyakan gerakan Koperasi belum mempunyai kemampuan yang mumpuni dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing di Koperasi baik itu dia sebagai pengurus, manajer, pengawas, ataupun pengelola Koperasi.


b. Masalah yang ada pada sumber daya informasi (Information) yaitu informasi data mengenai Koperasi yang dimiliki Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan belum sesuai dengan data yang ada pada lapangan. c. Masalah yang ada pada sumber kewenangan (Authority) yaitu ternyata ada beberapa Koperasi dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang melakukan aktifitas Koperasi seperti renternir. d. Masalah yang ada pada sumber daya fasilitas: 1. Masalah yang ada pada Koperasi terkait modal, yaitu banyak Koperasi yang masih mengalami kekurangan modal, sehingga Koperasi tidak dapat memenuhi kebutuhan anggotanya yang membutuhkan pinjaman dari Koperasi. 2. Masalah yang ada pada Koperasi terkait sarana dan prasarana, yaitu bantuan yang diberikan Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan kepada Koperasi yang berupa materiil, bentuknya masih berupa seperti mesin jahit, oven, kompor, gas, mixer, pompa air, printer dll. Pemberian hibah berupa ratusan buah peralatan usaha ini masih belum sebanding dengan jumlah pelaku usaha di Kota Tangerang Selatan yang berjumlah 12 533 pelaku usaha.

3. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan (Designing) Aparatur Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan bertindak sebagai fasilitator melalui musrembang yang membantu masyarakat berdiskusi dan memikirkan program dan kegiatan apa saja yang tepat dilaksanakan pada saat itu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada dan masukan-masukan dari Koperasi kepada pemerintah. Judul-judul program Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan sudah ada dan harus bersandar pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan terdapat tahapan dalam membuat program sampai dengan pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan. Tahapan perencanaan pembuatan program tersebut akan peneliti gambar seperti berikut:

Usulan Program Hasil Musrembang DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran)

RKA (Rencana Kerja Anggaran) Pelaksanaan Pembinaan


4. Tahap Formulasi Rencana Aksi Pemerintah Kota Tangerang Selatan khususnya Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan yang bertugas sebagai penghubung antara Koperasi dengan pihak ketiga baik itu Pemerintah, BUMN, ataupun perbankan sebagai pemberi modal. Pada tahap formulasi rencana aksi, Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan membantu merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang ada pada Koperasi di Kota Tangerang Selatan. Adapun Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan terdapat 8 (delapan) kegiatan pada Bidang Koperasi di tahun 2012, yaitu: 1. Pengembangan Lembaga Koperasi. 2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Koperasi. 3. Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD. 4. Model-model/pola pengembangaan Koperasi. 5. Peningkatan kapasitas keadministrasian. 6. Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/manajemen modern pada jenis-jenis usaha Koperasi. 7. Pengembangan KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah)/UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah). 8.

Pembinaan,

pengawasan

dan

penghargaan

Koperasi

berprestasi/pelatihan

pemeringkatan Koperasi.

5. Tahap Pelaksanaan Program atau Kegiatan (Implementasi) Pada tahap pelaksanaan pengembangan atau pemberdayaan Koperasi terdapat berbagai kendala, terutama yang berhubungan langsung dengan petugas yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan. Terdapat 3 (tiga) kendala yang dihadapi, jika dilihat dari sisi petugas, kendala yang pertama yaitu petugas pembina tersebut sifatnya masih TKS (Tenaga Kerja Sukarela), kendala yang kedua yaitu petugas tersebut masih memanfaatkan kemampuan sendiri, kendala yang ketiga yaitu berkaitan dengan Koperasi sendiri yang menyulitkan petugas lapangan, karena pelimpahan Koperasi dari Kabupaten Tangerang dengan jumlah 300 lebih semuanya hanya nama dengan alamat kecamatan, tidak ada alamat


lengkapnya dan papan nama pun tidak ada. Ketiga kendala tadi menjadi faktor yang berkaitan dengan tingkat kepuasan gerakan Koperasi terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugaspetugas lapangan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan. Rasa ketidakpuasan dari para gerakan Koperasi terhadap kinerja dari petugas-petugas Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan yang datang ke Koperasi untuk melakukan pembinaan Koperasi yang ada di wilayah Tangerang Selatan. Kendala yang lain terkait Koperasi yaitu masih banyak Koperasi yang belum mempunyai kemampuan yang menunjang dari sisi sarana dan prasarana, seperti komputer. Padahal pada jaman yang sudah modern dan serba cepat seperti sekarang ini, IT sangat berguna sekali untuk mempercepat dan memudahkan pekerjaan seperti membuat laporan keuangan menggunakan software akuntansi di komputer, serta tugas pengawasan terhadap Koperasi menjadi lebih cepat dan mudah dengan cara mengirimkan laporan keuangan melalui internet kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan. Komputer melalui media sosial yang ada di internet juga dapat mempererat dan mendekatkan jalinan hubungan antara Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan dengan Koperasi yang ada di Kota Tangerang Selatan.

6. Tahap Evaluasi Seharusnya semua Warga Negara Indonesia (WNI) juga ikut mengawasi dan peduli terhadap keberadaan Koperasi dengan harus menjadi anggota Koperasi. Karena dengan menjadi anggota Koperasi berarti masyarakat juga akan ikut mengawasi Koperasi melalui RAT (Rapat Anggota Tahunan). Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan memantau melalui petugas lapangan menggunakan format data pemantauan yang mengikuti acuan sistem penelusuran dari Kementerian Koperasi untuk mengetahui perkembangan Koperasi per 3 bulan atau melalui RAT itu setahun sekali. Dinas Koperasi dan UKM mempunyai indikator keberhasilan dari program atau kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai sistem penelusuran evaluasi kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan, yaitu: -

Meningkatnya jumlah Koperasi aktif

-

Meningkatnya jumlah Koperasi yang mengadakan RAT

-

Meningkatnya jumlah Koperasi sehat

-

Sebagai indikator keberhasilan penambahan aset koperasi, omzet Koperasi, jumlah anggota Koperasi, SHU yang bertambah keuntungan Koperasi yang meningkat.

-

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berkurangnya pengangguran, meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan pendapatan yang semakin meningkat.


Selain dibantu oleh petugas lapangan atau tenaga penyuluh, Dinas Koperasi juga dibantu oleh organisasi mitra yaitu Dekopinda (Dewan Koperasi Indonesia Daerah) Kota Tangerang Selatan. Organisasi mitra tersebut merupakan institusi yang menjembatani kebutuhan atau kepentingan Koperasi-Koperasi yang ada di Tangerang Selatan untuk dilaporkan kepada pihak Pemerintah Kota Tangerang Selatan, khususnya Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan. Dekopinda adalah organisasi himpunan dari Koperasi-Koperasi yang ada serta di jamin di Undang-Undang dan di Kepres serta di Perda. Oleh karena itu, Pemda atau Pemkot atau Pemerintah wajib membina Dekopinda ini sebagai mitra agar Dekopinda mempunyai peran bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mengetahui kemajuan dan kemunduran Koperasi yang dilaporkan oleh Dekopinda atas dasar masukan-masukan dari Koperasi-Koperasi. Pada akhirnya public policy atau kebijakan publik dari pemerintah tentang Koperasi jadi tepat sasaran dan tujuan.

7. Tahap Terminasi Koperasi secara pelaksanaannya belum dapat dikatakan mandiri, karena Koperasi itu tidak statis, sehingga semakin banyak juga Koperasi yang baru dibentuk dan harus dimandirikan. Pengurus Koperasi juga selalu berubah, anggotanya ada yang keluar masuk, jadi masih dibutuhkan pelatihan. Koperasi tidak mungkin dikatakan mandiri, pasti masih membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu secara pelaksanaan Koperasi di Indonesia, khususnya Koperasi di Kota Tangerang Selatan belum mandiri. Kepala Dinas sudah memiliki wacana bahwa pada tahun 2014 ini Kota Tangerang Selatan akan dicanangkan menjadi kota Koperasi. Dengan adanya wacana itu harusnya elemen dan dinas-dinas terkait di koordinasi oleh walikota untuk mengadakan rapat dalam rangka mencapai tujuan tadi yaitu pada tahun 2014 Kota Tangerang Selatan dicanangkan menjadi Kota Koperasi.

Kesimpulan Peneliti menggunakan teori tahapan proses pemberdayaan Isbandi Adi karena tahaptahap yang dijabarkan oleh Isbandi Adi dapat memberikan gambaran mengenai tahapantahapan yang diperlukan agar pemberdayaan dimaksudkan untuk menciptakan keberdayaan agar masyarakat khususnya gerakan Koperasi dapat berpartisipasi dalam pembangunan serta untuk melihat kendala-kendala dalam program pemberdayaan Koperasi. Tujuh tahapan, yaitu


tahap persiapan (engagement), tahap pengkajian (assesment), tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan (designing), tahap formulasi rencana aksi, tahap pelaksanaan program atau kegiatan (Implementasi), tahap evaluasi, dan tahap terminasi. Hasil dari penelitian ini adalah upaya pemberdayaan Koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan telah mengacu terhadap teori Adi mengenai tujuh tahap upaya pemberdayaan yaitu memberikan pelatihan kepada petugas lapangan, melakukan studi kelayakan pada Kota Tangerang Selatan, mengidentifikasi masalah dan sumber daya yang dimiliki Koperasi di Kota Tangerang Selatan, bertindak sebagai fasilitator untuk membantu masyarakat berdiskusi dan memikirkan program dan kegiatan, bertugas sebagai penghubung antara Koperasi dengan pihak ketiga sebagai pemberi modal, memantau melalui petugas lapangan dan RAT. Tahap terakhir yaitu tahap terminasi yang merupakan tahap „pemutusan‟ hubungan secara formal dengan komunitas sasaran belum dilaksanakan. Koperasi sulit untuk mandiri karena Koperasi selalu dinamis, sehingga Pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan akan selalu mengadakan pelatihan dan pengawasan menggunakan dana dari APBD untuk kemajuan gerakan Koperasi di Kota Tangerang Selatan. Upaya-upaya tersebut merupakan tugas dan fungsi pemerintah daerah atau pelayan publik yang bertujuan untuk meningkatkan peran Koperasi agar mampu meningkatkan kinerja dan kemandiriannya, sehingga besar harapan dengan pemberdayaan Koperasi ini akan mempunyai dampak yang besar untuk pengembangan ekonomi masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan tujuh tahap upaya pemberdayaan Koperasi tersebut, peneliti menemukan hambatan-hambatan yang sama pada tahap-tahap proses pemberdayaan Koperasi tersebut dengan melihat dari 3 sisi yaitu sisi makro (Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Walikota Tangerang Selatan), sisi meso (Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan) dan sisi mikro (gerakan Koperasi Kota Tangerang Selatan dan Warga Negara Indonesia khususnya warga Tangerang Selatan). Jadi hambatan-hambatan yang ditemukan dari ketiga sisi tersebut, yaitu: 1.

Hambatan yang ditemukan peneliti dari sisi makro yang meliputi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Walikota Tangerang Selatan yaitu: -

Adanya politisi yang juga merupakan kaum kapitalis berusaha agar tidak memajukan Koperasi.

-

Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum memiliki gedung Diklat dan tempat pameran (expo) produk UMKM dan Koperasi.


-

Belum adanya rapat koordinasi antar Dinas-Dinas yang ada di Kota Tangerang Selatan untuk membicarakan masalah-masalah yang ada pada Koperasi agar tidak terjadi lagi tumpang tindih program/kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi.

-

Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang Koperasi yang dimiliki oleh para pemimpin dan pejabat Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

2.

Hambatan yang ditemukan peneliti dari sisi meso yang meliputi Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan yaitu: -

Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang Koperasi yang dimiliki oleh lurah-lurah yang ada di Kota Tangerang Selatan.

-

Petugas lapangan yang masih berstatus TKS (Tenaga Kerja Sukarela) dengan pengetahuan tentang Koperasi yang masih terbatas.

-

Data yang dimiliki Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan belum menunjang dan belum sesuai dengan keadaan yang ada pada lapangan.

Hambatan yang ditemukan peneliti dari sisi mikro yang meliputi gerakan Koperasi

3.

Kota Tangerang Selatan dan Warga Negara Indonesia khususnya warga Kota Tangerang Selatan yaitu: -

Ada

beberapa

Koperasi

yang

dimanfaatkan

oleh

oknum-oknum

dalam

pelaksanaannya seperti renternir. -

Koperasi kekurangan modal keuangan

-

Koperasi belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti komputer.

-

Masih rendahnya tingkat kemitraan/kerja sama antar Koperasi yang ada di Kota Tangerang Selatan.

-

Masih rendahnya kemampuan teknis manajerial pengurus dan manajer Koperasi.

-

Masih rendahnya kemampuan pengawasan yang dimiliki pengawas Koperasi.

-

Gerakan Koperasi belum mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang Koperasi.


6.2

Saran Berdasarkan kendala-kendala yang telah disebutkan di dalam kesimpulan tersebut,

maka peneliti akan memberikan saran-saran untuk pengembangan ekonomi masyarakat melalui Koperasi dengan melihat dari (tiga) sisi yaitu sisi makro (Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Walikota Tangerang Selatan), sisi meso (Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan) dan sisi mikro (gerakan Koperasi Kota Tangerang Selatan dan Warga Negara Indonesia khususnya warga Tangerang Selatan). Saran-saran yang akan diberikan oleh peneliti, yaitu : 1.

Saran peneliti untuk sisi makro yang meliputi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Walikota Tangerang Selatan, yaitu: -

Harus adanya peraturan perundang-undangan yang baru yang mengatur bahwa pejabat yang berasal dari elit politik tidak boleh memiliki badan usaha dalam bentuk apapun kecuali badan usaha Koperasi.

-

Pemerintah Kota Tangerang Selatan harus segera memiliki gedung Diklat, agar semua kegiatan Diklat dan sosialisasi baik itu kepada petugas aparatur Pemerintah Kota Tangerang Selatan maupun kepada gerakan Koperasi Kota Tangerang Selatan dapat dilaksanakan di tempat tersebut tanpa harus menyewa tempat milik swasta atau milik pemerintah lainnya.

-

Pemerintah Kota Tangerang Selatan harus segera memiliki tempat pameran yang berbentuk hall seperti JHCC atau JI Expo, agar Koperasi dan pelaku UMKM dapat mempamerkan produknya. Selain tempat pameran tersebut dapat menjadi sentra bisnis atau sentra usaha baik tingkat lokal, nasional maupun internasional, serta tempat pameran tersebut juga menjadi wahana pendidikan bagi pelaku usaha atau entrepreuneur untuk mengembangkan usahanya.

-

Walikota Tangerang Selatan harus memimpin rapat koordinasi seluruh Kepala Dinas di Kota Tangerang Selatan untuk membicarakan masalah-masalah yang ada pada Koperasi agar tidak terjadi lagi tumpang tindih program/kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi.

-

Kementerian

Koperasi

harus

memberikan

sosialisasi

untuk

meningkatkan

pengetahuan dan kemampuan tentang Koperasi kepada walikota, DPRD dan seluruh pejabat Dinas-Dinas Kota Tangerang Selatan baik ekselon 1 (satu) maupun ekselon 2 (dua). Karena keputusan dalam mengambil kebijakan di Kota Tangerang Selatan ada


pada pimpinan daerah dan pejabat tingkat atas yang merupakan pimpinan seperti Kepala Dinas dan Setda Kota Tangerang Selatan baik pejabat ekselon 1 (satu) maupun pejabat ekselon 2 (dua). Sehingga para pejabat birokrat tersebut dapat selalu mendukung semua program-program yang berkaitan dengan mempercepat kemajuan Koperasi di Kota Tangerang Selatan.

2.

Saran peneliti untuk sisi meso yang meliputi Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan, yaitu: -

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan harus menginstruksikan bawahannya agar memberikan sosialisasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Koperasi yang dimiliki oleh lurah-lurah yang ada di Kota Tangerang Selatan.

-

Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan harus memperhatikan petugas lapangan yang melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada Koperasi. Seharusnya yang menjadi petugas lapangan atau tenaga penyuluh adalah aparatur yang berstatus PNS yang memiliki pengetahuan tentang Koperasi. Sedangkan aparatur yang berstatus TKS (Tenaga Kerja Sukarela) dengan pengetahuan yang terbatas, sebaiknya cukup ditempatkan di kantor untuk memperbantukan administrasi kantor.

-

Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan harus segera melakukan survei dan turun lapangan untuk melengkapi data yang dimiliki Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan agar dapat sesuai dengan keadaan yang ada pada lapangan.

3.

Saran peneliti untuk sisi mikro yang meliputi gerakan Koperasi Kota Tangerang Selatan dan Warga Negara Indonesia khususnya warga Kota Tangerang Selatan, yaitu: -

Dinas Koperasi harus menghidupkan kembali Koperasi yang ada di Kota Tangerang Selatan baik yang konvensional maupun yang syariah. Serta dengan adanya perda Kota Tangerang Selatan yang baru pada tahun 2012 tentang Koperasi, seharusnya Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan dapat melakukan pengawasan yang ketat dan pemberian sanksi yang tegas misalnya berupa penutupan izin usaha


Koperasi kepada Koperasi-Koperasi yang ketahuan dalam pelaksanaannya telah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang berindak seperti renternir. -

Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan harus meningkatkan kinerjanya dalam mencarikan bantuan modal atau bantuan pinjaman dengan syarat ringan dari pihak ketiga seperti Pemerintah, BUMN, dan perbankan kepada Koperasi yang kekurangan modal keuangan.

-

Dinas Koperasi dan UKM harus memberikan bantuan fasilitas berupa sarana dan prasarana kepada Koperasi yang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti komputer.

-

Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan harus segera melakukan pemetaan untuk mendata Koperasi-Koperasi mana saja yang merupakan Koperasi produksi, Koperasi konsumsi, dan Koperasi distribusi. Setelah dilakukan pemetaan, maka langkah selanjutnya adalah membuat komunitas kemitraan antar sesama Koperasi produksi atau antar sesama Koperasi konsumsi atau antar sesama Koperasi distribusi tersebut. Sehingga kemitraan/kerja sama antar Koperasi yang ada di Kota Tangerang Selatan dapat di tingkatkan. Sehingga dengan adanya kerja sama yang baik sesama Koperasi yang memiliki bidang yang sama, pasti ketika pembelian bahan baku produksi akan murah dan terjangkau bagi Koperasi tersebut, karena perkumpulan Koperasi tadi bergabung untuk membeli dalam jumlah banyak kepada produsen bahan baku dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku bagi Koperasi masing-masing. Karena pada umumnya semakin banyak kuantitas barang yang dibeli, maka akan semakin murah lagi harga barang yang dibeli oleh Koperasi. Selain itu KoperasiKoperasi tersebut dapat fokus pada satu kegiatan.

-

Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan harus terus memberikan sosialisasi atau Diklat untuk meningkatkan kemampuan teknis manajerial pengurus dan manajer Koperasi. Dan jika perlu program/ kegiatan sosialisasi diperbanyak pada setiap tahun anggaran, jika perlu sosialisasi/Diklat kepada gerakan Koperasi dilakukan seminggu sekali. Agar seluruh Koperasi di Kota Tangerang Selatan dapat merasakan sosialisasi/Diklat tersebut.

-

Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan harus meningkatkan kemampuan pengawasan yang dimiliki pengawas Koperasi. Sehingga penyelewengan terhadap berjalannya Koperasi dapat dicegah dan di minimalisir. Serta para pengawas Koperasi ini dapat menjadi pengawas ekstern dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan.


-

Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan harus melakukan sosialisasi tentang Koperasi secara makro, massal dan massive kepada gerakan Koperasi dan seluruh masyarakat agar mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang Koperasi.

Kepustakaan Adi, Isbandi R. 2003. Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Depok: Lembaga Penerbit FE UI. _____________. 2007. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas. Depok: FISIP UI Press Tohar, M. 1999. Permodalan dan Perkreditan Koperasi. Yogyakarta: Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI) http://www.smecda.com di akses pada tanggal 10 Oktober 2012


PEMBERDAYAAN KOPERASI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT OLEH DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA TANGERANG SELATAN

Recommend Documents