1
PROGRAM STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 2015 DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM 1. 2. 3. 4.
Revitalisasi dan Modernisasi Koperasi; Penyuluhan Dalam Rangka Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi; Penyusunan RUU Perkoperasian; Penataan Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Koperasi dan UMKM (Penerbitan PP, Permen); 5. Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL).
DEPUTI BIDANG PRODUKSI 1. Penguatan Usaha dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Nelayan (PKN); 3. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); 4. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui Bantuan Sarana Produksi kepada Anggota; 5. Peningkatan ekonomi kawasan melalui pengembangan produk/komoditas unggulan daerah dengan pendekatan Produk Unggulan Desa/OVOP. 2
PROGRAM STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 2015 DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN 1. Bantuan permodalan kepada koperasi perkotaan dan perdesaan termasuk koperasi wanita; 2. Dukungan Start-Up Capital Untuk Wirausaha Pemula; 3. Pengembangan skema pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil yang bersumber dari pendayagunaan dana zakat dan wakaf uang.
DEPUTI BIDANG PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA 1. Revitalisasi Pasar Tradisional Termasuk di Daerah Tertinggal, Perbatasan/ Mitigasi melalui Koperasi; 2. Penataan Sarana Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL); 3. Penataan Sarana Usaha Toko Koperasi (UKM Mart); 4. Fasilitasi Promosi Produk KUMKM Dalam dan Luar Negeri/Trading Board uang. 3
PROGRAM STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 2015 DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SDM 1. 2. 3. 4.
Pemasyarakatan Kewirausahaan; Diklat Kewirausahaan dan technopreneur; Tempat Praktek Ketrampilan Usaha (TPKU); Diklat Perkoperasian, Teknis (Vocational) dan Manajerial.
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA 1. Perluasan KUR melalui sosialisasi dan Pendampingan untuk mengakses KUR; 2. Fasilitasi Pengembangan Resi Gudang; 3. Peningkatan Produktivitas dan Mutu KUMKM melalui sosialisasi, TTG dan penerapkan standarisasi ISO/SNI, HaKI serta kehalalan produk.
4
PROGRAM STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 2015 DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN SD UKMKM 1. Rintisan model bimbingan teknis pengembagan SDM UMKM disektor home stay dan manajemen destinasi; 2. Peningkatan daya saing UKM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015.
LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR Penyediaan Dana Bagi Koperasi dan UMKM melalui pola Dana Bergulir
LEMBAGA LAYANAN PEMASARAN (LLP) KUKM Fasilitasi Perbaikan desain dan mutu produk Koperasi dan UKM untuk ekspor 5
6
PROGRAM UNGGULAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM I. PENATAAN DATA KOPERASI DAN UMKM • Sebagai upaya memperoleh akurasi dan validitas data Koperasi dan UMKM dilakukan dengan metode/strategi: Melakukan penertiban legalitas kelembagaan Koperasi baik Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota yang berpotensi tidak aktif dengan pembekuan Badan Hukum nya. Dari data 209.488 unit yang tidak aktif sebesar 29,7% atau 61.449 unit; Pengumpulan data UMKM melalui sinergi dengan K/L terkait Pusat/Daerah yang melakukan program pemberdayaan KUMKM. Berdasarkan verifikasi per 28 Februari 2015 sebanyak 47.524.526 unit secara by name by addres.
II. FASILITASI PENGUATAN PERAN KUD Kementerian Koperasi telah mengadakan koordinasi dengan K/L terkait yaitu: Kemendag, Kementan, dan PT. Pupuk Indonesia untuk memperkuat peran koperasi sebagai Penyalur yaitu 126 Calon Distributor dan 626 Calon Pengecer yang telah dicanangkan di Malang, Jatim tanggal 7 Maret 2015 dan akan diperluas di provinsi lainnya yang siap. Dengan program pupuk tersebut petani anggota KUD memperoleh kepastian pupuk tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat harga serta meningkatkan hubungan anggota dengan Koperasi/KUD.
III. FASILITASI PEMBEBASAN BIAYA AKTA NOTARIS
Memberikan fasilitasi APBN untuk pembebasan biaya pembuatan akta koperasi bagi pelaku usaha mikro potensial melalui kerjasama notaris yang direncanakan sebanyak 5.000 akta. Khusus Provinsi DKI Jakarta dan Bali melalui kerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) akan dilakukan secara free (tanpa APBN) 7
PROGRAM UNGGULAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM IV. FASILITASI KEMUDAHAN PERIZINAN USAHA MIKRO DAN KECIL
• Tindak lanjut dari Perpres No 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil, Kementerian Koperasi dan UKM telah melalukan MoU dengan Kemendagri, Kemendag dan BRI tanggal 23 Januari 2015 dengan menyusun Rencana Aksi dan Pedoman berdasarkan Perpres dimaksud. • Pemberian ijin untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak dikenakan biaya dan cukup 1 lembar dan dikeluarkan oleh Camat.
V.
FASILITASI SERTIFIKASI HAKI BAGI PRODUK UMKM • Kementerian Koperasi dan UKM dan Kemenkum HAM telah menadakan MoU pada tanggal 5 Maret 2015 berupa mengratiskan pembuatan Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi pelaku UKM • Latar belakang program/kegiatan ini karena banyaknya produkproduk unggulan yang dihasilkan pelaku UKM Indonesia telah dicuri oleh negara lain. Untuk itu, diperlukan paten atas desain produk sehingga kekayaan seni, budaya, dan kreativitas Indonesia tetap terjaga. • Guna mempermudah pendaftaran HAKI secara gratis, Kemenkop dan UKM dan Kemenkum HAM menggunakan pendaftaran secara online. 8
PROGRAM UNGGULAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM VI. FASILITASI SNI/ISO DAN KEHALALAN PRODUK • Untuk memfasilitasi pelaku UKM dalam melakukan standardisasi produk baik SNI/ISO dan kehalalan produk Kementerian Koperasi dan UKM telah mengadakan kerjasama dengan Badan Nasional Standardisasi Produk (BNSP) untuk memberikan standardisasi atas produk terutama dalam mendorong produk UKM mampu bersaing dalam pasar Masyarakat Ekonomi Asean
VII. DIKLAT & PENUMBUHAN SERTA PENGEMBANGAN WIRAUSAHA •
• • •
Rasio wirausaha Indonesia saat ini adalah 1,65% atau 4.114.933 orang dari jumlah ideal suatu negara minimal 2% atau sebesar 4.987.792 orang. Apabila dibandingkan dengan negara lain seperti : Malaysia, Singapura, Jepang dan USA, maka perlu untuk terus ditingkatkan; Kurun waktu 2015-2019, pemerintah menargetkan penciptaan 1 juta wirausaha baru. Kementerian Koperasi dan UKM mendapat target 50.000 wirausaha baru untuk mencapai target 2% wirausaha dalam 5 tahun; Konsep dasar pengembangan wirausaha dengan melakukan scalling-up (menaik kelaskan) dari Usaha Mikro ke Kecil, Kecil Ke Menengah, dan Menengah ke Besar. Dalam mendukung visi dan misi presiden terutama pencapaian swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, peningkatan kapasitas SDM KUMKM difokuskan kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi keluarga petani dan nelayan.
9
PROGRAM UNGGULAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM VIII. FASILITASI PEMBIAYAAN KUMKM 1. LPDB-KUMKM Difokuskan untuk mendukung Nawa cita dengan bunga 5%/tahun yang diprioritaskan untuk peningkatan produktivitas dan penguatan daya saing Koperasi dan UKM guna mendukung : Ketahanan pangan dan energi; Pariwisata dan ekonomi kreatif; Kemaritiman (pemberdayaan wilayah dan masyarakat pesisir); dan Sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja dan UKM strategis.
2. KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) Pemberian pinjaman bagi UMKM disektor Hulu yaitu: a) Pertanian; b). Perikanan ; c) Industri Kecil; dan d) Sektor perdagangan terkait dalam mendukung bidang tersebut. Sebagai usulan Bank Pelaksana adalah bank yang mempunyai NPL rendah dan plafon pinjaman sebesar Rp. 25 juta dengan bunga 21%
10
PROGRAM UNGGULAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM IX. FASILITASI DUKUNGAN PEMASARAN BAGI KUKM MELALUI LLP-KUKM Sebagai pusat pemasaran produk-produk unggulan daerah seluruh Indonesia, guna menghadapi MEA-2015, antara lain: kerajinan, garmen, fashion, alas kaki dan berbagai produk kreatif lainnya; Sebagai pusat inkubasi untuk melahirkan wirausaha muda yang kreatif dan inovatif.
X. DUKUNGAN PROGRAM SWASEMBADA PANGAN a. Dukungan Penguatan Koperasi dalam rangka swasembada pangan; b. Peningkatan SDM Koperasi di Bidang Pertanian ; c. Dukungan permodalan untuk wirausaha bidang Pertanian.
XI.
DUKUNGAN PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR a. b. c. d.
Peningkatan Kapasitas SDM untuk Keluarga Anggota Koperasi Nelayan ; Penyediaan Modal untuk Wirausaha Bidang Nelayan; Fasilitasi dan Dukungan Permodalan bagi Koperasi Nelayan; dan Fasilitasi Promosi Produk Nelayan.
11
