LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TAHUN 2014

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TAHUN 2014

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TAHUN 2015 LAPORAN KINERJA TAHUN 2014

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

a

b

LAPORAN KINERJA TAHUN 2014


KATA PENGANTAR Ucapan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karuniaNYA telah tersusun Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014 sesuai dengan rencana dan tepat waktu. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas secara periodik atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM 2010-2014. Pemerintah, melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan agar setiap unit kerja, satuan kerja dan K/L sebagai entitas akuntabilitas untuk menyusun dan menyajikan laporan akuntabilitasnya secara berjenjang dan periodik. Laporan kinerja ini berfungsi sebagai alat penilai, pengendali dan pemacu kinerja setiap unit organisasi internal sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementeiran Koperasi dan UKM. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM ini memberikan gambaran capaian kinerja yang diukur berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis berdasarkan Penetapan Kinerja 2014 dan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2010-2014. Dengan demikian, diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan feed back bagi internal organisasi Kementerian Koperasi dan UKM untuk meningkatkan kinerja masingmasing unit/satuan kerja di masa yang akan datang.

Jakarta,

Maret 2015

Menteri

AAGN. Puspayoga



i

Halaman ini sengaja dikosongkan

ii



IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi, misi, dan program Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2014. Laporan ini juga sekaligus merupakan bentuk evaluasi terhadap capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun anggaran 2014. Pengukuran capaian kinerja dilakukan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Koperasi dan UKM periode 2012-2014, yang merupakan penyesuaian dan penyempurnaan serta penajaman dari Rencana Strategis periode tahun 2010-2014. Dengan adanya perubahan Rencana Strategis ini, upaya dalam mendorong dan mengakslerasi pemberdayaan Koperasi dan UKM yang berdaya saing kiranya dapat berjalan lebih baik lagi. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Tahun 2014 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2010-2014, yang dicermati dari pencapaian target sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Mengingat terdapatnya dinamika yang berkembang dalam pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM menimbulkan adanya perubahan RENSTRA Kementerian Koperasi dan UKM, sehingga diharapkan Laporan ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan program/kegiatan tahunan Kementerian KUKM dan perbandingan capaian kinerja pada tahun sebelumnya akan menjadi input perbaikan dan penyempurnaan guna pencapaian kinerja di masa yang akan datang. Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM menggambarkan reviu dari RENSTRA Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2012-2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014, dimana di dalamnya terdapat 22 Sasaran Strategis dan 36 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: 1) Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi dan UKM dan pemahaman perkoperasian di kalangan aparat Pembina dan Masyarakat 2)

Meningkatnya kontribusi koperasi dalam perekonomian perkoperasian

3)

Meningkatnya Daya Saing Koperasi LAPORAN KINERJA TAHUN 2014


iii

4)

Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi

5)

Penyediaan Akses Pembiayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

6)

Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Koperasi dan UMKM

7)

Pengembangan dan Perluasan Pasar Ekspor Koperasi dan UMKM

8)

Pengembangan Sarana Usaha Pemasaran KUMKM

9)

Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UMKM

10) Pengembangan Promosi Produk Koperasi dan UKM 11) Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM KUMKM melalui pengembangan wirausaha, koperasi dan UMKM 12) Meningkatnya KUMKM yang memahami dan menerapkan teknologi tepat guna, standarisasi mutu, sistem HKI, dan kehalalan produk 13) Terfasilitasinya penyebarluasan informasi program KUR 14) Meningkatnya kapasitas Lembaga Pendamping dalam pengembangan usaha 15) Meningkatnya dayaguna hasil kajian/rintisan/replikasi 16) Meningkatnya dayaguna sistem Informasi kajian 17) Meningkatnya peran OVOP dalam pengembangan produk unggulan daerah 18) Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang sesuai kebutuhan 19) Terwujudnya Grand Design Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Tahun 20152019 20) Sistem Data Base Koperasi Online 21) Terkelolanya dana bergulir dengan baik dan akuntabel 22) Meningkatnya Produk KUKM Berdaya Saing Kinerja realisasi keuangan Kementerian KUKM Tahun 2014 sebesar Rp. 1.169.017.608.454,- atau mencapai 85,06% dari Total Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.392.248.122.000,- yang mengalami penurunan sebesar 24,98% dari pagu Tahun 2013 sebesar Rp. 1.739.998.862.000,-. Secara umum kinerja Kementerian Koperasi dan UKM cukup baik, namun masih terdapat permasalahan dalam mewujudkan sasaran strategisnya selama tahun 2014, yaitu :

iv



a.

Terdapat beberapa kegiatan yang mengalami Pemblokiran Anggaran, sehingga dilakukan penghematan sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penghematan Anggaran Tahun 2014.

b. Dalam melaksanakan beberapa kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Unit Kerja Eselon I/ Satuan Kerja BLU harus berkaitan dengan pihak lembaga lain, seperti program bantuan sosial harus melalui review BPKP dan menunggu surat rekomendasi resmi dari Kementerian Keuangan sebelum dilakukan penetapan calon penerima bansos sehingga menghambat proses realisasi target dan anggaran. c.

Seringkali ditemukan proposal Bantuan Sosial dari pemohon (koperasi) yang masuk ke Kementerian Koperasi dan UKM tidak cukup layak untuk ditetapkan sebagai calon penerima bansos.

d.

Rencana yang telah disusun seringkali tidak dilaksanakan secara konsisten, karena terdapat kegiatan prioritas lain yang tidak terjadwal yang terpaksa harus dilaksanakan terlebih dahulu

Sebagai catatan untuk melakukan perbaikan ke depan, harus dilakukan berbagai langkah-langkah dan kebijakan yang lebih intensif untuk mempertajam aspek output dan outcome dari program/kegiatan yang saling bersinergi sesuai dengan sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM. Hal ini dipandang sangat penting, mengingat pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan UMKM adalah salah satu langkah strategis yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.



v


vi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..............................................................................................

i

IKHTISAR EKSEKUTIF..........................................................................................

iii

DAFTAR ISI

..................................................................................................

vii

DAFTAR TABEL ..................................................................................................

ix

DAFTAR GRAFIK.................................................................................................

xi

DAFTAR LAMPIRAN............................................................................................

xii

BAB I PENDAHULUAN.................................................................................................

1

I. Kedudukan................................................................................................

2

II.

Maksud dan Tujuan...................................................................................

2

III. Tugas dan Fungsi.......................................................................................

3

IV. Struktur Organisasi....................................................................................

4

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS...............................................................................

7

I.

Visi dan Misi..............................................................................................

7

1.

Pernyataan Visi..................................................................................

7

2.

Pernyataan Misi................................................................................

8

II. Tujuan ..................................................................................................

8

III. Sasaran Strategis.......................................................................................

9

IV. Arah Kebijakan dan Strategi......................................................................

12

V. Rencana Kinerja Tahunan Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014.

19



vii

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..................................................................................

47

I.

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014..................................................

47

II.

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja........................................................

47

III. Akuntabilitas Keuangan.............................................................................

96

BAB IV PENUTUP

..................................................................................................

101

I. Kesimpulan................................................................................................

101

II. Permasalahan............................................................................................

101

III. Saran dan Tindak Lanjut............................................................................

105

LAMPIRAN

viii

..................................................................................................



110

DAFTAR TABEL Tabel 1 Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM...........................

10

Tabel 2 Penetapan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014.....

16

Tabel 3 Rencana Kinerja Tahunan Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014 ..................................................................................................

19

Tabel 4 Matrik Penyebaran Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan...............

52

Tabel 5 Matrik Capaian Target dan Realisasi Peningkatan kapasitas pendanaan bagi lembaga keuangan bukan bank (KSP/KJKS) dalam rangka memperluas jangkauan layanan untuk pembiayaan usaha ..

60

Tabel 6 Rekapitulasi Penilaian Kesehatan per Desember 2014.....................

62

Tabel 7 Rekapitulasi Data Transformasi LKM menjadi Koperasi....................

65

Tabel 8 Target Dan Realisasi Fasilitasi Promosi Melalui Pameran Internasional Tahun 2014.................................................................

70

Tabel 9 Konstribusi Kementerian Koperasi dan UKM dalam Fasilitasi Pengembangan Revitalisasi Pasar Tradisional Dari Tahun 20102014 ..................................................................................................

72

Tabel 10 Rintisan Pengadaan Pangan dan Agroindustri oleh Koperasi Periode 2011-2014.........................................................................................

80

Tabel 11 Rintisan dan Replikasi Usaha Dibidang Agroekoturisme melalui Koperasi Periode 2010-2014.............................................................

81

Tabel 12 Output Kajian Isu-isu Strategis/Aktual Tentang UMKM (20102014).................................................................................................

82

Tabel 13 Capaian Realisasi Target Terhadap Kegiatan Penelitian UKM Dalam Mendukung Ekonomi Daerah (Tahun 2010-2014)............................

82

Tabel 14 Kegiatan Pengembangan UKM melalui Kerjasama Antar Daerah....

83

Tabel 15 Publikasi Hasil Kajian Artikel Pemberdayaan KUKM..........................

84

Tabel 16 Partisipasi Dalam Forum ASEAN dan BIMP-EAGA.............................

86

Tabel 17 Jumlah Pengunjung/Visitor www.smecda.com................................

89

Tabel 18 Bimbingan Teknis Aplikasi DSS..........................................................

90



ix

Tabel 19 Matriks Target dan Realisasi Jumlah KUKM yang Terlayani...............

95

Tabel 20 Rekapitulasi Realisasi Anggaran per Program Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2014........................................................

96

Tabel 21 Rekapitulasi Rencana Dan Realisasi Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2014 (Per 31 Desember 2014)................

97

Tabel 22 Opini BPK-RI Terhadap Laporan Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM dari Tahun 2010-2013.......................................................

98

x



DAFTAR GRAFIK Grafik 1 Pertumbuhan Tenaga Kerja Koperasi Tahun 2010-2014...................

56

Grafik 2 Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Tahun 2010-2014................

58

Grafik 3 Pertumbuhan SHU Koperasi Tahun 2010-2014.................................

59

Grafik 4 Capaian Target dan Realisasi Peningkatan kapasitas pendanaan bagi lembaga keuangan bukan bank (KSP/KJKS) dalam rangka memperluas jangkauan layanan untuk pembiayaan usaha..............

60

Grafik 5 Sebaran Koperasi Peserta Program Bantuan Dana Bagi Koperasi Wanita/PERKASSA serta Koperasi Perkotaan dan Perdesaan (Periode Januari - Desember Tahun 2014)......................................................

66

Grafik 6 Sebaran Pelaksanaan Program Bantuan Dana bagi Wirausaha Pemula (Periode Januari - Desember 2014).....................................

68

Grafik 7 Perkembangan Dukungan Revitalisasi Sarana Pemasaran (20102014).................................................................................................

72

Grafik 8 Realisasi Penyaluran Dana Bergulir Tahun 2010-2014......................

94



xi

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Sasaran Strategis, Target, dan Realisasi berdasarkan Penetapan/Perjanjian Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014...................................................................... Lampiran 2

111

Sasaran Strategis dan Pencapaian Kinerja Kementerian KUKM Tahun 2010-2012 berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2010-2011........................................

115

Lampiran 3 Sasaran Strategis dan Pencapaian Kinerja Kementerian KUKM Tahun 2012-2014 berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2012-2014........................................

123

Lampiran 4 Sasaran Strategis dan Pencapaian Kinerja Kementerian KUKM Tahun 2010-2014 berdasarkan Penetapan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014...........................

130

xii



BAB I PENDAHULUAN



xiii

xiv



BAB 1 PENDAHULUAN Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN adalah melalui terselenggaranya good governance yang merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Agar tujuan dan cita-cita bangsa dan negara dapat terwujud diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban institusi pemerintah yang tepat, jelas dan nyata, walaupun sama-sama diketahui dan dirasakan bersama baik secara internal maupun eksternal, jajaran pemerintah atau birokrasi masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya, untuk mencapai pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, transparan, profesional dan akuntabel. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi, secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4). Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (affirmative policy) terhadap Koperasi dan UMKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Dalam hal ini, pemberdayaan Koperasi dan UMKM berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (pro poor), selain itu potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (pro growth). Keberadaan Koperasi dan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (pro job) serta (pro environment).



1

Pendekatan pembangunan yang ditujukan pada pelaku ekonomi, khususnya pada Koperasi dan UMKM, amat penting. Langkah ini sekaligus untuk mempertegas penataan struktur pelaku ekonomi nasional yang selama ini dalam kondisi dualistik dan timpang. Pembangunan yang ditujukan kepada Koperasi dan UMKM diharapkan menghantarkan penataan struktur pelaku ekonomi nasional lebih padu dan seimbang, baik dalam skala usaha, strata dan sektoral, sehingga berkembang struktur pelaku ekonomi nasional yang kokoh dan mandiri. Keberadaan Kementerian Koperasi dan UKM diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-Undang tersebut telah dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 135 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010. Untuk mempertegas dan memperjelas kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah perlu kiranya terlebih dahulu dijabarkan hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut, sebagai berikut: I. KEDUDUKAN Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden RI Nomor 24 tahun 2010, menyatakan bahwa: 1. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 2.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Menteri Koperasi.

II.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Menteri Koperasi kepada Presiden atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program /kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menilai dan megevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Kementerian Koperasi dan UKM selama 1 (satu) tahun.

2



Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan yang dapat menjadi salah satu masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi ke depan. III. TUGAS DAN FUNGSI Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara pasal 552, 553, dan 554, yaitu: Kementerian Kopersi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi-fungsi, sebagai berikut: 1.

Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;

2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; 3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 4.

Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan

5. Penyelenggaraan fungsi teknis pelaksanaan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan undang-undang di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Terkait dengan fungsi di atas, beberapa Undang-undang juga secara eksplisit mengamanatkan Kementerian Koperasi dan UKM, melaksanakan fungsi teknis pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan UKM. Ruang lingkup penugasan yang berkaitan erat dengan bidang Koperasi dan UMKM, terutama termaktub dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir menjadi UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004. Fungsi teknis dalam lingkup pemberdayaan ini menjadi sangat penting, sehingga Kementerian Koperasi dan UKM dapat berperan secara langsung dalam proses pemberdayaan KUMKM di masyarakat. LAPORAN KINERJA TAHUN 2014


3

IV. STRUKTUR ORGANISASI Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Koperasi dan UKM diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor 05/Per/M.KUKM/IX/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah. Kementerian Koperasi dan UKM dipimpin oleh Menteri Koperasi dan UKM yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Menteri Koperasi dibantu oleh 13 Eselon I dan Inspektorat, yang terdiri atas: 1.

Sekretariat Kementerian;

2.

Deputi Menteri Bidang Kelembagaan;

3.

Deputi Menteri Bidang Produksi;

4.

Deputi Menteri Bidang Pembiayaan;

5.

Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha;

6.

Deputi Menteri Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;

7.

Deputi Menteri Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha;

8.

Deputi Menteri Bidang Pengkajian Sumber Daya Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi;

9.

Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga;

10. Staf Ahli Menteri Bidang Penerapan Nilai Dasar Koperasi; 11. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional; 12. Staf Ahli Menteri Bidang Pemanfaatan Teknologi; 13. Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Iklim Usaha dan Kemitraan; dan 14. Inspektorat Kementerian Koperasi dan UKM. Adapun untuk bagian pengawasan secara khusus dilakukan oleh Inspektorat yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM dan secara administrasi dikordinasikan oleh Sekretaris Kementerian. Pada jajaran struktural, unit kerja Sekretariat Kementerian meliputi Sekretaris Kementerian yang mengkordinasikan Kepala Biro, Kepala Bagian dan Sub-bagian. Sedangkan unit kerja Deputi meliputi Deputi Menteri yang mengkordinasikan para Asisten Deputi (ASDEP), Kepala Bidang, dan Subbidang.

4





5

SA. SA. SA. SA. SA.

Menteri Bidang Menteri Bidang Menteri Bidang Menteri Bidang Menteri Bidang

ASDEP URUSAN SARANA&PRASARANA PEMASARAN

ASDEP URUSAN KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA

ASDEP URUSAN PERMODALAN

ASDEP URUSAN ASURANSI DAN JASA KEUANGAN

ASDEP URUSAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN

ASDEP URUSAN INDUSTRI. KERAJINAN & PERTAMBANGAN

ASDEP URUSAN KETENAGALISTRIKAN DAN ANEKA USAHA

ASDEP URUSAN TATALAKSANA KOPERASI & UKM

ASDEP URUSAN KEANGGOTAAN KOPERASI

ASDEP URUSAN PENGENDALIAN & AKUNTABILITAS

ASDEP URUSAN INFORMASI DAN PUBLIKASI BISNIS

ASDEP URUSAN EKSPOR-IMPOR

ASDEP URUSAN PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN SP.

ASDEP URUSAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

ASDEP URUSAN PERATURAN PER-UU-AN

ASDEP URUSAN PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN KREDIT

ASDEP URUSAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

ASDEP URUSAN PROGRAM PENDANAAN

ASDEP URUSAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HOLTIKURTURA

DEPUTI BIDANG PAMASARAN DAN JARINGAN USAHA

ASDEP URUSAN ORGANISASI & BADAN HUKUM KOPERASI

INSPEKTORAT

DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN

Hubungan Antar Lembaga Penerapan Nilai Dasar Koperasi Hubungan Internasional Pemanfaatan Teknologi Pengembangan Iklim Usaha dan Kemitraan

ASDEP URUSAN ADVOKASI

ASDEP URUSAN MONITORING DAN EVALUASI DIKLAT KUKM

ASDEP URUSAN PERAN SERTA MASYARAKAT

ASDEP URUSAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN KOPERASI

ASDEP URUSAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BIRO UMUM

MENTERI KOPERASI & UKM

DEPUTI BIDANG PRODUKSI

DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM

1. 2. 3. 4. 5.

STAF AHLI

ASDEP URUSAN PENELITIAN SUMBER DAYA

ASDEP URUSAN PEMBERDAYAAN LEMB. PENGEMB. BISNIS

ASDEP URUSAN PENGEMB. SISTEM BISNIS

ASDEP URUSAN PENGEMBANGAN PERKADERAN UKMK

ASDEP URUSAN PENELITIAN UKM

ASDEP URUSAN RESTRUKTURISASI USAHA

ASDEP URUSAN FASILITASI INVESTASI UKMK

ASDEP URUSAN PENELITIAN KOPERASI

DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN SUMBERDAYA UKM DAN KOPERASI

BIRO PERENCANAAN

ASDEP URUSAN PRODUKTIVITAS DAN MUTU

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA

BIRO KEUANGAN

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA


6



BAB II PERENCANAAN STRATEGIS



7

8



BAB 2 PERENCANAAN STRATEGIS Selaras dengan visi bangsa yang berdaya saing, sebagaimana diamanahkan RPJPN periode 2005-2025, arah pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ditujukan pada pengembangan koperasi dan UMKM yang berbasis iptek dan berdaya saing. Sedangkan agar berlangsung proses pembangunan yang merata dan berkeadilan maka arah pemberdayaan koperasi dan UMKM ditujukan pada peningkatan posisi tawar dan efisiensi dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha koperasi dan UMKM. Sesuai dengan RPJMN periode 2010-2014, strategi pemberdayaan koperasi dan UMKM diarahkan kepada pembangunan kompetensi inovasi dan teknologi sehingga dapat lebih berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta dapat meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha secara lebih terstruktur dan terlembaga melalui perkoperasian. Untuk itu, perlu diperbaiki lingkungan usaha yang lebih kondusif bagi peningkatan daya saing koperasi dan UMKM. Seiring dengan itu, perlu juga dilakukan peningkatan akses usaha koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif, serta ditingkatkan juga kapasitas, kompetensi, dan produktivitas usaha. Penjabaran atas RPJMN tersebut termuat pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koperasi 2010-2014. Dalam perjalanannya, Rencana Strategis tersebut dirasakan perlu untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan pada kegiatan strategis ataupun kegiatan inisiatif baru. Hal ini untuk menyikapi dinamika yang berkembang dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Koperasi dan UKM ke depannya. Sehingga, mulai pada tahun anggaran 2013, telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM, Nomor: 06/Per/M.KUKM/XI/2013 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2013-2014. Namun penyesuaian dan penyempurnaan tersebut pada prinsipnya tidak merubah substansi pokok dan merupakan rangkaian satu kesatuan utuh dengan Rencana Strategis periode 2010-2014. I.

VISI DAN MISI 1.

Pernyataan Visi

Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya, Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan visi, yaitu: “Menjadikan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) Mandiri, Sehat dan Kuat”. LAPORAN KINERJA TAHUN 2014


7

2.

Pernyataan Misi

Untuk mencapai visi di atas Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan misi yaitu: “Memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan”, melalui: a.

Perumusan dan penetapan kebijakan dibidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan;

b. Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses pembangunan guna memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan; c. melaksanakan praktek tatakelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam rangka mewujudkan indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. II. TUJUAN

Tujuan pembangunan Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut: 1.

Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional melalui : a.

Meningkatkan jumlah koperasi yang sehat, kuat dan dipercaya.

b. Meningkatkan peran dan kontribusi koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional. 2.

Peningkatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui : a. Mengembangkan kebijakan dan program-program pemberdayaan Koperasi dan UMKM berdasarkan hasil kajian. b.

Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keterampilan SDM Koperasi dan UMKM.

c. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana dan pemasaran produk Koperasi dan UMKM.

8



3.

Peningkatan daya saing produk Koperasi dan UMKM melalui :

Meningkatkan kemampuan Koperasi dan UMKM dalam mengembangkan produk-produk yang bermutu, kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing.

4.

Peningkatan pemasaran produk Koperasi dan UMKM melalui :

Meningkatkan kelembagaan dan jaringan pemasaran, promosi, pengembangan di dalam negeri maupun ekspor serta pangsa pasar produk Koperasi dan UMKM.

5.

Meningkatkan akses pembiayaan Koperasi dan UMKM melalui :

Penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan untuk mengembangkan usaha produksi dan pemasaran produk Koperasi dan UMKM.

6.

Pengembangan wirausaha Koperasi dan UMKM baru melalui: a.

Menumbuhkan wirausaha baru/pemula yang inovatif.

b. Meningkatkan kesadaran berwirausaha sebagai budaya dan mengembangkan semangat (passion) kewirausahaan di kalangan masyarakat. c. 7.

Mengembangkan sistem perkaderan wirausaha baru/pemula.

Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak kepada Koperasi dan UMKM melalui: a. Meningkatkan kualitas layanan publik yang transparan, akuntabel dan kredibel. b.

Menyediakan peraturan per undang-undangan yang lebih berpihak pada koperasi dan UMKM.

III. SASARAN STRATEGIS Sasaran strategis merupakan penjabaran dari sasaran umum dan gambaran ranah dalam pencapaian tujuan Kementerian Koperasi dan UKM. Sasaran strategis dilengkapi dengan target kinerja yang dapat menjadi ukuran keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi Kementerian Koperasi dan UKM. Penetapan sasaran strategis ini memperhatikan arahan sasaran strategis nasional yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014. Berdasarkan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2012-2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM, LAPORAN KINERJA TAHUN 2014


9

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2014

No. 06/Per/M.KUKM/XI/2012, maka sasaran strategis dari Kementerian

No. 06/Per/M.KUKM/XI/2012, maka sasaran strategis dari Kementerian Koperasi dan UKM sebagai berikut: Koperasi dan UKM sebagai berikut: Tabel 1. Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dandan UKM Tabel 1. Sasaran Strategis Kementerian Koperasi UKM No 1.

2.

3.

4.

10

Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas kelembagaan KUMKM dan pemahaman perkoperasian dikalangan aparat pembina dan masyarakat, berupa a) Jumlah koperasi berkualitas; b) Jumlah masyarakat peserta penyuluhan perkoperasian; c) Jumlah aparat pembina peserta bimbingan teknis

Peningkatan Sinergitas Program Pemberdayaan KUKM dalam Mewujudkan Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah serta Daya Saing KUKM di Bidang Produksi

Meningkatnya akses pembiayaan dan pemahaman perpajakan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta pemantapan KSP/KJKS

Terfasilitasinya Dukungan Revitaliasi/Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional, terselenggaranya temu mitra KUMKM dan Terpromosikannya Produk Koperasi dan UKM dan Serta Tertatanya Usaha PKL

Target Kinerja 2012-2014 1.

Terwujudnya 1.000 koperasi berkualitas;

2.

Terlaksananya 4 Event program Gemaskop kepada tokoh masyarakat/kelompok strategis, kelompok ekonomi produktif dan gerakan koperasi;

3.

Terwujudnya 500 peserta bimbingan perkoperasian dan tata kelola perusahaan pembina/UMKM/koperasi di sektor riil;

4.

Terwujudnya 5.500 Badan Hukum diumumkan dalam Berita Negara RI;

5.

Tersusunnya 15 Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU tentang Koperasi;

6.

Terwujudnya Tenaga Penyuluh yang Terekrut Terlatih sebanyak 500 orang di 15 Propinsi;

7.

Terwujudnya 300 Koperasi yang direvitalisasi.

1.

Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM sebanyak 339 Koperasi;

2.

Meningkatnya jumlah koperasi dalam pengembangan energi terbarukan sebanyak 19 Koperasi;

3.

Tersusunnya konsep model pemberian insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUMKM.

1.

Peningkatan Akses Pendanaan Bagi Usaha Mikro dan Kecil melalui 100 Koperasi;

2.

Penilaian Kesehatan Bagi 42 KSP dan 27 KJKS/UJKS Primer Nasional;

3.

Transformasi 100 LKM menjadi Badan Hukum Koperasi;

4.

Peningkatan Permodalan Bagi 1.320 Koperasi Perdesaan dan Perkotaan;

5.

Bantuan Start-Up Capital bagi 2.000 Wirausaha Pemula;

6.

Pelaksanaan Kegiatan Edukasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pengembangan Asuransi, Jasa Keuangan dan Perpajakan bagi 1.000 KUMKM;

7.

Fasilitasi Terbentuknya 2 (dua) Lembaga Penjamin Kredit Daerah bagi KUMK.

1.

Jumlah KUMKM yang difasilitasi pameran dalam dan luar negeri 3.670 KUMKM;

2.

Jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra 5.035 KUMKM;

3.

Jumlah Dukungan Revitalisasi sarana dan prasarana pemasaran melalui koperasi 133 unit;

4.

Jumlah PKL yang difasilitasi kepastian tempat usaha 12.990 Umi.




teknis kepada

Koperasi

Page 9

yang

dan

LAPORAN KINERJA 5.

6.

Terlaksananya Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM KUMKM, Pemasyarakat-an dan Pengembangan Kewirausahaan, meliputi: a) Peserta Diklat LKM/KSP; b) Peserta Diklat Vocational; c) Peserta Diklat Perkoperasi-an; d) Peserta Diklat Kewira-usahaan; dan e) TPKU Perluasan Program KUR, Peningkatan Kualitas Sentra dan Standarisasi Produk UMK serta Pendampingan Bagi UMKM

7.

Tersedianya hasil Kajian/ Rintisan/Replikasi/Publikasi, Pengembangan Teknologi Informasi Pengkajian dan Partisipasi pada Forum Kerjasama Internasional dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

8.

Terciptanya Pengembangan Produk Unggulan Daerah dengan Pendekatan One Village One

Product

TAHUN 2014

1.

Jumlah peserta diklat LKM/KSP 1.200 orang;

2.

Jumlah Peserta diklat vocational 3.000 orang;

3.

Jumlah peserta perkoperasian 2.700 orang;

4.

Jumlah peserta diklat kewirausahaan sebanyak 5.800 orang;

5.

Jumlah TPKU sebanyak 600 Unit.

1.

Jumlah Propinsi yang mendapatkan sosialisasi program KUR: 33 Propinsi;

2.

Jumlah 110.080 mengakses KUR;

3.

Jumlah 2.400 Jumlah KUMKM yang mendapatkan sosialisasi dan menerapkan standarisasi ISO/SNI/HACCP, HKI dan kehalalan produk;

4.

Jumlah 960 Pendamping Lembaga Pengembangan Bisnis KUMKM yang ditingkatkan kapasitasnya;

5.

Jumlah 1.210 KUKM kerjasama investasi;

6.

Jumlah 795 KUMKM Sentra yang difasilitasi bimbingan dan konsultasi pemanfaatan e-commerce dan aplikasi sistem bisnis;

7.

Jumlah 36 Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM yang difasilitasi penguatannya.

KUMKM

yang

yang

didampingi

mendapatkan

untuk

fasilitasi

Terlaksananya Kajian/Rintisan/Replikasi/Publikasi, Pengembangan Teknologi Informasi Pengkajian dan Partisipasi pada Forum Kerjasama Internasional dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Pengembangan produk/komoditas unggulan daerah dengan pendekatan One Village One Product (OVOP) melalui 26 Koperasi

9.

Meningkatnya akses pasar produk unggulan KUKM

Meningkatnya Jumlah KUKM yang terlayani

10.

Meningkatnya jumlah KUMKM penerima pinjaman/pembiayaan dana bergulir

Tersalurkannya pinjaman/pembiayaan dana bergulir kepada 105.516 KUMKM

201410 K E M E N T E R I A N K O P ELAPORAN R A S I DKINERJA A N U KTAHUN M Page KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

11

IV. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 1.

Arah Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Koperasi dan UKM didasarkan pada dua landasan, yaitu arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014 yaitu dalam rangka upaya pembangunan kompetensi inovasi dan teknologi untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha dan mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi nasional, dan mandat hukum UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU

No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah beserta peraturan perundangan terkait lainnya.

Dalam rangka mencapai hasil akhir yang optimal Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan strategi sebagai berikut: 1) Strategi peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM

12

Aspek penting dalam peningkatan iklim usaha adalah pengembangan perundang-undangan dan kebijakan yang memudahkan dan berpihak pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan dan usaha Koperasi dan UMKM secara nasional. Termasuk dalam hal ini adalah: a) Penataan peraturan perundang-undangan di bidang Koperasi dan UMKM; b) Sinkronisasi peraturan perundangundangan tingkat nasional dan daerah (Peraturan daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota).

Di sisi lain perlu pula untuk melakukan: Pengembangan berbagai kebijakan bidang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan KSP/KJKS; Pembentukan forum dan peningkatan koordinasi; Peningkatan kemampuan dan kualitas aparat pembina khususnya di daerah, pengembangan dan dukungan kegiatan kajian terapan seperti One Village One Product (OVOP) dalam rangka peningkatan nilai tambah produk unggulan; Pengembangan hasil kerjasama internasional; Pengembangan model dalam Penerapan teknologi dan hasil-hasil kajian dan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan dan skala usaha Koperasi dan UMKM; Pengembangan dan peningkatan kualitas informasi Koperasi dan UMKM, termasuk pengembangan sistem dan jaringan informasinya.



2)

Strategi pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM

Peningkatan produk Koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif merupakan mata rantai yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pemasaran dan jaringan usaha koperasi dan UMKM. Koordinasi antara produksi dan pemasaran mutlak dilakukan untuk mengarahkan pada upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang padu dan berkesinambungan.

Aspek penting dalam produksi adalah peningkatan produktivitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan sekaligus peningkatan nilai tambah dengan pemanfaatan teknologi yang dipandu oleh perkembangan ilmu pengetahuan, yang kaya inovasi produk. Termasuk melalui pendekatan One Village One Product (OVOP). Adapun aspek penting dalam pemasaran dan penguatan jaringan usaha ditujukan pada penguasaan pasar dalam negeri dan peningkatan pasar ekspor.

Dalam kaitan itu, secara khusus Kementerian Koperasi dan UKM telah menugaskan Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM) sebagai unit bisnis yang mandiri, tetapi tetap merupakan unit kerja di bawah Kementerian untuk memberikan fasilitasi promosi produk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di pasar domestik maupun internasional. Lingkup kegiatannya adalah promosi produk unggulan, menyediakan informasi pasar, dan menyediakan sumber daya manusia serta mengembangkan kemitraan antar Koperasi dan UMKM manapun antara Koperasi dan UMKM dengan usaha besar untuk menjalankan fungsi pemasaran dan pelatihan pemasaran produk Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

3)

Strategi Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM

Pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian dari upaya penumbuhan kualitas dan jumlah wirausaha. Dalam hal ini aspek penting dalam pengembangan SDM berkaitan dengan kewirausahaan, perkoperasian, manajerial, keahlian teknis dan keterampilan dasar (life skill). Upaya peningkatan daya saing SDM Koperasi dan UMKM dilakukan dengan cara : a) Pengembangan sistem penumbuhan wirausaha baru dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; mendorong, LAPORAN KINERJA TAHUN 2014


13

mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian; memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan; serta membentuk dan mengembangkan lembaga diklat untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreatifitas bisnis, keahlian teknis dan keterampilan dasar (life skill) dan penciptaan wirausaha baru melalui inkubator. b)

Penerapan standar kompetensi dan sertifikasi SDM pengelola koperasi jasa keuangan dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; meningkatkan keterampilan teknis pengelolaan keuangan dan manajerial.

c)

Peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UMKM dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; Pengembangan koperasi, pengembangan keahlian dan keterampilan teknis (alih teknologi dan inovasi produk/nano-teknologi) dan peningkatan penerapan manajemen modern.

d) Pengembangan kelembagaan diklat KUMKM dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; revitalisasi dan penumbuhan lembaga diklat dan inkubator melalui kerjasama dan kemitraan dengan perguruan tinggi, swasta nasional dan asing. e)

14

Pengkajian pengembangan sistem perkaderan wirausaha baru berbasis komoditas dan karakteristik wilayah.

4)

Strategi Penguatan Kelembagaan Koperasi dan UMKM

Upaya penguatan kelembagaan Koperasi dan UMKM, selain ditujukan pada peningkatan kualitas kelembagaan, juga dilakukan untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha. Oleh karena itu strategi penguatan kelembagaan, merupakan bentuk penataan kelembagaan baik dalam arti legal formal, maupun peningkatan Pengembangan wirausaha koperasi dan UMKM pegelolaan kelembagaan koperasi.

Aspek penting dalam penguatan kelembagaan ini berkaitan dengan peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah termasuk dalam hal ini adalah pemeringkatan koperasi dengan melakukan upaya meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi secara berjenjang melalui upaya membangunkan (awakening), pemberdayaan (empowering), pengembangan



(developing), penguatan (strengthening); Penataan administrasi dan evaluasi pemberian badan hukum koperasi; Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop); Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan pemberdayaan KUMKM; serta Revitalisasi Fungsi Kelembagaan Koperasi serta penelitian pengembangan koperasi skala besar. 5)

Strategi Peningkatan Akses Kepada Sumber Daya Produktif

Peningkatan akses kepada sumber daya produktif di antaranya berkaitan secara langsung dengan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan usaha koperasi dan UMKM. Oleh karena itu strategi pengembangannya ditujukan pada penguatan permodalan bagi Koperasi dan UMKM dalam berbagai bentuk skim kredit, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan berbagai bentuk skim lainnya yang lebih murah dan mudah. Untuk memberikan cakupan yang lebih luas, selain dukungan dan pembiayaan langsung kepada pelaku usaha, pengembangan ditujukan pada LKM yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) baik konvensional maupun syariah. Dalam hal ini perlu diupayakan solusi penurunan suku bunga pinjaman dan berbagai kemudahan lain, khususnya bagi kredit mikro dan kecil.

Selain aspek dukungan pembiayaan, dalam rangka restrukturisasi usaha perlu dikembangkan berbagai bentuk peningkatan dan atau perbaikan struktur kemampuan usaha yang berkaitan langsung dengan pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM, dalam bentuk restrukturisasi manajemen dan kelembagaan usaha, peningkatan produktivitas dan mutu, pemberdayaan lembaga pengembangan bisnis, fasilitasi investasi Koperasi dan UMKM dan pengembangan sistem bisnis.

Dalam rangka memberikan layanan pembiayaan secara spesifik kepada Koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM telah menugaskan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDBKUMKM) yang secara khusus memberikan pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UMKM. Lingkup pembiayaan dilakukan dalam bentuk pembiayaan kepada koperasi sektor rill; Pinjaman kepada koperasi dan UMKM strategis melalui lembaga perantara; Pembiayaan kepada Koperasi dan UMKM melalui Perusahaan Modal Ventura (PMV); Pembiayaan kepada KSP dan/atau KJKS; Pembiayaan kepada UMK melalui KJKS LAPORAN KINERJA TAHUN 2014


15

dan/atau KJKS; Pembiayaan kepada UMK melalui KJKS dan UJKS koperasi sekunder; dan Pembiayaan kepada Usaha Kecil dan Menengah melalui KSP. 2.

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 dan UJKS koperasi sekunder; dan Pembiayaan kepada Usaha Kecil dan Menengah Secara terinci, Indikator melalui KinerjaKSP.Utama (IKU) pembangunan Kementerian Koperasi dan UKM dari2014 sasaran strategis di atas, telah 2. PENETAPAN KINERJA TAHUN disesuaikan dengan dinamika kebijakan Kementerian Koperasi dan Secara terinci, Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan Kementerian UKM, sehingga terdapat penyempurnaan padadisasaran strategis yangdengan Koperasi dan UKM dari sasaran strategis atas, telah disesuaikan tercantumdinamika dalam Penetapan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM, sehingga terdapat Tahun 2014, yang arahnya untuk pencapaian sasaran strategis penyempurnaan pada sasaran strategis yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Kementerian dan UKM Tahundimaksud. 2014, yang Namun arahnya untuk Kementerian Koperasi dan Koperasi UKM pada Renstra pencapaian sasaran strategis Kementerian Koperasi substansi dan UKM pada penyempurnaan tersebut pada prinsipnya tidak merubah Renstra dimaksud. Namun penyempurnaan tersebut pada prinsipnya pokok. tidak merubah substansi pokok. Tabel 2.Tabel Penetapan Kinerja Kementerian dan UKM 2. Penetapan Kinerja KementerianKoperasi Koperasi dan UKM Tahun 2014 Tahun 2014

No. 1.

No.

Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi dan UKM dan pemahaman perkoperasian di kalangan aparat Pembina dan Masyarakat

Sasaran Strategis

Target 2014

Indikator Kinerja Utama 1.

Koperasi yang mempunyai kekuatan hukum tetap melalui pengumuman di Berita Negara

2.

Jumlah Peraturan Perkoperasian

3.

Koperasi yang memiliki kelembagaan kuat dan usaha yang sehat

300 Koperasi

4.

Tersedianya tenaga penyuluh perkoperasian yang profesional

735 Orang

5.

Koperasi dapat mewujudkan core bisnisnya secara Indikator Kinerja Utama jelas sesuai bidang usahanya yg lebih fokus

500 Target Koperasi 2014

Pemerintah

LAPORAN KINERJA

5.500 Koperasi

tentang

1 RPP

TAHUN 2014

2.

6. Meningkatnya Prosentase pertumbuhan tenaga kerja koperasi di kontribusi koperasi K E M E N T E R I A Nbidang K OProduksi PERASI DAN UKM Page 15 dalam perekonomian

6%

3.

Meningkatnya Saing Koperasi

4.

5.

16

Daya


7.

Prosentase pertumbuhan produktivitas koperasi di bidang Produksi

3%

8.

Prosentase peningkatan koperasi yang menerapkan teknologi di bidang produksi

2%

9.

Prosentase pertumbuhan volume usaha koperasi di bidang Produksi

5%

10.

Prosentase pertumbuhan SHU koperasi di bidang Produksi

3%

Penyediaan Akses Peningkatan kapasitas pendanaan bagi lembaga LAPORAN KINERJA11.TAHUN 2014 Pembiayaan Koperasi KEMENTERIAN KOPERASI keuangan DAN UKMbukan bank (KSP/KJKS) dalam rangka Usaha Mikro Kecil dan memperluas jangkauan layanan untuk pembiayaan Menengah usaha

100 Koperasi

2.

Meningkatnya kontribusi koperasi dalam perekonomian

6.

Prosentase pertumbuhan tenaga kerja koperasi di bidang Produksi

3.

Meningkatnya Saing Koperasi

7.

Prosentase pertumbuhan produktivitas koperasi di bidang Produksi

3%

8.

Prosentase peningkatan koperasi yang menerapkan Indikator Kinerja Utama teknologi di bidang produksi

Target 2% 2014

6. 9.

Prosentase pertumbuhan pertumbuhan volume tenaga usaha kerja koperasi koperasi di bidang Produksi

6% 5%

10. 7.

Prosentase pertumbuhan SHU koperasi di bidang Prosentase Produksi pertumbuhan produktivitas koperasi di bidang Produksi Peningkatan kapasitas pendanaan bagi lembaga Prosentase peningkatan yangdalam menerapkan keuangan bukan bank koperasi (KSP/KJKS) rangka teknologi di bidang produksi memperluas jangkauan layanan untuk pembiayaan usaha Prosentase pertumbuhan volume usaha koperasi di bidang Produksi Penilaian kesehatan bagi 69 KSP/USP Koperasi dan

3% 3%

No.

Daya

Sasaran Strategis

2. 4.

Meningkatnya tata kontribusi koperasi kelola dan daya saing dalam perekonomian koperasi

3.

Meningkatnya Daya Saing Koperasi Penyediaan Akses Pembiayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi

5.

4.

11. 8. 9.

12. 10.

13. 5.


11. 14.

7.


17. 13.

8.


18.

9. 7.

10. 8.

11. 9.

10.

11.

Pengembangan Kemitraan Koperasi Pengembangan dan dan UMKM Perluasan Pasar Ekspor Koperasi dan UMKM Pengembangan Promosi Produk Pengembangan Sarana Koperasi dan UKM Usaha Pemasaran KUMKM Meningkatnya kapasitas dan Pengembangan kompetensi SDM Kemitraan Koperasi KUMKM melalui dan UMKM pengembangan Pengembangan wirausaha, koperasi Promosi Produk dan UMKM Koperasi dan UKM

15. 12.

14.

15.

19.

LAPORAN KINERJA

6%

TAHUN 2014

100 2% Koperasi 5%

69 KSP

KJKS/UJKS Primer Nasional Prosentase pertumbuhan SHU koperasi di bidang Produksi Transformasi LKM menjadi badan hukum koperasi

3%

100 LKM

Peningkatan kapasitas bagi lembaga Tersalurkannya Bantuan pendanaan Dana Bagi Pengembangan keuangan bank (KSP/KJKS) dalamKoperasi rangka Koperasi bukan Wanita/PERKASSA serta memperluas jangkauan Perkotaan dan Perdesaanlayanan untuk pembiayaan usaha Tersalurkannya bantuan dana bagi Wirausaha Penilaian kesehatan bagistart-up 69 KSP/USP Pemula yang mendapat capitalKoperasi dan KJKS/UJKS Primer Nasional Jumlah KUKM yang difasilitasi peningkatan daya Transformasi LKM menjadi badan hukum koperasi saing

100 1.000 Koperasi

150 KUKM 100 LKM

Tersalurkannya Bantuan Dana Bagi Pengembangan Koperasi Wanita/PERKASSA serta pemasaran Koperasi Jumlah dukungan revitalisasi sarana Perkotaan dan Perdesaan melalui Koperasi

1.000 Koperasi 170 KUMKM

Tersalurkannya bantuan dana bagi Wirausaha Pemula yang mendapat start-uptemu capital Jumlah KUMKM yang difasilitasi mitra

2.040 WP

2.040 WP 69 KSP

1.300 KUMKM 150 KUKM

17.

Jumlah KUKM yang difasilitasi peningkatan daya saing

20.

Jumlah KUKM yang mengikuti pameran

18.

Jumlah dukungan revitalisasi sarana pemasaran melalui Koperasi

170 KUMKM

21.

% Penduduk usia produktif yang mengikuti pemasyarakatan dan pelatihan kewirausahaan Jumlah KUMKM yang difasilitasi temu mitra

0,011%

19.

850 KUKM

1.300 KUMKM 0,030%

22.

% masyarakat yang memiliki pemahaman terhadap koperasi

20. 23.

Jumlah KUKM yang mengikuti pameran % Jumlah Lembaga Diklat yang difasilitasi Tempat Praktek Keterampilan Usaha

850 KUKM 7,3%

% Ketersediaan data pengembangan SDM KUMKM % Penduduk usia produktif yang mengikuti pemasyarakatan dan pelatihan kewirausahaan

100% 0,011%

24. Meningkatnya 21. kapasitas dan KEMENTERIA kompetensi SDM 22. KUMKM melalui pengembangan wirausaha, koperasi 23. dan UMKM

N KOPERASI DAN UKM

Page 16

% masyarakat yang memiliki pemahaman terhadap 0,030% koperasi LAPORAN KINERJA TAHUN 2014 17


% Jumlah Lembaga Diklat yang difasilitasi Tempat Praktek Keterampilan Usaha

7,3%

LAPORAN KINERJA

No.

Sasaran Strategis

TAHUN 2014

Target 2014

Indikator Kinerja Utama 25.

% Sumber Daya Manusia KUMKM memanfaatkan fasilitasi sertifikasi profesi

yang

13,63%

12.

Meningkatnya KUMKM yang memahami dan menerapkan teknologi tepat guna, standarisasi mutu, sistem HKI, dan kehalalan produk

26.

Jumlah KUMKM yang mendapatkan sosialisasi dan menerapkan teknologi tepat guna dalam pengembangan energi terbarukan dan pengolahan sabut kelapa, sertifikasi produk dan yang menerapkan standarisasi mutu

100%

13.

Terfasilitasinya penyebarluasan informasi program KUR

27.

Jumlah UMKM yang didampingi untuk mengakses KUR, dan koperasi yang mendapatkan fasilitasi pengembangan resi gudang

100%

14.

Meningkatnya kapasitas Lembaga Pendamping dalam pengembangan usaha

28.

Jumlah Lembaga Pendamping Pengembangan Bisnis KUMKM yang ditingkatkan kapasitasnya, konsultan PLUT yang terseleksi dan Gedung PLUT yang terbangun

80%

15.

Meningkatnya dayaguna hasil kajian/rintisan/replikasi

29.

% Rekomendasi yang digunakan dalam penetapan kebijakan

20%

16.

Meningkatnya dayaguna sistem Informasi kajian

30.

% Peningkatan pengguna informasi kajian

15%

17.

Meningkatnya peran OVOP dalam pengembangan produk unggulan daerah

31.

Jumlah Pengembangan produk unggulan daerah melalui Koperasi dengan pendekatan OVOP

27 Koperasi

18.

Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang sesuai kebutuhan

32.

Penataan organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika administrasi publik

Semester II TA. 2014

19.

Terwujudnya Grand Design Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Tahun 2015-2019

33.

Jumlah Grand Design Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Tahun 2015-2019

1 Dokumen

20.

Sistem Data Base Koperasi Online

34.

% Propinsi yang terhubung ke dalam Sistem Data Base Online Koperasi Nasional

100%

21.

Terkelolanya dana bergulir dengan baik dan akuntabel

35.

Terealisasinya proposal yang sudah disetujui komite pinjaman/pembiayaan Minimal 80% dari target penyaluran

Penyaluran dana bergulir Rp. 2.65T

22.

Meningkatnya Produk KUKM Berdaya Saing

36.

Meningkatnya Jumlah KUKM Terlayani

18



1.371 KUKM

LAPORAN KINERJA

V.

TAHUN 2014

RENCANA KINERJA TAHUNAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN

V. RENCANA KINERJA TAHUNAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TAHUN UKM TAHUN 2014 2014 Kementerian Koperasi Koperasidan danUKM UKMtelah telahmenetapkan menetapkantarget target untuk masingKementerian untuk masing-masing masing yang sasaran yang harusuntuk dicapaitahun untuk2014, tahunyang 2014, yangsebagai tersaji sebagai sasaran harus dicapai tersaji berikut:

berikut:

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan Kementerian Koperasi UKM Tahun 20142014 Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan Kementerian Koperasidan dan UKM Tahun No. 1

2

Program/ Kegiatan Peningkatan kualitas organisasi dan badan hukum koperasi

Penataan peraturan perundangundangan di bidang Koperasi dan UMKM

Sasaran Terlaksananya peningkatan kualitas perkoperasian dikalangan aparat Pembina dan masyarakat

Terciptanya iklim yang kondusif bagi pengembangan Koperasi dan UMKM

Indikator Kinerja

Outcome

Output

Volume

1

Meningkatnya pemberian badan hukum di tingkat nasional

Terwujudnya peningkatan kualitas organisasi koperasi dan tertib administrasi badan hukum

SK Badan Hukum Koperasi

2

Jumlah koperasi tidak aktif yang menjadi sasaran pembenahan

Berkurangnya koperasi tidak aktif di propinsi

Pembenahan koperasi tidak aktif

2.000 Koperasi

3

Jumlah badan hukum koperasi yang diumumkan dalam Berita Negara RI

Meningkatnya kinerja koperasi dan semakin kuat status legalitas koperasi sebagai badan hukum

Koperasi yang badan hukumnya diumumkan dalam BN

5.500 Koperasi

4

Jumlah propinsi pelaksanaan pengembangan organisasi koperasi menuju skla besar

Mengembangkan organisasi koperasi menuju skala besar

Propinsi pelaksanaan pengembangan organisasi koperasi menuju skala besar

5 Propinsi

5

Jumlah peserta temu konsultasi perkoperasian dengan Ikatan Notaris Indonesia Wilayah

Terlaksananya kegiatan temu konsultasi perkoperasian dengan Ikatan Notaris Indonesia Wilayahnya

Peserta temu konsultasi perkoperasian dengan Ikatan Notaris Indonesia Wilayah

200 orang

1

Jumlah rancangan peraturan pelaksanaan UU tentang koperasi

Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas yang sehat dan mandiri sesuai dengan jati diri

Pelaksanaan Rancangan Peraturan Pemerintah

4 RPP

2

Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangundangan tentang Koperasi dan UKM

Terlaksananya sosialisasi peraturan peraturan perundangundangan tentang KUKM

Pelaksanaan sosialisasi peraturan Per UU tentang KUMKM

4 Propinsi

3

Jumlah laporan penyelesaian kasus (Ligitasi) dan jumlah laporan opini hukum

Terselesaikannya kasus dan opini hukum

Buletin kumpulan abstraksi peraturan perUU yang berkaitan dengan KUMKM

4 Laporan


35 SK

Page 18



19

LAPORAN KINERJA

No.

3

4

20

Program/ Kegiatan

Peningkatan kualitas ketatalaksan aan Koperasi dan UMKM

Pengembangan keanggotaan koperasi melalui peningkatan kerjasama koperasi dan penyuluhan dalam rangka gerakan koperasi (GEMASKOP)

Sasaran

Meningkatkan kualitas ketatalaksanaan Koperasi agar koperasi berfungsi sebagai lembaga ekonomi rakyat dengan kinerja yang baik dan mengembangkan sinergi

Menyebarluaskan dan meningkatkan pemahaman masyarakat umum mengenai koperasi dan praktek berkoperasi yang benar sesuai prinsip dan jati diri koperasi

Indikator Kinerja

Outcome

Output

TAHUN 2014

Volume

4

Jumlah buletin kumpulan abstraksi peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan KUMKM

Tersedianya buletin dan abstraksi peraturan perUU yang berkaitan dengan KUMKM bagi pejabat, pelaku usaha yang membutuhkan

Jumlah buletin kumpulan abstraksi peraturan perUU

6 Buletin

5

Jumlah Perda dan peraturan tingkat pusat yang dievaluasi berkaitan dengan KUMKM

Berkembangnya KUMKM dalam berusaha

Jumlah Perda dan peraturan tingkat pusat yang dievaluasi berkaitan dengan KUMKM

40 Perda

1

Jumlah koperasi yang diperingkat

Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi

Koperasi yang diperingkat

2

Jumlah koperasi berprestasi dan koperasi penerima award

Meningkatnya peranan koperasi dalam pelayanan kepada anggota

Koperasi berprestasi dan koperasi penerima award

75 koperasi

3

Jumlah Prop/Kab/Kota penggerak koperasi

Meningkatnya Prop/Kab/kota dalam pemberdayaan koperasi

Prop/Kab/Kota penggerak koperasi

3 Propinsi, 33 Kab/Kota

4

Jumlah peserta forum konsultasi penguatan kelembagaan koperasi

Semakin terarahnya pengembangan koperasi di kalangan wanita dalam mendukung pengembangan usaha

Forum konsultasi penguatan kelembagaan koperasi

200 Orang

5

Jumlah negara tempat diselenggarakannya pertemuan internasional

Terjalinnya kerjasama dan meningkatnya wawasan/ pengetahuan

Negara tempat dilaksanakannya pertemuan

2 Negara

6

Jumlah propinsi pelaksanaan penataan ketatalaksanaan koperasi berskala besar

Terwujudnya koperasi berskala besar sesuai dengan jati diri koperasi

Pelaksanaan penataan ketatalaksanaan koperasi berskala besar

5 Propinsi

7

Jumlah Koperasi yang direvitalisasi

Terwujudnya koperasi yang sehat

Terwujudnya koperasi yang direvitalisasi

300 Koperasi

1

Jumlah pelaksanaan sosialisasi program Gemakop kepada tokoh masyarakat/ kelompok strategis, kelompok ekonomi produktif, dan gerakan koperasi

Tersebarluaskannya pemahaman masyarahat tentang manfaat berkoperasi sebagai solusi pemberdayaan sosial, ekonomi, budaya dan masyarakat

Sosialisasi program Gemaskop kepada tokoh masyarakat/ kelompok strategis, kelompok ekonomi produktif dan gerakan koperasi

4 Event




1.000 Koperasi

Page 19

LAPORAN KINERJA

No.

5

Program/ Kegiatan

Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi di bidang pengendalian dan akuntabilitas koperasi

Sasaran

Meningkatnya kinerja Kelembagaan dibidang pengendalian dan akuntabilitas koperasi berkoperasi yang benar sesuai prinsip dan jati diri koperasi

Indikator Kinerja

TAHUN 2014

Outcome

Output

Volume

2

Jumlah lokasi pendampingan dalam rangka percepatan pelaksanaan RAT

Meningkatnya pengawasan aparat Pembina di daerah dalam pelaksanaan RAT Koperasi

Jumlah lokasi koperasi yang mendapat pendampingan dalam pelaksanaan RAT

15 Propinsi

3

Jumlah petugas penyuluh koperasi lapangan yang direkrut, dilatih dan melaksanakan tugas penyuluhan perkoperasian

Tersedianya Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) di 10 Propinsi

Jumlah Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan yang direkrut, dilatih, dan melaksanakan tugas penyuluhan perkoperasian

540 Orang

4

Jumlah pelaksanaan Gelar Kompetensi Koperasi Siswa

terwujudnya kaderkader koperasi di kalangan siswa sebagai generasi penerus bangsa

Terselenggaranya kegiatan gelar kompetensi koperasi siswa di Jakarta

1 Laporan

5

Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan JamboreKoperasi

terwujudnya kaderkader koperasi di kalangan pemuda dan siswa

Terselenggaranya kegiatan jambore koperasi di kalangan pemuda dan siswa

1 Kegiatan

1

Jumlah koperasi yang menerapkan pertanggungjawaban laporan keuangan

Meningkatnya citra dan kepercayaan masyarakat kepada koperasi

Koperasi yang menerapkan pertanggungjawaban laporan keuangan

450 Koperasi

2

Jumlah peserta bimbingan tekni perkoperasian dan tata kelola perusahaan kepada Pembina/ UMKM/ Koperasi di sektor produktif

Koperasi di sektor produktif yang memiliki kelayakan sehat dan usaha maju

Peserta bimbingan teknis perkoperasian dan tata kelola perusahaan Kpd Pembina/ UKM/Koperasi

500 Orang

3

Jumlah propinsi pelaksanaan penerapan akuntabilitas dan pengawasan koperasi

SKPD yang menyelenggarakan fungsi pengawasan dan akuntabilitas koperasi

Propinsi pelaksanaan penerapan akuntabilitas dan pengawasan koperasi

33 Propinsi

4

Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi penyusunan program pemberdayaan kelembagaan Koperasi dan UMKM

Tersusunnya program pemberdayaan kelembagaan Koperasi dan UMKM

Koordinasi penyusunan program pemberdayaan kelembagaan Koperasi dan UMKM

1 Laporan


Page 20



21

LAPORAN KINERJA

6

Pemberdayan Usaha KUKM dibidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura

5

Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pemberdayaan kelembagaan KUMKM

Hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan kelembagaan Koperasi dan UMKM

Monitoring dan evaluasi pemberdayaan kelembagaan Koperasi dan UMKM

2 Laporan

6

Jumlah laporan konsultasi dan perkoperasian dan UMKM

Hasil laporan konsultasi dan perkoperasian dan UMKM

Monitoring dan evaluasi pemberdayaan kelembagaan KUMKM

3 Laporan

1

Program dan kegiatan pemberdayaan usaha KUKM di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura

Penyelarasan program dan kegiatan pemberdayaan KUKM bidang pertanian pangan dan hortikultura

Dokumen dan kegiatan pemberdayaan usaha KUKM di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura

1 Dokumen

2

Pedoman teknologi tepat guna

Pemanfaatan teknologi tepat

1 Pedoman

peningkatan produktivitas usaha KUKM di bidang

guna peningkatan produktivitas usaha KUKM di bidang pertanian

Pedoman tehnologi tepat di

pertanian tanaman pangan dan hortikultura 3

7

22

Pemberdayan Usaha Koperasi dan UMKM di bidang Kehutanan dan Perkebunan

Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM di bidang

TAHUN 2014

tanaman pangan dan hortikultura

Laporan monitoring dan evaluasi di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura

1 laporan

Penyebaran informasi hasil sidang ACEDAG, ASWGAC, ACBF dan SOM-AMAF

Forum sidang internasional

2 Sidang

Jumlah koperasi penerima bantuan

Meningkatnya pelayanan usaha

34 Koperasi

pengembangan koperasi di bidang

koperasi kepada anggota dibidang



Koperasi penerima bantuan dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura

Program dan kegiatan pemberdayaan KUKM di bidang Kehutanan dan

Penyelarasan program dan

Dokumen program dan

1 Dokumen

kegiatan pemberdayaan KUKM di bidang Kehutanan dan Perkebunan

kegiatan pemberdayaan KUKM

Monitoring dan evaluasi bantuan pengembangan koperasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura

Tersediannya bahan penyusunan kebijakan pemberdayaan KUKM

4

Partisipasi mengikuti sidang ACEDAC,ASWGAC, ACBF dan SOM-AMAF

5

1

bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura

Perkebunan

kehutanan dan perkebunan

KEMEN T E R I2014 AN LAPORAN KINERJA TAHUN


di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura

di bidang kehutanan dan perkebunan

KOPERASI DAN UKM

Page 21

LAPORAN KINERJA 2

Pemberdayan Usaha Koperasi dan UMKM di bidang Perikanan dan Peternakan

Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM di bidang perikanan dan peternakan

1 Pedoman

Pedoman teknologi tepat guna peningkatan produktivitas usaha KUKM dibidang Kehutanan dan Perkebunan

Pemanfaatan teknologi tepat guna peningkatan produktivitas usaha KUKM di bidang Kehutanan dan Perkebunan


3

Laporan hasil monitoring dan evaluasi bantuan pengembangan koperasi dibidang Kehutanan dan Perkebunan

Tersediannya bahan penyusunan kebijakan pemberdayaan KUKM di bidang Kehutanan dan Perkebunan

Laporan monitoring dan evaluasi di bidang kehutanan dan perkebunan

1 Laporan

4


Koperasi penerima bantuan di

7 Koperasi

pengembangan usaha dibidang Kehutanan dan Perkebunan

Meningkatnya pelayanan usaha koperasi kepada anggota dibidang Kehutanan dan Perkebunan

Jumlah Koperasi penerima bantuan


dibidang produksi hasil perkebunan di Papua dan Papua Barat

koperasi dalam produksi hasil perkebunan (kakao/pala)

Jumlah Koperasi penerima

Program dan kegiatan pemberdayaan

Penyelarasan program dan kegiatan pemberdayaan KUKM

Dokumen program dan kegiatan pemberdayaan KUKM

Peternakan

di bidang Kehutanan dan Perkebunan

di bidang perikanan dan peternakan

Pedoman teknologi tepat guna

Pemanfaatan teknologi tepat

1 Pedoman

peningkatan produktivitas usaha KUKM di bidang Perikanan dan Peternakan

guna peningkatan produktivitas usaha KUKM di bidang Perikanan dan Peternakan

Pedoman tehnologi tepat dibidang perikanan dan peternakan

Laporan hasil monitoring dan evaluasi bantuan pengembangan koperasi dibidang Perikanan dan Peternakan

Tersediannya bahan penyusunan

Laporan monitoring dan evaluasi di bidang perikanan dan peternakan

1 laporan

Jumlah koperasi penerima bantuan pengembangan Koperasi di bidang Perikanan dan Peternakan

Meningkatnya pelayanan usaha koperasi kepada anggota dibidang Perikanan dan Peternakan

Koperasi penerima bantuan di bidang perikanan dan peternakan

16 Koperasi

5

8

TAHUN 2014

1

KUKM di bidang Perikanan dan

2

3

4

kebijakan pemberdayaan KUKM dibidang ikan dan ternak

bidang kehutanan dan perkebunan

bidang kehutanan dan perkebunan 5 Koperasi

bantuan dibidang produksi hasil perkebunan di Papua dan Papua Barat


1 Dokumen

Page 22



23

LAPORAN KINERJA 9

Pemberdayan Usaha Koperasi dan UMKM di bidang Industri Kerajinan dan Pertambangan

Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM di bid

1


Dokumen program dan

kegiatan pemberdayaan KUKM dibidang Industri Kerajinan dan Pertambangan

kegiatan pemberdayaan KUKM di bidang industri kerajinan dan pertambangan

Pedoman teknologi tepat guna peningkatan produktivitas usaha KUKM di bidang Industri Kerajinan dan

Pemanfaatan teknologi tepat guna peningkatan produktivitas usaha KUKM di bidang Kerajinan dan Pertambangan


Tersediannya bahan penyusunan kebijakan pemberdayaan KUKM di bidang Industri Kerajinan dan Pertambangan

Laporan monitoring dan evaluasi di bidang industri, kerajinan dan pertambangan

1 laporan

Pertambangan 3

Laporan hasil monitoring dan evaluasi bantuan pengembangan koperasi di bidang Industri Kerajinan dan Pertambangan

10

24

Pemberdayaan Usaha Koperasi dan UMKM di bidang Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha

Meningkatnya jumlah dan kualitas Sarana Produksi KUKM dibidang ketenagalistrikan, aneka usaha dan energi terbarukan

1 Dokumen

Program dan kegiatan pemberdayaan KUKM di bidang Industri Kerajinan dan Pertambangan

industri, kerajinan dan pertambangan 2

TAHUN 2014

1 Pedoman

bidang industri, kerajinan dan pertambangan

4

Jumlah koperasi penerima bantuan pengembangan Koperasi di bidang Industri Kerajinan dan Pertambangan

Meningkatnya pelayanan usaha koperasi kepada anggota di bidang Kerajinan dan Pertambangan

Koperasi penerima bantuan di bidang industri, kerajinan dan pertambangan

16 Koperasi

1

Program dan kegiatan pemberdayaan


Dokumen program dan

1 Dokumen

kegiatan pemberdayaan KUKM di bidang Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha

kegiatan pemberdayaan KUKM dibidang ketenagalistrikan dan aneka usaha

KUKM di bidang Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha

2

Pedoman teknologi tepat guna peningkatan produktivitas usaha KUKM dibidang ketenagalistrikan dan anekausaha

Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan konsep model pemberian insentif di bidang Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha

Pedoman tehnologi tepat di bidang ketenagalistrikan dan aneka usaha

1 Pedoman

3

Laporan hasil monitoring dan evaluasi bantuan pengembangan koperasi di bidang ketenagalistrikan dan aneka usaha

Tersediannya bahan penyusunan

Laporan monitoring dan evaluasi di bidang

1 laporan

K E M E TAHUN N T E R I2014 AN LAPORAN KINERJA


kebijakan pemberdayaan KUKM di bidang Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha

Ketenagalistrikan dan aneka usaha

KOPERASI DAN UKM

Page 23

LAPORAN KINERJA 4



pengembangan koperasi di bidang

koperasi kepada anggota di bidang Lisau

Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha

5

Jumlah Koperasi yang mendapat


dukungan pengembangan usaha produktif berbasis energi terbarukan (PLTMH)

koperasi kepada anggota dibidang energi terbarukan (PLTMH)

TAHUN 2014

Koperasi penerima bantuan dibidang ketenagalistrikan, aneka usaha dan energi terbarukan

14 Koperasi

Jumlah Koperasi yang mendapat dukungan

9 Koperasi

pengembangan usaha produktif berbasis energi terbarukan (PLTMH)

11

Pengembangan dan pemantapan

Meningkatnya kapasitas pendanaan

Program Pendanaan bagi Koperasi dan UMKM

bagi KSP/KJKS dan UMKM

1

Meningkatnya jumlah Lembaga

Tecapainya peningkatan

Keuangan Bukan Bank yang ditingkatkan kapasitas dan jangkauan layanannya untuk menyediakan

kapasitas dan jangkauan

pembiayaan usaha

layanan lembaga keuangan bukan bank untuk menyediakan pembiayaan usaha

100 KSP/KJKS

Lembaga keuangan Bukan Bank yang ditingkatkan kapasitas dan jangkauan layanannya untuk menyediakan pembiayaan usaha

2

Meningkatnya jumlah KSP/KJKS yang memperoleh bimbingan teknis peningkatan akses pembiayaan/kredit

Terlaksananya Bimbingan Teknis peningkatan akses pembiayaan kredit KSP/ KJKS kepada lembaga keuangan

kepada lembaga keuangan (Bank/LKBB)

bukan bank (Bank/ LKBB)

250 KSP/KJKS

KSP/KJKS yang memperoleh bimbingan teknis peningkatan akses/ pembiayaan kredit kepada lembaga keuangan (Bank/LKBB)

3

4

Terfasilitasinya pendayagunaan skim pendanaan bagi usaha mikro dan kecil

Terlaksananya fasilitasi pendayaangunaan skim pendanaan bagi UMK melalui ZIS

Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi program bidang pembiayaan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi program Bidang Pembiayaan

1 Skim

Fasiliitas pendayagunaan skim pendanaan bagi usaha mikro dan kecil

1 laporan

Laporan monitoring dan evaluasi program bidang Pembiayaan


Page 24



25

LAPORAN KINERJA 5

Terlaksananya Koordinasi,

laporan koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi program pembiayaan

integrasi dan sinkronisasi program Pembiayaan

integrasi dan sinkronisasi program pembiayaan

6

Terfasilitasinya pengembangan usaha koperasi melalui kerjasama usaha antar koperasi

Terbentuknya Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Antar Koperasi anggotanya

Pengembangan usaha koperasi melalui kerjasama usaha antar koperasi

2 Jaringan 2 Propinsi

7

Meningkatnya jumlah KJKS/KSP yang memperoleh bimbingan teknis

Terlaksananya Bimbingan teknis optimalisasi

KJKS/KSP yang memperoleh bimbingan teknis

100 KJKS/KSP

pendanaan usaha

Pengembang an, pengendalian dan pengawasan KSP/USPKop/KJKS/ UJKS-Kop dan LKM

Meningkatnya kualitas kelembagaan KSP/USPKop/KJSK/UJK S-Kop dan LKM

pendayagunaan ZIS dan Wakaf bagi KJKS/ KSP

Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi Koperasi,

26

Meningkatnya kapasitas layanan dan jangkauan penyediaan modal/ pembiayaan

Pendayagunaan ZIS dan wakaf

8

Terlaksananya Penandatangan Naskah Kerjasama (MoU) di Bidang Pembiayaan dengan lintas pelaku terkait

Naskah Kerjasama Pembiayaan

Naskah kerjasama di bidang pembiayaan dengan lintas pelaku terkait

2 MoU

1

Jumlah LKM yang terdaftar dan berbadan hukum

LKM yang terdaftar dan terakreditasi sesuai dengan

LKM yang terdaftar dan berbadan hukum

100 LKM

2

Jumlah KSP Primer Nasional yang dinilai tingkat kesehatannya

Meningkatkan kualitas dan kuantitas KSP Primer Nasional

KSP Primer Nasional yang dinilai tingkat kesehatannya

42 Koperasi

3

Jumlah KJKS/UJKS Primer Nasional Koperasi yang dinilai tingkat

Meningkatkan kualitas dan kuantitas KJKS Primer Nasional

KJKS/UJKS Primer Nasional yang dinilai tingkat kesehatannya

27 Koperasi

badan hukum koperasi

kesehatannya

13

15 laporan

Tersusunnya laporan koordinasi,

pendayagunaan ZIS dan wakaf untuk

12

TAHUN 2014

4

Jumlah nyelenggaraan sosialisasi peraturan pembiayaan mikro

Meningkatnya pemahaman mengenai peraturan pembiayaan

Penyelenggaraan sosialisasi pembiayaan mikro

5 Kali

5

Tersusunnya laporan hasil pengawasan dan pelaporan KSP/KJKS

Tersedianya laporan hasil pengawasan dan pelaporan KSP/KJKS dan LKM

Tersusunnya laporan hasil pengawasan dan pelaporan KSP/KJKS

1 Laporan

1

Jumlah UMKM dan koperasi yang dapat mengakses kredit/pembiayaan

Meningkatnya UMKM dan koperasi yang dapat

500 UMKM

bank melalui linkage program

mengakses kredit/ pembiayaan bank melalui linkage program

Koperasi dan UMKM yang dapat mengakses kredit/ pembiayaan bank melalui linkage

KEMENTERIAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2014


KOPERASI DAN UKM

Page 25

LAPORAN KINERJA Usaha Mikro Kecil dan Menengah

bagi koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah

2

Jumlah koperasi perdesaan dan perkotaan yang menerima bantuan dana

Meningkatnya Koperasi yg menerima dana bantuan

Koperasi perkotaan dan perdesaan yang menerima bantuan dana

1.100 Koperasi

3

Jumlah koperasi perdesaan dan perkotaan penerima bantuan dana yang terfasilitasi

Terfasilitasinya pelaksanaan penyaluran dana bantuan

Koperasi perkotaan dan perdesaan penerima bantuan dana

1.100 Koperasi

4

Jumlah KKMB yang ditingkatkan kualifikasinya

Meningkatnya kualifikasi kapasitas KKMB

KKMB yang ditingkatkan kapasitasnya

150 KKMB

5

Jumlah koperasi dan UMK yang

Meningkatnya jumlah koperasi

Koperasi dan UMK yang

50 Koperasi

memanfaatkan jasa pendampingan

dan UKM yg memanfaatkan jasa pendampingan

memanfaatkan jasa pendampingan

Jumlah laporan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi penyaluran

Meningkatnya permodalan bagi usaha mikro dan kecil

Laporan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi penyaluran dan pemanfaatan skim kredit bagi usaha mikro dan kecil

2 laporan

Kegiatan diseminasi dan promosi pembiayaan bagi KUMKM

1 Kegiatan

bagi KUMKM.

Terfasilitasi penyampaian informasi dan promosi pembiayaan bg KUKM

Tersalurnya Bantuan dana bagi wirausaha pemula yang mendapat

Meningkatnya permodalan Wirausahawan Pemula di

1.291 Wirausaha Pemula

berbagai sektor usaha produktif

Tersalurnya Bantuan dana Bagi wirausaha pemula yang mendapat

Meningkatnya permodalan Wirausahawan Pemula di berbagai sektor usaha produktif

Tersalurnya Bantuan dana bagi wirausaha pemula yang mendapat

1.291 Wirausaha Pemula

Meningkatnya akses terhadap fasilitasi kredit/pembiayaan

Lembaga Keuangan Mikro

6

dan pemanfaatan skim kredit bagi Usaha Mikro dan Kecil

7

8

Jumlah kegiatan diseminasi, business matching dan promosi pembiayaan

start-up capital

9

14

Pengembangan Asuransi, Jasa Keuangan dan Perpajakan bagi Koperasi dan UMKM

Meningkatnya kapasitas koperasi dan UMKM dalam pemanfaatan asuransi dan jasa keuangan, serta adminstrasi perpajakan

TAHUN 2014

1

Jumlah wirausaha pemula penerima start-up capital yang difasilitasi

Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (Bank, LKBB dan LKM) yang memberikan kredit/pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM

modal kerja atau investasi dengan melakukan kerjasama antara perbankan, KBPR/BPR dan LKBB

start-up capital

start-up capital

100 LKM

(Bank, LKBB dan LKM) yang memberikan kredit/ pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM


Page 26



27

LAPORAN KINERJA 2

3

Terlaksananya workshop dan sosialisasi pembiayaan KUMKM bagi Industri Kreatif di 5 Propinsi

Meningkatnya pemahaman 150 UKM industri kreatif untuk dlm memanfaatkan skim/kredit yang

Meningkatnya Jumlah KUKM yang memperoleh manfaat sosialisasi pembiayaan,dan jasa konsultasi tentang tata cara pembiayaan ekspor

Memperluas akses pembiayaan bagi UKMK Pemasok, Perintis dan Pelaku Ekspor yang berasal

ada pada lembaga perbankan dan non bank dan kebijakan

dari perbankan sehingga dapat menambah kebutuhan investasi

TAHUN 2014

Workshop dan sosialisasi

5 laporan

pembiayaan KUMKM bagi industri kreatif di 5 propinsi

1.000 KUMKM

KUKM yang memperoleh manfaat sosialisasi pembiayaan, dan jasa konsultasi tentang tata cara pembiayaan ekspor

dan modal kerja ekspornya 4

Terlaksananya kegiatan Edukasi,

Meningkatnya pengetahuan dan

Sosialisasi dan Fasilitasi pengembangan asuransi, jasa keuangan dan perpajakan

pemahaman KUMKM tentang pemanfaatan asuransi, jasa keuangan dalam mengakses pembiayaan pada lembaga keuangan serta pengetahuan

4 kegiatan

Kegiatan edukasi, sosialisasi dan fasilitasi pengembangan asuransi, jasa keuangan dan perpajakan

tentang peraturan perpajakan yang baru bagi KUKM 15

Pengembangan pembiayaan, penjaminan kredit dan pengembangan sektor strategis

Meningkatnya kapasitas penjaminan kredit dan pengembangan sektor strategis bagi Koperasi dan UMKM

1

2

Tefasilitasinya propinsi untuk memproses pembentukan PPKD

Meningkatnya jumlah UMKM

Terfasilitasinya Propinsi untuk memproses pembentukan PPKD untuk mengembangkan

Terciptanya peluang PPKD yang mengembangan

co- guarantee

dengan Lembaga Penjaminan Kredit Nasional 3

28

Meningkatnya jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi kebijakan modal

yang mendapatkan penjaminan kredit

co-guarantee

dengan lembaga penjaminan nasional

Terfasilitasinya propinsi untuk memproses pembentukan PPKD

2 Propinsi

Terfasilitasinya Propinsi untuk memproses pembentukan

2 Propinsi/ PPKD

PPKD untuk mengembangkan

co- guarantee

Terciptanya peluang bagi koperasi untuk melakukan pemupukan modal

Meningkatnya jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi kebijakan




100 Koperasi

Page 27

LAPORAN KINERJA 4

Meningkatnya jumlah UKM yang mendapat bimbingan kompetensi untuk

Terciptanya peluang bagi KUMKM untuk melakukan Akses pembiayaan pasar modal

akses ke pasar modal

TAHUN 2014

Meningkatnya jumlah UKM yang mendapat bimbingan

125 KUKM

kompetensi untuk akses ke pasar modal

5

Terseleksinya UMK untuk mendapatkan

Terwujudnya percepatan proses

Terseleksinya UMK untuk

sertifikat hak atas tanah (SHAT)

Sertifikasi Hak Atas Tanah

mendapatkan sertifikat

20000 UMK

hak atas tanah (SHAT) 6

7

Meningkatnya jumlah UMK yang

Tersusunnya jumlah UMK

memanfaatkan SHAT untuk mengakses pembiayaan

memanfaatkan SHAT dalam mengakses pembiayaan ke lembaga Keuangan

yang telah memanfaatkan SHAT untuk mengakses

Terciptanya peluang

KUKM yang difasilitasi

Meningkatnya jumlah KUKM yang difasilitasi pembiayaan usahanya melalui pola anjak piutang

8

Pengembangan jaringan pemasaran produk koperasi dan UMKM

Berkembangnya jaringan pemasaran produk koperasi dan UMKM

pembiayaan bagi KUMKM melalui pola anjak piutang

Terbentuknya LMVD yang memberikan fasilitasi pembiayaan bagi KUMKM

16

1 Laporan

Tersusunnya jumlah UMK yang telah

Terciptanya peluang pembiayaan bagi KUMKM melalui pola ventura

pembiayaan 60 KUKM

pembiayaan usahanya melalui pola anjak piutang 1 LMVD

LMVD yang memberikan fasilitasi pembiayaan bagi KUMKM

1

Jumlah KUMKM yang difasilitasi dalam pngembangan jaringan bisnis ritel modern

Terevitalisasinya Toko koperasi ritel modern

KUMKM yang difasilitasi toko koperasi ritel modern dan pengembangan jaringan bisnis ritel modern

220 UMKM

2

Jumlah usaha mikro yang difasilitasi melalui pasar rakyat

Meningkatnya akses

Usaha mikro yang difasilitasi

1.000 Umi

3

Jumlah PKL yang difasilitasi

pasar dan pangsa pasar usaha mikro

Terciptanya kepastian lokasi usaha bagi PKL

memperoleh kepastian tempat usaha 4

Melalui pasar rakyat 4.000 Umi

PKL yang difasilitasi memperoleh kepastian tempat usaha

Jumlah pelaksanaan koordinasi program pemasaran dan jaringan usaha

Terkoordinasinya program pemasaran dan jaringan usaha

5 Dokumen

Penyusunan program dan Rencana kerja/ Teknis/ Program


Page 28



29

LAPORAN KINERJA 17

Pengembangan dan perluasan pasar ekspor koperasi dan UKM

Berkembangnya pasar ekspor koperasi dan UMKM

1

2

3

Jumlah KUKM mengikuti pameran luar negeri

Terpromosikan dan


Meningkatnya daya

Jumlah KUKM Industri kreatif

Meningkatnya pengembangan inovasi produk kreatif KUKM dan

yang didampingi

terpasarkannnya produk KUKM di pasar Internasional saing produk KUKM melalui penerapan trend desain dan branding produk Kriya KUKM (handicraft dan fashion)

TAHUN 2014 150 KUKM

KUKM mengikuti pameran luar negeri

100 KUKM

KUKM yang difasilitasi peningkatan daya saing

KUKM Industri kreatif yang

185 KUKM

didampingi

pemahaman pentingnya perlindungan hak cipta

18

Pengembangan sarana usaha pemasaran KUMKM

Berkembangnya sarana

4

Sistem Infromasi Konsolidasi Kargo KUKM ekspor

Tersusunnya konsep pengembangan system konsolidasi kargo

Konsep pengembangan sistem konsolidasi kargo

1

Jumlah dukungan revitalisasi sarana pemasaran di daerah tertinggal/ perbatasan melalui Koperasi

Tumbuhnya kegiatan

Terwujudnya Pembangunan

ekonomi di pedesaan,

Pasar Tradisional melalui koperasi untuk 25 pasar di

usaha pemasaran KUMKM

kecamatan dan kabupaten daerah perbatasan

2 Konsep Uji Coba

25 Unit

Kab/kota pada daerah tertinggal/ perbatasan/ terluar

2

Jumlah dukungan sarana usaha pemasaran revitalisasi pasar tradisional melalui Koperasi

Terserapnya tenaga kerja dilingkungan pasar tradisional yang telah dibangun

40 Unit Pasar

Terwujudnya Revitalisasi Pasar Tradisional melalui koperasi t di wilayah Kab/Kota

3

4

30

Fasilitasi Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Unggulan KUKM di tempat Strategis

Terbukanya akses dan sarana promosi bagi pengembangan pemasaran produk

Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pendampingan

Meningkatkan Daya

melalui pendaftaran produk

minuman



UMKM ditempattempat Strategis

saing produk usaha mikro makanan dan

100 UMKM

Terfasilitasi sarana pemasaran produk unggulan KUMKM di daerah terdaftar dan terlaksananya pengembangan produk usaha mikro makanan dan minuman

KOPERASI DAN UKM

200 Umi

Page 29

LAPORAN KINERJA 19

Pengembangan kemitraan koperasi dan UMKM

Berkembangnya kemitraan

1

koperasi dan UMKM

Jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra dalam kemasan produk

TAHUN 2014

Meningkatnya kualitas kemasan dan desain produk KUMKM

KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra dalam Kemasan produk

400 UMKM

KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra pola

110 UMKM

2

Jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra pola waralaba

Terjalinnya kemitraan waralaba KUMKM

3

Jumlah KUMKM yang difasilitasi

Meningkatnya jaringan

KUMKM yang difasilitasi

melalui temu mitra dengan pola dagang

pemasaran KUMKM dengan pola dagang

melalui temu mitra dengan


terjalinnya kemitraan


melalui temu mitra dengan pola subkontrak

pola subkontrak antara KUMKM dengan usaha besar

melalui temu mitra dengan pola subkontrak

5

Jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra di bidang eko produk

Meningkatnya jaringan pemasaran KUMKM dibidang eko produk

KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra dibidang

6

Jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra di sektor pariwisata

Meningkatnya jaringan pemasaran KUMKM di sektor pariwisata

7


Terjalinnya kemitraan



KUMKM dengan BUMN


waralaba

4

200 UMKM

pola dagang 100 UMKM

100 UMKM

eko produk KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra di sektor

200 UMKM

pariwisata

BUMN

20

Pengembangan promosi produk koperasi dan UKM

Meningkatnya jangkauan promosi produk koperasi dan UKM

200 UMKM

BUMN

8

Jumlah KUMKM mitra investasi

Terjalinnya kemitraan investasi KUMKM

KUMKM yang difasilitasi bermitra investasi

200 UMKM

1

Jumlah KUKM yang mengikuti pameran Koperasi dan UKM Festival

Bertambah luasnya pangsa pasar produk KUKM

Terselenggara nya Pameran

450 UMKM

2

Jumlah katalog Produk KUKM yang dicetak

Meningkatnya daya saing produk KUKM

Tercetaknya Katalog Promosi Unggulan KUKM

65.000 Eks

3

Jumlah KUKM yang mengikuti

Meningkatnya daya jual

Terselenggara nya Pameran

400 KUKM

pameran tematik, kreatif dan

produk KUKM

Tematik, Partisipasi pada PPKI dan Pameran Dalam Negeri

partisipatif

Koperasi dan UKM Festival


KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Page 30

31

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2014

4

Terlayaninya promosi KUKM melalui Smesco UKM Trading Board

Semakin dikenalnya produk KUKM

Terfasilitasinya Promosi Produk Unggulan KUKM melalui Trading Board (website)

12 Bulan

21

Pemasyarakatan dan pengembangan kewirausahaan

Meningkatnya motivasi dan budaya berwirausaha serta berkembangnya kewirausahaan

1

Jumlah peserta Pemasyarakatan kewirausahaan

Terlaksananya pemasyarakatan kewirausahaan

Terfasilitasinya peserta Pemasyarakatan kewirausahaan

3.000 orang

22

Revitalisasi sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian

Tersusunnya sistem pendidikan,

1

Pedoman Pendidikan, Pelatihan dan

Peningkatan Pemahaman

Terselenggara nya peningkatan

1.200 Orang

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pengusaha Mikro kecil Menengah

Meningkatnya kapasitas SDM KUKM

1

Peningkatan peran serta masyarakat dalam SDM KUMKM

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan SDM KUMKM

1

23

24

25

26

32

Monitoring dan Evaluasi

Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola LKM/KSP/US

pelatihan dan penyuluhan

Perkoperasian bagi SDM Koperasi

Penyuluhan Perkoperasian

Pemahaman Perkoperasian

perkoperasian

Terlaksananya koordinasi, monev pengembanga SDM KUMKM

Meningkatnya kapasitas dan SDM pengelola LKM/KSP/USP

Terlatihnya SDM KUKM dibidang

Terselengaranya Diklat

2 Diklat

Jumlah Lembaga Pendidikan di Perdesaan yang difasilitasi tempat praktek keterampilan usahanya

Fasilitasi tempat Praktek keterampilan Usaha pada Lembaga Pendidikan

Tersalurnya dana bansos TPKU Pada Lembaga Pendidikan Perdesaan

100 Unit

2

Jumlah TPKU yang dilatih

Jumlah TPKU yang dilatih

Meningkatnya Kapasitas Pengelola TPKU

200 orang

1

Jumlah pelaksanaan koordinasi

Tercapainya Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Tersedianya Lap Koord dan Monev Pengembangan SDM KUMKM

33 Propinsi

2

Peningkatan Daya Saing KUMKM

Peningkatan daya Saing SDM Koperasi dan UKM

Jumlah SDM KKUKM yg berpotensi ekspor dan Berbasis

1 Dokumen

1

Diklat Pengelola LKM

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi serta

Terlaksanya Diklat

250 Orang

2

Jumlah asesor dari Tempat Uji

Profesionalisme Pengelola

Kompetensi (TUK) dan fasilitator dari Lembaga Diklat Profesi (LDP) yang diperkuat

Koperasi Simpan Pinjam (KSP, KJK/KJKS) serta Pengelola LKM

Jumlah Modul Diklat

Vocational



Vocational

KOPERASI DAN UKM

60 Orang

Page 31

LAPORAN KINERJA 3

TAHUN 2014 90 Orang

Jumlah Manajer/Kepala cabang KJK yang diikutkan diklat Kompetensi

27

Revitalisasi dan Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan KUMKM

Tersedianya sistem dan lembaga Penyelenggaraan diklat KUMKM yang berkualitas

1

Jumlah SDM Koperasi dan UKM

Terwujudnya pemberdayaan

yang mengikuti Diklat (pusat dan

Koperasi dan UMKM melalui fasilitasi Diklat

daerah) Jumlah tenaga pengelola dan instruktur pada diklat yang dilatih

Tersedianya fasilitator pada lembaga diklat

Terlatihnya tenaga pengelola dan instruktur diklat

3.100 orang

3

Jumlah Kurikulum dan modul diklat

Tersedianya Kurikulum dan modul diklat

Tersedianya Kurikulum dan modul diklat

10 Modul

4

SKKNI Bidang Non KJK dan jumlah pengelola yang ditingkatkan

Terfasilitasinya Fasilitator dan Assesor SKKNI Retail Kop

Terfasilitasinya Fasilitator dan Assesor SDM KUKM dibidang SKKNI Retail

500 Orang

SKKNI Bidang UKM dan jumlah

Terfasilitasinya Fasilitator dan

Terfasilitasinya Fasilitator dan

500 Orang

pengelola yang ditingkatkan

Assesor SKKNI Eksport

Assesor SDM KUKM dibidang SKKNI Eksport

terkendalinya kegiatan SDM KUMKM secara optimal

Tersedianya data propinsi pelaksanaan pengendalian

5

kompetensinya

6

Jumlah propinsi pelaksanaan pengendalian monitoring dan evaluasi

Peningkatan produktivitas dan mutu KUMKM

Meningkatnya Produktivitas dan Mutu KUMK

1

2

Jumlah KUMKM yang mendapatkan sosialisasi dan menerapkan TTG

Terciptanya polapola produksi yang efektif dan efisien dalam

Meningkatnya penyaluran KUR

1

KUMKM yang memahami dan menerapkan TTG

350 KUMKM

tepat guna

Meningkatnya nilai tambah dan daya saing KUMKM dalam mengakses pasar

KUMKM yang memahami dan menerapkan standarisasi manajemen mutu, HKI dan kehalalan produk

1.000 KUKM

Jumlah propinsi yang mendapat

Meningkatnya informasi dan

Propinsi yang mendapatkan

33 Propinsi

sosialisasi program KUR

pemahaman KUMKM berkaitan dengan program KUR di seluruh propinsi

sosialisasi program KUR

Jumlah KUMKM yang mendapatkan sosialisasi dan menerapkan standardisasi ISO/SNI/HACCP, HKI dan kehalalan produk

Perluasan KUR

33 Propinsi

monitoring dan evaluasi kualitas diklat

pengembangan usaha KUMKM

29

21.500 Orang

2

kompetensinya

28

Terlaksananya Pengembangan


Page 32



33

LAPORAN KINERJA 2

30

Pengembangan Restrukturisasi Usaha

Meningkatnya Koperasi dan UMKM yang mendapatkan fasilitasi restrukturisasi Meningkatnya koordinasi, penyusunan program pemantauan dan kegiatan di bidang

1

2

pengembangan dan restrukturisasi usaha 31

Pemberdayaan Layanan Pengembangan Bisnis

Meningkatnya kapasitas UMKM dan Wirausaha baru yang mendapatkan pendampingan dalam pengmbangan

1

Lembaga Pendamping Pengembangan Bisnis KUMKM

32

Pengembangan Fasilitasi Investasi UKMK

Pengembangan Sistem Bisnis

Meningkatnya Fasilitasi dan Kerjasama Investasi KUKM

Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan

Jumlah UMKM yang didampingi untuk

Meningkatnya jumlah KUMKM

KUMKM yang didampingi

mengakses KUR

dalam mengakses KUR ke Bank Pelaksana

untuk mengakses KUR

Jumlah Koperasi dan UKM yang

Meningkatnya fasilitasi KUMKM

Koperasi dan UKM yang

mendapatkan fasilitasi restrukturisasi

dalam melakukan restrukturisasi

mendapatkan fasilitasi

usaha

manajemen dan usaha

restrukturisasi usaha

Jumlah pelaksanaan koordinasi,

Terlaksananya kelancaran

penyusunan program pemantauan dan

pelaksanaan, pemantauan, dan

evaluasi kegiatan di bidang pengembangan dan

260 KUKM

5 laporan

kegiatan di bidang pengembangan dan restrukturisasi usaha

evaluasi kegiatan bidang pengembangan dan restrukturisasi usaha

Jumlah UMKM dan Wirausaha baru

Pendampingan pengembangan

yang difasilitasi melalui pendampingan

UMKM dan Wirausaha Baru

Jumlah Lembaga Pendamping Pengembangan Bisnis KUMKM yang

Pemberdayaan Lembaga Pendamping dalam pengembangan

Lembaga Pendamping Pengembangan Bisnis

ditingkatkan kapasitasnya

bisnis KUMKM

KUMKM yang yang

restrukturisasi usaha

250 UKM

UMKM dan Wirausaha baru yang difasilitasi melalui

200 pendamping

ditingkatkan kapasitasnya 1

Jumlah KUKM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama investasi

Jumlah KUKM yang difasilitasi melalui kerjasama investasi

KUKM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama investasi

2

Jumlah Inkubator Bisnis yang diperkuat

Meningkatnya kapasitas lembaga inkubator bisnis

Lembaga Inkubator Bisnis yang

Meningkatnya transaksi bisnis bagi UKM industri kreatif/kerajinan

KUMKM Sentra dan industri kreatif yang mendapatkan dukungan sistem bisnis

400 KUMKM

Meningkatnya akses KUMKM terhadap pemanfaatan internet

Jumlah KUMKM Sentra yang difasilitasi Bimbingan dan

265 KUMKM

1

Bisnis KUMKM Sentra yang difasilitasi

Jumlah KUMKM Sentra dan Industri Kreatif yang mendapatkan dukungan Sistem Bisnis

Sistem 2

Jumlah KUMKM Sentra yang difasilitasi Bimbingan dan Konsultasi Pemanfaatan

e-commerce dan

34

27.520 KUKM

pendampingan 2

bisnis Meningkatnya kapasitas

32

TAHUN 2014


20 Inkubator

ditingkatkan kapasitasnya

Konsultasi



250 UKM

Page 33

LAPORAN KINERJA Aplikasi Sistem Bisnis

TAHUN 2014

Pemanfaatan

e-commerce dan Aplikasi

Sistem Bisnis 33

1

Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)

15 Lokasi

Jumlah Pusat Layanan Usaha Terpadu

Meningkatnya daya saing produk

Terbangunnya PLUT di

KUMKM

beberapa daerah

2

Fasilitasi PLUTKUMKM

Bertambahnya pangsa pasar

3

Jumlah lokasi advokasi pengembangan rintisan PLUTKUMKM

1

Jumlah rintisan pengadaan pangan dan agroindustri oleh koperasi

Meningkatnya peran Koperasi dalam pengadaan pangan dan agroindustri

Rintisan pengadaan pangan dan agroindustri oleh koperasi

2 Koperasi

2

Jumlah rintisan dan replikasi usaha di bidang agroekoturisme oleh koperasi

Meningkatnya usaha koperasi di bidang agroekoturisme

Rintisan dan replikasi usaha dibidang agroekoturisme

4 Koperasi

3

Jumlah konsep/ model/pola pemberdayaan KUMKM yang sesuai dengan kebutuhan/ isu strategis KUMKM

Menghimpun berbagai masukan dan tanggapan terhadap berbagai isu strategis/ aktual untuk menunjang

21 Lokasi

produk KUMKM

34

Penelitian koperasi dalam mendukung Pengembangan ekonomi daerah

Tersedianya hasil-hasil penelitian koperasi dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah

30 Lokasi

oleh koperasi Kajian Isu-isu Strategis/ Aktual tentang KUMKM

8 Koperasi

Rintisan penerapan model

1 Laporan

pemberdayaan KUMKM 35

36

Penelitian UKM dalam mendukung pengembang an ekonomi daerah

Tersedianya hasil-hasil penelitian UKM dalam mendukung pengembanga n ekonomi daerah

Penelitian sumberdaya koperasi dan

Tersedianya hasil-hasil penelitian

UKM dalam peningkatan ekonomi

sumber daya koperasi dan UKM dalam

kawasan

mendukung peningkatan ekonomi kawasan

1

2

Jumlah rintisan penerapan model

Melaksanakan Rintisan Penerapan

inkubator

Model Inkubator

Jumlah rintisan model pengembangan

Meningkatnya usaha PKL pangan yang aman, tertib, nyaman dan bersih

Rintisan model pengembanga n PKL

1 Model

Jumlah pelaksanaan koordinasi fasilitasi peningkatan kapasitas sumberdaya UKM industri kreatif

Meningkatnya kapasitas sumberdaya

Peran Triple Helix dalam Pengembanga n Industri Kreatif

1 Laporan

Jumlah pengembangan produk/komoditas unggulan daerah dengan pendekatan

Mengembangkan Produk Unggulan Daerah Dengan Pendekatan OVOP Melalui Koperasi

Pengembangan produk/ komoditas unggulan daerah dengan pendekatan OVOP melalui koperasi

27 Koperasi

Memfasilitasi pengembangan/

Pengembangan/

PK 3

1

One Village One Product (OVOP)

UKM industri kreatif

melalui koperasi 2

Jumlah pelaksanaan fasilitasi


4 Laporan

Page 34



35

LAPORAN KINERJA pengembangan/ penguatan forum

penguatan forum sentra/klaster UKM

penguatan forum sentra/ klaster UKM

Meningkatkan efektivitas koordinasi program pengkajian

Efektivitas koordinasi

sentra/klaster UKM 3

Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program pengkajian

37

Pengembangan perkaderan UMKM melalui peningkatan kapasitas kerjasama dan jaringan

Meningkatnya kader UMKM yang

Partisipasi dalam forum kerjasama internasional (APEC)

Meningkatkan partisipasi aktif dalam forum kerjasama Internasional APEC

Partisipasi dalam forum kerjasama internasional

1

Jumlah Workshop Skenario Pengembangan UKM dan fasilitasi

Membangun dan mengembangkan kerjasama antar daerah (KAD) dalam

Jumlah Workshop Skenario

Pelatihan Pengembangan UKM Melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD)

pengembangan UKM

Terpeliharanya 3 server, 52 client,

Mengembangkan dan operasionalisasi

Aplkasi sistem Web smecda.com dan Infrastuktur LAN

Sistem Database Internet, Intranet, Peta Digital serta infrastruktur LAN SMECDA

Jumlah pelaksanaan sosialisasi Pemanfaatan Software DSS UMKM

Memfasilitasi KUKM dalam memanfaatkan sistem DSS untuk

4

Pemutakhiran data sistem Informasi Data Dasar Koperasi dan UKM Terpilih (SIDD-KUMKM-T)

5

6

kapasitas kerjasama dan jaringan

2

3

7

36

1 Laporan

program pengkajian

4

dikembangkan melalui peningkatan

TAHUN 2014

1 laporan

(APEC) 2 Laporan

Pengembangan UKM dan fasilitasi Pelatihan Pengembangan UKM Melalui Kerjasama Antar Daerah Sistem Database Internet, Intranet, Infrastruktur. LAN dan Peta Digital SMECDA

1 Sistem

Pemanfaatan Software DSS UMKM

3 Propinsi

Mengembangkan aplikasi dan memfasilitasi KUKM dalam pemanfaatan sistem data dasar KUKM terpilih

Pemanfataan Data Dasar Koperasi dan UKM Terpilih (SIDDKUMKM-T)

1 laporan

Jumlah publikasi hasil kajian/ artikel pemberdayaan KUKM

Mempublikasikan hasil kajian dan artikel pemberdayaan KUMKM

Hasil-hasil Pengkajian dan Artikel peberdayaan KUKM

2.000 Eks

Partisipasi dalam forum kerjasama internasional (ASEAN dan BIMPEAGA)

Meningkatkan partisipasi aktif dalam

Partisipasi dalam Forum Kerjasama internasional

1 Laporan

Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan

(Up-dating) Kajian Tentang Gap Analisis Iklim Usaha Indonesia Dalam

mendiagnosis perkembangan usahanya

forum kerjasama Internasional ASEAN dan BIMPEAGA

(ASEAN dan BIMP-EAGA) Rencana Aksi antisipasi KUMKM dalam Masyarakat




1 Laporan

Page 35

LAPORAN KINERJA

38

Penyusunan Perencanaan Program/ Kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM

Tersusunnya program dan kegiatan kementerian Koperasi dan UKM

1

rencana aksi antisipasi

Mendukung UMKM untuk Bersaing

kesiapan KUMKM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015

menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015

TAHUN 2014

Ekonomi ASEAN

15 Dokumen

Jumlah Dokumen Perencanaan Program/kegiatan Kementerian

Dokumen Perencanaan Program/ kegiatan

Koperasi dan UKM

Kementerian Koperasi dan UKM

Dukungan Perencanaan

Dukungan Perencanaan

Pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam rangka penyusunan RPJMN 2019

Pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam rangka penyusunan RPJMN 2019

3

Pelaksanaan Rapat Koordinasi

Laporan Koordinasi

4

Jumlah Dokumen Metode Perencanaan Partisipasi Aktif yang Melibatkan Pembina KUKM di Daerah

Metode Perencanaan Melalui Manajemen Partisipatif Aktif Bagi Aparat Pembina

5

Dukungan dan Fasilitasi Perencanaan

Dukungan dan Fasilitasi Perencanaan

12 Bulan

Dokumen perencanaan pembangunan KUMKM yang disusun secara komprehensif dalam rangka pemberdayan

Dokumen Perencanaan

12 Bulan

2

6

1 Dokumen

5 laporan 3 Dokumen

12 Bulan

KUMKM 39

Monitoring, Evaluasi/ Pelaporan dan Pengelolaan Data dan Informasi Koperasi dan UMKM

Terlaksananya Monitoring, evaluasi/ pelaporan serta pelaksanaan kerjasama teknik luar negeri dan Pelaksaaan PUG Bidang KUKM

1

Jumlah laporan/dokumen pemantauan dan evaluasi pemberdayaan Koperasi dan UKM

2

Jumlah laporan bahan rapat/sidang pimpinan

3

Jumlah laporan/ dokumen kerjasama teknik di bidang KUKM

4

Jumlah laporan/dokumen Penyelenggaraan

Terpantaunya dan tersosialisasikannya hasil evaluasi terhadap pemberdayaan KUKM

Laporan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan Koperasi dan UKM

1 Dokumen

Tersedianya hasil rapat/sidang pimpinan

Laporan rapat/sidang

1 Dokumen

Tersosialisasikannya pelaksanaan kerjasama teknik bidang KUKM Tersedianya referensi dan acuan dalam

Laporan kerjasama teknik di bidang KUKM

1 Dokumen

Penyelenggaraan PUG di

1 Dokumen

pimpinan


Page 36



37

LAPORAN KINERJA

Tersedianya data dan informasi peberdayaan Koperasi dan UMKM Nasional yang kredibel, Valid dan terkini

40

Pelaksanaan, Penatausahaan dan

Terwujudnya pelaksanaan anggaran

Pelaporan Anggaran dan BMN

secara efektif dan efisien dan tersajinya Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara yang akurat, transparan, akuntabel dan tepat waktu

41

Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah

42

38

Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur dan Administrasi Kepegawaian

Pemeriksaan dan Pengawasan

1

PUG di bidang KUKM

penyusunan program di tahun mendatang

bidang KUKM

Data dan informasi pemberdayaan koperasi dan UMKM

Tersedianya data dan informasi pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Data dan informasi pemberdayaan Koperasi dan

Nasional yang kredibel, Valid dan terkini

UMKM

2

Pengelolaan Sistem Informasi

Tersedianya sistem informasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada publik tentang pemberdayaan koperasi & UKM

Pengelolaan sistem informasi

3

Meningkatnya kapasitas pengelola data sistem informasi pemberdayaan

Meningkatnya kapasitas pengelola data system informasi pemberdayaan

Pengelola data

Koperasi dan UKM Nasional

Koperasi dan UKM Nasional

8 Laporan

3 Sistem

600 orang

4

Perangkat pengolah data dan komunikasi

1

Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan pegawai

Terlaksananya pembiayaan program/kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

Layanan Perkantoran

12 Bulan

2

Tersajinya dokumen LRA, Neraca dan

informasi keuangan yang akurat dan akuntabel yang dijadikan sebagai bahan pimpinan untuk mengambil keputusan

Laporan Keuangan

4 Laporan

Laporan Barang Milik Negara

4 Laporan

Laporan hasil audit pelaksanaan

44 Laporan

Catatan Atas Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel

75 Unit

3

Tersajinya dokumen laporan BMN yang transparan dan akuntabel

1

Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah

Pengelolaan Adminis- trasi Satker menjadi lebih tertib dan

Terciptanya SDM Aparatur yang berkompeten, memiliki pengetahuan dan keterampilam dalam pelaksanaan tugas dan perannya sebagai pelayanan

Menciptakan SDM

Pelaksanaan Anggaran di Pusat dan Daerah terlaksana dengan baik Meningkatkan kualitas SDM Aparatur yang mampu mengontrol kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual dan

TAHUN 2014

1

sesuai dengan peraturan

Aparatur yang berkompeten memiliki

anggaran di Pusat dan daerah

Pendidikan dan Pelatihan Struktural

pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas dan perannya sebagai pelayan




4 Kegiatan

Page 37

LAPORAN KINERJA administrasi Kepegawaian

masyarakat serta tumbuhnya sikap dan semangat

TAHUN 2014

masyarakat

pegabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat 2

Terciptanya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi dalam menstimulasi pribadi untuk melakukan pekerjaan secara lebih inovatif dan kreatif dengan mencoba pendekatanpendekatan baru memecahkan permasalahan

3

Membentuk SDM Aparatur yang yang mampu memahami dan menemukan inner valuenya

Pendidikan dan Pelatihan

20 Kegiatan

Kompetensi SDM Aparatur

Masing-masing seperti kejujuran, keadilan, kebersamaan, kreatifitas, disiplin sehingga dapat terwujud pemerintahan

pekerjaan

bersih dan berkualitas

Penyelesaian proses administrasi dan

Terselesaikannya proses

Layanan Administrasi

pengelolaan data pribadi pegawai sesuai dengan ketentuan dalam

administrasi dan pengajuan usulan data pribadi pegawai sesuai dengan waktu yang ditentukan, dalam rangka meningkatkan

Kepegawaian

rangka peningkatan kesejahteraan pegawai

12 Bulan

kesejahteraan pegawai 4

Pemberian penghargaan kepada pejabat dan tokoh yang telah berperan aktif dalam keberpihakannya mengembangkan Koperasi dan UKM

Meningkatnya peran serta masyarakat, khususnya

Tanda Jasa/ Penghargaan Kehormatan

1 Laporan

Reformasi Birokrasi

1 Laporan

Penyuluhan dan penyebaran

4 Laporan

pemerintah daerah dalam mengembangkan KUKM dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan yang mendukung Koperasi dan UKM

5

6

Penataan organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan

Menciptakan

dinamika administrasi publik

terhadap sistem

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan penyebaran informasi

pembaharuan dan perubahan mendasar penyelenggaraan pemerintahan Memberikan pemahaman berbagai macam kebijakan dan perubahannya

informasi kepegawaian


Page 38



39

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2014

dibidang Koperasi dan UKM bagi personil/pejabat dinas 7

Pemenuhan kebutuhan pegawai berkualitas dan profesional sebagai bentuk kaderisasi untuk ikut dalam menentukan arah kebijakan nasional yang menjunjung tinggi negara dan masyarakat

Terpenuhinya kebutuhan pegawai berkualitas dan profesional sebagai bentuk kaderisasi untuk ikut dalam menentukan arah kebijakan nasional yang menjunjung tinggi negara dan masyarakat

Pelaksanaan Penerimaan CPNS

1 Laporan

8

Terselengaranya Operasional perkantoran dan layanan pimpinan

Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor dan terciptanya pelayanan prima terhadap pimpinan dalam penyelenggaraan

Operasional perkantoran dan layanan pimpinan

12 Bulan

Perangkat Pengolah data dan komunikasi

31 Unit

negara

43

Penyelenggaraan Kehumasan dalam rangka Penyelenggaraan Sosialisasi/ Publikasi/ Visualisasi dan Pelayanan Informasi

Meningkatnya kualitas Kehumasan dalam rangka Penyelenggaraan Sosialisasi/ Publikasi/ Visualisasi dan Pelayanan Informasi program/ kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM

9

Terfasilitasinya kebutuhan penyelenggaraan operasional kegiatan, tugas pokok dan fungsi

10

Rekomendasi kebijakan pemberdayaan KUMKM

1

Diterbitkannya Tabloid/Jurnal KUKM

2

3

Terfasilitasinya kebutuhan penyelenggaraan operasional kegiatan, tugas pokok dan fungsi

Dokumen IsuIsu Strategis

5 Dokumen

Terbitan Tabloid/Jurnal

Tabloid Jurnal KUKM

9 Terbit

Terpublikasikannya Program/Kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM melalui surat kabar/ majalah dan media cetak lainnya

Publikasi melalui Media Cetak

Advetorial Melalui Surat Kabar dan Majalah, Display, kerjasama Media, Leaflet, Buku KUKM, Spanduk dan Billboard

7 Media

Tervisualisasikannya Program/Kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM melalui Televisi

Visualisasi KUKM melalui Televisi

Kisah Sukses KUKM melalui Televisi, Profile Koperasi

41 Tema

Berpretasi melalui TV, Iklan Layanan Masyarakat Kemenkop dan UKM melalui TV , SMESCO News, Liputan Khusus

40




Page 39

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2014

Kegiatan Kementerian koperasi dan UKM melalui TV 4

Terselenggaranya kegiatan Pelayanan

Layanan Media Center KUKM

Web Site Media Center, Perpustakaan Kementerian KUKM, Call Center KUKM

12 Bulan

Dokumentasi kegiatan Kemenkop dan UKM

Dokumentasi Foto dan Video Kunker dan Kegiatan Kemenkop dan UKM, Dokumentasi dalam bentuk Laporan Kehumasan

12 Bulan

Informasi Online Kementerian Koperasi dan UKM melalui Media Center 5

Tersedianya Dokumentasi kegiatan Kunker Menkop dan UKM serta Kegiatan-kegiatan Kemenkop dan UKM lainnya

44

45

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Kementerian Koperasi dan UKM

Pengelolaan Dana Bergulir

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor di Kementerian Koperasi dan UKM


Layanan Perkantoran Perawatan kendaraan Bermotor

Layanan Perkantoran

Layanan Perkantoran

12 Bulan

Perawatan kendaraan Bermotor

Perawatan kendaraan Bermotor

186 Unit

3

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi



982 Unit

4

Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran



45 Unit

5

Gedung/Bangunan

Gedung/Bangunan

Gedung/ Bangunan

78.641 m2

1

Terfasilitasinya pemberian pinjaman

Terpenuhinya kebutuhan

8 Dokumen

/pembiayaan dana bergulir sebesar

permodalan bagi 991 Mitra Koperasi dan 535 Mitra Non Koperasi yang melibatkan 288,904 UMKM (end user)

Tersusunnya Rencana Program Kerja dan Anggaran Jumlah Peraturan dan Ketentuan

5 Dokumen

1 2

Rp. 3,650 triliun kepada 991 Mitra Koperasi dan 535 Mitra Non Koperasi yang melibatkan 288,904 UMKM (end user)

yang diterbitkan /disempurnakan Terselenggaranya Sosialisasi peraturan/ petunjuk teknis

10 kali

Terselenggaranya Pameran/ Visualisasi/ Publikasi dan Promosi

12 Bulan

Terlaksananya Analisa

1.984 Dokumen


Page 40



41

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2014

Pemberian Pinjaman/ Pembiayaan

46

Layanan Pemasaran bagi KUKM

6 Laporan

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi

12 laporan

Tersusunnya Pedoman Organisasi & kepegawaian dengan baik

6 Dokumen

Tersedianya layanan perkantoran

12 Bulan

Jumlah Pegawai Baru

65 Orang

Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan

265 Orang

Tersedianya Sistem Informasi dan Teknologi

1 Unit

Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan Tersedianya Laporan Hasil

12 Laporan

Pengalihan Dana Bergulir Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 4 Layanan Perkantoran

12 Laporan

3 Unit

Meningkatnya jumlah KUKM terlayani

1

Terlaksananya remunerasi pegawai dan kelancaran kegiatan pendukung operasional

Meningkatnya kualitas SDM

Meningkatnya akses pasar produk

2

Terwujudnya pembayaran biaya langganan daya dan jasa

Terlaksananya pembayaran daya dan jasa

Layanan Perkantoran

3

Meningkatnya peran LLP-KUKM

Meningkatnya peran LLP-KUKM sebagai Lembaga Layanan Pemasaran

Pameran

2 pameran

4

Tersusunnya dokumen perencanaan,

Terbitnya dokumen

Dokumen perencanaan dan Keuangan

6 Dokumen

perencanaan dan keuangan

Meningkatnya akses pasar produk KUKM unggulan

Pengembangan Layanan Pemasaran

12 Bulan

kukm unggulan Meningkatnya produk berdaya saing

keuangan dan hasil rapat lainnya 5

42

Tersedianya Laporan Keuangan

Terbitnya iklan/pengumuman/ pemberitahuan



KOPERASI DAN UKM

12 Bulan

12 Bulan

Page 41

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2014

6

Terlaksananya kegiatan koordinasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi

Meningkatnya koordinasi, sosialiasi monitoring dan evaluasi dengan instansi terkait

koordinasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi

25 Laporan

7

Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM dan Rekrutmen

Meningkatnya kualitas SDM

koordinasi, sosialisasi ,

35 Orang

Terpeliharanya sarana dan

Terciptanya Optimalisasi

Peralatan dan fasilitas

prasarana SME Tower

pemanfaatan sarana dan prasarana Gedung SMESCO

perkantoran

8

monitoring, evaluasi dan rekutmen karyawan 1 Tahun

UKM 9

Terlaksananya pengembangan layanan pemasaran

Meningkatnya akses pasar produk KUKM unggulan

Promosi

9 Promosi

10

Terwujudnya ketertiban administrasi

Tersusunnya laporan keuangan

Laporan Pengelolaan

6 Laporan

pengelolaan keuangan

Keuangan


KEMENTERIAN KO P E R A S I DKOPERASI A N U KDAN M UKM Page 42 KEMENTERIAN

43

44



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



45

46



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA I.

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja yang telah ditetapkan pada Penetapan/Perjanjian Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014 dari masing-masing unit/satuan kerja dengan capaian (realisasi) atas target yang telah ditetapkan. Adapun perbandingan capaian realisasi terhadap target yang ditetapkan dalam kurun waktu 2010-2014 sebagaimana dijelaskan dalam lampiran 1, 2,3, dan 4.

II.

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja berdasarkan atas hasil pencapaian pengukuran kinerja pada masing-masing pencapaian strategis yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014. Hal ini dimaksudkan untuk, menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian pelaksanaan kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM sesuai dengan sasarn yang telah ditetapkan dan Renstra. Hasil evaluasi sebagai berikut: 1. Sasaran Strategis I: Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi dan UKM dan pemahaman perkoperasian di kalangan aparat Pembina dan Masyarakat, indikator kinerjanya adalah: 1) Koperasi yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Melalui Pengumuman di Berita Negara

Dalam rangka penguatan status Badan Hukum Koperasi, Pengesahan status Badan Hukum Koperasi melalui pengumuman berita Negara merupakan salah satu upaya untuk memenuhi azas publisitas dan salah satu syarat Badan Hukum Koperasi dimana pengesahan pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran Koperasi harus diumumkan melalui lembar berita Negara RI. Hal ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (pasal 19). LAPORAN KINERJA TAHUN 2014


47

48

Pada tahun 2014, pada Renstra Kementerian KUKM 2012-2014 telah ditetapkan target 7.500 Koperasi untuk pengesahan status Badan Hukum Koperasi yang diumumkan pada lembaran Berita Negara RI. Namun dalam perkembangannya terdapat perubahan target tahun 2014 menjadi 5.500 Koperasi dan telah terealisasi sebanyak 4.686 (85,2%) Koperasi yang telah diumumkan pada lembaran Berita Negara RI.

Capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan, dikarenakan pengumuman pengesahan badan hukum dan perubahan anggaran dasar Koperasi dipengaruhi oleh keaktifan dari gerakan Koperasi untuk melaporkan dan menyerahkan dokumen akte serta pengesahannnya melalui SKPD yang membidangi KUKM tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota kepada Kementerian Koperasi dan UKM.

Namun Kementerian Koperasi dan UKM telah mendorong kepada stakeholders melalui surat edaran maupun rapat-rapat koordinasi untuk mendorong agar Koperasi yang belum diumumkan dalam Lembaran Berita Negara agar segera disampaikan untuk proses lebih lanjut. Dampak dari indikator kinerja ini adalah Koperasi memiliki status dan legalitas dalam menjalankan lembaga dan bisnisnya.

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 316.601.340 (79%) terdapat sisa untuk efisiensi sebesar Rp. 83.398.660,- (21%) merupakan efisiensi.

Bila dibandingkan dengan target Renstra Kementerian KUKM 20122014 sampai dengan tahun 2014 telah tercapai 4.686 Koperasi (85,2%) dari yang ditargetkan. Secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1.

2)

Jumlah Peraturan Pemerintah tentang Perkoperasian

Indikator ini dimaknai sebagai hasil kegiatan dalam menyusun rancangan naskah akademis peraturan perundang-undangan di bidang Perkoperasian/UKM.

Pada tahun 2014, Kementerian Koperasi dan UKM telah menyusun rancangan naskah akademis untuk bahan penyusunan Rancangan Undang-Undang Perkoperasian yang baru. Hal ini merupakan tindak lanjut dari pembatalan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 oleh Mahkamah Konstitusi dengan keputusan No. 28/PUU-XI/2013,



dimana untuk sementara kembali ke Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 sampai terbentuk Undang-Undang baru.

Dengan demikian, dari target yang ditetapkan pada tahun 2014 telah tercapai sesuai target yaitu 1 RPP. Capaian perbandingan jumlah jumlah Peraturan Pemerintah tentang Perkoperasian dalam kurun waktu renstra 2010-2014 secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1.

Berdasarkan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), telah terealisasi sebesar Rp. 945.310.100,- (sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu seratus rupiah) atau sebesar 47,26%. Sisa anggaran sebesar Rp. 1.054.689.900,(satu miliar lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus) atau sebesar 52.74% merupakan efisiensi.

3)

Koperasi Yang Memiliki Kelembagaan Kuat Dan Usaha Yang Sehat

Revitalisasi Koperasi mencangkup pembenahan lembaga koperasi oleh koperasi sendiri yang didukung dan dikawal oleh Pemerintah (pusat, wilayah dan daerah) serta stakeholdernya. Fokusnya membuat koperasi agar mampu berfungsi, beridentitas khas dan kompeten melayani kebutuhan ekonomi anggotanya.

Pada tahun 2014, telah ditetapkan target 300 Koperasi yang diharapkan memiliki kelembagaan koperasi yang kuat dan usaha sehat, mandiri dan mampu berdaya saing (revitalisasi koperasi). Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target tersebut antara lain: a.

Identifikasi Potensi Pengembangan 300 Koperasi Sektor Riil di 14 Propinsi dalam rangka Revitalisasi Koperasi.

b.

Pengembangan 300 Koperasi di 14 Propinsi (Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bengkulu, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat).

c.

Revitilasi peran Koperasi terkait distribusi pupuk bersubsidi dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan. Hal ini berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. LAPORAN KINERJA TAHUN 2014


49

50

Berdasarkan target yang telah ditetapkan pada tahun 2014, telah tercapai 300 Koperasi yang memiliki kelembagaan koperasi yang kuat dan usaha yang sehat diindikasikan dengan adanya legalitas badan hukum koperasi dan adanya pembenahan dalam manajemen usaha dan SDM koperasi berdasarkan prinsip dasar koperasi.

Dampak hasil dari capaian sasaran strategis ini adalah: meningkatnya peran koperasi berdasarkan prinsip dasar koperasi dalam pengelolaan lembaga dan peningkatan layanan bagi anggota dan masyarakat.

Pencapaian ini secara kualitatif juga merupakan hasil sinergi dengan unit Deputi/BLU Kementerian KUKM terkait yang mendukung dalam hal seperti: peningkatan SDM melalui pelatihan manajerial bagi pengurus Koperasi, pendampingan oleh tenaga penyuluh koperasi, akses pembiayaan dan promosi/pemasaran teknologi informasi serta sumber daya produktif lainnya.

Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, pada tahun 2014 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.328.754.000,- (lima miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah), dan telah direalisasikan sebesar Rp 5.181.872.140,- (lima miliyar seratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah) atau sebesar 97% dan sisa sebesar Rp 146.811.860 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus enam puluh rupiah) atau 3% merupakan efisiensi.

4)

Tersedianya Tenaga Penyuluh Perkoperasian Yang Profesional

Indikator ini diwujudkan melalui kegiatan pengembangan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) yang bertujuan untuk: a) meningkatkan kuantitas dan kualitas kelembagaan koperasi melalui kegiatan penyuluh, konsultasi, bimbingan dan supervisi kepada masyarakat dan gerakan koperasi; b) mendorong pengelolaan koperasi sesuai dengan prinsip dan jati diri koperasi; c) membantu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan pada koperasi wilayahnya.

Pada tahun 2014, target tenaga penyuluh perkoperasian sebanyak 735 orang dan telah tercapai sesuai dengan target yaitu 735 orang.



Secara keseluruhan jumlah PPKL sampai dengan saat ini berjumlah 735 orang tersebar di 34 Propinsi. Dampak manfaat output dari keberadaan PPKL adalah: a) Kemudahan dalam menginvertarisir permasalahan yang ada di lapangan ; b) Membantu SKPD dalam memberikan pembinaan dan konsultasi kepada masyarakat dan gerakan koperasi.

Dalam pencapaian indikator ini, didukung pula dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : a) perpanjangan masa kerja bagi 735 orang tenaga PPKL yang tersebar di 34 Propinsi dan 514 Kab/Kota sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan; b) rekruitmen dan seleksi PPKL Angkatan III Tahun 2014 sebanyak 200 orang yang tersebar di 23 Propinsi; c) bimbingan teknis Perkoperasian bagi PPKL Angkatan III Tahun 2014 untuk memberikan pembekalan tentang perkoperasian kepada PPKL dalam menjalankan tugas penyuluhan; d) Temu Konsultasi PPKL dalam rangka penyamaan persepsi atas kebijakan perkoperasian sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992; e) monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPKL untuk mengevaluasi kinerja PPKL dalam melaksanakan tugasnya.

Progres capaian target secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut telah dialokasikan anggaran senilai Rp. 9.891.911.000,- (sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah), dan telah direalisasikan sebesar Rp. 8.565.198.100,- (delapan milyar lima ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah) atau sebesar 87%. Sementara sisanya sebesar Rp. 1.326.712.900,- (satu milyar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah) atau 12% merupakan efisiensi.



51

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2014

4. Matrik Penyebaran PetugasPenyuluh PenyuluhKoperasi Koperasi Lapangan TabelTabel 4. Matrik Penyebaran Petugas Lapangan NO

PROPINSI

JUMLAH Kab/Kota

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

2 Sumatera Barat Bengkulu Sumatera Selatan Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Kalimantan Selatan Sulawesi Selatan Aceh Sumatera Utara Riau Kepulauan Riau Jambi Bangka Belitung Lampung Banten DKI Jakarta D.I. Yogyakarta Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat Kalimantan Utara Jumlah

3

52

19 10 17 27 35 38 9 10 13 24 23 33 12 7 11 7 15 8 6 5 22 14 14 10 13 17 15 6 6 11 10 29 13 5 514

REKRUITMEN PPKL JUMLAH PPKL TAHUN 2013 TAHUN 2014 Prop Org Kab/Kota Org Org 4 5 6 7 8 1 5 4 13 18 1 5 5 15 20 1 5 0 0 5 1 5 3 8 13 1 5 4 12 17 1 5 0 0 5 1 5 4 13 18 1 5 4 12 17 1 5 0 0 5 1 5 3 9 14 1 5 3 9 14 1 5 4 12 17 1 5 3 9 14 1 5 4 14 19 1 5 3 9 14 1 5 4 12 17 1 5 4 12 17 1 5 2 7 12 1 5 2 6 11 1 5 4 12 17 1 5 2 6 11 1 5 2 5 10 1 5 0 0 0 2 5 5 23 110 66 200 735


KEMENTERIAN UKM K EKOPERASI M E N T EDAN RIA N KOPERASI DAN UKM

Page | 47

5) Koperasi dapat Mewujudkan Core Bisnisnya Secara Jelas Sesuai Bidang Usahanya yang Lebih Fokus

Pada Penetapan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014, terdapat koreksi indikator kinerja pada sasaran strategis ini, yaitu menjadi koperasi dapat mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik melalui pengendalian dan akuntabilitas. Program ini bertujuan untuk menciptakan koperasi yang mampu melaksankaan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengendalian dalam pengelolaan lembaga dan usahanya.

Tahun 2014, telah ditargetkan 500 Koperasi dan telah tercapai sesuai target (100%). Salah satu usaha pemerintah saat ini untuk mendukung perkembangan koperasi adalah dengan terus menggulirkan program terpadu guna memperluas peluang usaha Koperasi dan UKM, serta memaksimalkan percepatan dan perluasan usaha.

Dampak manfaatnya yang dirasakan dari indikator ini adalah adanya perencanaan bisnis/usaha yang membuat manajemen koperasi, anggota, investor dan karyawan koperasi memeiliki kemampuan tentang akuntabilitas dan sistem pengendalian bisnis koperasi.

2. Sasaran Strategis II : Meningkatnya kontribusi koperasi dalam perekonomian, indikator kinerjanya adalah: Persentase pertumbuhan tenaga kerja koperasi di bidang Produksi.

Program dan kegiatan bantuan sosial ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Beberapa koperasi yang telah menerima program pada tahun 2010-2014 telah menyerap tenaga kerja sekitar 5-10%, misalnya: a.

Kegiatan pengadaan dan penyaluran sarana produksi, yaitu Koperasi Tani Mulyo Propinsi Jateng penerima bansos tahun 2011, menyerap tenaga kerja 3 orang; Sedangkan KSU Denas 66, Kab. Pinrang Prop. Sulsel penerima bansos tahun 2012 menyerap tenaga kerja 5 orang.

b.

Kegiatan hortikultura, yaitu Koperasi Muntea, kabupaten Bantaeng Propinsi Sulawesi Selatan penerima bansos tahun 2011 telah melibatkan tenaga kerja 70 untuk budidaya dan penanganan kentang; Sedangkan Koperasi Hikmah, Propinsi Jambi penerima bansos tahun 2012 telah melibatkan tenaga kerja 18 orang untuk budidaya dan penanganan komoditas kentang. LAPORAN KINERJA TAHUN 2014


53

c. Kegiatan Jasa Penggilingan Padi (RMU), yaitu KUD Bina Raharja, Propinsi Jawa Tengah (tahun 2011) menyerap tenaga kerja 5 orang; Sedangkan KUD Usra, Propinsi Gorontalo (tahun 2012) menyerap tenaga kerja 4 orang. d. Kegiatan usaha industri gula merah Koperasi Bintang Buana, Prop. Jawa Timur (tahun 2013) telah menyerap tenaga kerja sebanyak 40 orang; e.

Kegiatan kerajinan batik di Koperasi Wanita Kembang Asih, Propinsi Jawa timur (Tahun 2013) telah menyerap tenaga kerja 20 orang. Sedangkan Koperasi Wanita Suka Maju, Propinsi DI Yogyakarta (tahun 2013) 180 UKM yang menjadi anggota koperasi telah melibatkan masing-masing 2 orang atau total melibatkan 260 orang untuk memproduksi batik.

f.

Kegiatan sarana pengolahan kakao, KSU Madani Propinsi Sulsel penerima bansos tahun 2011, menyerap tenaga kerja dari 6 orang menjadi 10 orang (60%). Sedangkan KSU Rimbun Propinsi Aceh, tahun 2012 menyerap tenaga kerja dari 10 orang menjadi 15 orang (50%), dan KSU Padang Manik Sakato Kab. Padang Pariaman Propinsi Sumbar, tahun 2013 menyerap tenaga kerja dari 3 orang menjadi 5 orang (66%).

g. Kegiatan pengolahan kopi, KSU Famasa, Kab. Ngada Propinsi NTT penerima bansos tahun 2011, telah menyerap tenaga kerja dari 6 orang menjadi 10 org (60%) dan Kop Tani Manik Sedana Kab. Bangli Propinsi Bali, menyerap tenaga kerja dari 3 orang menjadi 7 orang 130%). Sedangkan Koperasi Sumber Merta Buana Kab. Badung Propinsi Bali, menyerap tenaga kerja dari 3 orang menjadi 12 orang (300%). h. Kegiatan bantuan pengolahan mete, KSU Tani Nubun Tawa Kab. Flores Timur Propinsi NTT, penerima bansos tahun 2013, terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja dari 4 orang menjadi 20 orang (400%).

54



i.

Kegiatan bantuan sarana pengolahan gambir pada KSU Bersama Kab. Phak Phak Barat Propinsi Sumut tahun 2013, terdapat peningkatan tenaga kerja dari 4 orang menjadi 8 orang (100%).

j.

Kegiatan bantuan pengolahan karet kepada Koptan Karet Yudistira tahun 2013, terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja dari 3 orang menjadi 5 orang (66%).

k. KUD TANDAN MAS JAYA, Kab. Siak, Propinsi Riau menerima dana bansos senilai Rp. 136.750.000,- pada tahun 2013. Pelaksanaan penanaman dimulai pada bulan Maret 2014 pada lahan seluas 0,5 hektar di lahan pekarangan melibatkan petani anggota sebanyak 50 orang. Tanaman salak akan dapat dipanen buahnya setelah 3 tahun, selanjutnya dapat dilakukan panen secara rutin setiap bulan. l.

KSU Amanekat Kab. Kupang, Prop. NTT menerima bansos tahun 2011 Rp. 1.200.000.000 sudah dimanfaatkan untuk pembangunan fisik PLTMH dengan kapasitas 30 kW. Tenaga kerja yang terserap 5 orang dan usaha produktif yang dikelola adalah penggilingan padi.

m. Kop. PHT Mitra Petani Kab. Sumedang, Propinsi Jawa Barat menerima bansos tahun 2011, untuk membangun digester sebanyak 10 unit (20 rumah tangga) dengan kapasitas masing-masing 10m³ dan dimanfaatkan untuk penerangan, penjualan pupuk dan gas rumah tangga, dengan penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 3 orang. Sedangkan Kop. Lalung Jaya Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah menerima bansos tahun 2012 telah memanfaatkan dana untuk pembangunan digester sebanyak 5 unit (untuk 8 rumah tangga) dengan kapasitas masing-masing 9 m³ digunakan untuk usaha pembuatan tempe dan tahu serta peternakan ayam, dengan pendapatan rata-rata per bulan masing-masing adalah ± Rp. 70.000,dengan penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 8 orang. n. Koperasi Kultura Kalamansi kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu penerima bansos 2012 untuk pembelian alat-alat pengolahan minuman yang terbuat dari jeruk kalamansi yang merupakan salah satu produk pengembangan OVOP telah menyerap tenaga kerja sebanyak 3 orang.

Sedangkan pada kegiatan bansos tahun 2014, yaitu KSU Masyarakat Sejahtera Kab. Wajo Propinsi Sulsel, yang mengelola minyak atsiri telah menyerap tenaga kerja dari 6 orang menjadi 12 orang (100%).



55

Kab. Wajo Propinsi Sulsel, yang mengelola minyak atsiri telah menyerap tenaga kerja dari 6 orang menjadi 12 orang (100%). Pada indikator kegiatan ini, telah terpenuhi capaian target kinerja tahun 2014 sebesar 6%. iniindikator terlihatkegiatan pada pertumbuhan tenaga kerja koperasi Hal Pada ini, telah terpenuhi capaian target kinerja dari tahuntahun 2014 sebesar 6%. Hal ini terlihat pada pertumbuhan tenaga kerja koperasi 2010-2014 mengalami peningkatan sebanyak 208.677 orang (36,77%), dari dari tahun mengalami peningkatan sebanyak 208.677 orang sebanyak 358.768 orang2010-2014 menjadi sebanyak 567.445 orang. (36,77%), dari sebanyak 358.768 orang menjadi sebanyak 567.445 orang.

Grafik 1. Pertumbuhan Tenaga Kerja Koperasi Tahun 2010-2014 Grafik 1. Pertumbuhan Tenaga Kerja Koperasi Tahun 2010-2014 600000

Tenaga Kerja (orang)

400000

358678

377238

429678

567445

473604

200000

Tenaga Kerja…

0 2010

2011

2012

2013

2014

pertumbuhan Dampak dari pertumbuhan tenaga kerja koperasi terciptanya Dampak dari tenaga kerja koperasi adalah adalah terciptanya lapangan lapangan kerja baru yang memberikan konstribusi dalam menurunkan kerja baru yang memberikan konstribusi dalam menurunkan angka tingkat angka tingkat pengangguran serta pendapatan bagi KUKM.

pengangguran serta pendapatan bagi KUKM.

3. Sasaran Strategis III: Meningkatnya daya saing koperasi, indikator kinerjanya adalah:

56

1)

Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi di bidang Produksi

Capaian kinerja pada indikator ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 3%. Target tersebut dicapai melalui pelaksanaan kegiatan: a) pemberian bantuan sosial di bidang pertanian, tanaman pangan, dan holtikultura kepada 24 Koperasi dengan total bantuan sebesar Rp. 3,5 Milyar yang tersebar di 22 Kabupaten; b) pemberian bantuan sosial di bidang industri, kerajinan, dan pertambangan kepada 16 Koperasi dengan total bantuan sebesar Rp. 2,8 Milyar; c) pemberian bantuan sosial di bidang perikanan yang disalurkan dari tahun 2011-2014 kepada 18 Koperasi di 5 Propinsi dengan alokasi total bantuan sebesar Rp. 3 Milyar.

Dampak dari pelaksanaan kegiatan ini adalah pelaku koperasi dan UMKM dapat meningkatkan volume produksi serta pendapatan usahanya




Page |

2) Persentase peningkatan koperasi yang menerapkan teknologi di bidang produksi

Capaian kinerja pada indikator ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 2%. Target tersebut dicapai melalui pelaksanaan kegiatan: a) pemberian bantuan perkuatan usaha koperasi dalam industri pengolahan kelapa terpadu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4,1 Milyar yang diberikan kepada 4 Koperasi; b) pengembangan usaha produktif berbasis energi terbarukan (PLTMH) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13,5 Milyar kepada 9 Koperasi yang tersebar pada 6 kabupaten; c) pengembangan usaha produktif berbasis pada energi alternatif (biogas) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,diberikan kepada 3 Koperasi; d) pengembangan usaha produktif melalui pengolahan makanan dan minuman dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- diberikan kepada 5 Koperasi.

4.

Dampak dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan penerapan teknologi baru pada koperasi tersebut dapat menghasilkan beragam produk baru, serta proses produksi yang lebih cepat.

Sasaran Strategis IV : Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi, indikator kinerjanya adalah: 1) Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi di Bidang Produksi

Pada indikator kegiatan ini, telah terpenuhi capaian target kinerja tahun 2014 sebesar 5%. Hal ini terlihat pada pertumbuhan volume usaha koperasi dari tahun 2010-2014 mengalami peningkatan sebesar Rp. 113 Milyar (59,78%), dari Rp. 76 Milyar menjadi sebesar Rp. 189 Milyar.



57

tahun 2010-2014 mengalami peningkatan sebesar Rp. 113 Milyar (59,78%), dari Rp. 76 Milyar menjadi sebesar Rp. 189 Milyar. Grafik 2. Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Tahun 2010-2014

Grafik 2. Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Tahun 2010-2014 200

189

180 160

140 120

119

100

125

95

80

Volume Usaha (Rp. Milyar)

76

60

40 20 0

2010

2011

2012

2013

2014

Target indikator ini dapat dicapai melalui pelaksanaan kegiatan: a) pengembangan usaha koperasi di bidang pertanian tanaman

Target indikator ini dapat dicapai melalui pelaksanaan kegiatan: pangan dan holtikultura; b) pengembangan usaha koperasi a) pengembangan usaha koperasi di bidang pertanian tanaman pangan dan di bidang kehutanan dan perkebunan; c) usaha koperasi di holtikultura; b) pengembangan usaha koperasi di bidang kehutanan dan bidang peternakan dan perikanan; d) usaha koperasi di bidang perkebunan; c) industri, usaha koperasi di bidang peternakan dan perikanan; d) usaha kerajinan, dan pertambangan; e) usaha koperasi di koperasi di bidang industri, kerajinan, dan pertambangan; e) usaha koperasi di bidang ketenagalistrikan dan aneka usaha. bidang ketenagalistrikan dan aneka usaha.

Dampak dari peningkatan volume usaha mempermudah koperasi mendapatkan akses pembiayaan. koperasi mendapatkan Dampak dari peningkatan volume usaha mempermudah akses 2) pembiayaan. Persentase Pertumbuhan SHU Koperasi di Bidang Produksi 2)

Pada indikator kegiatan SHU ini, telah terpenuhi capaianProduksi target kinerja Persentase Pertumbuhan Koperasi di Bidang tahun 2014 sebesar sebesar 3%. Hal ini terlihat pada pertumbuhan

Pada indikator kegiatan dari ini, tahun telah 2013-2014 terpenuhi capaian target kinerja tahun 2014 SHU koperasi mengalami peningkatan sebesar sebesar sebesar Hal (45,27%) ini terlihat pada pertumbuhan SHU menjadi koperasisebesar dari tahun Rp. 6,73%. Milyar dari sebesar Rp. 8,1 Milyar 2013-2014 Rp. mengalami 14,8 Milyar.peningkatan sebesar Rp. 6,7 Milyar (45,27%) dari sebesar Rp. 8,1 Milyar menjadi sebesar Rp. 14,8 Milyar.

Target indikator ini dapat dicapai melalui pelaksanaan kegiatan:

58

a) pengembangan usaha koperasi di bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura; b) pengembangan usaha koperasi di bidang EMENTERIAN KOPERASI DAN UKM kehutananKdan perkebunan; c) usaha koperasi di bidang peternakan dan perikanan; d) usaha koperasi di bidang industri, kerajinan, dan pertambangan; e) usaha koperasi di bidang ketenagalistrikan dan aneka usaha.



Page | 52

a) pengembangan usaha koperasi di bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura; b) pengembangan usaha koperasi di bidang kehutanan dan perkebunan; c) usaha koperasi di bidang peternakan dan perikanan; d) usaha koperasi di bidang industri, kerajinan, dan pertambangan; e) usaha koperasi di bidang ketenagalistrikan dan aneka usaha.

Grafik 3. Pertumbuhan SHU Koperasi Tahun 2010-2014

Grafik 3. Pertumbuhan SHU Koperasi Tahun 2010-2014

16 14.8

14 12 10

8.1

8

6

5.6

6.3

SHU (Rp. Milyar)

6.6

4 2 0

2010

2011

2012

2013

2014

Dampak dari peningkatan SHU ini adalah meningkatnya pendapatan bagi anggota koperasi.dari peningkatan SHU ini adalah meningkatnya pendapatan Dampak

bagi anggota koperasi. 5. Sasaran Strategis V: Penyediaan akses pembiayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, indikator kinerjanya adalah:

Peningkatan pendanaan bagipembiayaan lembaga keuangan 5. 1)Sasaran Strategiskapasitas V: Penyediaan akses Koperasibukan Usaha bank (KSP/KJKS) dalam rangka memperluas jangkauan layanan Mikro Kecil dan Menengah, indikator kinerjanya adalah: untuk pembiayaan usaha

1) Peningkatan kapasitas pendanaan bagi lembaga keuangan bukan Kegiatan peningkatan kapasitas ini dilakukan dalam bentuk edukasi Penyusunan bank (KSP/KJKS) dalam rangka memperluas jangkauan layanan Proposal Kredit/pembiayaan bagi KSP/KJKS yang diajukan kepada lembaga untuk pembiayaan usaha

keuangan bank maupun non bank. Lembaga keuangan bukan bank yang ditingkatkan kapasitas dan jangkauan untuk dalam menyediakan Kegiatan peningkatan kapasitas pelayanan ini dilakukan bentuk pembiayaan usaha KSP/KJKS telah dilakukan di 5 (lima) Propinsi yaitu Jawa edukasi Penyusunan Proposal Kredit/pembiayaan bagi KSP/KJKS Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Nusa keuangan Tenggara bank Barat maupun dan DI Yogyakarta. yang diajukan kepada lembaga non bank. Jumlah peserta dimasing-masing Propinsi sebanyak 20 orang Lembaga keuangan bukan bank yang ditingkatkan kapasitas dan pengurus/pengelola koperasi.

jangkauan pelayanan untuk menyediakan pembiayaan usaha KSP/

Berdasarkan targetdilakukan yang ditetapkan pada tahun 2014 100Kalimantan KSP/KJKS KJKS telah di 5 (lima) Propinsi yaitu sebanyak Jawa Barat, telah direalisasikan pencapaiannya, dan untuk mendukung pencapaian Jumlah target Timur, Lampung, Nusa Tenggara Barat dan DI Yogyakarta. tersebut juga telah dilakukan bimbingan teknis Lembaga Keuangan Bukan Bank.

peserta dimasing-masing Propinsi sebanyak 20 orang pengurus/ pengelola koperasi.

Berdasarkan target yang ditetapkan pada tahun 2014 sebanyak 100 KSP/KJKS telah direalisasikan pencapaiannya, dan untuk mendukung pencapaian target tersebut juga telah dilakukan bimbingan teknis Lembaga Keuangan Bank. K E M E NBukan TERIA N KOPERASI DAN UKM Page | 53

Bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, capaian target indikator kinerja ini dari tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:



59

L A PBukan O R A N K IBank N E R J A (KSP/KJKS) TAHUN 2014 Pendanaan Bagi Lembaga Keuangan dalam Rangka Memperluas Jangkauan Layanan untuk Pembiayaan Usaha Bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, capaian target indikator kinerja ini

dari tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Matrik Capaian dan Realisasi Peningkatan Kapasitas Tabel 5. Matrik Capaian TargetTarget dan Realisasi Peningkatan Kapasitas Pendanaan

IKU: Peningkatan kapasitas pendanaan bagi lembaga keuangan bukan bank (KSP/KJKS) dalam rangka memperluas jangkau Pendanaan Bagi Lembaga Keuangan Bukan Bank (KSP/KJKS) dalam Bagi Lembaga Keuangan Bukan Bank layanan untuk(KSP/KJKS) pembiayaandalam usaha Rangka Memperluas Rangka Memperluas Jangkauan Layanan untuk Pembiayaan Usaha

Jangkauan Layanan untuk Pembiayaan Usaha

Target (Koperasi)

2010

Realisasi (Koperasi)

IKU: Peningkatan kapasitas pendanaan bagi lembaga keuangan bukan bank (KSP/KJKS) dalam rangka memperluas jangkauan layanan untuk pembiayaan usaha

2011

2012

2013

2014

-

2010 100

2011 100 2012

2013 100

2014-

2010

-2011

2012425 2013

2014 120

2010

-

100

100

-

-

425

100

-

-

2010

Target (Koperasi)

100

2011

2012

Realisasi (Koperasi)

120

2013

2014

2010

Capaian (%)

2011 100 -

Capaian (%)

2011

2012

2013

425

120

2012 -

2013

- 2014

425

120

100

4. Capaian Target dan Realisasi Peningkatan kapasitas Grafik 4.Grafik Capaian Target dan Realisasi Peningkatan kapasitas pendanaan bagi lembaga keuangan bukan bank (KSP/KJKS) dalam Grafik 4. Capaian Target dan Realisasi Peningkatan kapasitas bagi pendanaan bagi lembaga keuangan bukan bankpendanaan (KSP/KJKS) dalam rangka memperluas jangkauan layanan untuk pembiayaan usaha lembaga keuangan bukan bank (KSP/KJKS) dalam rangka memperluas jangkauan rangka memperluas jangkauan layanan untuk pembiayaan usaha

layanan untuk pembiayaan usaha

500

500 400 300

400 300 200

Target Realisasi

100 0

Target

Realisasi 200 Bimbingan Teknis Lembaga Keuangan Bukan Bank yang ditingkatkan Kapasitas 100Layanannya untuk Menyediakan Pembiayaan Usaha ini secara dan Jangkauan umum telah memberikan manfaat bagi para peserta, khususnya dalam 0 meningkatkan keterampilan sumberdaya manusia dalam pengelolaan koperasi. Dampak manfaat dari indikator kegiatan ini adalah meningkatnya akses dan pembiayaan bagi UMKM dan masyarakat.

Bimbingan Teknis Lembaga Keuangan Bukan Bank yang ditingkatkan

Bimbingan Teknis Lembaga Keuangan Bukan Bank yang ditingkatkan Kapasitas dan Jangkauan Layanannya untukKJKS/UJKS Menyediakan Kapasita 2) Penilaian kesehatan bagi 69 KSP/USP Koperasi dan dan JangkauanPrimer Layanannya untukini Menyediakan Pembiayaan Usaha ini secara Nasional Usaha Pembiayaan secara umum telah memberikan manfaat bagi para peserta, khususnya dalam meningkatkan umum telah manfaat para peserta,keterampilan khususnya dalam Sejakmemberikan Undang-undang Nomor 17 Tahunbagi 2012 tentang Perkoperasian yang sumberdaya manusia dalam pengelolaan koperasi. dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi makamanusia Undang-undang Nomor 25 Tahun meningkatkan keterampilan sumberdaya dalam pengelolaan koperasi. 1992 diberlakukan, amanat pengawasan terhadap Dampak sehingga manfaat tidak dari menghapus indikator kegiatan ini adalah meningkatnya

koperasi karena hal ini sudah kegiatan tertuang dalam Peraturan Pemertintah (PP) Dampak manfaat dari dan indikator inidan adalah meningkatnya akses dan akses pembiayaan bagi UMKM masyarakat. No. 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi pembiayaan bagi dan masyarakat. 2) UMKM Penilaian kesehatan bagi 69 KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

2)

Primer Nasional

Page | 54

Penilaian kesehatan bagi 69 KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Sejak Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Primer Nasional yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi maka Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 diberlakukan, sehingga tidak menghapus

Sejak Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang KINERJA TAHUN 2014 maka Undang-undang Nomor 25 Tahun dibatalkan Mahkamah Konstitusi 60 olehLAPORAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 1992 diberlakukan, sehingga tidak menghapus amanat pengawasan terhadap

amanat pengawasan terhadap koperasi karena hal ini sudah tertuang dalam Peraturan Pemertintah (PP) No. 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi menyebutkan bahwa untuk mewujudkan usaha simpan pinjam yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh diperlukan pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi dan KJS/UJKS Koperasi serta Koperasi Kredit (Kopdit).

Pengawasan tentang simpan pinjam diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi No. 21 Tahun 2008 tentang Pengawasan Simpan Pinjam. Penilaian Kesehatan usaha simpan pinjam sebagai bagian dari pengawasan merupakan cara mengukur kinerja dan kondisi koperasi agar terwujud pengelolaan usaha simpan pinjam koperasi yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh sesuai jati diri dan nilai-nilai koperasi. Kesehatan koperasi adalah kondisi atau keadaaan yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat.

Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam yang dikelola koperasi yang telah dilaksanakan selama ini terdiri dari: a.

Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi dan KJS/UJKS Koperasi serta Kopdit primer Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Petugas Penilai Kesehatan Kabupaten/Kota.

b. Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi dan KJS/UJKS Koperasi serta Kopdit primer dan sekunder propinsi dilaksanakan oleh Petugas Penilai Kesehatan propinsi. c.

Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi dan KJS/UJKS Koperasi serta Kopdit primer dan sekunder nasional dilaksanakan oleh Petugas Penilai Kesehatan Deputi Bidang Pembiayaan.

Hasil pelaksanaan penilaian kesehatan Koperasi di seluruh Indonesia dilakukan oleh satuan tugas pengawas KSP/KJKS yang telah ditetapkan oleh Deputi Bidang Pembiayaan. Hal ini sesuai dengan Surat Menteri Koperasi dan UKM No. 98/M.KUKM/IX/2012 tanggal 12 September 2012 tentang Pengawasan KSP/USP Koperasi, KJKS/UJKS Koperasi dan Koperasi Kredit. Selain itu, untuk lebih mengoptimalkan pengawasan KSP telah dikirimkan surat dari Deputi Bidang Pembiayaan No. 147/Dep.3/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang pembinaan dan pengawasan KSP yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia. LAPORAN KINERJA TAHUN 2014


61

Dari 109.044 unit KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi serta Kopdit di seluruh Indonesia yang telah dilaksanakan penilaian kesehatan Tahun Buku 2013 per 31 Desember 2014 sebanyak 46.010 unit atau sebesar 41,75%. Sebagaimana tabel 6 di bawah ini:

Dari 109.044 unit KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi serta

Tabel 6. Rekapitulasi Penilaian Kesehatan Desember 2014 penilaian Kopdit di seluruh Indonesia yangper telah dilaksanakan

kesehatan Tahun Buku 2013 per 31 Desember 2014 sebanyak 46.010 PENILAIAN KESEHATAN unit atau sebesarREKAPITULASI 41,75%. Sebagaimana tabel 6 di bawah ini: REKAPITULASI PENILAIAN KESEHATAN

KOPERASI KOPERASI SIMPAN SIMPAN PINJAM PINJAM // UNIT UNIT SIMPAN SIMPAN PINJAM PINJAM KOPERASI KOPERASI DAN DAN KOPERASI KOPERASI JASA JASA KEUANGAN KEUANGAN SYARIAH SYARIAH // UNIT UNIT JASA JASA KEUANGAN KEUANGAN SYARIAH SYARIAH SELURUH SELURUH INDONESIA INDONESIA *) *) TAHUN BUKU 2013 TAHUN BUKU 2013 PER PER DESEMBER DESEMBER 2014 2014

Tabel 6. Rekapitulasi Penilaian Kesehatan per Desember 2014 Jumlah Jumlah

NO NO

PROVINSI PROVINSI

11 ACEH ACEH 22 SUMUT SUMUT 33 SUMBAR SUMBAR 44 RIAU RIAU 55 KEP. KEP. RIAU RIAU JAMBI 66 JAMBI 77 SUMSEL SUMSEL 88 KEP. BABEL KEP. BABEL 99 BENGKULU BENGKULU 10 10 LAMPUNG LAMPUNG 11 11 DKI DKI JAKARTA JAKARTA 12 12 JABAR JABAR 13 13 BANTEN BANTEN 14 14 DIY DIY 15 15 JATENG JATENG 16 16 JATIM JATIM 17 BALI 17 BALI 18 18 NTB NTB 19 19 NTT NTT 20 20 KALBAR KALBAR 21 21 KALTENG KALTENG 22 22 KALSEL KALSEL 23 23 KALTIM KALTIM 24 24 SULSEL SULSEL 25 25 SULBAR SULBAR 26 26 SULTENG SULTENG 27 27 SULTRA SULTRA 28 SULUT 28 SULUT 29 29 GORONTALO GORONTALO 30 30 MALUKU MALUKU 31 31 MALUKU MALUKU UTARA UTARA 32 32 PAPUA PAPUA 33 33 IRJA IRJA BARAT BARAT 34 34 PRIMER PRIMER && SEKUNDER SEKUNDER NASIONAL NASIONAL TOTAL TOTAL

KSP/USP KSP/USP dan dan KSP KSP // KJKS KJKS USP USP // UJKS UJKS KJKS/UJKS KJKS/UJKS Unit Unit 142 142

332 332 333 333

92 92 99

92 92 301 301 30 30

82 82 346 346

603 603 859 859

332 332 313 313 1,416 1,416

Unit Unit 2,248 2,248

3,795 3,795 2,472 2,472

4,348 4,348 1,309 1,309

1,151 1,151 1,079 1,079

626 626 1,498 1,498 704 704

4,380 4,380 4,044 4,044

1,266 1,266 2,076 2,076

Unit Unit 2,390 2,390

4,127 4,127 2,805 2,805

4,440 4,440 1,318 1,318

1,243 1,243 1,380 1,380

656 656 1,580 1,580 1,050 1,050

4,983 4,983 4,903 4,903

1,598 1,598 2,389 2,389

RAT RAT

Telah Telah dinilai dinilai oleh oleh Dinas Dinas Sangat Sangat Cukup Kurang Tidak Cukup Kurang Tidak Tidak Sehat Sehat Sehat Sehat Sehat Tidak Sehat Sehat Sehat Sehat Sehat Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit 403 61 263 25 403 61 263 25 --559 152 274 31 --559 152 274 31

1,019 1,019 150 150

237 237 18 18

598 598 82 82

92 92 22 22

---

---

744 744 163 163

173 173 38 38

365 365 76 76

92 92 29 29

13 13 --

---

911 911 1,123 1,123 857 857

146 146 126 126

83 83 90 90

---

43 43 543 543

307 307 621 621

1,232 1,232 16,556 16,556

18,991 18,991 21,474 21,474

20,407 20,407 25,095 25,095

153 153 432 432 408 408

1,130 1,130 2,024 2,024

1,562 1,562 2,432 2,432

689 689 886 886 283 283

100 100 244 244

2,234 2,234 2,496 2,496

2,334 2,334 2,740 2,740

488 488 812 812

3,621 3,621 581 581

76 76 63 63

39 39 64 64

116 116 202 202

126 126 99 99

46 46 177 177 48 48

131 131 12,008 12,008

4,145 4,145 2,105 2,105

1,409 1,409 1,064 1,064

203 203 603 603

1,528 1,528 2,806 2,806

840 840 1,596 1,596 366 366

806 806 280 280

1,085 1,085 98,181 98,181

4,726 4,726 2,258 2,258

1,485 1,485 1,127 1,127

242 242 667 667

1,644 1,644 3,008 3,008

966 966 1,695 1,695 412 412

983 983 328 328

1,216 1,216 110,189 110,189

18,059 18,059 2,381 2,381

498 498 615 615

52 52 287 287

387 387 486 486

206 206 98 98

74 74 175 175 53 53

113 113 51,873 51,873

77 32 32

76 76 59 59

81 81 158 158 3,056 3,056

1,296 1,296 184 184

110 110 129 129

40 40 19 19

105 105 43 43

110 110 66

100 100 14 14

68 68 38 38

14 14 21 21

29 29 16 16

16 16 6,778 6,778

27 27 428 428

44 18 18

---

150 150 340 340

41 41 109 109

572 572 867 867

95 95 63 63

---

---

47 47 34 34

-44

---

20 20 81 81

33 --

521 521 714 714

9,931 9,931 12,275 12,275 1,885 1,885

455 455 534 534 166 166

230 230 361 361

344 344 359 359

31 31 120 120

248 248 280 280

111 111 52 52

33 33 89 89

26 26 43 43 32,850 32,850

2,041 2,041 2,705 2,705

88 88 30 30

42 42 151 151 55 32 32

74 74 65 65

25 25 88

88 17 17 11

88 6,276 6,276

---

---

---

-22

-82 82 ---

---

---

----

22 106 106

---

---

---

---

---

---

---

---

---

----

---

Jumlah Jumlah Unit Unit

349 349 457 457

927 927 122 122

38 38 478 478

643 643 143 143

Tidak Tidak Dapat Dapat Dinilai Dinilai Unit Unit 1,987 1,987

3,568 3,568 1,786 1,786

4,290 4,290 1,275 1,275

700 700 636 636

267 267 508 508

493 493 1,273 1,273 429 429

748 748 1,088 1,088 15,028 15,028

741 741 1,157 1,157 3,851 3,851

603 603 751 751

1,569 1,569 676 676

750 750 930 930

16,276 16,276 2,116 2,116

238 238 272 272

547 547 429 429 702 702 42 42

252 252 336 336

413 413 174 174

4,072 4,072 3,780 3,780

7,036 7,036 2,345 2,345

2,149 2,149 987 987

512 512 1,846 1,846 1,928 1,928 190 190 380 380

1,257 1,257 2,522 2,522

74 74 62 62

760 760 1,597 1,597 338 338

69 69 46,010 46,010

1,103 1,103 58,316 58,316

135 135 43 43

808 808 275 275

*) *) Angka Angka sementara sementara

Berdasarkan kegiatan tersebut dari target yang telah ditetapkan tercapai 100% (69 KSP/USP KOperasi dan Kopdit). Rendahnya pelaksanaan penilai kesehatan tersebut disebabkan adanya keterlambatan laporan dari daerah, keterbatasan anggaran serta SDM Penilai Kesehatan Koperasi di masing-masing SKPD baik propinsi maupun KINERJAkabupaten/kota TAHUN 2014 serta rendahnya jumlah koperasi yang 62 tingkatLAPORAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM melaksanakan Rapat Anggota Tahunan.

Keterangan Keterangan

Berdasarkan kegiatan tersebut dari target yang telah ditetapkan tercapai 100% (69 KSP/USP KOperasi dan Kopdit). Rendahnya pelaksanaan penilai kesehatan tersebut disebabkan adanya keterlambatan laporan dari daerah, keterbatasan anggaran serta SDM Penilai Kesehatan Koperasi di masing-masing SKPD baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota serta rendahnya jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan.

3)

Transformasi LKM menjadi Badan Hukum Koperasi

Kegiatan ini adalah menindaklanjuti amanat dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro khususnya Pasal 28 dan Pasal 40 yang menyatakan : a.

Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

b. Dalam melakukan pembinaan, OJK melakukan koordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan Kementerian Dalam Negeri; c. OJK, Kementerian yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan Kementerian Dalam Negeri harus melakukan inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum; d. Inventarisasi LKM harus diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang LKM; e. Dalam melakukan inventarisasi LKM OJK, Kementerian yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan Kementerian Dalam Negeri dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki infrastruktur memadai.

Dalam rangka mengoptimalkan koordinasi antara OJK dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koperasi dan UKM telah ditandatangani MoU dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang tentang LKM dengan nomor: PRJ-28/D.01/2014; 900/3479A/SJ; 04/ KB/M.KUKM/11/2014. Di dalam MoU ini Kementerian Koperasi dan UKM melakukan: a. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;



63

b. Koordinasi dengan Kementerian atau Lembaga yang mempunyai program terkait dengan pengembangan KUMKM; c.

Inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum;

d. Pembinaan dan pengawasan usaha mikro, kecil, emnengah dan koperasi; e.

Pengesahan Badan Hukum Koperasi bagi LKM yang memenuhi persyaratan menjadi koperasi.

Koordinasi ketiga Instansi yang menandatangani MoU, diharapkan dapat mempercepat Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang belum berbadan hukum menjadi berbadan hukum sehingga memiliki legalitas dalam hal mempermudah akses pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil yang tersebar di seluruh pelosok tanah air dengan persyaratan pinjaman mudah dipenuhi oleh masyarakat yang membutuhkan.

Sejatinya pencapaian ini bisa ditingkatkan lagi namun terbentur oleh beberapa kendala yang dihadapi seperti: a. Kurangnya kesiapan LKM menjadi lembaga yang memiliki legalitas. b. Kurangnya sumberdaya pegawai yang menangani untuk melakukan inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum koperasi dan yang sudah berbadan hukum koperasi. c.

Pengelola LKM belum memahami tentang pentingnya legalitas kelembagaan

Pada tahun 2014 target inventarisasi LKM yang bertransformasi menjadi badan hukum koperasi telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan yakni 200 Koperasi.

64

Hasil rekapitulasi LKM yang telah bertransformasi menjadi Badan Hukum Koperasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



badan hukum koperasi telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan yakni 200 Koperasi. Hasil rekapitulasi LKM yang telah bertransformasi menjadi Badan Hukum Koperasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7. Rekapitulasi DataTransformasi Transformasi LKM LKM menjadi Tabel 7. Rekapitulasi Data menjadiKoperasi Koperasi No

Propinsi

Jumlah LKM Transformasi Menjadi Koperasi 2010

2011

2012

2013

2014

1

Aceh

-

-

-

-

4

2

Sumatera Utara

-

-

-

-

5

3

Riau

-

-

-

-

4

4

Kepulauan Riau

-

-

-

-

35

5

Bangka Belitung

-

-

-

-

2

6

Lampung

-

-

-

-

6

7

Sumatera Selatan

-

-

-

-

12

8

Jawa Barat

-

-

-

-

49

9

Jawa Tengah

-

-

-

-

31

10

Jawa Timur

-

-

-

-

2

11

Bali

-

-

-

-

21

12

NTT

-

-

-

-

4

13

Kalimantan Selatan

-

-

-

-

5

14

Kalimantan Timur

-

-

-

-

2

15

Sulawesi Selatan

-

-

-

-

Jumlah

200

18 200

4) Tersalurkannya Bantuan Dana Bagi Pengembangan Koperasi 4) Tersalurkannya Bantuan Dana Bagi Pengembangan Koperasi Wanita/PERKASSA serta Koperasi Perkotaan dan Perdesaan

Wanita/PERKASSA serta Koperasi Perkotaan dan Perdesaan

Program Bantuan Dana Bagi Koperasi Wanita/PERKASSA serta Koperasi Bantuan Dana dana Bagi yang Koperasi Wanita/PERKASSA serta Perkotaan danProgram Perdesaan merupakan bersifat stimulan melalui Perkotaanusaha dan Perdesaan merupakan yang yang bersifat koperasi untuk Koperasi mengembangkan mikro dan kecil anggotadana Koperasi stimulan melalui koperasi untuk mengembangkan usaha mikro dan telah dilaksanakan sejak tahun 2010.

kecil anggota Koperasi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2010.

Adapun tujuan Bantuan Dana tersebut adalah: untuk mendorong pemberdayaan khususnya Adapun koperasi, tujuan Bantuan Dana dan tersebut adalah: untuk mendorong masyarakat usaha mikro kecil anggota koperasi dalam

pemberdayaan masyarakat khususnya koperasi, usaha mikro dan kecil anggota koperasi dalam upaya memacu pertumbuhan koperasi KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM Page | 58 guna mendukung program Pemerintah dalam hal perluasan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

Pada Tahun anggaran 2014, melalui Program Bantuan Dana bagi Pengembangan Koperasi Wanita/PERKASSA serta Koperasi Perkotaan dan Perdesaan telah disalurkan dana bagi 1000 unit koperasi dengan total nilai bantuan nilai Rp. 50 Milyar (Rp. 50 Juta per Koperasi) yang tersebar di 34 Propinsi, 363 Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia (Grafik 5). LAPORAN KINERJA TAHUN 2014


65

Pada Tahun anggaran 2014, melalui Program Bantuan Dana bagi Pengembangan Koperasi Wanita/PERKASSA serta Koperasi Perkotaan dan Perdesaan telah disalurkan dana bagi 1000 unit koperasi dengan total nilai bantuan nilai Rp. 50 Milyar (Rp. 50 Juta per Koperasi) yang tersebar di 34 Propinsi, 363 Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia (Grafik 5).

Grafik 5. Sebaran Koperasi Peserta Program Bantuan Dana

Grafik 5. Sebaran Koperasi Peserta Program Bantuan Dana Bagi Bagi Koperasi Wanita/PERKASSA serta Koperasi Perkotaan dan Perdesaan Koperasi Wanita/PERKASSA serta Koperasi Perkotaan dan Perdesaan (Periode Januari - Desember Tahun 2014) (Periode Januari - Desember Tahun 2014)

Dampak manfaat dari indikator kegiatan ini adalah: rata – rata setiap koperasi Dampak manfaat dari indikator kegiatan ini adalah: rata – rata menyalurkan dana bantuan kepada 20 (dua puluh) usaha mikro dan kecil setiap koperasi menyalurkan dana bantuan kepada 20 (dua puluh) anggotanya, dengan demikian program ini telah membantu 20.000 UMKM usaha mikro dan kecil anggotanya, dengan demikian program ini untuk pengembangan usahanya. Apabila 1 (satu) UMKM mempunyai tenaga telah membantu 20.000 UMKM untuk pengembangan usahanya. kerja minimal 2 (dua) orang, maka telah terserap sebanyak 40.000 tenaga Apabila 1 (satu) UMKM mempunyai tenaga kerja minimal 2 (dua) kerja. Hal ini mendorong pertumbuhan koperasi dan mendukung upaya orang, maka telah terserap sebanyak 40.000 tenaga kerja. Hal perluasan lapangan pekerjaan dan penanggulangan kemiskinan.

ini mendorong pertumbuhan koperasi dan mendukung upaya

perluasanbantuan lapangan pekerjaan dan penanggulangan kemiskinan. 5) Tersalurkannya dana bagi Wirausaha Pemula yang mendapat start-up capital

Upaya untuk menekan jumlah pengangguran dan penduduk miskin, perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan, Salah satunya melalui program penumbuhan dan pengembangan Wirausaha Pemula, baik yang berasal dari KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

66



Page | 59

5) Tersalurkannya bantuan dana bagi Wirausaha Pemula yang mendapat start-up capital

Upaya untuk menekan jumlah pengangguran dan penduduk miskin, perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan, Salah satunya melalui program penumbuhan dan pengembangan Wirausaha Pemula, baik yang berasal dari kalangan terdidik atau sarjana baru maupun juga dari komunitas yang non terdidik atau non sarjana tetapi memiliki potensi untuk menjadi wirausaha pemula. Penumbuhan dan pengembangan Wirausaha Pemula ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja mengurangi pengangguran, meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat.

Dampak manfaat dari indikator kegiatan ini adalah: para wirausaha pemula mendapat pengetahuan baru dalam hal berwirausaha, khususnya informasi mengenai teknik pengelolaan dana serta teknik mengembangkan bisnis, dan tersedianya forum bagi para wirausaha untuk bertukar pengalaman dan informasi.

Demi mendukung berkembangnya para pelaku usaha, Kementerian Koperasi dan UKM memberikan Bantuan Permodalan bagi Wirausaha Pemula dalam bentuk Bantuan modal awal (seed capital) yang diberikan secara selektif dan bervariasi antara Rp. 5 juta hingga Rp. 25 juta dan program ini bersinergi dengan kegiatan pelatihan dengan melibatkan berbagai instansi/lembaga yang memiliki kompetensi dibidangnya untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan kewirausahaan.

Program Bantuan Dana Bagi Wirausaha Pemula Tahun 2014 semula ditargetkan kepada 2500 wirausaha pemula dengan nilai anggaran Rp. 62,5 Milyar. Dari hasil review BPKP, anggaran bantuan dana menjadi Rp. 51,5 Milyar dengan target 2.060 Wirausaha Pemula. Dari alokasi tersebut, telah disalurkan bantuan dana kepada 4326 Wirausaha Pemula Peserta Program (210%), dengan nilai Rp. 49.108.450.000,- yang tersebar di 32 Propinsi.



67

kepada 2500 wirausaha pemula dengan nilai anggaran Rp. 62,5 Milyar. Dari hasil review BPKP, anggaran bantuan dana menjadi Rp. 51,5 Milyar dengan target 2.060 Wirausaha Pemula. Dari alokasi tersebut, telah disalurkan bantuan dana kepada 4326 Wirausaha Pemula Peserta Program (210%), dengan nilai Rp. 49.108.450.000,- yang tersebar di 32 Propinsi.

Grafik 6. Sebaran Pelaksanaan Program Bantuan Dana bagi Wirausaha Pemula Grafik 6. Sebaran Pelaksanaan Program Bantuan Dana bagi Wirausaha (Periode Januari - Desember 2014) Pemula (Periode Januari - Desember 2014)


Page | 60

6. Sasaran Strategis VI: Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Koperasi dan UMKM, indikator kinerjanya adalah: Jumlah KUMKM yang difasilitasi dalam pendampingan bisnis ritel modern.

68

Kementerian Koperasi dan UKM mengembangkan program berkelanjutan dalam penataan toko ritel koperasi dalam kemasan ritel modern, yang diberi nama UKM Mart dengan tag line Koperasi Kita. Program ini sebenarnya telah diinisiasi melalui model ”pencangkokan” dengan ritelritel modern seperti Alfamart, YoMart, Kmart dan sebagainya dalam bentuk kerjasama kemitraan. Model yang dikembangkan saat ini (UKM Mart) lebih menonjolkan pemberdayaan koperasi secara komprehensif, yang dikembangkan melalui pola kemandirian dengan tetap menekankan pada aspek profesionalitas dan identitas khas toko ritel koperasi.

Dalam rangka meningkatkan daya saing toko koperasi dilakukan pemberdayaan kepada toko ritel koperasi melalui 3 pendekatan yaitu: 1) Penataan Sarana Usaha, 2) Pelatihan dan Pendampingan sebanyak 220 KUMKM, 3) Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Bisnis.

Mayoritas toko ritel milik koperasi dalam kondisi keterbatasan, baik dari luasan toko, sisi varian barang dagangan, manajemen usaha, kompetensi SDM, dan kapasitas kelembagaannya maka dalam tahap awal, koperasi LAPORAN KINERJA TAHUN 2014


yang memiliki toko ritel dan terpilih sebagai bagian dari program tersebut diberikan stimulus Bantuan Sosial yang masing-masing sebesar Rp 65 Juta, guna melakukan penataan infastruktur atau sarana usaha, seperti penatan layout dan desain toko, pengadaan rak, dukungan Informasi Teknologi untuk memperlancar proses transaksi atau proses bisnis. Sampai saat ini telah diberikan bantuan stimulus kepada 108 toko ritel koperasi “UKM Mart”, yang diberikan pada tahun 2011 kepada 84 toko, tahun 2012 sebanyak 24 toko, dan tahun 2013 sebanyak 260 toko, serta tahun 2014 sebanyak 20 toko ritel koperasi.

Capaian indikator kegiatan ini pada tahun 2014 mencapai 220 KUKM (100%) dari target yang telah ditetapkan.

Dampak manfaat dari indikator kegiatan ini adalah 1) meningkatnya pelayanan koperasi terkait dengan penyediaan kebutuhan kepada anggota dan masyarakat; 2) manajemen koperasi retail lebih modern dan efektif.

7. Sasaran Strategis VII: Pengembangan dan Perluasan Pasar Ekspor Koperasi dan UMKM, indikator kinerjanya adalah: Jumlah KUKM yang difasilitasi peningkatan daya saing.

Indikator kegiatan ini dicapai dengan melaksanakan kegiatan peningkatan dan perluasan pasar ekspor bagi KUKM melalui fasilitsi promosi pameran berskala internasional.

Pada tahun 2014, sesuai target telah difasilitasi 150 KUKM (tercapai 100%) mengikuti pameran berskala internasional yakni 11 event pameran luar negeri di 9 Negara (Jerman, Amerika, Spanyol, China, Dubai, Hongkong, Vietnam, dan Malaysia) dan 3 event pameran dalam negeri berskala internasional. Kegiatan fasilitasi promosi pameran berskala internasional yang telah dilaksanakan dari tahun 2010-2014 berdasarkan target dan realisasi sebagai berikut:



69

mengikuti pameran berskala internasional yakni 11 event pameran luar negeri di 9 Negara (Jerman, Amerika, Spanyol, China, Dubai, Hongkong, Vietnam, dan Malaysia) dan 3 event pameran dalam negeri berskala internasional. Kegiatan fasilitasi promosi pameran berskala internasional yang telah dilaksanakan dari tahun 2010-2014 berdasarkan target dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 8.Tabel Target Realisasi Fasilitasi Fasilitasi Promosi Melalui 8.Dan Target Dan Realisasi PromosiPameran Melalui Internasional Pameran Tahun 2014 Internasional Tahun 2014 No. 1.

Negara Jerman

Event Pameran Ambiente Frankfurt

2.

Malaysia

3.

Realisasi 7 KUKM

% 100

Hasil bagi KUKM Total transaksi sebesar Rp. 1.166.952.000 (transaksi langsung/retail sebesar Rp. 69.950.000 dan order sebesar Rp. 1.097.002.000)

20 KUKM Malaysia International Halal Showcase (Mihas)

20 KUKM

100

Total transaksi sebesar Rp. 19,287,327,400 (transaksi langsung/retail sebesar Rp. 108,357,400 dan order sebesar Rp. 19,179,000,000)

Vietnam

Vietnam Lifestyle Expo

10 KUKM

10 KUKM

100


4.

Hongkong

Hong Kong Gifts And Premium Fair

8 KUKM

8 KUKM

100


5.

Dubai

International 8 KUKM Design Exhibition (Index) Dubai

8 KUKM

100


6.

Jepang

Fukuoka 10 International Gift KUKM Show

10 KUKM

100

Total transaksi sebesar Rp. 1,192,543,372 (transaksi langsung/retail sebesar Rp. 826,569,704 dan order sebesar Rp. 355,973,668)

7.

Amerika Serikat

NY Now York

6 KUKML A P O R 100 A N KTotal I N transaksi E R J A ritel TAHUN 2014 Rp.3.108.600.000

8.

Malaysia

Halal Fiesta 10 (HALFES) KUKM Malaysia

9.

Spanyol

E M E N10T E R I A10 N KUKM K O P E R A100 S I D Total A N transaksi U K M sebesar Rp. Page | 62 Intergift KMadrid Spanyol KUKM 6,440,775,000 (transaksi langsung/retail sebesar Rp. 188,325,000 dan order sebesar Rp. Rp. 6,252,450,000)

10.

China

70 11.

Target 7 KUKM

New 6 KUKM

10 KUKM

China 10 10 KUKM International KUKM Small And Medium Enterprises LAPORAN KINERJAFair TAHUN 2014 (CISMEF) KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Makau

Macau Investment Fair

4 KUKM

4 KUKM

100

100

100


transaksi retail sejumlah Rp. 156.000.000

9.

Spanyol

Intergift Spanyol

Madrid 10 KUKM

10 KUKM

100

Total transaksi sebesar Rp. 6,440,775,000 (transaksi langsung/retail sebesar Rp. 188,325,000 dan order sebesar Rp. Rp. 6,252,450,000)

10.

China

10 KUKM

100

transaksi retail sejumlah Rp. 156.000.000

11.

Makau

China 10 International KUKM Small And Medium Enterprises Fair (CISMEF)

4 KUKM

100

12.

Indonesia

Indonesia 21 International KUKM Furniture Expo (IFEX)

21 KUKM

100

Total transaksi yang sebesar Rp.2.455.996.800 (transaksi ritel sebesar Rp. 95.833.400,dan transaksi order sebesar Rp. 2.360.163.400

13.

Indonesia

international 16 furniture and craft KUKM fair indonesia (IFFINA)

16 KUKM

100

Total transaksi sebesar Rp.1.543.450.000,- (transaksi ritel sebesar Rp. 125.937.000,dan prospek order sebesar Rp. 1.417.513.000,-)

14.

Indonesia

Trade Expo 10 Indonesia (TEI) KUKM

10 KUKM

100

Macau Investment Fair (MIF)

4 KUKM

Manfaat kegiatan bagi KUKM Indonesia, atara lain: a) menambah wawasan KUKM Indonesia dalam bidang trend desain, success story bisnis di pasar Manfaat dan kegiatan bagi KUKM atarab) lain: a) menambah internasional, mengembangkan net Indonesia, working bisnis; Indonesia menjadi wawasan KUKMkeunggulan Indonesia produk dalam halal bidang trend desain, aacuan serta promosi UKM Indonesia di success Asia dan story di dunia;bisnis c) ajang promosi produk KUKMdan Indonesia di dunia internasional. di pasar internasional, mengembangkan net working bisnis;

b) Indonesia menjadi acuan serta promosi keunggulan produk halal UKM

8. Sasaran Strategis VIII: Pengembangan Sarana Usaha Pemasaran Indonesia di Asia dan di dunia; c) ajang promosi produk KUKM Indonesia KUMKM, indikator kinerjanya adalah: Jumlah dukungan revitalisasi sarana di dunia internasional. pemasaran melalui Koperasi.

8. Strategis Pengembangan Sarana170 Usaha Pemasaran KUMKM, Pada Sasaran tahun 2014 telahVIII: ditetapkan target sebesar UKM yang mendapat indikator kinerjanya Jumlah sarana dukungan revitalisasi sarana adalah: pemasaran melaluidukungan Koperasi. revitalisasi Untuk memenuhi targetpemasaran capaian kinerja tersebut maka didukung dengan kegiatan: melalui Koperasi. 1)

Dukungan Revitalisasi Saranaditetapkan Pemasarantarget di daerah tertinggal/perbatasan Pada tahun 2014 telah sebesar 170 UKM yang melalui Koperasi dan Jumlah Dukungan Sarana Usaha Pemasaran Revitalisasi mendapat dukungan revitalisasi sarana pemasaran melalui Koperasi. Pasar melalui Koperasi, telah difasilitasi sebanyak 26 Propinsi yang tersebar di

Untuk memenuhi target capaian kinerja tersebut maka didukung dengan kegiatan: 1)


Page | 63

Dukungan Revitalisasi Sarana Pemasaran di daerah tertinggal/ perbatasan melalui Koperasi dan Jumlah Dukungan Sarana Usaha Pemasaran Revitalisasi Pasar melalui Koperasi, telah difasilitasi sebanyak 26 Propinsi yang tersebar di 59 Kab/Kota dengan jumlah pasar sebanyak 60 UKM dengan total anggaran senilai Rp. 54.000.000.000,- (Lima Puluh Empat Milyar Rupiah).



71

LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA

TAHUN 2014 TAHUN 2014

59 Kab/Kota dengan jumlah pasar sebanyak 60 UKM dengan total anggaran senilai Rp. 54.000.000.000,- (Lima Puluh Empat Milyar Rupiah). 59 Kab/Kota dengan jumlah pasar sebanyak 60 UKM dengan total anggaran TabelRp. 9. Konstribusi Kementerian dan UKM dalam Fasilitasi senilai 54.000.000.000,(Lima PuluhKoperasi Empat Milyar Tabel 9. Konstribusi Kementerian Koperasi dan Rupiah). UKM dalam Fasilitasi Pengembangan Revitalisasi Pasar Tradisional Dari Tahun 2010-2014 Pengembangan Revitalisasi Pasar Tradisional Dari 2010-2014 Tabel 9. Konstribusi Kementerian Koperasi dan UKMTahun dalam Fasilitasi Pengembangan Revitalisasi Pasar Tradisional Dari Tahun 2010-2014 No.

Tahun

1 No. 2 13 24 35 4

2010 Tahun 2011 2010 2012 2011 2013 2012 2014 2013 Total

5

Jumlah Propinsi

Jumlah 20 Propinsi 28 20 18 28 33 18 26 33 33*

2014

26

Jumlah Kab/Kota

Jumlah 33 Kab/Kota 36 3319 36 195 1959 195 342*

59

Jumlah Pasar

Jumlah 34 Pasar 36 3419 36207 1960 207 698

60

Catatan : *) terdapat Propinsi dan Kabupaten yang berulang

Total

33*

342*

698

Catatan : *) terdapat Propinsi dan Kabupaten yang berulang Jika digambarkan dalam bentuk grafik,

Jumlah Dana Bantuan

Jumlah 31.750.000.000 Dana Bantuan 28.400.000.000 31.750.000.000 14.750.000.000 28.400.000.000 186.300.000.000 14.750.000.000 54.000.000.000 186.300.000.000 501.188.966.000

54.000.000.000 501.188.966.000

perkembangan dukungan revitalisasi Jika digambarkan dalam grafik, perkembangan sarana pemasaran dalam dari tahun 2010-2014 sebagaibentuk berikut:dukungan Jika digambarkan bentuk grafik, perkembangan revitalisasi

dukungan revitalisasi sarana pemasaran dari tahun 2010-2014

sarana pemasaran dari tahun 2010-2014 sebagai berikut: Sarana Pemasaran Grafik 7. Perkembangan Dukungan Revitalisasi sebagai berikut: (2010-2014) Grafik 7. Perkembangan Dukungan Revitalisasi Sarana Pemasaran

(2010-2014) Grafik 7. Perkembangan Dukungan Revitalisasi Sarana Pemasaran (2010-2014) 250

250 200 200 150 150 100

jumlah pasar jumlah pasar

100 50 50 0 0

2010 2010

2011 2011

2012 2012

2013 2013

2014 2014

2) Produk KUMKM yang difasilitasi akses pemasaran di tempat-tempat 2) melalui Produk KUMKM yang difasilitasi akses pemasaran di tempat-tempat 2) Produk KUMKM yang tersebut difasilitasi aksesdirealisasikan pemasaran di tempat-tempat strategis, kegiatan telah pertemuan teknis di strategis, melalui kegiatan tersebut telah direalisasikan pertemuan strategis, melalui kegiatan tersebut telah direalisasikan pertemuan teknis 4 Propinsi yaitu Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, didan 4D.I.Propinsi yaitu Kepulauan Sulawesi Tengah, Jawa Barat, dan Jawa teknis di 4 Propinsi yaitu Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Yogyakarta dengan 100Riau, UMKM dengan alokasi anggaran sebesar D.I. Yogyakarta dengan 100ratus UMKM dengan alokasi anggaran sebesar Barat, dan D.I. Yogyakarta dengan 100juta UMKM dengan alokasi Rp. 826.800.000,(Delapan dua puluh enam delapan ratus ribu Rp. 826.800.000,(Delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu anggaran sebesar Rp. 826.800.000,(Delapan ratus dua puluh enam rupiah). Dari penjelasan tersebut telah tercapai target sasaran strategis sebesar rupiah). Dari penjelasan tersebut telah tercapai target sasaran strategis sebesar juta delapan ratus ribu rupiah). Dari penjelasan tersebut telah 170 UKM (100%). 170 UKM (100%). tercapai target sasaran strategis sebesar 170 UKM (100%). Dampak manfaat dari indikator kegiatan ini adalah: a) adanya kepastian tempat Dampak manfaat dari indikator kegiatan inikegiatan adalah: a) adanya tempat yang Dampak manfaat dari indikator ini adalah:kepastian a)bagi adanya usaha menjadi jaminan untuk meningkatkan pendapatan parakepastian pelaku usaha yang menjadi jaminan untuk meningkatkan pendapatan bagi para pelaku tempat usaha yang menjadi jaminan untuk meningkatkan pendapatan usaha; b) adanya kemudahan akses dan tempat yang difasilitasi untuk usaha; b) adanya kemudahan akses dan tempat yang difasilitasi untuk bagi para pelaku usaha; adanya kemudahan akses dan tempat yang mempromosikan produk bagi para b) KUKM. mempromosikan produk bagi para KUKM.

difasilitasi untuk mempromosikan produk bagi para KUKM. KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

72



Page | 64 Page | 64

9. Sasaran Strategis IX: Pengembangan Kemitraan Koperasi dan, indikator kinerjanya adalah: Jumlah KUMKM yang difasilitasi temu mitra.

Pada tahun 2014 indikator kinerja ini dicapai dengan kegiatan: Temu Mitra dalam kemasan produk yang memfasilitasi 400 KUMKM, Temu Mitra Pola Waralaba yang memfasilitasi 50 KUMKM, Temu Mitra dengan Pola Dagang Umum yang memfasilitasi 200 KUMKM, Temu Mitra dengan Pola Subkontrak yang memfasilitasi 100 KUMKM, Temu Mitra di bidang Eko Produk yang memfasilitasi 100 KUMKM, Temu Mitra di Sektor Pariwisata yang memfasilitasi 200 KUMKM, Temu Mitra BUMN yang memfasilitasi 200 KUMKM, dan fasilitasi KUMKM menjadi Mitra Investasi sebanyak 240 KUMKM. Sehingga total KUMKM yang telah difasilitasi dalam pencapaian indikator ini sebanyak 1.300 KUMKM dengan total realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

Manfaat dari capaian indikator tersebut antara lain: 1) memperluas akses dan jaringan pemasaran produk KUMKM; 2) meningkatkan pemahaman pelaku KUMKM terhadap produk tertentu, seperti eko produk; 3) meningkatkan daya saing produk KUMKM didalam dan diluar negeri.

10. Sasaran Strategis X: Pengembangan Promosi Produk Koperasi dan UKM, indikator kinerjanya adalah Jumlah KUKM yang mengikuti pameran, dengan target pada tahun 2014, sebanyak 850 KUKM dan telah terealisasi sebesar 100%. Target tersebut dicapai melalui kegiatan: 1)

Pameran Koperasi dan UKM Festival ke-12. Pameran ini diikuti oleh 450 KUKM dengan rincian 384 KUKM merupakan binaan SKPD yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/Kabupaten/Kota, 6 unit stand pendukung untuk Klinik Konsultasi yaitu Klinik Standardisasi (BSN), BPOM, Klinik HaKI, Klinik LLP, Klinik Pembiayaan (LPDBKUKM), dan Klinik Media Seputar UKM, 5 unit stand Internasional seperti KOTRA-Korea, ICDF-Taiwan, Netherland-GKSI, HKTDC, VECO Indonesia, 27 unit stand yang menampilkan produk-produk Haritage Indonesia, 5 unit stand Mitra seperti Cita Tenun Indonesia, Dewan Kerajinan Nasional & Yayasan Sulam Indonesia (YSI), Yayasan Batik Jawa Barat (YBJB), Koperasi Mitra Malabar dan 29 peserta individu.

2)

Pameran Tematik SMESCO Food and Packaging Expo 2014. Pameran ini diikuti oleh 300 peserta KUKM. Selain itu, pameran ini juga melibatkan stakeholder yaitu Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia), Ikatan Perancang Busana Muslim (IPBM), PT. Trans Retail LAPORAN KINERJA TAHUN 2014


73

Indonesia (Carrefour), 7-Eleven, Wardah Cosmetics, Zoya, Majalah Noor dan klinik konsultasi pembiayaan dan kemasan. 3)

Partisipasi pada berbagai event Pameran Dalam Negeri. Pada tahun 2014 jumlah KUKM yang telah difasilitasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM adalah 116 KUKM terdiri dari 105 stand pada 18 event baik pameran di daerah maupun di Pusat, dengan total transaksi Rp. 3,36 Miliar terdiri dari transaksi ritel Rp. 2 Miliar dan Transaksi order Rp. 1,35 Miliar.

4)

Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI). PPKI 2014 diikuti oleh 520 KUMKM. PPKI didukung oleh 18 Kementerian/lembaga yang menampilkan 15 sub sektor ekonomi kreatif (periklanan, arsitektur, seni rupa, kerajinan, desain, fashion, video, film dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, IT, televisi dan radio, riset dan pengembangan, dan kuliner.

Manfaat dari kegiatan tersebut adalah KUKM Peserta mendapat penawaran kerja sama dan pesanan dari pengunjung pameran, antara lain UKM Danau Biru dari Kab. Purwakarta dengan produk Miniatur Kapal mendapat order dari Singapura, UKM Rifasti dari Kabupaten Surakarta, mendapat order pesanan batik dari Malaysia dan UKM Indomarco dengan kerajinan Kerang Keramik mendapat order pesanan dari Prancis.

Selain itu terdapat kegiatan dukungan dalam rangka pencapaian target pada indikator ini, yaitu promosi KUKM melalui SMESCO UKM Trading Board. Trading Board merupakan media promosi dan pemasaran produkproduk KUMKM melalui web (www.indonesian-products.biz). Selama kurun waktu 2010-2014, jumlah pengunjung trading board meningkat sebanyak 90.955 pengunjung atau 13.454,8%. Pada tahun 2013-2014 jumlah pengunjung meningkat sebanyak 28.406 orang atau 44,9%.

11. Sasaran Strategis XI: Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM KUMKM melalui pengembangan wirausaha, koperasi dan UMKM, indikator kinerjanya adalah: 1)

Persentase penduduk usia produktif yang pemasyarakatan dan pelatihan kewirausahaan.

Pencapaian indikator kerja ini dilakukan melalui beberapa kegiatan: a.

74

mengikuti

Pemasyarakatan kewirausahaan yang melibatkan 3.000 peserta yang berasal dari perguruan tinggi, koperasi mahasiswa, dan



kelompok masyarakat dari kalangan pemuda, selain itu kegiatan ini juga didukung dengan workshop menggali ide bisnis yang melibatkan 300 peserta dan ekspo kewirausahaan yang diikuti 40 orang/stand; b.

Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha pemula, kelompok strategis dan pelau usaha yang melibatkan 1.600 peserta

c.

Peningkatan Kapasitas SDM KUMKM di bidang Kewirausahaan yang dilakukan dengan kegiatan Pelatihan kewirausahaan bagi calon wirausaha melalui pembekalan pengetahuan, keterampilan dan motivasi kepada mahasiswa sarjana, pemuda dan masyarakat calon wirausaha untuk dapat berwirausaha yang melibatkan 3.360 peserta, serta pelatihan kewirausahaan jarak jauh bagi kelompok masyarakat yang dilakukan menggunakan media massa khususnya media televisi sebanyak 300 tayangan di 6 stasiun TV.

Capaian indikator kinerja ini tercapai sebesar 481,18% dihitung dari target tahun 2014 sebesar 0,011% dan terpenuhi 0,046%.

Manfaat dari indikator kinerja ini adalah: a) Semakin berkembangnya iklim kewirausahaan; b) Tumbuhnya berbagai kegiatan bisnis mulai dari aktivitas wirausaha baru dari kalangan mahasiswa dan masyarakat.

2) Persentase masyarakat yang memiliki pemahaman terhadap koperasi.

Pencapaian indikator kinerja ini dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu: a) Pemahaman perkoperasian melalui kegiatan Revitalisasi Sistem Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perkoperasian bagi kelompok pemuda dan mahasiswa yang diikuti oleh 1.200 peserta. b) Peningkatan Kapasitas SDM KUMKM di Bidang Perkoperasian yang melalui pelatihan perkoperasian bagi koperasi dilingkungan lembaga pendidikan formal, pelatihan perkoperasian bagi kelompok strategis, pelatihan perkoperasian bagi Koperasi dan UKM, Pemberian beasiswa S-1 di IKOPIN bagi calon kader koperasi, Gerakan Kewirausahaan Nasional, Pelatihan LAPORAN KINERJA TAHUN 2014


75

perkoperasian bagi PPKL dan Diklat dasar perkoperasian bagi kelompok masyarakat yang diikuti 34.360 peserta.

76

Capaian dari indikator kinerja ini sebesar 196,67% dihitung dari target tahun 2014 sebesar 0,030% dan terpenuhi 0,059%.

Manfaaat dari indikator kinerja ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berkoperasi dan meningkatkan kemampuan SDM koperasi dalam mengelola usaha koperasi.

3)

Persentase Jumlah Lembaga Diklat yang difasilitasi Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU)

Pencapaian indikator kinerja ini dengan melaksanakan kegiatan Fasilitasi program TPKU pada Lembaga Pendidikan Pedesaan, dimana tahun 2014 telah difasilitasi TPKU sebanyak 130 unit. Selain itu pencapaian target didukung pula dengan kegiatan: Temu Konsultasi TPKU, Diklat Pengelola TPKU, Gelar Produk TPKU dan Peningkatan Kapasitas SDM KUMKM di bidang Vocational

Capaian dari indikator kinerja ini sebesar 97% dihitung dari target tahun 2014 sebesar 7,3% dan terpenuhi 7,027%.

Manfaat dari indikator kinerja ini adalah membantu lembaga pendidikan pedesaan untuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi para siswa ataupun masyarakat setempat sehingga mampu membuka usaha sesuai keterampilan yang dimiliki

4)

Persentase ketersediaan data pengembangan SDM KUMKM

Pencapaian indikator kinerja ini dilakukan dengan melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Capaian dari indikator kinerja ini sebesar 100% dihitung dari target tahun 2014 sebesar 100% dan terpenuhi 100%.

Manfaat dari indikator ini adalah untuk memperoleh data dan informasi pelaksanaan program kegiatan pengembangan SDM KUMKM, yang dapat dijadikan bahan pengambilan kebijakan dibidang pengembangan SDM KUMKM.



5) Persentase Sumber Daya Manusia KUMKM yang memanfaatkan fasilitasi sertifikasi profesi

Pencapaian indikator kinerja ini dilakukan dengan melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu: Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola LKM yang diikuti oleh 250 peserta, Pelatihan kompetensi SKKNI SDM KUMKM yang diikuti oleh 900 peserta, Pelatihan manajer ritel koperasi dan UKM ekspor yang diikuti oleh 300 peserta, Pengembangan SDM KUMKM melalui LDP yang diikuti oleh 300 peserta, Diklat kompetensi SDM KSP yang diikuti oleh 30 orang, Pelatihan uji kompetensi yang diikuti oleh 600 peserta, Temu konsultasi fasilitator-assesor yang diikuti oleh 90 peserta dan Diklat managerial yang diikuti oleh 210 peserta.

Capaian dari inikator kinerja ini sebesar 173,99% dihitung dari target tahun 2014 sebesar 13,63% dan terpenuhi 23,72%.

Manfaat dari indikator kinerja ini adalah a) meningkatkan kualitas manajer koperasi; b) meningkatkan kualitas SDM KUMKM; c) meningkatkan profesionalisme bagi SDM pengelola KSP/USP.

12. Sasaran Strategis XII: Meningkatnya KUMKM yang memahami dan menerapkan teknologi tepat guna, standarisasi mutu, sistem HKI, dan kehalalan produk, indikator kinerjanya antara lain: KUMKM yang mendapatkan sosialisasi dan menerapkan teknologi tepat guna dalam pengembangan energy terbaru dan pengolahan sabut kelapa, dengan target di tahun 2014 adalah sebanyak 250 KUMKM dan telah terealisasi sebesar 100%. Target tersebut dicapai melalui kegiatan Bantuan Sosial Teknologi Tepat Sabut Kelapa yang akan ditindaklanjuti dengan penyaluran bantuan sosial aplikasi penerapan Teknologi Tepat Guna untuk pengolahan sabut kelapa.

Dalam rangka pencapaian target tersebut dilakukan pula beberapa kegiatan pendukung dalam indikator ini, diantaranya adalah: 1) Peningkatan daya saing KUKM melalui Penerapan Standar Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001: 2008) dan Standar Sistem Keamanan Pangan (HACP). Kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya saing sehingga mampu bersaing di pasar lokal dan siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015 dengan mengikutsertakan 720 KUKM.



77

2) Pendampingan Penerapan Standar Mutu (SNI ISO 9001/HACCP) bagi KUKM kepada 12 Koperasi, dengan tujuan untuk membimbing dan menyiapkan KUKM agar mampu memenuhi persyaratan proses Sertifikasi standar mutu (SNI/ISO/HACCP). 3)

Peningkatan Daya Saing KUKM melalui Penerapan Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kegiatan tersebut dilakukan melalui Sosialisasi, Pendampingan serta Pendaftaran Sertifikat HKI terutama untuk Merek, Desain Industri, Paten, dan Hak Cipta bagi 350 UKM dan 350 UKM tersebut telah mendapatkan fasilitasi Pendaftaran Merek.

Peningkatan Daya Saing UMKM Melalui Penerapan Kehalalan Produk Bagi KUMKM, kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan kesadaran dan pemahaman kepada KUMKM pentingnya sertifikasi Halal bagi produkproduk makanan, minuman, obat-obatan tradisional dan kosmetika. UKM yang telah mendapat fasilitasi tersebut adalah sebanyak 420 UKM dan juga telah mendapatkan akses untuk Pendaftaran Sertifikat Halal.

13. Sasaran Strategis XIII: Terfasilitasinya Penyebarluasan Informasi Program KUR, indikator kinerjanya adalah: UMKM yang didampingi untuk mengakses KUR. Target pada indikator ini adalah sebanyak 100% KUKM yang didampingi untuk mengakses KUR. Dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan target tersebut telah tercapai 100%.

Pada tahun 2014 Kementerian Koperasi dan UKM secara aktif mendorong perluasan program KUR melalui : 1) Menyiapkan dan menyusun kebijakan KUR melalui koordinasi dengan instansi teknis/Lembaga penandatanganan MoU (Instansi terkait, bank pelaksana, dan perusahaan penjamin). 2) Mendorong masing-masing bank pelaksana KUR dan Pemerintah Derah melalui kunjungan kerja langsung Menteri Negara Koperasi dan UKM untuk mempercepat penyaluran KUR. 3)

Sosialisasi program KUR ke 33 propinsi.

4) Memonitor penyaluran KUR khususnya 26 BPD dan 7 bank BUMN, sebagai bank pelaksana KUR. 5) Memberikan layanan konsultasi KUR terhadap koperasi dan UKM yang berkunjung ke Kantor Kementerian Koperasi dan UKM.

78



6) Memfasilitasi pelaksanaan pendampingan program KUR yang dilaksanakan oleh Koperasi kepada UMKM. Pendampingan dilaksanakan di 33 Propinsi pada 430 Koperasi dengan total jumlah masing-masing bantuan untuk satu koperasi pendamping sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah). 7)

Perkembangan Penyaluran KUR : a.

Realisasi KUR secara kumulatif sejak pertama kali diluncurkan hingga 30 November 2014 telah mencapai Rp 175,16 triliun kepada 12.346.057 debitur UMKMK (Rincian Realisasi oleh Bank Pelaksana KUR dapat dilihat pada Tabel).

b.

Khusus tahun 2014 target penyaluran KUR adalah sebesar Rp 37 triliun. Realisasi KUR s/d 30 Nopember 2014 mencapai Rp 36,62 triliun atau 98,9% dari Target tahun 2014 sebesar Rp 37 Triliun.

c. Pencapaian target realisasi yang ditetapkan tahun 2014 ini merupakan upaya keras Pemerintah dan Bank Pelaksana KUR yang memiliki komitmen penuh dalam memberhasilkan program KUR. 14. Sasaran Strategis XIV: Meningkatnya kapasitas Lembaga Pendamping dalam pengembangan usaha, indikator kinerjanya adalah: Lembaga Pendamping Pengembangan Bisnis KUMKM yang ditingkatkan kapasitasnya. Capaian kinerja pada indikator ini sesuai dengan Target yang telah ditetapkan, yaitu 80%.

Kegiatan peningkatan standar kompetensi konsultan pendamping LPB/ BD-P telah dilaksanakan dan mendapatkan apresiasi yang cukup positif dari lembaga pendamping seperti, ABDSI, KKMB, P3UKM, LSM dll.

Kegiatan Peningkatan Standar Kompetensi ini merupakan lanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2012 dan 2013. Pada tahun 2014 kegiatan Peningkatan Standar Kompetensi Konsultan Pendamping KUMKM LPB/BDS-P Tingkat Lanjut telah kami laksanakan di 4 (empat) propinsi yaitu : Surabaya (Jawa Timur), Solo (Jawa Tengah), Batam (Kepualuan Riau), Pontianak (Kalimantan Barat) dengan jumlah peserta keseluruhan sebanyak 300 pendamping dari Selindo.

Hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas konsultan pendamping KUMKM. Dari hasil pre test dan post test yang



79

dilakukan, 98% konsultan pendamping KUKM mengalami peningkatan pengetahuannya. Dan diharapkan dapat diimplementasikan kepada KUMKM dalam meningkatkan bisnisnya. LAPORAN KINERJA

TAHUN 2014

15. Sasaran Strategis XV: Meningkatnya dayaguna hasil kajian/rintisan/

Dan diharapkan diimplementasikan kepadaPersentase KUMKM dalam meningkatkan replikasi.dapat Indikator kinerjanya adalah: Rekomendasi yang bisnisnya.digunakan dalam penetapan kebijakan. Capaian kinerja atas indikator

ini telah sesuai dengan target, yaitu 20% hasil rekomendasi digunakan

15. Sasaran Strategis XV: Meningkatnya dayaguna hasil dalam penetapan kebijakan. kajian/rintisan/replikasi. Indikator kinerjanya adalah: Persentase Target indikator tersebut dicapai melalui kegiatan:kebijakan. Capaian Rekomendasi yang digunakan dalam penetapan kinerja atas indikator Koperasi ini telahdalam sesuai dengan target, 20% hasil 1) Penelitian Mendukung Ekonomiyaitu Daerah. rekomendasi digunakan dalam penetapan kebijakan.

Penelitian koperasi dalam mendukung pengembangan ekonomi

Target indikator tersebut melalui kegiatan: daerah padadicapai umumnya bersifat multiyears, kecuali pada tahun 2010 1)

indikator kinerja model jaringan Ekonomi LKM/KSP hanya dilakukan selama Penelitian Koperasi dalam Mendukung Daerah. satu tahun. Target dan capaian setiap tahun 100 persen. Kajian

Penelitian koperasi dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah pada dan software model jaringan LKM/KSP tersebut bertujuan untuk umumnya bersifat multiyears, kecuali pada tahun 2010 indikator kinerja model menjembatani kekurangan dan kelebihan liquiditas dengan cara jaringan LKM/KSP hanya dilakukan selama satu tahun. Target dan capaian setiap interlending antar KSP. tahun 100 persen. Kajian dan software model jaringan LKM/KSP tersebut bertujuan a. Rintisan Pengadaan Panganliquiditas dan Agroindustri oleh interlending Koperasi untuk menjembatani kekurangan dan kelebihan dengan cara antar KSP.

a.

Kegiatan ini untuk mendukung peran aktif koperasi dalam

pengadaan Dilaksanakan selama periode tahun Rintisan Pengadaan Pangan pangan. dan Agroindustri oleh Koperasi

2011-2014. Kegiatan ini setiap tahunnya ditargetkan 2 (dua)

Kegiatan ini untuk mendukung peran aktif koperasi dalam pengadaan pangan. koperasi, hingga tahun 2014 telah ada 8 (delapan) koperasi Dilaksanakan selama periode tahun 2011-2014. Kegiatan ini setiap tahunnya sosial. 2014 Realisasi sesuai target ditargetkan 2 yang (dua)menerima koperasi, bantuan hingga tahun telah ada dengan 8 (delapan) yang ditetapkan. koperasi yang menerima bantuan sosial. Realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel Rintisan PengadaanPangan Pangan dan Tabel 10.10. Rintisan Pengadaan danAgroindustri Agroindustri oleh oleh Koperasi Periode 2011-2014 Koperasi Periode 2011-2014

b.

80

Tahun

Unit

2011

2

2012

2

2013

2

2014

2

Koperasi KUD Maccini Baji KUD Bina Warga KUD Bina Karya KSU Bersinar KUD Tani Sepakat KUD Setya Mulya Lampasi KUD Gedeg KUD Dwi Mulyo

Lokasi Sulsel Jabar NTB Sumut Kalsel Sumbar Jatim Jateng

Rintisan dan Replikasi Usaha Dibidang Agroekoturisme melalui Koperasi LAPORAN KINERJA TAHUN 2014 KEMENTERIANagroekoturisme KOPERASI DAN UKM Pengembangan merupakan peluang usaha bagi koperasi untuk mengembangkan usaha di sektor pariwisata, namun berdasarkan data tahun

b.

Rintisan dan Replikasi Usaha Dibidang Agroekoturisme melalui Koperasi

Pengembangan agroekoturisme merupakan peluang usaha bagi koperasi untuk mengembangkan usaha di sektor pariwisata, namun berdasarkan data tahun 2011 dari 188.181.000 unit koperasi belum ada koperasi yang secara spesifik mengelola agroekoturisme padahal sektor pariwisata pada tahun 2011 menyumbang produk domestik bruto sebanyak 4,7%. Kegiatan ini setiap tahun ditargetkan 4 koperasi (2 koperasi rintisan, 2 koperasi monitoring), hingga tahun 2014. Realisasi sesuai target (100%), yaitu 10 koperasi.

Tabel 11. Rintisan dan Replikasi Usaha Dibidang Agroekoturisme melalui Koperasi Periode 2010-2014

c.

Kajian Isu-isu Strategis/Aktual tentang Koperasi dan UMKM

Kajian isu–isu strategis/aktual tentang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) merupakan kegiatan yang berkelanjutan dan bersifat multiyears. Kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi dinamika dan permasalahan yang muncul di seputar KUMKM yang membutuhkan respons konstruktif yang bersifat mendesak. Selama tahun 2010-2014 telah dihasilkan sebanyak 38 Kajian terkait dengan pengembangan Koperasi dan UMKM.



81

permasalahan yang muncul di seputar KUMKM yang membutuhkan respons konstruktif yang bersifat mendesak. Selama tahun 2010-2014 telah dihasilkan sebanyak 38 Kajian terkait dengan pengembangan Koperasi dan UMKM. Tabel 12. Output Kajian isu-Isu Strategis/Aktual Tentang UMKM Tabel 12. Output Kajian Isu-isu Strategis/Aktual Tentang UMKM (2010-2014) (2010-2014) No.

Tahun

1 2 3 4 5

2010 2011 2012 2013 2014

Capaian Realisasi Target (jumlah output) 7 kajian 7 kajian 8 kajian 8 kajian 8 kajian

Dampak outputnya dapat menjadi bahan masukan dalam penetapan kebijakan Dampak outputnya dapat menjadi bahan masukan dalam dan penyusunan program/kegiatan Pemberdayaan Ldan APOR A N KUMKM. KINERJA TAHUN 2014 penetapan kebijakan penyusunan program/kegiatan 2)

Pemberdayaan KUMKM.

Penelitian UKM dalam Mendukung Ekonomi Daerah

2)

Penelitian UKM dalam Mendukung Ekonomi Daerah

Tabel di bawah ini menunjukkan capaian realisasi target terhadap kegiatan Tabeldalam di bawah ini menunjukkan penelitian UKM mendukung ekonomi daerah. capaian realisasi target terhadap

kegiatan penelitian UKM dalam mendukung ekonomi daerah.

Tabel 13. Capaian Realisasi Target Terhadap Kegiatan Penelitian UKM

Tabel 13. Capaian Realisasi Target Terhadap Kegiatan Penelitian UKM Dalam Dalam Mendukung Ekonomi Daerah (Tahun 2010-2014) Mendukung Ekonomi Daerah (Tahun 2010-2014) KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Sasaran Strategis Tersedianya hasil penelitian UKM dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah

Indikator Kinerja Kualitatif

Tahun

Jumlah Model Inkubator untuk menumbuhkan kewirausahaan dan daya saing bagi UKM

2010 2011 2012 2013

1 Lap. 1 Lap. 1 Lap. 1 Lap.

4 Inkubator 4 Inkubator 4 Inkubator

Jabar, Jatim Jabar, Jatim Jabar, Jatim, Sumut dan Sulsel

2014

1 Lap.

6 Inkubator

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1 Lap. 1 Model 1 Model 1 Model 1 Model 1 Lap. 1 Dok. 1 Dok. 1 Dok. 1 Dok.

Jabar, Jatim, Sumsel, Sulsel, NTB dan Kepri Jabar Jabar Jabar, Jatim Jabar, Sumbar dan Kalsel DIY, Jatim dan Bali DIY, Jatim, Bali dan Kalbar DIY, Jatim, Bali dan Kalbar DIY, Jatim, Bali, Aceh dan Sulteng

Jumlah Model Pengembangan PKL

Jumlah peran triple helix dalam pengembangan industri kreatif

Target dan Capaian

2 Koperasi, 87 PKL 2 Koperasi, 87 PKL 3 Koperasi, 98 PKL 3 Koperasi, 155 PKL 180 Stakeholder 240 Stakeholder 250 Stakeholder 300 Stakeholder

Lokasi

3) Pengembangan Perkaderan UMKM Melalui Peningkatan Kapasitas Kerjasama Dan Jaringan a.

82

Pengembangan UKM Melalui Pendekatan Kerjasama Antar Daerah (KAD).

Pemberdayaan Koperasi melalui model pendekatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dapat ditingkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengalokasian sumberdaya karena dukungan secara bersama-sama. LAPORAN KINERJA TAHUN 2014 Kerjasama antar daerah mencakup: (i) penumbuhan iklim usaha kondusif KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKMsecara regional; (ii) pengelolaan pemasaran bersama; (iii) peningkatan akses pada pembiayaan dan; (iv) peningkatan akses

Page | 72

3)

Pengembangan Perkaderan UMKM Melalui Peningkatan Kapasitas Kerjasama Dan Jaringan a. Pengembangan UKM Melalui Pendekatan Kerjasama Antar Daerah (KAD).

Pemberdayaan Koperasi melalui model pendekatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dapat ditingkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengalokasian sumberdaya karena dukungan secara bersama-sama. Kerjasama antar daerah mencakup: (i) penumbuhan iklim usaha kondusif secara regional; (ii) pengelolaan pemasaran bersama; (iii) peningkatan akses pada pembiayaan dan; (iv) peningkatan akses informasi dan teknologi bagi Koperasi kegiatan L A P O dan R A NUKM. K I N Beberapa ERJA TAHUN 2014 pemberdayaan Koperasi dan UKM melalui model pendekatan kerjasama antardaerah UKM tahun melalui 2010– 2014. Tabel 14. Kegiatan Pengembangan Kerjasama Antar Daerah

Tabel 14. Kegiatan Pengembangan UKM melalui Kerjasama Antar Daerah No.

Tahun

1

2010

2

2011

3

4

5

b.

2012

2013

2014

Kegiatan a. TOT (Jateng) Purwokerto b. Workshop Kelembagaan a. Workshop Pengembangan KUKM b. Pelatihan Kemasan Purwokerto a. Workshop Pengembangan KUKM b. Pendampingan c. Pelatihan a. Workshop Pengembangan KUKM b. Peningkatan Kapasitas KUKM c. Temu Solusi (Gula Kelapa) Purwokerto a. Workshop Pengembangan KUKM b. Peningkatan Kapasitas KUKM c. Temu Solusi

Propinsi

Peserta

Jateng NTB

25 Orang 20 Orang

Bengkulu dan Sumut Jateng

50 Orang 30 Orang

Kalbar dan Sulsel Bengkulu dan Sumut Kalbar, Sulsel, Jateng,Bengkulu, Sumut dan NTB Jateng dan Sulsel Kalbar dan Sulsel Jateng (Purwokerto) dan Sulsel (Maminasata) Kalbar dan Banten Sulsel dan Jateng Banten Jumlah

50 Orang 60 Orang 210 Orang

50 Orang 60 Orang 70 Orang

50 Orang 60 Orang 35 Orang 770 orang

Publikasi Hasil Kajian dan Artikel Pemberdayaan Koperasi dan UKM. LAPORAN KINERJA TAHUN 2014 83 KEMENTERIAN DANmelalui UKM Publikasi Hasil Kajian dan Artikel Pemberdayaan KUKMKOPERASI dilakukan media ilmiah Infokop dan Jurnal Pengkajian KUKM baik melalui cetakan maupun online.

b.

Publikasi Hasil Kajian dan Artikel Pemberdayaan Koperasi dan UKM.

Publikasi Hasil Kajian dan Artikel Pemberdayaan KUKM dilakukan melalui media ilmiah Infokop dan Jurnal Pengkajian KUKM baik melalui cetakan maupun online. Tujuan dari kegiatan publikasi ini adalah agar program pemberdayaan KUMKM dan hasil penelitiannya dapat diketahui, dipahami, dan dimanfaatkan secara optimal oleh para pemangku kepentingan. Publikasi Hasil Kajian Artikel Pemberdayaan KUKM pada Tahun 2010 s.d L Apada P O Rtabel A N 15. KINERJA TAHUN 2014 Tahun 2014, digambarkan

Tabel 15. Publikasi PemberdayaanKUKM KUKM Tabel 15. PublikasiHasil HasilKajian Kajian Artikel Artikel Pemberdayaan Tahun 2010 2011

Infokop Dan Jurnal Pengkajian Kukm 1 2 1 2

2012

1 2 3

2013

1 2

2014

3 1

2 3

Infokop Volume 18 Juli 2010 dengan tema: “ACFTA dan UMKM Jurnal Pengkajian KUKM Volume 5-Agustus 2010 Infokop Volume 19 Juli 2011 dengan tema: “Kewirausahaan Untuk Meningkatkan Daya Saing UKM” Jurnal Pengkajian KUKM Volume 6 September 2011 Infokop Volume 20 Juni 2012 dengan tema: “Revitalisasi Koperasi Memperkuat Ekonomi Lokal” Infokop Volume 21 Oktober 2012 dengan tema: “KUKM Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015” Jurnal Pengkajian KUKM Volume 7- Oktober 2012 InfokopVolume 22 Juni 2013 dengan tema: “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012: Harapan dan Tantangan” Infokop Volume 23 Oktober 2014 dengan tema: “Harapan dan Tantangan Koperasi Indonesia Menuju Global Coop” Jurnal Pengkajian KUKM Volume 8-Oktober 2013 Infokop Volume 24 No.2–Oktober 2014 dengan tema: “Strategi Pengembangan Koperasi di Sektor Keuangan : Relevansinya dengan Regulasi Terkini” Infokop Volume 24 No.2–Desember 2014 dengan tema: “Pengembangan Koperasi si Sektor Rill” Jurnal Pengkajian KUKM Voume 9-Desember 2014

Jumlah Cetakan (Eksemplar) 1.000 1.000 1.000 1.000 500 500 1.000 500 500 1.000 500

500 1.000

Pencapaian strategis untuk meningkatnya daya guna hasil-hasil kajian juga didukung melalaui informasi hasil kajian tersebu dapat menjadi bahan masukan LAPORAN KINERJA TAHUN 2014 84 terkait dengan isu/topik pemberdayaan KUMKM di forum internasional. Partispasi di KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM forum internasional sebagai berikut:

Pencapaian strategis untuk meningkatnya daya guna hasil-hasil kajian juga didukung melalaui informasi hasil kajian tersebu dapat menjadi bahan masukan terkait dengan isu/topik pemberdayaan KUMKM di forum internasional. Partispasi di forum internasional sebagai berikut: 1)

Partisipasi Aktif Dalam Forum Kerjasama Internasional APEC.

Partisipasi aktif Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia dalam forum tersebut diwujudkan dalam implementasi best practices pengembangan UKM dari ekonomi APEC lainnya dan turut serta dalam menyusun rumusan kesepakatan bersama untuk pengembangan UKM di kawasan APEC.

Rangkaian kegiatan partisipasi Kementerian Koperasi dan UKM dalam forum ekonomi kawasan APEC tahun 2014 adalah: a. APEC Small Medium Enterprises Working Group ke-38 di Taichung, Chinese Taipei; b. APEC High Level Policy Dialogue on Resilient SMEs for Better Supply Chains, di Taichung, Chinese Taipei; c. APEC Small Medium Enterprises Working Group ke-39 dan The 21st SME Ministerial Meeting (SMEMM), Propinsi Jiangsu, Republik Rakyat Tiongkok (RRT); d. Tuan rumah dan dukungan bagi penyelenggaraan forum internasional dan nasional, antara lain: (i) SME Cross Border Trade (CBT) in APEC Region, di Bali; (ii) Business Continuity Plan bagi UKM bekerjasama dengan APEC Secretariat, dan Regional Development Research Center, Taiwan Institute of Economic Research dan Ministry of Economic Affairs, Chinese Taipei, di Jakarta; (iii) Sosialisasi Konsep Green Technology Network (GTN) di Kawasan APEC pada UKM yang Ramah Lingkungan di Denpasar Bali; (iv) Workshop UKM dan Perdagangan Lintas Batas, di Batam.

2)

Partisipasi Aktif Dalam Forum Kerjasama Internasional ASEAN dan BIMP-EAGA

Kerjasama Internasional seperti ASEAN dan BIMPEAGA diharapkan ada proses berbagi pengalaman untuk pemberdayaan dan peningkatan daya saing UKM di masingLAPORAN KINERJA TAHUN 2014


85

of Economic Research dan Ministry of Economic Affairs, Chinese Taipei , di Jakarta; (iii) Sosialisasi Konsep Green Technology Network (GTN) di Kawasan APEC pada UKM yang Ramah Lingkungan di Denpasar Bali; (iv) Workshop UKM dan Perdagangan Lintas Batas, di Batam. 2)

Partisipasi Aktif Dalam Forum Kerjasama Internasional ASEAN dan BIMP-EAGA

masing lembaga internasional tersebut di atas. Tujuan peran

Kerjasama Internasional ASEAN danuntuk BIMP-EAGA diharapkan ada proses serta seperti dimaksud adalah meningkatkan daya saing dan berbagi pengalaman untuk pemberdayaan dan peningkatan daya saing UKM pengembangan bisnis UKM di Indonesia dengan mitra UKMdidi masing-masing lembaga internasional tersebut di atas. Tujuan peran serta luar negeri. dimaksud adalah untuk meningkatkan daya saing dan pengembangan bisnis dengan Dari tahun 2014 telah melakukan kegiatan dan UKM di Indonesia mitra2012 UKM sampai di luar negeri.

berpatisipasi dalam forum kerjasama Internasional yang

Dari tahun 2012 sampai 2014 telah melakukan kegiatan dan berpatisipasi dalam diantaranya: forum kerjasama Internasional yang diantaranya:

Tabel 16.Partisipasi Partisipasi Dalam Dalam Forum BIMP-EAGA Tabel 16. ForumASEAN ASEANdan dan BIMP-EAGA Tahun 2012

Jumlah Forum

Kegiatan

9

a. Forum kerjasama ASEAN: (i) The 30th ASEAN SMEWG di Malaysia; (ii) Preparatory Meeting of ASEAN Senior Economic Officials dan ASEAN Economic Community (AEC) Council ke-7 di Phnom Penh, Cambodia; (iii) ASEAN-INDIA SME Conference 2012 di Malaysia; (iv) The 1st ASEAN Conference on Financial Inclusion di Jakarta; (v) Project ASEAN tentang 1) Improving the

Rural Living Condition Through One Village One Product (OVOP) Movement. 2) Strengthening SME Business and Technology Incubator; (vi) The 31st ASEAN SMEWG Meeting & Related Meetings. LAPORAN KINERJA

TAHUN 2014

b. Forum kerjsama BIMP-EAGA: (i) BIMP-EAGA SME (ii) Page | 76 Discussion on the Cluster Terms of Reference (TOR) and the BIMP- EAGA Implementation Blueprint 20122016 di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia; (iii) The 13th BIMP-EAGA SMED Cluster Meeting di Davao City, Filipina.

K E M E N TDevelopment E R I A N K O Cluster P E R A S Ike-12 D A N diU KPontianak; M

2013

6

a. Forum kerjasama ASEAN: (i) Sosialisasi Peran ASEAN/BIMP-EAGA dalam Pengembangan UKM di Jakarta; (ii) The 32nd ASEAN SMEWG Meeting and Related Meeting, di Vientiane, Laos; (iii) The 33rd ASEAN SMEWG Meeting and Related Meeting pada di Myanmar. b. Forum kerjasama BIMP-EAGA: (i) BIMP-EAGA Strategic Planning Meeting (BIMP-EAGA SPM) – Pertemuan Rencana Strategis BIMP-EAGA di Kota Kinabalu, Malaysia; (ii) The 1st BIMP-EAGA SMEDWG Meeting di Kuching, Sarawak, Malaysia; (iii) The 1st BIMP-EAGA

Trade and Investment Facilitation Cluster (TIFC) Meeting di Denpasar, Bali, Indonesia.

2014

86

6

a. Forum kerjasama ASEAN: (i) Sosialisasi Peran ASEAN/BIMP-EAGA dalam Pengembangan UKM di LAPORAN KINERJA TAHUN 2014 Nusa Tenggara Barat; (ii) The 34 th ASEAN SME KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM Agency Working Group and Related Activities di Manila, Filipina; (iii) The 35th ASEAN SMEWG di Siem

Rencana Strategis BIMP-EAGA di Kota Kinabalu, Malaysia; (ii) The 1st BIMP-EAGA SMEDWG Meeting di Kuching, Sarawak, Malaysia; (iii) The 1st BIMP-EAGA

Trade and Investment Facilitation Cluster (TIFC) Meeting di Denpasar, Bali, Indonesia. 2014

6

a. Forum kerjasama ASEAN: (i) Sosialisasi Peran ASEAN/BIMP-EAGA dalam Pengembangan UKM di Nusa Tenggara Barat; (ii) The 34 th ASEAN SME Agency Working Group and Related Activities di Manila, Filipina; (iii) The 35th ASEAN SMEWG di Siem Reap, Kamboja. b. Forum kerjasama BIMP-EAGA: (i) BIMP-EAGA Strategic Planning Meeting, di Davao City, Mindanao, Filipina; (ii) The 2nd BIMP-EAGA SME Development Working Group Meeting, di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam; (iii) The 2nd BIMP-EAGA Trade and Investment Facilitation (TIF) Cluster Meeting di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.

3)

Rencana

Aksi

Antisipasi

KUMKM

Dalam

Menghadapi

3)

Rencana Aksi Masyarakat Antisipasi KUMKM Ekonomi EkonomiDalam ASEANMenghadapi (MEA) TAhunMasyarakat 2015 ASEAN (MEA) TAhun 2015

a.

Koordinasi, Sinkronisasi EvaluasiKesiapan Pelaksanaan Rencana Antisipasi Aksi dan Antisipasi KUKM DalamAksiMenghadapi Kesiapan KUKM Dalam Menghadapi Masyarakat ASEAN2015 (MEA) Tahun Masyarakat Ekonomi ASEANEkonomi (MEA) Tahun 2015

a.

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Antisipasi Kesiapan

Koordinasi Pelaksanaan KUMKM Rencana AksiMenghadapi Antisipasi Masyarakat Kesiapan KUMKM dalam Ekonomi dalam ASEAN Menghadapi Masyarakat (MEA) EkonomiTahun ASEAN2015, (MEA)bertujuan Tahun 2015, bertujuan untuk untuk menyamakan menyamakan persepsi mengenai KUMKM dan KUMKM kesiapan dan mereka menghadapi persepsikondisi mengenai kondisi kesiapan mereka K E menghadapi M E N T E R I A MEA N K O2015 P E R dan A S I untuk D A N menyusun UKM

langkahPage | 77 bersama lintas sektor untuk mendukung KUMKM dalam meningkatkan daya saing menghadapi MEA 2015. Rapat koordinasi ini dilaksanakan dengan instansi terkait/ stakeholder di pusat dan di 5 Propinsi (Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Riau) dengan peserta yang terdiri dari dinas/ badan yang membidangi Koperasi dan UMKM, perbankan, perguruan tinggi, assosiasi dan pelaku Koperasi dan UMKM, adapun pelaksanaanya yaitu Sinkronisasi merupakan integrasi antara kebijakan di daerah dengan rencana aksi yang sudah dilakukan di pusat. Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Antisipasi Kesiapan KUMKM dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015 dilakukan di 5 Propinsi yaitu Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Kepulauan Riau, Propinsi Nusa Tenggara LAPORAN KINERJA TAHUN 2014


87

Barat, Propinsi Kalimantan Selatan dan Propinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh pihak ketiga.

88

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Antisipasi Kesiapan KUMKM dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015 dilakukan di 3 Propinsi yaitu Propinsi Kepulauan Riau, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Propinsi Sulawesi Selatan. Setelah dilakukan evaluasi antisipasi KUMKM Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015 di beberapa lokasi (Sulawesi selatan, NTB, Kepulauan Riau) dapat dilihat bahwa masih ada gap yang cukup signifikan antara standar pemenuhan penguatan aspek pendukung KUMKM (SDM, Produksi, Pemasaran, Keuangan, Kelembagaan) yang harus dipenuhi yaitu: 1.

Aspek Sumber Daya Manusia : Pelatihan e-commerce, pelatihan desain, pemasaran, teknik finishing, dan manajerial, magang;

2.

Aspek Produksi : Inovasi, R&D;

3.

Aspek Pemasaran : Pembangunan pasar spesifik, temu usaha, etalase online, promosi;

4.

Aspek Keuangan : Perluasan akses pembiayaan;

5.

Aspek Kelembagaan : Legalitas, Merk, Sertifikasi, HAKI, Training Center

b.

Pemilihan UKM Inovatif dalam kerangka Kerjasama ASEAN

Sejak tahun 2012 s.d 2014 Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan Pemilihan UKM Inovatif dalam kerangka Kerjasama ASEAN Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015. Hasil kegiatan tersebut adalah terpilihnya 10 UKM Inovatif terbaik yang di ajukan sebagai kandidat UKM Inovatif tingkat ASEAN.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat diindikasikan bahwa sasaran strategis telah tercapai sesuai target indikator kinerja. Indikasinya adalah pemanfaatan hasil kajian untuk penetapan penyusunan kebijakan/program pemberdayaan KUKM, seperti rintisan OVOP yang telah direplikasi sebagai program/kegiatan



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2014

pemanfaatan hasil kajian untuk penetapan penyusunan kebijakan/program berkelanjutan sasaran yang lebih pemberdayaan KUKM,yang seperti rintisan dengan OVOP jangkauan yang telah direplikasi sebagai luas. program/kegiatan yang berkelanjutan dengan jangkauan sasaran yang lebih luas.

16. Sasaran Strategis XVI : Meningkatnya dayaguna sistem Informasi kajian, indikatorStrategis kinerjanya adalah: Peningkatan pengguna informasi 16. Sasaran XVI Persentase : Meningkatnya dayaguna sistem Informasi kajian. Capaian kinerja pada indikator ini sesuai dengan target yang kajian, indikator kinerjanya adalah: Persentase Peningkatan pengguna ditetapkan sebesar 15%. Pencapaian target indikator informasi kajian. yaitu Capaian kinerja pada indikator ini sesuai dengantersebut target yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: ditetapkan yaitu sebesar 15%. Pencapaian target indikator tersebut dilaksanakan melaluiInformasi kegiatan-kegiatan: 1) Sistem Database Internet, Intranet, dan Infrastruktur LAN

1)

a. Operasionalisasi dan Pengembangan Program Aplikasi, LAN Sistem Sistem Informasi Database Internet, Intranet, dan Infrastruktur

a.

Operasionalisasi dan Pengembangan Program Aplikasi, Sistem Database Sistem informasi smecda telah dimanfaatkan oleh masyarakat Intranet & Internet Smecda.com

Database Intranet & Internet Smecda.com

luas. Berdasarkan data statistik dari penyedia server smecda.

Sistem informasi smecda telah dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Berdasarkan com, trend pengunjung website www.smecda.com dari tahun data statistik dari penyedia 2010 s.d 2014server smecda.com, trend pengunjung website www.smecda.com dari tahun 2010 s.d 2014

Tabel 17. Jumlah Pengunjung/Visitor www.smecda.com Tabel 17. Jumlah Pengunjung/Visitor www.smecda.com Tahun

Jumlah Pengunjung

Halaman Yang Dilihat

2011

1.176.586

3,978,665

2012

1.385.182

2,343,290

2013

963.574

1,570,579

2014

1.027.114

1,564,116

Total

4.552.456

9.456.650

Rata-rata

1.138.114

2.364.163

Total jumlah pengunjung selama lima tahun dari lima tahun 2011dari s.dtahun 2014 2011 sebanyak Total jumlah pengunjung selama tahun 4.552.456 pengunjung. Sedangkan lima negara teratas yang membuka website s.d 2014 sebanyak 4.552.456 pengunjung. Sedangkan lima smecda.com sampai tahun 2014 yaitu: Indonesia (42,08%), USAsampai (15,59%), negara teratas yang membuka website smecda.com Australia (6,72%), Canada (2,72%), Germany (2,49%) dan negara lainnya tahun 2014 yaitu: Indonesia (42,08%), USA (15,59%), Australia (30,4%) Informasi yang Canada banyak(2,72%), dibuka Germany adalah data koperasi, undang-undang (6,72%), (2,49%) dan negara lainnya (30,4%) Informasi yang banyak dibukadan adalah data berita koperasi, koperasi dan UKM, peraturan mengenai koperasi UKM, KUKM, undang-undang koperasi dan UKM, Koperasi Simpan Pinjam (KSP), makalah koperasi, hasil peraturan kajian, danmengenai jurnal.

koperasi dan UKM, berita KUKM, Koperasi Simpan Pinjam (KSP), makalah koperasi, hasil kajian, dan jurnal. LAPORAN KINERJA TAHUN 2014



89

Page | 7

b. Operasionalisasi dan Pengembangan Jaringan Informasi dan Infrastruktur Local Area Network (LAN) LAPORAN KINERJA

TAHUN 2014

Sistem informasi jaringan komunikasi data atau disebut Local Areadan Network (LAN) smecda digunakan keperluan di b. Operasionalisasi Pengembangan Jaringan Informasiuntuk dan Infrastruktur lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM khususnya Deputi Local Area Network (LAN) Bidang Pengkajian Sumberdaya dan UKM diJl. MT Haryono Sistem informasi jaringan komunikasi data atau disebut Area Network Kav. 52-53 Jakarta Selatan, yang dapat Local diakses oleh kurang (LAN) smecda digunakan untuk keperluan di lingkungan Kementerian Koperasi lebih 50 komputer sebagai client/user. Selain itu, infrastruktur dan UKM khususnya Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya dan UKM diJl. MT LAN yang tersedia pada Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya Haryono Kav. 52-53 Jakarta Selatan, yang dapat diakses oleh kurang lebih 50 UKMK dapat mendukung sistem database dan sistem aplikasi komputer sebagai client/user. Selain itu, infrastruktur LAN yang tersedia pada Web serta Intranet dan sistem internet www.smecda.com. Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK dapat mendukung sistem database 2) aplikasi Bimbingan Teknis Sistemdan Aplikasi Support System (DSS) dan sistem Web serta Intranet sistemDecision internet www.smecda.com. 2)

KUMKM

Bimbingan Teknis Sistem Aplikasi Decision Support System (DSS) KUMKM

Decision Support System (DSS) merupakan salah satu sistem berbasis

Decision Support System (DSS) dari merupakan salah satu dalam sistem pemrosesan berbasis model model yang terdiri prosedur-prosedur data

yang terdiridandaripertimbangannya prosedur-prosedur pemrosesan dan untuk dalam membantu mengambildata keputusan. pertimbangannya untuk membantu mengambil keputusan. Hasil analisis akan Hasil analisis akan ditampilkan dalam image angka skor (indeks), ditampilkan dalam angka skor (indeks), kelayakan keuangan ( Cash angkaimage kelayakan keuangan (Cash angka Flow, IRR, BEP, BCR, PP, NPV-PI). Flow, IRR, BEP, BCR, PP, NPV-PI).

Tabel 18. Bimbingan Teknis Aplikasi DSS

Tabel 18. Bimbingan Teknis Aplikasi DSS TAHUN 2012 2013 2014

3)

PROPINSI Makassar, Sulsel Pekanbaru, Riau Jayapura, Papua Mataram, NTB Denpasar, Bali Yogyakarta Banjarmasin, Kalsel Labuan Bajo,NTT Palembang, Sumsel

JUMLAH PESERTA 20 org 20 org 20 org 25 org 25 org 25 org 30 org 30 org 30 org

Pemanfaatan Sistem Informasi Data Dasar dan UMKM 3) Pemanfaatan Sistem Informasi DataKoperasi Dasar Koperasi danTerpilih UMKM (SIDD-KUMKM-T) Terpilih (SIDD-KUMKM-T)

Sistem Informasi Dasar Data KUMKM Terpilih (SIDD-KUMKMT) merupakan SistemData Informasi Dasar KUMKM Terpilih (SIDD-KUMKMT) aplikasi berbasis web yang mampu memberikan kemudahan bagi pemerintah merupakan aplikasi berbasis web yang mampu memberikan untuk melakukan perhitungan, proyeksi, pemeriksaan, dan peringatan dini kemudahan bagi pemerintah untuk melakukan perhitungan, terkait dengan dampak aplikasi kebijakan pemerintah terhadap koperasi dan proyeksi, pemeriksaan, dan peringatan dini terkait dengan dampak UMKM. Outputaplikasi sistemkebijakan ini berupapemerintah data keragaan koperasi (daftar rekap dan Output detail terhadap koperasi dan UMKM. koperasi per-propinsi, jenis koperasi, berupa label dan grafik) yang dapat menunjukkan keterkaitan antar sektor koperasi dan UMKM. LAPORAN KINERJA TAHUN 2014 90 KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM Pemutakhiran data SIDD-KUMKMT dilaksanakan 2 periode untuk menganalisis perbedaan (Gap Analisis) yang disebabkan oleh moment tertentu dan

sistem ini berupa data keragaan koperasi (daftar rekap dan detail koperasi per-propinsi, jenis koperasi, berupa label dan grafik) yang dapat menunjukkan keterkaitan antar sektor koperasi dan UMKM.

Pemutakhiran data SIDD-KUMKMT dilaksanakan 2 periode untuk menganalisis perbedaan (Gap Analisis) yang disebabkan oleh moment tertentu dan dilaksanakan di 10 Propinsi (Nangroe Aceh Darussalam, Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, D.I Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan). Pemutakhiran data SIDD-KUMKMT dapat menganalisis tentang rencana kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, listrik, dan bahan baku lainnya untuk menganalisis dampak kebijakan pemerintah tersebut yang kemungkinan terjadi bagi koperasi dan UKM dan mengetahui perkembangan koperasi dan UKM.

17. Sasaran Strategis XVII: Meningkatnya peran OVOP dalam pengembangan produk unggulan daerah. Indikator kinerjanya adalah Jumlah Pengembangan Produk Unggulan Daerah Melalui Koperasi dengan Pendekatan OVOP. Kegiatan tersebut difokuskan pada peningkatan peluang pasar produk UMKM melalui peningkatan efektivitas pengembangan klaster/sentra industri kecil, menengah melalui pendekatan OVOP sebagai penjabaran kebijakan pemerintah sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007.

Target di tahun 2014 adalah sebanyak 27 Koperasi dan telah terealisasi sebesar 100% sesuai target. Target rintisan Produk OVOP yang akan dikembangkan hingga Tahun 2014 adalah 100 OVOP yang dikelola oleh koperasi dan mendapatkan fasilitasi serta pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Daerah dengan pencapaian sesuai target, yaitu: tahun 2011 (19 OVOP); tahun 2012 (26 OVOP); tahun 2013 (27 OVOP); tahun 2014 (28 OVOP).

Manfaat yang dirasakan bagi Koperasi adalah produk-produk unggulan yang memiliki kualitas tinggi dan berpotensi untuk dipasarkan akan difasilitasi pemasarannya melalu online qoo10.co.id maupun jaringan lottemart.



91

18. Sasaran Strategis XVIII: Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang sesuai kebutuhan. Indikator kinerjanya adalah: Penataan organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika administrasi publik.

92

Adanya tuntutan peningkatan terhadap pemberdayaan koperasi dan UKM, keinginan untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus melaksanakan amanat undang-undang mengharuskan Kementerian Koperasi dan UKM melakukan langkahlangkah strategis untuk meningkatkan pemberdayaan Koperasi dan UKM. Langkah strategis tersebut dilakukan melalui perubahan internal untuk membangun organisasi yang lebih baik, meningkatkan kinerja, dan mewujudkan pemenuhan tugas dan fungsi secara lebih berkualitas melalui Program Reformasi Birokrasi.

Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM mencakup 8 (delapan) area perubahan/penataan yang mencerminkan target/ kondisi/sasaran yang diharapkan dari segi organisasi, yaitu: 1) penataan organisasi; 2) penataan tatalaksana; 3) penataan peraturan perundang-undangan; 4) penataan SDM aparatur; 5) penguatan pengawasan; 6) penguatan akuntabilitas; 7) peningkatan pelayanan publik; 8) perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu dengan pencapaian target kinerja untuk indikator melalui penyempurnaan Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM dengan meningkatkan Profesionalisme SDM Aparatur. Dari hasil pelaksanaan kegiatan diatas yang sudah dimulai dari 2012 mendapat persetujuan pada semester 2 tahun 2014, sehingga target kinerja untuk indikator telah tercapai 100%.

Dampak dari Pelaksanaan RB di Kementerian Koperasi dan UKM adalah peningkatan perilaku RB, diindikasikan dengan adanya: a) kebijakan kedispilinan dan tunjangan kinerja sehingga budaya disiplin kerja pegawai meningkat; b) penataan manajemen pegawai meningkat, diindikasikan dengan sistem rekrutmen pegawai lebih transparan dengan adanya pengembangan database kepegawaian untuk kemudahan di bidang kepegawaian; c) menigkatnya pelayanan publik yakni memudahkan stakeholder dan masyarakat dalam mengakses berbagai info di bidang KUKM.



19. Sasaran Strategis XIX : Terwujudnya Grand Design Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Tahun 2015-2019, indikator kinerjanya adalah: Jumlah Grand Design Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Tahun 20152019.

Kegiatan penyusunan Grand Design (Master Plan Koperasi dan UKM) dimulai pada tahun 2013 dan dilaksanakan sampai dengan tahun 2014, tujuan dari pengembangan masterplan ini adalah mengidentifikasi kebijakan untuk meningkatkan Produktivitas UMKM dan Pertumbuhan UMKM.

Bila dibandingkan dengan target dan realisasi sesuai renstra tahun 20122014, maka capaiannya sebanyak 1 Dokumen tercapai semuanya baik target dan realisasi pada tahun 2013 dan 2014.

Dengan demikian, dampak dengan telah tersusunnya Master Plan Koperasi dan UKM adalah bisa digunakan untuk masukan RPJMN tahun 2015-2019 serta dokumen pemberdayaan koperasi dan UKM.

20. Sasaran Strategis XX : Sistem Data Base Koperasi Online. Indikator kinerjanya adalah: Persentase Propinsi yang terhubung ke dalam Sistem Data Base Online Koperasi Nasional.

Upaya untuk memenuhi pencapaian target pada indikator ini dilakukan melalui pelaksanaan Sosialisasi, Bimtek mengenai sitem informasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada publik. Pelaksanaan pencapaian target kinerja untuk indikator ini adalah melalui beberapa kegiatan, yaitu: a.

Sistem Informasi Kementerian KUKM

b.

Pengelolaan website www.depkop.go.id

Dari hasil pelaksanaan kegiatan diatas pada tahun 2014, telah dihasilkan 2 (dua) sistem, dengan realisasi sebesar 100%. Untuk capaian indikator dari tahun 2010-2014 di Unit kerja Biro Perencanaan semua telah tercapai 100%.

Dampaknya: (a) Stakeholders/pemangku kepentingan, pelaku KUKM di masyarakat dapat dengan mudah mengakses info terkait bidang KUKM; (b) Koneksi online terhubung antara Kementerian KUKM dengan SKPD yang membidangi KUKM untuk pendataan Koperasi.



93

sistem, dengan realisasi sebesar 100%. Untuk capaian indikator dari tahun 2010-2014 di Unit kerja Biro Perencanaan semua telah tercapai 100%. Dampaknya: (a) Stakeholders/pemangku kepentingan, pelaku KUKM di masyarakat dapat dengan mudah mengakses info terkait bidang KUKM; (b) Koneksi online terhubung Kementerian KUKMdengan denganbaik SKPD 21. Sasaran Strategis XXI : antara Terkelolanya dana bergulir dan yang membidangi KUKM untuk pendataan Koperasi. akuntabel. Indikator kinerjanya adalah: Terealisasinya proposal yang

sudah disetujui komite pinjaman/ pembiayaan Minimal 80% dari target

21. Sasaran Strategis XXI : Terkelolanya dana bergulir dengan baik dan penyaluran. akuntabel. Indikator kinerjanya adalah: Terealisasinya proposal yang sudah disetujui Dalam mendukung capaian sasaran strategis Kementerian KUKM terkait komite pinjaman/ pembiayaan Minimal 80% dari target penyaluran.

akses pembiayaan bagi KUKM, melalui LPDB-KUMKM berdasarkan

Dalam mendukung sasaran strategis Kementerian terkait Rencana Strategicapaian Bisnis merealisasikan penyaluran danaKUKM bergulir dari akses pembiayaan bagi KUKM, melalui LPDB-KUMKM berdasarkan Rencana Strategi tahun 2010 sampai 2014. Capaian realisasi penyalurannya melebihi Bisnis merealisasikan bergulir Total dari tahun 2010 sampai 2014. Rencana Strategis penyaluran Bisnis Tahundana 2010-2014. realisasi penyaluran Capaian realisasi penyalurannya melebihi Rencana Strategis dana bergulir tahun 2010-2014 sebesar Rp. 5.037.954.586.545 denganBisnis Tahun 2010-2014. Total realisasi penyaluran dana bergulir 2010-2014 persentase 169,17% melebihi Rencana Strategi Bisnis tahuntahun 2010-2014 sebesar Rp. Rp. 5.037.954.586.545 dengan persentase 169,17% melebihi Rencana sebesar 2.978.000.000.000. Strategi Bisnis tahun 2010-2014 sebesar Rp. 2.978.000.000.000.

Grafik 8. Realisasi Penyaluran Dana Bergulir Tahun 2010-2014

Grafik 8. Realisasi Penyaluran Dana Bergulir Tahun 2010-2014

Dalam Dalam penyaluran dana dana bergulir kendala yangyang dihadapi penyaluran bergulir ada adabeberapa beberapa kendala dihadapi diantaranya ialah keterbatasan SDM dan sertatidak tidakadanya adanyaunit/cabang unit/cabang LPDB diantaranya ialah keterbatasan SDM dan serta LPDBdi KUMKM di daerah sehingga mengalami masyarakat kesulitan mengalami kesulitan KUMKM daerah sehingga masyarakat dalam mengakses dalam mengakses informasi. Tindak lanjutnya adalah LPDB berupaya informasi. Tindak lanjutnya adalah LPDB berupaya meningkatkan jumlah SDM meningkatkan jumlah SDM berkualitas yang sesuai dengan kompetensi serta dengan membuat Kelompok KEMEN T E R I A NKerja K O Monitoring P E R A S I Ddan A NEvaluasi U K M dana Page | 8 bergulir di daerah bekerjasama dengan pihak SKPD yang membidangi KUKM dan Perguruan tinggi.

94



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2014

Adapun dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari telah tersalurkannya dana bergulir ini ialah semakin banyak pelaku usaha KUMKM yang berkualitas yang sesuai dengan kompetensi serta dengan membuat Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi dana bergulir di daerah bekerjasama dengan mendapat bantuan. pihak SKPD yang membidangi KUKM dan Perguruan tinggi.

22. Sasaran Strategis XXII : Meningkatnya Produk KUKM Berdaya Saing. Adapun dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari telah tersalurkannya dana Indikator kinerjanya Jumlah KUKM Terlayani. bergulir ini ialah semakinadalah: banyak Meningkatnya pelaku usaha KUMKM yang mendapat bantuan.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian

22. Sasaran Strategis XXII : Meningkatnya Produk KUKM Berdaya Saing. Koperasi dan UKM terkait dengan daya saing KUKM, sejak awal tahun Indikator kinerjanya adalah: Meningkatnya Jumlah KUKM Terlayani.

2010 telah dilakukan upaya peningkatan layanan pemasaran KUKM

dengan mendayagunakan SME Tower sebagai pintu gerbang utama dalam Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM terkait dengan daya saing KUKM, sejak awal tahun 2010 telah promosi dan pemasaran produk KUKM dari seluruh wilayah Indonesia, dilakukan upaya peningkatan layanan pemasaran KUKM dengan yang dikelola LLP-KUKM. mendayagunakan SME Tower sebagai pintu gerbang utama dalam promosi dan Implementasinya, telah disediakan Paviliun Propinsi sebagaiyang representasi pemasaran produk KUKM dari seluruh wilayah Indonesia, dikelola dari promosi produk KUKM Unggulan dari seluruh wilayah Negara LLP-KUKM. Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang menampilkan keunggulan

Implementasinya, telah disediakan Paviliun Propinsi sebagai representasi produk yang berbasis etnis dan budaya daerah sebagai kekuatan yang dari promosi produk KUKM Unggulan dari seluruh wilayah Negara mendukung peningkatan daya saing produk KUKM di pasar lokal maupun Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang menampilkan keunggulan global.yang berbasis etnis dan budaya daerah sebagai kekuatan yang produk daya saing produk KUKMKUKM di pasaryang lokal terlayani maupun global. mendukung Capaian peningkatan realisasi targetnya, total jumlah sejak

tahun realisasi 2010-2014 terus mengalami peningkatan, akumulasi LLPCapaian targetnya, total jumlah KUKM yangsecara terlayani sejak tahun KUKM melebihi target yang direncanakan sebanyak 5.903 KUKM menjadi 2010-2014 terus mengalami peningkatan, secara akumulasi LLP-KUKM melebihi target yang direncanakan sebanyak 5.903 KUKM menjadi sebesar sebesar 6.114 UKM, secara rinci disampaikan pada tabel 19. 6.114 UKM, secara rinci disampaikan pada tabel 19.

Tabel 19. Matriks Target dan Realisasi Jumlah KUKM yang Terlayani

Tabel 19. Matriks Target dan Realisasi Jumlah KUKM yang Terlayani

Target 2010

2011

2012

2013

2014

800

1133

1200

1303

1467

Total 5903

Realisasi KUKM terlayani 2010

2011

2012

2013

2014

827

1133

1272

1371

1511

Total

%

6114 3.57

mencapai tujuantujuan dan sasaran maka LLP-KUKM Untuk Untuk mencapai dan dimaksud, sasaran dimaksud, makamelaksanakan LLP-KUKM beberapa program kegiatan, diantaranya: Pengembangan melaksanakan beberapa program kegiatan,Program diantaranya: Program Pengembangan UKM Gallery, Ekspose Produk KUKM Unggulan Daerah SME Pengembangan Pengembangan UKM Gallery, Ekspose Produk DiKUKM Tower (Paviliun Propinsi), Promosi Produk KUKM Unggulan Melalui Duta Smesco, Unggulan Daerah Di SME Tower (Paviliun Propinsi), Promosi Produk Promosi Produk KUKM Unggulan Melalui Jurnal, Promosi Produk KUKM Unggulan KUKM Unggulan Melalui Duta Smesco, Promosi Produk KUKM Unggulan Melalui Media Iklan, Pengembangan Akses Pasar Melalui Pusat Perbelanjaan dan Melalui Jurnal, Promosi Produk KUKM Unggulan Melalui Media Iklan, Dunia Pendidikan dan Pameran Luar Negeri. Pengembangan Akses Pasar Melalui Pusat Perbelanjaan dan Dunia Pendidikan dan Pameran Luar Negeri. KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM



95

Page | 84

L A Pterlayani O R A N Kialah I N E Rterserapnya JA TAHUN tenaga 2014 Dampak dari Indikator KUKM yang kerja dalam jumlah yang besar, meningkatnya akses pasar KUKM tersebut, Dampak dari Indikatordaya KUKM yang terserapnya meningkatnya saing danterlayani kualitas ialah produk KUKM. tenaga kerja

dalam jumlah yang besar, meningkatnya akses pasar KUKM tersebut, meningkatnya daya saing dan kualitas produk KUKM.

III. AKUNTABILITAS KEUANGAN III. KEUANGAN Koperasi dan UKM pada tahun 2014 sebesar TotalAKUNTABILITAS pagu anggaran Kementerian

Rp. Total 1.420.448.122.000,-. Pagu ini Koperasi mengalami penurunan sebesar 18,36% jika pagu anggaran Kementerian dan UKM pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.420.448.122.000,-. Pagu ini mengalami sebesar 18,36% jika dibandingkan pagu tahun 2013 yang sebesar penurunan Rp. 1.739.998.862.000,-. Realisasi dibandingkan pagu tahun 2013 sebesar2014 Rp. 1.739.998.862.000,-. pelaksanaan anggaran hingga 31yang Desember mencapai sebesar Realisasi 87,94% atau pelaksanaan anggaran hingga 31 Desember 2014 mencapai sebesar 87,94% sebanyak Rp. 1.248.897.322.793,-. atau sebanyak Rp. 1.248.897.322.793,-.

Alokasi rencana dan realisasi anggaran menurut program ditunjukkan pada Alokasi rencana dan realisasi anggaran menurut program ditunjukkan pada tabel 20. tabel 20.

Tabel 20. Rekapitulasi Realisasi Anggaran per Program Tabel 20. Rekapitulasi Realisasi Anggaran per Program Kementerian dan UKM 2014 KementerianKoperasi Koperasi dan UKMTahun TahunAnggaran Anggaran 2014

PROGRAM

KEGIATAN

1

2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM

044.01.01

044.01.02

044.01.06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM JUMLAH

PAGU (Rp.)

REALISASI (Rp.)

%

SISA

3

4

5

6

216.720.935.000

183.326.109.833

89,59

33.394.825.167

59.950.220.000

53.231.121.776

88,79

6.719.098.224

1.143.776.967.000

1.012.340.091.184

88,50

131.436.875.816

1.420.448.122.000

1.248.897.322.793

87,94

171.550.799.207

Dalam implementasinya Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dilaksanakan oleh unit organisasi dalam lingkup Kementerian Koperasi dan UKM Dalamalokasi implementasinya Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dengan dan realisasi anggaran sebagai berikut:

dilaksanakan oleh unit organisasi dalam lingkup Kementerian Koperasi dan UKM 1. Kegiatan Pusat (Kementerian) sebesar Rp. 1.036.703.488.000-, dengan dengan alokasi dan realisasi anggaran sebagai berikut: realisasi sebesar Rp. 895.481.909.043,- (86,38%);

1. 2.Kegiatan Pusat (Kementerian) sebesar Rp. 1.036.703.488.000-, dengan realisasi Kegiatan BLU sebesar Rp. 158.872.681.000,- dengan realisasi sebesar sebesar Rp. 898.928.431.957,(88,17%); Rp. 143.434.460.441,(90,28%);

96




Page | 85

2.

Kegiatan BLU sebesar Rp. 158.872.681.000,- dengan realisasi sebesar LAPORAN KINERJA TAHUN 2014 Rp. 143.434.460.441,- (90,28%);

3. Kegiatan Dekonsentrasi sebesar Rp. 149.226.953.000,- dengan realisasi 3. Kegiatan Dekonsentrasi sebesar Rp. 149.226.953.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 138.797.744.221,- (93,01%); sebesar Rp. 141.990.498.571,- (95,19%);

4. 4.Kegiatan Tugas Pembantuan sebesarRp.Rp. 75.645.000.000,dengan Kegiatan Tugas Pembantuan (PLUT) (PLUT) sebesar 75.645.000.000,dengan realisasi sebesar Rp. 67.736.686.174,(90,32%) realisasi sebesar Rp. 67.990.454.738,- (89,88%) Tabel 21. Rekapitulasi Rencana Dan Realisasi Anggaran Kementerian Tabel 21. Rekapitulasi Rencana Dan Realisasi Anggaran Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2014 (Per 31 Desember 2014) 2014) Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2014 (Per 31 Desember Pagu Anggaran (Rp.) 3

Unit Kerja 2 1 I Pusat 1 Deputi Bidang Kelembagaan DEPUTI a. 1Fasilitasi

Realisasi (Rp.) 4

(%) 5

Sisa (Rp.) 6

(%) 7

Catatan Blokir 8

48.593.158.000 48.593.158.000

43.037.009.150 43.037.009.150

88,57 88,57

5.556.148.850 5.556.148.850

11,43 11,43

47.782.940.000 11.368.591.000 36.414.349.000

42.641.035.194 10.227.835.194 32.413.200.000

89,24 89,97 89,01

5.141.904.806 1.140.755.806 4.001.149.000

10,76 10,03 10,99

3 Deputi Bidang Pembiayaan DEPUTI a. 3Fasilitasi DEPUTI b. 3Perkuatan

164.750.960.000 63.250.960.000 101.500.000.000

140.869.471.468 41.761.021.468 99.108.450.000

85,50 66,02 97,64

19.934.358.532 17.542.808.532 2.391.550.000

12,10 14.947.130.000 27,74 3.947.130.000 2,36 11.000.000.000

4 Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha DEPUTI a. 4Fasilitasi DEPUTI b. 4Perkuatan

126.346.971.000 40.846.971.000 85.500.000.000

111.213.987.979 37.723.987.979 73.490.000.000

88,02 92,35 85,95

15.132.983.021 3.122.983.021 12.010.000.000

11,98 7,65 14,05

5 Deputi Bidang Pengembangan SDM DEPUTI a. 5Fasilitasi DEPUTI b. 5Perkuatan

263.202.053.000 250.202.053.000 13.000.000.000

224.450.438.475 211.450.438.475 13.000.000.000

85,28 84,51 100,00

25.498.744.525 25.498.744.525 0

9,69 13.252.870.000 10,19 13.252.870.000 -

6 Deputi Bidang Pengemb. & Restrukturisasi Usaha DEPUTI a. 6Fasilitasi DEPUTI b. 6Perkuatan

54.830.500.000 43.970.500.000 10.860.000.000

47.423.816.509 39.089.816.509 8.334.000.000

86,49 88,90 76,74

7.406.683.491 4.880.683.491 2.526.000.000

13,51 11,10 23,26

7 Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UKMK DEPUTI a. 7Fasilitasi DEPUTI b. 7Perkuatan

19.525.751.000 17.125.751.000 2.400.000.000

16.553.434.409 15.153.434.409 1.400.000.000

84,78 88,48 58,33

2.972.316.591 1.972.316.591 1.000.000.000

15,22 11,52 41,67

8 Sekretariat SESMEN a. Fasilitasi

276.671.155.000 276.671.155.000

239.945.604.623 239.945.604.623

86,73 86,73

36.725.550.377 36.725.550.377

13,27 13,27

9 Dekopin DEKOPIN a. Fasilitasi

35.000.000.000 35.000.000.000

32.793.634.150 32.793.634.150

93,70 93,70

2.206.365.850 2.206.365.850

6,30 6,30

787.029.139.000 249.674.349.000

671.182.781.957 227.745.650.000

85,28 91,22

115.846.357.043 21.928.699.000

14,72 8,78

1.036.703.488.000 149.226.953.000 75.000.000.000 645.000.000 158.872.681.000 59.096.915.000 23.348.540.000 35.748.375.000 99.775.766.000 7.483.323.000 92.292.443.000

898.928.431.957 138.797.744.221 67.736.686.174

6.800.196.662 80.589.267.783

86,71 93,01 90,32 90,28 94,84 97,88 92,84 87,59 90,87 87,32

137.775.056.043 13,29 10.429.208.779 6,99 7.263.313.826 9,68 645.000.000 100,00 15.438.220.559 9,72 3.051.919.004 5,16 493.871.149 2,12 2.558.047.855 7,16 12.386.301.555 12,41 683.126.338 9,13 12.460.746.816 13,50

1.248.897.322.793

87,92

171.550.799.207

2 Deputi Bidang Produksi DEPUTI a. 2Fasilitasi DEPUTI b. 2Perkuatan

a. Jumlah Fasilitasi b. Jumlah Perkuatan I II III IV V

Jumlah I (a + b) Dekonsentrasi Tugas Pembantuan (PLUT) Balatkop BLU LLP-KUKM - APBN (RM) - PNBP LPDB-UMKM - APBN (RM) - PNBP Jumlah I + II +III+IV+V

1.420.448.122.000

143.434.460.441 56.044.995.996

22.854.668.851 33.190.327.145

87.389.464.445

K E M E N T E R I A N KLAPORAN O P E R A SKINERJA I D A N TAHUN UKM

12,08 28.200.000.000

2014


97| 86 Page

Dalam pelaksanaan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 205.385.513.546,- (14,94%). Sisa anggaran tersebut meliputi: Dalam pelaksanaan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat sisa  anggaran Penghematan/Efisiensi (Perjalan dinas, langganan dayatersebut dan jasa, kegiatan sebesar Rp. 171.550.799.202,(12,08%). Sisa anggaran meliputi: kontraktual, dan efisiensi lainnya) sebesar Rp. 188.185.513.546,- (13,52%); • Penghematan/Efisiensi (Perjalan dinas, langganan daya dan jasa, kegiatan  Blokir anggarandan sebesar Rp. 17.200.000.000,(1,24%). kontraktual, efisiensi lainnya) sebesar Rp. 143.350.799.207,(10,09%); • Blokir anggaran 28.200.000.000,Berdasarkan opini sebesar BPK-RI,Rp. hasil capaian (1,99%). penilaian Laporan Keuangan Kementerian Koperasi UKMhasil pada tahunpenilaian 2013 adalah Dengan Berdasarkan opini dan BPK-RI, capaian LaporanWajar Keuangan Kementerian Koperasi UKM pada tahun 2013 adalah Wajar Dengan Pengecualianopini Pengecualian (WDP). dan Dalam kurun waktu 2010-2013, terdeskripsikan (WDP).terhadap Dalam kurun waktuKeuangan 2010-2013,Kementerian terdeskripsikan opini BPK-RI terhadap BPK-RI Laporan Koperasi dan UKM sebagai Laporan Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai berikut: berikut: Tabel 22. Opini BPK-RI Terhadap Laporan Keuangan Tabel 22. Opini BPK-RI Terhadap Laporan Keuangan Kementerian Kementerian Koperasi dan UKM dari Tahun 2010-2013 Koperasi dan UKM dari Tahun 2010-2013

No.

Tahun

Opini BPK-RI

1 2 3

2010 2011 2012

WTP WTP WTP - DPP

4

2013

WDP

Kementerian Koperasi UKM akanmenindaklanjuti menindaklanjuti hasil penilaian tersebut, Kementerian Koperasi dan dan UKM akan hasil penilaian tersebut, dan melakukan upaya-upaya perbaikan, terkait akuntabilitas pelaksanaan dan dan dan melakukan upaya-upaya perbaikan, terkait akuntabilitas pelaksanaan pelaporan anggaran, sehingga ke depan capaian opini BPK-RI terhadap Laporan pelaporan anggaran, sehingga ke depan capaian opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM dapat meningkat kembali yakni Wajar Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM dapat meningkat kembali yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tanpa Pengecualian (WTP).

98



BAB IV PENUTUP



99

100



BAB IV PENUTUP I. KESIMPULAN 1. Kualitas dokumen perencanaan yang selaras dan konsisten dari mulai perencanaan dan penetapan sasaran strategis, indikator kinerja untuk implementasi SAKIP serta pelaksanaan penganggaran perlu ditingkatkan baik pada tataran Kementerian maupun Unit Kerja/Satuan Kerja; 2.

Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis perlu ditingkatkan baik dari sisi kapasitas maupun kuantitas;

3. Sistem pengumpulan data dan informasi yang terintegrasi antar unit kerja/ satuan kerja perlu dibangun untuk efektifitas dan efisiensi pelaporan kinerja; 4. Penetapan indikator sasaran strategis perlu dilengkapi dengan ketersediaan sumber data, sehingga pengukuran capaian kinerja indikator dapat terukur; 5. Ketercapaian sasaran strategis secara keseluruhan sangat tergantung dari dukungan seluruh unit kerja/satuan kerja serta institusi/lembaga terkait sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Koperasi dan UKM saja belum cukup untuk menjadikan realisasi capaian sasaran-sasaran tersebut optimal atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif baik secara internal maupun dengan institusi/lembaga terkait lainnya. II. PERMASALAHAN Meskipun secara umum kinerja Kementerian Koperasi dan UKM cukup baik, namun masih terdapat permasalahan dalam mewujudkan sasaran strategisnya selama tahun 2014, secara umum yaitu : 1. Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi dan UKM dan pemahaman perkoperasian di kalangan aparat Pembina dan Masyarakat, permasalahannya adalah: 1)

Pada Indikator Koperasi yang mempunyai kekuatan hukum tetap melalui pengumuman di Berita Negara: a.

Kurangnya Dinas Propinsi dan Kab/Kota untuk menyampaikan akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh Dinas serta perubahan anggaran dasar, dan pembentukkan koperasi untuk dilaporankan LAPORAN KINERJA TAHUN 2014


101

kepada Kementerian Koperasi dan UKM c.q. Deputi Bidang Kelembagaan KUKM untuk diumumkan kedalam lembar berita negara. b. Hasil Pengumuman Berita Negara yang sudah dikirimkan ke Dinas Koperasi Tingkat Propinsi Kab/Kota dimana koperasi tersebut berdomisili, kadangkala tidak diterima oleh dinas yang bersangkutan. c. Dari output 5.500 Koperasi yang rencananya akan diumumkan, hanya tercapai 4.686 Koperasi. 2)

Pada Indikator Jumlah Peraturan Pemerintah tentang Perkoperasian: a. Naskah akademis dan rancangan Undang-Undang Koperasi yang terdiri dari 126 Pasal telah disempurnakan menjadi 72 Pasal sehingga jadwal pembahasan RUU Koperasi antar Kementerian terpaksa berubah, hal ini merupakan kebijakan dari pimpinan dengan alasan bahwa RUU Koperasi mengatur hal-hal yang pokok saja sedangkan hal-hal yang secara rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Menteri sesuai amanat dari Undang-Undang. b. Pelaksanaan rapat antar Kementerian dan harmonisasi tergantung hasil penyempurnaan RUU Koperasi oleh pejabat eselon 1 Kementerian Koperasi dan UKM. c.

3)

Pengajuan pembahasan RUU Koperasi bergantung pada terselesainya harmonisasi dari Kementerian Hukum dan HAM yang saat ini belum bisa terwujud dan diperkirakan mendekati akhir tahun 2015 harmonisasi selesai langsung diserahkan kepada Presiden untuk selanjutnya diselesaikan kepada Komisi VI-DPR untuk pembahasan Panja.

Pada Indikator Koperasi yang memiliki kelembagaan kuat dan usaha yang sehat: a. Kurangnya koordinasi dengan dinas yang membidangi koperasi di Kabupaten/Kota sehingga pengumpulan masukan dalam pembahasan draft Peraturan Menteri agak terhambat.

102

b.

Kriteria koperasi sektor riil belum dipahami secara optimal oleh para Pembina, baik di pusat maupun daerah.

c.

Belum optimalnya koordinasi dengan dinas-dinas setempat berkaitan dengan upaya revitalisasi koperasi.



4) Pada indikator tersedianya tenaga penyuluh perkoperasian yang profesional: a. Adanya salah satu persyaratan yang di minta berupa nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dianggap terlalu tinggi untuk menjadi seorang tenaga PPKL, sehingga masyarakat yang mendaftar untuk menjadi PPKL agak berkurang. b. Kurangnya informasi tentang penerimaan menjadi tenaga petugas penyuluh koperasi lapangan, walaupun Kementerian Koperasi dan UKM sudah memasang iklan di surat kabar setempat dan papan pengumuman di Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Prop/ Kab/Kota. c. Kurangnya pemahaman perkoperasian bagi para calon peserta Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL). d. Kurangnya koordinasi dengan SKPD dalam rangka memberdayakan keberadaan para Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan. 5) Pada indikator Koperasi dapat mewujudkan core bisnisnya secara jelas sesuai bidang usahanya yang lebih fokus: a. Pada umumnya koperasi belum dapat menyusun perencanaan bisnis sendiri dikarenakan kompetensi dan pengalaman karyawan yang belum mampu untuk menyusun proposal bisnis. 2.

Sasaran Strategis : Penyediaan Akses Pembiayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja ini, permasalahannya: 1) Pada indikator tersalurkannya Bantuan Dana Bagi Pengembangan Koperasi Wanita/PERKASSA serta Koperasi Perkotaan dan Perdesaan adalah alokasi anggaran yang tersedia belum dapat menampung seluruh usulan koperasi calon peserta program dan situasi politik tahun 2014 yang mengakibatkan waktu pelaksanaan mengalami keterlambatan yang dimulai pada Triwulan ke-3. Keterlambatan tersebut dikarenakan antara lain: a. Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B-106/01-15/01/2014 tanggal 17 Januari 2014 perihal Himbauan untuk tidak menggunakan anggaran program sosial/ publikasi, iklan/ promosi dan kampanye di Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi/ kelompok. LAPORAN KINERJA TAHUN 2014


103

b. Surat Badan Pengawas Pemilu Nomor : 199/BAWASLU/ II/2014 Tanggal 27 Pebruari 2014 perihal pengawasan Fasilitas Pemerintah Dalam Kegiatan politik Praktis Menjelang Pemilu 2014. c. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-219/MK.02/IV/2014 Tanggal 10 April 2014 Perihal Review Angaran Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian /Lembaga Tahun 2014. d.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-IX/2013 tanggal 28 Mei 2014 tentang Uji Materi atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang amar putusannya menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku sementara sampai dibentuk UndangUndang baru.

2) Pada Indikator tersalurkannya bantuan dana bagi Wirausaha Pemula yang mendapat start-up capital, di tahun 2014 mengalami keterlambatan karena beberapa kendala, sehingga penyaluran dana bantuan mulai efektif dilakukan pada triwulan ke-3 dan kegiatan monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya dapat dilakukan. Keterlambatan tersebut antara lain disebabkan oleh: a. Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B-106/01-15/01/2014, tanggal 17 Januari 2014, perihal Himbauan untuk tidak Menggunakan Anggaran Program Sosial/ Publikasi, Iklan/Promoso dan Kampanye di Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah untuk Kepentingan Pribadi/ Kelompok. b. Surat Badan Pengawas Pemilu Nomor : 199/BAWASLU/ II/2014, tanggal 27 Februari 2014, perihal Pengawasan Fasilitas Pemerintah dalam Kegiatan Politik Praktis Menjelang Pemilu 2014; c. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-219/MK.02/IV/2014, tanggal 10 April 2014, perihal Review Angaran Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga Tahun 2014; d.

104

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-IX/2013 tanggal 28 Mei 2014 tentang Uji Materi atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang amar putusannya menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang



Perkoperasian berlaku sementara sampai dibentuk UndangUndang baru. III. SARAN DAN TINDAK LANJUT Dari permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun mendatang beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain: 1. Sasaran Strategis: Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi dan UKM dan pemahaman perkoperasian di kalangan aparat Pembina dan Masyarakat, tindak lanjutnya yaitu: a. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan SKPD yang membidangi KUKM Propinsi/Kabupaten/Kota mengenai penyampaian Koperasi yang telah memiliki Badan Hukum untuk pengesahan dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara; b.

Menyelesaikan pembahasan RUU Koperasi secara internal dan koordinasi dengan Kementerian terkait untuk pembahasan dan harmonisasi naska akademis dan RUU Koperasi;

c.

Meningkatkan koordinasi dengan SKPD yang membidangi KUKM Propinsi/ Kabupaten/Kota untuk mendapatkan masukan dan kesepahaman terkait peraturan Menteri mengenai Revitalisasi Koperasi terutama aspek kriteria dan metode;

d. Melakukan sosialisasi secara intensif untuk perekrutan PPKL melalui berbagai media dan juga koordinasi dengan SKPD yang membidangi KUKM Propinsi/Kabupaten/Kota; e. Persyaratan dan seleksi PPKL disesuaikan dengan kondisi/kebutuhan daerah (aspek SDM dan geografi); f.

Tindak lanjut kebijakan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas PPKL di bidang perkoperasian;

g. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan SKPD yang membidangi KUKM dalam rangka pemberdayaan dan pembinaan PPKL terkait pelaksanaan tugasnya; h.

Melakukan kerjasama dengan pihak yang berkompeten untuk melakukan research asistensi dalam penyusunan perencanaan bisnis kepada Koperasi.



105

2.

Sasaran Strategis: Penyediaan Akses Pembiayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja ini, tindak lanjutnya yaitu: a. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan SKPD yang membidangi KUKM terkait dengan pelaksanaan kegiatan bimtek dan pendampingan untuk peningkatan kapasitas Koperasi, serta monitoring dan evaluasi program terkait pelaksanaan penyaluran dan pemanfaatan bantuan dana oleh Koperasi ke UMKM;

3.

b.

Melaksanakan pelatihan/bimtek yang komprehensif dan terpadu bagi pengembangan wirausaha pemula terkait pengelolaan bantuan dana untuk pengembangan usaha yang optimal;

c.

Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dengan: pendampingan, monitoring dan evaluasi pemanfaatan bantuan dana oleh wirausaha pemula peserta program.

Sasaran Strategis: Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) yang sesuai kebutuhan, tindak lanjutnya yaitu: a. Merencanakan untuk menyusun dokumen perencanaan RB yang lebih terpadu antara basis program (road map) dengan basis kriteria berdasarkan PMPRB untuk meningkatkan kualitas dan kematangan manajemen dalam implementasi program RB; b. Meningkatkan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan dan monitoring-evaluasi yang tertuang dalam road map RB Kementerian Koperasi dan UKM sesuai amanat dalam PMPRB.

4. Sasaran Strategis: Terwujudnya Grand Design Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Tahun 2015-2019, tindak lanjutnya yaitu: a.

Meningkatkan koordinasi secara internal dan dengan K/L atau stakeholders terkait dalam penyusunan grand desain pemberdayaan KUKM/rencana strategis Kementerian KUKM;

b. Melakukan penajaman, focusing dan penyelarasan dalam seluruh dokumen perencanaan Kementerian KUKM dalam kurun waktu lima tahun mendatang dengan RPJMN, serta menjaga konsistensi dalam implementasinya sehingga implementasi SAKIP dapat lebih meningkat;

106



c.

5.

Melengkapi dokumen perencanaan yang telah disusun baik pada tataran Kementerian KUKM maupun unit/satuan kerja dengan penetapan kebijakan Pimpinan Kementerian/Unit dan Satuan Kerja (Permen/ Perdep).

Sasaran Strategis: Sistem Data Base Koperasi Online, tindak lanjutnya yaitu: a. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan SKPD yang membidangi KUKM terkait konsistensi pelaporan pendataan KUKM; b.

Menjaga konektivitas on line data system secara internal maupun dengan SKPD yang membidangi KUKM, mengingat perkembangan data dan informasi serta sistem informasi yang dikembangkan dalam lingkup Kementerian KUKM akan terus bertambah.



107


108



LAMPIRAN



109

LAMPIRAN Lampiran 1 Sasaran Strategis, Target, dan Realisasi berdasarkan Penetapan/Perjanjian Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014. Lampiran 2 Sasaran Strategis dan Pencapaian Kinerja Kementerian KUKM Tahun 2010-2011 berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2010-2011. Lampiran 3 Sasaran Strategis dan Pencapaian Kinerja Kementerian KUKM Tahun 2010-2014 berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2012-2014. Lampiran 4 Sasaran Strategis dan Pencapaian Kinerja Kementerian KUKM Tahun 2010-2014 berdasarkan Penetapan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014.

110



Lampiran 1. Sasaran Strategis, Target, dan Realisasi berdasarkan Penetapan/Perjanjian Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014 No.

Target 2014

IKU

Realisasi

Capaian (%)

Sasaran Strategis I: Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi dan UKM dan pemahaman perkoperasian di kalangan aparat Pembina dan Masyarakat 1.


2.

Jumlah Peraturan Perkoperasian

3.

5.500 Koperasi

4.686 Koperasi

85,2

1 RPP

1 RPP

100


300 Koperasi

300 Koperasi

100

4.


735 Orang

735 Orang

100

5.

Koperasi dapat mewujudkan core bisnisnya secara jelas sesuai bidang usahanya yang lebih fokus (koreksi: Koperasi dapat mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik melalui pengendalian dan akuntabilitas)

500 Koperasi

500 Koperasi

100

Pemerintah

tentang

Sasaran Strategis II: Meningkatnya kontribusi koperasi dalam perekonomian perkoperasian 6.

Prosentase pertumbuhan koperasi di bidang Produksi

tenaga

kerja

6%

6%

100

Sasaran Strategis III: Meningkatnya Daya Saing Koperasi 7.


produktivitas

3%

3%

100

8.

Prosentase peningkatan koperasi yang menerapkan teknologi di bidang produksi

2%

2%

100

Sasaran Strategis IV: Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi 9.


10.

Prosentase pertumbuhan SHU bidang Produksi

volume

usaha

5%

5%

100

koperasi di

3%

3%

100

Sasaran Strategis V: Penyediaan Akses Pembiayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 11.

Peningkatan kapasitas pendanaan bagi lembaga keuangan bukan bank (KSP/KJKS) dalam rangka memperluas jangkauan layanan untuk pembiayaan usaha

100 KSP/KJKS

100 KSP/KJKS

100

12.

Penilaian kesehatan bagi 69 KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Primer Nasional

69 KSP/USP Koperasi dan Kopdit

69 KSP/USP Koperasi dan Kopdit

100



111

96

Target 2014

Realisasi

Capaian (%)

Transformasi LKM menjadi badan hukum koperasi

100 LKM

200 LKM

200

14.

Tersalurkannya Bantuan Dana Bagi Pengembangan Koperasi Wanita/PERKASSA serta Koperasi Perkotaan dan Perdesaan

1.000 Koperasi

1.000 Koperasi

100

15.

Tersalurkannya bantuan dana bagi Wirausaha Pemula yang mendapat start-up capital

2.060 WP

4.326 WP

210

220 KUKM/ 20 Koperasi

100

116 KUKM

116

170 KUMKM

100

1.300 KUMKM

100

866 KUKM

101,88

No.

IKU

13.

Sasaran Strategis VI: Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Koperasi dan UMKM 16.

Jumlah KUMKM yang difasilitasi pendampingan bisnis ritel modern

dalam

220 KUMKM/ 20 Koperasi

Sasaran Strategis VII: Pengembangan dan Perluasan Pasar Ekspor Koperasi dan UMKM 17.


100 KUKM

Sasaran Strategis VIII: Pengembangan Sarana Usaha Pemasaran KUMKM 18.

Jumlah dukungan revitalisasi pemasaran melalui Koperasi

sarana

170 KUMKM

Sasaran Strategis IX: Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UMKM 19.

Jumlah KUMKM yang difasilitasi temu mitra

1.300 KUMKM

Sasaran Strategis X: Pengembangan Promosi Produk Koperasi dan UKM 20.


850 KUKM

Sasaran Strategis XI : Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM KUMKM melalui pengembangan wirausaha, koperasi dan UMKM 21.

% Penduduk usia produktif yang mengikuti pemasyarakatan dan pelatihan kewirausahaan

0,011%

0,046%

418,19

22.


0,030%

0,059%

196,67

23.

% Jumlah Lembaga Diklat yang difasilitasi Tempat Praktek Keterampilan Usaha

7,3%

7,027%

96,26

24.

% Ketersediaan data pengembangan SDM KUMKM

100%

100%

100

25.

% Sumber Daya Manusia KUMKM yang memanfaatkan fasilitasi sertifikasi profesi

13,63%

27,72%

203,37

112



No.

Target 2014

IKU

Realisasi

Capaian (%)

Sasaran Strategis XII: Meningkatnya KUMKM yang memahami dan menerapkan teknologi tepat guna, standarisasi mutu, sistem HKI, dan kehalalan produk 26.

KUMKM yang mendapatkan sosialisasi dan menerapkan teknologi tepat guna dalam pengembangan energi terbaru dan pengolahan sabut kelapa

450 UMK

450 UMK

100

Sasaran Strategis XIII: Terfasilitasinya penyebarluasan informasi program KUR 27.

UMKM yang didampingi untuk mengakses KUR

27.520 KUKM

27.520 KUKM

100

Sasaran Strategis XIV: Meningkatnya kapasitas Lembaga Pendamping dalam pengembangan usaha 28.

Lembaga Pendamping Pengembangan Bisnis KUMKM yang ditingkatkan kapasitasnya

60 Pendam ping

60 Pendam ping

100

29.

Jumlah Inkubator Wirasuasaha yang difasilitasi

20 inkubator

20 inkubator

100

30.

Jumlah KUMKM sentra dan indutri kreatif yang mendapatkan dukungan sistem bisnis dan kerjasama usaha serta KUMKM sentra yang memanfaatkan e-commerce dan aplikasi bisnis

880 KUMKM

880 KUMKM

100

Sasaran Strategis XV: Meningkatnya dayaguna hasil kajian/rintisan/replikasi 31.

% Rekomendasi yang penetapan kebijakan

digunakan

dalam

20%

20%

100

15%

100

Sasaran Strategis XVI: Meningkatnya dayaguna sistem Informasi kajian 32.


15%

Sasaran Strategis XVII: Meningkatnya peran OVOP dalam pengembangan produk unggulan daerah 33.


27 Koperasi

27 koperasi

100

Sasaran Strategis XVIII: Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang sesuai kebutuhan 34.


Sasaran Strategis XIX: Terwujudnya 2015-2019 35.

Semester II T.A 2014

Semester II T.A 2014

100

Grand Design Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Tahun


1 Dokumen

1 Dokumen

100

100%

100

Sasaran Strategis XX: Sistem Data Base Koperasi Online 36.

% Provinsi yang terhubung ke dalam Sistem Data Base Online Koperasi Nasional

100%



113

98

No.

IKU

Target 2014

Realisasi

Capaian (%)

Sasaran Strategis XXI: Terkelolanya dana bergulir dengan baik dan akuntabel 37.

Terealisasinya proposal yang sudah disetujui komite pinjaman/pembiayaan Minimal 80% dari target penyaluran

Penyaluran dana bergulir Rp. 2.15T

Rp. 2.166 T

100,74

1.511 KUKM Mitra

103

Sasaran Strategis XXII: Meningkatnya Produk KUKM Berdaya Saing 38.

114


1.467 KUKM Mitra


KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 99

100



115

1.

No.

Meningkatnya jumlah dan peran KUMKM dalam Perekonomian Nasional

Sasaran Strategis

2%

1%

50 %

5%

10 %

%

%

%

%

Tumbuhnya jumlah koperasi secara Nasional

Meningkatnya jumlah koperasi yang melaksanakan RAT

Meningkatnya rata-rata jumlah penyerapan tenaga kerja Koperasi dan UMKM

Meningkatnya rata-rata nilai investasi Koperasi dan UMKM

Target %

Satuan

Meningkatkan koperasi berkualitas

Indikator Kinerja Utama (IKU)

16,50 %

5,15 %

50%

6,02 %

1,85 %

Realisasi

2010

10 %

5%

50 %

1%

2%

Target

16,50 %

5,15 %

50%

6,02 %

1,85 %

Realisasi

2011

-

-

-

-

-

Target

-

-

-

-

-

Realisasi

2012

-

-

-

-

-

Target

-

-

-

-

-

Realisasi

2013

-

-

-

-

-

Target

-

-

-

-

-

Realisasi

2014

Lampiran 2. Sasaran Strategis dan Pencapaian Kinerja Kementerian KUKM Tahun 2010-2011 berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2010-2011

165

103

100

60,2

92,5

% Realisasi dari total 20102011

101

116



Peningkatan daya saing produk Koperasi dan UMKM

Peningkatan jumlah dan Kualitas Sarana dan Prasarana Produksi KUMKM

3.

Sasaran Strategis

2.

No.

UMK

Jumlah UMK yang memahami dan mengakses sumber-sumber investasi

Koperasi

Pendam ping

Jumlah lembaga pendamping yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengembangan usaha KUMKM

Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM

UMKM

Satuan

Jumlah UMKM yang memahami dan menerapkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), labelisasi halal dan mutu


56 kop

500 (424) UMK

80 pendam ping

400 KUKM

Target

80 kop

424 UMK

80 pendam ping

500 KUKM

Realisasi

2010

56 kop

500 (424) UMK

80 pendam ping

400 KUKM

Target

80 kop

424 UMK

80 Pendam ping

500 KUKM

Realisasi

2011

-

-

-

-

Target

-

-

-

-

Realisasi

2012

-

-

-

-

Target

-

-

-

-

Realisasi

2013

-

-

-

-

Target

-

-

-

-

Realisasi

2014

142,85

100

100

125


102



117

4.

No.

Peningkatan pemasaran produk Koperasi dan KUKM

Sasaran Strategis

KUKM

Unit

UMi

Jumlah KUKM yang difasilitasi bermitra

Jumlah sarana prasarana yang dibangun

Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas pasar

1.850

36

27.250

36

1.800

2.745

5 model

10 kop

Realisasi

2010

1.650

(2.745)

3.615

5 model

Konsep Model

KUKM

10 kop

Target

Koperasi

Satuan

Jumlah KUKM yang berpameran

Meningkatnya jumlah koperasi dalam pengembangan energi terbarukan Tersusunnya konsep model pemberian insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUMKM


1.800

36

1.650

(2.745)

3.615

5 model

10 kop

Target

27.250

36

1.850

2.745

5 model

10 kop

Realisasi

2011

-

-

-

-

-

-

Target

-

-

-

-

-

-

Realisasi

2012

-

-

-

-

-

-

Target

-

-

-

-

-

-

Realisasi

2013

-

-

-

-

-

-

Target

-

-

-

-

-

-

Realisasi

2014

1.513,88

100

112

100

100

100


103

118



5.

No.

Penyediaan akses pembiayaan KUMKM

Sasaran Strategis

Koperasi

Kelompok

Provinsi

PPKD

Tersalurkannya bantuan sosial kepada 7.900 kelompok pelaku usaha mikro/ koperasi

Terfasilitasinya pengembangan penjaminan kredit daerah melalui pola coguaarantee dengan lembaga penjaminan nasional pembentukan perusahaan penjamin kredit daerah (PPKD)

Terfasilitasinya pembentukan perusahaan penjamin kredit daerah (PPKD)

Satuan

Meningkatnya jumlah koperasi yang dapat mengakses kredit/ pembiayaan bank melalui lingkage program

Indikator Kinerja Utama (IKU) Realisasi 500 kop

1370 Kel/Kop

13 prov

2 PPKD

Target 100 kop

1.200 Kel/Kop

13 prov

2 PPKD

2010

2 PPKD

13 prov

1.200 Kel/Kop

100 kop

Target

2 PPKD

13 prov

1370 Kel/Kop

500 kop

Realisasi

2011

-

-

-

-

Target

-

-

-

-

Realisasi

2012

-

-

-

-

Target

-

-

-

-

Realisasi

2013

-

-

-

-

Target

-

-

-

-

Realisasi

2014

100

100

114,16

500


104



119

No.

Sasaran Strategis

Sebaran UMKMK yang memahami dan mengakses program KUR

Meningkatkan kapasitas Konsultan Keuangan Mitra Bank selaku tenaga pendamping KUMKM dalam menjembatani KUMKM dalam mengakses kredit kepada Lembaga Keuangan Perbankan.

Meningkatnya jumlah KSP/KJKS sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang sehat, kuat dan dipercaya

Terwujudnya fasilitasi pengembangan asuransi, jasa keuangan dan implementasi kebijakan perpajakan


100

100

33

100

100

33

KSP/KJKS

KKMB

Provinsi

200 LKM

Realisasi

200 LKM

Target LKM

Satuan

2010

33

100

100

200 LKM

Target

33

100

100

200 LKM

Realisasi

2011

-

-

-

-

Target

-

-

-

-

Realisasi

2012

-

-

-

-

Target

-

-

-

-

Realisasi

2013

-

-

-

-

Target

-

-

-

-

Realisasi

2014

100

100

100

100


105

120



6.

No.

Pengembangan wirausaha KUKM baru

Sasaran Strategis

Orang

Modul

Orang Unit

Orang

Orang

Tersedianya pedoman dan modal kewirausahaan bagi sarjana calon wirausaha

Pelatihan kewirausahaan

Meningkatnya jumlah tempat praktek keterampilan usaha pada lembaga pendidikan pedesaan

Meningkatnya jumlah SDM KUMKM yang mengikuti DIKLAT

Meningkatnya manajer/ kepala cabang koperasi jasa keuangan yang memiliki sertifikat kompetensi

Satuan

Terciptanya calon wirausaha baru


360

3.420

100

400

2

1.000

Target

360

4.918

95

407

2

1.148

Realisasi

2010

360

3.420

100

400

2

1.000

Target

360

4.918

95

407

2

1.148

Realisasi

2011

-

-

-

-

-

-

Target

-

-

-

-

-

-

Realisasi

2012

-

-

-

-

-

-

Target

-

-

-

-

-

-

Realisasi

2013

-

-

-

-

-

-

Target

114,8

100

101,75 95

143,8

100

-

-

-

-


-

Realisasi

2014

106



121

7.

No.


Sasaran Strategis

RUU/RPP

Perda

Kajian

Model

Peninjauan dan penghapusan berbagai pungutan dan regulasi yang merugikan KUMKM baik yang sektoral maupun spesifik daerah

Tersedianya kajian dasar, kebijakan dan terapan yang prospektif dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM

Tersedianya model-model terbaik (best practice) internasional bagi pemberdayaan koperasi dan UMKM

Satuan

Tertatanya peraturan Perundangundangan terkait dengan perkoperasian dan LKM


4

40

6 (1 RUU dan 5 RPP)

6 (1 RUU dan 5 RPP)

Target

7

40

6 (1 RUU dan 5 RPP)

6 (1 RUU dan 5 RPP)

Realisasi

2010

4

40

6 (1 RUU dan 5 RPP)

6 (1 RUU dan 5 RPP)

Target

7

40

6 (1 RUU dan 5 RPP)

6 (1 RUU dan 5 RPP)

Realisasi

2011

-

-

-

-

Target

-

-

-

-

Realisasi

2012

-

-

-

-

Target

-

-

-

-

Realisasi

2013

-

-

-

-

Target

-

-

-

-

Realisasi

2014

175

100

100

100


107

122



8.

No.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Bidang Koperasi dan UKM

Sasaran Strategis

Perencanaan penyuluhan program dan koordinasi

Pelaksanaan anggaran dan penatausahaan dan inventarisasi BMN


Paket

%

Satuan

12

1

Target

12

1

Realisasi

2010

12

1

Target

12

1

Realisasi

2011

-

-

Target

-

-

Realisasi

2012

-

-

Target

-

-

Realisasi

2013

-

-

Target

-

-

Realisasi

2014

100

100


108



123

1.

No.

Meningkatnya kualitas kelembagaan KUMKM dan pemahaman perkoperasian dikalangan aparat pembina dan masyarakat, berupa a) Jumlah koperasi berkualitas; b) Jumlah masyarakat peserta penyuluhan perkoperasian; c) Jumlah aparat pembina peserta bimbingan teknis

Sasaran Strategis

Terwujudnya Badan Hukum Koperasi yang diumumkan dalam Berita Negara RI

Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian dan tata kelola perusahaan kepada pembina/UMKM/ koperasi di sektor riil

Terlaksananya Event program Gemaskop kepada tokoh masyarakat/ kelompok strategis, kelompok ekonomi produktif dan gerakan koperasi

Terwujudnya koperasi berkualitas


-

-

-

-

Event

Orang

Koperasi

Target

Koperasi

Satuan

-

-

-

-

Realisasi

2010

-

-

-

-

Target

-

-

-

-

Realisasi

2011

5.500

400

3

1.000

Target

4.686

400

3

873

Realisasi

2012

5.500

500

4

1.000

Target

5.500

500

2

1.000

Realisasi

2013

5.500

500

4

1.000

Target

4.686

500

2

1.000

Realisasi

2014

Lampiran 3. Sasaran Strategis dan Pencapaian Kinerja Kementerian KUKM Tahun 2010-2014 berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2012-2014

90,13

100

63,63

95,77


109

124



2.

No.

Peningkatan Sinergitas Program Pemberdayaan KUKM dalam Mewujudkan Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah serta Daya Saing KUKM di Bidang Produksi

Sasaran Strategis

Koperasi

Koperasi

pedoman

Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM

Meningkatnya jumlah koperasi dalam pengembangan energi terbarukan

Tersusunnya konsep model pemberian insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUMKM

Koperasi

Orang

Terwujudnya Tenaga Penyuluh yang Terekrut dan Terlatih

Terwujudnya Koperasi yang direvitalisasi

RPP

Satuan

Tersusunnya Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU tentang Koperasi


-

-

-

-

-

-

Target

-

-

-

-

-

-

Realisasi

2010

-

-

-

-

-

-

Target

-

-

-

-

-

-

Realisasi

2011

123

5

3

300

153

5

3

300

425

-

-

425

Realisasi

Target

2012

10

5

5

162

300

540

5

Realisasi

10

162

300

500

5

Target

2013

5

30

-

300

500

1

Target

5

10

-

300

514

1

Realisas i

2014

100

53,48

110,52

100

103,78

100


110



125

3.

No.

Meningkatnya akses pembiayaan dan pemahaman perpajakan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta pemantapan KSP/KJKS

Sasaran Strategis

Koperasi

Koperasi

LKM

Koperasi

Wirausaha

Kegiatan

Penilaian Kesehatan Bagi 42 KSP dan 27 KJKS/UJKS Primer Nasional

Transformasi 100 LKM menjadi Badan Hukum Koperasi

Peningkatan Permodalan Bagi 1.320 Koperasi Perdesaan dan Perkotaan

Tersalurnya Bantuan dana bagi wirausaha pemula yang mendapat StartUp Capital

Pelaksanaan Kegiatan Edukasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pengembangan Asuransi, Jasa Keuangan dan Perpajakan bagi 1.000 KUMKM

Satuan

Peningkatan Akses Pendanaan Bagi Usaha Mikro dan Kecil melalui 100 Koperasi


-

-

-

-

-

-

Target

-

-

-

-

-

-

Realisasi

2010

-

-

-

-

-

-

Target

-

-

-

-

-

-

Realisasi

2011

3

168

1.250

100

42 KSP dan 27 KJKS/ UJKS Primer Nasiona

100

Target

3

256

1.250

200

42 KSP dan 27 KJKS/ UJKS Primer Nasional

100

Realisasi

2012

7

2.160

1.320

223

42 KSP dan 27 KJKS/ UJKS Primer Nasio nal

100

Target

7

3.860

1.320

223


100

Realisasi

2013

5

2.000

1.000

200


100

Target

5

4.326

1.000

200


100

Realisas i

2014

100

195,05

100

119,12

100

100


111

126



4.

No.

Terfasilitasinya Dukungan Revitaliasi / Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional, Terselenggaranya temu mitra KUMKM dan Terpromosikan nya Produk Koperasi dan UKM dan Serta Tertatanya Usaha PKL

Sasaran Strategis

Koperasi

Umi

Orang Orang Orang

Unit

Jumlah PKL yang difasilitasi kepastian tempat usaha

Jumlah Peserta diklat vocational

Jumlah peserta perkoperasian

Jumlah peserta diklat kewirausahaan sebanyak

Jumlah TPKU sebanyak 600 Unit

KUMKM

Jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra

Jumlah Dukungan Revitalisasi sarana dan prasarana pemasaran melalui koperasi

KUMKM

Provinsi/ PPKD

Satuan

Jumlah KUMKM yang difasilitasi pameran dalam dan luar negeri

Fasilitasi Terbentuknya Lembaga Penjamin Kredit Daerah bagi KUMK


-

-

-

-

-

-

-

-

-

Target

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Realisasi

2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Target

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Realisasi

2011

100

1.400

60

450

4.360

19

1.500

1.160

2

Target

100

1.400

60

450

4.360

19

1.670

1.387

2

Realisasi

2012

100

1.700

200

510

4.625

207

1.720

1.170

2

Target

100

1.700

200

510

4.625

207

1.720

1.170

2

Realisasi

2013

100

1.700

250

540

4.906

170

1.300

850

2

Target

100

1.700

250

540

1.730

170

1.300

866

2

Realisasi

2014

100

100

100

100

77,13

100

103,76

107,64

100


112



127

5.

No.

Perluasan Program KUR, Peningkatan Kualitas Sentra dan Standarisasi Produk UMK serta Pendampingan Bagi UMKM

Sasaran Strategis Provinsi

KUMKM

KUMKM

Pendamping

KUMKM

KUMKM

Jumlah KUMKM yang didampingi untuk mengakses KUR

Jumlah KUMKM yang mendapatkan sosialisasi dan menerapkan standarisasi ISO/SNI/HACCP, HKI dan kehalalan produk

Jumlah Pendamping Lembaga Pengembangan Bisnis KUMKM yang ditingkatkan kapasitasnya



Satuan

Jumlah Provinsi yang mendapatkan sosialisasi program KUR


-

-

-

-

-

-

Target

-

-

-

-

-

-

Realisasi

2010

-

-

-

-

-

-

Target

-

-

-

-

-

-

Realisasi

2011

670

670

380

500

33 Prov

33

Target

27.520

1.100

380

424

424

1.100

380

424

424

500

380

670

670

33 Prov

27.520

Realisasi 33

Target

2013

33

33

Realisasi

2012

424

424

380

1.485

27.520

33

Target

424

424

380

1.485

27.520

33

Realisasi

2014

100

100

100

100

100

% Realisasi dari total 20122014 100

113

128



6.

No.

Tersedianya hasil Kajian/ Rintisan/ Replikasi / Publikasi, Pengembangan Teknologi Informasi Pengkajian dan Partisipasi pada Forum Kerjasama Internasional dalam Pemberdayaan KUMKM

Sasaran Strategis

Jumlah KUKM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama investasi Jumlah KUMKM Sentra yang difasilitasi bimbingan dan konsultasi pemanfaatan e-commerce dan aplikasi sistem bisnis Jumlah Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM yang difasilitasi penguatannya Terlaksananya Kajian/Rintisan/ Replikasi/ Publikasi, Pengembangan Teknologi Informasi Pengkajian dan Partisipasi pada Forum Kerjasama Internasional dalam Pemberdayaan KUMKM


-

Unit

-

-

KUMKM

Kajian

-

Target

KUMKM

Satuan

-

-

-

-

Realisasi

2010

-

-

-

-

Target

-

-

-

-

Realisasi

2011

4

-

265

670

Target

4

-

265

670

Realisasi

2012

1

21

1

21

265

424

424

265

Realisasi

Target

2013

1

21

265

424

Target

1

21

265

424

Realisasi

2014

100

100

100

100


114



129


Meningkatnya jumlah KUMKM penerima pinjaman/ pembiayaan dana bergulir

9.

Terciptanya Pengembangan Produk Unggulan Daerah dengan Pendekatan One Village One Product (OVOP)

Sasaran Strategis

8.

7.

No.

Tersalurkannya pinjaman/pembia yaan dana bergulir


Pengembangan produk/ komoditas unggulan daerah dengan pendekatan OVOP


KUMKM

KUMKM

Koperasi

Satuan

-

-

-

Target

-

-

-

Realisasi

2010

-

-

-

Target

-

-

-

Realisasi

2011

105.516

500

30

Target

105.516

500

26

Realisasi

2012

92.535

1.100

27

Target

160.401

1.100

27

Realisasi

2013

600.369

1.485

28

Target

629.369

1.485

28

Realisasi

2014

112.13

100

95,29


115

130



1.

No.

Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi dan UKM dan pemahaman perkoperasian di kalangan aparat Pembina dan Masyarakat

Sasaran Strategis

Koperasi dapat mewujudkan core bisnisnya secara jelas sesuai bidang usahanya yg lebih fokus



Jumlah Peraturan Pemerintah tentang Perkoperasian



5.000

6 (1 RUU dan 5 RPP) -

-

-

RPP

Koperasi

Koperasi

Orang

Target

Koperasi

Satuan

-

-

-

6 (1 RUU dan 5 RPP)

5.000

Realisasi

2010

-

-

-

6 (1 RUU dan 5 RPP)

5.000

Target

-

-

-

6 (1 RUU dan 5 RPP)

5.000

Realisasi

2011

-

425

1.000

-

5.500

Target

-

425

1.011

-

5.500

Realisasi

2012

-

540

1.000

5

5.000

Target

-

540

1.000

5

5.000

Realisasi

2013

500

735

300

1

5.500

Target

500

735

300

1

4.686

Realisasi

2014

Lampiran 4. Sasaran Strategis dan Pencapaian Kinerja Kementerian KUKM Tahun 2010-2014 berdasarkan Penetapan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014

100

100

100, 47

100

96,86


116



131

Meningkatnya kontribusi koperasi dalam perekonomian

Meningkatnya Daya Saing Koperasi



3.

4.

5.

Sasaran Strategis

2.

No.

Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi di bidang Produksi Persentase peningkatan koperasi yang menerapkan teknologi di bidang produksi Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi di bidang Produksi Persentase pertumbuhan SHU koperasi di bidang Produksi Peningkatan kapasitas pendanaan bagi lembaga keuangan bukan bank (KSP/KJKS) dalam rangka memperluas jangkauan layanan untuk pembiayaan usaha

Persentase pertumbuhan tenaga kerja koperasi di bidang Produksi


-

-

-

-

-

-

%

%

%

%

Koperasi (KSP/ KJKS)

Target %

Satuan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Realisasi

2011 Target

-

Realisasi

2010

100

-

-

-

-

-

Target

425

-

-

-

-

-

Realisasi

2012

100

-

-

-

-

-

Target

120

-

-

-

-

-

Realisasi

2013

100

3

5

2

100

3

5

2

3

6

6

3

Realisasi

Target

2014

215

100

100

100

100

% Realisasi dari total 20102014 100

117

132



6.

No.

Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Koperasi dan UMKM

Sasaran Strategis

Jumlah KUMKM yang difasilitasi dalam pendampingan bisnis ritel modern

KUKM

KUKM

WP

Tersalurkannya bantuan dana bagi Wirausaha Pemula yang mendapat

start-up capital

Koperasi

LKM

Transformasi LKM menjadi badan hukum koperasi

Tersalurkannya Bantuan Dana Bagi Pengembangan Koperasi Wanita/ PERKASSA serta Koperasi Perkodes

KSP

Satuan

Penilaian kesehatan bagi 69 KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Primer Nasional


50

-

1.200

200

42 KSP dan 27 KJKS/UJ KS Primer Nasional

Target

2010

50

-

1.200

200

42 KSP dan 27 KJKS/UJKS Primer Nasional

Realisasi

58

-

1.200

200


Target

2011

58

-

1.370

200

42 KSP dan 27 KJKS/UJK S Primer Nasional

Realisasi

210

168

1.250

100


Target

2012

210

256

1.250

200


Realisasi

220

2.160

1.320

223


Target

2013

220

3.860

1.320

223


Realisasi

220

2.000

1.000

200


Target

2014

220

4.326

1.000

200

42 KSP dan 27 KJKS/UJK S Primer Nasional

Realisasi

100

195, 05

102, 84

110, 83

100


118



133


% Penduduk usia produktif yang mengikuti pemasyarakatan dan pelatihan kewirausahaan

Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UMKM

Pengembangan Promosi Produk Koperasi dan UKM

Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM KUMKM melalui pengembangan wirausaha, koperasi dan UMKM

9.

10.

11.

Jumlah KUMKM yang difasilitasi temu mitra

Jumlah dukungan revitalisasi sarana pemasaran melalui Koperasi


8.




Sasaran Strategis

7.

No.

%

Unit

Orang

KUMKM

KUKM

Satuan

-

2.745

-

-

-

Target

-

2.745

-

-

-

Realisasi

2010

-

2.745

-

-

-

Target

-

2.745

-

-

-

Realisasi

2011

-

1.160

1.500

19

-

Target

-

1.378

1.670

19

-

Realisasi

2012

-

1.170

1.720

207

-

Target

-

1.170

1.720

207

-

Realisasi

2013

0,011

850

1.300

170

100

Target

0,046

866

1.300

170

116

Realisasi

2014

418, 18

102, 69

103, 76

100

116


119

134



12.

No.


Sasaran Strategis

%

%

% Ketersediaan data pengembangan SDM KUMKM

% Sumber Daya Manusia KUMKM yang memanfaatkan fasilitasi sertifikasi profesi %

%

% Jumlah Lembaga Diklat yang difasilitasi TPKU


%

Satuan



500

-

-

-

-

Target

500

-

-

-

-

Realisasi

2010

350

-

-

-

-

Target

350

-

-

-

-

Realisasi

2011

350

-

-

-

-

Target

350

-

-

-

-

Realisasi

2012

350

-

-

-

-

Target

350

-

-

-

-

Realisasi

2013

450 UMK

13,63

100

7,3

0,030

Target

450 UMK

27,72

100

7,027

0,059

Realisasi

2014

100

173, 99

100

97

196, 66


120



135


Meningkatnya kapasitas Lembaga Pendamping dalam pengembangan usaha

13.

14.

No.

Sasaran Strategis

inkubator

KUMKM

Jumlah Inkubator Wira usaha yang difaslitasi

Jumlah KUMKM sentra dan indutri kreatif yang mendapatkan dukungan sistem bisnis dan kerjasama usaha serta KUMKM sentra yang memanfaatkan

dan aplikasi bisnis

e-commerce

Pendam ping

%

Satuan

Lembaga Pendamping Pengembangan Bisnis KUMKM yang ditingkatkan kapasitasnya

Jumlah UMKM yang didampingi untuk mengakses KUR, dan koperasi yang mendapatkan fasilitasi pengembangan resi gudang


880

-

-

100

Target

80

-

880

880

-

100

100

-

Target

880

-

80

100

Realisasi

2011

Realisasi

2010

880

20

-

100

Target

880

20

-

100

Realisasi

2012

880

20

20

880

380

100

Realisasi

380

100

Target

2013

880

20

200

100

Target

880

20

200

100

Realisasi

2014

100

100

100

100


121

136



Meningkatnya dayaguna hasil kajian/rintisan/ replikasi

Meningkatnya dayaguna sistem Informasi kajian

Meningkatnya peran OVOP dalam pengembangan produk unggulan daerah

Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang sesuai kebutuhan

Terwujudnya Grand Design Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Tahun 2015-2019

16.

17.

18.

19.

Sasaran Strategis

15.

No.





% Rekomendasi yang digunakan dalam penetapan kebijakan


Dokumen

Orang

Koperasi

%

%

Satuan

-

-

-

15%

-

Target

-

-

-

-

19

15%

15%

-

-

-

-

19

15%

-

Realisasi

2011

Target

-

Realisasi

2010

-

864

30

15%

-

Target

-

864

26

15%

20

Realisasi

2012

1

850

27

15%

20

Target

1

850

27

15%

20

Realisasi

2013

1

864

28

15%

20

Target

1

864

28

15%

20

Realisasi

2014

100

100

100

100

100


122



137

Sistem Data Base Koperasi Online


Meningkatnya Produk KUKM Berdaya Saing

21.

22.

Sasaran Strategis

20.

No.


Terealisasinya proposal yang sudah disetujui komite pinjaman/ pembiayaan minimal 80% dari target penyaluran

% Provinsi yang terhubung ke dalam Sistem Data Base Online Koperasi Nasional


KUKM

Rp

%

Satuan

800

725 M

100

Target

827

410,3 M

100

Realisasi

2010

1.133

492 M

100

Target

1.133

975.01

100

Realisasi

2011

1.200

539 M

100

Target

1.272

1.07 T

100

Realisasi

2012

1.303

587 M

100

Target

1.371

1.42 T

100

Realisasi

2013

1.467

635 M

100

Target

1.511

1.15 T

100

Realisasi

2014

103, 57

172, 21

100



138



LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TAHUN 2014

Recommend Documents