KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA REVITALISASI KOPERASI DAN UKM MENUJU KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

REVITALISASI KOPERASI DAN UKM MENUJU KESEJAHTERAAN RAKYAT

KINERJA KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2010

Daftar Isi Struktur Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia per Januari 2011

4

Kata Pengantar

7

Pendahuluan

8

Program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II

10

Capaian Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2010

16

Perkembangan Data Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

24

Bantuan Perkuatan

30

Dukungan Anggaran

32

Kredit Usaha Rakyat

36

Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM

50

Deputi Kementerian

58

Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM

60

Bidang Produksi

94

Bidang Pembiayaan

106

Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Bidang Pengembangan SDM Koperasi dan UKM

124

Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha

184

Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK

204

Badan Layanan Umum

234

Mitigasi Bencana Alam

252

Kerjasama Dalam Negeri

264

Kerjasama Luar Negeri

276

Program Strategis Tahun 2011

314

Penutup

320

156

4

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010



Struktur Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia per Januari 2011

Para Deputi Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 85 tahun 2010 terdiri dari: 1. Drs. Guritno Kusumo, MM; Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM. 2. Untung Tri Basuki, SH, SPN; Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM. 3. Muzni HA Djalil, SH; Deputi Bidang Produksi. 4. Ir. Agus Muharram, MSP; Deputi Bidang Pembiayaan. 5. Ikhwan Asrin, SE, MSi; Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha.

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM DR. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA

6. Drs. Neddy Rafinaldy Halim, MS; Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia. 7. DR. Ir. Choirul Djamhari, M.Sc; Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha. 8. Ir. I Wayan Dipta, M.Sc; Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK.

Sekretaris Kementerian Drs. Guritno Kusumo, MM

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2011 telah dilakukan pergantian/mutasi Deputi Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu: 1. Drs. Braman Setyo, M.Si menggantikan Muzni HA Djalil, SH selaku Deputi Bidang Produksi. 2. DR. Ir Pariaman Sinaga, MM menggantikan Ir. Agus Muharram, MSP selaku Deputi Bidang Pembiayaan.

Inspektur Drs. Soenarya Kosasih, MSi, Ak

3. Drs. Neddy Rafinaldy Halim, MS menggantikan Ikhwan Asrin, SE, MSi selaku Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha. 4. Ir. Agus Muharram, MSP menggantikan Drs. Neddy Rafinaldy Halim, MS selaku Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Deputi Bidang Kelembagaan KUKM

Deputi Bidang Produksi

Untung Tri Basuki, SH, SPn

Drs. Braman Setyo, MSi

Deputi Bidang Pembiayaan

Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha

DR. Ir. Pariaman Sinaga, MM Drs. Neddy Rafinaldy H, MS

Deputi Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Ir. Agus Muharram, MSP

DR. Ir. Choirul Djamhari, MSc

Deputi Bidang Pengkajian UKMK Ir. I Wayan Dipta, MSc

5

6





7

Kata Pengantar Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UKM berkat arahan, petunjuk dan peran utama Bapak DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia yang selalu memberikan arahan dan petunjuk secara rutin pada rapat-rapat kabinet dan arahan-arahan yang diberikan setiap saat. Begitu pula berkat bantuan dan kerjasama yang diberikan oleh berbagai pihak baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Untuk itu, kesempatan ini merupakan momentum untuk menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono atas arahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan kepada kami dalam menunaikan tugas yang dipercayakan untuk memimpin Kementerian Koperasi dan UKM. Ucapan terima kasih pula disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan kerjasamanya sehingga tugas-tugas dan tanggung jawab ini dapat terlaksana dengan baik. Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2009–2010 ini, harus dilanjutkan dan mampu menjadi pemicu pencapaian kinerja Kementerian Koperasi dan UKM yang lebih optimal pada tahun-tahun berikutnya. Secara periodik, Kementerian Koperasi dan UKM berkomitmen untuk secara transparan menginformasikan dan mengkomunikasikan pelaksanaan tugas pembangunan di bidang Koperasi dan UKM yang telah dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat. Informasi ini dirangkum dalam sebuah Buku yang sekaligus juga merupakan Laporan Tahunan Kementerian Koperasi dan UKM dan kali ini diberi judul “Revitalisasi Koperasi dan UKM Menuju Kesejahteraan Rakyat”. Dalam buku ini disajikan catatan-catatan mengenai pencapaian kinerja Koperasi dan UKM dan terobosanterobosan pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UKM oleh Kementerian Koperasi dan UKM selama tahun 2010. Disadari bahwa tantangan pembangunan Koperasi dan UKM di era pasar global tentu bukanlah hal yang mudah. Tersirat sekilas dalam buku ini, Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan berbagai pendekatan strategis, tidak hanya melalui integrasi koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, tetapi juga dengan program/ kegiatan aksi pemberdayaan Koperasi dan UKM dengan berupaya mendorong bertumbuh dan berkembangnya Koperasi dan UKM yang kreatif, mandiri dan berdaya saing. Hal ini dimaksudkan agar Koperasi dan UKM sebagai entitas usaha mampu menjadi Soko Guru Perekonomian Nasional dan Koperasi dan UKM yang merupakan sektor ekonomi yang dominan mampu berperan sebagai pendorong eskalasi pertumbuhan ekonomi nasional. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi media evaluasi bersama terhadap capaian dan rencana aksi ke depan agar semakin optimal dalam rangka memberdayakan Koperasi dan UKM untuk mencapai masyarakat sejahtera. Jakarta, 31 Desember 2010 Menteri Negara DR. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA

8





9

Pendahuluan Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama pemerintah. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu faktor penentu pencapaian kesejahteraan tersebut. Dengan potensi jumlah penduduk dan persebaran penduduk yang kita miliki, program pemerataan pembangunan termasuk pembangunan ekonomi menjadi prioritas untuk diwujudkan. Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (affirmative policy) terhadap Koperasi dan UKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas ditengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian terhadap ekonomi rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Dalam hal ini pemberdayaan Koperasi dan UKM, berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (pro poor), potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (pro growth). Keberadaan Koperasi dan UKM berperan dalam pembangunan, khususunya dalam perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (pro job). Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian nasional, keberadaan Koperasi dan UKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh, baik dalam kondisi normal maupun krisis, sehingga Koperasi dan UKM menjadi jantung ekonomi rakyat, dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Melihat potensi dan kondisi obyektif tersebut, maka Koperasi dan UKM dapat menjadi motor penggerak perekonomian nasional.

Di sisi lain dengan berlakunya globalisasi ekonomi, serta makin pesatnya kerja sama ekonomi antar negara, akan menciptakan peluang baru bagi Koperasi dan UKM sehingga dapat meningkatkan perannya sebagai penggerak utama pertumbuhan industri manufaktur dan kerajinan, agroindustri, ekspor non migas dan penciptaan lapangan kerja baru. Selain itu dengan berlakunya ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) pada tahun 2010, juga dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha Koperasi dan UKM. Dengan pemahaman yang utuh terhadap potensi dan peran Koperasi dan UKM tersebut, kiranya dapat menggugah kesadaran dan semangat kebangsaan, bahwa keberadaan Koperasi dan UKM merupakan komponen yang penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Bahkan di banyak negara maju, Koperasi dan UKM menjadi kekuatan utama dalam perekonomian nasional dan memiliki posisi tawar yang besar dalam setiap kebijakan ekonomi pemerintah. Oleh karena itu, berbagai upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM harus didukung oleh semua pihak untuk mempercepat terwujudnya kemajuan dan menghantarkan pada kondisi Koperasi dan UKM yang lebih baik. VISI Menjadikan Koperasi dan Usana Mikro, Kecil, dan Menengah (KUKM) sehat dan kuat. MISI Memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja, dan menurunkan jumlah kemiskinan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.




11

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam menentukan Program Kerja 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II, adalah membuat kebijakan yang sangat dibutuhkan dan memudahkan dalam hal akses pembiayaan bagi pelaku Koperasi dan UKM dengan perbankan yaitu melalui penyerapan Kredit Usaha Rakyat. 1. Perluasan akses KUR melalui penambahan bank pelaksana KUR. Latar belakang dari program ini adalah masih terbatasnya volume penyaluran KUR serta kapasitas dan jangkauan layanan oleh bank pelaksana. Hasil yang dicapai adalah:

Bab 1 PROGRAM 100 HARI KABINET INDONESIA BERSATU II


•

Bertambahnya bank pelaksana KUR (semula 6 bank menjadi 19 bank), keikutsertaan Bank BPD sebagai bank daerah untuk meningkatkan sebaran geografis bank pelaksana KUR.

•

Bertambahnya bank pelaksana KUR untuk meningkatkan: a. Volume penyaluran KUR. b. Debitur yang akan mengakses KUR, sehingga persoalan permodalan Koperasi dan UKM dapat diatasi.

•

Tercapainya program pemerintah untuk menyalurkan Rp 20 triliun/tahun selama periode tahun 2009–2014.

2. Memperluas program Diklat dan Pendidikan Vocational bagi pelaku UKM. Latar belakang program ini adalah: masih rendahnya keterampilan SDM Koperasi dan UKM, kurangnya penerapan standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan terbatasnya sarana balai diklat yang memadai. Hasil yang dicapai adalah: •

Tersedianya pedoman mengenai perluasan program diklat dan pendidikan vocational bagi Koperasi dan UKM.

•

Telah dilaksanakannya diklat keterampilan teknis peningkatan industri kreatif diikuti oleh sebanyak 270 orang.

•

Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program antar pelaku pengembangan SDM Koperasi dan UKM yang diikuti oleh 135 orang.

•

Telah dilaksanakannya Diklat sertifikasi pengelola KJK dalam rangka penerapan SKKNI diikuti oleh sebanyak 120 orang.

12





13

4. Revitalisasi pasar tradisional. Kondisi pasar tradisional yang kurang representatif dan pertumbuhannya yang negatif serta pelaksanaan amanat UU No. 20/2008 tentang UMKM, Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana pemasaran yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan usaha mikro dan kecil, serta membuka kesempatan berusaha dengan memberikan kepastian lokasi usaha bagi usaha mikro dan usaha kecil. Hasil yang dicapai adalah: •

Terwujudnya revitalisasi unit pasar tradisional di 80 Kab/Kota pada 31 provinsi.

•

Tersedianya kepastian tempat usaha bagi pedagang tradisional usaha mikro dan kecil.

•

Dengan tersedianya pasar yang representatif akan meningkatkan kenyamanan bagi konsumen sehingga dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan pedagang tradisional usaha mikro dan kecil.

•

Terserapnya 43.280 orang tenaga kerja dilingkungan pasar tradisional yang telah dibangun (asumsi 4 tenaga kerja x 80 pedagang x 129 unit).

Menteri Negara Koperasi dan UKM melakukan Koordinasi dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat di Sulawesi Utara

3. Perluasan One Village One Product (OVOP) Potensi unggulan daerah UKM yang harus digali secara maksimal dengan memproduksi produk yang memiliki nilai tambah, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dalam mengembangkan potensi produk-produk unggulan daerah, memaksimalkan peran koperasi dalam memasarkan produk unggulan daerah dan penjabaran Inpres 6/2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Hasil yang dicapai adalah: •

Tumbuhnya sentra-sentra produk unggulan spesifik daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat.

•

Terintegrasinya kegiatan produk-produk unggulan daerah dari hulu sampai hilir melalui wadah koperasi.

•

menungkatnya keterlibatan lintas pelaku (stakeholders) dalam pengembangan ekonomi daerah.

Kunjungan Wirausaha Muda Berprestasi ke UKM Gallery

Rangkaian kegiatan Menteri Negara Koperasi dan UKM dalam rangka pengembangan OVOP, Bali

14




Menteri Negara Koperasi dan Ukm meresmikan serta meninjau Pasar Tradisional Movila Koppas Bintang Terang Sulawesi Tenggara, 2 Juli 2010

Menteri Negara Koperasi dan Ukm meninjau Pkl jembatan Suramadu, Jawa Timur, 13 Februari 2010


15




Kerja keras yang dilaksanakan jajaran Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2010 menggembirakan, prestasi ini bisa dilihat dari capaian-capaian yang melampaui target.

Bab 2 CAPAIAN KINERJA KEMenterian KOPERASI DAN UKM TAHUN ANGGARAN 2010 Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010

Peningkatan SDM Koperasi dan UKM yang mengikuti diklat ditargetkan 3.165, terealisasi 4.035 (127,49%). Kemampuan Koperasi dan UKM dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi inovasi ditargetkan 350, terealisasi 425 (121%). Peningkatan kualitas sarana dan prasarana produksi pemasaran ditargetkan 60, terealisasi 81 (135%). Dan seterusnya, lebih konkritnya disajikan dalam tabel- tabel. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM tahun anggaran 2009, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan opini sebagai Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

17

18



C APAIAN KINERJA PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SASARAN

PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK KOPERASI UMKM

INDIKATOR SASARAN

TARGET

REALISASI

PERSENTASE

Meningkatnya UMKM dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi inovasi

350

425

121%

Meningkatnya UMKM dalam penerapan standarisasi manajemen mutu dalam pengembangan usaha

125

300

240%

Meningkatnya UMKM yang memanfaatkan dan mensertifikasi sistem HKI (SNI, ISO, HKI, halal dan keamanan pangan)

600

Meningkatnya Koperasi dan UKM dalam melakukan transaksi bisnis, kerjasama usaha dan pemanfaatan teknologi informasi

400

422

105%

Meningkatnya usaha skala Mikro dan Kecil Sentra Produksi di daerah tertinggal

480

500

104,17%

Berkembangnya jumlah klinik restrukturisasi usaha untuk pendamping Koperasi dan UKM

10

10

100%

683

SASARAN

PENYEDIAAN AKSES PEMBIAYAAN KUMKM

113,8%

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET

REALISASI

PERSENTASE

PENGEMBANGAN KEMITRAAN Koperasi dan UKM DENGAN PELAKU USAHA

Meningkatnya jumlah koperasi yang menerapkan sistem resi gudang

10

12

120%

INDIKATOR SASARAN

TARGET

REALISASI

PERSENTASE

Meningkatnya akses pembiayaan Koperasi dan UKM melalui Surat Utang Koperasi (SUK)

300 UMKM

300 UMKM

100%

Meningkatnya kapasitas pendamping dalam pengembangan usaha Koperasi dan UKM dan wirausaha baru

100 Pendamping

100 Pendamping

100%

Terfasilitasinya pendampingan bagi Koperasi Prospek Mandiri dan meningkatnya calon wirausaha baru

40 koperasi 310 KUMKM

40 koperasi 310 KUMKM

100%

PENCAPAIAN KINERJA PERBAIKAN IKLIM USAHA YANG LEBIH BERPIHAK PADA KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SASARAN

PERBAIKAN IKLIM USAHA YANG LEBIH BERPIHAK PADA KUMKM

CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN PEMASARAN PRODUK KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

PENINGKATAN PEMASARAN PRODUK Koperasi dan UKM

19


CAPAIAN KINERJA PENYEDIAAN AKSES PEMBIAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

PENGEMBANGAN KEMITRAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DENGAN PELAKU USAHA

SASARAN


INDIKATOR SASARAN

TARGET

REALISASI

PERSENTASE

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana produksi pemasaran

60

81

135%

Terwujudnya Smesco UKM menjadi icon industry dan pemberdayaan Koperasi dan UKM Nasional

150 KUKM Mitra, 827 KUKM terlayani

827 KUKM terlayani

100%

Meningkatnya usaha UKM sentra produksi di daerah tertinggal/terisolir

25

25

100%

Revitalisasi pasar tradisional

34

34

100%

Tahun 2009, telah dilakukan revitalisasi pasar tradisional sejumlah 89 unit dengan anggaran APBN-P dan 5 unit dengan anggaran APBN reguler.

INDIKATOR SASARAN

TARGET

REALISASI

PERSENTASE

Tertatanya peraturan Perundang-undangan terkait dengan perkoperasian dan LKM

3

3

100%

Peninjauan dan penghapusan berbagai pungutan dan regulasi yang merugikan KUMKM baik yang sektoral maupun spesifik daerah

40

98

245%

Tersedianya kajian dasar, kebijakan dan terapan yang prospektif dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM

4

12

300%

Tersedianya model-model terbaik (best practice) internasional bagi pemberdayaan koperasi dan UMKM

1

1

100%

Pada tahun anggaran 2010, pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi & UKM secara umum telah terlaksana dengan baik dan sesuai yang direncanakan. Hal ini terlihat pada tabel capaian kinerja di atas bahwa berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan telah mencapai 100%, bahkan pada beberapa sasaran kinerja mencapai 245% dan 300%.

20




21


RENCANA DAN REALISASI KEUANGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TAHUN 2010 NO

PROGRAM

PAGU/RENCANA

REALISASI

CAPAIAN (%)

SISA

I

PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA UMKM

56.501.947.000

51.324.004.085

90,83

5.177.942.915

1

Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran

7.000.000.000

6.679.808.378

95,42

320.191.622

2

Penyusunan Program dan Rencana Kerja

3.000.000.000

2.886.623.628

96,22

113.376.372

3

Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Perundang-undangan

11.999.962.000

11.577.560.480

96,48

422.401.520

4

Kerjasama Antar Instansi Pemerintah/Swasta/ L embaga

21.501.985.000

18.390.180.600

85,53

3.111.804.400

5

Diseminasi Isu-isu Strategis Pemberdayaan KUKM

13.000.000.000

11.789.830.999

90,69

1.210.169.001

NO

PROGRAM

PAGU/RENCANA

REALISASI

CAPAIAN (%)

SISA

IV

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI

18.000.000.000

17.414.738.270

96,75

585.261.730

22

Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

7.000.000.000

6.762.642.295

96,61

237.357.705

23


6.000.000.000

5.961.500.000

99,36

38.500.000

24

Pembinaan, Pengawasan dan Penilaian Perkoperasian

5.000.000.000

4.690.595.975

93,81

309.404.025

V

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

226.224.600.000

218.133.383.220

96,42

8.091.216.780

25


20.524.600.000

19.555.350.350

95,28

969.249.650

26

Kegiatan Pembiayaan Lain-lain

1.500.000.000

1.484.356.100

98,96

15.643.900

27

Pelatihan Budaya Usaha Dan Teknis Manajemen Usaha Mikro

8.320.000.000

8.025.130.965

96,45

294.869.035

28

Penyediaan Dana Untuk Kegiatan Produktif Skala Usaha Mikro, Kecil Dan Koperasi Dengan Pola Bagi Hasil/Syariah dan Konvensional

165.000.000.000

160.316.419.220

97,16

4.683.580.780

29

Bimbingan Teknis/Pendampingan dan Pelatihan Pengelola LKM (PNPM-P)

6.680.000.000

5.626.332.600

84,23

1.053.667.400

30

Pembinaan Sentra-sentra Produksi di Daerah Terisolir dan Tertinggal

5.000.000.000

4.868.757.400

97,37

131.242.600

II

PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM

80.150.000.000

77.933.721.618

97,23

2.216.278.382

6

Peningkatan/Pengkajian Kapasitas Kelembagaan

200.000.000

197.012.000

98,51

2.988.000

7

Fasilitasi Pengembangan UKM Berbasis Teknologi

8.500.000.000

7.434.939.160

87,47

1.065.060.840

8

Fasilitasi Pengembangan UKM Berbasis Teknologi

12.940.000.000

12.556.021.550

97,03

383.978.450

9

Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha UMKM dan Pihak Terkait

3.510.000.000

3.457.675.900

98,51

52.324.100

10

Penumbuhan Wirausaha Baru

20.000.000.000

20.000.000.000

100

-

11

Penyediaan Sarana Produksi Bersama Bagi Anggota Koperasi

35.000.000.000

34.288.073.008

97,96

711.926.992

III

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM

68.128.495.000

65.576.191.030

96,25

2.552.303.970

31

Pembinaan Sentra-sentra Produksi di Daerah Terisolir dan Tertinggal

3.700.000.000

3.629.843.150

98,10

70.156.850

12


2.153.500.000

2.101.293.250

97,58

52.206.750

32

Fasilitasi Pengembangan Pemasaran Usaha Mikro Melalui Koperasi

15.500.000.000

14.627.193.435

94,37

872.806.565

13

Penyusunan Program dan Rencana Kerja Pembangunan

5.082.465.000

4.946.102.830

97,32

136.362.170

14

Perawatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

11.998.015.000

11.790.966.000

98,27

207.049.000

15

Kegiatan Pembiayaan Lain-lain

3.953.820.000

3.750.367.745

94,85

203.452.255

16

Pengawasan Pelaksanaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi UMKM

1.295.000.000

1.254.403.140

96,86

40.596.860

17

Penyediaan SKIM Penjaminan Kredit UKM

1.291.180.000

1.256.262.975

97,29

34.917.025

18

Penyelenggaraan Promosi Produk UKM

37.882.741.000

36.205.827.640

95,57

1.676.913.360

19

Perkuatan Jaringan Kerjasama Lembaga Pengembangan Bisnis (BDS-P)

2.400.000.000

2.274.787.550

94,78

125.212.450

20

Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

471.774.000

447.235.000

94,79

24.539.000

21

Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal

1.600.000.000

1.548.944.900

96,81

51.055.100

22


PAGU/RENCANA


NO

PROGRAM

VI

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK

REALISASI

CAPAIAN (%)

SISA

1.000.000.000

951.890.800

95,19

48.109.200

33

Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender

1.000.000.000

951.890.800

95,19

48.109.200

VII

PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

93.362.983.000

80.260.934.695

85,97

13.102.048.305

34

Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan

51.118.900.000

42.451.720.113

83,05

8.667.179.887

35

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

42.244.083.000

37.809.214.582

89,50

VIII

PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA

2.000.000.000

1.881.263.800

36

Penyelenggaraan/Peningkatan Akuntabilitas dan Kekayaan Milik Negara

2.000.000.000

IX

PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

7.000.000.000


23


NO

PROGRAM

PAGU/RENCANA

REALISASI

CAPAIAN (%)

SISA

XI

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

4.000.000.000

3.868.199.550

96,70

131.800.450

41

Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan Data dan Informasi

789.422.000

764.400.500

96,83

25.021.500

42

Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

1.605.106.000

1.519.948.400

94,69

85.157.600

43

Perencanaan/Penyusunan/Pengembangan Program dan Sistem Prosedur

240.636.000

227.159.750

94,40

13.476.250

4.434.868.418

44

Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan Sistem, Data, Statistik dan Informasi

1.364.836.000

1.356.690.900

99,40

8.145.100

94,06

118.736.200

XII

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA

3.500.000.000

3.376.100.000

96,46

123.900.000

1.881.263.800

94,06

118.736.200

45

Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan sarana dan Prasarana

3.500.000.000

3.376.100.000

96,46

123.900.000

6.608.714.150

94,41

391.285.850

JUMLAH

562.368.025.000

529.770.253.318

94,20

32.597.771.682

LLP-KUKM

48.500.000.000

33.873.437.988

69,84

14.626.562.012

LPDB-KUMKM

22.435.635.000

18.988.573.813

84,64

3.447.061.187

DEKONSENTRASI

126.000.000.000

121.123.651.469

96,13

4.876.348.531

TP

30.000.000.000

26.385.571.661

87,95

3.614.428.339

JUMLAH

789.303.660.000

730.141.488.249

92,50

59.162.171.751

37

Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.040.776.000

959.273.800

92,17

81.502.200

38

Perencanaan/Penyusunan/Pengembangan Program dan Sistem Prosedur

5.483.874.000

5.201.118.250

94,84

282.755.750

39

Pembinaan/Penyelenggaraan Kerjasama Internasional

475.350.000

448.322.100

94,31

27.027.900

X

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

2.500.000.000

2.441.112.100

97,64

58.887.900

40

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara

2.500.000.000

2.441.112.100

97.64

58.887.900

• Pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 789.303.660.000, terealisasi sebesar Rp 730.141.488.249 (92,50%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 59.162.171.751 (7,50%) merupakan penghematan dan efisiensi. • Penyerapan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2010 dapat direalisasikan secara maksimal sesuai dengan target dan program seluruh Deputi dan BLU.




Kriteria Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Besar Berdasarkan UU 20 Tahun 2008

Usaha Besar

Omzet/tahun lebih dari Rp 50 Miliar Asset lebih dari Rp 10 Miliar

Usaha Menengah

Omzet/tahun Rp 2,5 Miliar s/d Rp 50 Miliar Asset Rp 500 Juta s/d Rp 10 Miliar

Bab 3 PERKEMBANGAN DATA KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Laporan Kegiatan Oktober 2009–Desember 2010

Usaha Kecil

Omzet/tahun Rp 300 Juta s/d Rp 2,5 Miliar Asset Rp 50 Juta s/d Rp 500 Juta

Usaha Mikro

Omzet/tahun s/d Rp 300 Juta Asset s/d Rp 50 Juta

25


Usaha Besar

Usaha Menengah

2010

Usaha Mikro

2006 Usaha Besar

Jumlah UMKM selama periode 2006–2010 mengalami peningkatan sebesar 9,80%, dari 49.021.803 unit pada tahun 2006 menjadi 53.823.732 unit pada tahun 2010. Pada periode 2008–2010 perkembangan jumlah UMKM mengalami peningkatan sebesar 4,70% dari 51.409.612 unit pada tahun 2008 menjadi 53.823.732 unit pada tahun 2010.

Total NaKer UMKM

2007 Usaha Menengah

2008

2009 Usaha Kecil

93.014.759 2.839.711 2.759.852 3.627.164

90.012.694

87.810.366 2.674.671 2.677.565 3.521.073

2009

84.452.002

82.071.144

42.631 573.601 4.838

4.677 Usaha Kecil

53.207.500

52.176.795 41.133 546.675

50.847.771 39.717 522.124 4.650

2008

Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja (UMKM + UB) Tahun 2006–2010 (Orang)

2.756.205 2.694.069 3.519.843

2007

27


2.535.411 2.761.135 3.278.793

2006

4.463

36.763 472.602

38.282 498.565

48.512.438

49.608.953

Jumlah Pelaku Usaha Nasional (UMKM + UB) Tahun 2006–2010 (Unit)


2.441.181 2.698.743 3.139.711


4.577

26

2010 Usaha Mikro

2006

2007

2008

2009

2010

87.909.598

90.491.930

94.024.278

96.211.332

99.401.775

Jumlah Tenaga Kerja UMKM selama periode 2006–2010 mengalami peningkatan sebesar 13,07% dari 87.909.598 orang pada tahun 2006 menjadi 99.401.775 orang pada tahun 2010. Pada periode 2008–2010 perkembangan jumlah UMKM mengalami peningkatan sebesar 5,72%, dari 94.024.278 orang pada tahun 2008 menjadi 99.401.775 orang pada tahun 2010.



Kontribusi Terhadap Produk Domestik Bruto Nasional Tahun 2006–2010 (Rp Miliar)



29

Jumlah Koperasi (Unit) Tahun 2005–2010 177.482

134.963

2005

597.770, 2 816.745,1

1.510.055,8 2.080.582,9 528.244, 2 713.262, 9

500.000

472.830, 3 630.339, 9

1.000.000

386.404,3 511.841,3

1.017.438,7 1.387.993, 3

1.500.000

1.209.622,5 1.637.681,2

2.500.000 2.000.000

1.751.644, 6 2.301.709, 2

3.000.000

2.051.878,0 2.602.369,5

170.411

329.215,3 436.769,8

28

141.326

2006

149.793

2007

154.964

2008

2009

2010

Jumlah koperasi periode 2005–2010 mengalami peningkatan sebanyak 42.519 unit atau 31,50%. Kurun waktu 2009–2010 meningkat sebanyak 7.071 unit atau 4,15%.

Anggota Koperasi (Orang) Tahun 2005–2010 30.461.121

2006

2007

2008

2009

2010 29.240.271

Usaha Kecil

Usaha Menengah

Usaha Mikro

Usaha Besar

Jumlah PDB UMKM selama periode 2006-2010 mengalami peningkatan sebesar 94,37%, dari Rp 1.783,42 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp 3.466,39 triliun pada tahun 2010. Pada periode 2009–2010 perkembangan jumlah UMKM mengalami peningkatan sebesar 15,81%, dari Rp 2.993,15 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp 3.466,39 triliun pada tahun 2010.

27.776.133

28.888.067 27.318.619

27.286.784

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Selama periode 2005–2010, jumlah anggota koperasi aktif mengalami peningkatan sebanyak 3.174.337 orang atau 11,63%. Kurun waktu 2009–2010 meningkat sebanyak 1.220.850 orang atau 4,18%.



31


Nilai Bantuan Perkuatan Tahun 2005–2010 (Rp Juta)

400.000

BANTUAN PERKUATAN

100.000

2005

2006

2007

2008

111.000

200.000

47.000

Bab 4

300.000

2009

Bantuan Perkuatan Kementerian Koperasi dan UKM selama periode 2005–2010 mengalami penurunan sebesar 56,23%, tetapi pada periode tahun 2009–2010 mengalami peningkatan sebesar 88,76%.


209.520

348.962

500.000

478.669

600.000

573.643

700.000

2010



33


Bab 5 DUKUNGAN ANGGARAN

2005

2006

2007

2008

2009

714,17

789,30

744,41

849,76

982,16

1.098,65

1.280,88

1.549,74 930,43

1.056,77

917,14

1.216,18

Perkembangan Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2005–2010 (Rp Miliar)

2010

Pagu Anggaran

Realisasi

Periode 2005–2010 perkembangan pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM mengalami penurunan sebesar Rp 426.886.185.000 (35,10%). Namun pada tahun 2007 pagu anggaran sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp 492.966.596.000 (46,65%). Realisasi anggaran Kementerian periode 2005–2010 berkisar di angka rata-rata 85,60% dengan capaian realisasi tertinggi diperoleh pada tahun 2010 dengan persentase realisasi sebesar 90,48%.



2006

2007

2008

2009

2010

2005

2006

Pagu Anggaran

Pagu Anggaran

Realisasi

Realisasi

2007

2008

2009

146,94

156,00

231,28

244,27 125,41

148,36

168,98

210,00

205,32

230,44

Anggaran Dekonsentrasi Tahun 2005–2010 (Rp Miliar)

582,63

663,30

527,68

715,99

875,61

980,15

1.111,90

1.339,74 707,28

826,57

711,81

985,73

Anggaran Pusat Tahun 2005–2010 (Rp Miliar)

2005



223,15


230,20

34

2010

35




37

Perluasan Program KUR Skema pembiayaan Program Kredit bagi Koperasi dan UKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) ditujukan untuk memfasilitasi koperasi dan Koperasi dan UKM yang usahanya punya potensi tetapi belum layak bank (bankable). Program KUR ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan sebaran usaha Koperasi dan UKM, memperluas kesempatan kerja, dan tentunya kemudian dapat berperan dalam pengentasan kemiskinan. 1. Landasan Legalitas KUR KUR pertama kali digagas dalam Sidang Kabinet Terbatas 9 Maret 2007 yang kemudian ditindaklanjuti lewat Inpres No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM. Agenda Program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II adalah membuat kebijakan yang terkait dengan KUR: a. Program revitalisasi KUR ada tiga tugas, yaitu: • Relaksasi kebijakan KUR. • Penambahan bank pelaksana KUR. • Penambahan anggaran dalam APBN-P 2010 sebesar Rp 2 triliun untuk penjaminan kredit KUR.

Bab 6 KREDIT USAHA RAKYAT

b. Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional 2010. Salah satu materi yang harus dihasilkan adalah memantau realisasi KUR 2010 dengan target bawah Rp 13,115 triliun dan target atas Rp 18 triliun. Hasil program realisasi proporsi KUR untuk sektor pertanian, kelautan-perikanan, kehutanan, perkebunan, dan industri kecil sepanjang 2010 naik menjadi 25%. Sedangkan realisasi penyaluran KUR oleh 13 BPD dengan target bawah Rp 2 triliun dan target atas Rp 2,2 triliun. c. Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang pembangunan yang berkeadilan antara lain membahas tentang instruksi perluasan penyaluran kredit menegaskan pentingnya menyusun rencana perluasan KUR di tingkat Pemerintah Daerah, menyusun kebijakan peyaluran kredit kepada pekerja migran di daerah, dan sosialisasi KUR kepada masyarakat luas khususnya para pelaku UKM. Perangkat legal yang mendukung program KUR adalah: a. Nota Kesepahaman Bersama (MoU) tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Koperasi dan UKM antara Pemerintah, Perusahaan Penjaminan dan Bank, tanggal 9 Oktober 2007. b. Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit antara Perusahaan Penjamin dengan masing-masing Bank Pelaksana. c. Addendum 1 Nota Kesepahaman Bersama tanggal 14 Mei 2008 dengan menambah lima ayat pada pasal dua ruang lingkup kerjasama, dan menambah pihak yang mengetahui, yaitu Menteri Negara BUMN.


38



d. Addendum 2 Nota Kesepahaman Bersama tanggal 12 Januari 2010 yang merupakan penyempurnaan lanjutan atas berbagai permasalahan KUR, antara lain: • Penurunan suku bunga KUR. • Debitur boleh mengajukan kedit/pembiayaan KUR walaupun masih memiliki kredit konsumtif. • Penyempurnaan jangka waktu perpanjangan, restrukturisasi, dan suplesi. • Plafon dana untuk lembaga linkage (pola eksekuting). • Penambahan bank pelaksana KUR. Atas dasar Addendum 2 Nota Kesepahaman Bersama ini, juga dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan KUR, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) KUR. e. Addendum 3 Nota Kesepahaman Bersama tanggal 16 September 2010 untuk menyempurnakan ketentuan tentang KUR, yang antara lain: • Penetapan peningkatan KUR mikro dari maksimal Rp 5 juta menjadi maksimal Rp 20 juta, dan penyalurannya dilakukan oleh semua bank (dalam Addendum 2, KUR mikro hanya disalurkan oleh PT BRI). •

Peningkatan jumlah penjaminan Pemerintah untuk sektor-sektor pertanian, kelautanperikanan, kehutanan, perkebunan, dan industri kecil menjadi 80% (semula 70%).

•

Masuknya sektor jasa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai calon debitur KUR dengan jumlah penjaminan pemerintah 80% sedangkan jumlah penjaminan Pemerintah untuk sektor lainnya tetap 70%.

•

Jangka waktu kredit investasi perkebunan tanaman keras dapat diberikan langsung 13 tahun dan tidak boleh diperpanjang.

f. Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama oleh 13 BPD pada 23 September 2010 untuk mengikatkan diri pada Addendum 3 yang merupakan ketentuan yang diatur dalam pasal 4A Addendum 2. 2. Kementerian Koperasi dan UKM Pada 2010 Kementerian Koperasi dan UKM secara aktif mendorong perluasan program KUR melalui: a. Menyiapkan dan menyusun kebijakan KUR melalui koordinasi dengan instansi teknis/lembaga penandatanganan MoU (instansi terkait, bank pelaksana, dan perusahaan penjaminan). b. Mendorong masing-masing bank pelaksana KUR dan Pemerintah Daerah melalui kunjungan kerja langsung Menteri Negara Koperasi dan UKM untuk mempercepat penyaluran KUR. c. Sosialisasi program KUR ke 33 provinsi. d. Memonitor penyaluran KUR khususnya 13 BPD dan 6 bank BUMN, sebagai bank pelaksana KUR. e. Memberikan layanan konsultasi KUR terhadap koperasi dan UKM yang berkunjung ke Kantor Kementerian Koperasi dan UKM.



3. Profil Program KUR Sasaran: Koperasi dan UKM dan Koperasi layak tapi belum bankable Plafon KUR: a. KUR ritel maksimum Rp 500 juta. b. KUR mikro maksimum Rp 20 juta tanpa SID (Sistem Informasi Debitur). c. KUR kepada lembaga linkage (pola executing) maksimum Rp 2 miliar. d. KUR mikro, bunga maksimum 22% per tahun. e. KUR retail, bunga maksimum 14% per tahun. Fasilitas Penjaminan: a. Sektor pertanian, kelautan-perikanan, perkebunan, industri kecil, dan sektor TKI ditanggung oleh Pemerintah cq. Perum Jamkrindo dan PT Askrindo sebesar 80%. b. Sektor lainnya ditanggung oleh Pemerintah cq. Perum Jamkrindo dan PT Askrindo sebesar 70%. c. Sisa penjaminan ditanggung oleh bank pelaksana. d. Bank pelaksana: BRI, BNI, Mandiri, Syariah Mandiri, BTN, Bukopin, dan 13 BPD. e. Perusahaan penjamin: perum Jamkrindo dan PT Askrindo. 4. Perkembangan Penyaluran KUR a. Selama 2010 realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp 17,22 triliun atau sebesar 131,4% dari target bawah yang sebesar Rp 13,11 triliun. Apabila dibandingkan dengan target atas sebesar Rp 18 triliun, maka pencapaian tahun 2010 adalah sebesar 95,7%. b. Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai bank pelaksana KUR yang baru menyalurkan tahun 2010, telah menunjukkan kinerja yang baik. Penyaluran KUR oleh 13 BPD telah mencapai Rp 2,21 triliun atau 110,5% dari target bawah sebesar Rp 2 triliun dan 100,5% dari target atas sebesar Rp 2,20 triliun. c. Dibanding realisasi KUR tahun 2008 (Rp 12,64 triliun) dan tahun 2009 (Rp 4,56 triliun), maka realisasi KUR tahun 2010 (Rp 17,22 triliun) mengalami peningkatan. Hal ini menunjukan bahwa relaksasi kebijakan KUR, penambahan bank pelaksana KUR, dan sosialisasi KUR yang dilaksanakan sepanjang 2010 berhasil meningkatkan realisasi penyaluran KUR.

39

40




PERKEMBANGAN REALISASI KUR SAMPAI TAHUN 2010 PER 31 DESEMBER 2010 BANK

TAHUN 2008–DES 2009

TAHUN 2010 TARGET BAWAH

TARGET ATAS

REALISASI

(Rp Miliar)

(Rp Miliar)

(Rp Miliar)

TARGET BAWAH

REALISASI (Rp Miliar)

DEBITUR

JUMLAH 2008–2010

PRESENTASE TARGET ATAS

DEBITUR (Rp Miliar)

1.527,9

11.567

1.560

3.000

1.630,6

104,6

54,4

16.257

3.158,5

27.824

BRI

12.841,1

2.316.608

6.200

8.000

9.879,8

159,4

123,5

1.349.505

22.720,9

3.666.113

Mandiri

1.505,7

36.798

1.845

3.000

2.100

113,8

70

37.311

3.605,7

74.109

BTN

263,3

2.457

610

650

710,1

116,4

109,2

2.636

973,4

5.093

Bukopin

669,3

3.140

500

700

244,9

49

35

3.179

914,2

6.319

BSM

382,0

4.338

400

450

452,2

113

100,4

2.530

834,2

6.868

BPD

-

-

2.000

2.200

2.211

110,5

100,5

26.232

2.211,0

26.232

Jumlah

17.189,3

2.374.908

13.115

18.000

17.228,6

131,4

95,7

1.437.650

34.417,9

3.812.558

Catatan: Untuk tahun 2008–2009 belum ditetapkan target penyaluran bagi masing-masing Bank penyalur, selanjutnya mulai tahun 2010 pada masing-masing bank penyalur diberikan target yang harus dicapai. Hal ini sejalan dengan target nasional penyaluiran KUR sebesar Rp 20 Triliun/tahun.

PERKEMBANGAN REALISASI KUR OLEH BANK BPD POSISI 31 DESEMBER 2010 TARGET TAHUN 2010

REALISASI PERSENTASE PERSENTASE

NO

BPD

TARGET BAWAH (Rp Miliar)

TARGET ATAS (Rp Miliar)

REALISASI (Rp Miliar)

(1)

(2)

DEBITUR

TARGET BAWAH (Rp Miliar)

TARGET ATAS (Rp Miliar)

(3)

(4=3/1) X100%

(5=3/2) X100%

(6) 7.058

1

JATIM

750

750

813,2

108,4

108,4

2

JABAR-BANTEN

500

600

766,3

153,3

127,7

7.816

3

JATENG

250

350

269,4

107,8

77

4.653

4

DKI JAKARTA

240

240

51,3

21,4

21,4

521

5

DIY

25

25

17,6

70,3

70,3

184

6

NTB

25

25

26,9

107,6

107,6

357

7

SULUT

25

25

31,6

126,5

126,5

1.156

8

KALBAR

50

50

56,9

113,9

113,9

589

9

KALSEL

25

25

31,3

125,3

125,3

596

10

KALTENG

25

25

24,6

98,4

98,4

549

11

NAGARI

35

35

71,2

203,5

203,5

1.697

12

MALUKU

15

15

15,3

102,2

102,2

520

13

PAPUA

35

35

35,3

100,7

100,7

536

TOTAL

2.000

2.200

2.211,0

110,5

100,5

26.232

Menteri Negara Koperasi dan UKM bersama para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II sesaat setelah penandatanganan Kesepakatan Addendum II MoU Kredit Usaha Rakyat, 12 Januari 2010

DEBITUR

BNI


Menteri Negara Koperasi dan UKM (tengah) bersama Menteri Pertanian (kiri) dan Menteri Keuangan (kanan) menandatangani Kesepakatan Addendum III MoU Kredit Usaha Rakyat,

41

42


Menteri Negara Koperasi dan UKM melakukan Koordinasi dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat di Jawa Timur, 26 Agustus 2010




Menteri Negara Koperasi dan Ukm secara simbolis menyerahkan Kur kepada pelaku usaha bidang Kelautan dan Perikanan

43

44



Menteri Negara Koperasi dan UKM memberikan sambutan dalam rapat kerja pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Kalimantan Tengah, 18 Oktober 2010



Menteri Negara Koperasi dan Ukm secara simbolis menyerahkan Kur kepada pelaku usaha di Pekalongan

45

46


Penandatanganan Kesepakatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh Para Perwakilan Lembaga Penyalur dan Penjamin Kredit




Menteri Negara Koperasi dan UKM bersama Para Perwakilan Lembaga Penyalur dan Penjamin Kredit

47

48





49

Menteri Negara Koperasi dan UKM memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Kredit Usaha Rakyat di Kalimantan Selatan, 6 November 2010




Sekretariat Kementerian memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM. Sekretariat Kementerian terdiri dari: • Biro Perencanaan • Biro Keuangan • Biro Umum Tujuan program: • Memberikan dukungan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koperasi dan UKM melalui koordinasi dan perencanaan yang partisipatif dalam perumusan kebijakan dan program.

Bab 7 SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

•

Meningkatkan pelayanan publik dibidang informasi dan publikasi melalui terselenggaranya hubungan masyarakat dan penyediaan data dan informasi yang valid, akurat cepat dan tepat sebagai dasar acuan pengambilan kebijakan.

•

Mewujudkan pengelolaan dan administrasi penganggaran yang tertib dan akuntabel.

•

Meningkatkan profesionalitas dan kualitas aparatur serta pelayanan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Sasaran Program: • Terwujudnya perencanaan dan dukungan penganggaran sesuai rencana kerja pemerintah dan rencana strategis yang telah ditetapkan. •

Tersedianya data dan informasi yang mutakhir (up to date) dan akurat terkait dengan pemberdayaan Koperasi dan UKM.

•

Terwujudnya pengelolaan anggaran secara tertib, taat asas, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab, serta tertatanya asset BMN dan laporan BMN sesuai dengan standar Sistem Akuntansi Barang Milik Negara.

•

Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, serta tersusunnya standar operasional prosedur dan tata hubungan kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.

Manfaat Program: • Pencapaian kinerja sesuai perencanaan dan penganggaran.


•

Laporan keuangan dapat disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dengan opini wajar tanpa pengecualian.

•

Publikasi tentang pemberdayaan Koperasi dan UKM dapat disampaikan lebih luas sehingga memperkuat eksistensi dan citra Kementerian Koperasi dan UKM meningkat.

•

Profesionalitas dan kapasitas aparatur meningkat.

51

52





53

Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Guritno Kusumo Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM

Rapat-Rapat Koordinasi Telah melaksanakan rapat-rapat koordinasi, meliputi: a. Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS), yang merupakan forum koordinasi, konsolidasi, sinergitas pelaksanaan program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota. b. Rapat Regional Rapat Regional, merupakan forum koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program-program strategis dan penajaman pelaksanaan program dekonsentrasi yang dilaksanakan berdasarkan per wilayah. Peserta Rapat Regional diikuti oleh Kepala Dinas/Instansi yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi, Kapubaten/Kota sesuai dengan pembagian wilyah yang sudah ditentukan. c. Rapat Koordinasi Terbatas (RAKORTAS) Rapat Koordinasi Terbatas (RAKORTAS) merupakan forum koordinasi untuk membahas topik/isu-isu tertentu/ strategis, yang diikuti oleh Kepala Dinas/Instansi yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi seluruh Indonesia. d. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Koperasi dan UKM MUSRENBANG Koperasi dan UKM tahun 2010 diselenggarakan dengan maksud untuk Melakukan sinkronisasi kegiatan pokok, lokasi kegiatan dan pagu yang disusun dalam Renja Kementerian Koperasi dan UKM, dengan Usulan Pendanaan Perangkat Daerah (UPPD)/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi. e. Rapat Koordinasi Dekonsentrasi Rapat Koordinasi Dekonsentrasi ini diselenggarakan dalam rangka sinkronisasi dan penysunan anggaran terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilimpahkan pelaksanaannya di daerah. RAKOR ini diikuti oleh Kepala Dinas/Instansi yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi seluruh Indonesia.

54





Penandatanganan Ikrar pemberdayaan Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional oleh seluruh kepala dinas yang membidangi Koperasi dan UKM, dalam kesempatan Rapat Koordinasi Nasional Menteri Negara Koperasi dan UKM membuka Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Jakarta, 13–16 Desember 2010

55

56





57

Evaluasi Dan Pelaporan Dalam rangka Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan atas pelaksanaan program pemberdayaan Koperasi dan UKM, telah dilakukan: a. Penyusunan Laporan Triwulan Laporan triwulan, merupakan implementasi dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, mengenai Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, untuk disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS. b. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LAKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban Kementerian Koperasi dan UKM dalam menjalankan penyelenggaranaan pemerintahan negara di bidang pemberdayaan Koperasi dan UKM, yang disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. LAKIP disusun berdasarkan INPRES Nomor 9 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. c. Penyusunan Laporan Tahunan Laporan Tahunan disusun dengan memuat informasi dan data pelaksanaan program pemberdayaan Koperasi dan UKM yang telah dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dalam kurun waktu satu tahun (Januari–Desember).

Suasana rapat Regional Wilayah II, Surabaya, Jawa Timur, 14–16 Juni 2010

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM membuka rapat Regional di Palembang, Sumatera Selatan, 21–23 Juni 2010




Program-program Pemberdayaan Koperasi dan UKM • Bidang Kelembagaan Koperasi.

• Bidang Produksi.

• Bidang Pembiayaan.

• Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha.

Bab 8 DEPUTI KEMENTERIAN

• Bidang Pengembangan SDM KUKM.

• Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha.

• Bidang Pengkajian Sumber Daya UKMK.


59


Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM


62



Untung Tri Basuki Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM



Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2010. Tahun 2010 merupakan tahun awal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010–2014. Dokumen RPJMN 2010–2014 yang memberikan arahan mengenai Prioritas Nasional dan Prioritas Lainnya kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koperasi dan UKM 2010–2014. Di dalam Renstra telah ditetapkan program teknis dan program generik yang akan dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun ke depan. Program Teknis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM adalah program Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UKM, serta program Penguatan Kelembagaan Koperasi. Tujuan program: • mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UKM sebagai lembaga ekonomi yang mandiri, berdaya saing dan memiliki kinerja yang efektif dan efisien terutama dalam menghadapi era globalisasi. Sasaran Program: • Terwujudnya Koperasi yang tumbuh dan berkembang sehat sesuai jati diri Koperasi. Manfaat Program: • Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan anggota Koperasi.

63

64



Program Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UKM bertujuan mewujudkan pemberdayaan Koperasi dan UKM yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi, agar Koperasi dan UKM memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan strategis yang telah dilaksanakan selama 2010 ini adalah: •

Sosialisasi UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diperuntukkan bagi pejabat dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di tingkat provinsi, instansi terkait, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan di daerah.

•

Penyusunan rancangan (draft) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang UMKM, yang akan menjadi standar operasional pelayanan publik bagi aparat daerah yang membidangi Koperasi dan UKM dalam memberdayakan UKM.

•

Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-undangan tentang Koperasi dan UKM di Tingkat Pusat dan Daerah, dan sepanjang tahun ini telah dievaluasi sebanyak 60 Perda yang menghambat perkembangan Koperasi dan UKM. Dari jumlah tersebut, 38 Perda akan disampaikan rekomendasi pembatalan/pencabutannya kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri.

•

Penyusunan rancangan (draft) Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di Bidang Koperasi dan UKM, yang mengacu pada PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota.



65

Tujuan dari Program Penguatan Kelembagaan Koperasi adalah untuk mengembangkan praktek koperasi yang sesuai dengan jati diri koperasi serta meningkatkan peran koperasi dalam melayani anggota dan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraannya. Beberapa kegiatan strategis yang telah dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan koperasi selama 2010 adalah: • Penguatan Status Badan Hukum Koperasi melalui Pengumuman Badan Hukum (BH) dalam Lembar Berita Negara, dengan target 5.000 BH Koperasi. • Pelaksanaan Pemeringkatan Koperasi. Tahun ini telah diperingkat 1.503 koperasi dengan perolehan koperasi berkualitas sebanyak 1.321 koperasi. • Penilaian koperasi berprestasi dengan penetapan ada 75 koperasi berprestasi dan 10 koperasi penerima penghargaan melalui Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19/Kep/M.KUKM/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010, dan penyerahan penghargaan kepada pemenang disampaikan pada puncak peringatan Hari Koperasi, 15 Juli 2010 di Surabaya, Jawa Timur. • Penyusunan Sistem Aplikasi Member Card bagi koperasi konsumen yang dikemas dalam bentuk CD agar dapat memfasilitasi koperasi dalam menyusun database anggota secara digital dan melakukan proses transaksi anggota dengan koperasi. • Revitalisasi Fungsi Kelembagaan Koperasi yang dilakukan melalui kegiatan penyusunan kebijakan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan bimbingan teknis perkoperasian kepada 1.000 orang pejabat dinas yang membidangi koperasi dan UKM di lima provinsi. • Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Koperasi dan UKM.

66





Menteri Negara Koperasi dan UKM bersama para anggota Rapat Anggota Tahunan XXXIII K.S.P KODANUA, Jakarta, 14 Februari 2010

67

68





Menteri Negara Koperasi dan UKM menyerahkan penghargaan pada acara RAP Induk KUD Tahun Buku 2010, Yogyakarta, 18–20 Februari 2010

Menteri Negara Koperasi dan UKM membuka secara resmi Peringatan Hari Koperasi di Subang Jawa Barat 17 Juli 2010

Menteri Negara Koperasi dan UKM dalam acara penandatanganan Rapat Anggota Tahunan ke 29 di Jambi, 7 Juni 2010

69

70





Menteri Negara Koperasi dan UKM membuka acara Sarasehan dan Jambore Koperasi di Jawa Timur, 9 Juli 2010

Menteri Negara Koperasi dan UKM bersama para peserta Jambore Koperasi di Jawa Timur, 9 Juli 2010

71

72


Presiden Republik Indonesia memberikan pesan singkat pada acara Hari Koperasi Nasional ke 63 yang bertemakan “Koperasi Bangkit Untuk Kesejahteraan Rakyat” di Surabaya, 15 Juli 2010




73

74





75

Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara didampingi Menteri Negara Koperasi dan UKM pada acara puncak Hari Koperasi Nasional, 15 Juli 2010 di Surabaya Jawa Timur

76




Perkembangan RUU Perkoperasian Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian dengan output antara lain telah disiapkan RUU tentang Koperasi dan telah disampaikan oleh Bapak Presiden RI kepada DPR-RI dengan surat Nomor: R-69/ Pres/09/2010 tanggal 1 September 2010. Saat ini sudah memasuki tahapan pembahasan awal dengan DPR-RI, yaitu melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi VI DPR-RI dengan Kementerian Koperasi dan UKM pada tanggal 10 Maret 2011.

Perkembangan RUU LKM Pada tanggal 13 November 2009, Kementerian Koperasi dan UKM telah mengusulkan draft RUU LKM menjadi inisiatif dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk dimasukkan dalam daftar Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional Tahun Anggaran 2010–2014. Saat ini RUU LKM tersebut masih dalam pembahasan dengan instansi terkait dan gerakan koperasi, khususnya yang bergerak di sektor usaha simpan pinjam.

Rapat dengar pendapat umum antara Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Koperasi dan UKM


77

78





Menteri Negara Koperasi dan UKM menandatangani batu simbol dalam acara pembukaan RAT Kilang Mandiri Tahun Buku 2009 di Balikpapan, 23 April 2010 Menteri Negara Koperasi dan UKM memberikan sambutan dalam acara pembukaan Pencanangan Kota Bekasi menjadi Kota Koperasi, 18 Juli 2010

79

80





81

Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) memiliki 3 (tiga) tujuan, yaitu Mengajak orang untuk berkoperasi; Membenahi kualitas kelembagaan dan usaha koperasi yang ada; dan Menumbuhkan koperasi berskala besar. Output yang diharapkan dari GEMASKOP berdasarkan ketiga tujuan tersebut adalah tumbuhnya koperasi baru, meningkatnya jumlah koperasi yang berkualitas dan tumbuhnya koperasi berskala besar di tiap Provinsi. Untuk menggaungkan GEMASKOP ini, maka pada setiap kesempatan rapat koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM daerah dan setiap kunjungan dinas ke daerah selalu disampaikan materi tentang GEMASKOP. Disamping itu juga dilakukan sosialisasi melalui media elektronik, dan telah ditayangkan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) tentang GEMASKOP pada beberapa stasiun televisi.

Pidato Menteri Negara Koperasi dan UKM pada acara pencanangan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi, Jakarta, 26 April 2010

82


Menteri Negara Koperasi mengunjungi SMK Koperasi, Yogyakarta 4 Desember 2010




Menteri Negara Koperasi dan UKM mengunjungi salah satu gerai di acara SMESCO Fesyen 2010, 28 Juli 2010

83

84





85

NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI Tujuan : 1. Meningkatkan keterlibatan profesi Notaris dalam menguatkan kualitas dan status akta badan hukum koperasi; 2. Pemerataan sebaran jumlah Notaris Pembuat Akta Koperasi seluruh Indonesia.

Manfaat : 1. Pemahaman Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam Pembubaran dan Pendirian Anggaran Dasar Koperasi; 2. Sebagai pedoman Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam membuat Akta Pendirian Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi; 3. Notaris yang telah ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi mendapat kepastian hukum dalam menjalankan tugas. Hasil : Sejak tahun 2004 sampai 2010 telah ditetapkan sebanyak 6.584 orang notaris yang tersebar di seluruh Indonesia, dan telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang di selenggarakan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) di beberapa wilayah di Indonesia, dan mendapat sertifikat, serta di tetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM.

Menteri Negara Koperasi dan UKM memberikan sambutan dalam rangka konsolidasi dan pemantapan peran dan pelaksanaan tugas notaris dalam pemberdayaan Koperasi, Bali, 28 Januari 2010

86




87


Data Profil 99 Koperasi Skala Besar Seluruh Provinsi No.

Nama Koperasi

Alamat

Kelompok/ Jenis

Angg. (org)

Modal Sendiri (Rp)

Modal Luar (Rp)

Asset (Rp)

Volume Usaha (Rp)

SHU (Rp)

1

Koperasi BQ. Baburrayyan

Ds. Takengon Timur, Kec. Laut Tawar Kab. Aceh Tengah

Pemasaran

6.776

618.547.304

26.054.659.312

26.673.206.616

75.453.540.272

218.176.464

2

KUD Rahmat

Jl. Tengku Cikditiro Kota Banda Aceh

Jasa

523

715.038.499

838.152.510

7.927.948.000

13.534.437.000

191.955.310

3

Kop. Syariah Dewantara

Jl. Meunasah No. 9, Desa Keude Krueng Geukueh, Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara

Simpan Pinjam

447

1.491.806.411

516.437.251

20.058.243.000

215.245.000

60.903.048

3

Koperasi Pengangkutan Umum Medan

Jl. Rupat No. 30-32 Kel. Gang Buntu Kota Medan

Aneka Usaha

KUD Harapan Tani (Harta)

Jl. Pendidikan No. 49, Kel. Sei Jambak Kab. Langkat

Produsen

Kopdit CU Mandiri

Jl. Langsat No. 32, Kec. Padang Hilir Kota Tebing

Simpan Pinjam

4.631

944

6.767

15.619.232.015

2.024.646.622

4.332.039.697

11.877.791.851

2.846.221.525

6.681.901.561

35.899.085.020

4.938.368.387

91.990.923.953

4.009.614.265

Angg. (org)

Modal Sendiri (Rp)

Modal Luar (Rp)

Asset (Rp)

Volume Usaha (Rp)

SHU (Rp)

KUD Harapan Tani

Ds. Payolebar, Kec. Singkut Kab. Sorolangun

Simpan Pinjam

1.406

1.041.932.100

1.802.192.579

2.844.124.679

2.642.932.100

187.704.100

2

KUD Sido Mukti

Kel. Wiroto Agung, Rimbo Bujang Kab. Tebo

Aneka Usaha

740

326.431.077

273.030.621

599.461.698

1.860.423.323

140.625.420

3

KUD Marga Jaya

Desa Petaling Jaya, Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi

Konsumen

1.308

950.347.915

1.010.002.957

2.845.664.871

872.010.756

240.548.580

1

KUD Sejahtera

Ds. Barat Toman Kab. Musi Banyuasin

Produsen

1.579

7.672.656.732

10.215.400.109

17.888.056.841

80.637.589.386

168.355.226

2

KSP RIAS

Ds. PL. Mardiharjo, Kec. Purwodadi Kab. Musi Rawas

Simpan Pinjam

1.514

4.848.946.000

6.182.850.000

11.031.796.000

9.579.500.000

601.948.525

2.206.751.895

3

Koperasi Tunas Baru

Jl Mayjen HM Ryacudu No.88 Kota Palembang

Jasa

3.846

200.000.000

400.000.000

13.105.589.903

10.484.471.922

6.783.039

78.508.600.440

1

KSP Rizki

Jl. Air Rambai, Kec. Curup Kab. Rejang Lebong

Simpan Pinjam

58

320.864.300

2.550.748.098

2.871.612.396

3.278.200.000

236.580.361

2

KSU Raflesia

Jl. Raya CurupBengkulu KM 14 Kab. Bengkulu Tengah

Konsumen

336

519.653.910

962.174.383

1.480.993.395

384.248.705

147.184.915

3

Kop. Nelayan Kota Bengkulu

Jl. Ir. Rustandi Lokasi BRKP (PPI) Pulau Bai Kota Bengkulu

Jasa

46

86.215.638

9.671.700.000

4.598.000.000

422.000.000

67.651.400

1

KUD Sumber Pangan

Jl. Merpati No. 35 Kec. Bahuga Kab. Way Kanan

Produsen

1.870

4.252.969.129

139.363.193.440

133.166.707.200

132.000.000.000

172.303.312

2

KSP Tri Dharma Artha

Rama dewa, Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah

Simpan Pinjam

21/2408

1.933.403.710

4.971.537.491

15.301.569.847

15.327.412.359

260.824.489

3

Kop. Baituttamwil Muhamadiyah

Jl. Kapten P. Tendean No. 7, Kec. Tj. Karang Pusat Kota Bandar Lampung

Simpan Pinjam

26/3120

278.622.701

6.421.377.299

6.700.000.000

15.000.000.000

255.026.278

0

1.236.637.642

7. PROVINSI BENGKULU

Kopinkra Silungkang

Ds. Silungkang Tigo, Kec. Silungkang Kota Sawahlunto

Produsen

2

KSP VII Koto Talago II

Desa Tanjung Jati, Kec. Guguak Kab. Lima Puluh Kota

Simpan Pinjam

1.538

3

KSGS Gunung Sungkur

Kab. Pasaman Barat

Produsen

97

184

380.165.877

909.349.159

492.530.473

1.505.236.111

872.696.350

1.876.543.290

1.424.296.000

3.537.110.000

2.155.945.000

5.624.988.000

54.769.443

41.920.971

8. PROVINSI LAMPUNG

4. PROVINSI RIAU 1

Kelompok/ Jenis

1

0

3. PROVINSI SUMATERA BARAT 1

Alamat

6. PROVINSI SUMATERA SELATAN 2. PROVINSI SUMATERA UTARA

2

Nama Koperasi

5. PROVINSI JAMBI

1. PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM

1

No.

KUD Tunas Muda

Ds. Teluk Merbau, Kec. Dayun Kab. Siak

Produsen

430

3.039.712.000

10.581.246.000

13.620.958.000

6.310.174.000

368.095.000

2

KUD Tani Bahagia

Ds. Kulin Jaya, Kec. Lubuk Batu Jaya Kab. Indragiri Hulu

Pemasaran

685

1.251.600.296

12.614.192.851

13.865.793.147

5.946.334.770

245.645.094

3

KUD Intan Makmur

Jl. Koperasi, Desa Bukit Intan Makmur, Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu

Konsumen

509

901.370.586

1.056.535.381

2.372.844.967

3.736.543.508

357.908.760

88

No.


Nama Koperasi

Alamat

Kelompok/ Jenis

Angg. (org)

Modal Sendiri (Rp)

Modal Luar (Rp)


Asset (Rp)

Volume Usaha (Rp)

SHU (Rp)


No.

Nama Koperasi

Alamat

Kelompok/ Jenis

89


Angg. (org)

9. PROVINSI BANGKA BELITUNG

Modal Sendiri (Rp)

Modal Luar (Rp)

Asset (Rp)

Volume Usaha (Rp)

SHU (Rp)

13. PROVINSI JAWA TENGAH

1

Koperasi Warga Peltim ^)

Ds. Munthok, Kec. Munthok Kab. Bangka Barat

Konsumen

717

9.736.141.447

2.529.289.783

12.265.431.230

16.021.792.450

982.512.850

1

KSU Andini Luhur

Ds. Jetak, Kec. Getasan Kab. Semarang

Pemasaran

194

1.543.924.406

8.188.679.085

9.732.603.491

28.746.054.900

32.767.100

2

Kopdit Karya Bersama Lestari

Kel. Semabung Baru, Kec. Bkt Intan Kota Pangkal Pinang

Simpan Pinjam

791

712.755.106

3.572.048.661

4.284.803.767

4.582.825.000

134.051.537

2

Kospin Jasa

Jl. Cipto No.84 Kota Pekalongan

Simpan Pinjam

31.378

9.520.114.637

50.832.411.590

743.470.000.000

1.639.260.000.000

4.150.136.470

3

Produsen

165

7.700.000.000

13.600.000.000

KUD Bina Tani Sejahtera

Komplek PT. Sawindo, Desa Tempilang, Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat

Produsen

1.100

2.240.950.611

10.772.620.763

16.365.590.266

25.606.612.650

1.542.287.895

KUD Batur Jaya

Kab. Klaten

3

14. D.I. YOGYAKARTA 1

KSU KOSUD Gama

Ds. Catur Tunggal, Kec. Depok Kab. Sleman

Konsumen

1.625

14.588.156.358

89.378.627.473

103.966.783.831

5.392.057.490

2.350.405.065

2

KSP Setia Kawan

Ds. Bokoharjo, Kec. Prambanan Kab. Sleman

Simpan Pinjam

2.501

1.832.520.609

18.625.847.977

20.458.368.587

3.460.999.921

242.029.768

3

KUD Tani Makmur

Ds. Mrisi, Kec. Tirtonirmolo, Kasihan Kab. Bantul

Produsen

17.054

602.210.213

770.400.737

1.372.610.950

1.897.851.486

24.230.469

1

Kopwan Setia Bakti Wanita *)

Jl. Jemur Handayani 55, Kec. Wonocolo Kota Surabaya

Jasa

10.288

46.366.982.238

55.152.458.944

101.519.441.182

248.170.425.420

5.162.642.250

2

Koperasi SAE Pujon *)

Jl. Brigjen Abdul Manan Wijaya Kab. Malang

Produsen

7.011

20.339.074.231

15.408.090.055

35.747.164.286

87.709.858.416

768.588.506

3

KSP Mitra Usaha

Desa Sumberdadi, Kec. Mantup Kab. Lamongan

Simpan Pinjam

2.500

837.923.523

15.110.320.839

16.923.571.000

18.969.030.000

51.562.905

1

KUD Mina Samudera

Ds. Surya Bahari, Kec. Pakuhaji Kab. Tangerang

Produsen

312

240.391.971

519.913.805

760.305.776

6.584.964.600

47.731.408

2

Kop. Satria Ardira Mandiri

Terminal IA Bandara Soekarno Hatta, Desa Panjang Kec. Benda Kab. Tangerang

Simpan Pinjam

1.870

5.252.801.894

3.264.791.737

8.517.593.631

14.079.466.732

1.284.280.432

3

Primkopti Kab. Serang

Jl. Maya Cilegon, Desa Pejaten, Kec. Kramat Watu Kab. Serang

Produsen

482

106.314.060

1.266.991.487

2.817.700.332

12.263.009.227

32.662.029

10. PROVINSI KEPULAUAN RIAU 1

Kop. Bahrul Ulum

Jl. Nusantara, Desa Gn.Lengkuas, Kec. Bintan Timur Kab. Bintan

Simpan Pinjam

375

369.470.100

464.424.050

833.894.150

182.207.600

88.556.900

2

Kop. Karet Rakyat

Jl. Mawar RT 06 RW 03, Desa Air Putih, Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna

Produsen

66

22.281.695

467.338.835

489.620.530

875.775.050

10.876.734

3

Koperasi Aneka Usaha Natuna (KOPANESA)

Jl. Batu Sisir Bukit Arai, Desa Bandarsyah, Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna

Konsumen

805

1.577.305.399

273.805.536

1.851.110.925

4.222.702.232

408.742.018

1

Koppas Cempaka Putih *)

Jl. Cempaka Putih Tengah Kota Jakarta Pusat

Pemasaran

272

457.699.700

19.586.135.203

20.043.834.903

25.830.601.575

0

2

KSP Kodanua

Jl. Latiumeten I No.41 Kota Jakarta Barat

Simpan Pinjam

2.033

40.570.092.245

11.815.272.108

99.853.433.708

278.504.000.000

0

15. PROVINSI JAWA TIMUR

11. PROVINSI DKI JAKARTA

3

KKGJ

Kota Jakarta Timur

Konsumen (SP)

19.870

90.221.022.578

165.000.000.000

106.145.507.950

1

KPSBU Lembang ^)

Jl. Panorama Lembang Kab. Bandung

Produsen

6.092

13.387.002.643

10.388.711.854

23.775.714.497

115.072.112.922

1.216.945.322

2

KSP “Rukun Ikhtiar”

Kel. Pungkur Kota Bandung

Simpan Pinjam

9.138

12.189.256.357

3.728.755.534

15.918.011.891

12.017.800.000

1.487.663.961

3

KUD Trisula

Jl. Palasah, Kec. Palasah Kab. Majalengka

Konsumen

2.138

154.250.800

221.240.000

2.198.976.040

14.960.000.000

20.000.000

12. PROVINSI JAWA BARAT

16. PROVINSI BANTEN

90

No.


Nama Koperasi

Alamat

Kelompok/ Jenis

Angg. (org)

Modal Sendiri (Rp)

Modal Luar (Rp)


Asset (Rp)

Volume Usaha (Rp)

SHU (Rp)


No.

Nama Koperasi

Alamat

Kelompok/ Jenis

17. PROVINSI BALI

91


Angg. (org)

Modal Sendiri (Rp)

Modal Luar (Rp)

Asset (Rp)

Volume Usaha (Rp)

SHU (Rp)

21. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1

KSU Kuta Mimba

Jl. Sriwijaya Legian Kota Kab. Badung

Simpan Pinjam

3.820

5.477.566.204

74.522.433.796

80.000.000.000

100.000.000.000

625.200.309

1

KUD Mula Membangun

Jl. Beringin No. 168, Kel. Lohei II Kab. Barito Utara

Produsen

731

199.502.472

330.678.978

530.181.450

1.325.869.085

34.434.820

2

Koppas Srinadi *)

Ps. Galiran, Jl. Mahoni, Semarapura Kab. Klungkung

Koppas

9.500

9.800.000.000

110.200.000.000

120.000.000.000

180.000.000.000

1.007.241.542

2

Kop. CU Sumber Rejeki

Simpan Pinjam

18.021

14.082.627.331

98.726.553.399

146.260.419.578

15.844.350.147

1.443.764.794

3

Kopdit Tri Tunggal Tuka

Banjar Tuka, Kab Badung Kab. Badung

Simpan Pinjam

2.136

6.256.000

22.590.000

37.000.000.000

48.559.541.090

233.000

Jl. Barombot No.37 RT 34 Desa Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur

3

KUD Karya Utama

Jl. Ahmad Yani, Desa Makarti Jaya, Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat

Produsen

958

522.042.671

108.110.703

779.662.790

1.332.199.500

202.057.997

18. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 1

KUD Bina Karya

Ds. Pancordao, Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah

Produsen

154

602.111.548

3.309.981.559

3.912.093.107

18.803.938.395

34.658.689

2

KSP Karya Mandiri

Ds. Jerowaru Kab. Lombok Timur

Simpan Pinjam

266

457.599.839

2.851.468.720

3.309.068.559

5.558.894.766

116.084.361

3

KUD Tiga Serangkai

Ds. Anjani, Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur

Aneka Usaha

5.894

2.205.425.468

7.487.297.211

9.692.722.679

5.035.024.911

104.538.012

1

Kopdit Obor Mas

Kel. Wairotang, Kec. Alok Kab. Sikka

Simpan Pinjam

6.267

56.985.387.000

71.216.753.000

127.202.120

193.720.180

2

Koperasi Nelayan “Yasa Mina”

Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat

Pemasaran

529

13.876.180.000

9.250.120.000

33.126.300.000

17.254.240.000

KSU Setara

Kel. Tambatan I, Kec. Amarasi Kab. Kupang

Konsumen

22. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 1

KUD Gajah Mada

Ds. Telagasari, Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kota Baru

Produsen

5.199

1.307.540.073

108.774.608.419

110.082.148.492

57.876.344.738

334.138.908

2

KUD Penerus Baru *)

Jl. Brigjen H. Hasan Basuki Km 10,3 Kab. Tapin

Produsen

636

1.372.155.542

3.361.623.202

4.733.778.744

16.750.150.235

325.133.857

3

Kopdit Saijaan Sejahtera

Jl. Yakut No. 08, Kec. P. Laut Utara Kab. Kota Baru

Simpan Pinjam

946

1.314.151.717

3.060.515.261

4.374.666.978

5.982.275.595

23.468.863

1

Koperasi TKBM Samudara Sejahtera (Komura) *)

Jl. Yos Sudarso No. 4, Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda

Jasa

1.149

12.998.492.133

45.869.550.307

58.868.042.440

319.198.128.694

2.768.008.376

2

KUD Kopta

Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda

Produsen

1.030

5.153.735.611

2.728.173.209

7.881.908.820

64.244.269.897

1.420.498.285

3

Kop. Bolum Boen

Jl. PE-Yi D PT. Badak LNG, Desa Satimpo, Kec. Bontang Selatan Kota Bontang

Simpan Pinjam

814

4.962.226.207

19.714.171.105

24.676.397.313

2.496.342.000

383.389.466

1

KUD Tamporok

Ds. Tatelu, Kec. Dimembe Kab. Minahasa Utara

Produsen

1.444

4.634.594.240

2.287.896.675

63.980.717

2

KSU Baru Terbit Mandiri

Kab. Bolaang Mangandow

Simpan Pinjam

172

1.050.000.000

1.200.000.000

3

KUD Murni Tahuna

Jl. Jend. Sudirman, Komplek Pelabuhan Lama, Desa Sawang Bandar, Kec. Tahuna Kab. Kepulauan Sangihe

Konsumen

1.200

1.200.000.000

2.790.000.000

19. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

3

1.085

1.176.383.000

10.298.817.000

11.475.200.000

23. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

210.837.967

10.254.790.000

20. PROVINSI KALIMANTAN BARAT 1

Kopdit “CU Lantang Tipo” *)

Ds. Pusat Damai, Kec. Parindu Kab. Sanggau

Simpan Pinjam

80.858

139.248.149.017

470.831.950.142

610.080.099.159

687.478.883.743

5.218.058.281

2

Koperasi Jasa Menenun Mandiri

Ds. Tanjung Puri, Kec. Sintang Kota Sintang

Produsen

1.113

1.066.782.114

2.352.113.289

3.418.895.403

5.311.567.240

422.337.756

3

KUD Sawit Mekar Jaya

Kec. Subah Kab. Sambas

Produsen

308

125.371.250

227.611.750

352.983.000

1.706.068.000

72.457.700

24. PROVINSI SULAWESI UTARA 2.413.064.972

1.079.758.056

3.221.529.268

1.812.200.000

9.752.693

92

No.


Nama Koperasi

Alamat

Kelompok/ Jenis

Angg. (org)

Modal Sendiri (Rp)

Modal Luar (Rp)


Asset (Rp)

Volume Usaha (Rp)

SHU (Rp)


No.

Nama Koperasi

Alamat

Kelompok/ Jenis

93


Angg. (org)

25. PROVINSI SULAWESI TENGAH

Modal Sendiri (Rp)

Modal Luar (Rp)

Asset (Rp)

Volume Usaha (Rp)

SHU (Rp)

147.080.500

382.915.000

14.108.500

4.057.778.796

1.096.287.250

9.178.305.000

6.309.800.000

31. PROVINSI MALUKU UTARA

1

KSP Bina Sejahtera

Kota Parigi Montong

Simpan Pinjam

650

16.125.130.000

13.215.130.000

2

Kop. Teluk Tomini

Kota Parigi Montong

Produsen

21

22.745.000

111.500.000

3

KUD Merpati

Kab. Banggai Kep.

Pemasaran

1.321

1.210.000.000

5.050.130.000

26. PROVINSI SULAWESI SELATAN 1

KUD Kambiolangi

Belajen,Kec Alla, Kab Kab. Enrekang

Produsen

300

6.779.304.442

167.405.455.040

7.061.773.682

1.551.577.000

22.392.271

2

KSP Berkat

Jl. Durian No.5, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba

Simpan Pinjam

12.007

30.459.555.503

56.068.773.827

99.788.598.959

271.896.416.746

2.779.475.934

3

Kospermindo

Jl. Anggrek Raya Blok E2 No. 24-26 Kota Makassar

Produsen

1.010

351.321.362

556.702.200

8.639.488.674

14.015.315.381

53.017.020

1

KUD Tunas Sari

Ds. Labone, Kec. Lasalepa Kab. Munna

Simpan Pinjam

2.488

1.448.947.503

4.579.351.505

6.026.299.008

7.569.710.950

462.936.799

2

KUD Winetoro

Jl. Kenanga No.23A Kab. Kolaka

Konsumen

861

420.750.000

479.677.325

900.427.325

1.705.654.325

37.820.408

3

KSP Sejahtera

Kota Bau-Bau

Simpan Pinjam

462

3.991.802.564

3.924.200.000

1

Kop. Tebu Rakyat Mitra Bangkit

Jl. Mutiara, Ds. Bonggahu, Kec. Pguyangan Kab. Boalemo

Jasa

40/257

6.057.732.850

7.222.942.600

0

36.006.200

2

KSU Mulya Jaya

Desa Bulota Kab. Gorontalo

Produsen

151

4.308.686.750

6.270.375.650

6.296.568.000

9.021.635.375

142.500.000

3

KSU Mekar Jaya

Jl. Pabrik Gula, Desa Suka Makmur Kab. Gorontalo

Simpan Pinjam

104/1500

780.076.025

3.498.335.407

8.323.150.580

2.568.580.704

266.145.080

1

Kop. Perkebunan Rimba Sisika

Ds. Lako Akelamo, Kec. Sahu Kab. Halmahera Utara

Produsen

31

2

KUD Malihut

Kab. Halmahera Utara

Konsumen

118

3

KSP Bobato

Kab. Tidore

Simpan Pinjam

307

52.226.500

94.854.000

32. PROVINSI PAPUA 1

KSP Tunas Muda

Jl. Trikola, Kec. Jayapura Utara Kota Jayapura

Simpan Pinjam

136

425.745.461

958.000.000

1.995.441.431

1.611.394.915

133.997.804

2

KSU Nimboran Kencana

Jl. Resetelment, Kamp Besum No.07 RT 07/04, Kec. Manokwari Kota Jayapura

Jasa

68

5.222.920

218.577.080

223.800.000

10.144.940

1.014.500

27. PROVINSI SULAWESI TENGGARA

33. PROVINSI PAPUA BARAT

28. PROVINSI GORONTALO

1

Koperasi Mitra Bersama Porles

Jl. Bhayangkara No.01, Desa Manokwari Timur Kab. Manokwari

Konsumen

632

1.186.812.723

109.309.182

1.509.116.634

827.913.216

138.670.808

2

KUD Sejahtera

Jl. S.Kamundan, Klawuyuk Kota Sorong

Jasa (SP)

552

1.426.875.108

792.217.975

9.821.787.303

11.948.965.400

0

3

KUD Tani Makmur

Kl. Malawele, Distrik Almas Kab. Sorong

Pemasaran

496

699.935.259

111.000.000

1.200.911.554

1.568.268.481

52.385.889

Data: Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM Koperasi Berskala Besar Salah satu prioritas program penguatan kelembagaan Koperasi adalah pemilihan 3 Koperasi Berskala Besar di setiap Provinsi, sehingga diharapkan akan ada 99 Koperasi Berskala Besar di seluruh Indonesia, yang selanjutnya akan disusun dan ditetapkan ranking Koperasi Berskala Besar di Indonesia.

29. PROVINSI SULAWESI BARAT 1

Kop. Tunas Muda

Kab. Mamuju

Produsen

449

911.148.685

1.079.780.700

2

KSU Amanah

Kab. Polewali Mandar

Jasa

125

675.600.000

556.000.000

3

Kop. Nelayan Samalewah

Kab. Majene

Pemasaran

77

3.790.655.720

444.800.000

1

KUD Pelita Makmur

Ds. Seith, Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah

Produsen

595

3.328.258.144

233.139.000

3.561.395.144

9.789.582.400

435.789.310

2

Kopkar Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)

Jl. Komplek Pelabuhan Yos Sudarso Kota Ambon

Jasa

377

1.946.090.852

1.663.936.595

3.610.027.447

3.071.894.696

909.753.858

3

KSP Surya Sekawan

Jl. Trans Seram, Kec. Seram Utara Kab. Maluku Tengah

Simpan Pinjam

236

1.080.862.000

665.725.000

1.746.587.000

1.500.000.000

171.388.500

30. PROVINSI MALUKU


Bidang Produksi


96



Braman Setyo Deputi Bidang Produksi



Kebijakan Deputi Bidang Produksi tahun 2010 lebih menekankan pada penciptaan iklim yang kondusif serta pemberian bantuan perkuatan dana untuk pengembangan Koperasi dan UKM di bidang produksi. Jumlah koperasi yang mendapat bantuan perkuatan dana untuk pengembangan 27 jenis kegiatan usaha di bidang produksi pada tahun 2010, sebanyak 64 koperasi yang tersebar di 13 provinsi dan 44 kabupaten. Tujuan program: • Meningkatkan produktifitas dan nilai tambah produk barang dan jasa yang dihasilkan koperasi sesuai dengan jati dirinya sehingga memiliki daya saing dengan memanfaatkan potensi sumberdaya lokal dan penerapan teknologi yang tepat. Sasaran Program: • Terwujudnya kebijakan bagi Koperasi dan UKM yang terkait dengan produksi dan terciptanya peningkatan produktifitas usaha koperasi dan anggotanya serta fasilitasi dukungan perkuatan kepada Koperasi dan UKM. Manfaat Program: • Meningkatkan produktifitas usaha Koperasi dan UKM melalui sehingga meningkatkan kesejahteraan anggota Koperasi dan penyerapan tenaga kerja.

97

98




99


REALISASI PERKUATAN BIDANG PRODUKSI BENTUK PERKUATAN

NAMA KOPERASI

KABUPATEN

Provinsi

BENTUK PERKUATAN

NAMA KOPERASI

KABUPATEN

Provinsi

Anyaman tikar

Kop. Gapoktan Kompa

Tasikmalaya

Jawa Barat

Pengolahan umbi porang

KSU LMD Hutan Sumber Wana Lestari

Madiun

Jawa Timur

Bank padi

KUD Leung Bintang

Pidie

NAD

Kop. LMDH “Argo Mulyo”

Nganjuk

Jawa Timur

KUD Ora Et Labora

Banyuwangi

Jawa Timur

Perbengkelan

KSU Harapan Bersama

Pasaman Barat

Sumatera Barat

PLTMH

KUD Harapan Jaya

Probolinggo

Jawa Timur

Batu bata

KUD Batara

Takalar

Sulawesi Selatan

Koppontren Al Ihsan

Polewali Mandar

Sulawesi Barat

Batu mulia

Kopinkra Kreasi

Sukabumi

Jawa Barat

Kop. Remaja Reso Tamurangingngi

Enrekang

Sulawesi Selatan

Bengkel

KSU Chasanah

Kuningan

Jawa Barat

Kopsa Ponpes Darul Magfiroh

Cianjur

Jawa Barat

KUD Bina Karya

Sumedang

Jawa Barat

Kopontren Nurul Iman

Garut

Jawa Barat

KSU Bale Dana Mesari

Bangli

Bali

Kopontren Al Jauhariyah

Sampang

Jawa Timur

Bordir komputer

KSU Srikandi

Kota Medan

Sumatera Utara

KSU Mitra Prima Utama

Madiun

Jawa Timur

Budidaya kakao

Kop. Primer Rimba Lariang

Mamuju Utara

Sulawesi Barat

Koperta Sekar Asih

Sumedang

Jawa Barat

KUD Karya Tani

Konawe

Sulawesi Tenggara

KUD Sugih Tani

Bogor

Jawa Barat

Koptan Dos Roha

Tobasa

Sumatera Utara

KUD Dworowati

Demak

Jawa Tengah

Kopontren As-Shofa

Pontianak

Kalimantan Barat

KUD Lesanpuro

Grobogan

Jawa Tengah

KUD Karang Ploso

Malang

Jawa Timur

KUD Wiroto

Grobogan

Jawa Tengah

KUD Samaendre

Pangkep

Sulawesi Selatan

KUD Sawo Jajar

Demak

Jawa Tengah

Gerabah

KUD Tani Rejo

Bantul

DI Yogyakarta

KUD Tani Jaya

Madiun

Jawa Timur

Gula aren

KSU Rai Wahu

Rote Ndao

NTT

KUD Dolopo

Madiun

Jawa Timur

Iodisasi garam

KUD Bulu Cindea

Pangkep

Sulawesi Selatan

KUD Eka Jaya

Probolinggo

Jawa Timur

Kentang

KUD Beringin Jaya

Probolinggo

Jawa Timur

KUD Sida Mukti

Indramayu

Jawa Barat

Kop. Usaha Mandiri Lestari Makmur

Malang

Jawa Timur

KUD Satya Dharma

Malang

Jawa Timur

KSU Bahari Tunas Mandiri

Bangli

Bali

Kop. Angseri Nadi

Tabanan

Bali

KSU Sari Aji

Boyolali

Jawa Tengah

Budidaya karet

Dolomit

Komoditi kentang

KSU Prospek Mandiri Jaya Bersama

Wonosobo

Jawa Tengah

Logam

KSU Pantama

Kota Makassar

Sulawesi Selatan

Pabrik es 20 ton/hari

Koperasi “Poleminasa”

Wajo

Sulawesi Selatan

Postel

Pupuk

Sapi

Sapi lokal

Sapi perah

Kop. Meutia Multi Usaha (M2U)

Kota Makassar

Sulawesi Selatan

Kop. Peternak Satria (PESAT)

Banyumas

Jawa Tengah

Pemecah batu

Kop. Babussalam

Wajo

Sulawesi Selatan

KUD Dewi Ratih

Tulungagung

Jawa Timur

Pengolahan getah pinus

Koperasi. Civitas Akademika Universitas Sawerigading

Kota Makassar

Sulawesi Selatan

Penggemukan sapi

KUD Brayan Urip

Batang

Jawa Tengah

Pengolahan kakao

KUD Patriot

Luwu

Sulawesi Selatan

Sarana wisata

Koperasi Hoga Resort

Wakatobi

Sulawesi Tenggara

KUD Makmur Sejati

Kolaka

Sulawesi Tenggara

Tenun adat

Kop. Industri Kerajinan Rakyat Sonbilo

Timor Tengah Selatan

NTT

KSU BMT As-Syifa

Kubu Raya

Kalimantan Barat

Wisata

KSU Perindo

Sidoarjo

Jawa Timur

Pengolahan kelapa Pengolahan kopi

KSU Mata Mual

Humbang Hasundutan

Sumatera Utara

Kop. Petani Kopi Warga Masyarakat Hutan

Bandung

Jawa Barat

Kop. Wanita Sari Meguna

Bangli

Bali

Bantuan perkuatan di bidang produksi tahun 2010 tersebar di 13 Provinsi (44 Kabupaten) dengan jumlah penerima sebanyak 64 koperasi. Jenis kegiatan usaha yang paling banyak mendapatkan bantuan perkuatan adalah kegiatan usaha Pupuk (9 koperasi); Postel (4 koperasi); Sapi Perah (3 koperasi); Bank Padi (3 koperasi); Bengkel (3 koperasi). Untuk sebaran penyaluran bantuan perkuatan berdasarkan Provinsi yang paling banyak mendapatkan bantuan, adalah: • Provinsi Jawa Barat: 8 koperasi dengan 7 jenis kegiatan usaha. • Provinsi Jawa Tengah: 8 koperasi dengan 4 Jenis kegiatan usaha. • Provinsi Jawa Timur: 15 koperasi dengan 8 Jenis kegiatan usaha. • Provinsi Sulawesi Selatan: 9 koperasi dengan 8 jenis kegiatan usaha. • Provinsi Sulawesi Tengah: 6 koperasi dengan 6 jenis kegiatan usaha.

100



Menteri Negara Koperasi dan UKM melakukan kunjungan kerja ke tempat pelelangan ikan di Muara Angke, 25 Januari 2010



101

102


Menteri Negara Koperasi dan UKM meninjau bank padi di Nusa Tenggara Barat, 13 Desember 2009




103

Menteri Negara Koperasi dan UKM meninjau pabrik pengolahan susu Pusat Koperasi Industri Susu Segar Tanjung di Pasuruan, Jawa Timur, 13 Februari 2010.

104


Menteri Negara Koperasi dan UKM meninjau bantuan pengadaan sapi untuk anggota Koperasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 24 Juli 2010




105


Bidang Pembiayaan


108



Pariaman Sinaga Deputi Bidang Pembiayaan



Hingga saat ini, Koperasi dan UKM masih menghadapi berbagai kendala yang salah satunya berupa akses permodalan yang masih sulit dikarenakan prosedur kredit dan persyaratan yang tidak dapat dipenuhi. Sebagai langkah strategis untuk membantu Koperasi dan UKM mengatasi keterbatasan modal dan akses kepada lembaga permodalan, Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan beberapa program/kegiatan terkait permodalan. Tujuan program: • Mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan dan pemuda pelaku usaha skala mikro melalui koperasi. • Mendukung upaya peningkatan kinerja usaha koperasi peserta program yang anggotanya sebagian besar perempuan dan pemuda pelaku usaha mikro anggota koperasi di berbagai sektor usaha produktif. • Memberikan perlindungan dan penyelamatan usaha yang dilaksanakan oleh perempuan dan pemuda pelaku usaha mikro anggota koperasi. • Mendukung upaya penumbuhan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan, khususnya di kalangan perempuan dan pemuda pelaku usaha mikro anggota koperasi. Sasaran Program: • Terwujudnya peningkatan peran dan kinerja koperasi peserta program dalam memfasilitasi pengembangan usaha yang dilakukan oleh perempuan dan pemuda pelaku usaha mikro yang anggotanya bergerak di berbagai sektor usaha produktif. • Tersalurnya bantuan dana kepada perempuan dan pemuda pelaku usaha mikro anggota koperasi peserta program. • Terlaksananya program penyediaan dana bagi kelompok perempuan dan pemuda pelaku usaha mikro/koperasi. Manfaat Program: • Tersalurnya dana bantuan bagi koperasi yang dikelola dan beranggotakan perempuan. • Meningkatknya struktur permodalan koperasi serta memperluas jangkauan pelayanan simpan pinjam koperasi kepada perempuan pelaku usaha mikro anggotanya. • Tersalurnya bantuan dana untuk usaha produktif dengan persyaratan ringan dan terjangkau dari koperasi kepada perempuan pelaku usaha mikro sesuai tingkat kelayakan usahanya, baik melalui perseorangan maupun kelompok-kelompok usaha bersama. • Meningkatnya produktifitas perempuan pelaku usaha skala mikro anggota koperasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

109

110



Penilaian Kesehatan Akhir 2010 jumlah KSP/USP koperasi mencapai 71.365 unit. Laporan dari daerah menunjukkan indikasi bahwa KSP dan USP koperasi tersebut belum seluruhnya dilakukan penilaian kesehatan, yang merupakan indikator kinerja sehat dan tidaknya koperasi, baik dari aspek keuangan maupun jati diri koperasi. Hasil penilaian kesehatan tersebut juga dapat dijadikan tolok ukur kredibilitas KSP/USP koperasi yang bersangkutan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa delapan dari 33 provinsi belum melakukan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi. Jumlah persentase rata-rata KSP/ USP koperasi yang telah dinilai tingkat kesehatannya adalah sebesar 36,26% di 25 provinsi. Kondisi ini memperkuat indikasi yang menunjukan kecenderungan tingginya kesulitan yang dihadapi pembina untuk melakukan penilaian kesehatan bagi seluruh KSP/USP koperasi tersebut. Di lain pihak, lembaga perbankan dan masyarakat membutuhkan informasi yang terstandarisasi mengenai keragaan dan kinerja KSP/USP koperasi, yang salah satunya ditunjukkan oleh tingkat kesehatan KSP/USP koperasi yang bersangkutan. Dengan adanya penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, dapat memberikan kepastian dan jaminan keamanan bagi anggota dan masyarakat dalam memanfaatkan layanan koperasi jasa keuangan dan unit jasa keuangan koperasi.

Menteri Negara Koperasi dan UKM memberikan sambutan dalam acara Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Papua Barat, 12 Oktober 2010



111

112


Menteri Negara Koperasi dan UKM menyerahkan bantuan perkuatan kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Papua Barat, 12 Oktober 2010




113

Ketua Koperasi Nasari memberikan kenang-kenangan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM setelah penandatanganan kerja sama kemitraan strategis antara Koperasi Simpan Pinjam Nasari dengan PT Pos Indonesia (Persero), 23 Desember 2010

114





115

Legalisasi LKM Non Formal Saat ini di berbagai daerah di Indonesia telah tumbuh dan berkembang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) non formal yang jumlahnya mencapai ribuan. LKM ini dibentuk dan tumbuh karena adanya aspirasi atas pelaksanaan program pemerintah, pemerintah daerah, bentukan LSM, dan masyarakat itu sendiri untuk melayani kebutuhan pembiayaan mikro. Untuk melindungi kepentingan masyarakat penabung dan peminjam, serta aset LKM yang bersangkutan, pemerintah menyediakan kerangka hukum dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Gubernur Bank Indonesia dengan Nomor: 351.1/ KMK.010/2009, Nomor: 900-639A Tahun 2009, Nomor: 01/SKB/M. KUKM/IX/2009, Nomor: 11/43A/KEP.GBI/2009 tentang Strategi Pengembangan LKM. Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan sosialisasi agar Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang melaksanakan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat di luar Lembaga keuangan Bank dan Non Bank yang telah berbadan hukum (seperti Koperasi, Modal Ventura, dst), harus mempunyai legalitas dan berbadan hukum. Melihat semangat yang tinggi untuk membentuk dan mengembangkan LKM sebagai sarana untuk melayani kebutuhan permodalan usaha bagi masyarakat di berbagai pelosok tanah air tersebut, maka atas inisiatif DPR, Kementerian Koperasi dan UKM telah mengusulkan draft Rancangan Undang-Undang LKM.

Menteri Negara Koperasi dan UKM memberikan penghargaan pada acara Expo Pembiayaan 2010, 20 Oktober 2010

116


Menteri Negara Koperasi dan UKM memberikan sambutan pada Expo Pembiayaan 2009, 7 Desember 2009




117

118





119

Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh LKM dan para pihak yang akan membangun LKM, untuk memilih badan hukum yang sesuai dengan karakteristik usaha rakyat serta kesesuaian pola pengelolaannya. Jika ada LKM memilih lembaga keuangan yang berbentuk PT dan ingin melakukan usaha bank dan lembaga keuangan lainnya, misalnya BPR atau lembaga ventura, harus diproses sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia. Kalau bentuk usaha bank tentunya harus mendapat izin dari Bank Indonesia, sedangkan Lembaga Modal Ventura harus memperoleh izin dari Kementerian Keuangan, sedangkan untuk bentuk koperasi cukup memperoleh badan hukum dan izin usaha simpan pinjam dari Kementerian Koperasi dan UKM. Sejalan dengan semangat tersebut, dalam SKB dan Inpres 3 tahun 2010 diberikan kesempatan kepada lembaga-lembaga LKM untuk membentuk badan usaha yang legal dan berbadan hukum. Oleh karena itu Kementerian Koperasi dan UKM tidak hentihentinya melakukan penyuluhan dengan membentuk tim sosialisasi Kementerian Koperasi dan UKM dan Dinas Koperasi dan UKM di daerah untuk melakukan sosialisasi dengan persuasif. Kelihatannya peluang tersebut cukup disadari dan dapat ditangkap oleh pelaku LKM. Hal ini terlihat dari 3.500 unit BMT telah berembug dan bersamasama menyatakan diri untuk bergabung dalam koperasi yang berbadan hukum, di mana saat ini sekitar 60% BMT sudah menyatakan berbadan hukum koperasi dan KUBE sekitar 40% berbadan hukum koperasi. Mereka memilih koperasi karena lebih mengenal konsumen yang berada di daerahnya yang bergabung dalam anggota koperasi, sehingga ada captive market di bidang keuangan mikro. Ke depannya kita akan melihat semakin banyaknya LKM yang berbentuk badan usaha koperasi yang dapat melayani kebutuhan permodalan usaha-usaha rakyat diberbagai pelosok di tanah air ini.

Menteri Negara Koperasi dan UKM meninjau gerai BMT pada acara Expo Pembiayaan 2010, 20 Oktober 2010

120




T INGKAT ProduktifITAS KSP/USP-KOPERASI MENURUT RETURN ON ASSET TAHUN BUKU 2009 DAN 2010 NO

KOPERASI

SISA HASIL USAHA (Rp JUTA)

ASSET (Rp JUTA)


T INGKAT ProduktifITAS KSP/USP-KOPERASI MENURUT ASSET TURNOVER TAHUN BUKU 2009 dan 2010

RETURN ON ASSET (%)

2009

2010

2009

2010

2009

2010

NO

KOPERASI

PINJAMAN YANG DISALURKAN (Rp JUTA)

ASSET (Rp JUTA)

ASSET TURNOVER (KALI)

2009

2010

2009

2010

2009

2010

1

Kospin Jasa (Kantor Pusat Pekalongan)

22.619,61

27.677,77

1.464.699,30

1.799.102,73

1,544

1,538

2

Inkopdit (Kantor Pusat Jakarta Pusat)

145.253,09

146.350,00

7.369.873,15

7.412.873,15

1,971

1,974

3

KSP Nasari (Kantor Pusat Semarang)

773,07

565,72

191.438,59

316.121,74

0,404

0,179

1

Kospin Jasa (Kantor Pusat Pekalongan)

6.025.755,33

6.265.000,00

1.464.699,30

1.799.102,73

4,114

3,482

4

USP KSU Sejahtera Bersama (Kantor Pusat Bogor)

337,98

311,18

99.865,70

247.056,34

0,338

0,126

2

Inkopdit (Kantor Pusat Jakarta Pusat)

5.747.312,41

5.926.312,41

7.369.873,15

7.412.873,15

0,780

0,799

5

KSP Kodanua (Kantor Pusat Jakarta Barat)

2.123,21

2.359,07

90.129,02

126.451,86

2,356

1,866

3

KSP Nasari (Kantor Pusat Semarang)

373.129,38

219.400,00

191.438,59

316.121,74

1,949

0,694

6

KSP Berkat (Kantor Pusat Bulukumba)

3.621,00

3.718,40

106.864,00

110.846,25

3,388

3,355

4

USP KSU Sejahtera Bersama (Kantor Pusat Bogor)

64.958,67

74.600,00

99.865,70

247.056,34

0,650

0,302

7

USP KSU Dosen Universitas Gadjah Mada/ Kosudgama(Kantor Pusat Yogyakarta)

2.350,41

2.620,00

103.966,78

112.050,00

2,261

2,338

5

KSP Kodanua (Kantor Pusat Jakarta Barat)

278.504,05

182.200,00

90.129,02

126.451,86

3,090

1,441

8

Koperasi Setia Bhakti Wanita (Kantor Pusat Surabaya)

638,67

492,05

99.865,70

114.724,47

0,640

0,429

6

KSP Berkat (Kantor Pusat Bulukumba)

84.348,12

86.222,00

106.864,00

110.846,25

0,789

0,778

KSP Dana Nusantara (Kantor Pusat Jakarta Selatan)

7

50.373,20

51.073,97

103.966,78

112.050,00

0,485

0,456

9

304,00

USP KSU Dosen Universitas Gadjah Mada/ Kosudgama(Kantor Pusat Yogyakarta)

8

67.162,63

99.865,70

114.724,47

0,649

0,585

1.396,74

362,94

80.071,00

88.169,59

1,744

0,412

Koperasi Setia Bhakti Wanita (Kantor Pusat Surabaya)

64.804,00

10

KSP Bina Usaha Pamardi Utomo (Kantor Pusat Semarang)

11

KSP Artha Mulia (Kantor Pusat Semarang)

247,09

415,29

44.214,50

78.470,81

0,559

0,529

9

KSP Dana Nusantara (Kantor Pusat Jakarta Selatan)

11.621,00

12.021,45

100.554,30

103.326,41

0,116

0,116

12

KSP Lohjinawe (kantor Pusat Rembang)

1.960,02

2.985,13

50.834,40

67.711,93

3,856

4,409

10

KSP Bina Usaha Pamardi Utomo (Kantor Pusat Semarang)

139.231,00

134.638,28

80.071,00

88.169,59

1,739

1,527

13

KSP Pangestu (Kantor Pusat Pati)

636,16

642,06

37.184,58

51.239,74

1,711

1,253

11

KSP Artha Mulia (Kantor Pusat Semarang)

33.229,68

59.569,71

44.214,50

78.470,81

0,752

0,759

14

KSP Multi Niaga (Kantor Pusat Makassar)

333,00

334,65

50.626,11

51.666,32

0,658

0,648

12

KSP Lohjinawe (kantor Pusat Rembang)

68.154,20

70.648,57

50.834,40

67.711,93

1,341

1,043

15

USP Koperasi Surya Kencana (Kantor Pusat Jakarta Barat)

1.084,00

1.094,81

31.823,31

32.222,62

3,406

3,398

13

KSP Pangestu (Kantor Pusat Pati)

84.723,85

78.430,00

37.184,58

51.239,74

2,278

1,531

16

KSP Artha Prima (Kantor Pusat Ambarawa)

184,00

185,42

23.466,78

23.865,40

0,784

0,777

14

KSP Multi Niaga (Kantor Pusat Makassar)

42.546,25

43.182,24

50.626,11

51.666,32

0,840

0,836

17

KSP Prima Dana (Kantor Pusat Semarang)

37,06

38,71

1.981,45

2.022,36

1,870

1,914

15

USP Koperasi Surya Kencana (Kantor Pusat Jakarta Barat)

28.211,00

28.621,23

31.823,31

32.222,62

0,886

0,888

18

USP Koperasi Sentossa Makmur (Kantor Pusat Semarang)

14,11

14,52

1.922,17

2.003,21

0,734

0,725

16

KSP Artha Prima (Kantor Pusat Ambarawa)

47.652,00

47.922,53

23.466,78

23.865,40

2,031

2,008

19

IUSP Koperasi Semarak Dana (Kantor Pusat Jakarta Timur)

46,10

47,25

609,18

701,86

7,568

6,732

17

KSP Prima Dana (Kantor Pusat Semarang)

3.946,00

6.121,00

1.981,45

2.022,36

1,991

3,027

USP Koperasi Serambi Dana (Kantor Pusat Jakarta Barat)

18

4.630,00

1.922,17

2.003,21

2,102

2,311

43,00

45,50

963,60

1.000,00

4,462

4,550

USP Koperasi Sentossa Makmur (Kantor Pusat Semarang)

4.040,00

20

19

IUSP Koperasi Semarak Dana (Kantor Pusat Jakarta Timur)

551,30

563,45

609,18

701,86

0,905

0,803

20

USP Koperasi Serambi Dana (Kantor Pusat Jakarta Barat)

879,79

894,54

963,60

1.000,00

0,913

0,895

306,19

100.554,30

103.326,41

0,302

0,296

121


45,00 40,00 35,00

15,00

10,00

20,28 13,73

20,00

13,37

15,00

16,33

20,00

35,00 25,00

10,61

25,00

0,00

10,00

5,00 0,00

2008

2009

5,00 0,00

2010

2008

Koperasi

Koperasi

BPR

BPR

Trend pertumbuhan pinjaman koperasi periode 2009–2010 mengalami peningkatan sebesar 28,95%.

123

Trend Pertumbuhan Simpanan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Koperasi Tahun 2008–2010 (%)

30,00

23,90

30,00

32,66

39,56

Trend Pertumbuhan Pinjaman Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Koperasi Tahun 2008–2010 (%)


14,97


19,74


14,01

122

2009

2010

Trend pertumbuhan simpanan koperasi periode 2009–2010 mengalami peningkatan sebesar 6,01%.


Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha


126



Neddy Rafinaldy Halim Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha



Pemasaran merupakan salah satu faktor penting dan menentukan dalam melakukan usaha, karena dengan pemasaran yang baik maka akan mampu mendorong peningkatan pendapatan yang diharapkan. Oleh karena itu harus dibangun sistem pemasaran yang terintegrasi agar produk yang dihasilkan berkualitas, dipercaya, dan mendapat respon yang positif dari konsumen. Untuk itu, perlu dibangun jaringan pemasaran yang baik agar konsumen dapat memperoleh produk yang diinginkan secara mudah dan terjangkau. Tujuan program: • Meningkatkan daya saing dan daya kompatabilitas produk Koperasi dan UKM dalam pasar yang kompetitif serta mengembangkan infrastruktur pemasaran produk Koperasi dan UKM dan mendorong perluasan pasar produk Koperasi dan UKM. Sasaran Program: • Terwujudnya produk Koperasi dan UKM yang memiliki daya saing dan kompatabilitas di pasar dalam dan luar negeri, serta tersedianya infrastruktur pemasaran dan saran promosi bagi produk unggulan dan perluasan pasar produk Koperasi dan UKM di dalam dan di luar negeri. Manfaat Program: • Tersedianya produk Koperasi dan UKM yang memiliki daya saing, kepastian tempat usaha bagi UKM anggota Koperasi dan perluasan pasar bagi produkproduk Koperasi dan UKM.

127

128





Paviliun daerah didalam gedung SMESCO UKM, Jakarta

Gedung SMESCO UKM Jakarta, adalah merupakan pusat pemasaran produk Koperasi dan UKM

Langkah-langkah yang telah ditempuh Kementerian Koperasi dan UKM dalam memajukan sektor pemasaran dan jaringan usaha ini diantaranya adalah: • Mendirikan SMESCO Convention Center • Mendirikan SMESCO Gallery • Membuat Stand Provinsi seluruh Indonesia • Pengembangan pusat-pusat promosi • Revitalisasi pasar tradisional • Mendukung pasar rakyat • Melirik bisnis ritel • Membuat klinik bisnis • Penataan PKL (Pedagang Kaki Lima)

129

130





Pengembangan Pusat-Pusat Promosi - Smesco (Small and Medium Enterprise and Cooperatives) Kementerian Koperasi dan UKM sadar bahwa Pusat Promosi merupakan jendela awal dunia internasional untuk melihat sekaligus menilai produk-produk unggulan daerah. Itu sebabnya Kementerian Koperasi dan UKM berinisiatif untuk mendirikan Pusat-pusat Promosi di setiap daerah, agar dapat membantu para pengusaha Koperasi dan UKM dalam menampilkan produk-produk mereka dengan lebih baik. Sebaliknya bagi publik, Pusat Promosi merupakan pusat informasi bagi produk-produk lokal yang berkualitas. Sejauh ini sudah ada lima daerah yang memiliki Pusat Promosi, yaitu: • SMESCO UKM, Jakarta. • SMESCO UKM Sriwijaya Promotion Center Palembang, Sumatera Selatan. • SMESCO UKM SENBIK UKM Bandung, Jawa Barat. • SMESCO UKM Celebes Convention Center Makassar, Sulawesi Selatan. • SMESCO UKM Paradise Product Promotion Center Manado, Sulawesi Utara. Kementerian Koperasi akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan kantung-kantung promosi yang ada di setiap daerah, misalnya dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), agar dapat menampilkan produk-produk lokal yang senantiasa berkembang, baik dari segi tampilan, jenis, maupun kualitasnya. Pusat promosi harus dapat menjadi arena display, pusat informasi, ‘trading house’, dan rujukan utama produk kebanggaan daerah. Pada akhirnya, setiap pusat promosi, apapun bentuknya, akan mampu menjadi tolok ukur kemajuan produk lokal.

Galeri UKM didalam gedung SMESCO UKM, Jakarta

131

132





133

Menteri Negara Koperasi dan UKM membuka SMART Angin Mamiri, 17 Oktober 2010

Gedung Exhibition Hall Celebes Convention Center, Makasar, Sulawesi

134





Revitalisasi Pasar Tradisional Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan Pemerintah Daerah mempelajari kondisi pasar-pasar tradisional yang ada dan melakukan revitalisasi yang diperlukan untuk meningkatkan bukan hanya kesegaran fisik pasar tetapi juga sistem pengelolaannya. Revitalisasi pasar adalah memperbaiki dan memperluas sarana kegiatan ekonomi rakyat di daerah-daerah. Dengan perluasan dan perbaikan yang ada, diharapkan juga membuka kesempatan kerja yang lebih luas di daerah. Revitalisasi pasar tradisional merupakan program yang diutamakan karena kegiatan ini berkaitan erat dengan pemberdayaan usaha mikro khususnya dalam memberikan kepastian dan kenyamanan lokasi usaha. Untuk memaksimalkan kegunaannya bagi setiap orang, pasar-pasar tradisional yang telah direhabilitasi ini akan dikelola oleh koperasi yang dibentuk. Program revitalisasi pasar tradisional ini mendapat sambutan yang sangat baik, terutama dari para pelaku usaha Koperasi dan UKM, karena program ini memberi manfaat riil, diantaranya: • Pendapatan rakyat dan daerah meningkat. • Membantu pemerintah daerah dalam menerapkan tata kota yang baik dan tertib. • Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pasar tradisional meningkat, karena kini mereka memiliki sarana yang memadai untuk berusaha. Terlebih lagi karena usaha-usaha tersebut dikelola oleh koperasi. • Masyarakat bisa semakin mandiri berkat adanya koperasi yang membantu mengelola aset dan kegiatan ekonomi mereka. • Ketika masyarakat makin mandiri, pendapatan rakyat dan daerah meningkat, maka kesejahteraan bersama pun makin merata. Pada tahun 2009 ada 95 unit pasar yang direvitalisasi dengan rincian: • Sebanyak 5 unit pasar tradisional dengan anggaran sebesar Rp 5.000.000.000,merupakan program revitalisasi pasar tradisional reguler (APBN). • Sebanyak 90 unit pasar tradisional dengan anggaran sebesar Rp 89.500.000.000,merupakan program revitalisasi pasar tradisional dari APBN-P. Untuk tahun 2010 ada 34 unit pasar yang direvitalisasi: • Sebesar Rp 4.750.000.000,- diambil dari APBN Pos Anggaran Bantuan Sosial untuk memfasilitasi tujuh unit pasar-Natuna, Bengkayang, Bolaang Mongondow Utara, Cianjur, Magetan, Grobogan, dan Lombok Barat. • Ada Rp 30.000.000.000,- yang dialokasikan dari dana Koperasi APBN untuk merevitalisasi 27 unit pasar dan lima koperasi untuk 500 PKL di 32 kabupaten/ kota pada 16 provinsi.

Pasar Revitalisasi, Foto atas: Pasar Paso, Ambon, Foto Bawah: Pasar Tradisional, Boloh, Semarang

135

136





LAMPIRAN PASAR TRADISIONAL Tahun Anggaran 2009 No.

Provinsi

Kabupaten/Kota

Jumlah Unit

Anggaran (Rp 000)

No.

Provinsi

Kabupaten/Kota

1

Aceh

Aceh Tengah

1

1.000.000

12

Jawa Timur

Sampang

2

2.000.000

Aceh Singkil

1

1.000.000

Sumenep

1

1.000.000

Aceh Tenggara

1

1.000.000

Pacitan

1

1.000.000

Pidie Jaya

2

2.000.000

Pamekasan

2

2.000.000

Mandailing Natal

1

1.000.000

Probolinggo

2

2.000.000

Padang Lawas

1

1.000.000

Lamongan

1

1.000.000

Samosir

1

1.000.000

Bangkalan

1

1.000.000

Tanah Datar

1

1.000.000

Banyuwangi

1

1.000.000

Solok

1

1.000.000

Ponorogo

1

1.000.000

Pasaman Barat

2

2.000.000

Madiun

3

3.000.000

2

3

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Anggaran (Rp 000)

4

Sumatera Selatan

Banyuasin

1

1.000.000

13

Bali

Kab. Karang Asem

1

1.000.000

Musi Rawas

1

1.000.000

14

Kalimantan Barat

Kubu Raya

1

1.000.000

5

Riau

Kuantan Singingi

1

1.000.000

Sekadau

1

1.000.000

Rokan Hulu

1

1.000.000

15

Kalimantan Selatan

Balangan

1

1.000.000

Anambas

1

1.000.000

16

Kalimantan Tengah

Kotawaringin Barat

2

2.000.000

17

Sulawesi Utara

1.000.000

6

Bengkulu

Kerinci

2

2.000.000

Minahasa Tenggara

1

Bengkulu Utara

1

1.000.000

Bolaang Mongondow

1

1.000.000

Bangka Selatan

1

1.000.000

Bitung

2

2.000.000

7

Lampung

Lampung Selatan

1

1.000.000

Sangihe

1

1.000.000

8

Banten

Serang

1

1.000.000

Kab. Kotamubagu

1

1.000.000

9

Jawa Barat

Tasikmalaya

1

1.000.000

Poso

1

1.000.000

Garut

1

1.000.000

Kota Palu

2

2.000.000

Sumedang

1

1.000.000

Parigi Moutong

2

2.000.000

Bogor

2

2.000.000

Kota Bau-bau

1

1.000.000

Kuningan

4

4.000.000

Kota Kendari

2

2.000.000

Sragen

1

1.000.000

Tana Toraja

1

1.000.000

Kudus

2

2.000.000

Takalar

1

1.000.000

Demak

2

2.000.000

Bantaeng

1

1.000.000

Jepara

2

2.000.000

Gowa

1

1.000.000

Pekalongan

2

2.000.000

Kepulauan Selayar

1

1.000.000

Purworejo

1

1.000.000

Wajo

1

1.000.000

Wonosobo

2

1.500.000

21

Gorontalo

Gorontalo Utara

1

1.000.000

Kulon Progo

1

1.000.000

22

Maluku

Kota Tual

1

1.000.000

23

Maluku Utara

Kota Ternate

1

1.000.000

24

NTT

Sumba Timur

1

1.000.000

Ngada

1

1.000.000

25

NTB

Lombok Barat

1

1.000.000

Dompu

1

1.000.000

1

1.000.000

10

11

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

18

19

20

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Selatan

26

Papua

Yapen

27

Papua Barat

Raja Empat

1

1.000.000

Jumlah

27

74

95

94.500.000

137

138





LAMPIRAN PASAR TRADISIONAL Tahun Anggaran 2010 (Rp 000) Pasar Reguler (APBN) No.

Provinsi

Unit

Kabupaten

1

Sulawesi Utara

1

Kab. Bolaang Mongondow Utara

Jumlah 750.000

2

Jawa Barat

1

Kab. Cianjur

750.000

3

Jawa Tengah

1

Kab. Grobogan

750.000

4

Jawa Timur

1

Kab. Magetan

750.000

5

Kalimantan Barat

1

Kab. Bengkayang

600.000

6

Kep. Riau

1

Kab. Natuna

600.000

7

NTT

1

Kab. Lombok Barat

550.000

Jumlah

7

7

4.750.000

APBN-P No.

Provinsi

Unit

Kabupaten

Jumlah

1

Sumatera Selatan

1

Kab OKU Timur

1.000.000

2

Riau

1

Kab. Kampar

1.000.000

3

Lampung

1

Kab. Lampung Barat

1.000.000 1.000.000

4

Bengkulu

1

Kab. Mukomuko

5

Banten

1

Kota Serang

1.000.000

6

Jawa Barat

1

Kab. Cianjur

1.000.000

1

Kab. Sumedang

1.000.000

1

Kab. Sukabumi

1.000.000

1

Kota Depok

1.000.000

1

Kota Sukabumi

1.000.000

1

Kab. Majalengka

1.000.000

7

Jawa Tengah

1

Kota Semarang

1.000.000

1

Kab. Kendal

1.000.000

8

DI Yogyakarta

1

Kab. Bantul

1.000.000

9

Sulawesi Selatan

1

Kab. Jeneponto

1.000.000

1

Kab. Pinrang

1.000.000

1

Kab. Luwu

1.000.000

1

Kota. Pare-Pare

1.000.000

1

Kab. Mamasa

1.000.000

1

Kab. Mamuju Utara

1.000.000

1

Kab. Polewali Mandar

1.000.000

1

Kab. Buton Utara

1.000.000

1

Kab. Kolaka

1.000.000

10

11

Sulawesi Barat

Sulawesi Tenggara

12

Maluku

1

Kab. Maluku Tengah

1.000.000

13

Bali

1

Kab. Gianyar

1.000.000

14

NTT

1

Kab. Kupang

1.000.000

15

Papua Barat

1

Kab. Teluk Bintuni

Jumlah

15

27 Jumlah Keseluruhan

1.000.000

27.000.000 31.750.000

Pasar tradisional OESAO Kabupaten Kupang, Nusatenggara Timur, foto atas: sebelum revitalisasi, foto bawah: setelah revitalisasi

139

140





141

Pasar Rakyat Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan terdiri dari banyak suku, memiliki ciri khas dalam perilaku ekonomi yang unik dan patut dibina, misalnya dari segi pasar rakyat. Pasar rakyat sebagai sebuah kegiatan tentu tidaklah istimewa. Pasar rakyat ada di mana-mana. Di kota besar pasar rakyat biasanya muncul di daerah pinggiran, sedangkan di kota-kota kecil pasar rakyat tumbuh menjamur. Keunikan pasar rakyat adalah bahwa kemunculannya selalu ditunggu-tunggu masyarakat, karena di setiap kemunculannya, pasar rakyat tidak hanya menawarkan barang, tetapi juga berbagai macam atraksi. Para pedagang menunjukkan keistimewaan barang dagangannya dengan cara-cara yang unik. Ada yang sambil menyanyi atau bermain sulap, ada yang memberi diskon besar atau hadiah. Para pedagang juga mendandani gerainya dengan lampu warna-warni dan hiasan-hiasan menarik lainnya. Pasar rakyat merupakan hiburan bagi masyarakat sekitar.

Suasana Pasar Rakyat di Selaparang, Nusa Tenggara Barat

Suasana Pasar Rakyat di Sumatera Selatan

Kementerian Koperasi dan UKM melihat adanya peluang yang amat besar dari pasar rakyat ini. Bila diarahkan dengan baik, pasar rakyat dapat menjadi ajang bagi para pengusaha mikro (UMI) untuk menampilkan produk-produk mereka karena amat mudah dan murah. Para pengusaha mikro ini juga akan mampu bersaing dengan sehat karena di pasar rakyat mereka punya kesempatan untuk mencari pelanggan sebanyak-banyaknya dan menjadikan merek mereka populer. Di pasar rakyat mereka diberi peluang untuk berpromosi secara gencar dan murah. Sebaliknya bagi masyarakat/konsumen, pasar rakyat merupakan kesempatan untuk mencari produk-produk yang baik dengan harga yang terjangkau dan relatif murah.

142





143

Semakin sering pengusaha mikro ikut serta dalam pasar rakyat, maka kemungkinan produknya semakin dikenal orang akan makin besar. Semakin besar pula akses untuk meraih pasar yang lebih luas. Tidak jarang, produk atau merek yang dimulai dari pasar rakyat dalam waktu singkat bisa menjadi terkenal di tingkat nasional karena produsennya rajin berpartisipasi dalam pasar-pasar rakyat. Sampai akhir 2010 pasar rakyat yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM sudah berlangsung di 56 lokasi dengan setidaknya 1.300 pengusaha mikro dan koperasi sebagai pesertanya. Penyelenggaraan pasar rakyat banyak disinergikan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah setempat agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien. Belajar dari pengalaman penyelenggaraan, konsumen merupakan unsur yang amat menentukan keberhasilan pasar rakyat, sehingga di beberapa Provinsi antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan, Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng Kementerian Agama dan PT Televisi Republik Indonesia.

Menteri Negara Koperasi dan UKM pada acara Pembukaan Pasar Rakyat di Jakarta, 3 September 2010

144





Pembukaan acara Republika dan Miss Jinjing Peduli UKM Indonesia oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM, 30 April 2010

Pembukaan kegiatan Cooperative Fair oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM beserta Gubernur Jawa Barat, 4 Agustus 2010

145

146





Peresmian Gedung UKM Jawa Timur oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM, 8 Juli 2010

Peresmian Gedung UKM Jawa Timur oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM, 8 Juli 2010

Melirik Bisnis Ritel Manusia semakin modern. Gaya hidup senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Perilaku berbelanja juga mengalami perubahan. Kenyamanan berbelanja menjadi salah satu syarat utama. Di kota-kota besar, konsumen dimanjakan sedemikian rupa sehingga pasar tradisional tergeser oleh pusat-pusat belanja besar dan mewah. Hal ini tak luput dari pengamatan kami di Kementerian Koperasi dan UKM. Pergeseran gaya hidup ini dimaknai positif oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Di tengah bangsa yang masih terus berkembang ini, pembangunan pusat-pusat belanja tumbuh pesat, karena semakin menjadi kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Kegiatan koperasi juga harus berubah seturut perkembangan zaman. Selain itu, sasaran jangka panjangnya adalah upaya untuk membendung produk impor dan mengedepankan produk-produk lokal sebagai primadona produk nasional.

147

148





Agar tidak ketinggalan zaman dan mampu menyamakan ritme yang semakin cepat ini, Kementerian Koperasi membuka komunikasi dan menjajaki peluang kerja sama dengan pemilik bisnis ritel besar, agar produk-produk Koperasi dan UKM ini juga bisa diakomodir, bersanding sekaligus bersaing dengan produk-produk impor. Ada banyak hal yang harus disiapkan untuk dapat masuk ke jaringan bisnis ritel. Kualitas produk harus prima, tampilan dan kemasan produk harus disesuaikan dengan selera publik, dan yang tak kalah pentingnya adalah kemampuan Koperasi dan UKM dalam mengelola usahanya, sehingga pada akhirnya produk Koperasi dan UKM siap bersaing dengan produk global. 2006 adalah tahun di mana Kementerian Koperasi dan UKM mulai menerapkan polapola berniaga modern. Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng peritel modern untuk mengadopsi beberapa toko koperasi yang punya potensi dan dianggap siap. Hasilnya adalah toko koperasi yang tampil lebih modern dengan sistem pengelolaan yang juga disesuaikan dengan standar yang lebih tinggi, dengan jaringan usaha yang lebih kuat dan terintegrasi, karena dapat memanfaatkan kapasitas jaringan Koperasi dan UKM yang ada. Toko-toko koperasi ini mempunyai daya saing yang cukup besar karena mampu memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal, dengan demikian juga sekaligus memperbaiki ‘brand image’ produk-produk lokal. Sasaran dari kegiatan ini adalah: • Koperasi yang memiliki unit usaha waralaba. • Produk Koperasi dan UKM yang punya potensi . • Koperasi yang punya potensi dan kelayakan usaha untuk menjadi ritel modern.

Menteri Negara Koperasi dan UKM sedang berdialog dengan para pedagang tekstil dan kulit di pasar tanah abang, Mall Makasar dan Cibaduyut dalam rangka melihat langsung dampak dari pemberlakuan ACFTA terhadap para UKM

149

150





Menteri Negara Koperasi dan UKM meninjau gerai-gerai Waralaba, Semarang dan Palembang

Sepanjang 2010 telah dilakukan serangkaian kegiatan seperti: • Temu Jaringan Bisnis Koperasi dengan Peritel Modern Temu jaringan ini diselenggarakan untuk memberikan bimbingan teknis kepada pelaku usaha Koperasi dan UKM yang memiliki produk yang layak masuk ke jaringan ritel modern. Dalam pertemuan ini dihadirkan narasumber dari peritel modern seperti Carrefour, PT Sumber Alfaria Trijaya, dan PT Indogrosir dengan harapan para Koperasi dan UKM mendapatkan informasi yang lebih detail tentang kriteria produk yang bisa masuk ke jaringan peritel modern. Tindak lanjut dari pertemuan ini, Kementerian Koperasi dan UKM melakukan kerja sama dengan Carrefour. Peritel besar ini memberikan tempat khusus untuk memasarkan produk-produk Koperasi dan UKM, juga memberikan bimbingan dan pembinaan kepada para pelaku usaha Koperasi dan UKM. •

Temu Pengurus Koperasi untuk Peningkatan Kelas Toko Koperasi dalam Bisnis Ritel Modern Pertemuan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada pengurus koperasi dalam rangka mengembangkan usaha, khususnya di bidang bisnis ritel koperasi, sekaligus memperkuat jaringan usaha koperasi dan UKM.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah kerja sama dengan PT Sumber Alfaria Trijaya dan dengan PT Indogrosir dalam meningkatkan kelas toko koperasi yang dikelola secara tradisional menjadi ritel modern dengan standar dan sistem yang terintegrasi.

151

152





Peningkatan Produktifitas Usaha Mikro Melalui Klinik Bisnis Tantangan terbesar dalam dunia bisnis adalah dunia tanpa batas (borderless). Ini tak ubahnya dengan hukum air mengalir. Di mana ada lembah, ke situlah air akan mengalir. Demikian juga dengan arus barang dan jasa dalam era globalisasi. Barang dan jasa yang memiliki kualitas tinggi dan harga bersaing pasti akan menjadi rebutan pembeli. Di sisi lain, produktifitas usaha mikro rendah dan lamban dalam mengantisipasi kebutuhan dan selera pasar. Kondisi ini timbul karena keterbatasan kemampuan usaha mikro untuk mengakses sumber daya produktif, terutama teknologi, informasi pasar, dan bahan baku. Kondisi ini meyulitkan usaha mikro dalam meningkatkan kapasitas usaha maupun dalam mengembangkan produk agar mampu bersaing di pasaran. Sedangkan ketersediaan lembaga konsultasi juga amat terbatas dan belum merata di seluruh daerah. Peran masyarakat dan dunia usaha terhadap usaha mikro belum optimal karena masih dianggap belum terlalu menguntungkan. Pemerintah lewat Kementerian Koperasi dan UKM berusaha memperbaiki kondisi tersebut dengan menata program secara lebih kreatif. Pemerintah memfasilitasi pengembangan usaha mikro di bidang produksi, pengolahan, pemasaran, desain, dan teknologi. Salah satu programnya adalah Peningkatan Produktifitas Usaha Mikro melalui Klinik Bisnis. Diharapkan, lewat klinik-klinik bisnis ini dapat membuka wawasan para pelaku usaha mikro dalam menciptakan dan meningkatkan peluang usaha. Dengan demikian dapat mendorong ekonomi lokal dan membuka potensi pasar lokal. Pada dasarnya tujuan diselenggarakannya klinik bisnis usaha mikro ini adalah mendorong peningkatan kemampuan usaha mikro agar mampu menghasilkan produkproduk berkualitas. Caranya adalah dengan memberikan pengetahuan tentang manajemen mutu produk. Meningkatkan dan mengembangkan akses pasar produkproduk usaha mikro dengan cara memberikan akses informasi pasar dan promosi yang diselaraskan dengan jaminan pasokan bahan baku dan jalinan kemitraan. Pada 2010 dilaksanakan kegiatan Klinik Bisnis Usaha Mikro di 10 provinsi dengan peserta masing-masing 50 orang setiap provinsi. Para peserta ini berasal dari sentra makanan UKM. Kegiatan ini difokuskan pada produk berbahan baku tepung terigu. Klinik bisnis ini bekerja sama dengan PT Bogasari Baking Center dengan menghadirkan narasumber yang sukses di bidangnya. Dari hasil pertemuan tersebut para peserta mendapat pengetahuan dan kemampuan memilah bahan baku yang baik dan berkualitas, mengolah bahan baku menjadi produk yang layak dan punya daya saing sesuai segmentasi pasarnya masing-masing, serta menghasilkan produk-produk unggulan.

Menteri Negara Koperasi dan UKM meresmikan mobil Klinik Bisnis, Surabaya, Jawa Timur

153

154





Penataan Sarana Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) Sejak 2005 Kementerian Koperasi dan UKM telah memberikan bantuan Program Penataan Sarana Usaha kepada 41 koperasi untuk 5.724 anggota koperasi/usaha mikro di 36 kabupaten/kota pada 19 provinsi. Total bantuan yang diberikan sejak 2005 sampai 2010 adalah sejumlah Rp 15 miliar. Untuk 2010 Kementerian Koperasi dan UKM telah memberikan bantuan sarana PKL di dua daerah pasca gempa kepada tujuh koperasi, yaitu dua di Sumatera Barat dan lima di Jawa Barat dengan alokasi dana sebesar Rp 2 miliar yang diambil dari dana sosial. Bantuan sebesar Rp 3 miliar yang bersumber dari APBN-P juga dikeluarkan untuk diberikan kepada lima kabupaten/kota di lima provinsi. Agar program ini dapat terus berlanjut di masa depan, tiga kementerian melakukan sinergi program, yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Dalam Negeri, lewat Nota Kesepahaman di antara ketiga menteri tersebut Pada 27 September 2010. Nota Kesepahaman bernomor 12/NKB/M. KUKM/IX/2010; nomor 500-738.A Tahun 2010; dan nomor 1320.1/M-DAG/MoU/X/2010 tentang sinergi Program. Pengembangan Ekonomi dan Penataan Lingkungan Perkotaan melalui Penguatan Sektor Usaha Mikro. Tugas masing-masing kementerian adalah: • Menteri Koperasi dan UKM bertanggung jawab dalam pemberdayaan bidang pengembangan kelembagaan, permodalan, dan dukungan sarana usaha mikro PKL. • Menteri Dalam Negeri bertugas menyediakan kawasan yang dialokasikan untuk PKL serta melakukan penataan lingkungan perkotaan. • Menteri Perdagangan wajib menyediakan fasilitas dan sarana pengembangan kemitraan dan kewirausahaan.

Menteri Negara Koperasi dan UKM dialog dengan pedagang kaki lima di Nusa Tenggara Timur

Peninjauan lokasi Pasar Syariah Az-Zaitun oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM di Surabaya, dalam rangka Revitalisasi Pasar Tradisional, 19 Juni 2010

155


Bidang Pengembangan SDM Koperasi dan UKM


158



Agus Muharram Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia



159

Dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disebutkan bahwa pengembangan SDM Koperasi dan UKM dilakukan dengan cara: • Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan • Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial • Membentuk dan mengembangkan lembaga diklat untuk melakukan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan • Membentuk motivasi untuk menciptakan kreatifitas bisnis dan penciptaan wirausaha baru Tujuan program: • Menumbuhkan dan meningkatkan kewirausahaan Koperasi dan UKM melalui penyelenggaraan diklat serta meningkatkan prakarsa dan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan sumber daya Koperasi dan UKM. Sasaran Program: • Terlaksananya diklat bagi Koperasi dan UKM, terciptanya wirausaha baru serta terwujudnya sinergi antara peran pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam peningkatan sumber daya manusia Koperasi dan UKM. Manfaat Program: • adanya peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia Koperasi dan UKM terkait dengan kewirausahaan, keterampilan teknis, manajemen perkoperasian dan pengetahuan penunjang lainnya, yang berpengaruh pada peningkatan koperasi berkualitas. • tumbuhnya wira usaha baru dan inkubator Koperasi dan UKM. • adanya koordinasi dan kerjasama yang terpadu antara Pemerintah, dunia usaha dan lembaga diklat dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi Koperasi dan UKM (seperti penyusunan kurikulum dan modul yang tepat).

160


Menteri Negara Koperasi dan UKM meninjau Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU) bidang perbengkelan di Ponpes Al-Hidayah, Jambi 7 Juni 2010




161

Dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang koperasi dan pentingnya pengembangan SDM koperasi, undangundang tersebut secara tegas juga menyebutkan bahwa dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, Pemerintah mendorong, mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian di bidang koperasi. Dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut, terutama dalam meningkatkan produktifitas dan daya saing, pada 2010 Kementerian Koperasi dan UKM telah melaksanakan berbagai kegiatan baik yang bersifat diklat maupun non diklat kepada setidaknya 4.035 orang yang meliputi: 1. Pembudayaan kewirausahaan bagi kelompok masyarakat marginal yang diikuti oleh 1.000 peserta. 2. Diklat kewirausahaan bagi masyarakat kampus dengan peserta 90 orang. 3. Diklat kewirausahaan bagi pemuda dengan peserta 90 orang. 4. Diklat penumbuhan wirausaha baru sarjana yang diikuti oleh 150 orang. 5. Diklat kewirausahaan pascamagang luar negeri yang diikuti oleh 90 peserta. 6. Diklat keterampilan teknis (peningkatan industri kreatif) dengan 270 peserta. 7. Diklat pengetahuan tentang koperasi bagi pengurus koperasi pada lembaga pendidikan di pedesaan diikuti oleh 210 peserta. 8. TOT bagi fasilitator koperasi dengan 90 orang peserta. 9. Penyusunan modul advokasi manajemen dan organisasi - 1 modul. 10. Penyusunan modul advokasi kemitraan dan teknologi - 1 modul. 11. Penyusunan modul advokasi peraturan dan perundang-undangan - 1 modul. 12. Temu konsultasi dalam rangka pengembangan TPKU yang diikuti oleh 90 orang peserta. 13. Bimbingan teknis usaha bagi calon wirausaha baru pada lembaga pendidikan pedesaan dengan 115 peserta. 14. Pengembangan standar kompetensi sertifikasi pengelola KJK (Diklat Fasilitator Kompetensi) dengan 120 peserta. 15. Bimbingan teknis bagi pengelola KSP/USP dengan 250 peserta. 16. Diklat sertifikasi pengelola KJK dengan 120 orang peserta. 17. Diklat assesor kompetensi KJK dengan 60 orang peserta. 18. Diklat peningkatan kapasitas calon wirausaha baru yang diikuti oleh 200 peserta. 19. Peningkatan pemahaman perkoperasian pada pendidikan formal dan non formal yang diikuti oleh 650 orang. 20. Pengembangan program diklat koperasi dan UMKM yang diikuti oleh 150 orang. 21. Koordinasi dan optimalisasi pengembangan SDM Koperasi dan UKM dengan 135 peserta. 22. Evaluasi program diklat manajerial dan teknis Koperasi dan UKM yang diikuti 80 orang. 23. Temu konsultasi dalam rangka pengembangan jaringan kerja sama antar lembaga diklat dengan 75 orang peserta.

162





Menteri Negara Koperasi dan UKM sedang menyaksikan hasil karya mahasiswa/i Institut Manajemen Telkom Bandung berupa casing komputer yang terbuat dari bahan bambu pada acara Start Right Now be Enterpreneur

Menteri Negara Koperasi dan UKM meninjau kios kerajinan Wirausahawan Muda di Makassar, 13 Maret 2010

163

164





165

Selain menyelenggarakan serangkaian kegiatan tersebut di atas, juga telah dilaksanakan sosialisasi dan pembekalan kewirausahaan bagi sarjana untuk menumbuhkan semangat dan motivasi agar mau menjadi wirausaha. Sosialisasi tersebut diberikan kepada sarjana yang belum memiliki pekerjaan. Sepanjang 2010 telah dilakukan pembekalan kepada 7.693 orang sarjana di 17 provinsi. Hasilnya, ada 1.249 sarjana yang kemudian mengajukan proposal usaha, atau 71,91% dari peserta sosialisasi. Proposal yang layak ditindaklanjuti ada 582 buah dan setelah melewati tahap seleksi, dana pinjaman diberikan kepada 147 orang sarjana dengan nilai total Rp 3.866.600.000,-. Sisanya yang 439 orang masih dalam proses. Upaya untuk menumbuhkan wirausaha baru juga ditempuh melalui kegiatan Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU) pada lembaga pendidikan pedesaan. Di tahun 2010 Kementerian Koperasi dan UKM memberikan fasilitasi pelatihan kepada 200 unit TPKU yang tersebar di 28 provinsi.

Menteri Negara Koperasi dan UKM meninjau kios kerajinan Wirausahawan Muda di Yogyakarta, 16 Januari 2010

166





Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN)

Menteri Negara Koperasi dan UKM memberikan pembekalan kepada Calon Wirausahawan Muda di Yogyakarta, 16 Januari 2010

Upaya untuk membangkitkan semangat dan jiwa kewirausahaan, khususnya bagi generasi muda terus dilakukan, mengingat bahwa rasio antara jumlah wirausaha dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini masih 0,24%, sedangkan rasio yang ideal harus lebih dari 2%. Pencapaian rasio minimal 2% ini menggambarkan peningkatan penyerapan tenaga kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, menaikkan pendapatan rakyat, penurunan angka kemiskinan.

167

168


Menteri Negara Koperasi dan UKM memberikan sambutan pada acara Pembekalan Kewirausahawan bagi Sarjana Calon Wirausaha Baru di Jawa Timur, 12 Februari 2010




169

170





Menteri Negara Koperasi dan UKM usai memberikan pembekalan kepada para peserta kewirausahaan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah

Menteri Negara Koperasi dan UKM memberikan pembekalan kewirausahaan pada acara wisuda IPWIJA

171

172





Pembekalan calon wirausaha muda di Jakarta, 10 Desember 2009

Menteri Negara Koperasi dan UKM memberikan pembekalan kewirausahaan bagi pemuda sarjana Semarang, 23 Desember 2009

173

174





Menteri Negara Koperasi dan UKM menerima Ciputra guna membahas program Ciputra Enterpreneurship

Menteri Negara Koperasi dan UKM berkunjung ke kediaman Ciputra guna membahas program Ciputra Enterpreneurship Creating World Enterpreneurship The Nation

175

176


Menteri Negara Koperasi dan UKM melakukan kunjungan kerja ke Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU) Pondok Pesantren Al Amanah, Nusa Tenggara Barat


Menteri Negara Koperasi dan UKM meninjau Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU) di Jambi, 7 Juni 2010



177

178


Menteri Negara Koperasi dan UKM melakukan kunjungan kerja ke peresmian gedung Tempat Praktek Keterampilan Usaha Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah, 28 Juni 2010




179

180


Menteri Negara Koperasi dan UKM melakukan peninjauan di Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU) di Sumatera Utara, 11 Januari 2010




Menteri Negara Koperasi dan UKM melakukan kunjungan ke SMK Negeri Tanjung Pinang, Kepulauan Riau

181

182


Berbagai kegiatan industri kreatif




183


Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha


186



Choirul Djamhari Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha



187

Pada tahun 2010, program/kegiatan strategis yang dilaksanakan pada bidang pengembangan dan restrukturisasi usaha, diantaranya: • sistem HaKI (Hak Kekayaan Intelektual) • sertifikasi halal • lembaga pendamping (LPB/BDS-P) • wirausaha baru • UKM sentra • aplikasi skim pengembangan usaha • Pusat Komunikasi Bisnis (Puskombis) • UKM industri kreatif kerajinan • UKM perikanan Tujuan program: •

Meningkatkan produktifitas dan daya saing Koperasi dan UKM yang didukung oleh sumber daya yang berkualitas.

•

Meningkatkan usaha Koperasi dan UKM melalui dukungan permodalan, kebijakan, pendampingan, dan peningkatan manajemen, kualitas dan usaha.

•

Menumbuhkan dan meningkatkan peran pemerintah, swasta dan Koperasi dan UKM dalam rangka kemitraan usaha.

Sasaran Program: •

Terfasilitasinya peningkatan produktifitas UKM yang didukung oleh sumber daya yang berkualitas sehingga mempunyai daya saing nasional dan mampu menjawab tantangan global.

•

Terfasilitasinya peningkatan usaha UKM yang didukung oleh permodalan, kebijakan, pendampingan, dan peningkatan manajemen dan usaha sehingga terwujud penerapan standarisasi dan teknologi yang tepat yang dapat menunjang peningkatan produktifitas UKM serta menjamin perlindungan konsumen.

•

Terwujudnya peningkatan kemitraan usaha UKM dan pihak terkait serta kerjasama usaha Koperasi dan UKM di dalam dan antar sentra.

Manfaat Program: • Meningkatkan pendapatan Koperasi dan UKM, berkembangnya usaha Koperasi dan UKM, meningkatnya penjualan produk, tersebarnya info bisnis, terbukanya peluang pasar dan meningkatnya manajemen mutu produk UKM. Selain itu juga, meningkatnya kerjasama usaha antar Koperasi dan UKM di dalam sentra dan antar sentra.

188


Menteri Negara Koperasi dan UKM pada acara peresmian Graha Dekopinwil Kalimantan Barat, 6 September 2010




189

190



Pemanfaatan Sistem Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Salah satu bentuk perlindungan hukum untuk meningkatkan daya saing produk adalah Hak Kekayaan Intelektual. Sistem HaKI adalah suatu sistem hukum yang ditujukan untuk memberikan insentif bagi tumbuhnya daya cipta dan kreatifitas dalam memproduksi barang dan jasa, terutama di bidang merek, paten, desain industri dan hak cipta. Lemahnya pemahaman serta kesadaran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi dalam memanfaatkan HaKI membuat posisi kita tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Untuk itu masih perlu upaya Pemerintah guna meningkatkan dan mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi dalam memanfaatkan sistem HaKI, antara lain dengan melakukan sosialisasi, pendampingan dan pendaftaran sertifikat HaKI terutama untuk merek, desain industri dan paten. Kegiatan tersebut dilakukan bekerjasama dengan Ditjen HaKI, perguruan tinggi dan konsultan HaKI. Maksud dan tujuan kegiatan ini antara lain dengan memberikan pemahaman dan kesadaran pentingnya pemanfaatan HaKI dalam meningkatkan daya saing produk, dengan melakukan pendaftaran merek, desain industri, paten dan hak cipta. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan HaKI dilaksanakan di lima provinsi yaitu Maluku, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Batam dan Sulawesi Selatan dengan 250 UKM. Kegiatan ini diawali dengan memberi pemahaman HaKI berdasarkan teori dan peraturan-peraturan yang menjadi landasan. Tahap berikutnya adalah pendampingan tentang cara membuat merek yang punya nilai jual dan tidak melanggar peraturan yang ada; membuat desain kemasan dan kerajinan yang menarik; serta pendampingan dalam melakukan pendaftaran. Berdasarkan hasil penelusuran dari 250 UMK yang telah mendaftarkan diri untuk merek dan desain industri ada 102 UMK. Untuk kegiatan bimbingan dan pendaftaran hak paten dilakukan di dua provinsi, yaitu Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Langkah awal adalah dengan pendampingan teknis bagi tiga UMK dan mendaftarkan tiga UMK untuk paten sederhana dengan kategori sebagai paten teknologi biologi. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman dan koordinasi pemanfaatan HaKI telah dilakukan kegiatan temu konsultasi HaKI yaitu di provinsi Jawa Barat dan DI Yogyakarta. Acara ini diikuti oleh 120 peserta dengan narasumber utama dari Direktorat Jendral HaKI, praktisi HaKI, dan pelaku yang sukses memanfaatkan HaKI. Tujuan kegiatan ini antara lain adalah: • untuk melakukan sinergi antara program-program yang ada di instansi-instansi terkait (Kanwil Hukum dan HAM, Perindustrian, Perdagangan, Balai Besar Kerajinan dan Batik, Balitda, serta Konsultan HaKI) dengan sentra-sentra HaKI yang ada di perguruan tinggi. • menambah informasi perkembangan HaKI nasional dan internasional. • meningkatkan pemanfaatan HaKI bagi UMK. • mendorong UMK dalam menghasilkan produk yang inovatif.



191

Bimbingan Dan Pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Halal Penduduk Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam merupakan konsumen yang potensial bagi produk Koperasi dan UKM dalam memenuhi berbagai kebutuhan primer maupun sekunder, baik berupa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, maupun produk lainnya. Namun demikian masih banyak dari produk-produk tersebut yang belum memiliki sertifikat halal. Kendala yang dihadapi Koperasi dan UKM dalam melakukan pendaftaran sertifikasi halal adalah: 1. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman Koperasi dan UKM tentang manfaat sertifikasi halal bagi peningkatan daya saing produk. 2. Akses Koperasi dan UKM terhadap pengurusan sertifikasi halal masih rendah. 3. Biaya pendaftaran tidak terjangkau oleh sebagian Koperasi dan UKM. 4. Koperasi dan UKM belum punya auditor internal dalam pengelolaan usaha. Tujuan dari bimbingan dan pendampingan pendaftaran sertifikasi halal antara lain adalah memberikan kesadaran dan pemahaman kepada Koperasi dan UKM tentang pentingnya sertifikasi halal bagi produk-produk makanan, minuman, obat-obatan tradisional dan kosmetika. Kegiatan tersebut dilakukan di tiga provinsi yaitu Sulawesi Utara, Jawa Timur dan DI Yogyakarta dengan 150 peserta. Dari kegiatan ini ada 50 Koperasi dan UKM yang didaftarkan untuk mendapat sertifikat halal. Dalam sosialisasi dan pendaftaran, Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha bekerjasama dengan Lembaga Pengkajian dan Pengawasan Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan Balai POM.

192




Demplot Produktifitas dan Mutu Garam Berdasarkan data, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia, yaitu sepanjang 80.000km, dan luas lautnya pun sebesar 2/3 dari jumlah luas negara Indonesia ini. Dengan potensi laut yang dominan tersebut seharusnya Indonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk menjadi eksportir garam. Namun kenyataannya, Indonesia justru mengimpor garam yang berasal dari Australia sebanyak 60% dari kebutuhan atau kira-kira setara dengan 1,63 juta ton per tahun. Peningkatan produktifitas dan mutu garam menjadi begitu penting untuk mendukung program swasembada garam nasional. Dalam rangka meningkatkan produktifitas dan mutu garam, Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha telah membangun Demplot pro-mutu garam di Kabupaten Indramayu dan Cirebon. Tujuan pembuatan Demplot adalah untuk memperkenalkan teknologi katalisator pembuatan garam dan pengenalan sistem ulir dalam penataan lahan garam. Pada tahun anggaran 2010, Kementerian Koperasi dan UKM telah meluncurkan Bantuan Sosial Pembuatan Demplot Pro-Mutu Garam di Koperasi Unit Desa ‘Harum Sari’ Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dan Koperasi Unit Desa ‘Santing Sari Mandiri’ Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha berhasil mengenalkan dan menerapkan teknologi sistem ulir dan mengaplikasikan pupuk garam (katalisator) dalam pengolahan garam di Kabupaten Cirebon dan Indramayu. Keberadaan Demplot Pro-Mutu Garam ini diharapkan dapat menjadi pusat pembelajaran, percontohan, dan rujukan bagi Koperasi dan UKM yang bergerak di bidang usaha garam.

Suasana kegiatan petani garam di Kabupaten Indramayu


193

194





195

Pengembangan Kewirausahaan Baru dengan Pola Pencangkokan Usaha

Koordinasi Pemberdayaan Lembaga Pendamping (LPB/BDS-P)

Program pengembangan wirausaha merupakan salah satu program yang dibuat untuk mendukung tumbuhnya ekonomi masyarakat, khususnya ekonomi keluarga. Pada 2010 telah dilakukan kegiatan pendampingan wirausaha baru mandiri yang dilaksanakan lewat program pencangkokan usaha (usaha baru yang magang di UKM yang sudah sukses), dengan tujuan untuk mempercepat tumbuhnya usaha baru berkat bimbingan langsung dari UKM yang sudah sukses.

Dalam meningkatkan fungsi LPB/BDS-P dalam melakukan layanan pengembangan bisnis kepada Koperasi dan UKM, selama 2010 telah dilakukan kegiatan Koordinasi Pemberdayaan LPB/BDS-P yang bertujuan: 1. Mewujudkan keterpaduan dalam pemberdayaan lembaga pendamping (LPB/BDS-P) di pusat, daerah, maupun dunia usaha. 2. Peningkatan kerjasama LPB/BDS-P dengan LLP-KUKM, LPDB-KUMKM dan PT Telkom Tbk, PT Pertamina, PT Jamsostek dalam rangka pengembangan usaha Koperasi dan UKM.

Hasil yang telah dicapai adalah: • Koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM setempat dan dinas terkait dalam mengidentifikasi Koperasi dan UKM yang punya potensi sekaligus menggali potensi-potensi di setiap daerah untuk menciptakan wirausaha baru. • Memfasilitasi bimbingan yang dilakukan oleh UKM sukses kepada Koperasi dan UKM potensial di 15 provinsi guna meningkatkan rasa percaya diri agar dapat berkembang menjadi wirausaha baru yang mandiri.

Kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM dengan PT Jamsostek dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan UKM

Hasil yang telah dicapai: 1. Kerjasama LPB/BDS-P dengan LLP-KUKM yang meliputi: • Kerjasama pengembangan klinik pemasaran Smesco UKM. • Kerjasama pemanfaatan stand pameran untuk display produk Koperasi dan UKM binaan LPB/BDS-P. 2. Kerjasama LPB/BDS-P dengan LPDB-KUMKM yang meliputi kerjasama penyaluran dana untuk koperasi binaan LPB/BDS-P dengan pola pendampingan. 3. Kerjasama LPB/BS-P dengan PT Telkom Tbk yang meliputi: • Kerjasama dalam pengelolaan SME Center. • Kerjasama dalam pengembangan SME Center yang bersinergi dengan asosiasi BDS tingkat provinsi dan BDS-P di seluruh Indonesia. 4. Kerjasama LPB/BDS dengan PT Pertamina dalam rangka penyaluran dana PKBL PT Pertamina Wilayah V kepada Koperasi dan UKM dengan pola pendampingan usaha oleh LPB/BDS-P 5. Kerjasama lainnya adalah dengan PT Jamsostek untuk menyalurkan dana PKBL PT Jamsostek kepada Koperasi dan UKM dengan pola pendampingan usaha oleh LPB/BDS-P.

196


Menteri Negara Koperasi dan UKM melakukan kunjungan kerja ke sentra UKM penghasil buah di Semarang, 30 Agustus 2010




197

198



Pengembangan Usaha Ukm Sentra Melalui KSP/USP Koperasi di Daerah Tertinggal Untuk memberdayakan UKM sentra melalui KSP/USP Koperasi, pada 2010 Menteri Negara Koperasi dan UKM menerbitkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 03/PER/M.KUKM/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Pedoman Program Bantuan Pengembangan Koperasi. Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Nomor 01/Per/Dep.6/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Pedoman Teknis Program Bantuan Pengembangan Koperasi di Bidang Restrukturisasi Usaha. Implementasi terbitnya dua peraturan tersebut adalah, pemberdayaan UKM sentra melalui KSP/ USP Koperasi di daerah tertinggal menjadi perhatian utama. Hal ini menjadi penting supaya usaha mikro dan kecil di daerah tertinggal terintegrasi dengan KSP/USP Koperasi, dan dapat berperan serta memberikan kontribusi dalam proses pembangunan nasional. Pembangunan nasional tidak akan berarti apa-apa bila tidak difokuskan pada pembangunan daerah, terutama di daerah tertinggal karena justru di sinilah masyarakat miskinnya membutuhkan perhatian yang cukup besar dari Pemerintah. Selain itu, pembangunan masyarakat di daerah tertinggal akan efisien dan efektif bila dilakukan melalui lembaga yang sesuai dengan karakter dan kultur masyarakat setempat, diantaranya adalah melalui koperasi, usaha mikro dan kecil. Sepanjang 2010 Kementerian Koperasi dan UKM telah menggelontorkan bantuan dana dan pengembangan usaha UKM sentra melalui KSP/USP Koperasi di daerah tertinggal sebesar Rp1.250.000.000,- setidaknya kepada 500 UKM sentra melalui 25 KSP/USP Koperasi pada 19 kabupaten di lima provinsi/daerah istimewa. Nilai bantuan dana untuk setiap koperasi adalah Rp 50 juta. Sebarannya adalah di Kabupaten Garut dan Sukabumi (Jawa Barat), Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo (DI Yogyakarta), Kabupaten Bondowoso, Trenggalek, Madiun, Bangkalan, Dan Situbondo (Jawa Timur), Kabupaten Lampung Selatan, Waykanan, Lampung Timur, Lampung Barat dan Lampung Utara (Lampung), dan Kabupaten Kaur, Lebong, Kepahiang, Mukomuko dan Seluma (Bengkulu). Bantuan dana pada program bidang pengembangan dan restrukturisasi usaha berbentuk dana hibah yang bersumber dari belanja bantuan sosial APBN Kementerian Koperasi dan UKM. Keberhasilan program pemberdayaan UKM sentra melalui KSP/USP Koperasi tidak terlepas dari peran SKDP provinsi dan kabupaten yang konsisten dalam melakukan monitoring dan evaluasi, supaya pemanfaatan dana oleh UKM sentra melalui KSP/USP Koperasi dapat digunakan sebagai modal kerja secara efektif dan efisien, sehingga nantinya berpengaruh terhadap peningkatan kinerja usaha UKM sentra.



199

Skim Pengembangan Usaha Untuk membantu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang akan membuka usaha (menjadi wirausaha baru) atau yang akan mengembangkan usahanya, Kementerian Koperasi dan UKM telah menyusun aplikasi/software skim pengembangan usaha. Aplikasi ini dapat diakses secara online dari www.sentrakukm.com maupun secara offline lewat CD yang dilengkapi dengan petunjuk penggunaan/manual. Skim tersebut menyajikan berbagai informasi tentang karakteristik usaha serta aplikasi rencana usaha untuk wirausaha baru, dan untuk pengembangan usaha. Fitur-fitur yang terdapat dalam skim pengembangan usaha adalah: • Informasi karakteristik 52 komoditas. Informasi tersebut meliputi prospek usaha, faktor keberhasilan usaha, faktor yang harus diwaspadai, cara menjalankan usaha, aspek legal/perijinan, dan aspek pembiayaan. • Aplikasi rencana usaha/business plan bagi wirausaha baru. • Aplikasi rencana usaha/business plan bagi pengembangan usaha. Pertimbangan dalam pemilihan 52 komoditas usaha adalah: • Usaha yang mempunyai nilai tambah cukup tinggi. • Banyak dicoba oleh Koperasi dan UKM. • Modalnya kurang dari rp 100 juta. • Mudah dicoba. • Perizinan relatif mudah. Rencana yang akan dilakukan pada 2011 adalah melakukan sosialisasi penggunaan program ini secara terus-menerus serta mengintegrasikan program ini dengan program Lending Model Bank Indonesia.

200



Pengembangan Pusat Komunikasi Bisnis Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PUSKOMBIS KUMKM) Pelaku bisnis Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah masih sedikit yang mendayagunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mengakses informasi bisnisnya. Hal ini bisa menyebabkan terlambatnya pengembangan bisnis Koperasi dan UKM, karena usahanya kurang dikenal oleh konsumen maupun pelaku bisnis lainnya secara global. Kendala tersebut disebabkan banyak faktor, antara lain: • rendahnya pengetahuan Koperasi dan UKM terhadap TIK. • jaringan infrastruktur TIK yang masih terbatas di perkotaan saja. • biaya operasionalnya masih relatif mahal. • belum tersedia pusat-pusat pengelola informasi yang praktis. Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM telah mendorong koperasi untuk membentuk Pusat Komunikasi Bisnis Koperasi dan UMKM. Tujuannya adalah untuk mempermudah Koperasi dan UKM mengakses informasi bisnis dalam mengembangkan usahanya. Sedangkan manfaat yang diperoleh antara lain: • Puskombis merupakan tempat berkumpul para Koperasi dan UKM untuk berbagi pengetahuan, belajar menggunakan internet, mencari informasi bisnis, mempelajari keterampilan baru, membicarakan dan menangani berbagai masalah yang dihadapi, sekaligus membangun keberdayaan. • Tercipta kemudahan akses informasi bagi Koperasi dan UKM. • Memperluas kerjasama bisnis dengan pihak-pihak terkait untuk membangun komunitas. • Meningkatkan daya saing melalui sharing komunikasi yang saling menguntungkan. Pusat Komunikasi Bisnis (Puskombis) KUMKM dikelola oleh koperasi, dan pada tahap pertama ini sudah terbentuk 10 Puskombis di 10 lokasi, yaitu: • Kopinkra Setia Kawan, Kabupaten Batang Hari, Jambi. • Kopinkra Sasirangan Bayam Raja, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. • Koperasi Kowamah, Tasikmalaya, Jawa Barat. • Koperasi Pariwisata Catra Gemilang, Magelang, Jawa Tengah. • KSU Sumber Rejeki, Pasuruan, Jawa Timur. • KSU Dharma Suci Nirmala, Gianyar, Bali. • KSU Regina Pacis, Belitung, Bangka-Belitung. • KSU Latuppa Pembangunan Luwu, Palopo, Sulawesi Selatan. • KSU Harapan Umat, Wakatobi, Sulawesi Tenggara. • KSP Tunas Muda, Jayapura, Papua. Masing-masing koperasi wajib menyediakan ruang komputer dan operator. Jenis peralatan yang dimiliki Puskombis dan UKM rata-rata adalah empat unit PC, modem untuk koneksi internet, printer berwarna, peralatan pendukung berupa satu set meja, kursi, satu LCD, dan perangkat lunak asli (windows dan MS office). Untuk 2011 program ini akan dilanjutkan ke provinsi-provinsi yang belum mendapat bantuan, khususnya di Indonesia Timur.



201

Pengembangan UKM Industri Kreatif Kerajinan Pengembangan UKM sentra kerajinan dan furnitur yang memiliki potensi dan sumberdaya perlu ditingkatkan produktifitasnya dan dipacu perkembangannya, karena UKM sentra ini memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, menciptakan iklim bisnis dengan memanfaatkan sumberdaya lokal. Caranya adalah dengan menciptakan inovasi dan kreatifitas agar mampu berkiprah dalam perekonomian nasional. Salah satu langkah yang dilakukan Asisten Deputi Pengembangan Sistem Bisnis dalam menggerakkan industri kreatif adalah memberikan bimbingan teknis dalam peningkatan transaksi bisnis bagi UKM kerajinan berbahan baku kayu, rotan, dan bambu. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan mereka tentang peluang pasar, inovasi produksi, regulasi, sertifikasi, dan pengembangan desain produk. Selain itu, UKM kerajinan dan furnitur juga diberikan pembekalan tentang berbagai peraturan dan dokumen, seperti regulasi pabean dan perpajakan, regulasi produk berbahan baku kayu, juga regulasi yang diberlakukan di beberapa negara, seperti sertifikasi Forest Stewardship Council (FSC) dan Verification of Legal Origin (VLO). Bentuk kegiatannya berupa pendampingan dan konsultasi yang disampaikan dengan cara: • tutorial, sebagai pencerahan awal yang disampaikan secara interaktif. • konsultasi, yaitu diskusi intensif kasus perkasus, disesuaikan dengan masalah maupun kebutuhan para pelaku UKM. Sepanjang 2010 kegiatan bimbingan dan konsultasi ini telah dilakukan untuk 160 UKM yang berorientasi ekspor. Kegiatan dilakukan pada Juni-Juli 2010 di Jawa Tengah (Magelang, Jepara, Wonosobo, dan Sukoharjo), Jawa Timur (Madiun, Ngawi, Bojonegoro), Bali (Denpasar, Gianyar, Badung), NTB (Mataram, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Barat) Untuk 2011 pengembangan Koperasi dan UKM industri kreatif akan dilanjutkan ke 250 UKM di enam provinsi yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat dan Kalimantan Selatan.

202





Menteri Negara Koperasi dan UKM bersilaturahmi dengan anggota koperasi perikanan Mina Jaya DKI Jakarta di Muara Angke, 26 Januari 2010

Pemberdayaan Kelompok Bagi Koperasi dan UKM Perikanan di Wilayah Pesisir Sektor perikanan memegang peran penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam penyediaan lapangan kerja padat karya, sumber pendapatan bagi nelayan, sumber protein nabati dan sumber devisa negara. Salah satu upaya untuk meningkatkan nilai tambah dan mengoptimalkan manfaat dari produksi hasil tangkapan laut adalah dengan mengembangkan produknya, baik produk olahan tradisional maupun modern. Peran penting dukungan teknologi produk perikanan harus dapat memberi jaminan kepada konsumen akan produk yang aman dan sehat. Dalam upaya menghasilkan produk perikanan yang bernilai tambah, aman, dan sehat, maka sudah dilakukan serangkaian upaya pembinaan bagi 300 Koperasi dan UKM di daerah pesisir pada enam provinsi (Maluku Utara, Jawa Tengah, Bangka-Belitung, Kepulauan Riau, NTB, dan Sumatera Barat) dengan melakukan bimbingan teknis pengolahan yang baik dan higienis. Untuk 2011, pemberdayaan kelompok bagi Koperasi dan UKM sentra perikanan akan dilanjutkan kepada 160 Koperasi dan UKM di empat provinsi yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah.

Menteri Negara Koperasi dan UKM memberikan penghargaan dalam rapat kerja pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Kalimantan Tengah, 18 Oktober 2010

203


Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK


206



I Wayan Dipta Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK



Bidang pengkajian sumberdaya UKMK telah mengkaji beberapa permasalahan, beberapa diantaranya adalah: • Pengembangan OVOP Agribisnis/Agroindustri. • Kaji tindak pengembangan jaringan antara LKM dan KSP. • Kaji tindak rintisan usaha koperasi dalam produksi pupuk organik (lanjutan). • Kajian isu-isu strategis/aktual tentang Koperasi dan UKM. • Kajian model peningkatan Koperasi dan UKM di kawasan perbatasan tertinggal. • Peningkatan peran Triple Hellix dalam pengembangan ekonomi kreatif. • Model penumbuhan wirausaha baru yang inovatif melalui inkubator. • Pengembangan Inkubator. • Jaringan informasi dan Publikasi. • Program kegiatan pengkajian sumber daya Koperasi dan UKM. Tujuan program: • Menghasilkan model dan kajian pemberdayaan Koperasi dan UKM. • Mengembangkan sistem informasi pengkajian Koperasi dan UKM. • Mengembangkan koordinasi dalam rangka menindaklanjuti hasil pertemuan kerjasama internasional di bidang Koperasi dan UKM. Sasaran Program: • Tersedianya hasil kajian dan model pemberdayaan Koperasi dan UKM serta sistem informasi pengkajian Koperasi dan UKM. • Terjalinnya kerjasama lintas sektor dan tindak lanjut hasil pertemuan kerjasama internasional dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan UKM. Manfaat Program: • Kemudahan bagi pihak pengguna dan pelaku Koperasi dan UKM dalam mengakses informasi hasil-hasil kajian pemberdayaan di bidang Koperasi dan UKM. • Eksistensi dan partisipasi aktif Kementerian Koperasi dan UKM dalam menindaklanjuti hasil pertemuan kerjasama internasional.

207

208





Pengembangan Ovop Agribisnis/Agroindustri Dalam rangka penjabaran Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Percepatan Sektor Riil dan Pembangunan Usaha Mikro Kecil dan Menengah tanggal 8 Juni 2007 yang mengamanatkan pengembangan sentra melalui pendekatan One Village One Product (OVOP), pemerintah telah melakukan rintisan pengembangan produk unggulan daerah melalui pendekatan OVOP dengan komoditas pertanian hortikultura. Kegiatan rintisan ini dikembangkan melalui kerjasama petani hortikultura anggota Koperasi Mitra Tani Parahyangan Kecamatan Warung Kondang Kabupaten Cianjur, Koperasi Unit Desa Cisurupan, Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, serta Koperasi Serba Usaha Bahari Tunas Mandiri Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli Provinsi Bali. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan komoditas unggulan daerah yang melibatkan mayoritas penduduk setempat serta telah dilaksanakan secara turun-temurun melalui usaha tani yang mempunyai keunggulan komparatif dengan sistem agribisnis yang mampu memberikan nilai tambah bagi petani. Selain itu kegiatan ini juga dalam rangka meningkatkan pendapatan petani hortikultura melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan pertanian baik untuk pasar lokal maupun ekspor. Keterlibatkan petani lokal dalam agribisnis sayur-mayur melalui koperasi yang telah memasarkan komoditas sayur-mayur yang disuplai para anggotanya ke pasar ritel modern seperti supermarket dan hypermarket Carrefour, Superindo, hotel, restoran, catering dan beberapa supermarket lainnya di Jakarta, di antaranya sawi putih, tomat cherry, labu siam, pokchoy, ceciwis dan labu parang, kapri, kacang merah, serta beberapa sayur-mayur dan hortikultura yang memiliki nilai ekonomis tinggi seperti kacang kapri, asparagus maupun stroberi.

Beberapa hasil yang sudah dicapai di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut: a. Koperasi Mitra Tani Parahyangan, Kabupaten Cianjur Pelaksanaan Program Rintisan Agribisnis One Village One Product (OVOP) di Kabupaten Cianjur dimulai tahun 2008 dengan melibatkan Koperasi Mitra Tani Parahyangan (Kop MTP) Kecamatan Warung Kondang. Selama ini pengiriman sayur-mayur oleh Koperasi Mitra Tani Parahyangan dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan truk bak terbuka, sehingga sering ditemukan kondisi di mana sayurmayur ditolak oleh konsumen (Carrefour, Superindo, Hero dan pasar swalayan lainnya) karena sayur tersebut sudah rusak sepanjang perjalanan. Kerusakan tersebut cukup besar, sekitar 30%, atau kerugian yang diderita oleh Koperasi Mitra Tani Parahyangan akibat penolakan tersebut, sekitar Rp 1.000.000,hingga Rp 1.500.000,- perhari. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi tingkat kerusakan/susut pengiriman sayur-mayur yang cukup besar tersebut dilakukan melalui pemanfaatan/penggunaan sarana transportasi mobil cooling unit sebagai alat transportasi pengiriman sayur-mayur dari Koperasi Mitra Tani Parahyangan kepada pelanggannya. Dan Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2009 melalui belanja modal telah melengkapi sarana mobil cooling unit Koperasi Mitra Tani Parahyangan. Dari laporan koperasi pada saat RAT 2010 yang lalu, sarana angkutan pendingin ini mampu mengurangi penolakan dari 30% menjadi 15%. Dengan adanya pengurangan ini, maka keuntungan bersih Koperasi MTP meningkat sebesar Rp 4,5 juta perbulan.

Rangkaian kegiatan Menteri Negara Koperasi dan UKM dalam rangka pengembangan OVOP, Cianjur

209

210




Menteri Negara Koperasi dan UKM menanam pohon jeruk Kalamansi secara simbolis di Bengkulu

Wakil Presiden RI meninjau pameran UKM di Jakarta


211

212



Pada 2010 telah diberikan bantuan sosial kepada Koperasi MTP untuk pembangunan Demplot dalam bentuk greenhouse untuk ditanami paprika dengan tiga varietas yaitu paprika kuning Rp 25.000/ kg, paprika merah Rp 20.000/kg, dan paprika hijau Rp 15.000/kg. Apabila percontohan ini berhasil dan meningkatkan pendapatan petani, diharapkan semua petani anggota koperasi MTP ikut serta menanam paprika dengan sistem greenhouse untuk memenuhi permintaan pasar. Saat ini Koperasi MTP telah mensuplai 110 outlet dan delapan supermarket di Jakarta dengan 102 jenis sayur-mayur dengan jumlah 6,5 ton s.d. 8 ton perhari dengan omset Rp 1,5 miliar perbulan. Unit usaha beras, pertengahan November 2010 akan ditandatangani kontrak dengan investor untuk mengekspor 80 ton beras cianjur ke Timur Tengah, dengan rincian 50 ton beras panjang seharga Rp 375.000.000,(Rp 7500/kg), dan 30 ton beras pandan wangi seharga Rp 300.000.000,- (Rp 10.000/kg). Dalam waktu dekat akan dibangun outlet untuk memasarkan hasil-hasil agribisnis Koperasi MTP (outlet MITAPA) di dua lokasi, yaitu di Terminal Agribisnis Cipanas dan GOR Cianjur dan Kafe MITAPA di Gedung Dekranas, Tapal Kuda, Cianjur. Jumlah penyerapan tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan usaha sayur-mayur (hortikultura) sebanyak 94 orang, sedangkan untuk kegiatan usaha beras sebanyak 86 orang. Jumlah anggota Koperasi Mitra Tani Parahyangan saat ini terdiri dari: • Unit usaha beras: 86 orang • Unit usaha saprotan: 41 orang • Unit usaha sayur-mayur: 201 orang b. Koperasi Cisurupan, Kabupaten Garut Hasil yang telah dicapai pada KUD Cisurupan Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut yaitu peningkatan keterampilan anggota koperasi/petani dalam budidaya tanaman bernilai ekonomis tinggi seperti tanaman paprika dan tomat cherry. Hal ini merupakan perubahan pola pikir petani yang selama ini hanya menanam sayuran yang nilai ekonomisnya kurang baik dan resiko fluktuasi harga seperti tanaman kubis, cabe merah, kentang, dan sawi. Peningkatan kapasitas petani ini dilakukan melalui pelatihan di lapangan serta studi banding ke petani yang telah melakukan budidaya tanaman paprika serta tomat cherry. Selain itu juga dilakukan perkuatan sarana Demplot bagi anggota koperasi yaitu melaui perkuatan green house.



213

c. Kabupaten Badung dan Kabupaten Bangli Provinsi Bali: • Kegiatan rintisan ini dikembangkan melalui kerjasama petani hortikultura anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Bahari Tunas Mandiri Kecamatan Susut Kabupaten Bangli untuk tanaman buah seperti jeruk kintamani, manggis, melon dan pepaya taiwan, serta perkebunan untuk kopi luwak kintamani dan Koperasi Martenadi di Plage/Kecamatan Petang Kabupaten Badung untuk komoditas sayuran organik dan sayuran unggul seperti asparagus, baby buncis, tomat cherry Provinsi Bali. •

Memberikan pengertian dan mengubah pola pikir para petani setempat untuk menanam komoditas unggulan dengan kualitas super sehingga memiliki harga jual premium seperti jeruk kintamani di mana petani dilatih memilih buah kualitas super pada saat pemilihan buah di kebun (scraping) sehingga akan meningkatkan pendapatan petani melalui harga jual yang lebih tinggi (premium).

•

Meningkatkan keterampilan petani dalam budidaya tanaman bernilai ekonomis tinggi seperti sayuran organik, asparagus, tomat cherry, zukini dan jambu kristal. Pengalaman lapangan menunjukan bahwa keberhasilan pengembangan komoditas unggulan daerah melalui pendekatan OVOP perlu didukung infrastruktur, seperti pusat riset komoditas, lembaga-lembaga pelatihan keterampilan dan desain, lembaga pemasaran dan promosi yang mendampingi masyarakat mengembangkan sumber daya manusia secara terus-menerus. Dukungan pusat riset pertanian dalam rangka bimbingan tehnis tahapan budi daya, pengolahan, dan penanganan pasca panen serta pemasaran sayur-mayur.

Untuk lebih meningkatkan koordinasi lintas pelaku di daerah dalam rangka pengembangan OVOP, peran masing-masing stakeholders telah disusun melalui matriks kerjasama siapa-mengerjakan apa antar instansi terkait pengembangan OVOP sebagai alat koordinasi pelaksanaan OVOP agar lebih fokus, sinergi dan berkesinambungan sesuai jenis/sifat komoditas yang akan dikembangkan. Beberapa permasalahan yang dijumpai di lapangan dalam pengembangan komoditas unggulan daerah melalui pendekatan OVOP di antaranya adalah tingkat keterampilan masyarakat yang masih sederhana dalam menangani komoditas/produknya terutama dalam desain kemasan, aspek pemasaran dan promosi yang belum terorganisir. Selain itu juga dijumpai hambatan dalam teknis pengolahan/processing produk agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi di mana para petani/masyarakat setempat masih memiliki keterampilan yang sangat sederhana.

214





215

Kapasitas Forum Pengembangan Sentra/Klaster di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam rangka Peningkatan Kapasitas Forum Pengembangan Sentra/Klaster Rotan Trangsan Kabupaten Sukohardjo, Provinsi Jawa Tengah dan Gerabah Banyumulek Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah dilakukan fasilitasi berupa kegiatan Temu Usaha Penguatan Forum Sentra/Klaster. a. Sentra Rotan Trangsan Kabupaten Sukohardjo, Provinsi Jawa Tengah Kondisi sebelum ada fasilitasi di Sentra Rotan Trangsan Kabupaten Sukohardjo adalah sebagai berikut: • Para perajin UKM mengalami kesulitan untuk mendapat kebutuhan bahan baku karena mahal dan kualitas rendah. • Pasar domestik maupun pasar luar negeri mengalami penurunan/berkurang akibat krisis global. • Kurangnya pengetahuan perajin dan UKM dalam bidang desain. • Pendapatan perajin UKM dan eksportir rotan mengalami penurunan. • Perajin UKM dan exportir rotan banyak yang beralih profesi. • Sulitnya mencari modal usaha baik melalui perbankan dan lembaga keuangan lainnya. • Kurangnya koordinasi antar stakeholder dalam penguatan sentra/klaster rotan. • Kurangnya kebersamaan usaha UKM dan antar UKM dengan pengusaha besar (eksportir). • Belum memiliki terminal bahan baku rotan di Trangsan. • Koperasi yang ada di Trangsan mati suri. • Belum terbentuknya Forum Sentra/Klaster rotan Trangsan.

Menteri Negara Koperasi dan UKM bersama Bupati Pacitan memperlihatkan batik warna alam sebagai produk unggulan Kabupaten Pacitan

Dalam rangka pengembangan model OVOP ini, maka beberapa langkah ke depan yang perlu dilakukan adalah: • Identifikasi, pemilihan dan penetapan komoditas potensial/unggulan daerah. • Koordinasi dan sinkronisasi program serta keterlibatan stakeholders instansi pemerintah maupun swasta baik di pusat maupun daerah yang terlibat dalam pengembangan OVOP. • Pengembangan diversifikasi produk/komoditas unggulan yang menghasilkan nilai tambah serta meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. • Temu usaha dengan calon pembeli pendapatan seperti hotel, restoran, dan supermarket. • Peningkatan pemasaran dan promosi produk/komoditas unggulan melalui event pameran, festival budaya lokal maupun pemasaran melalui obyek turisme/ pariwisata. • Peningkatan keterampilan masyarakat setempat melalui peningkatan kapasitas dan pendampingan masyarakat dalam menangani komoditas unggulan setempat.

Setelah difasilitasi dalam Temu Usaha Penguatan Forum Sentra/ Klaster, hasilnya adalah sebagai berikut: • Kebutuhan akan bahan baku saat ini relatif mudah didapat. • Pasar lokal maupun pasar luar negeri mulai bergeliat kembali melalui pameran-pameran yang diikuti oleh UKM maupun eksportir rotan. • Adanya peningkatan pengetahuan dalam bidang desain bagi perajin UKM rotan. • Meningkatnya penghasilan perajin UKM dan eksportir rotan, kembali berprofesi sebagai perajin UKM dan eksportir rotan. • Lembaga keuangan dan perbankan sudah mulai membantu dalam hal permodalan. • Instansi yang memiliki hubungan dengan Usaha Rotan Trangsan mulai ikut memberikan berbagai upaya yang dibutuhkan Perajin UKM dan eksportir rotan sesuai dengan Tupoksi-nya. • Terjadi hubungan yang harmonis antar UKM dan pengusaha besar (eksportir). • Sedang dalam proses pembuatan terminal bahan baku rotan Trangsan. • Terbentuknya koperasi yang akan mengelola terminal bahan baku rotan Trangsan. • Terbentuknya Forum Sentra/Klaster Rotan Trangsan.

216





Kaji Tindak Pengembangan Jaringan Antara LKM dan KSP b. Sentra Gerabah Banyumulek, Kabupaten Sukohardo, Provinsi Nusa Tenggara Barat: Sebelum dilakukan fasilitasi kondisi Sentra Gerabah Banyumulek adalah sebagai berikut: • Banyak perajin UKM dan eksportir gerabah serta Koperasi mati suri, sehingga banyak yang alih usaha. • Sulit untuk mendapat bantuan modal usaha, baik dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. • Pasar lokal maupun luar negeri menurun drastis akibat terjadinya bom Bali dan krisis global. • Desain kurang diminati pasar. • Pasar seni sebagai tempat promosi serta peralatan bantuan dari Departemen Perindustrian tidak dimanfaatkan sehingga terbengkalai. • Persaingan antara UKM dan Eksportir tidak sehat. • Fee guide tidak diatur. • Belum ada kerjasama antara biro perjalanan dan UKM gerabah. • Wisatawan domestik dan luar negeri yang berkunjung ke Sentra Gerabah Banyumulek hanya tertuju pada showroom besar saja. • Belum adanya Forum Sentra/Klaster Gerabah Banyumulek. • Belum adanya koperasi di Sentra Gerabah Banyumulek. • Kurangnya koordinasi stakeholder dalam penguatan Sentra/Klaster Gerabah Banyumulek. Setelah dilakukan fasilitasi berupa kegiatan Temu Usaha Penguatan Forum Sentra Gerabah Banyumulek adalah sebagai berikut: • Perajin UKM dan Exportir Gerabah mulai bergeliat kembali. • Mudah untuk mendapatkan bantuan modal usaha dari Perbankan dan lembaga keuangan lainnya. • Pasar lokal dan luar negeri sudah mulai meningkat. • Adanya peningkatan dan modifikasi desain gerabah sesuai permintaan pasar. • Pasar seni sudah dimanfaatkan sebagai ajang promosi produk gerabah. • Persaingan antara UKM dan exportir mulai tertata melalui pendekatan kerjasama biro perjalanan dan UKM. • Fee guide sudah diatur melalui keputusan Kepala Desa Banyumulek dan Kepala Desa Persiapan Lelede. • Adanya kerjasama antara biro perjalanan dan UKM gerabah. • Adanya aturan bagi wisatawan domestik maupun luar negeri yang datang ke Sentra Gerabah Banyumulek. • Telah terbentuk Forum Rembuk Sentra/Klaster Gerabah Banyumulek. • Dibentuk Koperasi yang akan mengelola Pasar Seni Banyumulek. • Instansi yang mempunyai keterkaitan dengan Sentra Gerabah Banyumulek sudah mulai melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan tupoksi-nya masing-masing.

Akselerasi kenaikan jumlah LKM dan KSP dewasa ini ternyata belum diimbangi dengan solusi atas kelemahan pelayanan. Hal tersebut tentunya harus terus dibenahi agar LKM dan KSP mampu berperan lebih optimal. Kelemahan ini tercermin dari adanya kondisi paradoksial di mana sebagian LKM dan KSP berpeluang mendapat pasokan dana yang cukup tinggi tetapi permintaan pinjaman oleh nasabah masih relatif rendah. Di pihak lain, banyak LKM dan KSP mengalami permintaan pinjaman dana tinggi namun tidak mampu dipenuhi karena rendahnya ketersediaan dana di LKM dan KSP. Kelemahan dan kesenjangan tentu dapat diatasi bila tersedia jaringan sistem keuangan yang menghubungkan LKM dan KSP sehingga memungkinkan terjadi interlending di antara LKM dan KSP. Jaringan sistem keuangan itu hanya satu dari sekian masalah yang dihadapi LKM/KSP, yaitu: • Belum ada penjaminan atas simpanan dan pinjaman. • Belum ada aturan main atas simpanan dan pinjaman. • Belum ada kerjasama atau kesepakatan antara LKM/KSP. • Dukungan teknologi informasi untuk jejaring usaha belum tersedia. Apabila permasalahan tersebut menggantung, dikhawatirkan tujuan pembentukan LKM/ KSP sebagai sarana untuk menyimpan dan menyalurkan dana kepada anggota atau masyarakat semakin sulit tercapai. Oleh karena itu, perlu dikaji ulang program pengembangan jaringan antara LKM dan KSP. Lembaga ini diharapkan dapat menjawab permasalahan LKM dan KSP tersebut. Selain itu, ada pemikiran untuk membentuk lembaga Apex KSP, yakni sebuah institusi yang melayani anggotanya (KSP) untuk memperkuat posisi, peluang bisnis, dan tingkat kesehatan anggota di masa datang lewat sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terpadu. Apex KSP bisa berbadan hukum koperasi sekunder. Untuk menghubungkan jaringan antara KSP dengan Apex telah dibuat perangkat lunak (software) yang diberi nama “SIMAPEX” yang telah diujicobakan penggunaannya. Software tersebut dilengkapi dengan petunjuk instalasi dan penggunaan, bisa digunakan secara online melalui fasilitas internet. Namun demikian, sistem jaringan interlending ini baru dapat terbentuk bila ada kesamaan standar administrasi keuangan pada masing-masing anggota Apex. Secara umum ada tiga kemungkinan model Apex yang bisa dikembangkan, antara lain: • Koperasi Sekunder menjadi Apex bagi anggotanya. • Koperasi yang kuat menjadi Apex bagi koperasi-koperasi lainnya. • Lembaga independen yang dibentuk atas dasar kesepakatan koperasi-koperasi anggotanya.

217

218





219

Kaji Tindak Rintisan Usaha Koperasi Dalam Produksi Pupuk Organik (lanjutan)

Kajian Isu-isu Strategis/Aktual tentang Koperasi dan UKM

Hasil dari rintisan kajian ini adalah terciptanya bidang usaha baru yaitu peningkatan mutu manajemen pengelolaan bidang usaha koperasi dalam pengolahan sampah menjadi pupuk organik, dan pemasaran hasil produk pupuk organik. Aktivitas bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan di Provinsi Bali (Koperasi Sari Guna), Provinsi Jawa Timur (KUD Karang Ploso), dan Provinsi Jawa Barat (Koperasi Mitra Tani Parahyangan Cianjur, dan Koppas Kemang Bogor).

a. Kajian Awal Kebijakan ACFTA dan Kaitannya dengan Koperasi dan UKM Dari kajian ini dapat disimpulkan beberapa hal antara lain: • Secara normatif sesungguhnya ACFTA ini merupakan peluang bagi Koperasi dan UKM di Indonesia untuk memperbesar produksi, mengisi pasar bersama yang sangat besar yaitu 1,8 miliar penduduk. • Sebagian besar daya saing produk industri dan manufaktur Indonesia masih lemah, sementara daya saing produk dari negara lainnya (ASEAN-China) lebih kuat. Situasi ini dapat mengakibatkan tingkat produksi Koperasi dan UKM tertekan, yang artinya UKM yang bergerak dalam kegiatan produksi akan mengalami kesulitan (data BPS ada sekitar 57% UKM bergerak di bidang produksi). • Dengan berkembangnya perdagangan dalam pasar bersama (ACFTA) maka volume perdagangan akan meningkat, sehingga UKM yang bergerak di sektor jasa dan perdagangan diperkirakan tidak akan mengalami kesulitan karena produk yang mereka jual sudah sesuai selera pasar tanpa membedakan asal usul barang tersebut (data BPS, Koperasi dan UKM disektor jasa dan perdagangan sebesar 29%).

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan mutu dan kuantitas pupuk organik serta peran koperasi dalam memenuhi kebutuhan petani. Salah satu inovasi koperasi peserta kegiatan produksi pupuk organik adalah dengan mengkombinasikan pupuk kompos dengan kotoran hewan (kohe). Di samping itu, pupuk organik yang diproduksi koperasi telah melewati uji laboratorium, sehingga tingkat kepercayaan petani terhadap pupuk organik semakin meningkat. KUD Karangploso pada periode Januari sampai Oktober 2010 telah memproduksi 18.417 kwintal, penjualan 15.734 kwintal dan dipasarkan di daerah Malang, Blitar, Batu, Bali dan ke PT Petroganik, dengan harga ratarata per kilogram Rp 215,-. Tenaga kerja baru terserap sebanyak 25 orang yang terdiri dari lima orang sopir, tenaga harian lepas 12 orang, dan tenaga pengolahan delapan orang, dengan upah harian Rp 35.000,-. Pada Koperasi Mitra Tani Parahyangan (MITAPA), bahan baku pupuk organik berasal dari tujuh sumber pengadaan limbah dengan hasil produk pupuk kompos sebanyak 4.090 kg per hari. Pengujian penggunaan pupuk organik MITAPA pada tanaman padi sawah menunjukkan hasil jumlah butir hampa dan bernas 139/malai dan butir hampanya 12/ malai, serta kualitas bobot butir produksi per hektar 6.800 kg. Pada KSU Sari Guna, Kabupaten Bangli, akan dilakukan pemindahan lokasi peralatan mesin produksi ke lahan milik koperasi dari lahan milik Pemda. Koperasi ini telah memproduksi pupuk organik sebanyak 20 ton dan telah terjual 10 ton dengan harga Rp 7.500/kg. Pengembangan pupuk organik oleh koperasi dengan bahan baku sampah dan kotoran hewan telah meningkatkan produksi tanaman pangan serta menyeimbangkan struktur tanah. Uji terapan dilakukan atas penggunaan pupuk organik MITAPA dengan pupuk non-organik terhadap tanaman padi, dengan hasil kualitas bobot butir padi yang menggunakan pupuk organik MITAPA lebih tinggi dibanding penggunaan pupuk non-organik yaitu 6.800 kg/ha sementara an-organik 6.721 kg/ha. Usaha pupuk organik KUD Karangploso telah diikuti oleh enam koperasi, yaitu KUD Baik Kecamatan Pujon, KUD Gondanglegi Kecamatan Gondanglegi, KUD Pakis kecamatan Pakis, KAN Jabung kecamatan Jabung, Koperasi Padita Kecamatan Tumpang, dan KUD Sumber Makmur Kecamatan Ngantang. Dalam pengembangan kegiatan usaha pupuk organik selanjutnya, KUD Karangploso mendapat bantuan dari Deputi Produksi untuk pengadaan dolomite sebagai bahan baku campuran pembuatan pupuk granula (dolomite, kotoran hewan).

Berkaitan dengan hal tersebut diusulkan beberapa langkah antara lain: • Penguatan daya saing global. • Pengamanan pasar domestik. • Penguatan ekspor. • Bimbingan yang berkesinambungan agar Koperasi dan UKM dapat menerapkan manajemen stok yang lebih adaptif terhadap pasar, dan differensiasi pasar yang memungkinkan terjadinya subsidi silang. • Perlu dilakukan kajian yang berkelanjutan terhadap kondisi Koperasi dan UKM. • Perlu diberi peran yang lebih besar kepada trading house (BLU/LLP dan atau Induk Koperasi Perdagangan) untuk melakukan penetrasi produk-produk Koperasi dan UKM di berbagai negara ASEAN dan China yang dilakukan secara periodik, (misalnya selama satu bulan pada tiap-tiap negara). • Perlu dilakukan koordinasi dan sinergi pada aparat pusat dan daerah dalam menata produkproduk yang dapat diproduksi Koperasi dan UKM, serta menggalakkan pemakaian produksi dalam negeri. b. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota melalui Koperasi dan UKM Kajian isu strategis ini mengemukakan beberapa hal penting antara lain: • Kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat telah dilakukan melalui pemberdayaan Koperasi dan UKM. • Kebijakan pemberdayaan ekonomi daerah telah disusun melalui lintas sektoral dengan tujuan untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern dan berdaya saing tinggi dan melalui mekanisme pasar yang benar.

220



Pemberdayaan ekonomi rakyat juga telah diimplementasikan oleh Pemda melalui berbagai program yang meliputi: • Upaya peningkatan akses permodalan melalui penyaluran dana bergulir. • Peningkatan kualitas SDM. • Pengembangan akses jaringan usaha. • Pemberdayaan ekonomi dengan lingkup komprehensif akan lebih bermakna apabila berbagai kalangan/komunitas dapat disertakan secara terpadu. c. Penyusunan Usulan Pengembangan Koperasi Raksasa di bidang Persusuan, Perdagangan dan Pertanian Dalam FGD/Desk Research terdapat hal penting untuk dicermati yaitu koperasi berskala raksasa menandakan volume bisnis yang besar, keterkaitan usaha koperasi dan anggota, kemampuan mengelola sumberdaya ekonomi di sekitarnya, kemampuan mengelola keuangan dan penguasaan pasar produk yang tidak meninggalkan prinsip dalam jati diri koperasi; Suatu saat kelak, koperasi juga dapat bergerak dalam pasar modal/saham. d. Sosialisasi Pelaksanaan KUR Kajian ini menyimpulkan bahwa calon nasabah dan pejabat daerah belum mempunyai pengertian yang utuh tentang KUR, sehingga masih terbatas realisasi penyaluran di lapangan. Berkaitan dengan hal tersebut di masa mendatang perlu diadakan penyuluhan intensif di daerah-daerah, penyampaian success story (kisah sukses) dari penerima KUR tahun sebelumnya, serta studi banding pada penerima KUR yang telah sukses. e. Sosialisasi Pajak Koperasi dan UKM Hasil kajian menunjukkan bahwa: • Perlu membentuk Kelompok Kerja di tingkat Provinsi/Kab/Kota untuk mewujudkan sadar pajak terhadap gerakan koperasi dan UKM. • Menginformasikan berbagai perkembangan kebijaksanaan perpajakan terbaru melalui Dinas Koperasi dan UKM tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, gerakan koperasi dan asosiasi pengusaha UKM. • Menerbitkan informasi kebijakan perpajakan bagi Koperasi dan UKM. • Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kebijakan perpajakan bagi Koperasi dan UKM bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. • Menampung aspirasi dan masukan usulan keinginan/inisiatif penyelesaian kasus dan permasalahan perpajakan yang dihadapi oleh Koperasi dan UKM.



221

f. Koperasi dalam Era Pasar Bebas, Mau Ke mana? Hasil kajian ini telah mengungkapkan bahwa: • Kemampuan Koperasi dan UKM dalam pasar bebas cenderung dinilai masih sangat terbatas, akan tetapi KPPU telah berupaya agar pemberdayaan Koperasi dan UKM terhindarkan dari kecenderungan perilaku monopolistik dari pelaku usaha yang mendominasi pangsa pasar. • Dalam rangka meningkatkan daya saing produk Koperasi dan UKM, disarankan agar Pemerintah dapat mengambil manfaat dari pengalaman praktis pemerintah Thailand yang mengembangkan Koperasi dan UKM melalui pemberian fasilitas SNI, HAKI, modal kerja (seed capital) dan bimbingan promosi kepada pelaku usaha yang berpotensi menjadi eksportir. • Lingkungan bisnis UKM pada saat ini sudah berada pada tahap persaingan yang semakin ketat, untuk itu Koperasi dan UKM perlu melakukan kegiatan produksi pada komoditi yang mempunyai daya saing di pasar global. g. Revitalisasi Koperasi dan UKM untuk Menggerakkan Perekonomian Nasional Hasil kajian ini antara lain: • Kajian tersebut memiliki keterbatasan lokasi sampel yang hanya berjumlah lima lokasi, yang belum tentu dapat merepresentasikan seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari 33 provinsi. Demikian juga halnya sample yang hanya berjumlah 200 Koperasi dan UKM, diantaranya yang bergerak di sektor makanan, tekstil, furniture, dan kerajinan. Beberapa variabel tersebut tidak bisa dijadikan tolok ukur, karena masing-masing sektor Koperasi dan UKM tersebut berbeda masalah yang dihadapinya dengan sektor Koperasi dan UKM yang lain. • Khusus variabel peranan dukungan dan manfaat bantuan, digambarkan sebagai berikut: peranan dukungan hanya 20% (peralatan 4%, pendanaan/modal 12%, pembinaan teknis 3%, promosi bersama 1%). Sedangkan manfaat dikatakan rendah karena hanya 31% (yang ada manfaatnya) dan 69% (tidak ada manfaatnya). Dalam hal ini kita perlu mengkritisi apakah data tersebut diperoleh berdasarkan persepsi belaka ataukah memang hasil analisis data kuantitatif dari masing-masing pelaku usaha yang bersangkutan, misalnya data pertumbuhan usaha dan pertumbuhan keuntungan UKM sebelum dan sesudah adanya bantuan dari pemerintah. • Dalam hal pembinaan juga ada kajian tentang lingkungan bisnis Koperasi dan UKM yang menyarankan supaya masing-masing instansi memfokuskan pembinaannya.

222





223

Selain itu dikemukakan pula beberapa hasil lain yaitu: a. Faktor pembiayaan kredit perbankan merupakan faktor penting pengembangan UKM; Oleh karena itu kami merekomendasikan: • Penyelesaian kredit macet Koperasi dan UKM di bank-bank BUMN khususnya di daerah bencana seperti di Yogyakarta dan Sumatera Barat amat mendesak. • Ekspansi kredit dimungkinkan meskipun memiliki kredit bermasalah karena bencana. • Penurunan suku bunga dan skema pembiayaan yang lebih baik, khususnya bagi Koperasi dan UKM prospektif. • Penyaluran Kredit Usaha Rakyat, meskipun telah dijamin oleh ASKRINDO pada kenyataannya bank masih memerlukan jaminan dari nasabah dan hanya nasabah baru saja. b. Banyaknya bantuan kepada Koperasi dan UKM seringkali tidak tepat sasaran, berpotensi overlap dan menimbulkan moral hazard. Oleh karena itu kami merekomendasikan: • Koordinasi bantuan kepada Koperasi dan UKM sehingga tepat sasaran. • Bantuan pelatihan teknis produk, keuangan, pemasaran dan kewirausahaan perlu ditambah. • Keikutsertaan Koperasi dan UKM dalam pameran promosi perdagangan perlu ditambah frekuensinya, khususnya ke pasar-pasar luar negeri non tradisional dan menembus pasar ekspor. c. Perlu insentif untuk diversifikasi produk, pengayaan desain dan hak paten produk Koperasi dan UKM. Untuk itu kami merekomendasikan: • Perlunya kebijakan insentif fiskal dan non fiskal bagi pengembangan industri kreatif dan pengusaha pionir. • Perlunya perlindungan dan sosialisasi mengenai hak paten produk dan desain. Menteri Negara Koperasi dan UKM meninjau pengolahan pupuk di Bali, 28 Desember 2009

d. Peningkatan utilisasi dan peremajaan mesin-mesin yang sudah tua sehingga merekomendasikan untuk melanjutkan, mempermudah prosedur dan ekspansi program peremajaan mesin-mesin tekstil. Penggunaan teknologi informasi untuk keperluan transaksi usaha. Rekomendasinya adalah: • Mengalokasikan APBN K/L dan PKBL bagi Koperasi dan UKM dalam bentuk akses internet cukup, cepat dan diskon biaya langganan. • Melakukan sosialisasi membuat situs-situs desain produk dan akses pembeli/penjual bahan baku lewat internet bagi Koperasi dan UKM kurang mampu.

224





225

Kajian Model Peningkatan Koperasi dan UKM di Kawasan Perbatasan/Tertinggal

Peningkatan Peran Triple Hellix Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif

Dari hasil kajian ditemukan bahwa permasalahan yang dihadapi masyarakat perbatasan dalam pemanfaatan potensi daerah di dua lokasi pada dasarnya tidak jauh berbeda yaitu: kemampuan SDM, modal kerja, penguasaan teknologi, penggunaan benih dan sarana produksi, prasarana dan sarana serta tingkat pemanfaatan lahan. Perbedaan hanya terletak pada bobot prosentasenya saja di mana secara berurutan untuk Kabupaten Sanggau (18%; 39%; 29%; 3%; 4%; 7%) dan untuk Kabupaten Belu (15,46%; 30,47%; 10,00%; 15,55%; 20,67%; 8,00%) berarti modal kerja masih menjadi masalah krusial untuk peningkatan peran Koperasi dan UKM dikawasan perbatasan, di samping kemampuan SDM dan penguasaan teknologi. Sedangkan potensi daerah perbatasan yang bisa dikembangkan berdasarkan pendapat stakeholder, analisa Location Quotient (LQ) dan AHP untuk Kabupaten Sanggau (Kalbar) adalah komoditi lada dan kakao, sedangkan untuk Kabupaten Belu (NTT) adalah komoditi sapi dan jagung.

Output pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut: • Penentuan Produk dan Lokasi: Tahap awal kegiatan dilaksanakan dengan melakukan fact finding untuk menghimpun data dan informasi sebagai landasan dalam penentuan produk dan lokasi sasaran kegiatan. Hasil fact finding dibahas dalam rapat koordinasi antarinstansi pusat, yang dihadiri Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, BPPT, dan instansi terkait lainnya. Rapat koordinasi pusat menyepakati produk dan lokasi sasaran kegiatan adalah kerajinan gerabah di Kabupaten Bantul (DI Yogyakarta), kerajinan batik di Kabupaten Pacitan (Jawa Timur) dan kerajinan bambu di Kabupaten Bangli (Bali). •

Potensi Koperasi dan UKM untuk kawasan perbatasan Sanggau terhadap Kabupaten Sanggau adalah koperasi memberikan share sebesar 2%, usaha mikro sebesar 5% dan usaha kecil sebesar 2%. Pada kawasan perbatasan Kabupaten Belu dengan Timor Leste potensi koperasi memberikan share sebesar 1,7%, usaha mikro sebesar 3,2%, usaha kecil sebesar 2,3% dan usaha menengah sebesar 3%. Untuk peningkatan peran Koperasi dan UKM dalam pengembangan komoditi potensial tersebut telah dirancang model kemitraan dan OVOP dengan meletakkan peran koperasi sebagai institusi kelembagaan petani berkerjasama dengan UKM melalui dukungan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan melibatkan peran Triple Hellix. Kedua model yang dirancang bisa diterapkan secara berbarengan dengan beberapa komoditi, khususnya untuk model kemitraan. Bila model OVOP yang dipilih maka berdasarkan hasil diskusi terbatas (FGD) pada kedua provinsi, untuk daerah perbatasan Kabupaten Sanggau disepakati komoditi lada, sedangkan untuk daerah perbatasan Kabupaten Belu disepakati pengembangan perternakan sapi. Model yang dirancang baik Kemitraan maupun OVOP diharapkan dapat meningkatkan share Koperasi dan UKM kawasan perbatasan Kabupaten Sanggau dengan Malaysia dari 5% menjadi 15% dalam waktu lima tahun, sedangkan untuk kawasan perbatasan Kabupaten Belu dengan Timor Timur dari 3% menjadi 10% dalam waktu lima tahun. Selain itu, melalui model yang dirancang, kecenderungan masyarakat yang hanya menjual bahan baku tanpa pengolahan dapat ditingkatkan dengan menciptakan barang setengah jadi atau produk akhir. Untuk penerapan model ini perlu dibuat pilot project atau Demplot oleh pihak-pihak terkait dan kemudian merumuskan action plan untuk koordinasi pelaksanaannya.

Rencana Tindakan: Rencana tindakan yang akan dilaksanakan sejak 2010–2014 meliputi aspek-aspek sebagai berikut: a. Inventarisasi kondisi terkini dan permasalahannya. b. Fasilitasi yang diperlukan. c. Rencana tindakan yang akan dilaksanakan. d. Institusi yang terlibat. Aspek-aspek yang menjadi fokus dalam rencana tindakan, meliputi subsistem: • Bahan baku • Produksi • Pemasaran • Pembiayaan • SDM • Kelembagaan

Hasil kesepakatan pada forum diskusi terbatas di daerah disosialisasikan di daerah, sekaligus sebagai forum untuk memperoleh masukan lebih lanjut guna mempertajam hasil kesepakatan diskusi terbatas di daerah. Dalam sosialisasi ini dipaparkan pula konsep trading house dan aplikasinya pada produk kerajinan di masing-masing lokasi sasaran kegiatan. Selanjutnya, hasil kesepakatan diskusi di daerah dibahas dalam rapat koordinasi di pusat yang menghasilkan kesepakatan dalam bentuk rencana aksi.

226



Sesuai dengan kondisi dan kesepakatan stakeholders, rencana aksi yang dilaksanakan pada tahun 2010 difokuskan pada: a. Subsistem bahan baku yang menekankan pada fasilitasi pengadaan bibit pohon untuk bahan baku pewarna alami pada kerajinan batik dan alternatif bahan baku pengganti tanah liat sebagai bahan baku pada kerajinan gerabah. b. Subsistem budidaya dengan fasilitasi dalam standardisasi pengelolaan budidaya bambu, pemilahan pemanfaatan bambu untuk keperluan industri dan nonindustri (masyarakat umum dan pencarian alternatif lahan untuk budidaya bambu. c. Subsistem produksi yang menekankan pada fasilitasi teknologi diversifikasi produk dan peningkatan kualitas bahan pada kerajinan bambu serta fasilitasi keragaman desain pada kerajinan gerabah dan kerajinan bambu. d. Subsistem SDM dengan peningkatan kualitas SDM UKM melalui pelatihan-pelatihan kepada pelaku usaha mengenai keterampilan dalam diversifikasi produk termasuk di dalamnya mengenai desain produk dan pelatihan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan. e. Subsistem pembiayaan dengan meningkatkan akses ke sumber pembiayaan untuk modal kerja jangka pendek melalui fasilitasi peningkatan akses terhadap lembaga keuangan. f. Subsistem pemasaran dengan peningkatan akses ke informasi pasar melalui promosi, menyelenggarakan dan membangun trading house (Yogyakarta dan Bali), pengadaan leaflet/booklet dan kerjasama dengan stakeholders pariwisata di Pacitan. Khusus di Pacitan dengan fasilitasi dalam peningkatan pemahaman/ pengetahuan SNI dan HaKI melalui sosialisasi dan bantuan pengurusan (pendampingan) SNI dan HaKI. g. Subsistem kelembagaan yaitu dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis perkoperasian melalui sosialisasi/penyuluhan perkoperasian, pembentukan sentra/klaster bambu dengan pendekatan OVOP. Khusus di Bali diperlukan payung hukum yang mengikat stakeholders di pusat dan daerah, pengembangan/revitalisasi peran koperasi dalam memenuhi kepentingan perajin bambu. Peningkatan peran triple hellix tercermin dengan adanya implementasi rencana aksi sebagai berikut: a. Subsistem bahan baku yaitu penanaman pohon yang digunakan sebagai pewarna alami kerajinan batik oleh dua orang perajin. b. Subsistem produksi yaitu pelatihan pembuatan kemasan produk souvenir kerajinan gerabah, pelatihan desain dan proses produksi kerajinan bambu, bantuan peralatan bak celup dan bak rebus, serta pelaksanaan pelatihan teknis produksi kerajinan batik. c. Subsistem SDM adalah pelatihan kewirausahaan untuk 30 orang perajin gerabah, 30 orang perajin batik dan 30 orang perajin bambu.



227

d. Subsistem pembiayaan yaitu fasilitasi pembiayaan bekerjasama dengan BUMN, dana bergulir APBD provinsi dan KUR untuk kerajinan batik, realisasi bantuan sosial dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk pengadaan peralatan produksi gerabah sebesar Rp285.000.000, pengajuan proposal bantuan sosial untuk pembiayaan pengadaan peralatan produksi kerajinan batik dan bambu. e. Subsistem pemasaran yaitu pengembangan pasar lokal, regional dan ekspor untuk kerajinan gerabah, kerajinan batik dan kerajinan bambu. f. Subsistem kelembagaan dengan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada 30 orang perajin gerabah dan 30 orang perajin bambu. Rencana tindak yang akan dilaksanakan pada tahun 2011 merupakan tindak lanjut rencana aksi 2010 yaitu: a. Subsistem bahan baku - melakukan riset potensi ketersediaan kuantitas dan jenis tanah liat, kerjasama antar pemerintah daerah dalam pemanfaatan bahan baku, pendampingan dan sosialisasi pemanfaatan bahan baku alternatif untuk kerajinan gerabah serta inventarisasi varietas bambu yang baru untuk diversifikasi produk kerajinan bambu. b. Subsistem produksi - memberikan pendampingan teknologi tentang diversifikasi produk dan peningkatan kualitas bahan untuk kerajinan bambu. c. Subsistem SDM - peningkatan capacity building kewirausahaan pada kerajinan gerabah dan pelatihan pendampingan penerapan etika bisnis pada kerajinan batik. d. Subsistem kelembagaan - proses pembentukan koperasi perajin gerabah dan batik.

Model Penumbuhan Wirausaha Baru yang Inovatif Melalui Inkubator a. Telah tersusun payung hukum kebijakan pengembangan inkubator dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) tentang inkubator bisnis dan teknologi. b. Model pengembangan inkubator. Dalam pengembangan inkubator ini telah difasilitasi kegiatan yang meliputi: • Pelatihan penyusunan business plan bagi 25 orang tenant. • Pelatihan e-market bagi 25 tenant. • Pelatihan bagi 25 orang staf inkubator. • Temu bisnis dengan lembaga keuangan. • Pendampingan bagi 25 tenant. • Memfasilitasi penguatan permodalan dari LPDB melalui Astra Modal Ventura senilai Rp 1.025 Miliar bagi 6 tenant. Telah diluluskan 25 tenant yang mengelola berbagai bidang usaha, antara lain usaha mendong, akar wangi, sayur-mayur, jamur merang dan lain-lain. Sudah ada dua tenant yang merintis ekspor yaitu komoditi mendong dan akar wangi.

228



Jaringan Informasi dan Publikasi



229

a. Peningkatan Kapasitas Kerjasama antar Daerah (KAD) dalam Pengembangan UKM Tujuan Program Kerjasama Antar Daerah adalah membangun dan mengembangkan kemampuan komunikasi serta meningkatkan kepedulian antar daerah melalui kerjasama partisipasif, mendorong percepatan kemajuan pembangunan ekonomi khususnya koperasi dan UKM melalui kapasitas aktor regional.

b. Pemeliharaan Jaringan LAN Intranet dan Sistem Database Smecda.com Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK telah mengembangkan sistem informasi elektronik melalui internet yakni website. Website ini digunakan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan hasil kajian pemerintah di bidang pembangunan Koperasi dan UKM, temuan-temuan ilmiah baru dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM, potensi daerah yang perlu didorong untuk tumbuh, serta data dan informasi pembangunan Koperasi dan UKM lainnya yang bersifat penelitian dan pengembangan pemberdayaan Koperasi dan UKM.

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pengembangan kerjasama antar daerah di Regional Management (RM) BARLINGMASCAKEB Jawa Tengah yaitu ToT untuk Desain Batik serta Pembentukan dan Pengembangan Media Informasi UKM (UKM Center/Galeri Online), serta di RM Jonjok Batur NTB yaitu pelatihan dalam rangka Pembinaan Guna Kemantapan Kerja (Kelembagaan). Selain itu untuk mendukung promosi juga dilaksanakan kegiatan sosialisasi kerjasama antar daerah dan pembuatan leaflet.

Berdasarkan statistik, pengunjung web smecda telah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, untuk 2010 pada bulan November, kurang lebih 81.268. Sedangkan halaman yang dibuka sebanyak 149.588. Lima negara teratas yang mengakses adalah Indonesia (74%), USA (11,61%), Norwegia (2,43%), Cina (1,72%), Malaysia (1,1%) dan lainnya (9,14%). Informasi yang banyak dibuka adalah data koperasi, undang-undang koperasi dan UKM, peraturan mengenai koperasi dan UKM, berita Koperasi dan UKM, makalah koperasi, hasil kajian dan jurnal.

Telah terbangunnya komunikasi dan kepedulian antar pemerintah daerah dalam pengembangan Koperasi dan UKM, antara lain melalui Pelatihan Desain Batik Training of Trainers (ToT) untuk UKM Batik RM Barlingmascakeb pada Juli 2010. Di sisi lain masing-masing Pemda telah mengalokasikan dana melalui APBD setiap tahunnya untuk membangun komunikasi dan kepedulian antar daerah dalam hal pemberdayaan Koperasi dan UKM. Pelatihan yang dilaksanakan pada Juli 2010 diikuti oleh 20 peserta yang berasal dari lima kabupaten yang tergabung dalam RM BARLINGMASCAKEB, yaitu: Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen.

c. Uji Coba Program Aplikasi DSS (Decision Support System) Koperasi dan UKM Sejumlah pengalaman, hasil kajian dan penelitian menunjukkan bahwa permasalahan UKM sangat berkaitan dengan sumberdaya manusia (human resources), manajemen, funding, access, informasi teknologi, dan market access. Hal ini membuat para pelaku usaha Koperasi dan UKM, umumnya memposisikan diri untuk “apatis” dalam membangun simbiosis yang lebih “harmonis” dengan pihak lembaga keuangan (financial intermediary). Karena keterbatasan SDM, Koperasi dan UKM mengalami kesulitan dalam menyajikan dan meyakinkan kelayakan ekonomi dan keuangannya. Di sisi lain, dunia perbankan kesulitan memperoleh data yang dapat dimanfaatkan untuk dianalisa kelayakannya.

Para peserta pelatihan tidak mengalami kesulitan menerima semua materi yang diajarkan yaitu tentang teknik desain batik modern, pewarnaan alam, pemasaran serta jejaring UKM. Dalam rangka Pembinaan Kemantapan Kerja RM Jonjok Batur di NTB, telah dilaksanakan pula pelatihan Kelembagaan. Pelatihan dilaksanakan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja RM Jonjok Batur, serta memperkuat dukungan dari stakeholder terkait. Dalam kegiatan tersebut berhasil dirumuskan komitmen ke depan untuk bersamasama mengatasi solusi permasalahan yang muncul, antara lain tentang budget sharing, Raperda pariwisata, pembenahan dewan eksekutif serta peningkatan peran instansi terkait. Untuk mendukung promosi produk-produk unggulan UKM RM Barlingmascakeb, pada November 2010, Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK c.q. Asdep Pengembangan Perkaderan UKM memfasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Media Informasi UKM (UKM Center/Galeri Online). Promosi juga dilakukan dengan pembuatan leaflet yang menampilkan potensi kewilayahan RM Barlingmascakeb dan RM Jonjok Batur. Selain itu, pada November 2010 juga dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi promosi tentang KAD di Jakarta. Dalam acara tersebut, seluruh peserta yang terdiri dari perwakilan seluruh deputi di Kementerian Koperasi dan UKM, perwakilan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, perwakilan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal serta Perwakilan PT Telkom menyatakan dukungannya terhadap konsep Kerjasama Antar Daerah dan siap melakukan sinergi program kegiatan mereka ke dalam konsep tersebut.

Salah satu upaya yang dapat diusung dan dikembangkan adalah dengan menyajikan pedoman pengambilan keputusan (Decision Support System/DSS) kelayakan ekonomi dan keuangan UKM berbasis teknologi dan sistem informasi. Kehadiran software aplikasi DSS ini diharapkan mampu menjembatani permasalahan dasar Koperasi dan UKM dan kebutuhan pihak intermediary swasta untuk meningkatkan portofolio investasinya.

230





231

Pengembangan Inkubator Aplikasi perangkat lunak DSS UMKM diharapkan dapat memberikan efektifitas dan efesiensi bagi pihak pemerintah, pelaku usaha dan lembaga intermediary dalam melakukan pengambilan keputusan untuk mengembangkan bisnis Koperasi dan UKM pada sektor perdagangan, pertanian, manufaktur, jasa, restoran dalam hal perencanaan dan pengambilan keputusan kelayakan ekonomi dan keuangan. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur, diantaranya adalah fasilitas: • Profil: merupakan toolbar yang terdiri dari profil perusahaan dan profil usaha. Toolbar ini dapat diklik untuk membantu pengguna mendeskripsikan perusahaan dan usaha yang dijalankan. • Analisis Bisnis: pada toolbar ini, sistem akan secara otomatis melakukan analisis setelah pengguna melakukan pengisian pertanyaan yang diajukan/tersedia pada toolbar profil dan aspek produksi, pemasaran, manajemen & SDM, lingkungan dan keuangan. Hasil analisis akan ditampilkan dalam image angka skor (indeks), angka kelayakan keuangan (Cash Flow, IRR, BEP, BCR, PP, NPV-PI). Output kegiatan ini adalah telah dilaksanakannya uji coba aplikasi ini pada 6 (enam) UKM di Jakarta dan sekitarnya yaitu: • CV Ayam Parigi Hitam (Pertanian). • CV Al Rosyed (Perdagangan). • Muti Pesta (Jasa). • Karya Agus (Manufaktur). • Restoran Sabana Murah (Restoran). • Kobekindo (Koperasi Jasa Perbaikan). Telah dilakukan Pelatihan Penggunaan Decision Support System (DSS) bagi 33 orang pelaksana daerah (satu orang perwakilan Dinas Koperasi tingkat provinsi seluruh Indonesia) di Jakarta.

Salah satu instrumen yang strategis dalam menumbuhkembangkan peran dan daya saing UKM adalah melalui inkubator bisnis dan teknologi. Menurut Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia (AIBI) 2009–2010 bahwa jumlah inkubator di Indonesia sebanyak 22 unit inkubator bisnis dan teknologi. Inkubator adalah lembaga yang melaksanakan pendampingan (inkubasi) terhadap calon wirausaha baru maupun UKM (yang disebut tenant) baik secara in wall (semua aktifitas usahanya dilakukan dengan menggunakan fasilitas ruangan di inkubator) maupun outwall (aktifitas usaha dilakukan di luar inkubator). Ruang lingkup pendampingan yang diberikan meliputi konsultasi teknologi, kewirausahaan dan manajemen, fasilitasi pemasaran, serta penulisan business plan untuk aplikasi lembaga keuangan. Inkubator sampai saat ini terus aktif menghadapi Koperasi dan UKM dalam mengembangkan usaha. Inkubator dalam melaksanakan inkubasi memiliki berbagai kendala antara lain: • Belum memiliki sarana dan prasarana pendukung serta fasilitas yang memadai. • Keterbatasan dukungan dana operasional inkubator maupun dana pendampingan inovasi teknologi. • Reward/salary yang diberikan inkubator terhadap manajer maupun staf inkubator masih sangat rendah dan belum memadai. • Kurangnya komitmen dan dukungan dari semua pihak untuk mengembangkan inkubator dan masih terbatasnya peran dan daya saing tenant inkubator. Berkenaan dengan hal tersebut perlu disusun kebijakan pengembangan inkubator serta pengembangan inkubator model yang direncanakan akan dilaksanakan di Bogor (IPB), yang akan direplikasi dan dikembangkan di daerah lain. Program ini diharapkan mampu meningkatkan peran inkubator dalam mengembangkan peran dan daya saing tenant inkubator.

232



Dari kegiatan pengembangan inkubator pada 2010 ini menghasilkan tersusunnya Rencana Model Inkubator. Selain itu di IPB telah dilaksanakan Pelatihan tentang “e-market” dan temu bisnis masingmasing diikuti oleh 25 tenant, serta Pelatihan bagi 15 staf inkubator (IPB, ITB, ITS, UGM, UNS, ICELL Admisolo, IKOPIN, Unibraw, UMN Jakarta, Politeknik Bandung, Univ. Bakrie, UI, Unsoed, Undip). Dalam rangka memberi perkuatan keuangan Koperasi dan UKM telah dilaksanakan pula Temu Fasilitasi Lembaga Keuangan LPDB dengan 30 tenant. Pertemuan tersebut menghasilkan pemberian dana perkuatan usaha kepada enam tenant. Dalam rangka memperkuat komitmen dan dukungan dari pihakpihak terkait untuk pengembangan inkubator, maka pada 31 Maret 2010 telah ditandatanganinya SKB Tiga Menteri (Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Diknas dan Kementerian Ristek) tentang Gerakan Pengembangan Inkubator Bisnis dan Teknologi dalam Menumbuhkembangkan Wirausaha Inovatif. Dukungan juga akan diberikan oleh empat kementerian lain yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agama, BPPT dengan koordinator Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. SKB tersebut akan diusulkan menjadi Perpres mengenai Pengembangan Inkubator Bisnis dan Teknologi dan surat izin prakarsa Perpres telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Presiden. Selain itu dalam rangka memantapkan pengembangan inkubator bisnis dan teknologi, pada 4 November 2010 diadakan pelatihan inkubator internasional di Jakarta yang menghadirkan pakar inkubator dari Jepang, Jerman, Korea dan I-Cell, dengan peserta negara-negara ASEAN dan 11 inkubator dari Indonesia. Sedangkan untuk 2011 akan dilaksanakan penyusunan model-model inkubator agroindustri dan green energy pada IPB, inkubator manufacturing pada ITB, inkubator agrobisnis pada Unibraw, inkubator ICT/industri kreatif pada ITS. Dasar hukum pengembangan inkubator adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Pasal 15); Inpres No. 01 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional; Inpres No. 6 Tahun 2007 tentang percepatan sektor riil dan pemberdayaan UKM dan Naskah Kesepakatan Bersama antara Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Riset dan Teknologi tanggal 31 Maret 2010 tentang Gerakan Nasional Pengembangan Inkubator Bisnis dan Teknologi dalam Menumbuhkembangkan Wirausaha Inovatif.



233

Menteri Negara Koperasi dan UKM mengunjungi salah satu stand mahasiswa di sela-sela acara penandatanganan MOU dalam rangka Pengembangan Inkubator, di Jakarta, 31 Maret 2010

Program Kegiatan Pengkajian Sumber Daya Koperasi dan UKM Dalam rangka mendukung penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pemberdayaan Koperasi dan UKM, berbagai kegiatan pengkajian di bidang pemberdayaan Koperasi dan UKM. Dalam periode 2005–2008 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian terapan dan penunjang pemberdayaan Koperasi dan UKM, antara lain: • • • • •

Kajian Formalisasi Perizinan Usaha Bagi Koperasi dan UKM. Kajian Pemberdayaan Koperasi dan Koperasi dan UKM Dalam Era Otonomi Daerah. Kajian Peran Peraturan Daerah Dalam Pemberdayaan Koperasi dan UKM. Kajian Evaluasi Pemanfaatan Bantuan Sarana Pasar Dalam Pemberdayaan Koperasi dan UKM. Kajian Dampak Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (PERKASSA).



235


Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan UKM (LLP-KUKM) Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM) merupakan satuan kerja pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Satuan kerja LLP-KUKM ditetapkan melalui Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19.3/ Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang organisasi dan tata kerja LLP-KUKM tanggal 19 Agustus 2006, dan ditetapkan sebagai BLU dengan status BLU Penuh melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 159/ KMK.05/2007 tanggal 20 Maret 2007. Visi LLP-KUKM adalah menjadi institusi profesional berskala internasional di bidang pemasaran produkproduk koperasi dan UKM Indonesia yang mampu menjadikan Smesco UKM sebagai ikon pemberdayaan dan ikon industri kreatif Koperasi dan UKM. Dalam melaksanakan tugas pokok untuk memasarkan produk-produk Koperasi dan UKM tersebut, LLP-KUKM melaksanakan beberapa kegiatan antara lain: • Memasarkan produk UKM di dalam maupun luar negeri melalui trading house dengan nama “SMESCO INDONESIA COMPANY” (SIC). • Menyediakan layanan ruang pamer dan ruang pelatihan. • Menyediakan layanan permanent display/showroom ritel produk unggulan Koperasi dan UKM Indonesia dalam UKM Gallery. • Menyediakan layanan penyewaan ruang kantor dan sarana pendukung lainnya seperti: bank, ATM, money changer, travel agent, mini market, restaurant dan cafe. Hal ini juga dimaksudkan agar Smesco UKM menjadi destination dan meeting point bagi masyarakat Jakarta, hal ini bertujuan untuk menarik pelanggan agar mengunjungi dan memasuki serta berbelanja di UKM Gallery. • Program Ekspose Produk Unggulan 33 Provinsi (Tahap I). Bekerjasama dengan dinas -dinas daerah untuk mengisi Gedung Smesco UKM beserta produk-produk unggulan daerahnya.

Bab 9 BADAN LAYANAN UMUM

PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA LAYANAN PEMASARAN - KUKM TA. 2010 No.

Pendapatan

Target

Realisasi

%

1

Pendapatan Jasa Layanan (UKM Gallery)

2.000.000.000

1.146.592.755

57

2

Pendapatan Jasa Penyedia Barang dan Jasa Lainnya

25.000.000.000

20.411.389.521

82

Pada Tahun Anggaran 2009 Pendapatan Operasional Jasa Layanan LLP-KUKM sebesar Rp 21.569.723.409,-, terdiri dari Pendapatan Sewa Rp 20.930.059.321,- dan Pendapatan Trading House Rp 639.554.089,-


236





Yuana Sutyowati Barnas Direktur Utama LLP-KUKM

Menteri Negara Koperasi dan UKM didampingi oleh Direktur Utama LLP- KUKM meresmikan 7 paviliun daerah di gedung SMESCO UKM, Jakarta, 14 Desember 2010

237

238


Menteri Negara Koperasi dan UKM menyaksikan Direktur Utama LLP-KUKM menandatangani MoU Program Strategis




Delegasi Thailand mengunjungi salah satu stand kerajinan di galeri UKM

239

240





241

Dalam pelaksanaan program pemasaran produk-produk unggulan Koperasi dan UKM melalui trading house, LLP-KUKM telah mengirimkan produk Koperasi dan UKM mitra ke Shanghai (China) dan Dubai dengan melibatkan 10 Koperasi dan UKM dan 15 produk. Ekspansi ke pasar Internasional bagi Koperasi dan UKM merupakan alternatif untuk memperoleh pasar yang lebih luas, sekaligus untuk memperoleh devisa bagi negara. Kemitraan dengan Koperasi dan UKM dilakukan melalui kerjasama dengan koperasi yang mewakili Koperasi dan UKM anggota dengan menerapkan konsep bagi hasil. Hingga saat ini, LLP-KUKM telah melayani Koperasi dan UKM dari 23 Provinsi di Indonesia. Kegiatan ini terbuka bagi semua daerah, dengan syarat memiliki kualitas produk yang baik, harga kompetitif dan sanggup memenuhi permintaan pasar. Untuk mempromosikan dan memasarkan produkproduk Koperasi dan UKM ini, sepanjang tahun 2010 LLP-KUKM telah mengikuti beberapa pameran di dalam dan luar negeri, yaitu Pameran International Furniture and Craft Fair Indonesia (IFFINA) 2010 dan Pameran Poire De Marseille di Prancis bulan Oktober 2010. Keikutsertaan LLP-KUKM dalam pameran tersebut selain untuk memasarkan produk-produk Koperasi dan UKM Indonesia, juga sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan LLP-KUKM kepada masyarakat sebagai sebuah lembaga yang bergerak di bidang pemasaran produk Koperasi dan UKM yang berkualitas serta untuk membuka akses pasar bagi para Koperasi dan UKM.

Menteri Negara Koperasi dan UKM memberikan sambutan pada acara Pembukaan SMESCO UKM Festival, 14 Juli 2010

Selain mengikuti pameran, kegiatan LLP-KUKM yang lain adalah menyediakan ruang pameran dan pelatihan bagi Koperasi dan UKM pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Acara-acara yang telah diselenggarakan bertempat di gedung SMESCO UKM antara lain Indonesia Green Award, Education Fair 2010, Pameran Food and Packaging, Pembiayaaan Expo, SIKIB Expo 2010 dan lain-lain. Bertempat di Gedung SMESCO UKM, LLP-KUKM juga menampilkan produk-produk unggulan UKM di dalam gerai ritel UKM GALLERY yang telah dibuka secara resmi sejak tanggal 3 April 2009 yang lalu. UKM GALLERY yang menempati 2 lantai di gedung utama SMESCO UKM ini menyajikan berbagai karya terbaik para perajin dari seluruh Indonesia. Hingga akhir tahun 2010 LLP-KUKM telah melayani 827 Koperasi dan UKM yang menaungi ribuan perajin dari seluruh Indonesia. Beragam kerajinan seperti batik, songket, tenun, aksesoris, patung, anyaman, hingga furnitur dan produk-produk interior hadir dengan harga yang kompetitif. Bulan Desember 2010, LLP-KUKM bekerja sama dengan 7 provinsi untuk mengenalkan produk-produk unggulan daerahnya sebagai bentuk implementasi Program Ekpose Produk Unggulan Koperasi dan UKM 33 provinsi oleh LLP-KUKM.

Menteri Negara Koperasi dan UKM memberikan sambutan sekaligus membuka acara SMESCO Craft & Home Furnishing Expo 2009

242


Ibu Negara Ani Yudhoyono pada pembukaan SIKIB Expo 2010




243

244



Menteri Negara Koperasi dan UKM melakukan kunjungan ke SMESCO EXPO 2010 di Jakarta, 27 Oktober 2010



245

Misi UKM GALLERY adalah menjaga dan mengembangkan warisan budaya Indonesia, dengan terus-menerus melakukan pengembangan desain agar daya saing produk meningkat sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Sesuai dengan program yang telah dicanangkan pemerintah maka SMESCO UKM juga memposisikan diri sebagai lokomotif sekaligus acuan bagi pengembangan industri kreatif Koperasi dan UKM. Dengan UKM GALLERY, SMESCO UKM ingin mengubah persepsi masyarakat yang menganggap produk-produk Koperasi dan UKM kurang berkualitas. LLP- KUKM sebagai Badan Layanan Umum diharapkan dapat memberikan layanan yang optimal bagi koperasi dan UKM, sehingga nantinya bisa mandiri dan dapat mengurangi tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hingga akhir tahun 2010, dari 11 lantai di gedung utama SMESCO UKM yang diperuntukkan sebagai perkantoran, sebanyak 10,5 lantai telah terisi penuh. Beberapa tenant yang menyewa ruangan dengan space yang besar antara lain: PT Infomedia Nusantara, LPDB-KUMKM, Bank Mega Syariah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Departemen Keuangan dan Bank Negara Indonesia serta 7 paviliun daerah. Berbagai seminar, lokakarya dan pelatihan juga diselenggarakan di gedung utama SMESCO UKM untuk memperluas wawasan dan pengetahuan UKM. Berbagai event telah dilaksanakan untuk memperkenalkan UKM GALLERY dan SMESCO UKM. Salah satunya adalah “Warisan Enak”, festival makanan tradisional yang telah diadakan 2 kali. Festival yang menyediakan berbagai makanan khas dari berbagai daerah di Indonesia ini mendapat sambutan yang sangat baik, terbukti dengan banyaknya pengunjung yang datang dan ikut ambil bagian dalam event ini.

Menteri Negara Koperasi dan UKM mengunjungi salah satu stand di acara SMESCO Craft & Home Furnishing Expo

246





Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM) Kemas Danial Direktur Utama LPDB-KUMKM

Perkembangan Pengelolaan Dana Bergulir 2008–2010 Secara kumulatif, sejak September 2008 hingga 20 Desember 2010 LPDB-KUMKM telah menyalurkan pinjaman/pembiayaan kepada mitra sebesar Rp 611.713.590.104 yang diberikan kepada 125.909 UMKM melalui 19 Mitra Koperasi Sekunder, 223 Mitra Koperasi Primer Langsung, 47 Mitra Perusahaan Modal Ventura dan 10 Mitra Perbankan. Nilai dan persentase terhadap target pada tahun 2008 sebesar Rp 35.125.000.000 (25,9%), tahun 2009 sebesar Rp 210.424.131.858 (23,82%) dan tahun 2010 sebesar Rp 366.164.458.246 (67,45%). Pengelolaan Dana Bergulir Tahun 2010 Rencana penyaluran dana bergulir tahun 2010 adalah sebesar Rp 1.185.200.000.000, namun hingga bulan Desember 2010 dana dari APBN sebesar Rp 350.000.000.000 belum diterima oleh LPDBKUMKM, sehingga rencana penyaluran dana bergulir-yang dananya bersumber dari APBN-dialihkan penyalurannya ketahun 2011 (baru masuk ke rekening LPDB-KUMKM tanggal 16 Desember 2010), sehingga target penyalurannya menjadi Rp 835.200.000.000. Memasuki semester II, terjadi pergantian Direksi LPDB-KUMKM, dan rencana penyaluran dana bergulir dilakukan penyesuaian sehingga menjadi Rp 542.880.000.000 yang merupakan 65% dari target penyaluran Rp 835.000.000.000. Total penyaluran dana bergulir pada tahun 2010 mencapai Rp 366.164.458.246 atau 67,45% dari target penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM tahun 2010. Mitra yang tidak dapat meneruskan penyaluran pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi dan UKM mengembalikan dana kepada LPDB-KUMKM sebesar Rp 13.383.021.872, sehingga dana yang tersalurkan oleh mitra menjadi Rp 598.330.568.232. Sejak semester II tahun 2010 penyaluran dana lebih difokuskan kepada koperasi secara langsung dan mengalami peningkatan lebih dari 5 (lima) kali lipat dibandingkan pada semester sebelumnya. Penyaluran dana bergulir pada semester II tahun 2010 mencapai Rp 306.574.058.246, sedangkan pada semester I tahun 2010 sebesar Rp 59.590.400.000. Dana bergulir tahun 2010 disalurkan kepada 10 (sepuluh) Mitra Koperasi Sekunder, 190 (seratus sembilan puluh) Mitra Koperasi Primer Langsung, 14 (empat belas) Mitra Perusahaan Modal Ventura dan 4 (empat) Mitra Perbankan. Selain dana yang sudah disalurkan, terdapat usulan yang sudah disetujui oleh Komite Pinjaman/Pembiayaan dan siap untuk dicairkan kepada mitra sebesar Rp 168.298.213.914. Non Performing Loan (NPL) LPDB-KUMKM per 20 Desember 2010 sebesar 0,12% (batas yang diperkenankan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran sebesar 15%). Dana bergulir disalurkan kepada Koperasi dan UKM yang tersebar di 29 Provinsi di Indonesia. Provinsi yang belum menerima dana bergulir dari LPDB-KUMKM adalah Bangka Belitung, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Papua. Realisasi anggaran belanja LPDB-KUMKM per 23 Desember 2010 sebesar Rp 18.385.167.539 atau 94,56% dari pagu anggaran yang dapat direalisasikan sebesar Rp 19.502.376.294, terdiri dari realisasi belanja APBN sebesar Rp 2.445.345.008 dan realisasi belanja PNBP sebesar Rp 15.939.822.531. Realisasi pendapatan per tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp 61.219.207.153 atau 315,87% dari target anggaran sebesar Rp 19.381.274.784.

247

248





249

Realisasi penyaluran dana bergulir s/d DESEMBER 2010 Jumlah Mitra yang telah Melakukan Akad Tahun

Koperasi Sekunder

Koperasi Primer

PMV

Bank

Jumlah UMKM

Jumlah Penyaluran (Rp)

Tidak Tersalurkan Oleh Mitra dan dikembalikan ke LPDB-KUMKM (Rp)

Jumlah Dana Bergulir yang Berada di Mitra (Rp)

2008

3

–

11

–

2721

35.125.000.000

–

35.125.000.000

2009

6

33

22

6

89.142

210.424.131.858

12.772.021.872

197.652.109.986

Januari s/d Juni 2010

5

57

5

1

4.817

59.590.400.000

611.000.000

58.979.400.000

Juli s/d 20 Desember 2010

5

133

9

3

29.229

306.574.058.246

–

306.574.058.246

Jumlah

19

223

47

10

125.909

611.713.590.104

13.383.021.872

598.330.568.232 Menteri Negara Koperasi dan UKM didampingi Direktur Utama LPDB menyerahkan dana bergulir di provinsi Aceh

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM di dampingi Direktur Utama LPDB-KUMKM, Kemas Danial membuka acara Temu Mitra Penerima Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM

Para Anggota Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Petunjuk Pengelolaan Dana Bergulir LPDBKUMKM melakukan penandatanganan di Jakarta, 6 Agustus 2010

250



Realisasi pengalihan dana bergulir dari Satker Kementerian Koperasi dan UKM per 20 Desember adalah sebesar Rp 450.885.105.774 (37,2%) dari target pengalihan berdasarkan Nilai Realisasi Bersih (NRB) sebesar Rp 1.211.877.557.378. Reformasi LPDB-KUMKM Tahun 2010 Direksi baru telah membentuk Tim Transformasi pada tanggal 12 Juli 2010 yang bertugas mengkaji dan memberi solusi permasalahan yang menghambat pengelolaan dana bergulir, dengan hasil antara lain: 1. Penyempurnaan Standard Operational Procedure (SOP) Mengubah SOP pola penyaluran dengan menyederhanakan pelaksanaan proses pemberian pinjaman/ pembiayaan dari 60 hari menjadi 15 hari kerja sebagai upaya mempercepat penyaluran dana bergulir 2. Penyempurnaan Petunjuk Teknis (Juknis) Petunjuk Teknis (Juknis) pemberian pinjaman/pembiayaan direvisi dengan meminimalisasi ketentuanketentuan yang multitafsir menjadi lebih sederhana dan fleksibel sehingga memperluas kesempatan mitra untuk memperoleh dana bergulir dari LPDB-KUMKM, (setelah revisi, petunjuk teknis LPDB-KUMKM menjadi hanya sebanyak 4 Juknis dari semula 14 Juknis). 3. Penyempurnaan Tarif Layanan Banyaknya permintaan dari Koperasi dan UKM secara individual untuk mendapatkan pinjaman/ pembiayaan dari LPDB-KUMKM, maka LPDB-KUMKM mengusulkan kepada Menteri Keuangan adanya penjabaran kriteria sasaran dan strategis serta kebijakan tarif tersendiri bagi Koperasi dan UKM yang secara langsung menerima pinjaman dari LPDB-KUMKM yang sampai saat ini belum diatur. 4. Kajian Pengembangan Organisasi Diusulkan perubahan struktur organisasi LPDB-KUMKM dengan memisahkan Direktur Keuangan dan Umum menjadi Direktur Keuangan dan Direktur Umum. Secara prinsip usulan perubahan struktur organisasi dimaksud telah disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara. 5. Kajian Pola Reward and Punishment LPDB-KUMKM akan mengusulkan penyempurnaan pola remunerasi dengan memperhatikan prinsip berkeadilan, mampu mendorong produktifitas pegawai, dan dapat mengakomodir reward and punishment. 6. Key Performance Indicator (KPI) dan Standar Kompetensi Pegawai Dalam upaya meningkatkan profesionalisme LPDB-KUMKM, maka akan ditetapkan Key Performance Indicator (KPI) dan Standar Kompetensi Pegawai, (dengan harapan kinerja seluruh jajaran pejabat maupun pegawai dapat terukur dengan baik).



7. Pengembangan Teknologi Informasi LPDB-KUMKM mengembangkan aplikasi yang berisi informasi tentang proses pemberian pinjaman mulai dari proposal diterima LPDB-KUMKM hingga pencairan. Aplikasi ini membantu jajaran manajemen dalam mendukung pengambilan keputusan. Dalam rangka mencapai Good Government Governance (GGG) LPDB-KUMKM telah mengambil langkah-langkah strategis seperti MoU dengan Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di provinsi seluruh Indonesia, MoU dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), dan penandatanganan Pakta Integritas dalam rangka mengetahui perkembangan pinjaman dan pengembalian serta kendala yang dihadapi dalam proses pemberian pinjaman, LPDB-KUMKM melakukan pertemuan dengan mitra yang telah menerima pinjaman/ pembiayaan dari LPDB-KUMKM, sekaligus menyerahkan penghargaan kepada ”Mitra Terpercaya LPDB-KUMKM”. Guna lebih meningkatkan pelayanan kepada mitra yang lebih profesional, transparan dan akuntabel serta memperoleh citra yang baik dari para pemangku kepentingan, LPDB-KUMKM akan menerapkan ISO 9001 pada tahun 2011. Rencana Penyaluran Tahun 2011 Rencana penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM tahun 2011 sebesar Rp 1,25 triliun kepada 126.400 UKM melalui 463 Koperasi dan 42 lembaga non koperasi. Mengingat jumlah koperasi dan UKM untuk memperoleh dana bergulir dari LPDB-KUMKM terus meningkat, dan sampai saat ini mencapai Rp 3,86 triliun, sedangkan dana bergulir yang tersedia pada tahun 2011 sebesar Rp 1,25 triliun, maka LPDB-KUMKM akan mengusulkan tambahan dana bergulir melalui APBN-P sebesar Rp 2 triliun pada bulan Mei 2011.

251




253

Bencana alam yang terjadi di tanah air mulai dari di Wasior Provinsi Papua Barat, gempa di Provinsi Sumatera Barat sampai dengan erupsi gunung Merapi di Provinsi DIY dan Provinsi Jateng, telah membawa pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah yang terkena bencana. Begitu juga dengan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah tersebut, banyak yang mengalami kerugian dan bahkan asset yang dimiliki tidak bisa lagi diselamatkan. Melihat kondisi yang demikian Kementerian Koperasi dan UKM telah mengambil langkah-langkah penanganan serius sejak masa tanggap darurat maupun dalam masa pemulihan terhadap Koperasi dan UKM yang terkena dampak bencana tersebut.

Bab 10 MITIGASI BENCANA ALAM


Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang terkena musibah bencana alam, Kementerian Koperasi dan UKM, khususnya Deputi Bidang Pembiayaan dalam Penanganan Daerah Bencana membuat kebijakan untuk memberikan penghapusan/pemutihan pinjaman bagi Koperasi dan UKM, misalnya saja: a. Penghapusan/pemutihan pinjaman bagi Koperasi dan UKM dari tahun 2000–2009 yang dialokasikan dengan APBN melalui program Dana Bergulir kepada Koperasi dan UKM yang terkena bencana (Wasior di Papua Barat, Kepulauan Mentawai-Sumatera Barat, Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul di DI Yogyakarta, Boyolali, Magelang, dan Klaten di Jawa Tengah). Pinjaman jangka panjang kepada 238 koperasi peserta program perkuatan 2000–2007 dengan nilai Rp 25.050.000.000,- (dua puluh lima miliar lima puluh juta rupiah). Kementerian Koperasi dan UKM mengusulkan pada Menteri Keuangan agar dapat menghapusbukukan pinjaman tersebut, dan tidak perlu dikembalikan atau dihibahkan kepada koperasi/LKM peserta program. b. Program bantuan sosial kelompok perempuan dan kelompok pemuda yang bukan merupakan pinjaman sehingga tidak harus dikembalikan, yang diberikan kepada 49 koperasi dengan nilai hibah Rp 2.450.000.000,(dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah). c. Deputi Bidang Pembiayaan menurunkan bantuan perkuatan dengan total nilai Rp 27.500.000.000 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) diberikan kepada 287 koperasi/LKM di daerah bencana, yang terbagi atas: • Mentawai (Sumatera Barat)-16 koperasi/LKM - Rp 1.450.000.000. • Teluk Wondama (Papua Barat)-7 koperasi/LKM - Rp 600.000.000. • Magelang, Klaten, Boyolali (Jawa Tengah)-176 koperasi/LKM - Rp 13.850.000. • Sleman (DI Yogyakarta)-88 koperasi/LKM - Rp 11.600.000.

254


Menteri Negara Koperasi dan UKM melakukan kunjungan kerja ke Padang, Sumatera Barat dalam rangka Mitigasi Bencana Alam




255

256





Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM melakukan penyerahan bantuan korban Merapi dan perkuatan dana bagi Koperasi se-Provinsi DI Yogyakarta, 1 November 2010

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM ditemani Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X di salah satu Posko Utama untuk para korban letusan Gunung Merapi, 01 November 2010

257

258



Bencana alam yang terjadi di tanah air pada tahun 2010, yaitu: Provinsi Papua Barat, Provinsi Sumbar, Provinsi DIY, Provinsi Jateng, telah berdampak kerusakan, baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat khususnya Koperasi dan UKM setempat. Langkah-langkah yang telah diambil dalam penanganan di daerah bencana tersebut adalah sebagai berikut:



259

3. Pertemuan pembahasan lebih lanjut dengan Bank Indonesia akan dilakukan untuk membahas: a. mengeluarkan kebijakan penanganan kredit agar memberikan kejelasan di masyarakat. b. menyempurnakan data dengan mengelompokan debitur sedang dalam pemisahan kategori Koperasi dan UKM yang terkena dampak langsung dan tidak langsung. c. Mengusulkan perbankan agar perusahaan penjaminan kredit dapat membayar klaim Debitur KUR di daerah yang terkena bencana. 4. Kementerian Koperasi dan UKM telah mengusulkan Program Penanganan tentang Program Pemulihan Ekonomi (Recovery) untuk Koperasi dan UKM.

1. Menyampaikan Surat Menteri Koperasi dan UKM Nomor 110/M.KUKM/XI/2010 Kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat R.I, tentang Usulan Program Pemulihan Ekonomi (Recovery) untuk Koperasi dan UKM. 2. Mengadakan Pertemuan dengan Direktur UKM Bank Indonesia, pimpinan Bank (BRI, Mandiri, BNI, BTN, Bukopin, BSM) dan Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di Kab. Sleman, Kab. Kulon Progo, Kab. Boyolali, Kab. Klaten dan Kab. Magelang, Dinas Koperasi Provinsi Sumbar (Mentawai), Dinas Koperasi Jateng serta Kementeriaan BUMN.

Menteri Negara Koperasi dan UKM melakukan peninjauan dan berdialog langsung dengan para korban bencana alam di Wasior, Papua, 12 Oktober 2010

260





Menteri Negara Koperasi dan UKM disertai Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, meninjau langsung lokasi yang terkena bencana erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta, 20 November 2010

261

262


Menteri Negara Koperasi dan UKM berada di tengah-tengah pengungsi korban bencana alam Gunung Merapi di Yogyakarta, 20 November 2010




263




Pengembangan Pengarusutamaan Gender Bidang Koperasi dan UKM Dalam rangka melaksanakan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, telah dilakukan berbagai upaya percepatan dan pengintegrasian pengarusutaman gender ke dalam program pemberdayaan Koperasi dan UKM, melalui: a. Pembentukan Komite Kebijakan PUG Bidang Koperasi dan UKM Kementerian Koperasi dan UKM. b. Rapat Koordinasi Focal Point Gender dan Bidang Perencanaan Dinas Provinsi yang membidangi Koperasi dan UKM Seluruh Indonesia. c. S eminar Percepatan Pengintegrasian Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). d. Penyusunan Buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Bidang Koperasi dan UKM. e. Penyusunan Buku Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dan PPRG Bidang Koperasi dan UKM.

Bab 11 KERJASAMA DALAM NEGERI


265

266





Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Madya Untuk tahun 2010 ini, Kementerian Koperasi dan UKM kembali dipercaya mendapatkan APE Kategori Madya dari Presiden RI. Anugerah ini merupaka penghargaan kepada Kementerian/Lembaga yang telah berhasil secara aktif mendorong dan melaksanakan strategi PUG di masing-masing institusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pada dua tahun berturut-turut sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM juga telah menerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori pratama.

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Menerima Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Madya Tahun 2009 dari Presiden Republik Indonesia

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Menerima Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Madya Tahun 2010 dari Presiden Republik Indonesia

267

268



Penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pengarusutamaan Gender, 25 April 2010



Penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Riset dan Teknologi tentang Gerakan Nasional Pengembangan Inkubator Bisnis

269

270





271

Menteri Negara Koperasi dan UKM membuka acara Pojok Rakyat Carrefour di Bandung. Acara Pojok Rakyat dilaksanakan sebagai komitment PT Carrefour Indonesia memajukan Koperasi dan UKM

Penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian Kelautan & Perikanan dalam rangka penciptaan dan pengembangan wirausaha bidang perikanan dan kelautan Menteri Negara Koperasi dan UKM memberikan sambutan pada acara penandatanganan kerja sama antara SMESCO UKM dengan PT Telkom Indonesia

272





273

Kerjasama antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan PT Shell Indonesia Pada 30 Maret 2010, telah ditandatangani kesepakatan bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan PT Shell Indonesia dengan nomor: 02/AGR/SI/2010 dan Nomor: 03/SKB/DEP.5/ III/2010 mengenai Pengembangan Wirausaha Muda Indonesia. Ruang Lingkup kerjasama tersebut meliputi beberapa kegiatan, yaitu: a. Program Shell LiveWIRE: • Pelatihan motivasi untuk menjadi wirausaha (BRIGHT Ideas Workshop). • Pelatihan menjadi wirausaha pemula sukses (Becoming Successful Owner Manager). • Pelatihan bagi pelatih untuk workshop Live WIRE. • Penghargaan bisnis untuk wirausaha muda pemula (Business Start-Up Awards). • Bimbingan dan mentor bisnis (Business Coaching & Mentoring). • Layanan informasi bisnis melalui internet (Online Business Inquiries). b. Program Pengembangan Wirausaha Muda Kementerian Koperasi dan UKM: • Program pengembangan wirausaha di kalangan sarjana. • Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang kewirausahaan dan manajerial bagi calon wirausaha muda.

Penandatanganan kerja sama Kementerian Koperasi dan UKM dengan PT Shell Indonesia dalam rangka Pengembangan Kewirausahawan Pemuda

274



Kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kementerian Koperasi dan UKM dan BPK telah menjalin kerjasama dalam pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data sehingga BPK-RI dapat mengakses data Kementerian Koperasi dan UKM secara langsung. Data yang dimaksud meliputi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Sistem Akuntansi Keuangan (SAK), Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN), data yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, serta pengawasan internal. Kementerian Koperasi dan UKM menjamin bahwa data yang disediakan merupakan data yang lengkap sesuai permintaan BPK-RI dan sesuai dengan kondisi sebenarnya, dan BPK-RI menjamin bahwa Sistem Informasi untuk Akses Data Kementerian Koperasi dan UKM digunakan hanya untuk kepentingan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.



275




277

Sebagai bagian dari pemberdayaan Koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi dan UKM senantiasa mencari terobosan baru dan menjalin kerjasama, termasuk dengan negara/ lembaga asing mitra pembangunan. Sudah banyak kerjasama bilateral yang dijalin dengan pihak asing karena semua dukungan teknis, transfer pengetahuan, keterampilan serta teknologi tersebut amat bermanfaat bagi peningkatan kualitas dan pengembangan usaha Koperasi dan UKM.

Bab 12 KERJASAMA LUAR NEGERI


Di samping itu, dengan kerjasama bilateral ini juga diharapkan akan menjadi media komunikasi dan promosi, khususnya dalam upaya memperluas pasar produk Koperasi dan UKM di luar negeri. Hal ini sangat penting, karena saat ini dunia usaha dihadapkan pada persaingan bebas yang menghendaki kepada pelaku usaha, termasuk Koperasi dan UKM untuk mempersiapkan diri dalam memasuki persaingan usaha tersebut. Melalui kerjasama bilateral ini diharapkan dapat membawa Koperasi dan UKM menjadi lebih siap.

278





Kerjasama Teknik Bilateral Indonesia-Kanada Kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM dengan pemerintah Kanada dilakukan lewat Canada Indonesia Development Agency (CIDA). Setelah MoU ditandatangani pada 2 Mei 1996, kerjasama pertama yang dilakukan adalah bantuan pendampingan teknis lewat Private Enterprise Project (PEP). Technical Assistance (TA) ini diberikan kepada UKM Indonesia lewat IWAPI yang merupakan mitra kerja utama PEP, dalam dua tahap. Tahap kedua dimulai pada 2001 dan berakhir pada 2007. MoU kerjasama kedua ditandatangani pada 22 Februari 2008 dalam bentuk Canada Indonesia Private Sector Enterprise Development (CIPSED) Project. Pelaksanaannya dikelola oleh CIDA dan Canadian Executing Agency (CEA) yang merupakan konsorsium yang terdiri dari Whyte Reynolds International Inc., Canadian Manufacturers and Exporters dan CARE Canada. CIPSED Project melakukan bantuan dan dukungan terhadap pengembangan usaha kecil dan menengah di empat provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo. Program ini bertujuan untuk membantu Indonesia dalam membuka peluang untuk memperbaiki tingkat ekonomi bagi laki-laki dan perempuan yang rentan terhadap kemiskinan. CIPSED Project selesai pada 30 April 2012.

Mr. Tim Reynolds dan Miss. Corrine Tessier sedang memberikan pelatihan kepada Koperasi dan UKM yang dilakukan oleh CipseD-Project

279

280



Program dan pencapaian CIPSED sejauh ini adalah: 1. Technical Assistance untuk Klaster UKM Merupakan program pengembangan dan perluasan pelaku usaha yang berkelanjutan, dan penciptaan pekerjaan yang lebih baik. Hasilnya, peningkatan efisiensi operasional klaster UKM yang berkaitan dengan manajemen dan teknik pengolahan serta pengembangan pasar. Indikator pencapaiannya dilihat dari tingkat produksi, kualitas produk dan volume penjualan pada klaster UKM. a. Klaster Kerajinan Kelapa dan Keramik di Sulawesi Utara Analisa pasar yang dilakukan CIPSED menjadi pedoman dalam mengembangkan lini produk keramik dan kerajinan kelapa. Hasilnya, kualitas dan kuantitas produksi meningkat secara signifikan. Respon yang amat baik dapat dilihat saat diselenggarakannya Ecotourism Conference-World Ocean Conference (WOC) 2009 dan juga saat diselenggarakannya Sail Bunaken. Sebagai catatan, dalam WOC 2009, penjualan souvenir kerajinan kelapa dan keramik yang dilakukan melalui pesanan pemerintah dan promosi lewat outlet-outlet pemerintah mencapai Rp 13.766.500 dan penambahan pendapatan mencapai Rp 62.269.000,-.

Upaya memaksimalkan pemasaran dan penjualan klaster keramik dan kerajinan kelapa yang dilakukan oleh CIPSED ini mendorong klaster-klaster tersebut membentuk Kelompok UKA, untuk mengelola pemasaran produk-produk mereka.

b. Klaster Rumput Laut di Sulawesi Tenggara Bantuan teknis diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan UKM melalui peningkatan teknis budidaya dan penerapan nilai tambah lokal dan teknologi pengolahan. Bimbingan ini dilakukan di Tambeanga, Tanjung Tiram, Sapondam Labuan Beropa, dan Mekar. Hasilnya adalah: •

•

Produksi budidaya rumput laut meningkat, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. 100% kapasitas area rumput laut (100 baris yang terdiri dari 100m setiap barisnya) dicapai pada akhir Juli 2009. Seaweed Propagule tumbuh dengan baik. Rumput laut ini kemudian didistribusikan kembali pada anggota koperasi. Di Tambeanga, Mekar, dan Sapoda budidaya ini berjalan dengan sangat baik. Ada empat kelompok perempuan di bawah bimbingan CIPSED dapat mengelola sendiri perluasan dan pengembangan nursery farm di Saponda. Dari survey yang dilakukan secara acak, volume produksi petani rumput laut binaan CIPSED pada Juli 2009 saja menunjukkan peningkatan produksi sebanyak 162% di Tambeanga; 63% di Tanjung Tiram; 52% di Mekar. Peningkatan volume ini sejalan dengan penjualannya.



281

c. Klaster arang batok kelapa CIPSED bekerjasama dengan Dinas Perkebunan Sulawesi Tenggara, membantu meningkatkan nilai tambah lokal bagi petani kelapa di Moramo. Klaster ini sudah membentuk unit usaha Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) Sejahtera. Di samping itu telah dirintis pula kemitraan usaha dengan PT Siantan Suratama, Jakarta. d. Klaster rumput laut di Jeneponto, Sulawesi Selatan • C IPSED membantu petani menerapkan teknik baru dalam pembibitan agar mendapatkan kualitas tanaman yang baik dan hasil panen meningkat. • C IPSED juga mendorong petani rumput laut agar dapat meningkatkan nilai tambah dan penjualan dengan membentuk koperasi (Koperasi Petani Hidayat) yang bertanggung jawab mengurus kegiatan perdagangan klaster. • C IPSED membantu menyelamatkan gagal tanam di Jeneponto dan Takalar, Sulawesi Selatan, karena cuaca yang buruk. Pelatihan bagi klaster UKM dan penduduk desa yang berhubungan dengan pengelolaan dan pembibitan rumput laut juga diselenggarakan oleh CIPSED. e. Klaster kacang mete di Jeneponto, Sulawesi Selatan • C IPSED melakukan pengkajian antara permintaan dan persaingan, sekaligus melakukan studi pasar (mendatangi pembeli dan meneliti jalur distribusi dari petani ke pasar). • C IPSED juga memperkenalkan konsep bantuan teknis dan kebutuhan dengan cara melakukan pembelian langsung dari klaster UKM demi keuntungan bisnis. 1.200 petani kacang mete secara formal diorganisasikan dalam 2 koperasi, yang secara aktif mengembangkan klaster mete, didukung oleh Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Kehutanan. Dan tentu saja mengembangkan kemitraan bisnis antara petani kacang mete dengan mitra usaha bisnis dari Semarang, Jawa Tengah.

282



2. Institutional Strengthening Penguatan Kelembagaan, atau Business Development Services Provider (BDSP), diarahkan untuk membangun lembaga-lembaga sektor swasta dan publik yang bertanggungjawab agar dapat mendukung UKM yang berfungsi baik dan punya daya saing. P royek CIPSED ini sedapat mungkin memastikan agar jumlah layanan dan program dukungan yang ditawarkan oleh BDSP kepada konstituen UKM-nya bisa meningkat. Hasilnya antara lain: a. MoU antara CIPSED dan Gubernur Gorontalo untuk melaksanakan Road Map pengembangan Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) yang dirancang oleh CIPSED dan Dinas Koperasi dan UKM setempat,. Sedangkan dari hasil kajian analisa pasar, terdapat peluang dan pilihan strategis bagi KIAT/Gorontalo untuk mengembangkan kudapan asli (local snack) berbahan dasar jagung, sekaligus diversifikasi produknya (popcorn, whole corn snack, corn vermicelli, corn porridge). Setelah dijalankan, terlihat peningkatan produksi dan penjualan. Selain bahan dasar jagung, KIAT juga memproduksi jahe dengan penjualan yang cukup menjanjikan. b. Di Sulawesi Selatan CIPSED menyediakan bantuan teknis kepada Regional Export Trade and Promotion Center (RETPC) agar dapat berfungsi sebagai pusat promosi dan advokasi kepada anggotanya yang punya potensi berkelanjutan. Hasilnya, saat ini RETPC mampu menyediakan akses database pasar luar negeri sebanyak 3.587 pencarian link di 120 negara. c. Di Sulawesi Utara, CIPSED menyediakan bantuan teknis untuk memperkuat KAPET Manado-Bitung. Sejumlah target penting telah dicapai dengan zona pengembangan ekonomi terpadu (Integrated Economic Development Zone) di Sulawesi Utara, yang dikenal dengan KAPET Manado-Bitung, seperti, pengembangan KAPET Manado-Bitung Business Information Center (BIC). Berdampak meningkatnya lapangan kerja dilihat dari peningkatan jumlah tenaga kerja (menjadi 17 orang). d. Di Sulawesi Tenggara, KAPET Bank Sejahtera (KBS) telah mengembangkan Road Map yang dapat digunakan sebagai pedoman. CIPSED telah memberikan pelatihan terkait dengan Case Study Business Plan dan Teknik Analisa Cash Flow, Rebranding, komponen untuk operasi bisnis dan pengembangan BIC. e. Di Jakarta CIPSED memberikan bantuan teknis untuk perkuatan kelembagaan kepada SMESCO (Small Medium Business Promotion Gallery), IWAPI DKI, Indonesian Export Training Centre (IETC) di bawah NAFED (The National Agency for Export Development) atau di sini lebih dikenal dengan nama BPEN. Di SMESCO, CIPSED membantu mengembangkan rencana bisnis 2009–2011, mengadakan pelatihan dengan staf senior untuk menentukan area e-business yang dapat meningkatkan kinerja SMESCO, serta membantu meningkatkan kapasitas SMESCO’s UKM Gallery di Jakarta melalui teknologi informasi, dan Training of Trainers (ToT) di bidang promosi dan pemasaran. Sejumlah pendekatan inovatif juga diberikan, termasuk promosi menggunakan email blast, yang membantu pencapaian pertumbuhan fenomenal pada tahun pertama keberadaannya, dengan gross sales doubling antara Juni dan Agustus 2009, peningkatan pengunjung dari 70/hari di bulan Juli menjadi 100/hari di bulan Agustus tahun ini. Selain itu juga ada peningkatan jumlah tenaga kerja dari 54 (Juli 2008) menjadi 124 (April 2009).



283

f. D i IWAPI Jakarta CIPSED mengadakan beberapa pelatihan, diantaranya tentang pengembangan sumberdaya manusia (human resources development workshop), diikuti 40 pengusaha perempuan; dan pelatihan dalam pembuatan proposal bagi calon sponsor (workshop on preparing and presenting a proposal to obtain sponsorship) yang diikuti 20 pengusaha perempuan. g. Di IETC dilaksanakan latihan perencanaan (planning exercise) dengan tim manajemen dan staf terpilih; mengulas dan menganalisa IETC, e-business, database, website, serta programming dan instalasi e-newsletter/ email blast system. 3. Micro Finance Program CIPSED bermaksud meningkatkan akses terhadap keuangan mikro, baik kaum laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu CIPSED menyediakan pinjaman modal untuk program keuangan mikro, memberikan bantuan teknis serta pembiayaan untuk mendukung Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan UKM yang menjadi nasabahnya. CIPSED memberikan pembiayaan melalui Manulife counter-trade agreement dengan BISMA di NAD dan dari sektor swasta sejumlah Rp 1,5 miliar (CAD$ 163.312), yang digunakan untuk membiayai dua LKM di Jeneponto dan Takalar pada tahun keuangan 2009–2010 dan melalui perjanjian kemitraan dengan LPDB-KUMKM, CIPSED menyediakan dana bagi LKM sebesar Rp 2 miliar. Sejalan dengan formula CIPSED, keberhasilan yang dicapai Jeneponto dengan MFI dipromosikan untuk menstimulasi aspirasi pertumbuhan kelompok. Hasilnya, di awal 2009 Koperasi Tani Hidayat yang merupakan leading MFI, dibantu oleh CIPSED mencapai: 8% pertumbuhan keanggotaan koperasi; 6% pertumbuhan aset total; 4% pertumbuhan portofolio pinjaman; dan 48% dalam simpangan anggota. CIPSED juga mendukung peningkatan sumber daya manusia (SDM) LKM Koperasi Syariah Al Ikhlas, Koperasi Rahmat dan Koperasi Hidayat dalam bentuk bantuan pinjaman pembiayaan. Manfaat yang diperoleh adalah meningkatnya jumlah anggota, total asset, loan portfolio, dan simpanan anggota. Terkait dengan program keuangan mikro, CIPSED juga menyelenggarakan pelatihan tentang prosedur standar operasional dokumen kredit (workshop on credit standard operating procedures documents).

284





Kerjasama Teknik Bilateral Indonesia-Amerika Serikat Kerjasama dengan National Cooperative Business Association (NCBA) dari Amerika Serikat telah berlangsung selama beberapa dekade. Berdasarkan usulan dari instansi terkait telah dilakukan pembaruan MoU dengan membatalkan MoU yang sudah ada sebelumnya, dan telah ditandatangani pada 21 November 2007. Proyek bantuan yang dilakukan oleh NCBA melalui Enterprise Development and Employment-Generation Project for the Tsunami Impacted Areas of Sumatera (Tsunami Areas Project – TAP, Jumlah bantuan USAID adalah $11,050,000; Self Contribution: $2,550,000) pada tahun 2009 antara lain adalah sebagai berikut: a. Agricultural Development Operations Project Penerima bantuannya adalah Koperasi Baitul Quiradh Baburayyon (KBQB) yang memiliki 7.848 petani dengan luas area 9.443 ha yang terbagi dalam 156 kelompok petani. Manfaat yang dicapai antara lain: • Ada 5.987 petani yang memiliki kualifikasi pertanian organik. • Petani dibantu untuk mendapatkan NOP (USDA), EU dan JAS (Japan) organic certification; cafe practices (Starbucks dan Conservation International) certification; dan FairTrade certification (FLO Status), sehingga memiliki harga premium dan permintaan pasar yang tinggi. • Bantuan pengembangan fasilitas penyimpanan (storage) dan coffee processing bagi Koperasi. • Kondisi keuangan koperasi mencapai tingkat menguntungkan. b. Micro Finance Operations • Koperasi yang mendapat bantuan adalah Koperasi Kredit Maju Bersama, yang dilihat dari pencapaian jumlah penerima pinjaman, sekaligus jumlah pinjaman yang diberikan. Keanggotaan Koperasi ini mencapai 5.419 petani dan penyaluran pinjaman sebesar Rp 10 miliar. • Telah dibentuk 36 Koperasi Wanita di Banda Aceh dan Aceh Besar, dimana 35 di antaranya telah mendistribusikan pinjaman kepada anggotanya. Koperasi Wanita tersebut telah memiliki 3.476 anggota di mana 3.127 telah mengembangkan usaha pinjaman atau usaha lainnya. Total pinjaman sebesar Rp 15,39 miliar dengan ukuran rata-rata pinjaman US$ 497. • Dibentuk Asosiasi Koperasi Wanita untuk melanjutkan penyediaan layanan audit koperasi, hukum, tunggakan pinjaman, interlending, training dan layanan usaha lainnya. Untuk kegiatan training akuntansi dilakukan kerja sama dengan LAPENKOP Banda Aceh. Asosiasi Koperasi Wanita ini juga telah berpartisipasi dalam Aceh Fair pada Agustus 2009 dan menerima pengunjung yang signifikan jumlahnya, baik dari Pemerintah maupun dari lembaga donor.

Pertemuan Menteri Negara Koperasi dan UKM dengan Wakil Menteri Perdagangan Amerikat Serikat di Jakarta

285

286





Kerjasama Teknik Bilateral Indonesia-Korea Kerjasama teknik antara Pemerintah RI dan Republik Korea telah terjalin sejak 21 April 1971, dimana kedua Pemerintah menandatangani dokumen Perjanjian Kerjasama Ekonomi dan Teknik (Agreement regarding Economic and Technical Cooperation and Trade Promotion between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea). Guna mendorong dan mempercepat kerjasama ekonomi dan teknik di antara kedua negara, pada 4 Desember 2006 kedua kepala negara menandatangani deklarasi bersama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Korea, khususnya dalam kemitraan strategis untuk mendorong persahabatan dan kerjasama di Abad ke-21 (Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century). Koordinator pelaksana kerjasama teknik tersebut adalah Korea International Cooperation Agency (KOICA). Pemerintah Republik Korea melalui kantor Perwakilan KOICA di Indonesia melaksanakan proyekproyek kerjasama teknik, dan secara kontinu menawarkan program-program pendidikan dan pelatihan di Republik Korea. Di bidang Koperasi dan UKM, pelaksanaan kerjasama teknik bilateral dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UKM, sedangkan oleh Pemerintah Korea dilaksanakan melalui Small Medium Business Administration (SMBA) Korea berdasarkan MoU tentang Kerjasama Pengembangan industri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang ditandatangani pada 21 Mei 2001. Dalam perkembangannya, MoU tersebut kemudian diamandemen dan telah ditandatangani pada 21 Mei 2006. Tindak lanjut pelaksanaan MoU tersebut adalah: • Penempatan seorang liaison expert Korea di Kementerian Koperasi dan UKM. • Penyelenggaraan seminar/workshop di Indonesia maupun di Korea. • Program training bagi aparat Pemerintah dan pelaku Koperasi dan UKM. • Study Visit.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM berjabat tangan dengan pimpinan delegasi dari Korea dalam Asia-Europe Meeting (ASEM) Forum 2010

287

288



Dalam rangka pengembangan green industry Koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi dan UKM dan SMBA Korea pada 2010 juga sepakat melakukan kerjasama yang dituangkan dalam Implementing Arrangement yang ditandatangani di Seoul pada 7 Mei 2010 dalam rangkaian acara ASEM Forum 2010 on Green Growth and SMEs. • Sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti Implementing Arrangement tersebut, delegasi SMBA Korea melakukan kunjungan dan pertemuan di Kementerian Koperasi dan UKM untuk membahas rencana pelaksanaan Implementing Arrangement. • Membentuk “ASEM SME ECO-INNOVATION CENTER/ASEIC (Establishment and Operation) di Korea, sebagai tindak lanjut dari pertemuan ke-7 ASEM Summit di Beijing dan Joint Statement pada pertemuan ASEM Forum on Green Growth and SMEs di Korea. Pembentukan ASEIC bertujuan untuk: a) menyediakan informasi bagi UKM untuk mengembangkan green industry; b) meningkatkan daya saing green technology bagi UKM dan memberikan kontribusi kepada global green growth economy dengan mempromosikan green growth bagi UKM; c) memperluas peluang usaha baru untuk pasar yang berkembang dengan menyesuaikan pada peraturan lingkungan di negara-negara anggota Asia- Europe Meeting (ASEM). • Rencana pengembangan Green Business Centre (GBC) yang dibangun atas kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM dan SMBA Korea. Tujuan pembentukan GBC ini adalah untuk menemukan dan mengembangkan keberhasilan Green Business Model melalui kerjasama proyek Indonesia dan Korea, menyelenggarakan inkubator, konsultasi dan training yang terkait dengan Green Growth Technology dan Program ASEIC. Peran GBC antara lain: a) inkubator dan konsultan mengenai green business; b) penelitian dan pengembangan green technology (kedua negara berkontribusi pada penyediaan peralatan eksperimen); c) penyedia training dan informasi terkait dengan green technology dan green business. • Observasi lapangan terhadap rencana lokasi GBC di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM, Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 52–53, Jakarta Selatan (eks Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan Gedung SMESCO UKM Lantai 10, Jl. Jend Gatot Subroto, Jakarta Selatan. • Kunjungan studi institusi dari perwakilan SMBA dan SBC ke Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka policy exchange information.



Dalam Asia-Europe Meeting (ASEM) Forum 2010 on Green Growth and SMEs pada tanggal 6-8 Mei 2010 di Seoul, Korea Selatan

289

290



Proyek pengembangan komoditi unggulan melalui pendekatan OVOP, bekerjasama dengan ICDF-Taiwan



Menteri Negara Koperasi dan UKM bersama para delegasi dari Thailand, 27 Oktober 2010

291

292





Kerjasama Teknik Bilateral Indonesia-Jepang Pemerintah Jepang lewat JICA memberikan bantuan hibah (Japan’s grant aid program) yang pelaksanaannya di bawah kerangka “Second Kennedy Round (SKR)”, Counterpart Fund–Second Kennedy Round (CF-SKR). SKR diberikan kepada negara-negara berkembang agar dapat meningkatkan produksi di bidang pangan. Bantuan ini berdasarkan permintaan yang diajukan secara resmi melalui kerangka kerja sama pemerintah dua negara. Program SKR direalisasikan melalui pengadaan alsintan dan sarana produksi pertanian berupa pupuk dan pestisida yang diimpor, sesuai syarat yang ditentukan oleh SKR, yaitu barang-barang pertanian yang dibutuhkan tersebut belum dapat diproduksi di negara penerima program SKR, atau walaupun sudah diproduksi sendiri namun kapasitasnya masih belum mencukupi kebutuhan. Dasar kesepakatan bantuan tersebut adalah Exchange of Note (E/N) yang ditandatangani oleh masingmasing wakil pemerintah. Dalam E/N harus tercantum nilai bantuan, peruntukan, jangka waktu pelaksanaan dan mekanisme pelaksanaannya.

Menteri Negara Koperasi dan UKM dalam kesempatan APEC SME SUMMIT 2010 di Yokohama, Jepang, 11 November 2010

293

294



SKR di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1977 dan dilaksanakan oleh empat departemen yang terkait dengan program pembangunan pertanian yaitu Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Departemen Pertanian. Pola pelaksanaannya adalah direct-use (yang didistribusikan secara langsung kepada petani di sentra-sentra produksi pangan).



Kunjungan dilakukan ke Koperasi Gapoktan Palawa Arabica Toraja untuk mengidentifikasi dan melakukan konfirmasi kelompok penerima bantuan, relevansi bantuan, dan prosedur yang sesuai dengan peraturan. Juga untuk mengidentifikasi mesin dan peralatan yang memang diperlukan dalam rangka meningkatkan hasil akhir produk kopi Toraja. Optimalisasi pemanfaatan bantuan SKR oleh koperasi dilakukan dalam bentuk:

Sejak 1998 pola pelaksanaan SKR berubah dari direct-use menjadi indirect-use, di mana barangbarang pertanian tersebut dijual, atau dengan mekanisme UPJA (Usaha Pengembangan Jasa Alsin) kepada petani melalui pihak ketiga yang disebut end user untuk mendapatkan dana Counterpart Fund (CF). Besaran CF yang disetujui oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang dikumpulkan dan disetorkan secara bertahap melalui end user ke rekening khusus Pemerintah Indonesia atas nama Departemen Keuangan di Bank Indonesia. CF tersebut selanjutnya digunakan kembali untuk membiayai kegiatan pembangunan pertanian di Indonesia. Untuk 2010 ini, Kementerian Koperasi dan UKM mendapat bantuan hibah melalui CF-SKR untuk kegiatan “Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Petani Kopi Melalui Pengembangan Pengemasan dan Pemasaran di Kabupaten Tana Toraja Utara, Sulawesi Selatan”, sebesar Rp 1.738.359.000. a. Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaiannya Memperhatikan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor: 03/ PER/M.KUKM/VI/2010 tentang Pedoman Program Bantuan Pengembangan Koperasi, maka Gapoktan Palawa Arabica Toraja didorong untuk membentuk badan usaha sehingga terbentuk Koperasi Gapoktan Palawa Arabica Toraja dengan Badan Hukum nomor: 08/BH/KDK-UMKM.20.6/XI/2010 di Kabupaten Toraja Utara-Sulawesi Selatan. Oktober 2010 telah ditandatangani Pedoman Teknis Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Petani Kopi melalui Pengembangan Pengemasan dan Pemasaran di Kabupaten Toraja UtaraSulawesi Selatan nomor: 187/ PER/DEP.4/X/2010 oleh Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Bapak Neddy Rafinaldy Halim dan Keputusan Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha nomor: 198/KEP/Dep.4/XI/2010 tentang Penetapan Koperasi Penerima Bantuan Dana Counterpart Fund-Second Kennedy Round (CF-SKR) Tahun 2010 untuk Program “Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Petani Kopi melalui Pengembangan Pengemasan dan Pemasaran di Kabupaten Toraja UtaraSulawesi Selatan.”

• K onsultasi dengan ahli mesin pengolahan kopi dari Institut Pertanian Bogor dan konsultan yang menekuni branding produk UKM. • S tudi banding ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Kopi di Jember karena selain tersedia berbagai paket mesin dan peralatan, di Jember mereka juga dapat memberikan konsultasi tentang pengembangan produk kopi dan coklat. • A nalisa kekuatan produk dan segmentasi pasar yang dituju agar dapat menyusun strategi branding dan promosi produk kopi Toraja tersebut. Juga dilakukan pertemuan Konsultasi Petani Pengusaha Bidang Teknologi dan Bisnis serta Peningkatan Kapasitas Teknis Gapoktan melalui Temu Kemasan dan Temu Bisnis yang dihadiri oleh pembina Koperasi dan UKM, baik tingkat provinsi maupun kabupaten, serta anggota koperasi Gapoktan Palawa Arabica Toraja dan petani kopi sekitarnya, sedangkan renovasi gudang dan pembelian peralatan mesin pengolahan kopi dan kemasan masih dalam proses. b. Permasalahan/Kendala yang dihadapi dan Solusinya Pencairan anggaran sudah 100% akan tetapi pemanfaatan anggaran untuk renovasi gudang dan pembelian peralatan/mesin pengolahan dan kemasan serta bahan-bahan kemasan masih diproses oleh Koperasi Gapoktan karena persetujuan revisi DIPA Kementerian Koperasi dan UKM Program Pembiayaan Lain-Lain di mana di dalamnya tergabung kegiatan SKR, Dekopin, dan LKM Deputi Pembiayaan terlambat, sehingga SP2D baru terbit pada 13 Desember 2010. Sesuai dengan petunjuk teknis, maka kegiatan tersebut diharapkan selesai pada Mei 2011.

295

296


Menteri Negara Koperasi dan UKM menyaksikan pengembangan OVOP di Jepang, 8 Mei 2010




Suasana pertemuan APEC SME SUMMIT 2010 di Yokohama, Jepang, 11 November 2010

297

298





299

Kerjasama Teknik Bilateral Indonesia-Mesir Kerjasama teknik bilateral Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian Kerjasama Internasional Republik Arab Mesir dituangkan dalam MoU on the Development of Water Hyacinth Based Product Industry, yang telah ditandatangani oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM (DR. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA) dan Menteri Kerjasama Internasional Mesir (Mr. Fayza Aboulnaga) pada 13 Juni 2010. MoU ini ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU kerjasama perwakilan UKM Indonesia yaitu ASMINDO (Indonesian Furniture Industry and Handicraft Association dan Egyptian-Indonesian Business Council). Implementasi, khususnya tindak lanjut kerja sama antar swasta, masih mencari titik temu tentang pola pembiayaannya.

Menteri Negara Koperasi dan UKM dalam acara Peringatan 63 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia-Mesir, di Kairo, Mesir, 11 Juni 2010

300




Menteri Negara Koperasi dan UKM menerima kunjungan delegasi Kementerian Perdagangan dan Industri Mesir

Kesepakatan Kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM dengan Mesir di bidang Pengembangan Koperasi dan UKM, 13 Juni 2010


301

302





Kerjasama Teknik Bilateral Indonesia–Republik Demokratik Timor-Leste(RDTL) Kementerian Koperasi dan UKM RI dan Kementerian Ekonomi dan Pembangunan RDTL telah sepakat melakukan kerjasama di bidang Koperasi dan UKM melalui MoU tentang Kerjasama Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM RI dan Menteri Ekonomi dan Pembangunan RDTL pada tanggal 27 Januari 2010. Tindak lanjut MOU tersebut adalah: a. Maret 2010 pihak RDTL telah berkunjung ke Indonesia untuk mengadakan pertemuan koordinasi membahas pelaksanaan MoU tersebut. b. Untuk memperoleh pembelajaran dan pengalaman mengembangkan Koperasi dan UKM, delegasi Kementerian Ekonomi dan Pembangunan RDTL mengunjungi pelaku Koperasi dan UKM dan beberapa lembaga yang berhubungan dengan pengembangan Koperasi dan UKM, diantaranya: • Balai Latihan Tenaga Koperasi (BALATKOP) dan Lembaga Pendidikan Koperasi (LAPENKOP) di Bandung, Jawa Barat. BALATKOP dapat menjadi mitra yang sesuai dalam hal dukungan pelatihan dan bantuan teknis, khususnya bagi Koperasi Produksi. • Credit Union Cooperative (CUCO)/INKOPDIT) di Jakarta. INKOPDIT ini dapat menjadi mitra yang sesuai untuk mendukung pelatihan dan bantuan teknis Financial Cooperative/Credit Union di Timor-Leste. • Lembaga Layanan Pemasaran KUKM (LLP-KUKM), dapat menjadi mitra yang sesuai dalam hal penguatan sistem pemasaran dan pengembangan jaringan pemasaran produk Koperasi dan UKM di Timor-Leste. • Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM (LPDB-KUMKM), dapat menjadi mitra yang sesuai untuk pembelajaran dan penguatan fasilitas pembiayaan melalui dana bergulir (revolving fund). • Perum Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO). Perum ini dapat menjadi mitra yng sesuai untuk membangun dan mengembangkan loan guarantee body di Timor-Leste. • Koperasi Nelayan Mina Jaya di Muarakarang, Jakarta, dapat menjadi mitra untuk mengembangkan koperasi nelayan di Timor-Leste. • Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN), dapat menjadi mitra untuk study dan pengembangan formal education di bidang Perkoperasian di Timor-Leste. • Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), sangat informatif dan relevan terutama yang terkait dengan teknologi tepat guna dan food processing, mengingat di Timor-Leste kebutuhan teknologi bagi Koperasi dan UKM sangat urgent. • PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero merupakan mitra yang sesuai bagi Direktorat Nasional Koperasi dan UKM di Timor-Leste terkait dengan pengembangan Koperasi dan UKM di Timor-Leste.

• P usat Koperasi Wanita Jawa Timur (PUSKOWANJATI) dan Koperasi Setia Bhakti Wanita (SBW) di Malang adalah mitra yang sesuai bagi pengembangan Koperasi Wanita di Timor- Leste. • Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) dan DEKRANASDA Yogyakarta bisa menjadi mitra yang sesuai untuk mengembangkan produk-produk kerajinan (handycrafts), tais, dan batik di Timor-Leste. • INTAKO di Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, dapat menjadi mitra yang sesuai untuk pengembangan tais di Timor-Leste. • SRIBOGA RATU RAYA di Semarang adalah mitra yang sesuai dalam hal food processing dan penguatan kapasitas di Timor-Leste. • Vocational Education Development Centre (VEDC) di Malang dapat menjadi mitra yang sesuai untuk pengembangan vocational training bagi Koperasi dan UKM Timor-Leste. c. K ementerian Koperasi dan UKM merupakan salah satu anggota Delegasi RI (DELRI) ketika kunjungan dinas ke RDTL, 8 - 10 Juli 2010, untuk menghadiri penandatanganan (Official Signing Ceremony) MoU oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS, Kementerian Lingkungan Hidup RI dan Kementerian Ekonomi dan Pembangunan RDTL. Selain itu, Kementerian Koperasi dan UKM yang diwakili oleh Deputi Bidang Pengembangan SDM, menjadi Pembicara dalam The National Strategic Forum dan mempresentasikan pengalaman Indonesia yang berhubungan dengan penguatan peran Koperasi dalam rangka pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

303

304





305

Kementerian Koperasi dan UKM dengan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste sepakat menjalin kerja sama dalam rangka Pengembangan Koperasi dan UKM, 26 Januari 2010

306





Kerjasama Teknik Bilateral Indonesia-Republik Mozambik Pada 9 Juni 2010 telah dilakukan penandatanganan MoU Kerjasama Pengembangan Koperasi dan UKM antara Menteri Negara Koperasi dan UKM dengan Menteri Industri dan Perdagangan Republik Mozambik. Ruang lingkup kegiatan kerjasama tersebut antara lain adalah pengembangan inkubator, pengembangan pusat orientasi untuk UKM, pelatihan dan akses pasar. Action plan telah disusun dan dalam proses penyempurnaan. Beberapa Rencana Kerjasama Teknik Bilateral Masih Dalam Proses Pembahasan Untuk memperluas kerjasama teknik bilateral dengan negara-negara sahabat, Kementerian Koperasi dan UKM tengah merintis dan membahas rencana kerjasama dengan Federasi Rusia (draft MoU sedang menunggu dari pihak Federasi Rusia) dan Republik India (draft MoU sedang dalam proses konsultasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri).

Kesepakatan Kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Mozambik, 8 Juni 2010

307

308





Menerima Kunjungan Para Duta Besar Negara-Negara Sahabat Dalam Rangka Pembicaraan Bilateral Pemberdayaan Koperasi dan UKM

Menerima kunjungan Duta Besar Amerika Serikat

Menerima kunjungan Duta Besar Jepang

Menerima kunjungan Staf Khusus Dewan Keamanan Amerika

309

310


Menerima kunjungan Duta Besar Mesir


Menerima kunjungan Duta Besar Belanda



Menerima kunjungan Duta Besar Aljazair

311

312





313

Menerima kunjungan Duta Besar Mozambik

Menerima kunjungan Duta Besar Irak

Menerima kunjungan Duta Besar Singapura



315

Awal tahun 2011 Kementerian Koperasi dan UKM telah melaksanakan beberapa program strategis diantaranya adalah:

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) Dalam rangka penyaluran KUR yang lebih merata di seluruh tanah air, maka Kementerian Koperasi dan UKM membuat kebijakan memperluas jangkauan layanan KUR kepada Koperasi dan UKM dengan menunjuk bank BPD lainnya sebagai penyalur KUR menjadi 26 bank di tahun 2011, yaitu BPD: Jatim, bjb, Jateng, DKI, DIY, NTB SULUT, Kalbar, Kalsel, Kalteng, NAGARI, Maluku, Papua, Kaltim, Sulsel, NTT, Lampung, Bengkulu, Sumsel, Babel, Kepri, Aceh, Sumut, Jambi, Bali, Sulteng dan Sultra

GERAKAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL (GKN)

Bab 13 Program Strategis Tahun 2011


Sebagai upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran, pemerintah telah mencanangkan kebijakan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN). GKN bertujuan terutama dalam rangka mendorong para generasi muda menjadi wirausaha yang kreatif, inovatif dan mandiri. Beberapa program dalam mendukung Gerakan Kewirausahaan Nasional antara lain adalah: 1. Sosialisasi/Pemasyarakatan kewirausahaan 2. Bimbingan teknis kewirausahaan 3. Diklat kewirausahaan bagi Koperasi dan UKM 4. Fasilitasi pembiayaan 5. Pemasaran produk wirausaha baru 6. Expo kewirausahaan Sebagai langkah konkrit untuk mendukung GKN, Kementerian Koperasi dan UKM bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian lainnya meluncurkan GKN pada tanggal 2 Februari 2011 dan dilanjutkan dengan melaksanakan sosialisasi Pengembangan Sarjana Wirausaha di 5 (lima) Provinsi, yaitu: Provinsi Aceh dengan peserta sebanyak 220 orang, Provinsi Maluku dengan peserta sebanyak 275 orang, Provinsi Riau dengan peserta sebanyak 276, Provinsi Kalimantan Selatan dengan peserta sebanyak 210 orang dan Provinsi Lampung dengan peserta sebanyak 210 orang.

316





Menteri Negara Koperasi dan UKM dengan para Direktur Bank Pembangunan Daerah (BPD) mengadakan pertemuan dalam rangka membahas perluasan BPD sebagai penyalur KUR

317

318





Pencanangan Gerakan Kewirausahaan Nasional oleh Presiden RI, Jakarta, 2 Februari 2011

319

320



Penutup Laporan yang disajikan dalam buku ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Kementerian Koperasi dan UKM kepada Presiden RI Bapak DR. Susilo Bambang Yudhoyono dalam melaksanakan kebijakan dan program pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang untuk didistribusikan dan diinformasikan kepada publik. Oleh karena itu melalui penyajian laporan ini juga menjadi media evaluasi terhadap upaya, langkah-langkah yang telah ditempuh serta berbagai capaian yang telah diwujudkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM khususnya pada tahun 2009–2010. Atas kinerja yang telah dicapai oleh Kementerian Koperasi dan UKM sebagaimana digambarkan melalui laporan ini akan menjadi acuan untuk dapat memperbaiki dan terus meningkatkan kinerja dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui peran Koperasi dan UKM. Selanjutnya, berbagai capaian serta manfaat yang telah dirasakan secara nyata oleh pelaku usaha Koperasi dan UKM atas implementasi program-program pemberdayaan Koperasi dan UKM, dan diharapkan semakin meningkat serta mampu menjangkau sasaran secara lebih luas dan berkelanjutan bagi pelaku usaha Koperasi dan UKM untuk menjadi pelaku usaha yang mandiri, berdaya saing dan tangguh. Meskipun demikian, berbagai prestasi yang telah dapat dicapai tersebut, karena dukungan serta terjalinnya kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada: • Bapak Presiden Republik Indonesia. • Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. • Pimpinan/Anggota DPR/MPR RI. • Pimpinan/Anggota DPD RI. • Para Menteri Koordinator Kabinet Indonesia Bersatu II. • Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. • Para Gubernur, Bupati, dan Walikota. • Para Pejabat Eselon I di Kementerian Koperasi dan UKM. • Para Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi, Kabupaten dan Kota. • Para Pimpinan Bank, BUMN, Asosiasi, dan Perguruan Tinggi. • Pimpinan Redaksi/Wartawan media cetak dan elektronik. • Serta pihak – pihak terkait yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi rakyat dan bangsa Indonesia.

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA REVITALISASI KOPERASI DAN UKM MENUJU KESEJAHTERAAN RAKYAT

Recommend Documents